Media Indonesia 8 Maret 2014

2,639 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,639
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Media Indonesia 8 Maret 2014

  1. 1. Harian Umum Media Indonesia @ MIdotcom Pemasangan Iklan & Customer Service: 021 5821303 No Bebas Pulsa: 08001990990 e-mail: cs@mediaindonesia.com Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks) Rp67.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim) SABTU, 8 MARET 2014 / NO. 12010 / TAHUN XLV / 28 HALAMAN JENDELA BUKU PENCARIAN DIRI YANG TIDAK KUNJUNG USAI MERAHNYA Merah bercerita tentang manusia gelandangan yang terimpit dalam kehidupan keras dan harus bergulat dengan kondisi pragmatis untuk bertahan hidup. CERPEN INCOGNI-TYPE LALU DEBU James namanya. Sudah berdiri di atas bibir kematian. Majikan TKI Dihukum Gantung SNMPTN Dinilai Diskriminatif Negeri Samba Menghitung Hari Pengadilan Malaysia memvonis mati pasangan suami istri warga negeri jiran itu dengan hukuman gantung atas kasus pembunuhan TKI. Sebagian besar perguruan tinggi negeri (PTN) mensyaratkan pendaftar tidak boleh menyandang distabilitas. Ketua Forum Rektor Laode Kamaluddin mengatakan belum tahu ada larangan tersebut. Karut-marut persiapan di Brasil memberi pelajaran kepada calon tuan rumah lain untuk tidak ambisius dalam menyusun rencana persiapan Piala Dunia. Selekta, Hlm 2 Humaniora, Hlm 13 Fokus Olahraga, Hlm 22-23 Bola PK di Tangan MA Andalkan Insting Setujui Bailout “Atas penjelasan dari BI, saya selaku (Ketua) KSSK kurang yakin atas apa yang dijelaskan bahwa permasalahan Bank Century berdampak sistemis.” Sri Mulyani Indrawati MI/SUSANTO RAJA EBEN “K ARENA fokusnya ialah sistem perbankan kita dalam posisi rapuh, psikologinya rapuh, tidak ada penjaminan. Kita tidak berani gambling untuk mengambil keputusan lainnya kecuali yang dianggap yakin tidak akan mengancam sistem keuangan, melalui jalur apa pun. Dalam suasana yang seperti itu, insting saya hanya bagaimana menyelamatkan sistem keuangan,” kata mantan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani. Pernyataan Sri Mulyani Indrawati yang tertuang dalam dokumen yang diterima Media Indonesia, kemarin, menegaskan bahwa ia tidak yakin atas alasan yang disampaikan Bank Indonesia (BI) terkait dengan dampak sistemis Bank Century jika ditutup. Menurut Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, BI menjelaskan permasalahan utama Century ialah surat-surat berharga (SSB) valas berkualitas rendah sehingga mengalami kesulitan likuiditas yang ditandai de- ngan posisi interbanking nett taking yang cenderung meningkat. Bank Century juga telah melanggar ketentuan GWM (giro wajib minimum) sebanyak 18 kali dan valas sebanyak 7 kali. Selanjutnya, Gubernur BI Boediono dalam rapat KSSK 20 November 2008 menyampaikan rekomendasi penanganan Bank Century yang mengalami masalah solvabilitas dan ditengarai berdampak sistemis dengan memberikan dokumen yang berkaitan dengan data, serta perkiraan jumlah kebutuhan tambahan modal untuk memenuhi tingkat solvabilitas dan tingkat likuiditas. Berdasarkan data itu, untuk mencapai CAR 8%, butuh Rp632 miliar. Dalam rapat keesokan harinya, dengan menggunakan data yang tidak benar, Boediono me- nyampaikan B a n k Century telah dinyatakan BI sebagai bank gagal dan ditengarai berdampak sistemis. Boediono juga merekomendasikan KSSK menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemis dan menyerahkan penanganan bank tersebut kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). “Atas penjelasan dari BI, saya selaku (Ketua) KSSK kurang yakin atas apa yang dijelaskan BI bahwa permasalahan Bank Century berdampak sistemis,” kata Ani. Namun, logika Sri Mulyani dikalahkan instingnya dengan tetap memutuskan Bank Cen- tury sebagai bank gagal berdampak sistemis dalam rapat 21 November 2008. Anggota Timwas Century DPR Bambang Soesatyo berharap hakim tipikor bisa menemukan aktor utama di balik kasus Bank Century. “Karena bisa jadi Boediono yang memberi data tidak akurat itu hanyalah pemain figuran,” kata dia. Hakim tipikor, lanjut Bambang, juga harus menemukan jawaban apakah ada keterlibatan partai politik dalam skandal Century. Wa k i l Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menegaskan masih berkonsentrasi pada sidang terdakwa mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya. “Pasti akan terlihat bagaimana peran mereka nanti. Di situlah KPK akan mencermati,” ujarnya. (FL/X-9) raja_eben @mediaindonesia.com Berita terkait hlm 6 Putusan MK Picu Penumpukan Perkara di MA PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa peninjauan kembali (PK) atas suatu perkara bisa diajukan lebih dari satu kali jika ada bukti baru (novum) akan membuat perkara kian menumpuk di Mahkamah Agung (MA). Ketua MA M Hatta Ali mengaku terkejut dengan putusan MK yang dibacakan Kamis (6/3) terkait dengan uji materi Pasal 268 ayat 3 UU No 8/1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimohonkan mantan Ketua KPK Antasari Azhar itu. “MA menghormati putusan MK. Namun, kita mempertanyakan alasan MK yang menyatakan ada pelanggaran hak a- sasi manusia apabila PK hanya diberikan satu kali. Bagi kami, PK berkali-kali malah menjauhkan kepastian hukum yang justru mungkin berdampak terlanggarnya hak asasi orang lain,’’ ujar Hatta, kemarin. Hatta khawatir PK berkalikali akan membuat perkara yang ditangani MA kian menumpuk yang berimbas pada tertundanya putusan. “Padahal, selama ini MA sudah berprinsip justice delayed is justice denied,’’ ucapnya. Selama 2013, MA memutus 16.034 perkara. Namun, hingga akhir tahun masih ada 6.415 perkara yang tersisa. Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menegaskan putusan MK harus dipatuhi semua pihak. Agar nantinya tidak terjadi liberalisasi PK yang merupakan upaya hukum luar biasa, ujar dia, MA harus lebih profesional sehingga lubang hukum tidak terbuka. “Kan ada syarat-syarat pengajuan PK seperti harus ada novum. Ya, telaah novum-nya harus benar-benar proper.’’ Kapolri Jenderal Sutarman juga menghormati putusan MK itu, tetapi ia khawatir peng- ajuan PK berkali-kali justru mengganggu kepastian hukum. Adapun Jaksa Agung Basrief Arief mengaku masih menganalisis putusan MK itu. Dari kompleks parlemen, Ketua DPR Marzuki Alie menilai putusan MK tersebut harus dimasukkan ke RUU KUHAP yang tengah dibahas di DPR. (Che/Mad/Kim/*/X-8) Kirimkan tanggapan Anda atas berita ini melalui e-mail: interupsi@mediaindonesia.com Facebook: Harian Umum Media Indonesia Twitter: @MIdotcom Tanggapan Anda bisa diakses di metrotvnews.com KEADILAN ialah hak setiap warga negara yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Hak itu melekat dan dijamin oleh konstitusi. Karena itu, pengadilan tidak boleh membatasi upaya para pencari keadilan dengan membatasi pengajuan peninjauan kembali (PK) hanya satu kali. Premis tersebut menjadi dasar bagi Mahkamah Konstitusi saat mengabulkan permohonan uji materi Pasal 268 ayat 3 UU No 8/1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimohonkan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar. Antasari mengajukan permohonan uji materi Pasal 268 ayat 3 UU No 8/1981 setelah PK yang ia ajukan dengan menyertakan tiga bukti baru dan 48 kekhilafan hakim ditolak MA pada 2012. Di PN Jakarta Selatan, Februari 2010, Antasari divonis 18 tahun penjara dalam kasus pembunuhan Direktur PT Rajawali Putra Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen. Hukuman itu diperkuat pengadilan tinggi dan di tingkat kasasi. Dalam putusan yang sudah ditetapkan pada 22 Juli 2013, tetapi baru dibacakan Kamis (7/3), ketua majelis hakim yang juga Ketua MK Hamdan Zoelva menyatakan pasal yang mengatur permohonan PK atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali MA harus benar-benar itu bertentangan dengan berlaku adil, selektif, dan UUD 1945. Pasal itu juga dinyatakan tidak mempusemakin meningkatkan nyai kekuatan hukum. Kastandar profesional dalam rena itu, MK membatalkan menilai novum baru yang pasal tersebut. hendak diajukan untuk Dengan terobosan hukum yang diputuskan MK mendapat PK. itu, kini siapa pun yang beperkara bisa mengajuSilakan tanggapi kan PK berkali-kali ke MA, Editorial ini melalui: sejauh hal itu didukung www.metrotvnews.com dengan novum atau bukti baru yang menguatkan posisi hukum yang bersangkutan. Keputusan MK itu disambut pro dan kontra berbagai kalangan. Yang sependapat melihat bahwa MK telah memberikan angin segar bagi para pencari keadilan. Kini, tidak ada lagi batas ruang dan waktu dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan karena batas pengajuan PK di MA yang hanya berlaku satu kali telah dicabut. Namun, ada yang melihat putusan MK itu telah membuat kepastian hukum menjadi kabur. Dengan alasan belum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atau inkracht, terpidana suatu perkara bisa mengulur-ngulur waktu bagi eksekusi sebuah perkara yang telah ditetapkan melalui kasasi di MA. Di sisi lain, seperti dikhawatirkan para pengamat dan praktisi hukum, keputusan MK itu menciptakan kapitalisasi dan liberalisasi dalam membangun kebenaran dan keadilan. Kata mereka, bukankah itu hanya persoalan novum, dan novum baru bisa dikreasi atau dicari-cari? Kita dapat memahami dan menerima seluruh pandangan yang berkembang terkait dengan putusan MK itu. Namun, MK sudah menetapkan putusan. Oleh karena itu, putusan tersebut harus dihormati. Setiap keputusan memang tidak mungkin memuaskan semua pihak. Bola keadilan itu kini berada di tangan MA. MA harus benar-benar berlaku adil, selektif, dan semakin meningkatkan standar profesional dalam menilai novum baru yang hendak diajukan untuk mendapat PK. Itu artinya MA harus sungguh-sungguh menilai apakah PK bisa disidangkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti baru yang diajukan. Bila tidak, putusan MK yang memungkinkan PK diajukan berjali-kali itu hanya akan berkembang menjadi ketidakpastian hukum baru bagi pencari keadilan. Jangan sampai! Kurang Tidur dan Diabetes ANDA yang memiliki kelebihan berat badan dan tidak memiliki kualitas tidur baik dianjurkan mencari cara agar lepas dari persoalan buruk tersebut. Sebuah studi mengungkapkan kombinasi antara obesitas dan kurang tidur dapat meningkatkan risiko diabetes, penyakit jantung, dan stroke. EBET Untuk sampai pada kesimpulan itu, tim peneliti dari University of Michigan Health System dan Baylor University menganalisis 37 pemuda berusia 11 hingga 17 tahun yang memiliki masalah obesitas. Fisik dan pola tidur mereka dimonitor selama 24 jam selama tujuh hari berturut-turut. Setelah memerhatikan semua faktor seperti indeks massa tubuh dan aktivitas fisik yang dapat memengaruhi risiko kardiometabolik seperti jaringan lemak, hipertensi, dislipidemia, dan gula darah tim menyimpulkan bahwa tingkat tidur yang rendah menjadi faktor signifikan untuk risiko kardiometabolik pada remaja. (Medical News Today/Hym/X-3)
  2. 2. SELEKTA 2 SABTU, 8 MARET 2014 Putin Abaikan Ajakan Obama Menteri Diminta tidak Mangkir PEMIMPIN Rusia Vladimir Putin menyampingkan peringatan Presiden AS Barack Obama atas intervensi militer Moskow di Krimea. Putin beralasan bahwa Rusia tidak bisa mengabaikan permintaan bantuan dari warga beretnik Rusia yang ada di Ukraina. “Tindakan kami sesungguhnya sesuai hukum internasional,” kata Putin. Sebelumnya, kedua pemimpin negara yang kerap bersebarangan tersebut melakukan percakapan telepon selama 1 jam membahas situasi Ukraina, kemarin. Obama terlebih dulu mengumumkan penjatuhan sanksi atas Rusia seperti pelarangan visa dan pembekuan aset sejumlah orang yang dianggap bertanggung jawab menimbulkan ancaman terhadap kedaulatan Ukraina. Putin mengakui percakapan itu menggambarkan bahwa Washington dan Moskow memiliki pandangan jauh berbeda mengenai krisis Ukraina. Putin kembali mempertegas bahwa langkah-langkah pemerintah baru Ukraina di wilayah timur dan tenggara Krimea tidak sah. Rusia tetap memandang mantan Presiden Viktor Yanukovych yang digulingkan sebagai pemimpin sah dari negara bekas koloni Uni Soviet tersebut. Pertikaian antara Barat dan Timur soal Ukraina kini yang paling serius setelah era Perang Dingin. Aroma perlombaan senjata kian meruncing setelah parlemen Krimea memutuskan bergabung dengan Federasi Rusia. Kepala Majelis Federasi Rusia Valentina Matviyenko mengakui parlemen Krimea memiliki hak menentukan masa depan wilayah tanpa harus dipengaruhi segala risiko konfrontasi militer. “ Ke p u t u s a n m e l a k u k a n referendum pada 16 Maret merupakan langkah sah dan Rusia mendukung keputusan Krimea,” ujar Valentina. Adapun Perdana Menteri Ukraina Arseny Yatseniuk mengatakan siap berdialog dengan Moskow asalkan semua pasukan ‘Negara Beruang Merah’ yang kini disiagakan di wilayah Krimea ditarik mundur. Yatseniuk, yang telah berbicara dengan PM Dmitry Medvedev, menyeru kepada Rusia agar menghentikan dukungan terhadap kelompok separatis. (Reuters/Hym/X-3) PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono meminta seluruh anggota kabinet tidak meninggalkan tugas dan fungsi dalam pemerintahan menjelang berlangsungnya Pemilu Legislatif 2014. Walaupun mendekati masa kampanye, SBY berharap seluruh fungsi dan tugas kenegaraan ataupun pemerintahan tidak terganggu. “Tugas dan pekerjaan kita harus terus berjalan. Jika ada masalah, segera diatasi,” kata Presiden sebelum memulai rapat terbatas mengenai situasi pemerintahan dalam negeri di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin. SBY menyebutkan sejumlah produk legislasi yang harus segera diselesaikan sebelum Kabinet Indonesia Bersatu II berakhir, seperti implementasi UU Desa, RUU Pemilu Kada , dan RUU Pemerintahan Daerah. Kepala Negara meyakini aturan tersebut begitu penting dan tengah ditunggu terutama dalam hal kehidupan pemerintahan ataupun bernegara. “Seperti UU Desa, walaupun sudah ada UU, jika tidak diimplementasikan, bakal menimbulkan pertanyaan di masyarakat,” ujar SBY. Pemerintah, lanjut SBY, juga sedang memperhatikan proses pembangunan di Aceh, Papua, dan Papua Barat. “Kami ingin mengetahui apakah program dan alokasi anggaran di sana sudah tepat atau belum. Apakah sudah dikelola dengan baik,” ungkap SBY. Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Dipo Alam juga menegaskan pihaknya telah menerbitkan surat edaran yang meminta para menteri fokus pada tugas-tugas di kabinet (Media Indonesia, 22/2). Menurut Dipo, dalam surat itu disebutkan pada Senin-Jumat menteri harus mencurahkan pikiran dan tenaga hanya untuk tugas pemerintahan. “Khusus Selasa-Kamis, menteri harus di Jakarta untuk rapat kabinet paripurna, rapat kabinet terbatas, dan rapat koordinasi lain yang dipimpin Presiden atau Wapres,” ungkap Dipo, Jumat (21/2). Selain itu, kata Dipo, dalam menghadapi bencana, para menteri terkait juga diminta memberikan perhatian. Terutama jika sewaktu-waktu diajak mendampingi Presiden meninjau korban dan lokasi bencana. (Che/Mad/X-3) MI/RAMDANI BERSIHKAN ALAT RUMAH TANGGA: Tari, 45, ditemani anaknya membersihkan perabotan rumah tangga di antara ratusan hektare lahan kelapa sawit yang habis terbakar di Pelintung, Bengkalis, Riau, kemarin. Karena kondisi sudah aman, Tari bersama keluarga memutuskan kembali ke rumah setelah lebih dari 10 hari tinggal di pengungsian. Polisi Usut Perusahaan Pembakar Hutan Kota Palembang dan beberapa kota lainnya di Sumatra Selatan (Sumsel) beberapa hari terakhir ini diselimuti asap yang diduga kiriman dari Pekanbaru, Riau. RUDI KURNIAWANSYAH P ULUHAN perusahaan yang diduga terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan di Riau diusut Kepolisian Daerah (Polda) Riau. Polisi juga sedang memburu empat daftar pencarian orang (DPO) sebagai dalang pembakaran hutan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil. “Kita tak bisa sebutkan nama-nama mereka karena masih dalam penyelidikan,” kata Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Riau Ajun Komisaris Besar Guntur Aryo Tejo, di Pekanbaru kemarin. Menurut Guntur, jumlah tersangka perorangan pembakar hutan dan lahan masih 29 orang. Proses penyidikan mereka ditangani polres di kabupaten/kota masing-masing. “Proses pengembangan pe- nyelidikannya dengan memeriksa tersangka A, lalu tersangka B, dan kemudian mendapatkan nama-nama baru. Itulah yang kini menjadi buron DPO. Polisi pasti melakukan proses penindakan hukum. Untuk pelimpahan berkas perkara, secepatnya,” papar Guntur. Guntur menegaskan pihaknya tidak melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup (Kementerian LH) dalam proses penyelidikan tersangka pembakaran hutan dan lahan. Namun, Kementerian LH bersama sejumlah ilmuwan dari perguruan tinggi seperti Institut Pertanian Bogor hanya diperbantukan sebagai saksi ahli untuk memeriksa kawasan hutan yang terbakar. “Penyelidikan semua di tangan polisi. Kementerian LH hanya sebagai saksi ahli,” tambahnya. Kabid Humas Polda Riau “Sudah ada perusahaan dan masyarakat yang diproses. Siapa pun yang melanggar hukum akan kita proses.” Sutarman Kapolri juga meminta pers tidak menjadi penyidik dengan terus menanyakan upaya penin-dakan oleh polisi. “Wartawan itu beritakanlah tentang pemadaman. Jangan menanyakan penindakan hukum, nama pelaku perusahaan,” kata Guntur. Di tempat terpisah, Kapolri Jenderal Sutarman mengatakan Polri tak segan menyeret perusahaan pembakar lahan di Riau. Polri bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Ke- menterian Kehutanan untuk menindak pelaku. “Sudah ada perusahaan dan masyarakat yang diproses. Siapa pun yang melanggar hukum akan kita proses. Kita sudah kirim tim ke sana,” kata Sutarman. Menurut Deputi Penegakan Hukum Lingkungan Kementerian LH Sudariyono (Media Indonesia, 7/3), lima perusahaan pembakar lahan yang sudah disidik yakni PT SLR, PT RUJ, PT BRS, PT SPM, dan PT JJP. Berkas perkara tiga perusahaan pertama sudah diajukan ke Kejagung, tetapi dikembalikan untuk dilengkapi (P19). Adapun dua perusahaan masih dalam proses penyelidikan, yaitu PT BBH dan PT PKS atau PT LIH. Di sisi lain, Kota Palembang dan beberapa kota lainnya di Sumatra Selatan (Sumsel) beberapa hari terakhir ini di- trik tersebut, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menunjuk lima BUMN karya untuk membangun sistem transmisi listrik dengan kapasitas 500 kilovolt (kv) di Sumatra Selatan. Kelima BUMN itu antara lain PT Adhi Karya, PT Wijaya Karya, PT Pembangunan Perumahan, PT Hutama Karya, dan PT Waskita Karya. Pembangunan sistem transmisi listrik diperkirakan membutuhkan jangka waktu 2,5 tahun, dengan investasi sebesar Rp60 triliun. “Fasilitas ini nanti akan mendistribusikan listrik sebesar 2.000 Mw guna memenuhi kebutuhan di Sumatra. Sama dengan sistem di Jawa dari Paiton hingga Surabaya,” ujar Dahlan. Sementara itu, di Kalimantan juga sedang disiapkan rencana pembangunan 32 pembangkit yang diharapkan selesai pada 2022. “Dari 32 pembangkit itu, sebanyak 20 pembangkit dibangun PLN melalui APBN, 10 pembangkit dibangun swasta, dan 2 pembangkit akan disewa,” kata Manajer Humas PLN Kaltim dan Kaltara Imam Taufik.(DY/YN/SY/*/X-9) rudi@mediaindonesia.com Majikan TKI di Malaysia Divonis Hukum Gantung Krisis Listrik Harus Segera Diatasi PEMADAMAN aliran listrik masih terjadi di banyak wilayah Indonesia, terutama Kalimantan dan Sumatra. Dari pemantauan Media Indonesia, pemadaman listrik bergilir di dua wilayah itu dalam sebulan terakhir semakin sering terjadi. Pemadaman listrik bisa berlangsung setiap dua hari dengan lama pemadaman 2 hingga 4 jam. Bahkan di Medan, Sumatra Utara, pemadaman terjadi hingga tiga kali dalam sehari. Salah satunya terjadi di kawasan Padang Bulan, Kecamatan Medan Selayang dan Kecamatan Medan Tuntungan. Krisis listrik itu dinilai ikut berpengaruh pada buruknya iklim investasi, kinerja pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. “Perlu ada komitmen kuat dari pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi persoalan krisis energi di Kalimantan. Kita terus mendorong pemerintah membangun sejumlah pembangkit baru, termasuk mencari terobosan sumber energi alternatif, selain batu bara,” kata Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan Riswandi, kemarin. Untuk mengatasi krisis lis- selimuti asap yang diduga kiriman dari Pekanbaru, Riau. “Kabut asap tipis yang mulai menyelimuti pada pagi dan sore bukan karena adanya titik api di Sumsel, tetapi kiriman dari provinsi tetangga,” kata Kepala BMKG Stasiun Kenten Palembang, Muhammad Irdam. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) terus berupaya memodifikasi cuaca hujan buatan agar pemadaman api pada kawasan hutan dan lahan bisa lebih efektif mengurangi kabut asap. “Penebaran tersebut dilakukan menggunakan pesawat Cassa. Dalam sekali penyemaian, garam yang ditebar sekitar 1 ton lebih,” kata Kepala Unit Pelaksana Teknis Hujan Buatan BPPT Heru Widodo di Pekanbaru. (Kim/ Bhm/BG/X-7) AP DIHUKUM GANTUNG: Fong Kong Meng, 58, dan istrinya, Teoh Ching Yen, 56, dibawa petugas untuk menjalani sidang di Syah Alam, Malaysia, Kamis (6/3). Pengadilan memvonis mati suami istri itu dengan hukuman gantung karena membunuh pembantu mereka, Isti Komariyah, asal Indonesia. PENGADILAN Malaysia memvonis mati pasangan suamiistri dengan hukuman gantung atas kasus pembunuhan terhadap Isti Komariyah, 26, pembantu rumah tangga asal Indonesia, kemarin. Pengacara terdakwa, Thong Seng Kong, mengatakan bahwa pada Kamis (6/3) Pengadilan Tinggi Malaysia menyatakan teknisi listrik Fong Kong Meng, 58, dan istrinya, Teoh Ching Yen, 56, bersalah melakukan pembunuhan atas pembantu mereka, Isti. Pengadilan menjelaskan bahwa Isti, seorang tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Banyuwangi, Jatim, meninggal dalam keadaan kelaparan. Pasangan Thong dan Teoh tidak memberikan makanan yang cukup dan memberikan pengobatan. Isti, yang bekerja hampir dua tahun di rumah pasangan itu sejak Desember 2008 dinyatakan meninggal setelah sempat dirawat di University Malaya Medical Centre pada 5 Juni 2011. Jaksa penuntut mengatakan berat tubuh Isti hanya 26 kg dengan kondisi dipenuhi memar dan guratan penyiksaan. “Pengadilan memvonis pasangan (Thong-Teoh) dengan hukuman gantung atas kasus pembunuhan,” jelas Thong yang berharap ada keringan bagi kedua kliennya tersebut. Setelah divonis mati, baik Thong maupun Teoh tidak berkomentar sepatah pun kepada pers. Namun, wajah mereka tidak menunjukkan penyesalan. “Proses persidangan masih berlanjut di pengadilan. Pengadilan akan menetapkan tanggal hukuman pada 18 Juli mendatang,” kata Kordinator Migrant Care Malaysia, Alex Ong. Jubir Kemenlu RI Michael Tene mengungkapkan bahwa pemerintah RI sangat menghormati semua proses hukum yang dilakukan oleh penegak hukum Malaysia. “Kita sangat menghormati keputusan itu. Tentunya tidak sampai di sini saja. Melalui perwakilan kita di Kuala Lumpur, kasus ini terus kita pantau dan dampingi karena mungkin akan ada upaya banding dan sebagainya,” ujar Tene, kemarin. Ia manambahkan bahwa Kemenlu bersama instansi terkait sangat serius memberikan perlindungan hukum bagi WNI yang tersandung masalah hukum di mancanegara. (AP/Drd/Hym/X-6)
  3. 3. POLITIK & HUKUM SABTU, 8 MARET 2014 3 Penerapan UU Desa Butuh Dukungan Politik PENERAPAN UU Nomor 6 Tahun 2013 tentang Desa memerlukan dukungan politik yang kuat. Pasalnya, UU itu merupakan pola penataan yang baru dalam pembangunan Indonesia ke depan. “Ini merupakan suatu revolusi dari desa,” kata Sekjen Majelis Utama Desa Pekraman Bali, Ketut Sumartha, dalam diskusi di Universitas Udayana, Denpasar, kemarin. Menurutnya, sampai saat ini belum terlihat pihak mana yang akan mengawal pemberlakuan UU itu. Bahkan, dari pengamatannya, pihak pemerintah pun belum tergerak untuk mempelajarinya. “Jadi belum tentu gubernur dan bupati akan memberikan dukungan,” ujarnya. UU tersebut, kata dia, sangat berbeda dengan UU sebelumnya, karena menempatkan desa sebagai subjek pembangunan. Artinya, desa bisa merencanakan pembangunan dengan anggaran dari APBN sedikitnya Rp1,2 miliar per tahun. Dalam mengimplementasikan itu, sambungnya, diperlukan pendampingan dan pemberdayaan agar warga desa mampu beperan. Khusus untuk Bali, ujarnya, ada masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu karena kelembagaan desa yang terpilah dalam desa adat dan desa dinas. Sumartha mengusulkan agar Bali tidak memilih salah-satu lembaga tetapi memadukan fungsi yang ada dalam satu kelembagaan. “Desa dinas selama ini menjadi lembaga yang mengatur DESAK MUNDUR: Puluhan demonstran yang tergabung dalam Masyarakat Anti Korupsi dan Maksiat (Masakoma) berunjuk rasa di depan Kantor Badan Pengolaan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) di Puspemprov Banten, Serang, Banten, kemarin. Mereka mendesak Kepala Dinas dan Pejabat yang terlibat tindakan mesum dan asusila segera mundur menyusul pemberitaan luas tentang penangkapan Kepala DPKD Banten di tempat hiburan bersama wanita penghibur. masalah kependudukan, sosial, dan fasilitas umum. Sedang desa adat ialah lembaga yang mengatur masalah keagaaman, adat, dan budaya,” paparnya. Undang-undang yang bagus itu tidak akan memberikan hasil yang maksimal bila implementasinya minim dukungan dari para elite politik. ANTARA/ASEP FATHULRAHMAN Anggota DPR dari F-PDIP Budiman Sujatmiko yang terlibat dalam Pansus RUU Desa, menyatakan dukungan politik akan menguat bila masyarakat pedesaan sendiri menggunakannya sebagai bargaining pada masa menjelang kampanye ini. “Tanya saja para caleg itu apakah akan mememperjuangkan penerapan UU itu atau tidak,” ujarnya. PDIP sebagai partai yang memperjuangkan UU tersebut, menurutnya, sudah pasti akan mengawal agar UU itu bisa terealisasikan sehingga tujuannya tercapai. Dia menegaskan UU Desa merupakan karya ‘bayar hutang’ elite politik. Sebab, kelahiran bangsa ini sesungguhnya bukan hanya bermodalkan pengalihan kekuasaan dari penjajah tetapi juga pengalihan kekuasaan dan aset dari penguasa lokal, desa, serta komunitas adat kepada pemerintah RI. “Selayaknya hal itu dibayar dengan pembangunan di desa.” (OL/P-3) Publik Nilai Negara Salah Arah Parpol oposisi lebih berpeluang untuk mendapatkan dukungan dalam pemilu legislatif. ASTRI NIVARIA H ASIL jajak pendapat yang dilakukan National Leadership Center (NLC) dan Taylor Nelson Sofers (TNS) Indonesia mengungkapkan bahwa mayoritas masyarakat berpendapat kondisi bangsa saat ini tidak mengalami peningkatan ke arah yang lebih baik. “Semakin besar penduduk Indonesia meyakini bahwa kondisi negara ini hampir tidak berubah sama sekali atau semakin memburuk. Hanya 27% yang percaya negara ini berada di jalan yang benar, sementara 63% merasa negara berada di arah yang salah atau sama saja,” ujar Presiden Direktur NLC Taufik Bahaudin di Jakarta, kemarin. Menurutnya, penilaian itu disebabkan tingkat dukungan kepada pemerintah saat ini berada di nilai rata-rata 5,89 dari 10 nilai tertinggi dengan 66% memberikan nilai buruk. Ia mengatakan kepuasan terhadap pemerintahan perlu dicermati semua pihak. Faktor-faktor seperti maraknya kasus korupsi, keamanan yang belum merata, dan ekonomi yang belum stabil menjadi alasan terkuat menurunnya dukungan masyarakat kepada pemerintah. Hasil polling tersebut juga memperlihatkan kecenderungan masyarakat terhadap pilihan partai politik atau elektabilitas di pemilu legisla- Dua Jurnalis Australia Dideportasi SALAH gunakan visa untuk meliput pembebasan Corby, dua jurnalis Australia dideportasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, kemarin. Tindakan itu diambil setelah dua wartawan tersebut ditangkap petugas imigrasi Bandara Ngurah Rai karena kedapatan melakukan kegiatan jurnalisme dengan menggunakan visa on arrival. Kedua warga negara Australia itu adalah Daniel William Sutton, reporter Chanel 10 Australia, dan Nathan Mark Richter, fotografer freelance. Saat ditangkap, Daniel didapati tengah melakukan peliputan berita dan pengambilan gambar secara langsung (live). Begitu juga Nathan Mark Richter sedang melakukan kegiatan fotografi terhadap terpidana bebas bersyarat, Scapelle Leigh Corby pada Rabu (5/3) pukul 10.00 Wita di Jalan Raya Pantai Kuta, Gang Lotering No 14. Kegiatan tersebut dilakukan untuk kepentingan komerial media di Australia dengan cara menjual berita/ AP/FIRDIA LISNAWATI MENYALAHGUNAKAN VISA: Schapelle Corby (kanan) menutupi wajahnya saat mendengarkan pembacaan pembebasan bersyaratnya di Bali, Senin (10/2). Karena menyalahgunakan visa untuk meliput pembebasan Corby, dua jurnalis Australia dideportasi. foto tersebut untuk mendapatkan uang. Sementara itu, izin keimigrasian keduanya yang ditemukan petugas imigrasi ialah visa kunjungan saat kedatangan yang diberikan saat tiba di Bandara Ngurah Rai pada Rabu (5/3). Menurut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Gusti Kompiang Adnyana, visa kunjungan saat kedatangan yang digunakan kedua WN Australia itu tidak boleh digunakan untuk kegiatan jurnalisme, komersial, atau kegiatan yang menghasilkan keuntungan. “Yang jelas voa (visa on arrival) bukan untuk itu,” tegas Gusti. Dengan ketentuan itu, ke- dua jurnalis tersebut dinilai melakukan pelanggaran keimigrasian Pasal 122 huruf a jo Pasal 75 Undang Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Keduanya dianggap dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang diberikan. (RS/P-3) Dua Hakim Baru MK Biasa-Biasa Saja DUA hakim konstitusi yang baru dipilih oleh Komisi III DPR pada Rabu (5/3 lalu, yakni Wahiduddin Adams dan Aswanto, dinilai memiliki kapasistas yang mumpuni. Namun, kinerja keduanya dianggap biasa-biasa saja. ”Menurut saya, keduanya punya kapasitas dan integritas yang baik. Mumpuni dalam menjalani pekerjaan sebagai hakim konstitusi dengan keilmuan dan integritas yang dimiliki. Namun, mereka berdua itu juga biasa-biasa saja dan tidak akan melakukan sesuatu gebrakan,” kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis ketika dihubungi, kemarin. Menurutnya, kedua orang tersebut tidak akan melakukan ‘keributan’ atau bertindak sesuatu yang membuat kacau MK. ”Mereka biasa-biasa saja. Tidak ada yang spesial,” ujar Margarito. Pada kesempatan berbeda, hakim konstitusi Patrialis Akbar berharap kedua orang itu segera dilantik dan bergabung dengan hakim MK. ”Proses pelantikan sebaiknya segara dilakukan setelah Pak Harjono pensiun,” tutur Pa- trialis. Mengenai sosok Wahiduddin Adams yang pernah menjadi anak buahnya di Kemenkum dan HAM, Patrialis mengatakan cukup mengenal yang bersangkutan. Wahiduddin sebelumnya menjabat sebagai Dirjen Perundangundangan Kemenkum dan HAM . ”Saya mengenal Pak Wahiduddin sebagai orang yang mampu dan kapabel di bidangnya. Makanya dia menjadi dirjen pada saat saya menjadi Menkum dan HAM,” ungkapnya. Sementara itu, komisioner Komisi Yudisial, Eman Suparman, mengatakan kedua hakim konstitusi baru itu dikenal memiliki rekam jejak baik. “Wahiduddin mantan birokrat, Aswanto seorang guru besar. Insya Allah duaduanya baik. Keduanya pun sering dijadikan pewawancara akademisi,” kata Eman. Menurutnya, Aswanto ialah seorang dosen yang jujur. Wahiduddin juga dikenal sebagai birokrat yang jujur. “Mudah-mudahan keduanya dirahmati Allah,” ucap Eman. (AI/P-3) tif mendatang. Disampaikan Taufik, partai oposisi PDIP dan Partai Gerindra meraih tingkat elektabilitas tertinggi, disusul Golkar, Hanura, dan PKB secara berurutan menjadi lima partai politik terunggul. “Di survei ini, mayoritas responden mendukung parpol oposisi, seperti PDIP sebanyak 31%, sementara 23% memilih Partai Gerindra, 17% ke Golkar, dan 6% memilih Hanura, serta 5% memilih PKB. Siapa pun yang menang, harapan masyarakat tentu agar negara ini jelas tujuannya, tidak seperti sekarang,” jelasnya. Turun dramatis Sebaliknya, sambung Taufik, parpol pendukung pemerintah mengalami penurunan dukungan secara dramatis. Golkar turun ke posisi ketiga, Partai Demokrat ke posisi enam (4%). Adapun PPP, PKS, dan PAN masing-masing cuma didukung 2% pemilih. Lebih lanjut dijelaskan, masyarakat cenderung melihat sosok yang bisa dipercaya ketimbang melihat visi dan misi kandidat. “Saya pribadi menilainya seperti itu. Rakyat belum percaya sepenuhnya kepada partai. Maka itu, jika dikatakan visi dan misi, memangnya semua peduli? Mereka lebih melihat siapa yang berbicara,” tukasnya. Yanti Zen selaku Technical Advisor TNS Indonesia tidak hadir. Namun, dari keterangan tertulis, dijelaskan bahwa survei tersebut dilakukan secara acak pada 20-30 Januari 2014 dengan melibatkan 2.020 responden calon pemilih perkotaan dan perdesaan di 33 provinsi di Indonesia. Mereka menggunakan me- tode wawancara di rumah masing-masing secara tatap muka dengan pertanyaan terstruktur. Adapun sasaran responden ialah warga negara yang mempunyai hak pilih. Margin of error survei tersebut sebesar 3,00%. Selanjutnya NLC merupakan institusi yang berkontribusi nyata terhadap kebutuhan dan tantangan keterbatasan pemimpin berkualitas di Indonesia. Lembaga itu didirikan pada 2003 dan digagas oleh Dr Abdulgani, Prof Dr Martani Huseini, dan Taufik Bahaudin. Sementara itu, peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat Irman Gusman optimistis Demokrat akan meraih 15% suara dalam pemilu legislatif mendatang. “Target Demokrat ialah s15%.” (P-3) astri@mediaindonesia.com
  4. 4. INDONESIA MEMILIH 4 SABTU, 8 MARET 2014 Surya dan Habib Bahas Nasib Bangsa Coblos Dua Caleg Selamatkan Suara Hampir 24 juta surat suara di Pemilu 2009 dinyatakan hangus alias tidak sah karena ada dua caleg yang dicoblos. ABDUS SYUKUR K OMISI Pemilihan Umum (KPU) membolehkan masyarakat untuk mencoblos dua nama calon anggota legislatif (caleg) yang ada di surat suara. Namun, KPU mensyaratkan kedua caleg itu harus berasal dari partai yang sama. “Jika dua nama itu dari partai yang berbeda, hak pilihnya jadi tidak sah. Itu semua sudah diatur dalam peraturan KPU yang baru,” terang Sigit Pamungkas, anggota KPU, di Makassar, Sulawesi Selatan, kemarin. Di sela-sela pemberian bimbingan teknis kepada panitia pemungutan suara se-Sulawesi Selatan, Sigit mengatakan KPU telah menerbitkan Peraturan KPU No 26/2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara. Di aturan itu, KPU membolehkan pemilik suara mencoblos dua nama caleg yang berasal dari partai yang sama. Keputusan itu, sambungnya, diambil sebagai terobosan KPU guna meminimalkan potensi suara yang tidak sah seperti yang banyak terjadi pada Pemilu 2009. Saat itu 14% dari 171.265.442 suara atau hampir 24 juta suara dinyatakan KPU tidak sah karena ada dua lubang coblosan meski di kolom partai yang sama. “Pada Pemilu 2009 lalu, sebanyak 14% suara rakyat yang menggunakan hak pilihnya terbuang karena dianggap tidak sah. Di Pemilu 2014 ini, 14% suara rakyat itu harus bisa diamankan,” tandasnya. Lalu ke mana suara pemilih jika ada dua caleg yang dicoblos? Sigit mengatakan satu suara sah itu tidak akan masuk ke salah satu atau kedua caleg tersebut. Suara sah itu akan menjadi milik partai. “Kita tidak bisa mengidentifikasi ditujukan ke mana (individu), tapi itu ditujukan ke partai,” kata dia. KPU tidak konsisten Sebelumnya, peneliti senior Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) August Mellaz mengatakan sistem proporsional terbuka yang digunakan dalam Pemilu 2014 ternyata tidak konsisten pada praktiknya. Hal itu diperkuat dengan keputusan KPU yang akan memasukkan suara ke partai bagi pemilih yang mencoblos dua caleg. Ia mengingatkan, sistem proporsional terbuka memberi keleluasaan pemilih memberikan hak suaranya kepada caleg yang dikehendaki. Sebaliknya, proporsional tertutup, preferensi pemilih ialah kepada partai. “Seharusnya, suara pemilih yang mencoblos dua nama calon anggota legislatif dari satu parpol ialah tak sah, karena proporsional terbuka memberi kebebasan preferensi pemilih kepada caleg bukan partai,” kata August. Menurutnya, jika alasan KPU ialah untuk meminimalkan banyaknya suara yang tidak sah, hal itu tidak masuk akal karena sistem yang dipakai ialah proporsional terbuka. “Jika niat KPU ialah meminimalkan jumlah suara yang tidak sah, seharusnya KPU sejak awal sudah menyosialisasikan tata cara pencoblosan. Jadi jangan mengubah sistem pemilu yang sudah ada. Jika pemilih mencoblos dua caleg tetap sah, hasil pemilu bisa didelegitimasi. KPU melegalkan kesalahan untuk pembenaran,” terangnya. (AT/P-1) abdus@mediaindonesia.com MI/IMMANUEL ANTONIUS BERSALAMAN DENGAN PENUMPANG KA: Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (kiri) bersalaman dengan penumpang kereta api (KA) dan kader Partai NasDem saat tiba di Stasiun Pekalongan, Jawa Tengah, kemarin. Kedatangan Surya Paloh tersebut dalam rangka bersilaturahim dengan tokoh ulama Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya di Pekalongan serta menghadiri pergelaran Wayang Kulit Kebangsaan dengan dalang Ki Enthus Susmono di Lapangan Dukuh Salam, Slawi, Tegal. Agenda Perempuan Perlu Dipertajam ISU perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan terus diusung dan disuarakan aktivis perempuan sebagai agenda politik yang harus diperjuangkan caleg perempuan jika terpilih nantinya. Aktivis perempuan yang tergabung dalam Gerakan Perempuan Mewujudkan Indonesia Beragam, kemarin, mengusung 10 agenda politik perempuan. Gerakan itu ditujukan bagi caleg-caleg perempuan yang maju dalam Pemilu Legislatif 2014 agar suara-suara kaum perempuan dapat terakomodasi. Gerakan perempuan yang terdiri dari lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat sipil mencanangkan agenda yang diangkat dari isu-isu penting berkaitan dengan pemenuhan hak perempuan yang selama ini belum terakomodasi. Gerakan itu juga mendorong caleg-caleg perempuan yang nanti terpilih menjadi anggota legislatif agar mengedepankan perlindungan perempuan dalam situasi konflik, bencana, serta menjamin pengelolaan lingkung- an dan sumber daya alam. Saat berorasi sebagai koordinator Aman (The Asian Muslim Actin Network) Indonesia, Rubby Khofifah mengatakan beberapa organisasi perempuan yang peduli atas pemenuhan hak– hak perempuan bergabung membuat 10 agenda politik dan disampaikan kepada caleg-caleg perempuan yang bertarung dalam pemilu nanti. ”Kita mengambil insiatif untuk mewujudkan Indonesia yang beragam, berdaulat, bersih, sejahtera, adil gender, bergerak dan majemuk,” kata Rubby. Menurut Rubby pendidikan politik bagi perempuan juga sangat penting karena pada Pemilu 2014 nanti jumlah pemilih perempuan mencapai 49%. Caleg-caleg perempuan perlu menyamakan pandangan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan di parlemen. “Oleh karena itu para caleg perempuan perlu mengerti agenda setting politik perempuan untuk memerjuangkan hak-hak perempuan jika berhasil duduk di parlemen nanti,” ujar Rubby. (AI/P-2) KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh kemarin berdiskusi dengan KH Habib Lutfi bin Yahya. Dalam suasana yang akrab dan penuh kehangatan, mereka membicarakan nasib bangsa di masa mendatang, mulai perbaikan moralitas hingga pembaruan Indonesia. “Saya ke sini sebagai kapasitas anak bangsa yang bersilaturahim kepada ulama yang juga senior saya untuk berbicara tentang kesepahaman kebangsaan,” kata Surya Paloh seusai bertemu salah satu ulama berpengaruh di Jawa Tengah itu. Diskusi tersebut digelar di kediaman Habib Lutfi bin Yahya di Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Surya mengatakan, dalam pertemuan itu mereka b a ny a k m e m b i c a ra k a n situasi bangsa Indonesia saat ini, saling membesarkan hati sehingga dapat saling berperan aktif agar bangsa ini dapat berjalan baik ke depan. Sangat jelas kebangsaan ini harus dibangun melalui sikap diri oleh seluruh anak bangsa sehingga tidak hanya kuat jasmani, tetapi juga rohaninya. “Pemahaman di antara kami ini sama, yakni pembangunan Indonesia tidak hanya secara melalui upacara-upacara seremonial saja, tetapi pembangunan itu bermanisfestasikan dalam kehidupan keseharian kita,” ujar Surya. Secara spesifik tentang kebangsaan ini, kata Surya Paloh, sangat jelas kebangsaan ini harus dibangun melalui sikap diri oleh seluruh anak bangsa sehingga tidak hanya kuat jasmani, tetapi juga rohaninya. Kehadiran Surya Paloh di kota santri itu cukup mengundang perhatian warga. Ridwan, 45, warga Kauman, Pekalongan, misalnya, menyengajakan diri langsung ke rumah Habib Lutfi seusai salat Jumat. Ia pun mendapat posisi berdiri terdepan untuk melihat Surya Paloh. “Dia disambut hangat oleh Habib Lutfi. Mereka bersalaman dan berpelukan, seperti sahabat yang sudah lama tak bertemu. Ternyata sosoknya berpenampilan sederhana, hanya dengan baju koko putih berpeci,” urainya. (AS/P-1) PELUNCURAN BUKU RHOMA IRAMA: Penyanyi dangdut yang juga bakal calon presiden PKB Rhoma Irama (kiri) memperlihatkan buku biografinya bersama penulis Mohammad Shofan saat hadir dalam diskusi dan peluncuran buku Politik Dakwah Dalam Nada di panggung utama Idlam Book Fair 2014, Istora Senayan, Jakarta, kemarin. MI/SUSANTO
  5. 5. INDONESIA MEMILIH SABTU, 8 MARET 2014 5 Logistik Surat Suara Siap 80% Surat suara sudah didistribusikan ke KPU di daerah. Dalam prosesnya, tidak sedikit surat suara yang rusak dan harus diganti pihak percetakan. Abdus Syukur P ANTARA/M AGUNG RAJASA KSURAT SUARA RUSAK: Petugas KPU menunjukkan surat suara calon anggota DPD yang rusak ketika pelipatan surat suara di KPU Kota Jakarta Pusat, Jakarta, kemarin. Selama 10 hari pelipatan surat suara, KPU Kota Jakarta Pusat menemukan sebanyak 205 surat suara yang rusak akibat sobek, kertas berlubang, serta cetakan gambar dan warna buram. Berlatar Santriwati Maju Jadi Caleg RATUSAN jemaah Majelis Maulud Al Barzanji Ar Risalah memberikan dukungan moral kepada Eva Yuliana sebagai bagian dari anggota jemaah, yang maju sebagai caleg dari Partai NasDem di dapil V Jawa Tengah, seusai melakukan pangajian malam Jumat Kliwon (6/3) dan syukuran tumpengan di Pesantren Az Zayadiyy, Bumi, Laweyan, Solo. “Sebuah kebahagiaan tersendiri bagi para anggota jamaah Al Barzanji Ar Risalah, ketika Eva Yuliana selaku alumnus Pesantren Al Muayyad Mangkuyudan bergabung dalam pengajian malam Jumat Kliwon tiga tahun silam. Kebetulan banyak dari kami yang merupakan alumnus santri Al Muayyad, sehingga merasa bangga dan terhormat didatangi salah satu anggotanya yang kebetul an dipercaya Eva mantap menjadi caleg Partai NasDem setelah disarankan oleh Jusuf Kalla. menjadi caleg. Ini sebuah kepercayaan sehingga patut dikuatkan semangatnya,” tukas Gus Ahmad, salah satu pengelola Pesantren Az Zayadiyy, di sela-sela pengajian malam Jumat Kliwon. Selama pengajian berlangsung, tidak ada sedikit pun Eva berkampanye. “Sebab memang belum waktunya berkampanye. Kami di sini kumpul pada setiap malam Jumat Kliwon untuk pengajian. Ketika mengetahui saya dipercaya Partai NasDem, jemaah merasa terhormat dan bangga, bahkan kemudian membuat- kan gunungan tumpeng, sebagai bentuk syukur dan simbol penguatan untuk berjuang,” tutur Eva. Sejak kecil, ibu yang dikaruniai dua anak itu memang hidup di lingkungan pesantren. Karena itu, bukan hal yang mengherankan jika banyak komunitas santri dan santriwati yang tersebar di berbagai daerah, khususnya alumni Pesantren Al Muayyad, menyatakan dukungan moral. “Saya juga dibekali pesan dan surat-surat oleh Kiai Rozak Sofawi untuk disampaikan kepada teman-teman. Alhamdulillah, mereka menyambut baik di setiap kesempatan ketemu,” tuturnya. Dunia politik, bagi Eva, sebenarnya bukan hal baru karena pada awal reformasi, atau periode 1999-2004, ia sempat menjadi politikus dan duduk di kursi DPRD Provinsi Jateng. “Saya sempat menjadi anggota dewan antarwaktu, dan selanjutnya menjadi staf khusus Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi,” tutur pegiat perempuan ini. Dia mantap menjadi caleg Partai NasDem setelah disarankan oleh Jusuf Kalla. “Beliau paham dengan kemampuan saya ketika masih menjadi staf khusus Kemenakertrans, dan memberikan nasihat agar berjuang bersama Partai NasDem yang diyakini sangat cocok dengan visi pemikiran saya. Karena itu, saya mantap masuk lewat Partai NasDem, meski sejumlah partai juga ingin menarik saya,” kata Eva yang juga sering diundang organisasi pemuda Katolik karena pemikirannya yang pluralis. (WJ/P-2) PELANGGARAN PEMILU: Pejalan melintas di antara spanduk caleg yang bertebaran di jembatan penyeberangan di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, kemarin. Pelanggaran berupa pemasangan spanduk kampanye di ruang publik masih saja terjadi meskipun melanggar ketentuan KPU soal alat peraga kampanye. MI/SUSANTO Jasa Spiritual Pemenangan Wakil Rakyat D UNIA klenik belum juga hilang di tengah-tengah masyarakat bahkan di alam pikir para caleg. Calon orang terhormat itu, yang seharusnya berpikir rasional dan nantinya dalam bertugas fokus menyelesaikan masalah-masalah rakyat dengan cara logis pula, masih berharap pertolongan kepada guru spiritual. Terbukti, seperti pemilu-pemilu sebelumnya, banyak orang bermunculan mengaku sebagai guru spiritual dengan menjanjikan pemenangan caleg dengan garansi uang ratusan juta rupiah. Seperti guru spiritual di Sidoarjo ini yang mengiklankan jasanya lewat internet. Di sekitar tempat tinggalnya di kawasan Celep Kabupaten Sidoarjo, pria bernama asli Herry Priyono ini kurang begitu dikenal. Namun bagi beberapa warga dari luar kota yang membutuhkan jasa spiritualnya, bapak tiga anak yang biasa dipanggil Gus Imam al Hamdi ini cukup tenar. Namanya dikenal setelah mengiklankan diri di internet sebagai guru spiritual dengan metode hidroterapi atau terapi air. Lewat iklannya itu, Gus Imam mengklaim mampu memenangi caleg pada Pileg 2014 pada 9 April nanti dengan angka keberhasilan 99%. Metode pemenangan Gus Imam dalam praktiknya memberi air putih yang sudah dimasuki jampi-jampi kepada pasiennya. Air tersebut oleh pasien harus diminum dan sebagian disiramkan ke kepala. Untuk meyakinkan, Gus Imam juga memberikan wejangan atau motivasi dan menyalurkan energi positif ke tubuh sang caleg. Dengan metode itu sang caleg, imbuh Gus Imam, akan merasa percaya diri dan bisa memengaruhi konstituen untuk memilihnya. Tarif yang ditentukan Gus Imam bervariasi. Untuk caleg DPRD kabupaten/kota kisaran Rp200 juta, DPRD provinsi (Rp300 juta), DPR-RI (Rp400 juta ke atas). Hingga saat ini Gus Imam masih membuka pendaftaran bagi para caleg yang meminta jasa dirinya hingga 8 April mendatang atau sehari menjelang pileg. Semakin mendekati hari H, Gus Imam mengaku, tarifnya diturunkan atau bisa dinego. “Punyanya uang berapa asal calegnya jujur,” katanya. Gus Imam mengaku saat ini sudah ada dua caleg DPR provinsi dan dua DPRD provinsi. Namun, dia menyimpan nama pasiennya tersebut. Untuk menjalankan praktik bisnisnya itu, Gus Imam punya cara tersendiri dalam bertransaksi. Pembayaran berupa uang ratusan juta tersebut akan disimpannya terlebih dahulu di sebuah bank yang dia dan pasiennya tunjuk. Kemudian mereka membuat perjanjian antara dia, pasiennya dan pihak bank bahwa dana yang mereka simpan baru bisa dicairkan ketika caleg bersangkutan terpilih atau dilantik. Penarikan dana harus dilakukan secara bersama oleh Gus Imam dan pasiennya tadi. “Jika caleg ternyata gagal terpilih, uang itu akan dikembalikan seluruhnya atau 100%,” kata Gus Imam. Namun sebelum menyetor uang ratusan juta rupiah tadi, sang caleg harus menyerahkan dana wajib senilai Rp 3 juta. Dana wajib ini disebut Gus Imam sebagai sedekah dan tidak bisa diminta kembali meski pada kenyataannya sang caleg tidak terpilih. Anda para caleg ingin mencoba? (Heri Susetyo/P-2) ROSES produksi logistik berupa kertas surat suara untuk Pemilu Legislatif 2014 su dah mencapai 80% dan pen distribusian mencapai 74%. Namun untuk sejumlah daerah tertentu di Pulau Jawa, masih minim bahkan masih ada yang belum terkirim sama sekali alias 0%, seperti di KPU Yogyakarta. “Yogya memang masih 0% karena posisinya di Jawa dan relatif mudah dijangkau dengan transportasi,” ujar Komisioner KPU Pusat Sigit Pamungkas di lokasi penyortiran surat suara di Kantor KPU Makassar, Sulawesi Selatan, kemarin. Pendistribusian logistik ditargetkan tuntas pada 20 Maret nanti, sedangkan pendistribusian logistik yang lebih didahulukan ialah untuk daerah-daerah yang lokasinya jauh dan medannya sulit ditempuh, seperti Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, dan daerah lain di luar Pulau Jawa. “Masih ada waktu untuk menuntaskan pendistribusian, sedangkan untuk proses penyortiran serta pelipatan surat suara yang terdistribusi sudah mencapai 80%,” imbuhnya. Pada saat proses penyortiran di KPU Makassar kemarin, banyak ditemukan surat suara yang rusak karena berlepotan tinta. “Sebelumnya sudah disortir tenaga dari internal KPU sendiri dan terdapat ribuan yang rusak. Selanjutnya dilakukan sortir ulang dan langsung pelipatan oleh tenaga ahli yang direkrut dari masyarakat sekitar,” terang Komisioner Bidang Logistik KPU Makassar Andi Syamsudin. Di Makassar, kiriman surat suara sebanyak 4.035.000 lembar untuk DPR, DPD, DPRD Sulsel, dan DPRD Kota Makassar. Saat ini itu tengah disortir sekaligus dilipat 450 tenaga. Diperkirakan, penyortiran dan pelipatan akan tuntas dalam waktu kurang dari dua minggu. Selain surat suara, ada logistik lainnya berupa kotak suara dan bilik suara untuk 2.563 TPS. “Untuk kebutuhan kotak dan bilik suara tersebut, KPU Makassar hanya mendapatkan tambahan 1.000 unit dari karton kedap air,” ucap A Sabri, petugas KPU Makassar. Diganti Dalam menyikapi adanya surat suara yang rusak itu, Sigit Pamungkas menegaskan seluruh kerusakan tersebut akan diganti perusahaan percetakan. “Sesuai kontrak yang disepakati, kerusakan surat suara, karena robek, berlepotan tinta, kusut, dan lainnya, semuanya akan diganti. Makanya kami masih menunggu berita acara hasil penyortiran dari seluruh KPU daerah se-Indonesia,” kata Sigit. KPU Cilacap, Jawa Tengah, dilaporkan telah menyelesaikan penyortiran dan pelipatan surat suara Pemilu 2014, kemarin. KPU setempat masih merekapitulasi kekurangan jumlah surat suara ataupun surat suara yang rusak. Anggota KPU Divisi Perencanaan dan Logistik Ahmad Kholil mengungkapkan penyortiran dan pelipatan surat suara sebanyak 1.499 juta lembar telah rampung pada Kamis (6/3) malam. Kerusakan surat suara juga ditemukan di Sidoarjo. Sebanyak 8.000 lembar terpaksa disortir. Kegiatan pelipatan surat suara untuk kursi DPRD kabupaten sudah diselesaikan sejak Kamis, sebanyak 1,4 juta lembar. Pelipatan dan penyortiran surat suara dilanjutkan untuk kursi DPRD Provinsi Jawa Timur dengan jumlah sama. Jumlah surat suara yang rusak dipastikan akan terus bertambah. Jumlah total yang dilipat untuk kursi DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPD, dan DPR mencapai 5,6 juta lembar. (LD/HS/P-2) abdus@mediaindonesia.com
  6. 6. TIPIKOR 6 SABTU, 8 MARET 2014 Rumah, Ribuan Hektare Tanah Anas Disita Tanah dan bangunan yang kini menjadi markas ormas Pergerakan Pemuda Indonesia (PPI) itu disita KPK. SRI UTAMI K OMISI Pemberantasan Korupsi tancap gas menyita sejumlah aset milik mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum setelah menetapkannya sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). Lembaga antirasywah itu menyita tanah dan bangunan milik Anas di Jalan Selat Makasar C9/22 di Duren Sawit, Jakarta Timur. Bangunan itu diketahui menjadi markas Pergerakan Pemuda Indonesia (PPI) , ormas yang didirikan oleh Anas Urbaningrum. Selain itu, KPK juga menyita dua bidang tanah di Kelurahan Mantrijero, Yogyakarta dengan luas 7.670 m2 dan 200 m2 atas nama KH Attabik Ali, ayah Athiyyah Laila, istri Anas. Tidak hanya itu, disita pula tiga bidang tanah di Desa Panggungharjo, Bantul atas nama Dina AZ, anak Attabik Ali. “Penyitaan terkat dugaan TPPU Anas,” kata juru bicara KPK Johan Budi di Jakarta, kemarin. Sebelumnya, Ketua Presidium PPI itu dijerat oleh KPK dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Dia disangka menerima hadiah atau janji dalam proyek Hambalang dan proyek-proyek lain. Dalam kasus Proyek Hambalang, Anas diduga mendapatkan uang Rp2,2 miliar dan sebuah mobil Harier. Selanjutnya, lembaga antikorupsi yang dikomandani Abraham Samad itu menetapkan Anas Urbaningrum sebagai tersangka TPPU, Rabu (5/3/). Anas disangka melanggar Pasal 3 dan atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan atau Pasal 3 ayat 1 dan atau Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang TPPU juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Anas terancam hukuman pidana penjara 20 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar. Orang istimewa Saat menanggapi status baru sebagai tersangka TPPU, Anas mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. “Ada orang yang istimewa mengumumkan di lantai 9 kepada para tahanan yang lain. Pokoknya orang yang istimewa di sini, dan istimewa juga bagi orang yang berkuasa. Makasih, ya,” kata Anas saat keluar dari Gedung Komisi Pemberintasan Korupsi Jakarta, kemarin. Pengacara Anas, Firman Wijaya, mengaku heran dengan sangkaan baru kliennya itu. “Kenapa Mas Anas yang hanya disasar TPPU. Kalau TPPU ini berkaitan dengan pelaksanaan Kongres Demokrat, ya semua yang terlibat dalam kongres, itu ya juga dilibatkan TPPU, itu supaya fair, tidak ada special treatment, tadi yang disebut Mas Anas orang istimewa,” cetusnya. Firman yang mendampingi Anas juga mempermasalahkan mengenai perpanjangan penahanan Anas hingga 9 April 2014, yaitu hari pemilihan umum (pemilu) legislatif. Anas ditahan sejak 10 Januari 2014 lalu dan waktu penahanannya dapat diperpanjang sampai 60 hari dalam proses penyidikan. Sementara itu, mantan tersangka kasus Hambalang yang lain, Menpora Andi Alfian Mallarangeng, akan maju ke persidangan untuk pertama kalinya Senin (10/3). (EB/X-5) ami@mediaindonesia.com MI/ROMMY PUJIANTO PEMERIKSAAN LANJUTAN: Tersangka dalam dugaan kasus gratifikasi proyek Hambalang dan tindak pidana pencucian uang Anas Urbaningrum berjalan ke luar seusai menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, kemarin. 130 Saksi Siap Ungkap Skandal Century KOMISI Pemberantasan Korupsi menyatakan sebanyak 130 saksi yang bersedia memberikan kesaksian tentang skandal Bank Century. Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto di Surabaya, Kamis malam (6/30). “Dari 120 orang saksi, ada 10 saksi ahli yang memberikan kesaksian, semua jumlahnya 130 saksi,” katanya. Bambang mengungkapkan banyak informasi baru dari kesaksian tersebut. “Kita juga mendapatkan berbagai informasi penting yang selama ini tidak didapatkan dari proses sebelumnya, seperti hasil rapat yang lebih lengkap, informasi internal dan komunikasi informal. Bahkan ada satu saksi yang diperiksa hingga 20 kali,” pungkasnya. Pakar hukum pidana Universitas Para- hyangan Agustinus Pohan mengatakan nama Wakil Presiden Boediono yang disebut dalam dakwaan bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP) dan penetapan PT Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemis, dengan terdakwa mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya, merupakan pintu masuk untuk menjeratnya sebagai tersangka. “Tidak perlu lagi dipersoalkan perbuatan karena dalam dakwaan sudah disebutkan. Artinya dalam sudut perbuatan ada keterlibatan Boediono. Namun, untuk menetapkan tersangka bukan hanya perbuatan, melainkan juga tanggung jawab dan kesalahannya. Itu yang harus ditelusuri,” kata Agustinus saat dihubungi kemarin. Rasanya seperti Ratusan Tahun P ROSES hukum kasus proyek bioremediasi Chevron sudah berlangsung lebih dari dua tahun dan saat ini telah memasuki tahap banding di pengadilan tinggi (PT) dan Mahkamah Agung (MA). Selama itu pula pikiran Widodo, salah seorang tersangka dalam kasus tersebut, tak karuan. “Terus terang saja, dua tahun ini rasanya seperti ratusan tahun,” katanya dalam wawancara pada Rabu (5/3). Sebagai tersangka dalam kasus korupsi yang tanpa kejelasan pelanggaran dan bukti-bukti hukumnya, menurut Widodo, telah menorehkan luka yang sangat dalam pada kehidupan keluarganya. Sejak Maret 2012, bersama dengan empat rekannya di PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) dan dua kontraktor, Widodo terseret menjadi pesakitan di meja hijau. Masih sangat jelas dalam bayangan Widodo bahwa seharusnya di 2015 nanti, dia bisa pensiun dengan tenang sambil memfokuskan diri pada kesehatan istrinya, berbahagia atas pernikahan anak pertamanya, serta menanti anak kedua dan ketiganya menyelesaikan pendidikan mereka. “Bayangan indah itu sirna seketika. Setelah ditetapkan menjadi tersangka di bulan Maret 2012, pada 26 September 2012 saya ditahan atas tuduhan korupsi,” ujar Widodo. Dia mengenang bahwa pada pagi hari sebelum penahanannya ia sama sekali tidak menyangka akan ditahan. Walaupun dia dan rekan-rekannya telah dinyatakan sebagai tersangka, mereka yakin betul tidak bersalah. Apalagi, informasi mengenai status tersangka itu mereka dapatkan dari media, bukan surat resmi dari negara. Saat itu, menurutnya, harapan masih terbuka lebar. Widodo pun datang ke Kejaksaan Agung di Jakarta dari rumahnya di Minas, Riau, untuk memenuhi panggilan pemeriksaan pertama sebagai tersangka. Selama ia diperiksa, tak satu pun hal yang ditanyakan mengindikasikan bahwa ada pelanggaran hukum yang dilakukannya. Namun, tak disangka sama sekali olehnya, setelah seharian menjalani pemeriksaan, malamnya dia dan tiga rekannya di Chevron serta dua orang dari kontraktor harus mendekam di penjara. Alasan jaksa saat itu, menurut Widodo, karena mereka berenam dikhawatirkan kabur. “Padahal, saya sendiri datang dengan pemikiran positif bahwa telah terjadi kesalahan dalam penetapan saya sebagai tersangka,” imbuhnya. “Saya kaget sekali waktu ditahan. Kenapa ini? Kok bisa ke saya? Saya cuma karyawan lapangan, jelasjelas tidak bersalah. Saya tak punya wewenang soal proyek atau kontraknya dan tidak ada sangkut-pautnya,” katanya dengan suara getir, mengingat peristiwa kelabu itu. Tuduhan yang dipaksakan Sampai sidang pembacaan vonis pada Juli 2013, tak satu pun keterangan dan bukti yang mendukung tuduhan jaksa penuntut umum. “Saya harus mengalami semua kepahitan ini untuk kasus yang dipaksakan. Fakta-fakta persidangan sudah membuktikan bahwa kami tidak bersalah. Bahkan dua dari lima hakim menyatakan kami tidak bersalah dan harus dibebaskan dari segala tuntutan,” katanya. Widodo dituntut melakukan tindak pidana korupsi pada periode Januari 2008 sampai April 2012 dalam jabatannya selaku team manager IMSREM. Padahal pada periode tersebut, jabatan Widodo ialah construction representative di Sumatera Light South (SLS) dan team leader waste management di Sumatera Light North (SLN). “Ini saja sudah jelas keliru karena yang menduduki jabatan itu ANTARA/WAHYU PUTRO A TAHAP BANDING: Terdakwa kasus dugaan korupsi bioremediasi PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) Widodo mengikuti sidang pembacaan putusan oleh majelis hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (19/7/2013). Proses hukum kasus itu, saat ini telah memasuki tahap banding di pengadilan tinggi. ialah atasan saya,” jelasnya. Kedua hakim yang berbeda berpendapat (dissenting opinion) menilai bahwa jaksa keliru dalam mempersalahkan Widodo. Tuntutan jaksa atas belum keluarnya izin pengelolaan bioremediasi kepada Widodo tidak memiliki dasar hukum dan Widodo sendiri telah melakukan tugasnya sebagai team leader waste management dengan memberikan laporan kepada atasannya. Dalam keterangan kedua hakim, menurut Widodo, selain terbukti bahwa tidak ada niat jahat, ia pun tidak memiliki kewenangan untuk melakukan proses pengadaan proyek bioremediasi sehingga mustahil jika dirinya dinyatakan telah menyalahgunakan kewenangan. Masa sulit bagi istri dan keluarga, menurut Widodo, saat penahanan itu, bukan dirinya yang paling dikhawatirkan, melainkan keluarganya. “Bagi saya, keluarga itu nomor satu. Waktu ditahan, yang saya pikirkan ialah istri saya. Kasihan dia,” ujarnya. Istrinya, Yati, sakit darah tinggi dan mengalami pembengkakan jantung. Widodo cemas tidak bisa menemani istrinya di saat dibutuhkan. Meski demikian, Widodo sangat bersyukur. Meski tidak dalam kondisi prima, Yati terus memberikan dukungan penuh kepadanya. Saat kasus ini bergulir ke praperadilan, ketika penahanan Widodo dianggap tidak sah, tak ada satu sidang pun yang tidak dihadiri Yati. Meskipun nama Boediono disebut 65 kali dalam dakwaan Budi Mulya dalam kasus skandal Bail Out Century Rp Rp7,4 triliun di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta, Kamis (6/3), anggota Tim Pengawas Bank Century DPR RI Bambang Soesatyo menilai Boediono yang kini menjabat Wakil Presiden RI itu hanya pemain figuran. Menurut dia, Majelis Hakim Tipikor harus menemukan jawaban, apakah ada keterlibatan partai politik dalam skandal keuangan terbesar pasca reformasi dengan modus penyelamatan bank tersebut? “PPATK sempat menemukan puluhan miliar dana bailout mengalir ke sejumlah nama mirip-mirip tokoh seperti Megawati, dll. Setelah dicek alamat tersebu tidak jelas,” kata Bambang. (SU/FL/X-5) Persidangan di pengadilan tipikor bisa memakan waktu seharian, dari pagi hingga tengah malam, dari menunggu tersedianya ruangan hingga pembacaan putusan. Di tengah kesulitannya untuk duduk berjam-jam di kursi pengunjung, Yati tetap tak pernah jauh dari Widodo. Dia menguatkan diri agar keluarganya bisa melewati cobaan itu. Bukan hanya kesehatan istrinya yang membuat Widodo sedih bukan kepalang. Karena jadwal persidangan di Jakarta begitu ketat, dia harus menerima nasib tidak bisa menemani putri pertamanya, Ika, mempersiapkan pernikahan pada Mei 2013. “Waktu saya di tahanan lalu masuk ke periode persidangan, istri saya sendirian mencari gedung, babak belur mempersiapkan penikahan sendirian. Sampai hari H pernikahannya, saya pulang ke rumah di akhir pekan, kemudian pontang-panting langsung terbang lagi ke Jakarta karena besoknya, di hari Senin, saya harus bersidang kembali,” katanya. Anak kedua Widodo juga harus merelakan ketidakhadiran sang ayah saat dia diwisuda sebagai dokter di Surabaya, Jawa Timur, pada Oktober 2012. Dia dan adiknya, yang juga menuntut ilmu untuk menjadi dokter di Surabaya, bahkan sempat takut tidak bisa menyelesaikan pendidikan karena kasus yang menimpa ayah mereka. Dana untuk biaya pendidikan tentunya tidak muncul begitu saja. Sang ayah harus bekerja agar mereka mampu bersekolah. Tak terbayang oleh mereka jika ayah tercinta pada akhirnya harus kembali mendekam di penjara. Siapa yang akan menjadi tumpuan hidup mereka? Walaupun cobaan sedang menerpanya, Widodo sangat berterima kasih dan lega atas banyaknya dukungan dari publik, keluarga besar, dan rekan-rekannya di Chevron. “Semua percaya kami tidak bersalah,” katanya. Widodo bercerita bahwa perasaan menunggu putusan banding ini lebih membuatnya ketar-ketir daripada sebelumnya. “Bukan takut karena bersalah, tapi saya dan rekan-rekan tersangka lainnya telah melewati banyak kejanggalan dalam proses hukum ini. Jadi wajar kami mulai tak yakin dengan hasil proses hukum ini,” ujarnya. “Bom waktu,” katanya. Widodo tidak tahu apakah dia nantinya akan berada di balik jeruji untuk sesuatu yang tidak dilakukannya. “Sekarang, istri saya malah lebih deg-degan menunggu putusan banding akan seperti apa,” ujarnya. Kasus ini betul-betul menggerogoti hidup Widodo dan keluarga. “Kami betul-betul sedih. Ini menjadi trauma seumur hidup,” pungkasnya. (*/P-4)
  7. 7. OPINI SABTU, 8 MARET 2014 7 Ada Apa dengan KDRT? Musdah Mulia Direktur Eksekutif Megawati Institute S ETIAP 8 Maret, perempuan di seluruh dunia merayakan Hari Perempuan Sedunia (International Women’s Day). Di Indonesia, kelompok perempuan yang tergabung dalam Gerakan Solidaritas Korban Kekerasan terhadap Perempuan memilih tema sentral Akhiri kekerasan sekarang juga! Mengapa tema itu penting? Sebab, kekerasan terhadap perempuan terjadi setiap hari di berbagai belahan bumi. Korban dan pelakunya tidak mengenal suku bangsa, warna kulit, agama, dan kepercayaan. Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang serius dan karenanya menuntut perhatian dan penanggulangan yang lebih saksama. Untunglah, 20 Desember 1993 Resolusi Sidang Umum PBB menyepakati perlunya mengakhiri semua bentuk kekerasan terhadap perempuan. Masyarakat dunia sadar, kekerasan terhadap perempuan ialah bentuk nyata pelanggaran HAM karena dampaknya sangat buruk bagi kehidupan masyarakat, terutama bagi perempuan sebagai korban. Dalam konsiderans Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yang dirumuskan PBB disebutkan, “Kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan ketimpangan historis dari hubungan- hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh laki-laki dan juga mengakibatkan hambatan bagi kemajuan mereka.” Data kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dari tahun ke tahun meningkat drastis. Jika pada 2012 ada lebih dari 600 kasus, pada 2013 tercatat 992 kasus dengan dominasi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 372 kasus dan kasus kekerasan dalam pacaran berjumlah 59 kasus (Data 2013 LBH APIK Jakarta). Sebuah peningkatan jumlah yang signifikan dan mengerikan. Namun, bagaikan gunung es, kasus yang terdata hanya sedikit sekali. Itu pun bukan data dari lembaga negara, melainkan dari NGO yang konsen pada isu perempuan. Ketiadaan data membuktikan betapa negara masih abai dan belum serius menangani kasus seperti ini. Padahal, dalam berbagai dokumen PBB, kekerasan terhadap perempuan dinyatakan sebagai kejahatan HAM yang sistemis dan berdampak luas. Sangat kompleks Bentuk kekerasan terhadap perempuan secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu kekerasan di ranah domestik (di dalam rumah tangga) dan kekerasan di ranah publik (di luar rumah tangga). Tulisan ini fokus pada KDRT. KDRT dapat dibagi ke dalam empat jenis, yaitu a) penganiayaan fisik (seperti tamparan, pukulan, tendangan), b) penganiayaan psikis (seperti ancaman, hinaan, cemoohan), c) penganiayaan seksual dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual, baik dalam pernikahan maupun di luar pernikahan. Jenis keempat ialah peng-abaian kewajiban memberi nafkah material kepada istri atau mengontrol uang belanja. K D R T merupak a n ma- salah yang sangat kompleks dan jumlah kasusnya amatlah besar. Namun, karena kejahatan itu terjadi di dalam rumah tangga, sering kali sulit dipantau dan kemudian terabaikan. Yang lebih menyedihkan, ada anggapan bahwa KDRT hanyalah urusan internal keluarga dan merupakan aib jika dibicara- kan dengan orang luar. Akibatnya, KDRT menjadi sesuatu yang dipandang lumrah di masyarakat. Dalam merespons anggapan sesat itu muncul semboyan the personal is political, persoalan pribadi sekalipun kalau membawa bahaya bagi Lenore Walker, pakar psikologi, mengidentifikasi tiga tahap tindak kekerasan di dalam rumah yang dilakukan suami. Pertama, tahap ‘pembentukan ketegangan’, kedua tahap ‘pemukulan berulang-ulang’, dan ketiga tahap ‘tumbuhnya’ (lagi) cinta, lemah lembut, dan penyesalan mendalam, dan keempat kembali muncul konflik dan ketegangan, demikian berulang dan berulang. Tidak mengherankan, banyak istri teperdaya dan menganggap perilaku suami yang melakukan kekerasan sebagai suatu kekhilafan sesaat. Bahkan, mereka tetap percaya suami masih mencintai dirinya atau setidaknya ia sendiri masih mencintai suami. Sejumlah penelitian mengungkapkan penyebab utama KDRT adalah ketimpangan gender. Masih kuat anggapan di mas y a ra k a t b a h w a orang banyak, harus dibawa ke ruang publik. Tujuannya, menghindarkan orang lain mengalami penderitaan serupa. suami memiliki kedudukan lebih tinggi dari istri, dan juga mempunyai kekuasaan penuh dalam rumah tangga. Dengan ungkapan lain, kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu mekanisme krusial untuk mengontrol perempuan dan menempatkannya pada posisi subordinat. Tidak memadai Faktor penyebab lain, belum tersedianya perlindungan hukum yang memadai. Sistem hukum yang berlaku sekarang, baik dari segi substansi, struktur, maupun budaya hukumnya masih sangat lemah dan belum berpihak kepada korban. Aparat penegak hukum masih kurang responsif terhadap kepentingan perempuan, terutama dalam kasus-kasus KDRT. KUHP sudah tidak memadai lagi untuk menjangkau realitas kekerasan yang terjadi di masyarakat. Banyak bentuk kekerasan tidak tertampung dalam KUHP. Demikian pula sanksi hukumnya dinilai tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Malah sejumlah materi hukum, seperti UU Perkawinan, sangat jelas menempatkan istri dalam posisi subordinatif dan inferior, membuat istri tidak independen dan sangat tergantung secara ekonomis kepada suami. Akibat lebih jauh, akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, politik, dan sosial menjadi terbatas, yang pada gilirannya kekuasaan dan kedudukannya pun menjadi tidak seimbang di hadapan suami ataupun di hadapan masyarakat. Dalam kondisi ketergantungan seperti itu serta dukungan nilainilai patriarkat yang dianut masyarakat membuat kekerasan sangat mudah terjadi. Faktor penyebab lainnya ialah dominasi kultur patriarkat. Istilah patriarkat mengacu bukan hanya kepada masyarakat primitif tempat para bapak berkuasa atas perempuan, anak-anak, dan budak, melainkan juga mencakup semua sistem sosial, ekonomi, dan politik yang otoriter dan menindas. Benih-benih pemukulan istri berakar pada posisi perempuan yang lebih rendah daripada laki-laki atau berada di bawah otoritas dan kendali laki-laki. Hubungan perempuan dan lakilaki yang timpang itu telah dilembagakan dalam struktur keluarga patriarkat dan didukung lembaga-lembaga ekonomi dan politik serta sistem keyakinan. Akibatnya, relasi timpang itu tampak alamiah, adil, bermoral, dan suci. Faktor lain dan sangat penting ialah interpretasi agama yang bias nilai-nilai patriarkat, tidak humanistis, dan tidak mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan universal. Dewasa ini, di saat kesadaran akan kesetaraan dan keadilan gender menjadi isu sentral, adalah suatu keniscayaan untuk mempertimbangkan suara perempuan dalam interpretasi keagamaan. Ada Harapan Keadilan untuk Medicus A KHIRNYA, saya secara pribadi mengucapkan proficiat kepada dr Ayu dan kawan-kawan setelah majelis hakim peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung dengan No 79 PK/PID/2013 (dibacakan pada 7 Februari 2014), mengabulkan permohonan dan membatalkan putusan Kasasi dengan No 365.K/Pid/2012 tertanggal 18 September 2012 dengan pidana selama 10 bulan penjara. Amar putusan PK menyatakan memerintahkan supaya dr Ayu segera dikeluarkan dari lembaga pemasyarakatan dan dipulihkan nama baik dan harkat martabatnya. Meskipun salah satu dari lima majelis hakim PK menyatakan dissenting opinion, pertimbangan dalam putusan PK tersebut menganggap majelis hakim kasasi keliru dalam menerapkan hukumnya. Terdapat dua hal yang patut dipertimbangan majelis hakim dalam kasus kelalaian medik pada operasi sectio. Pertama (aspek medis), bahwa dr Ayu dan dua koleganya sudah melakukan tindakan sesuai dengan prosedur, keilmuan, dan kompetensi dan dalam tindakan darurat, seorang dokter harus segera melakukan tindakan operasi, tidak perlu pemeriksaan penunjang. Penyebab kematian pasien adalah adanya emboli udara pada jantung yang diakibatkan efek samping pemberian obat anestesi, bukan karena tindakan operasi. PARTISIPASI OPINI Kedua (aspek hukum), tidak ditemukan bukti adanya pemalsuan tanda tangan pasien (keterangan terdakwa) dan berdasarkan keterangan ahli dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran yang sudah memeriksa dr. Ayu dan dua koleganya menyatakan tidak ada kelalaian dalam penanganan pasien. Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada majelis hakim PK yang telah secara cermat menguraikan dua hal pertalian antara hukum dan medis tersebut di atas. Harus ada irisan yang jelas buat penegak hukum, mungkin juga wajib dipahami aparat penyidik kepolisian dan jaksa penuntut, antara kelalaian medis dengan risiko medis. Dua hal ini adalah objek yang berbeda dalam praktik kedokteran. Kelalaian medis dapat dipersalahkan, sedangkan pada risiko medis tidak dapat dipersalahkan, asalkan kecelakaan ini merupakan kecelakaan murni, dengan tidak ada unsur kelalaiannya, dan telah mengikuti standar prosedur dengan benar. Hal ini disebabkan di dalam hukum medis yang terpenting bukanlah akibatnya, tetapi cara bagaimana sampai terjadinya akibat itu, bagaimana tindakan itu dilakukan. Inilah yang paling penting untuk diketahui. Dalam risiko medis, akibat dari tindakan dokter tersebut, tidak dapat diduga dan tindakan tersebut tidak ada Eka Julianta Wahjoepramono Dokter bedah saraf Doktor Hukum Universitas Pelita Harapan unsur kesengajaan. Sinonim yang bisa disebutkan adalah, ‘accident, misfortune, bad fortune, mischance, ill luck’, sehingga sebagai sesuatu yang dapat dimengerti dan dimaafkan, tidak dipersalahkan, tidak dihukum. Lain halnya dengan kelalaian medis (medical negligence) yang bisa tergolong delik pidana. Sungguh, untuk menjadi dokter dan dapat praktik di Indonesia, perlu sebuah perjuangan berat. Belum selesai dengan menyatukan persepsi para penegak hukum, para medicus masih dihadapkan dengan tantangan anggaran kesehatan di Indonesia. Melihat kasus dr Ayu dan 2 koleganya, sebuah ironi bagi saya. Mungkin hanya terjadi di Indonesia, yakni dokter yang sedang mengikuti program PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis), mempunyai program memberikan pelayanan kepada pasien hampir 100% dengan bekerja praktik pagi sampai dengan sore bahkan dengan jaga malam di pusat pendidikan di RS Negeri ‘tanpa digaji’, malahan harus membayar berbagai kontribusi, dr. Ayu pada saat kejadian adalah sebagai dokter PPDS. Kenapa demikian?? Dokter PPDS dianggap ‘belajar’ sehingga harus membayar, bukan dianggap dokter yangg berkontribusi besar di departemen di RS tersebut. Adapun sebuah rumah sakit negeri yang menjadi pusat referal tidak mungkin berjalan tanpa dokter PPDS karena jumlah staf dokter tidak mungkin memenuhi pelayanan pasien yang membeludak. Sebagai perbandingan saja, menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2012, jumlah dokter dengan penduduk Indonesia tidak sebanding sehingga bisa dikatakan hal ini paling buruk di dunia, bahkan se-ASEAN (Association of South East Asia Nations), yaitu 3 dokter untuk 10.000 penduduk, sedangkan di Malaysia 9 dokter untuk 10.000 penduduk. Dokter PPDS di negara maju diperlakukan sebagai pegawai yang mempunyai hak untuk digaji dan hak-hak sebagaimana layaknya pegawai rumah sakit. Sedangkan di Indonesia, bekerja pagi siang malam melayani pasien berjubel, meninggalkan keluarganya, membayar kontribusi, mungkin harus mencari pekerjaan sambilan untuk menghidupi keluarganya. Sementara itu, kebijakan anggaran pemerintah untuk kesehatan semakin menurun. Pagu indikatif untuk tahun 2014 Kemenkes adalah Rp24,67 triliun, sedangkan untuk tahun 2013, anggaran itu senilai Rp34,58 triliun. Ada penurunan secara relatif. Ditambah lagi, Indonesia’s Current Hospital Bed to Population Ratio: 6.3/10.000, dan Global Average Hospital Bed to Population Ratio: 30/10.000. Hal ini menunjukan anggaran di bidang kesehatan di Indonesia sangat minim, khususnya anggaran untuk subsidi tenaga kesehatan yang semakin hari ratio tenaga kesehatan dan layanan kesehatan dengan tingkat penduduk semakin tidak imbang. Meskipun demikian, sebagai tenaga kesehatan tidak punya pilihan lain, selain menjalankan profesinya dengan dedikasi dan profesionalitas yang tinggi, juga sebagai bagian dari tanggung jawab profesi. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan kembali, yaitu para medicus dapat menjalankan praktik kedokteran mereka dengan aman dan nyaman. Salah satunya adalah mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. Secara yuridis formal, praktik kedokteran dilindungi oleh 3 peraturan perundangundangan, yaitu: pertama, Pasal 50 UU No 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran yaitu dokter memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Kedua, Pasal 27 UU No 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu bahwa tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya dan ketiga, Pasal 24 PP No 32 Tahun 1996 yaitu perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan yang melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan. Namun, dalam kacamata hukum, masih terdapatnya Pasal 359 KUHP yang berbunyi ”barang siapa karena kekhilafannya menyebabkan orang mati, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, atau pidana kurungan selama-lamanya satu tahun. Yang dimaksud dengan “karena kekhilafan” adalah kurang hati-hati atau kurang perhatian. Pasal ini masih multi tafsir karena selama ini menjadi pasal “benturan” dengan 3 peraturan perundangundangan di atas. Penulis tidak menginginkan sesuatu yang muluk, namun mengingat kasus dr. Ayu dan kawan-kawan cukup menguras keringat dan pikiran, dan telah mendapat harapan keadilan dari majelis PK di Mahkamah Agung, maka sekiranya putusan ini dapat menjadi yurisprudensi bagi hakim-hakim yang lain untuk mencari, menemukan dan membedakan antara kelalaian medis dengan risiko medis. Selain itu, dapat pula dipertimbangkan secara tersendiri terhadap dokter PPDS, yang karena semangat, dedi- kasi menghabiskan cukup banyak tenaga dan materi karena minimnya anggaran dan fasilitas yang disediakan oleh negara, terus melanjutkan pelayanan kesehatannya kepada masyarakat. Kami sepakat dan sangat mendukung upaya penegakan hukum terhadap dokter-dokter yang dengan sengaja melakukan malapraktik, semisal seorang dokter yang karena jadwal di-emergency room tidak dapat menolong pasien karena sedang jalan-jalan di mal/supermarket, atau seorang dokter yang menjual organ pasien, ikut serta aborsi, dan lain-lain. Janganlah hendaknya hukum di bidang kedokteran ini hanya dipandang dari ‘kacamata kuda’, maka efek tidak langsung akan berpengaruh pada sikap dokter untuk melakukan defensive medicine atau perlindungan diri profesi dokter untuk menghadapi tuntutan perdata/pidana. Bukankah hukum di Indonesia sendiri sudah lama meninggalkan konsep the rule of just law?, dan telah mengembangkan konsep the rule of law, yaitu penegakan hukum yang mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Semoga sedikit pemikiran ini dapat menyatukan persepsi penegak hukum dalam menegakkan hukum kedokteran di Indonesia. Kirimkan ke email: opini@mediaindonesia.com atau opinimi@yahoo.com atau fax: (021) 5812105, (Maksimal 6.000 karakter tanpa spasi. Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon, foto kopi KTP, nomor rekening, dan NPWP) Pendiri: Drs. H. Teuku Yousli Syah MSi (Alm) Direktur Utama: Lestari Moerdijat Direktur Pemberitaan/Penanggung Jawab: Usman Kansong Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua), Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryopratomo, Toeti P. Adhitama, Usman Kansong Redaktur Senior: Elman Saragih, Gaudensius Suhardi, Laurens Tato Kepala Divisi Pemberitaan: Abdul Kohar Kepala Divisi Content Enrichment: Teguh Nirwahyudi Kepala Divisi Artistik & Foto: Hariyanto Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Ade Alawi, Haryo Prasetyo, Jaka Budisantosa, Ono Sarwono, Rosmery C. Sihombing, Tjahyo Utomo Kepala Sekretariat Redaksi: Sadyo Kristiarto Redaktur: Agus Mulyawan, Ahmad Punto, Anton Kustedja, Aries Wijaksena, Cri Qanon Ria Dewi, Denny Parsaulian Sinaga, Eko Rahmawanto, Eko Suprihatno, Hapsoro Poetro, Ida Farida, Iis Zatnika, Irana Shalindra, Jerome E. Wirawan, M. Soleh, Mathias S. Brahmana, Mirza Andreas, Patna Budi Utami, Santhy M. Sibarani, Soelistijono, Sitria Hamid, Wendy Mehari Utami, Widhoroso, Windy Dyah Indriantari Staf Redaksi: Adam Dwi Putra, Agung Wibowo, Ahmad Maulana, Akhmad Mustain, Anata Syah Fitri, Anshar Dwi Wibowo, Arief Hulwan Muzayyin, Asep Toha, Asni Harismi, Bintang Krisanti, Cornelius Eko, Daniel Wesly Rudolf, Deri Dahuri, Dian Palupi, Dika Dania Kardi, Dinny Mutiah, Dwi Tupani Gunarwati, Emir Chairullah, Eni Kartinah, Fardiansah Noor, Gayatri Suroyo, Ghani Nurcahyadi, Gino F. Hadi, Hafizd Mukti Ahmad, Heni Rahayu, Heryadi, Hillarius U. Gani, Iwan Kurniawan, Jajang Sumantri, Jonggi Pangihutan M, Mohamad Irfan, Muhamad Fauzi, Nurulia Juwita, Panca Syurkani, Permana Pandega Jaya, Raja Suhud V.H.M, Ramdani, Rommy Pujianto, Rudy Polycarpus, Sabam Sinaga, Selamat Saragih, Sidik Pramono, Siswantini Suryandari, Siska Nurifah, Sugeng Sumariyadi, Sulaiman Basri, Sumaryanto, Susanto, Syarief Oebaidillah, Thalatie Yani, Usman Iskandar, Zubaedah Hanum Biro Redaksi: Dede Susianti (Bogor) Eriez M. Rizal (Bandung); Kisar Rajagukguk (Depok); Firman Saragih (Karawang); Sumantri Handoyo (Tangerang); Yusuf Riaman (NTB); Baharman (Palem- bang); Parulian Manulang (Padang); Haryanto (Semarang); Widjajadi (Solo); Faishol Taselan (Surabaya) METROTVNEWS.COM News: Khudori Redaksi: Agus Triwibowo, Asnawi Khaddaf, Basuki Eka P, Deni Fauzan, Henri Salomo, Irvan Sihombing, Laila B, Rizky Yanuardi, Sjaichul, Wily Haryono, Wisnu AS, Retno Hemawati, Nurtjahyadi, Afwan A, Andrie, Donny Andhika, Fario Untung, Prita Daneswari, Rita Ayuningtyas, Torie Natallova DIVISI TABLOID, MAJALAH, DAN BUKU (PUBLISHING) Kepala Divisi: Budiana Indrastuti Asisten Kepala Divisi: Mochamad Anwar Surahman, Victor JP Nababan Redaktur: Agus Wahyu Kristianto, Lintang Rowe, Sri Purwandhari CONTENT ENRICHMENT Periset: Heru Prasetyo (Redaktur), Desi Yasmini S, Gurit Adi Suryo Bahasa: Dony Tjiptonugroho (Redaktur), Aam Firdaus, Adang Iskandar, Henry Bachtiar, Ni Nyoman Dwi Astarini, Riko Alfonso, Suprianto ARTISTIK Asisten Kepala Divisi: Rio Okto Waas Redaktur: Annette Natalia, Donatus Ola Pereda, Gatot Purnomo, Marjuki, Prayogi, Ruddy Pata Areadi Staf Redaksi: Ali Firdaus, Ami Luhur, Ananto Prabowo, Andi Nursandi, Bayu Aditya Ramadhani, Bayu Wicaksono, Briyan Bodo Hendro, Budi Setyo Widodo, Catherine Siahaan, Dedy, Dharma Soleh, Endang Mawardi, Fredy Wijaya, Gugun Permana, Hari Syahriar, Haris Imron Armani, Haryadi, Marionsandez G, M. Rusli, Muhamad Nasir, Muhamad Yunus, Nana Sutisna, Novi Hernando, Nurkania Ismono, Putra Adji, Rugadi Tjahjono, Seno Aditya, Tutik Sunarsih, Warta Santosi Olah Foto: Saut Budiman Marpaung, Sutarman PENGEMBANGAN BISNIS Kepala Divisi Marketing Communication: Fitriana Saiful Bachri Kepala Divisi Iklan: Gustaf Bernhard R Asisten Kepala Divisi Iklan: Wendy Rizanto Perwakilan Bandung: Aji Sukaryo (022) 4210500; Surabaya: Tri Febrianto (031) 5667359; Yogyakarta: Andi Yudhanto (0274) 523167. Telepon/Fax Layanan Pembaca: (021) 5821303, Telepon/ Fax Iklan: (021) 5812107, 5812113, Telepon Sirkulasi: (021) 5812095, Telepon Distribusi: (021) 5812077, Telepon Percetakan: (021) 5812086, Harga Langganan: Rp67.000 per bulan (Jabodetabek), di luar P. Jawa + ongkos kirim, No. Rekening Bank: a.n. PT Citra Media Nusa Purnama Bank Mandiri - Cab. Taman Kebon Jeruk: 117-009-500-9098; BCA - Cab. Sudirman: 035306-5014, Diterbitkan oleh: PT Citra Media Nusa Purnama, Jakarta, Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan/Sirkulasi: Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11520, Telepon: (021) 5812088 (Hunting), Fax: (021) 5812105 (Redaksi) e-mail: redaksi@ mediaindonesia.com, Percetakan: Media Indonesia, Jakarta, ISSN: 0215-4935, Website: www.mediaindonesia.com, DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN MEDIA INDONESIA DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN
  8. 8. MEGAPOLITAN 8 SABTU, 8 MARET 2014 KOTA TANGSEL LINTAS BERITA Kampung Deret Jakbar Hampir Rampung Lira Adukan Kecurangan Seleksi CPNS LUMBUNG Informasi Rakyat (Lira) melaporkan dugaan kecurangan proses seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kota Tangerang Selatan, Banten, ke Polda Metro Jaya. Sebelumnya kasus itu juga disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Sekretaris Lira Kota Tangerang Selatan Muhammad Acep, kemarin, mengatakan bukti kecurangan proses seleksi yang dikantongi Lira juga disertakan dalam laporan itu. Di antaranya, kuitansi transaksi dengan oknum pejabat tertentu untuk meloloskan peserta dan surat ketetapan (SK) yang dipalsukan. “Laporan sengaja dibuat sekaligus menjawab imbauan Pemerintah Kota Tangsel yang mempersilahkan warga yang mempunyai bukti kecurangan seleksi CPNS untuk mengadu ke kepolisian,” katanya. Menanggapi informasi temuan dugaan kecurangan itu, Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany geram. Ia menginstruksikan Sekretaris Daerah dan Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Tangsel secepatnya merampungkan verifikasi data ulang 601 peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus. “Selama proses verifikasi, keabsahan SK pengangkatan tenaga honorer harus dilihat secara cermat,” kata Airin. (DA/J-4) KOTA BEKASI Sampah Hasilkan Listrik SAMPAH warga Jakarta menghasilkan listrik 5 hingga 8 megawatt (Mw) setelah diolah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Listrik biogas dari hasil olahan sampah itu dijual ke PT PLN Rp4 miliar. “Kami dibayar sama PLN Rp820 per Kwh. Dengan kapasitas listrik yang dihasilkan 5 sampai 8 megawatt, kami bisa memperoleh hasil penjualan listrik Rp4 miliar atau paling rendah Rp1,2 miliar per bulan,” kata Direktur Utama PT Godang Tua Jaya Rekson Sitorus, selaku pengelola TPST Bantar Gebang, kemarin. Listrik senilai Rp4 miliar per bulan dihasilkan pengelola TPST Bantar Gebang dari pengolahan 2.000 ton sampah sehingga masih sekitar 3.500 ton sampah yang belum terolah. Ia menambahkan listrik dari gas sampah mulai diperoleh pada November 2010, atau dua tahun setelah perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditandatangani pada 2008. Listrik yang dihasilkan TPST Bantar Gebang didistribusikan ke PT PLN agar dapat dinikmati warga Bekasi dan sekitarnya. Menurutnya, volume sampah dari wilayah Jakarta yang dikelola PT Godang Tua Jaya berkisar mulai 5.500 hingga 6.000 ton per hari. Sementara itu, fasilitas teknologi yang saat ini ada hanya mampu mengolah 2.000 ton sampah yang menghasilkan listrik, pupuk organik, dan bijih plastik sehingga sekitar 3.500 ton sampah lainnya belum terolah. (Ssr/J-4) PEMBENAHAN permukiman padat penduduk melalui konsep kampung deret di Jakarta Barat hampir rampung. Kini pengerjaan proyek itu telah mencapai tahap 80%. Berdasarkan pemantauan di RT 03/05, Kelurahan Kalianyar, Tambora, Jakbar, terlihat perubahan pada wajah kampung tersebut. Sedikitnya ada 35 unit rumah semipermanen yang disulap menjadi kampung deret. Tidak ada lagi pemandangan kumuh, bentuk rumah tertata apik dan teratur. “Sebenarnya bisa lebih cepat, tapi terkendala musim hujan. Jadi sempat tertunda proses pembangunannya,” ujar Ketua RW 05 Jayata, kemarin. Selain perumahan yang tertata, akses jalan yang sebelumnya dikenal sebagai gang senggol pun semakin melebar. Pasalnya, setiap lahan yang terkena proyek itu dipotong 1 meter untuk jalan, penghijauan, serta saluran air. (*/J-1) DPRD Tahan Perda Transportasi PERATURAN Daerah tentang Transportasi Jakarta belum dapat diterapkan walau telah disahkan pada akhir 2013. Sebab, hingga saat ini perda itu belum ditandatangani Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan. “Nasib Perda Transportasi Jakarta sama kayak nasib APBD DKI. DPRD belum tanda tangani perda tersebut. Ini kan pelanggaran. Anda menahan itu pelanggaran,” kata Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama di Jakarta, kemarin. Ahok tidak mengerti apa alasan DPRD DKI menahan perda itu. Pasalnya, seluruh fraksi sudah menyetujui perda tersebut. Hanya, penerapan yang mengatur soal transportasi Jakarta tersebut terkendala pada satu orang, yaitu Ketua DPRD DKI. “Masak belum selesai juga. Kan ditetapkan akhir tahun lalu. Ini sudah Maret. Jadi kita tidak bisa bergerak karena perdanya belum ada di tangan kita,” tuturnya. (Ssr/J-1) 68,14% Kepsek tidak Lolos Seleksi MI/BARY FATHAHILAH DIJEMUR: Pelajar pelaku tawuran dari SMK Baskara Depok dijemur di halaman Kantor Polresta Depok, Depok, Jawa Barat, kemarin. Sebanyak15 pelajar ditangkap polisi saat tawuran dan kejar-kejaran dengan pelajar lainnya di pinggir rel Stasiun Depok Lama. PEMPROV DKI Mantan Kadishub Diperiksa I NSPEKTORAT Provinsi DKI Jakarta telah memeriksa mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Udar Pristono dan Sekretaris Dishub Dradjat Adhyaksa dalam kasus bus impor yang dalam kondisi rusak. Kepala Inprov DKI Jakarta Franky Mangatas Pandjaitan mengatakan penanganan kasus tersebut kini didalami Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Selain kedua pejabat itu, seluruh jajaran dishub juga dimintai keterangan terutama terkait dengan pengadaan lelang dan penerimaan bus dari China itu. “Memang kita periksa semuanya, termasuk Pristono dan Dradjat. Dari hasil pemeriksaan kami, ditemukan kelalaian dalam penerimaan barang karena barang yang diterima tidak melalui pe- meriksaan terlebih dahulu,” kata Franky di Balai Kota DKI, kemarin. Namun, ia heran karena hasil pemeriksaan internal Inprov DKI itu jatuh ke tangan wartawan. Ia sendiri tidak berani mengungkapkan isi laporan hasil pemeriksaan tersebut. “La Pak Gubernur saja tidak mau mengungkapkan isi laporan hasil pemeriksaan kami. Masak saya lancang menjelaskan laporan itu kepada publik?” ujarnya. Menurutnya, hasil pemeriksaan inprov belum final. Pihaknya hanya memberikan kesimpulan hasil pemeriksaan kasus itu. Kesimpulannya, dalam pengadaan lelang dan penerimaan barang terjadi kesalahan fatal. BPKP dipilih Dalam laporan, tambahnya, pihaknya juga membe- rikan saran kepada Gubernur DKI untuk menentukan kebijakan yang harus diambil guna menyelesaikan kasus itu. Apakah perlu dilakukan pemeriksaan dan audit lebih mendalam dan rinci. Lalu, lanjut Franky, Gubernur Joko Widodo (Jokowi) meminta BPKP mendalami pemeriksaan dan audit lebih rinci atas proses lelang hingga penerimaan barang. “Jadi, kami sarankan kasus ini harus diperiksa lebih rinci dan mendalam. Pak Jokowi memutuskan meminta BPKP melakukan saran kami tersebut. Jadi yang memutuskan BPKP terlibat bukan inprov, melainkan Pak Jokowi. Kami hanya menyarankan kasus ini didalami saja,” jelasnya. Ia juga menjelaskan alasan dipilihnya BPKP dan bukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ataupun Komisi Pem- JAKARTA UTARA berantasan Korupsi (KPK) untuk mendalami hasil pemeriksaan Inprov DKI ialah BPKP merupakan lembaga auditor internal pemerintahan daerah. Bus baru yang diterima dalam kondisi berkarat dan rusak terdiri dari 5 unit bus gandeng Trans-Jakarta dan 10 bus ukuran sedang untuk bus kota terintegrasi bus TransJakarta (BKTB). Sementara itu, Kepala Bidang Angkutan Darat Dishub DKI Syafrin Liputo mengatakan armada bus TransJakarta dan BKTB akhirnya dipilih dari China karena produsen negeri itu mampu memproduksi bus gandeng yang menggunakan bahan bakar gas. Sebetulnya, ujarnya, pihaknya menginginkan produksi Eropa, misalnya merek Mercedes-Benz dan Scania. (Ssr/J-4) KEPALA Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta I Made Karmayoga mengatakan sebanyak 68,14% kepala sekolah definitif tidak lolos seleksi terbuka jabatan kepala SMA negeri. “Kepala SMA definitif yang dinyatakan lolos hanya sebanyak 31,85% atau sebanyak 36 kandidat,” kata Made, di Jakarta, kemarin. Berdasarkan data BKD DKI Jakarta, kepala SMA negeri definitif yang mengikuti lelang jabatan sebanyak 113 kandidat. Sementara itu, untuk kandidat kepala sekolah nondefinitif yang tidak lolos jauh lebih besar daripada kandidat definitif, yakni mencapai 80,21% atau sebanyak 535 kandidat. Hal itu, kata Made, berarti bahwa posisi kepala sekolah tingkat SMA negeri akan lebih banyak diisi kepala sekolah baru, sedangkan kepala sekolah yang tidak lolos akan kembali menjadi guru di sekolah asal mereka. (*/J-1) MI/ANGGA YUNIAR SAMPAH MENUMPUK: Seekor monyet bermain di pinggir tumpukan sampah di kali Kanal Banjir Barat, Jakarta Barat, kemarin. Penumpukan tersebut terjadi karena jadwal kedatangan truk pengangkut sampah yang kacau. MABES POLRI Puslabfor Polri ke Kopaska setelah Steril Putut Komandan Pengamanan Pemilu TIM Polri akan meneliti ledakan di Markas Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI-AL di Pondok Dayung, Jakarta Utara, setelah Kopaska menyatakan lokasi sudah bersih dari potensi ledakan. “Kondisi (sekarang) belum steril. Karena itu, bahan peledak digenangi air dulu. Setelah itu, ada tim penjinak bom. Angkatan Laut juga punya kemampuan untuk langkah-langkah penjinakan (bom). Setelah clear betul, (Polri terjun) melalui olah TKP (untuk) mengetahui penyebabnya,” kata Kapolri Jenderal Sutarman di Jakarta, kemarin. Menurutnya, pihaknya langsung mengulurkan tangan saat pertemuan dengan Kepala Staf TNI-AL Laksamana Marsetio di Banten, setelah peristiwa, untuk meneliti penyebab ledakan. “Kita tawarkan, tapi itu kan arealnya TNI,” ungkapnya. Namun, Sutarman menyatakan belum mengetahui penyebab pasti insiden yang menewaskan seorang anggota POSISI Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri yang sempat kosong selama seminggu kini terisi. Irjen Putut Eko Bayuseno, Kapolda Metro Jaya, ditarik ke Mabes Polri untuk bertugas sebagai komandan pengamanan Pemilu 2014 itu. Penetapan jabatan itu diketahui dari telegram rahasia bernomor STR/539/ III/2014 tertanggal 7 Maret 2014 yang didasarkan Keputusan Kapolri bernomor KEP/162/III/2014, bertanggal sama. “Maka Kapolda Metro Jaya mendapatkan promosi jabatan sebagai Kabaharkam (Kepala Badan Pemelihara Keamanan) Polri,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Ronny Sompie, kemarin. Putut menggantikan Komjen Badrodin Haiti yang digeser sebagai Wakil Kepala Polri beberapa hari sebelumnya. Sementara itu, Posisi Kapolda Metro Jaya dijabat oleh Kapolda Jawa Tengah saat ini, Irjen Dwi Priyatno. Kursi yang ditinggalkan Dwi diisi oleh Kapolda Sumatra Barat Brigjen Noor Ali. Kapolri Jenderal Sutarman dalam beberapa kesempatan sempat mengisyaratkan pengganti Badrodin harus jenderal bintang dua senior. (Kim/J-4) KOTA TANGERANG Komentar di Facebook, Terancam Dipidana ANTARA/DHONI SETIAWAN DIJAGA: Petugas POM TNI-AL berjaga di sekitar lokasi ledakan gudang amunisi Kopaska di Pondok Dayung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (6/3). TNI-AL itu. Markas Polisi Perairan Polda Metro Jaya yang terkena ledak an, kemarin, kembali beraktivitas. Saat terjadi ledakan Rabu (5/3), bangunan di Markas Polisi Perairan Polda Metro Jaya yang berbatasan langsung dengan Markas Kopaska mengalami kerusakan, antara lain 7 barak anggota kepolisian, 2 gedung serbaguna, dan 3 ruang kelas untuk pendidikan. (Kim/SW/J-4) SEORANG laki-laki berinisial A, asal Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten, terancam dipidanakan setelah PT Indah Kiat melaporkannya ke Polsek Serpong, Kota Tangerang Selatan, lantaran komentarnya di jejaring sosial Facebook dinilai mengancam perusahaan. “A sudah kami amankan sambil menunggu proses selanjutnya,” kata Kanit Reskrim Polsek Metro Ser- pong Ajun Komisaris Toto Daniyanto, kemarin. Ia menyebutkan pelaku dinilai menebar teror saat mengomentari keluh kesah salah satu karyawan PT Indah Kiat yang juga rekan A di Facebook. “Status (Facebook) karyawan Indah Kiat dikomentari oleh A dengan menulis bahwa ia mempunyai teman yang bisa meledakkan PT Indah Kiat,” ujar Toto. Percakapan di Facebook itu dibaca oleh staf lainnya, lalu disampaikan ke atasannya. Perusahaan menganggap ancaman tersebut serius sehingga kemudian melaporkan ke polisi. Akibat ulah A, aktivitas PT Indah Kiat terhenti satu hari. Polisi juga menyisir lokasi perusahaan untuk mendeteksi kemungkinan adanya bom. Namun, benda itu tidak ditemukan. (DA/J-4)

×