Media Indonesia 5 Maret 2014

2,152 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Media Indonesia 5 Maret 2014

  1. 1. Harian Umum Media Indonesia @ MIdotcom Pemasangan Iklan & Customer Service: 021 5821303 No Bebas Pulsa: 08001990990 e-mail: cs@mediaindonesia.com Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks) Rp67.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim) RABU, 5 MARET 2014 / NO. 12007 / TAHUN XLV / 28 HALAMAN Harga Beras Naik di Musim Paceklik Kemelut Kelud di Tangan Dua Bupati Mengikuti Pilihan Hati Bulog optimistis pada tahun ini pengadaan beras 3,5 juta ton akan tercapai sehingga tidak perlu impor. Di tengah masyarakat memasuki masa pemulihan pascabencana, dua bupati bertikai berebut Kelud. Di usia senjanya, Kamsiah tetap membantu sesama, termasuk warga binaan sosial, yang kerap dianggap sebelah mata. Nusantara, Hlm 11 Fokus Nusantara, Hlm 22-23 Kiprah, Hlm 14 Pelaku pembakaran hutan akan dijerat dengan empat UU. Polda Riau sudah menetapkan 29 tersangka. Pembakaran Hutan Kejahatan Korporasi SYARIEF OEBAIDILLAH T UJUH helikopter dan satu pesawat Cassa 212-200 mengudara di lokasi yang paling parah mengalami kebakaran hutan dan lahan, di kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu, kemudian di Tanjung Batu Bengkalis, dan di Pelalawan. Delapan pesawat itu kemudian menjatuhkan bom air (water bombing). Kebakaran hutan dan lahan yang memicu kabut asap secara meluas tidak terjadi kali ini saja. Peristiwa itu bahkan acap kali terjadi secara rutin setiap tahun. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyatakan kasus kebakaran hutan bukan bencana alam, melainkan kejahatan korporasi. “Ini kejahatan terencana dan terorganisasi yang melibatkan pemerintah dan para pemegang konsesi lahan,” kata Manajer Kampanye Hutan dan Perkebunan Walhi Nasional Zenzi Suhadi didampingi pengurus Walhi Riau Rico Kurniawan dalam jumpa pers di Jakarta, kemarin. Zenzi mengingatkan kasus kebakaran hutan terulang pada tahun ini karena solusi yang ditawarkan Walhi Nasional pada 2013 untuk penegakan hukum terhadap 117 perusahaan tidak dilakukan. Penangkapan, kata dia, hanya dilakukan kepada masyarakat kecil. “Penegakan hukum harus mulai dilakukan terhadap pejabat penerbit izin, konsultan amdal, dan pemilik perusahaan,” tegasnya. Dia menyayangkan sikap saling lempar tanggung jawab antara Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertanian. Menurut dia, di wilayah Kemenhut ada 1.000 lebih titik api dalam kawasan hutan tanaman industri, sedangkan di perkebunan kelapa sawit lebih dari 500 titik api. Secara terpisah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut kebakaran hutan di Riau merupakan kejahatan serius. “Harus ada terobosan radikal pada aspek penegakan hukum karena terus berulang-ulang dan dampaknya sangat besar,” ANTARA/FB ANGGORO PADAMKAN API: Petugas Manggala Agni Kemenhut memadamkan api yang membakar lahan di Kabupaten Bengkalis, Riau, kemarin. Kebakaran lahan dan hutan di Riau yang meluas hingga 8.000 hektare tersebut belum bisa ditanggulangi secara optimal. ngan penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Empat undang-undang akan dikenakan, yakni UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, UU 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, dan Pasal 187 UU Hukum Pidana. “Para pelaku pembakaran hutan dan lahan juga diancam bayar denda Rp15 miliar,” kata Kepala Bidang Humas Polda Riau Ajun Komisaris Besar Guntur Aryo Tejo. Sejauh ini, pihak Polda Riau telah menetapkan 29 orang sebagai tersangka pembakaran lahan, dua di antara mereka masih buron. Data Tim Tanggap Darurat Penanggulangan Kabut Asap di Riau menyebutkan luas lahan yang terbakar di Bumi Lancang Kuning lebih dari 20 ribu ha. (SW/BG/ RK/X-5) oebay @mediaindonesia.com ujar Ke p a l a B a g i a n H u m a s BNPB Sutopo. Menurut dia, langkah yang diambil BNPB dalam kasus kebakaran tersebut sebatas mengantisipasi dampak, seperti asap. “Itu ranah kami sebagaimana amanat UU No 24 Tahun 2007,” tuturnya. Ia pun mengatakan modus kebakaran hutan merupakan langkah yang murah secara ekonomi. Pasal berlapis Mengenai pelaku pembakaran hutan dan lahan, Kepolisan Daerah Riau akan menjerat dengan pasal berlapis de- Kirimkan tanggapan Anda atas berita ini melalui e-mail: interupsi@mediaindonesia.com Facebook: Harian Umum Media Indonesia Twitter: @MIdotcom Tanggapan Anda bisa diakses di metrotvnews.com ter di Krimea, salah satu wilayah Ukraina yang mayoritas beretnik Rusia. Namun, Rusia memiliki hak menggunakan kekuatan militer untuk melindungi kepentingan mereka. Pernyataan agak lunak Putin tersebut menggairahkan pasar saham global yang sebelumnya anjlok. Misalnya, indeks saham Dow Jones dan Standard & Poor’s (S&P) 500, pada penutupan perdagangan kemarin, sama-sama naik sebesar 0,7%. Sebelumnya S&P 500 terpukul ke 13,72 poin atau 0,7% ke level 1,845,73. Penurunan tersebut terbesar semenjak Februari. Namun, harga minyak mentah di New York Mercantile Exchange untuk pengiriman April naik US$2,33 atau 2,3% menjadi US$104,92 per barel. Menteri Luar Negeri AS John Kerry, kemarin, mendarat di Kiev, ibu kota Ukraina. Kunjungan itu merupakan bentuk dukungan AS terhadap pemerintahan baru Ukraina. Dalam kesempatan itu pula KEDAULATAN dan hukum ialah dua hal sakral bagi negara. Namun, kesakralan hukum dan kedaulatan sangat bergantung pada penegakannya. Saat pemerintah, yang merupakan abdi bangsa, setia menegakkan kedaulatan dan hukum, barulah itu bermakna dan bertaji. Hal itu pula yang sesungguhnya sekarang sangat dinanti dalam status bebas bersyarat Schapelle Leigh Corby. Terpidana narkoba asal Australia itu resmi mendapatkan pembebasan bersyarat pada 7 Februari 2014. Pembebasan bersyarat itu sendiri mendapat kritik tajam dari berbagai kalangan. Hukum dan kedaulatan seperti takluk. Belum genap sebulan sejak pembebasan itu, kredibilitas hukum dan kedaulatan negara ini sudah dicemooh kembali. Itu terjadi dengan adanya tayangan stasiun televisi Channel Seven Australia yang mengekspos pembebasan bersyarat Corby. Dalam tayangan yang disiarkan pada 2 Maret 2014 itu kakak perempuan Corby, Mercedes Corby, menyebut sang adik tidak bersalah dan merupakan korban penjebakan seorang petugas Bandara Ngurah Rai, Bali. Jika menilik pada klausul pembeJika pemerintah komit basan bersyarat, tayangan dan pernyataan tersebut terhadap penegakan hukum, kedaulatan, juga sudah merupakan pelanggaran. Salah satu klausul pemberantasan narkoba, p e m b e b a s a n b e r s y a ra t saatnya bertindak tegas menyebutkan Corby tidak boleh melakukan hal yang mencabut pembebasan menimbulkan keresahan. Corby. Memang bukan Corby langsung yang menyatakan Silakan tanggapi hal tersebut. Namun, selama Editorial ini melalui ini Mercedes kerap bertinwww.metrotvnews.com dak layaknya juru bicara Corby. Itu artinya apa yang dikatakan Mercedes pada hakikatnya juga pernyataan Corby. Guru besar hukum internasional Hikmahanto Juwana pun sependapat pernyataan tersebut merupakan perspektif Corby meski disampaikan orang lain. Dengan begitu, pernyataan dan tayangan itu bisa disebut sebagai upaya mengangkangi hukum dan kedaulatan negara. Pihak Corby sudah menuding ada permainan dalam penegakan hukum di Indonesia. Keresahan yang sudah jelas ditimbulkan tayangan itu dan tindakan menjelekkan hukum Indonesia sudah sepatutnya direspons tegas oleh pemerintah. Sesegera mungkin cabut pembebasan bersyarat dan mengirim kembali Corby ke penjara. Sayangnya, seperti ketika memberi remisi 25 bulan dan grasi lima tahun bagi ratu mariyuana itu, lagi-lagi pemerintah seperti membuat guyonan pada hukum sendiri. Alih-alih bertindak tegas, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin seperti melempar bola panas. Sebagai pihak yang menerbitkan pembebasan bersyarat itu, Amir kini justru berdalih menunggu laporan resmi dari Badan Pemasyarakatan Kerobokan, Bali. Sikap itu bukan saja aneh, melainkan juga semakin melemahkan kedaulatan dan hukum kita. Kelemahan sikap pemerintah makin jelas jika membandingkan dengan yang terjadi di Australia. Polisi ‘Negeri Kanguru’ bahkan bisa lebih tegas menegakkan hukum dan norma, yakni dengan memeriksa Channel Seven karena diduga menerima keuntungan finansial dari Corby dan orang yang dipercaya. Jika pemerintah masih memiliki komitmen terhadap penegakan hukum, kedaulatan, juga pemberantasan narkoba, sudah saatnya bertindak tegas dengan mencabut pembebasan bersyarat Corby. Publik nyaris habis kesabaran menanti ketegasan pemerintah untuk Corby. Tinggi Badan dan Kepintaran Putin Tegaskan Aksi Militer Opsi Terakhir PRESIDEN Rusia Vladimir Putin menyatakan intervensi militer terhadap Ukraina merupakan opsi terakhir dari semua langkah yang harus ditempuh untuk melindungi kepentingan mereka di kawasan bekas negara bagian dari Uni Soviet tersebut. “Jika kekacauan pecah di Ukraina Timur dan orangorang meminta bantuan, Rusia berhak bereaksi, tapi itu pilihan terakhir,” tegas Putin pada konferensi pers di Moskow, kemarin. “Ini misi kemanusiaan. Kita tidak bercita-cita memperbudak siapa pun.” Saat ini, lanjut Putin, belum ada yang mengharuskan Rusia menggunakan kekuatan mili- Menanti Ketegasan untuk Corby Kerry menyeru kepada Rusia agar segera menarik semua pasukan mereka yang kini disiagakan di perbatasan Ukraina. Ia mewanti-wanti, jika menginvasi Ukraina, Rusia akan terima sanksi diplomatik dan ekonomi sepantasnya. Mengantisipasi keadaan terburuk di Ukraina, Indonesia akan mengevakuasi 60 WNI yang berada di negara itu. “Warga kita yang non-essential, misalnya keluarga-keluarga KBRI, bakal kita relokasi ke wilayah lain di luar Ukraina,” ujar Menlu Marty Natalegawa di Istana Negara.(Reuters/AP/ Ria Novosti/Hym/Che/X-4) Berita terkait hlm 20 PENELITI Skotlandia mengklaim tinggi badan memengaruhi tingkat intelektualitas seseorang. Hal itu diungkap peneliti Universitas Edinburg setelah menganalisis DNA lebih dari 6.800 orang. Sang peneliti, Riccardo Marioni, mengatakan partisipan yang DNA-nya dianalisis telah dipastikan tidak memiliki kaitan satu sama lain. Tujuan awal peneliFREDY tian itu ialah membandingkan hubungan antara gen dan tingkat vitalitas kesehatan serta intelektual seseorang. Hasil DNA kemudian dibandingkan dengan tingkat kesehatan partisipan. Selain itu, peneliti melakukan uji IQ kepada para partisipan. Hasilnya 70% partisipan yang bertinggi badan minim terkait dengan tingkat IQ yang lebih rendah. Menurut Marioni, tinggi badan seseorang, bagaimanapun, juga ditentukan faktor genetika. (Zee News/ Kid/X-4)
  2. 2. SELEKTA 2 RABU, 5 MARET 2014 Investasi Churchill di Kaltim Ilegal REUTERS/MARK BLINCH AIR TERJUN NIAGARA MEMBEKU: Wisatawan melihat Air Terjun Niagara yang membeku di Ontario, Kanada, Senin (3/3). Membekunya salah satu objek wisata terindah di dunia tersebut disebabkan fenomena alam polar vortex, yaitu gelombang serangan udara dingin ekstrem dari Kutub Utara. Hasil Evaluasi Corby Ditentukan Pekan Ini BELUM lama merasakan udara bebas setelah mendapatkan status bebas bersyarat, ‘ratu ma riyuana’ asal Australia Schapelle Leigh Corby terancam kembali mendekam di balik jeruji. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sedang menimbang untuk mencabut status bebas bersyarat Corby jika dia terbukti melanggar. “Tentunya, kami akan evaluasi sejauh mana wawancara itu terhadap pernyataan bebas bersyaratnya. Kami masih menunggu laporan resmi dari Badan Pemasyarakatan Kerobok an, Bali,” kata Menkum dan HAM Amir Syamsuddin saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Menurut Amir, ada satu klau sul pernyataan bebas bersayarat, yakni tidak boleh menimbulkan keresahan. “Memang yang diwawancara kakaknya, Mercedes, tetapi kan diduga mengatasnamakan Corby,” terang Amir. Dalam tayangan Sunday Night: Schapelle Corby’s Release from Prison Sneak Peak yang disiarkan stasiun televisi Australia, Channel Seven, pada 2 Maret 2014 pukul 20.00 waktu setempat, kakak perempuan Corby, Mercedes Corby, diwawancarai seputar proses hukum yang dijalani Corby hingga detik-detik pembebasan bersyaratnya. Dalam wawancara berdurasi 11 menit yang dipandu Mike Willesee dengan Mercedes yang selalu mendampingi Corby saat tinggal di Bali itu, Mercedes menyebut adiknya hanyalah korban penjebakan dari seorang petugas Bandara Ngurah Rai, Bali, yang menaruh mariyuana di tas Corby. Kanwil Kemenkum dan HAM Provinsi Bali pun sudah memanggil Mercedes dan suaminya, Wayan Widyartha, pada Senin (3/3) siang di Kantor Wilayah Kemenkum dan HAM Bali. “Kami panggil mereka un tuk klarifikasi,” kata Kepa la Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkum dan HAM Bali, Sunar Agus, di Denpasar, kemarin. Guru besar hukum internasional Hikmahanto Juwana men desak Kemenkum dan HAM bersikap tegas terhadap Corby. Pasalnya, pernyataan kakak Corby dalam wawancara itu telah menimbulkan keresahan. “Polisi Australia saja bertindak tegas memeriksa Channel Seven karena diduga menerima keuntungan finansial dari Corby atau orang yang dipercaya.” (Mad/RA/Ant/X-2) Mayoritas Calon Hakim MK tidak Memuaskan Tim pakar dan Komisi III DPR belum menemukan calon hakim MK yang dinilai memenuhi kualifikasi. Calon yang kredibel masih terus dicari. ASTRI NOVARIA U JI kepatutan dan kepantasan atau fit and proper test bagi calon hakim konstitusi di Gedung DPR RI, kemarin, belum menggembirakan tim pakar ataupun Komisi III DPR. Pasalnya, dari seluruh calon hakim konstitusi yang diuji, belum ada yang dinilai memenuhi kualifikasi sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Sebanyak lima calon hakim konstitusi menjalani uji kepatutan dan kepantasan kemarin. Mereka ialah seorang notaris pasar modal Franz Astani, pensiunan Kemenkum dan HAM Wahiduddin Adams, dosen Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar Aswanto, dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon Sugiyanto, dan dosen Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda HM Agus Santoso. Sebelumnya, Senin (3/3), tim pakar Grup D Paspampres Habiskan Rp30 Miliar PEMERINTAH mengalokasikan dana Rp30 miliar untuk membentuk Grup D Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Namun, hingga kini belum ditentukan alokasi dana untuk kegiatan tahunan pasukan guna mengamankan mantan presi den dan wakil presiden beserta keluarganya itu. “Dana Rp30 miliar itu untuk pembangunan kekuatan dan kegiatan ru tin yang bakal dibicarakan dengan Komisi I dan Komisi II DPR,” kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, seusai pelantikan Wakil Ketua Mahkamah Agung di Istana Negara, kemarin. Purnomo menegaskan proses pembentukan Grup D itu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 59/2013 yang ditindaklanjuti Panglima TNI. “Jadi, sudah ada landasan hukumnya,” tambahnya. Lebih lanjut, Purnomo menyebutkan, pada prinsipnya pemerintah hanya menyediakan fasilitas pengamanan untuk menghormati mantan presidan dan wakil presiden. Di sisi lain, Juru Bicara Presiden Ju lian Aldrin Pasha menegaskan pembentukan Grup D itu bukan usulan Presiden Yudhoyono. “Usulannya dari internal Paspampres dan disetujui Panglima TNI. Anggarannya di bawah Paspampres (Sekretariat Negara),” kata Julian. Saat dihubungi secara terpisah, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi mengatakan pembentukan Grup D Paspampres menyalahi prinsip demokrasi dan sistem pemerintahan sipil. Menurutnya, dalam pemerintahan sipil, presiden dan wapres ialah warga biasa yang mendapat mandat rakyat melalui proses demokrasi (pemilu) untuk periode tertentu. “Setelah selesai, dia kembali jadi warga negara biasa, menjadi rakyat. PP No 59/2013 itu sangat berlebihan karena menempatkan pengamanan mantan RI-1 dan RI-2 setara presiden dan wapres serta tamu negara setingkat presiden,” tuturnya lagi. Menurut Adhie, di balik lahirnya PP tersebut, ada kekhawatiran luar biasa dari Presiden Yudhoyono yang akan jadi mantan presiden. Padahal selama ini dia tidak mendapat gangguan apa-apa. (Che/Ant/X-7) bersama DPR telah menguji calon hakim konstitusi yakni dosen Kopertis Wilayah IV Jabar-Banten Atma Su ganda, dosen Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Ni’matul Huda, anggota Komisi II DPR Fraksi PPP Achmad Dimyati Natakusumah, dan dosen Universitas Indonesia (UI) Jakarta Edie Toet Hendratno. Tim pakar mempertanyakan banyak hal dalam uji itu, misalnya terkait dengan sikap kenegarawanan, arti gelar akademik, hingga klarifikasi informasi dari masyarakat menyangkut diri calon hakim MK. “Gelar Anda paling panjang, tetapi kontribusi tulisan Anda tidak ada. Ilmu dan gelar Anda tidak dimanfaatkan bagi orang lain, hanya untuk sendiri. Apa arti gelar ini semua bagi Anda?” ujar anggota tim pakar, Musni Umar, kepada Franz Astani. Franz tak langsung menjawab. Pertanyaan yang sama pun kembali diajukan anggota tim pakar lainnya, Saldi Isra. Ia menilai, dengan gelar sebanyak itu, Franz akan kesulitan mengidentifikasi diri. Franz menjawab pertanyaan Saldi. Namun, Saldi menganggap jawaban Franz berbelitbelit. “Jangan berbelit-belit, Pak. Langsung saja Anda mengidentifikasi diri sebagai apa?” Franz kemudian menyebut dirinya sebagai pakar hukum. Calon hakim konstitusi Wahiduddin Adams juga sempat tidak berkutik dengan pertanyaan tim pakar. Anggota tim pakar Laica Marzuki bertanya tentang di saat seperti apa pernyataan seorang hakim MK harus menunjukkan sikap negarawan. Wahiduddin terdiam seketika dan ketika ia mencoba menjawab, Laica menganggap Wahiduddin tidak menjawab pertanyaannya. Laica pun menjelaskan Pasal 15 UU MK menyatakan seorang hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, mampu berlaku adil, serta seorang negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Calon hakim konstitusi Aswanto dicecar informasi tentang dirinya yang beredar di masyarakat. Aswanto menjelaskan dan membantah informasi tersebut. Ia bahkan berani mengklarifikasi. “Berani sumpah, Yang Mulia.” Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo menyatakan Komisi III hingga kemarin belum menemukan sosok yang diharapkan mampu mewakili DPR untuk menjadi hakim MK. “Tadi saja waktu ditanya seperti Jaka Sembung bawa golok, tidak nyambung. Masih jauh dari harapan. Mungkin kita akan menolak semuanya,” ujar Bambang. Senada dengan Bambang, anggota tim pakar Musni Umar menegaskan pihaknya tidak akan memaksakan diri untuk mengumumkan dua hakim konstitusi terpilih jika diketahui tidak ada yang kredibel. (X-6) astri@mediaindonesia.com P E M E R I N TA H K a b u p a t e n (Pemkab) Kutai Timur, Kalimantan Timur, optimistis Indonesia akan memenangi sidang pemeriksaan materi pokok per kara gugatan Churchill Mining Plc terhadap Indonesia di Pengadilan Arbitrase Internasional (International Centre for Settlement of Investment Disputes/ICSID). Keyakinan itu disampaikan Bupati Kutai Timur Isran Noor karena pihaknya memiliki bukti-bukti ilegalitas kegiatan investasi Churchill dan legalitas tindakan Indonesia. Pemkab Kutai Timur ialah yang mencabut izin usaha Churchill di wilayah mereka. Bukti-bukti ilegalitas kegiatan investasi Churchill Mining Plc ialah sesuai dengan laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Seperti penomoran surat keputusan kuasa pertambangan (SKKP) yang tidak sesuai dengan aslinya dan peta,” ujar Isran dalam jumpa pers di International Financial Centre, Jakarta, kemarin. Dia menyatakan usaha PT Indonesia Coal Development (Churchill) ialah di bidang jasa penunjang pertambangan. Namun, Churchill kemudian membeli saham di perusahaan nasional pemegang kuasa per tambangan (KP), yakni Ri dlatama Group. Padahal, berdasar hukum yang berlaku, KP hanya dapat dipegang WNI dan/atau badan hukum yang 100% dimiliki WNI. “Berdasar UU PMA, investor asing hanya boleh berusaha di bidang pertambangan melalui kerja sama dengan pemerintah RI dalam bentuk PKP2B atau kontrak karya,” tukasnya. Selain itu, pihaknya akan menyampaikan bukti legalitas tindakan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang mencabut empat KP milik Ridlatama Group. “Keputusan Bupati Kutai Timur tentang pencabutan KP telah dikuatkan MA.” Sebelumnya, Pemkab Kutai Timur mencabut empat KP Ridlatama Group pada 2010. Tindakan itu telah diuji secara hukum oleh tiga tingkat peradilan tata usaha negara, yakni PTUN Samarinda, PTUN Jakarta, dan Mahkamah Agung. Ia juga menampik tudingan bahwa KP yang dilakukan merupakan penerapan otonomi daerah yang kebablasan. Menurutnya, Pemkab Kutai Timur sebagai otoritas yang mengeluarkan KP justru mengawasi sangat ketat dan tegas. Kuasa hukum pemerintah RI dan Pemda Kutai Timur Didi Dermawan meng harapkan Tribunal ICSID segera menetapkan jadwal peme riksaan pokok perkara. (Aim/X-4) Diperiksa KPK, Sepupu SBY Irit Bicara MANTAN Bendahara Umum Partai Demokrat Sartono Hutomo tak mau banyak berkomentar seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemarin. Sepupu Presiden Su silo Bambang Yudhoyono itu irit komentar seusai diperiksa penyidik. “(Saya diperiksa) untuk Mas Anas (Urbaningrum) saja. (Soal) hubungan kami dengan Anas selama ini,” kata Sartono seusai diperiksa di Gedung KPK, kemarin. Sartono diperiksa selama delapan jam di ruang penyidikan terkait dengan dugaan penerimaan hadiah atau janji dalam pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Bukit Hambalang. Kala dimintai kon firmasi soal apa saja yang dikorek penyidik, Sartono tak banyak menjawab. Ia menyarankan wartawan bertanya kepada penyidik KPK saja. “Selanjutnya mohon tanya penyidik apa yang sudah dipertanyakan,” tegasnya. Sartono diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji mengenai proyek pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Bukit Ham- MI/SUSANTO DIKERUMUNI: Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Sartono Hutomo dikerumuni wartawan seusai diperiksa KPK, kemarin. balang. “Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AU,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha saat dimintai konfirmasi, kemarin pagi. Sartono tiba di Gedung KPK sekitar pukul 09.45 WIB. Dia tampak mengenakan batik cokelat dan didampingi seorang ajudan. Selain Sartono, KPK juga memeriksa anggota DPR Juhaini Alie. Dia juga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Anas Urbaningrum. Ju- haini pun diketahui merupakan adik kandung Ketua DPR Marzuki Alie. Juhaini sebelumnya sudah diperiksa KPK. Dia bahkan disebut mengembalikan uang Rp700 juta menyangkut proyek itu ke KPK. Selain dua politikus Partai Demokrat itu, KPK memanggil Henny Susanti. Henny merupakan staf Divisi Kontruksi I PT Adhi Karya. Henny pun akan bersaksi untuk tersangka Anas. (*/X-6)
  3. 3. TIPIKOR RABU, 5 MARET 2014 3 Adik Tiri Atut Ungkap Peran Ade Komaruddin Dengan jabatannya di DPP Partai Golkar sebagai Ketua Pemenangan Jawa I, Ade Komaruddin turut berkontribusi memenangkan keluarga Atut dalam pemilu kada di Banten. SRI UTAMI W MI/M IRFAN MENTERI PAN DIPERIKSA KEMBALI: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-Rebiro) Azwar Abubakar keluar dari Gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan lanjutan di Jakarta, kemarin. Azwar kembali diperiksa sebagai saksi dalam dugaan korupsi proyek pembangunan Dermaga Sabang, Aceh, tahun anggaran 2006-2010. Ada Titipan buat Sekjen ESDM SAKSI untuk terdakwa kasus dugaan korupsi di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini, Hardiono, mengatakan pernah menerima titipan dalam bentuk paper bag untuk diberikan kepada Waryono Karno, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin, Hardiono mengatakan paper bag itu diterima dari Hermawan, sesama rekan kerja di SKK Migas, untuk diteruskan ke- pada Waryono. “Saya tidak mengenal Hermawan, tapi saya tahu dia pekerja di SKK Migas. Saat itu saya lihat dia lagi kebingungan di ruang TU Sekjen Kementerian ESDM. Dia disuruh Pak Rudi untuk menyerahkan tas yang dilakban rapat ke Pak Sekjen ESDM,” papar Hardiono di hadapan majelis hakim yang diketuai Amin Ismanto dan beranggotakan Matheus Samiaji, M Anwar, Purwanto, dan Ugu. Karena melihat Hermawan sedang kebingungan, sambung Hardiono, ia pun menawarkan diri untuk menyam- paikan paper bag itu Waryono yang baru beberapa menit sebelumnya ia temui. Hermawan pun menyerahkan paper bag itu ke Hardiono. Namun, begitu bungkusan akan diberikan kepada orang yang akan dituju, Waryono rupanya sudah telanjur memimpin rapat. Karena itu, ia memilih untuk meninggalkan paper bag itu di ruang kerja Sekjen ESDM dan menitipkannya kepada Kepala Biro Keuangan ESDM Didi Dwi Sutrisno , yang saat itu berada di ruang kerja Waryono. “Saya tidak tahu apa isinya dan dikatakan oleh Her- mawan isinya ialah dokumen. Saya tidak menduga kalau isinya yang lain,” urai Hardiono. Atas keterangan Hardiono tersebut, sontak saja majelis hakim langsung melihat adanya kejanggalan. “Apa benar proses pemberian dokumen seperti itu? Prosedur semestinya kan harus ada tanda terima. Kalau saya, pasti akan mendugaduga yang lain. Apalagi bentuknya seperti itu dan sangat rahasia dengan ditutup rapat memakai lakban segala,” tanya hakim Matheus Samiaji, yang penasaran. (AB/P-1) ANTARA/ANDIKA WAHYU WAKIL KETUA MA: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin pelantikan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Nonyudisial Suwardi (kiri) di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Suwardi yang dipilih mayoritas hakim agung itu memperoleh 28 suara dari 47 hakim agung untuk menggantikan pejabat lama Ahmad Kamil. KPK Selisik Keterlibatan PNS Banten KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi dinasti Ratu Atut Chosiyah. Kali ini penyidik KPK memeriksa pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Kesehatan Banten. Mereka yang menghadiri pemeriksaan di KPK, kemarin, ialah Kepala Dinas Kesehatan Banten Djadja Buddy Suharja dan sekretarisnya, Drajat Ahmad Putra. Pemeriksaan itu merupakan langkah lanjutan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat-alat kesehatan yang melibatkan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah Chasan yang saat ini telah mendekam di jeruji tahanan di Rutan Pondok Bambu, Jakarta. Juru bicara KPK Johan Budi mengatakan guna mendalami dugaan kasus korupsi yang “Orang-orang ini sudah tepat untuk diperiksa terkait alkes. Selain dinas, itu lahan proyek Atut dan orang-orangnya.” Uday Suhada Direktur Eksekutif Alipp menggurita di Banten, khususnya terkait dengan pengadaan alat kesehatan, penyidik KPK perlu mendapatkan keterangan lebih detail dari para saksi. “Benar kedua saksi hadir hari ini terkait alkes Banten dengan tersangka RAC,” jelasnya. Selain itu, satu saksi yang berasal dari lingkungan dinas kesehatan bernama Jana Sunawati juga diperiksa untuk tersangka Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Ketiganya tidak mau memberikan keterangan apa pun seusai pemeriksaan. Johan juga menambahkan, dua saksi lainnya, yaitu Yosant A dan Aris Budiman, belum hadir dan pemeriksaan akan dijadwal ulang. Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (Alipp) Uday Suhada mengatakan pemeriksaan terhadap pegawai dinas kesehatan itu sudah tepat. Dia mengapresiasi tindakan KPK memeriksa Dadang Supena, yang merupakan orang dekat Wawan dalam berbagai proyek di Banten. Adapun Jana, selain bekerja di dinas kesehatan, juga sebagai orang kepercayaan Atut. “Orang-orang ini sudah tepat untuk diperiksa terkait alkes. Selain dinas, itu lahan proyek Atut dan orangorangnya, yang juga kepercayaan Atut dan Wawan,” pungkasnya. Dugaan adanya praktik korupsi proyek pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten kian kentara. Bupati Lebak, Banten, Iti Octavia Jayabaya, sebelumnya mengakui salah satu indikasi praktik haram tersebut ialah ketidaksesuaian antara spesifikasi yang tercantum dalam kontrak dan alat kesehatan yang ada. “Saat sidak, kami menemukan beberapa alat kesehatan yang dialokasikan langsung dari provinsi, spesifikasinya tidak sesuai, dan itu banyak yang kita tolak,” kata Iti. Ia menuturkan selama 2013 terdapat proyek alat kesehatan bernilai Rp3 miliar. Namun, barang dan spesifikasi yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan. (SU/P-4) ALI KOTA Serang, Tubagus Haerul Jaman, yang merupakan adik tiri Ratu Atut Chosiyah, mengungkap peran penting politikus Partai Golkar Ade Komaruddin dalam melanggengkan ke k u a s a n d i n a s t i A t u t d i Banten. Dalam kaitan itu, Ade ikut berkontribusi memenangkan keluarga Atut untuk berada di tampuk kekuasaan Provinsi Banten. Hal itu diungkapkan Haerul sesaat setelah menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Dia diperiksa sebagai saksi atas tersangka Atut dalam sengketa pemilu kada Lebak, Banten. Haerul mengaku pemenangan dirinya menjadi wali kota Serang dipengaruhi peran Ade Komaruddin sebagai ketua pemenangan pemilu serta peran Atut yang juga sama-sama dari partai berlambang beringin tersebut. “Pak Ade Komarudin yang membantu pemenangan saya,” ujar Haerul. Di hadapan penyidik KPK, pun Haerul membeberkan hubungannya sebagai adik tiri Atut. Namun, ia membantah mengenal dan mengetahui pertemuan kakak tirinya dengan Akil Mochtar di Hotel Sultan, Jakarta, guna membahas gugatan sengketa hasil pemilu kada Lebak ke Mahkamah Konstitusi. “Pengurusan itu saya tidak tahu sama sekali. Saya tidak pernah ada keterkaitan dengan itu,” tuturnya. Ade Komaruddin diduga memiliki kedekatan dengan Akil Mochtar karena sama-sama sebagai kader Golkar dan pernah bersama di DPR. Sejumlah sengketa pemilu kada diduga melibatkan kader Golkar sebagai penghubung dengan mantan Ketua MK tersebut. Tak hanya Lebak, sengketa pemilu kada Gunung Mas, Kalteng, juga melibatkan kader Golkar Chairunnisa dan Rusliansyah. Selain itu, nama Sekjen Partai Golkar Idrus Marham juga disebut dalam persidangan Akil di pengadilan tipikor. Sejumlah gugatan sengketa pemilu kada diduga melibatkan kader Golkar sebagai penghubung dengan mantan Ketua MK Akil Mochtar. Membantah Seusai menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas tersangka Atut, kemarin, Ade Komaruddin tak banyak berkomentar. Ia mengaku dikorek penyidik soal dugaan suap penanganan sengketa pemilu kada Lebak. “Saya Ketua Pemenangan Jawa I, meliputi Jabar, Banten, dan DKI. Terus diminta konfirmasi soal pemilu kada Lebak,” jelas Ade setelah diperiksa hampir empat jam di KPK. Menurut dia, ada sembilan pertanyaan yang diajukan penyidik. Namun, ia enggan memerinci apa saja yang ditanyakan. “Saya sudah jelaskan ke atas (penyidik),” ucap Sekretaris F-PG DPR itu. Ketika ditanya apakah pernah menghubungi Akil dalam hal sengketa pemilu kada Lebak, dengan tegas ia mengatakan, “Enggak pernah. Kalau materi, silakan tanya ke atas.” Sementara itu, dalam dakwaan perkara pemilu kada Lebak, Atut diketahui merestui pemberian uang Rp1 miliar kepada Akil untuk memenangkan permohonan pasangan Amir Hamzah-Kasmin. Uang tersebut berasal dari adik Atut, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, melalui pengacara Amir Hamzah, Susi Tur Andayani, yang juga bekas anak buah Akil. Atas perbuatan tersebut, Atut dijerat Pasal 6 ayat 1 huruf a UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Porupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pasal tersebut mengatur orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud memengaruhi putusan perkara akan diancam dengan pidana penjara 3-15 tahun dan denda Rp150 juta-Rp750 juta. (Ant/P-3) ami@mediaindonesia.com
  4. 4. INDONESIA MEMILIH 4 RABU, 5 MARET 2014 Dekati Hari H, Gangguan Politik Meningkat Kesungguhan aparat keamanan menindak tegas pelaku kekerasan bermotif politik akan menjamin pemilu yang jurdil. EMIR CHAIRULLAH G ANGGUAN keamanan menjelang pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 mengalami eskalasi. Polri mengidentifikasi gangguan tersebut lebih disebabkan motif politik. “Sudah mulai banyak ancaman, intimidasi, hingga teror terhadap sejumlah calon anggota legislatif. Diduga itu berasal dari pendukung kompetitor,” kata Kapolri Jenderal Sutarman seusai rapat terbatas terkait penyelenggaraan pemilu yang aman, tertib, dan lancar yang dipimpin langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, kemarin. Rapat terbatas itu juga diikuti sejumlah pejabat, di antaranya Mensesneg Sudi Silalahi, Mendagri Gamawan Fauzi, dan Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman. Kapolri menjelaskan hingga kini sudah ada lima peristiwa gangguan keamanan yang bermotif politik, termasuk peristiwa penembakan caleg di Aceh baru-baru ini. Untuk sementara, wilayah yang berpotensi mengalami peningkatan gangguan keamanan yaitu Poso, Papua, wilayah pesisir selatan Jawa, dan Aceh. “Kalau di Jawa, intimidasinya dilakukan dalam bentuk ancaman untuk tidak memilih atau dipaksa memilih calon tertentu. Kita bakal tingkatkan personel di daerah yang berpotensi rawan gangguan keamanan itu,” ujar Sutarman. Kapolri juga menegaskan pihaknya bakal meningkatkan pengamanan sebelum pemilu digelar, termasuk pengamanan terhadap caleg yang mendapat ancaman. Untuk calon presiden, Sutarman menyebutkan, pihaknya akan memberikan pengawasan melekat terhadap capres yang sudah resmi diumumkan partai. “Itu dilakukan begitu kampanye dimulai.” Di tempat bersamaan, Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan kandidat peserta Pemilu 2014, baik legislatif maupun presiden, harus be- bas dari intimidasi. “Kandidat harus bebas dari ancaman apa pun, bebas menyampaikan visi misinya, tapi tetap harus menghormati orang lain,” kata Djoko. Dalam rapat terbatas itu, aparat kepolisian diminta mengamankan secara terpadu pesta demokrasi nanti. Selain itu, BIN memberikan informasi kredibel guna mencegah terjadinya kekerasan atau intimidasi. “Kita menginginkan proses demokrasi berjalan baik, dinamis, debatnya keras, tetapi harus tetap aman, lancar, dan tentram,” imbuh Djoko seraya mengajak masyarakat turut berpartisipasi dalam pemilu legislatif dan presiden. Sementara itu, Kepala BIN Marciano Norman mengatakan pemerintah terus memburu pelaku penembakan terhadap caleg Partai Nasional Aceh dan posko Partai NasDem. “Saya harapkan dalam waktu tidak lama, aparat kepolisian daerah Aceh bisa mengungkap pelakunya agar masyarakat Aceh merasa terlindungi,” cetusnya. Tim khusus ke Aceh Selatan untuk mengungkap kasus penembakan Faisal, caleg dari partai lokal, PNA, untuk daerah pemilihan Kecamatan Sawang dan Meukek. Dua tim pemburu itu bergabung dengan personel Polres Aceh Selatan. Para personel tersebut memiliki berbagai kemampuan untuk mengungkap kasus dan menangkap pelaku penembakan yang meresahkan warga Aceh itu. Tidak diketahui secara persis jumlah berapa personel. Yang pasti, mereka telah disebarkan ke segala penjuru terutama kawasan yang dicurigai sebagai tempat perlindungan pelaku bersenjata itu. Kapolda Aceh Brigjen Husein Hamidi mengharapkan kasus tersebut dapat terungkap segera serta pelakunya dapat ditangkap guna diproses secara hukum. Pada bagian lain, banyak pihak mengutuk aksi kekerasan bersenjata yang menewaskan Faisal. Mereka mengharapkan polisi serius mengungkap kejahatan bersenjata yang selama ini sering terjadi di kawasan paling barat Indonesia itu. (MR/P-2) Dua tim khusus dari Polda Aceh, kemarin, diturunkan emir@mediaindonesia.com ANTARA/DEWI FAJRIANI 53 JUTA PEMILIH PEMULA: Pelajar SMA memberikan suara saat mengikuti pendidikan pemilih pemula Rock the Vote Indonesia yang digelar Center for Election and Political Party (CEPP) di Makassar, Sulawesi Selatan, kemarin. Kegiatan itu bertujuan meningkatkan partisipasi pemilih pemula, yang jumlahnya dalam Pemilu 2014 mencapai 53 juta orang. KPU tidak Berwenang Pindahkan TPS RATUSAN warga Tanah Galian, Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur, berunjuk rasa di Kantor KPU Pusat menolak pemindahan tempat pemungutan suara (TPS) dari wilayah mereka seperti yang direkomendasikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sejak pukul 09.30 WIB, warga menuntut agar lima TPS di Kelurahan Cipinang Melayu tidak dipindahkan ke Kelurahan Halim Perdanakusuma. Dalam aksi tersebut, warga membawa spanduk yang berisi tiga petisi, yaitu mereka ingin ikut Pemilu 2014, meminta jangan dipaksa untuk golput, meminta memilih di wilayah administratif Kelurahan Cipinang Melayu. Ketua Paguyuban Warga Tanah Galian, Theodorus, mempertanyakan kenapa TPS warga Tanah Galian yang seharus- nya didirikan di Kelurahan Cipinang Melayu dialihkan ke Halim Perdanakusuma. Warga Tanah Galian, terangnya, berjumlah sekitar 2.000 orang, yang berada di 11 RT. Apabila warga dipaksa memilih di Kelurahan Halim, jarak yang ditempuh jauh akibatnya warga bisa golput. Pasalnya, untuk menuju Kelurahan Halim, mereka harus naik angkot dan berganti hingga tiga Untuk menuju Kelurahan Halim Perdanakusuma, warga harus naik angkot dan berganti hingga tiga kali. Ini bisa berdampak golput. kali. Padahal, pada pemilupemilu sebelumnya, seperti Pemilu Kada DKI pada 2012, mereka memilih di TPS di Kelurahan Cipinang Melayu. Sosialisasi 4 Pilar Dinilai bukan Solusi SOSIALISASI 4 Pilar Kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, ‘Bhinneka Tunggal Ika’, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dinilai bukan solusi tepat untuk dapat keluar dari persoalan bangsa dan negara. Penilaian tersebut disampaikan oleh pakar ilmu hukum dari Universitas Islam Indonesia, Jawahir Thontowi, saat memberikan keterangan sebagai ahli dalam sidang pleno pengujian materi UU Nomor 2 Tahun 2011 mengenai perubahan atas UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, pada Pasal 34 ayat 3b huruf a yang diajukan oleh Masyarakat Pengawal Pancasila, Yogyakarta, Solo, dan Semarang (MPP Joglosmar) kepada Majelis Hakim Konstitusi yang diketuai oleh Hamdan Zoelva, di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, kemarin. Menurut Jawahir, pengelompoakn Pancasila sebagai dasar negara dan landasan ideologis, UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, ‘Bhinneka Tunggal Ika’ sebagai semboyan atau peribahasa, dan NKRI sebagai bentuk negara tidaklah tepat. “Sebagaimana halnya bangsa yang asal-usulnya terdiri dari keluarga, klan dan suku-suku, serta bangsa-bangsa, sesungguhnya merupakan komposisi yang mengonstruksi organisasi untuk melahirkan negara berdaulat,” jelasnya. Demikian pula menurut Kepala Pusat Studi Pancasi- MI/PANCA SYURKANI LANJUTAN UJI UU PARPOL: Majelis Hakim Konstitusi (dari kanan) Hamdan Zoelva, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman memimpin sidang pengujian UU No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 34 ayat 3b huruf a di Gedung MK, Jakarta, kemarin. la (PSP) Universitas Gadjah Mada Sudjito saat memberikan keterangan sebagai ahli dari pemohon. Ia mengatakan, semenjak ada istilah 4 Pilar Kebangsaan, muncul masalah dalam memaknai Pancasila sebagai dasar negara. “Secara historis Pancasila merupakan way of life. Nilainilai yang terkandung dalam Pancasila sudah ada dan mengakar kuat di ranah kehidupan beragama, berbudaya, dan adat istiadat bangsa kita sehari-hari. Pancasila sebagai dasar negara, muncul pertama kali pada sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945. Bung Karno memperkenalkan filosofi Pancasila, yang di dalamnya ada hasrat sedalam-dalamnya untuk membangun negara Indonesia. Di situ tidak ada istilah pilar,” jelas Sudjito. Sudjito meminta kepada ahli bahasa yang memaknai kata pilar disamaartikan dengan dasar atau fondasi agar perlu mengkaji ulang. Menyamakan makna fondasi dengan pilar adalah wujud dari kepentingan politik, menyesatkan, dan menghamburkan anggaran negara,” paparnya. Guru besar filsafat UGM, Kaelan, mengatakan terminologi 4 Pilar Kebangsaan dengan Pancasila sebagai salah satu pilar dilakukan dengan keputusan dan pemaksaan secara politis. “Terminologi ini janganlah dipandang sepele dan seakan-akan masyarakat dianggap apriori menerima dengan begitu saja,” pungkasnya. (AI/P-2) Setelah berorasi beberapa saat, perwakilan pengunjuk rasa ditemui Totok, Kabag Data Pemilih dan Informasi KPU. Setelah mendengar tuntutan perwakilan warga, pihak KPU berjanji membantu mengomunikasikannya dengan Pemprov DKI Jakarta. “KPU mengikuti aturan yang ada. Saya harus cari tahu terkait pemindahan tersebut. Pemindahan daerah bukan wewenang KPU, melainkan Pemprov DKI Jakarta,” terang Totok. Ia pun berjanji akan berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta. Ko m i s i o n e r K P U Fe r r y Kurnia Rizkiyansyah juga menegaskan hal sama. Menurutnya, terkait adanya daerah yang penduduknya ingin mencoblos di wilayah mereka sendiri, itu menjadi bagian dan tanggung jawab administratif kependudukan Pemprov DKI Jakarta. Namun, dia tidak menutup kemungkinan akan menanyakan hal tersebut ke Pemprov DKI. Mendengar pernyataan tersebut, Ketua Paguyuban Warga Tanah Galian, Theodorus, menerima janji dari KPU. Mereka akan menagih janji itu pada Selasa (11/3) sesuai kesepakatan dengan KPU. (AT/P-2) ARSIP PEMILU Golkar, Golput, Golkong HASIL penghitungan suara Pemilu 1992 telah selesai, tinggal menunggu pengesahan. Seperti diduga, Golkar tampil sebagai pemenang. Golkar memenangi semua pemilu Orde Baru. Kemenangan Golkar salah satunya berasal dari dukungan dana. ‘Didukung dana besar dan fasilitas birokrasi hingga ke tingkat desa, wajar belaka bila Golkar tak tertandingi’, tulis buku The White Book on The 1992 General Election yang diterjemahkan Dwight Y King. Dari mana sumber pembiayaan Golkar? Sesungguhnya ada kewajiban bagi para anggota untuk membayar iuran, tetapi hingga 1978 tidak ada iuran yang pernah dikumpulkan. Golkar menerima dana dari pemerintah yang digunakan untuk keperluan rutin dan biaya operasional. Dua partai lain, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia, juga memperoleh dana dari pemerintah. Sejumlah badan usaha milik negara, terutama Pertamina, juga menjadi sumber pendanaan utama bagi Golkar. PPP dan PDI kelihatannya tidak kebagian anggaran dari BUMN. Sumber keuangan lainnya bagi Golkar datang dari para cukong. Selama masa pemilu, para pengusaha diundang Golkar untuk memberikan sumbangan. ‘Kelompok ini kemudian dikenal dengan sebutan golkong atau golongan cukong’, tulis Leo Suryadinata dalam buku Golkar dan Militer. Cukong berasal dari bahasa Hokkian, yakni zhugong, yang berarti pemimpin, ketua, pemilik, bos. Sampai 1950an, cukong dipakai dalam pengertian tersebut. Namun, setelah 1960-an hingga akhir Orde Baru, kata cukong punya konotasi negatif, mengacu ke pengusaha dari kalangan Tionghoa yang melakoni praktik bisnis curang. Sebagian pengusaha yang memberi dana kepada Golkar ialah pengusaha Tionghoa. Stigma negatif kepada pengusaha Tionghoa kelihatannya sukses membuat mereka takut dan dengan enteng memberi bantuan dana kepada Golkar yang menjadi salah satu penyokong utama pemerintahan Orde Baru. Di zaman Orde Baru kalangan Tionghoa memang terdiskriminasikan. Ada lelucon bahwa di masa Orde Baru orang Tionghoa cuma boleh punya tiga shio, yakni shio kambing (hitam), kelinci (percobaan), dan sapi (perah). Cukong atau pengusaha Tionghoa yang menyumbang ke Golkar di masa Orde Baru masuk kategori shio sapi (perah). Golkar di masa Orde Baru juga memberi kontribusi bagi kelahiran golongan putih atau golput. Golput adalah kelompok masyarakat yang menolak memilih pada pemilu. Gerakan golput mencapai puncaknya pada Pemilu 1992. Jumlah golput pada pemilu tersebut dikabarkan mencapai 10 juta orang. Oleh karena itu, Golput sering disebut ‘partai politik keempat’, setelah PPP, Golkar, dan PDI. Para pengusung g o l p u t b e r p i k i ra n berpartisipasi atau memilih pada pemilu tidak ada gunanya karena yang menang pasti Golkar lagi, Golkar lagi, sedangkan dua partai lain cuma penggembira. Para pengusung golput beranggapan pemilu Orde Baru tak ubahnya festival demokrasi. Begitulah, Golkar di masa Orde Baru telah melahirkan golput dan golkong. (Usman Kansong/P-3) PATA AREADI
  5. 5. indonesia memilih RABU, 5 Maret 2014 5 KPU Dituntut Tegakkan Aturan dan Sanksi Dana Kampanye KELOMPOK Kerja Transparansi Dana Kampanye menuntut Ko­ misi Pemilihan Umum bertin­ dak tegas dalam masalah dana kampanye. Kelompok kerja yang terdiri dari Jaringan Pendidikan Pe­ milih untuk Rakyat (JPPR), In­ onesia Corruption Watch d (ICW), dan Transparency Inter­ national Indonesia (TII) itu me­ minta KPU menegakkan aturan dengan memberikan sanksi dana kampanye. Ketiga lembaga itu menye­ butkan laporan dana kampa­ nye partai politik dan kandidat kepada KPU pada 2 Maret lalu merupakan momentum pen­ ting mendorong akuntabilitas pendanaan politik, khususnya pendanaan kampanye. Ketidaksiapan partai da­ lam menyiapkan laporan dan rendahnya kualitas pelaporan pada periode sebelumnya, 27 Desember 2013, mengharuskan KPU dan pengurus partai untuk lebih serius. “Ketidakseriusan KPU da­ lam memberikan asistensi dan menegakkan aturannya sen­ iri untuk dana kampa­ d nye akan menjadi bumerang ba­ i integritas pemilu secara g keseluruhan karena dana kam­ panye merupakan salah satu hal krusial yang mendapatkan perhatian banyak pihak, untuk terwujudnya transparansi dan keterbukaan keuangan par­ tai,” kata Sunanto dari JPPR, kemarin. Dia menyebutkan KPU hing­ ga saat ini masih sebatas men­ jaga batas waktu pelaporan saja. Hal lain yang belum terli­ hat bahkan cenderung lemah ialah peningkatan kualitas pe­ laporan sesuai dengan format yang ada. Menurut Abdullah Dahlan dari ICW, KPU harus berani mengungkapkan jika nanti di­ temukan ada indikasi pelang­ garan atas dana kampanye. “KPU harus membuka ke publik, parpol mana yang la­ por­ nnya belum layak diterima a dan harus diperbaiki agar prosesnya sesuai ketentuan dan membuktikan transparansi dalam pemeriksaan pelaporan. KPU juga harus komitmen membuka kepada publik tiga hari setelah 2 Maret terkait ke­ eluruhan pelaporan yang s disampaikan partai.” Dia mendesak KPU menaruh perhatian terhadap kemungkin­ an manipulasi atas pelapor­ n. a (AB/P-4) Banyak Lembaga Survei Siluman Jelang Pemilu ANTARA/Asep Fathulrahman KOTAK SUARA TERBENGKALAI: Pekerja menumpuk kotak suara yang rusak di halaman Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang, Banten, kemarin. Pihak KPU Serang tidak memiliki gudang yang memadai untuk menyimpan 19.365 kotak suara sehingga kotak-kotak suara itu rusak berkarat terkena panas dan hujan. Panitia di Luar Negeri Harus Bebas Intervensi Pengawasan pemilu di luar negeri harus diperketat, terkait dengan independensi penyelenggara pemilu. Abdus Syukur P ELAKSANAAN pe­ mu­­ ngutan suara un­ tuk pemilihan umum di luar negeri, yang digelar 30 Maret hingga 6 April, dikhawa­ irkan Komisi II t DPR lantaran jarak waktu pe­ mungutan suara tersebut ter­ lalu jauh dengan pelaksana­ n a pemungutan suara di dalam negeri. “Ini mengkhawatirkan dan rawan terjadi kecurangan. Ma­ ipulasi suara saat peng­ n hitungan suara bisa terjadi,” tandas Wakil Ketua Komisi II DPR Arief Wibowo kepada Media Indonesia di Jakarta, kemarin. Dia menyebutkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 ten­ tang Pemilu mengatur waktu pelaksanaan pemungutan suara untuk warga negara Indonesia di luar negeri ber­ samaan atau disesuaikan dengan waktu pemungutan suara di Indonesia. Atas dasar tersebut, hal itu ’’Ini mengkhawatirkan dan rawan terjadi kecurangan. Manipulasi suara saat penghitungan suara bisa terjadi.’’ Arief Wibowo Wakil Ketua Komisi II diatur dalam Peraturan Komi­ si Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 28 Tahun 2013. “Kami menyadari jika di­ paksakan pemilu serentak, banyak warga negara Indone­ sia bakal tidak menggunakan hak pilihnya karena tanggal pemungutan suara di Indone­ sia tidak mesti di luar negeri berbarengan dengan waktu libur,” cetus Arief. Karena itu, lanjutnya, sebe­ lum tanggal pemungutan su­ ara di luar negeri ditetapkan, kami minta KPU periksa jad­ wal libur di 131 lokasi panitia pemungutan luar negeri. Arief menilai penetapan pemungutan suara di luar negeri pada 30 Maret hingga 6 April terlalu jauh jarak wak­ tunya dan rawan kecurangan. Ditambah lagi, ada waktu kosong pada 7-8 April yang juga bisa mendatangkan ke­ rawanan. “Tanggal 7 dan 8 April itu untuk apa? Waktu kosong dua hari itu sangat rawan kecurangan. Yang mengawasi siapa? Pastinya pengawas kan dari orang-orang di kedutaan besar RI di luar negeri, nota­ benenya mereka aparat peme­ rintah. Ini jadi perhatian kami karena semestinya waktu pe­ mungutan tidak terlalu jauh seperti itu,” imbuh politikus muda PDIP itu. Independensi Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khairunnisa me­ nyampaikan jarak waktu se­ inggu pemungutan suara m di luar negeri dengan dalam negeri tidak menjadi masa­ lah karena hari libur yang ti­ ak sama di negara-negara d tersebut. “Seperti di negara-negara Arab, di sana liburnya Jumat dan di negara lainnya pemilih lebih mudah untuk memilih di waktu weekend (akhir pekan). Yang penting penghitungan­ nya tetap serentak dan yang di luar negeri tidak dihitung duluan,” cetus Khairunnisa. Menurut Nisa, yang jadi ma­ salah justru pengawasan yang harus diperketat terutama ter­ ait dengan independensi k pengawas pemilu dan penye­ lenggara pemilu. “Ada beberapa kekhawatir­ an seperti duta besar yang berafiliasi dengan partai ter­ tentu sehingga memengaruhi penyelenggara di sana,” ujar Khairunnisa. Menurut Ketua DPP Partai NasDem Enggartiasto Lukita, selain melanggar aturan pe­ laksanaan pemilu yang harus serentak, pemungutan suara lebih awal akan berpotensi menghilangkan prinsip kera­ hasiaan pemilu. “Sulit hindari risiko bocor­ nya informasi perolehan su­ ara di luar negeri akibat per­ bedaan waktu itu. Perolehan suara itu akan diketahui lebih dulu dan bisa pengaruhi pi­ lihan pemilih dalam negeri,” terangnya. (P-4) abdus@mediaindonesia.com SekretariS jenderal Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (Aropi) Umar S Bakri menga­ takan, banyak lembaga survei yang selama ini sering mengelu­ arkan hasil survei ternyata tidak mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum. Padahal, paling lambat lembaga survei dan hitung cepat harus mendaftar pada 9 Maret. Menurutnya, lembaga survei yang setiap minggu rajin meri­ lis hasil survei politik, tetapi tidak mendaftar, diduga tidak punya akta kelembagaan. “Yang rajin melakukan rilis tidak mendaftar, mereka pa­ ling tidak berani menunjuk­ kan identitas hukum. Mereka lembaga siluman,” cetus Umar dalam diskusi di Gedung KPU, Jakarta, kemarin. Hingga kemarin, baru 32 lem­ baga survei dan hitung cepat telah mendaftarkan ke KPU. Padahal, aturan bagi lembaga survei dan hitung cepat agar mendaftar ke KPU, terangnya, tidak ada masalah. Umar me­ nyebutkan, hal tersebut harus dilakukan supaya lembaga survei dan hitung cepat tidak menjadi unsur pengganggu. Umar memaparkan, sebuah lembaga survei dan hitung cepat yang legal, paling tidak punya akta notaris badan hu­ kum. Selain yang tergabung di Aropi yang terdiri dari 38 ANTARA/RENO ESNIR SURVEI POLITIK: Ketua Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Adrinof Chaniago (kiri) bersama Pemimpin Redaksi Majalah Indonesia 2014 Ade Armando (tengah) dan Sekjen Asosiasi Riset dan Opini Publik Indonesia Umar S Bakry berbicara dalam diskusi Wajah Survei Politik Indonesia, di Media Center KPU, Jakarta, kemarin. anggota lembaga survei dan Perhimpun­ n Survei Opini a Publik Indonesia (Persepi) yang memiliki 32 anggota lembaga survei, banyak lembaga survei yang tidak legal. Ketua Persepi Adrinof Chani­ ago mengatakan, lembaga sur­ vei saat ini belum punya komisi etik survei secara umum, tetapi hanya pada internal perkum­ pulan lembaga survei. “Saya setuju, bukan domain­ nya KPU menilai lembaga sur­ vei. KPU membentuk dewan etik survei politik.” Menurut Adrinof, yang di­ lakukan di internal perkumpul­ annya adalah mengoptimalkan kode etik perhimpunan. “Bah­ kan, mereka juga telah mem­ buat kontrak politik dan sosial untuk mendukung konsistensi dan menaati kaidah-kaidah survei,” jelasnya. Komisioner KPU Ida Budhia­ ti mengatakan, tujuan KPU mendaftar lembaga survei untuk diketahui secara jelas sumber anggaran dan meto­ o­ oginya. d l Itu agar pelaksanaan pemilu le­ bih berintegritas. (AT/P-4)
  6. 6. HUKUM 6 RABU, 5 MARET 2014 Selingkuh di Kantor, Dua Hakim Jambi Dipecat MI/ROMMY PUJIANTO SANKSI DIBERHENTIKAN: Hakim Pengadilan Agama Tebo Mastuhi dan hakim Pengadilan Negeri Tebo, Jambi, Elsadela (kanan) menjalani sidang etik Majelis Kehormatan Hakim di Jakarta, kemarin. Majelis hakim menjatuhi keduanya yang berselingkuh dengan hukuman disiplin berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun. Revisi UU KUHP-KUHAP seperti Kejar Tayang Revisi undang-undang itu dibahas di tengah kesibukan DPR berkompetisi di pemilu. LILIEK DHARMAWAN M A N TA N K e t u a Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan mempertanyakan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) oleh DPR menjelang Pemilu 2014. “Bulan depan sudah pemilihan umum. Saya katakan, apakah masih arif, apakah masih bijaksana, DPR membahas RUU ini, sedangkan dua undang-undang itu namanya saja kitab,” katanya di Purwokerto, Jawa Tengah, kemarin. Bagir Manan mengatakan hal itu kepada wartawan seusai menghadiri pengukuhan Prof Muhammad Fauzan dan Prof Agus Raharjo sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto. Ia menjelaskan makna kitab menunjukkan derajatnya yang lebih tinggi daripada sebuah aturan biasa yang diatur undangundang. “Apalagi dua undangundang tersebut menyangkut prinsip hak asasi orang sehingga harus dibahas dengan penuh kehati-hatian, bukan di tengah mepetnya waktu,” katanya. Menurut dia, RUU tersebut sebenarnya sudah puluhan tahun disiapkan, tetapi baru sekarang dibahas oleh DPR. Padahal satu bulan lagi akan dilaksanakan pemilu. “Pertanyaan dari saya, apakah arif atau bijaksana, dalam sebulan kita mengejarngejar hal seperti itu,” kata dia menegaskan. Dalam kesempatan tersebut, Bagir menyarankan adanya peraturan yang jadi terobosan untuk menyelesaikan kebekuan pembahasan RUU KUHAP, terutama soal penyadapan. Menurut dia, perlu ada peraturan yang lebih spesifik tentang penyadapan. “Salah satu hak asasi manusia yakni kebebasan berkomunikasi. Namun, penyadapan ja ngan sampai menimbulkan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Harus ada solusi konkret mengenai pasal penyadapan,” katanya. Saat ditemui di kesempatan berbeda, Ketua MA Hatta Ali mengakui lembaganya keberatan dengan substansi RUU KUHAP yang sudah ada di DPR, utamanya pasal 250 tentang kasasi. Ia juga menyayangkan sikap pemerintah yang tidak pernah meminta masukan dalam bentuk daftar isian masalah dari MA. “Itu kan kewenangan eksekutif dan legislatif, silakan diteruskan. Dalam perjalanannya, itu bisa dikritik karena masih rancangan dan bisa direvisi agar terbentuk UU yang diharapkan oleh seluruh masyarakat. Kita tidak diminta pemerintah untuk sampaikan DIM,” ujar Hatta di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Jaksa mengherankan Sementara itu di Jakarta, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sumaryanto mempertanyakan sikap Kejaksaan Agung yang justru bersemangat agar revisi dua UU itu segera diselesaikan. Sikap itu dipertanyakannya saat pasal-pasal yang ada di RUU KUHAP memangkas banyak kewenangan institusi penegak hukum seperti KPK, Polri, MA, PPATK, dan BNN. “Secara substansi seharusnyua Kejaksaan Agung ikut merasa terganggu dengan pembahasan yang dilanjutkan antara pemerintah dan DPR. Misalnya, jaksa tidak bisa lagi mengajukan banding jika putusan hakim memvonis bebas terdakwa,” kata Agus. (Mad/AI/P-1) lilik@mediaindonesia.com AKIBAT selingkuh dengan sesama hakim, Elsadela dan Mastuhi dipecat dari jabatan mereka. Keduanya, menurut sidang Majelis Kehormatan Hakim yang digelar Mahkamah Agung (MA) di Jakarta, kemarin, terbukti telah mencede rai kewibawaan pengadilan dan kehormatan hakim. “Menyatakan hakim terlapor terbukti melanggar kode etik pedoman dan perilaku hakim dan menjatuhkan hukum disiplin terlapor, berat, pemberhentian tetap dengan hak pensiun,” kata ketua sidang Majelis Kehormatan Hakim, Andi Syamsu Alam, saat membacakan putusan buat Elsadela, hakim Pengadilan Negeri Tebo, Jambi. Putusan yang sama juga diterima pasangan selingkuh Elsadela, Mastuhi, hakim Pengadilan Agama Tebo. Ia harus menerima putusan dipecat dengan hak pensiun. “Terlapor telah mengakui kesalahan dan kooperatif mengaku perbuatannya. Terlapor menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya,” kata anggota majelis kehormatan, Desnayati, saat membacakan pembelaan Mastuhi. Dalam pertimbangan putusan terhadap Elsadela, majelis kehormatan menyebut dia telah terbukti berselingkuh dengan Mastuhi. Oleh majelis, perbuatan Elsadela dianggap mencederai pengadilan, perbuatan tercela, dan tidak menjunjung harga diri, martabat, dan keluhuran hakim. Apalagi Elsadela terbukti melakukan perbuatan tersebut berulang kali dan dilakukan di ruang kerja pengadilan negeri agama. “Yang meringankan, terlapor menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi,” kata anggota sidang majelis, Desnayati. Hal yang semakin memberatkan mereka, sambungnya, ialah perbuatan itu menghina kehormatan peng adilan karena dilakukan berkali-kali. Meski demikian, dalam kedua sidang tersebut keduanya mengaku khilaf dan menyadari kesalahan mereka. Terungkapnya kasus perselingkuhan sesama hakim itu terjadi setelah HR, suami Elsadela, melaporkan perselingkuhan istrinya ke Pengadilan Tinggi Jambi. Laporan tersebut langsung disampaikannya setelah ia memergoki istrinya tengah berbuat tidak patut dengan Mastuhi di salah satu ruang kerja Pengadilan Agama Tebo pada 30 November 2013. Pengadilan Jambi langsung menindaklanjuti laporan HR tersebut dengan menarik Elsadela ke ke pengadilan tinggi dan meneruskan kasus itu ke Badan Pengawas MA. (Che/P-1) Bupati Rembang Berupaya Kaburkan Perkara JAKSA menilai pembelaan yang disampaikan Bupati Rembang M Salim atas dakwaan dalam kasus dugaan korupsi dana APBD 20062007 yang ditujukan bagi penyertaan modal PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) sebagai upaya untuk mengaburkan perkara. “Eksepsi panjang lebar yang disampaikan terdakwa bersama kuasa hukumnya hanya berupaya untuk mengaburkan perkara,” kata jaksa Margono dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Jawa Tengah, kemarin. Menurut dia, keberatan terdakwa M Salim atas dakwaan jaksa yang kurang cermat dan teliti dinilainya tidak tepat. Ia menuturkan dakwaan yang disusun tersebut telah sesuai dengan syarat formil dan materiil. Selain itu, menurut dia, pembelaan yang disampaikan terdakwa telah masuk ranah pemeriksaan materi perkara. “Eksepsi sudah masuk pokok perkara yang hanya bisa ditentukan kebenarannya dalam persidangan,” ujarnya. Bupati M Salim dalam p e m b e l a a n ny a m e n g a k u Bupati Rembang M Salim dinilai jaksa menyalahi sejumlah aturan karena penyertaan modal Rp25 miliar diambil dari APBD yang belum disahkan. menjadi korban kriminalisasi dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Karena itu, ia menilai jaksa telah terbawa oleh dinamika politik praktis yang terjadi di Rembang. D a l a m p e m b e l a a n ny a , Salim meminta majelis hakim menolak dakwaan jaksa dan tidak melanjutkan sidang. Ia menilai dakwaan jaksa tidak cermat, tidak teliti, dan tidak lengkap. Dalam sidang perdana, jaksa mendakwa Salim dengan Pasal 2 dan 3 UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. K a s u s d u g a a n ko r u p s i tersebut berawal dari keinginan Bupati Salim untuk mendirikan badan usaha milik daerah, PT RBSJ. Sebagai modal awal, PT RBSJ membutuhkan setoran modal awal Rp25 miliar yang berasal dari APBD. “Bupati memerintahkan Kepala Bagian Keuangan Pemkab Rembang Maskuri mentransfer Rp25 miliar untuk modal awal pembentukan BUMD,” katanya. Padahal, lanjut dia, saat perintah pencairan disampaikan, APBD Kabupaten Rembang Tahun 2007 belum disahkan. Tindakan Bupati tersebut, menurut jaksa, menyalahi sejumlah peraturan karena dana Rp25 miliar tersebut berasal dari dana tak tersangka. (Ant/P-1)
  7. 7. OPINI RABU, 5 MARET 2014 7 Politik Teror dalam Demokrasi Umbu TW Pariangu Dosen Fisipol Universitas Nusa Cendana, Kupang S Responsibilitas Politik Demokratik Max Regus Studi doktoral di Belanda D UNIA serasa hendak membubarkan dirinya sebagai satu rumpun kehidupan yang beradab. Keguncangan politik yang sudah terjadi di Ukraina, Venezuela, Suriah, belum lagi kekerasan berdarah yang terus berlangsung di Pakistan, merobek rasa damai serentak mengirimkan sunyi yang mencekam. Sekali lagi disodorkan kepada kita dengan sangat gamblang bahwa kekuasaan selalu menjadi muasal pertama kebrutalan politik. Tanpa rasa hormat pada kemanusiaan dan keadilan, ke k u a s a a n d a l a m s e ke j a p menjadi mesin pembantai sosial tanpa tandingan. Demokrasi tidak sepenuhnya seperti hembusan ‘angin surga.’ Kontradiksi terus tergelar secara telanjang. Perilaku tengik menghunus dari kedalaman kuasa. Politik haus darah telah membantai kemanusiaan tanpa titik akhir. Pada waktu yang hampir bersamaan, Daniel Ross (2004) menulis buku Violent Democracy, dan Michael Mann (2005) dengan buku The Dark Side of Democracy. Keduanya coba membongkar wajah suram peradaban. Di tahun-tahun itu, terorisme dan perang terhadapnya, menghadirkan mimpi buruk dalam sejarah kemanusiaan. Tragisnya, apa yang telah melukai humanitas justru terbungkus dalam sebentuk kepercayaan suci pada demokrasi. PARTISIPASI OPINI Keajaiban Meski ada kesuraman, demokrasi dan kebebasan tetap memikat dunia.Dua dekade sesudah kesuksesan gerakan anti-apartheid, Afrika Selatan mengenang dan merayakan kebebasan pada 27 April 2014 mendatang. Di antara semua rasa suka akan demokrasi, mereka menyebut kebebasan yang sudah datang itu sebagai keajaiban. Tahun ini, mereka ingin merayakannya dengan kesungguhan, disertai komitmen membangun bangsa yang kian beradab. Dengan tema 20 years of freedom, warga Afrika Selatan menaruh hormat kepada proses pahit yang mereka lewati untuk meraih kemerdekaan. Di situ, ada satu hal yang mencolok. Mereka tidak merayakan demokrasi melulu dengan pendekatan mekanistik-institusionalistik. Yang dilakukan sekedar untuk memenuhi standar mekanisme formal dan menjawab tuntutan pelembagaan demokrasi. Mereka ingin merayakan demokrasi dan kebebasan dengan pengalaman nyata. Yang terjadi ketika keadilan sosial tercantum di lalel-label harga kebutuhan pokok rakyat. Ketika jalan bagi rakyat untuk memperoleh pendidikan dan kesehatan lebih mudah daripada periode gelap sebelumnya. Sebab, sebetulnya demokrasi tidak pernah dirayakan dengan murni sebagai keajaiban manakala penguasa tidak membangun hubungan politik dengan rakyat. Demokrasi tidak menjadi keajaiban saat rakyat kehilangan pembela politik di tengah kemiskinan yang kian mendera. Komitmen Demokrasi tetap menggetarkan kesadaran global. Sebuah website yang diberi nama Democracy-Day dibuat untuk menggalang pendidikan politik bagi generasi muda Amerika Serikat (AS). Ada kegelisahan substansial di balik gagasan ini. Tercatat, setiap hari di AS, tidak kurang 18.000 calon pemilih pemula bertanya tentang proses politik. Mereka ingin mengelola rasa ingin tahu kaum muda tentang kekuatan utama dari partisipasi politik. Terutama berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan publik yang adil, demokratis, dan beradab. Dengan itu, mereka juga ingin memastikan keberlanjutan nilai-nilai demokrasi. Untuk mendukung aksi ini, mereka merayakan Democracy Day pada 21 Maret 2014. Pelajaran yang dapat kita petik cukup sederhana. Negara yang dikenal sebagai kampiun demokrasi ternyata masih memikirkan cara paling tepat untuk merayakan demokrasi. Mereka ingin mendidik generasi muda agar melek politik, menghidupi cara pikir demokrasi substansial dan mengontrol proses-proses politik secara langsung dan benar. Begitu cara mereka merayakan demokrasi. Keadaban Berselang sebulan lagi, kita akan menyelengarakan pemilu ke empat sesudah tumbangnya rezim Orde Baru. Agaknya cukup mudah untuk dikatakan bahwa kualitas tanggung jawab politik kita akan menentukan cerita indah demokratisasi di negeri ini. Proses politik ini bisa menjadi lorong lurus menuju kesejahteraan sosial, atau malahan menjadi jalan tanpa hambatan menuju keruntuhan. Tidak terbantahkan, tanggung jawab politik yang semakin matang akan memperkecil sisi gelap demokrasi sekaligus memompakan komitmen yang bening dalam membangun bangsa yang beradab. Titik utama dari usaha membangun keadaban demokrasi ada pada kerelaan penguasa membuka mata batin politik pada kegelisahan dan kecemasan publik. Mereka harus memelihara dan menyegarkan harapanharapan sosial di kedalaman jiwa publik. Mereka juga harus memotong rantai kecemasan sosial dengan kesigapan politik. Di satu kasus spesifik, kisruh RUU KUHP dan KUHAP belakangan ini, Media Indonesia dalam Editorial (1/3) mengajak penguasa untuk menyimak suara publik. Tentu, bukan hanya pada soal ini, tapi pada sederet persoalan pelik lainnya. Kualitas tanggung jawab politik demokratik (responsibilitas demokratik) penguasa diukur dari kemauan mendengar suara batin publik. para kepala daerah, dan pimpinan jabatan publik lainnya), yang harusnya jadi role model perilaku sosial yang beradab, justru keburu tumbang diseret Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Judul novel Christopher Koch, The Year of Living Dangerously kurang lebih cocok untuk melukiskan keadaan demokrasi kita. Dikatakan, demokrasi sejatinya tidak mengurangi, tetapi justru memperbanyak risiko atau bahaya. Demokrasi yang dijalankan di tengah-tengah kondisi masyarakat yang diliputi kemiskinan, kesenjangan sosial, dan pendidikan rendah hanya akan melahirkan democrazy yang dipenuhi kaum tirani modal dan para oligarki. Kita khawatir Pemilu 2014 akan menjadi sumbu pendek kekerasan jika situasi politik terus dibiarkan dicengkeram oleh perang kepentingan yang berujung bedil dan darah. Saat ini kita melihat bagaimana politik pencemaran nama baik, kampanye hitam, dan siasat adu domba politik mulai Teror Yang menjadi problem di muncul di mana-mana. Atmoskultur demokrasi kita salah fer religius di ruang-ruang satunya ialah rendahnya in- ibadah mulai berubah panas ternalisasi nilai dan prinsip dan sumuk oleh hembusan kompetisi politik yang bersih, propaganda politik murahadil, dan beradab dalam pe- an berbungkus ibadah. Karilaku ataupun lembaga poli- renanya, negara (pemerintah dan aparat hutik sehingga kum) semespolitik ment i ny a h a r u s ghalalkan seDi sisi lain, agar pemilu tampil sebagai gala cara serta tidak terus memproduksi alat pencegah p o l i t i k ke k ‘badut-badut politik’ yang dan proteksi erasan yang terdepan unmenegasi etikorup, rakyat harus setop tuk mengka dan moral memanjakan diri dengan eliminasi terus diprakapati politik. benih-benih tikkan. Merekekerasan sebaknya aksi teror menjelang pemilu yang hingga tidak terus menjadi memantik keresahan dan ‘negara darurat’ (notstaat) melukai politik batin rakyat yang hanya eksis dalam memseperti pengeroyokan di Aceh peragakan hukum rimba bagi yang menewaskan Ketua DPK rakyat kecil. Partai Nasional Aceh (6/2); penembakan Posko Pemenangan Mengubah pilihan Caleg NasDem di Aceh (16/2); Di sisi lain, agar pemilu dan serangan bom molotov di tidak terus memproduksi rumah Caleg NasDem di Aceh ‘badut-badut politik’ yang (21/2). korup, rakyat harus setop Kekerasan politik selalu memanjakan diri dengan apati tak terlepas dari minimnya politik. Menurut Jac Ranciere modal sosial berupa apre- (2010:78), rakyat sebaliknya siasi publik terhadap demo- perlu melakukan politik subkrasi yang selama ini lebih jektifikasi, yakni politik pengdidikte nafas prosedural dan galangan kekuatan sosial berkekuatan kapital. Napas pe- sama media (koran, televisi, milihan langsung yang sebe- radio, internet) untuk mentulnya dihembuskan untuk gawal dan menyelamatkan menghidupkan organ dan pemilu dari politik manipulasi roh demokrasi justru kerap dan para caleg pengobral janji disabotase oleh nafsu politik yang miskin gagasan dan inuang yang menjungkalkan tegritas. akal sehat dan rasionalitas Salah satunya, harus ada publik. Akibatnya, politik perubahan pilihan politik terdegradasi menjadi ruang rakyat dari pertimbangan pemberhalaan kekuasaan emosional-subjektif ke pilihan menggiurkan bagi mahkluk berdasarkan pertimbangan politik (zoon politikon) un- konstruktif yang berbasis tuk menggadaikan sportivi- program dan kapabilitas partas, kejujuran, dan integritas tai/caleg.Kita ingin Pemilu demi uang, kursi, dan selir. 2014 menghadirkan para wakil Kita menyaksikan bagaimana rakyat yang berjiwa respondeo sosok-sosok berintegritas (se- ergo sum (saya bertanggung japerti menteri, ketua partai, wab, maka saya ada) di pangkepala SKK Migas, ketua MK, gung kratos. AAT ini musim politik kian ‘mekar ’ ke p u n c a k ‘ p e ray a a n ny a ’ , y a i t u p e m i l u legislatif (9 April) dan pemilu presiden (9 Juli) 2014. Kehendak sejarah lima tahunan ini akan menentukan arah demokrasi, apakah ia bisa membawa pemerintahan (kratos) bergerak lurus dan menautkan sauhnya di pelabuhan kesejahteraan rakyat (demos), atau tinggal di tempat. Salah satu indikator kematangan demokrasi yang berpotensi mendekatkan demos pada tujuan kemaslahatannya ialah budaya demokrasi. Tahun 2013, berdasarkan survei majalah Economist, dari 167 negara yang disurvei, kualitas demokrasi kita bertengger di peringkat 53 dengan kategori cacat. Peringkat tersebut memang naik dari 67 pada 2012, tetapi tetap disertai catatan soal masih cederanya kultur demokrasi sehingga negara kita tak kunjung menjadi negara yang full democracy. Kirimkan ke email: opini@mediaindonesia.com atau opinimi@yahoo.com atau fax: (021) 5812105, (Maksimal 6.000 karakter tanpa spasi. Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon, foto kopi KTP, nomor rekening, dan NPWP) Pendiri: Drs. H. Teuku Yousli Syah MSi (Alm) Direktur Utama: Lestari Moerdijat Direktur Pemberitaan/Penanggung Jawab: Usman Kansong Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua), Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryopratomo, Toeti P. Adhitama, Usman Kansong Redaktur Senior: Elman Saragih, Gaudensius Suhardi, Laurens Tato Kepala Divisi Pemberitaan: Abdul Kohar Kepala Divisi Content Enrichment: Teguh Nirwahyudi Kepala Divisi Artistik & Foto: Hariyanto Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Ade Alawi, Haryo Prasetyo, Jaka Budisantosa, Ono Sarwono, Rosmery C. Sihombing, Tjahyo Utomo Kepala Sekretariat Redaksi: Sadyo Kristiarto Redaktur: Agus Mulyawan, Ahmad Punto, Anton Kustedja, Aries Wijaksena, Cri Qanon Ria Dewi, Denny Parsaulian Sinaga, Eko Rahmawanto, Eko Suprihatno, Hapsoro Poetro, Ida Farida, Iis Zatnika, Irana Shalindra, Jerome E. Wirawan, M. Soleh, Mathias S. Brahmana, Mirza Andreas, Patna Budi Utami, Santhy M. Sibarani, Soelistijono, Sitria Hamid, Wendy Mehari Utami, Widhoroso, Windy Dyah Indriantari Staf Redaksi: Adam Dwi Putra, Agung Wibowo, Ahmad Maulana, Akhmad Mustain, Anata Syah Fitri, Anshar Dwi Wibowo, Arief Hulwan Muzayyin, Asep Toha, Asni Harismi, Bintang Krisanti, Cornelius Eko, Daniel Wesly Rudolf, Deri Dahuri, Dian Palupi, Dika Dania Kardi, Dinny Mutiah, Dwi Tupani Gunarwati, Emir Chairullah, Eni Kartinah, Fardiansah Noor, Gayatri Suroyo, Ghani Nurcahyadi, Gino F. Hadi, Hafizd Mukti Ahmad, Heni Rahayu, Heryadi, Hillarius U. Gani, Iwan Kurniawan, Jajang Sumantri, Jonggi Pangihutan M, Mohamad Irfan, Muhamad Fauzi, Nurulia Juwita, Panca Syurkani, Permana Pandega Jaya, Raja Suhud V.H.M, Ramdani, Rommy Pujianto, Rudy Polycarpus, Sabam Sinaga, Selamat Saragih, Sidik Pramono, Siswantini Suryandari, Siska Nurifah, Sugeng Sumariyadi, Sulaiman Basri, Sumaryanto, Susanto, Syarief Oebaidillah, Thalatie Yani, Usman Iskandar, Zubaedah Hanum Biro Redaksi: Dede Susianti (Bogor) Eriez M. Rizal (Bandung); Kisar Rajagukguk (Depok); Firman Saragih (Karawang); Sumantri Handoyo (Tangerang); Yusuf Riaman (NTB); Baharman (Palem- bang); Parulian Manulang (Padang); Haryanto (Semarang); Widjajadi (Solo); Faishol Taselan (Surabaya) METROTVNEWS.COM News: Khudori Redaksi: Agus Triwibowo, Asnawi Khaddaf, Basuki Eka P, Deni Fauzan, Edwin Tirani, Henri Salomo, Irvan Sihombing, Laila B, Rizky Yanuardi, Sjaichul, Wily Haryono, Wisnu AS, Retno Hemawati, Nurtjahyadi, Afwan A, Andrie, Donny Andhika, Fario Untung, Prita Daneswari, Rita Ayuningtyas, Torie Natallova DIVISI TABLOID, MAJALAH, DAN BUKU (PUBLISHING) Kepala Divisi: Budiana Indrastuti Asisten Kepala Divisi: Mochamad Anwar Surahman, Victor JP Nababan Redaktur: Agus Wahyu Kristianto, Lintang Rowe, Sri Purwandhari CONTENT ENRICHMENT Periset: Heru Prasetyo (Redaktur), Desi Yasmini S, Gurit Adi Suryo Bahasa: Dony Tjiptonugroho (Redaktur), Aam Firdaus, Adang Iskandar, Henry Bachtiar, Ni Nyoman Dwi Astarini, Riko Alfonso, Suprianto ARTISTIK Asisten Kepala Divisi: Rio Okto Waas Redaktur: Annette Natalia, Donatus Ola Pereda, Gatot Purnomo, Marjuki, Prayogi, Ruddy Pata Areadi Staf Redaksi: Ali Firdaus, Ami Luhur, Ananto Prabowo, Andi Nursandi, Bayu Aditya Ramadhani, Bayu Wicaksono, Briyan Bodo Hendro, Budi Setyo Widodo, Catherine Siahaan, Dedy, Dharma Soleh, Endang Mawardi, Fredy Wijaya, Gugun Permana, Hari Syahriar, Haris Imron Armani, Haryadi, Marionsandez G, M. Rusli, Muhamad Nasir, Muhamad Yunus, Nana Sutisna, Novi Hernando, Nurkania Ismono, Putra Adji, Rugadi Tjahjono, Seno Aditya, Tutik Sunarsih, Warta Santosi Olah Foto: Saut Budiman Marpaung, Sutarman PENGEMBANGAN BISNIS Kepala Divisi Marketing Communication: Fitriana Saiful Bachri Kepala Divisi Special Project & Partnership: Andreas Sujiyono Kepala Divisi Iklan: Gustaf Bernhard R Asisten Kepala Divisi Iklan: Wendy Rizanto Perwakilan Bandung: Aji Sukaryo (022) 4210500; Surabaya: Tri Febrianto (031) 5667359; Yogyakarta: Andi Yudhanto (0274) 523167. Telepon/Fax Layanan Pembaca: (021) 5821303, Telepon/ Fax Iklan: (021) 5812107, 5812113, Telepon Sirkulasi: (021) 5812095, Telepon Distribusi: (021) 5812077, Telepon Percetakan: (021) 5812086, Harga Langganan: Rp67.000 per bulan (Jabodetabek), di luar P. Jawa + ongkos kirim, No. Rekening Bank: a.n. PT Citra Media Nusa Purnama Bank Mandiri - Cab. Taman Kebon Jeruk: 117-009-500-9098; BCA - Cab. Sudirman: 035306-5014, Diterbitkan oleh: PT Citra Media Nusa Purnama, Jakarta, Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan/Sirkulasi: Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11520, Telepon: (021) 5812088 (Hunting), Fax: (021) 5812105 (Redaksi) e-mail: redaksi@ mediaindonesia.com, Percetakan: Media Indonesia, Jakarta, ISSN: 0215-4935, Website: www.mediaindonesia.com, DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN MEDIA INDONESIA DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN
  8. 8. MEGAPOLITAN 8 RABU, 5 MARET 2014 LINTAS BERITA Razia di Jembatan Penyeberangan POLDA Metro Jaya dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta akan menggelar razia di jembatan penyeberangan orang yang tersebar di penjuru Ibu Kota. Razia digelar menyusul terjadinya aksi kriminalitas dan pelecehan seksual terhadap seorang perempuan di jembatan penyeberangan MPR/DPR, Jumat (28/2) pekan lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto, kemarin, mengatakan jembatan penyeberangan seharusnya tidak beralih fungsi menjadi area pedagang kaki lima ataupun tempat singgah tunawisma. Alih fungsi, ujar Rikwanto, menyebabkan pengguna jembatan penyeberangan jalan merasa tidak nyaman dan khawatir atas keselamatan diri. Rikwanto memberikan beberapa kiat kepada masyarakat yang akan menggunakan jembatan penyeberangan. Antara lain, perhatikan waktu saat akan menyeberang. Jangan terlalu pagi atau terlalu malam. Hindari menyeberang seorang diri dan tunggu orang lain agar terlihat seperti rombongan. (GG/J-4) Tanah untuk Monorel Disurvei ANTARA/ZABUR KARURU KEMBALI KE JALAN: Para pedagang kaki lima kembali menggelar barang dagangan di badan jalan di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, kemarin. Kondisi itu menjadi penyebab kemacetan dan kesemrawutan di sepanjang jalan tersebut. KOTA DEPOK POLDA METRO JAYA Kekerasan Seksual Samuel Diusut P OLISI mendalami dugaan kekerasan seksual yang dilakukan Chemy Watulingas alias Samuel, pemilik Panti Asuhan The Samuel’s Home, terhadap anak berumur 14 tahun yang menghuni panti asuhan itu. Selain dijerat dengan Pasal 77 dan 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu penelantarkan anak dan penganiayaan anak, Samuel juga dijerat dengan Pasal 81, yaitu tentang kekerasan seksual atas anak. Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto, kemarin, mengatakan penambahan pasal pelecehan seksual terkuak ketika salah satu anak asuhnya yang baru berumur 14 tahun mengaku disetubuhi empat kali dan aksi bejat itu terjadi pada 2013. “Persetubuhan dilakukan Samuel di dua lokasi, yaitu di apartemen dan di dalam panti asuhan. Tidak ada saksi yang melihat, tetapi kita buktikan dengan hasil visum serta pengakuan korban,” katanya. Saat ini, ujarnya, ia juga masih mendalami kasus itu terhadap anak-anak penghuni lainnya di panti itu, apakah mereka juga ada yang menjadi korban kekerasan seksual Samuel. “Ini sedang didalami satu per satu atas dugaan itu. Ini harus pelan-pelan supaya mereka bisa bicara detail, dan Salah satu anak asuh penghuni The Samuel’s Home yang baru berumur 14 tahun mengaku mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh Samuel. ditanya apa saja yang didapatkan selama diasuh,” paparnya. Ia menambahkan, ancaman pidana atas pelanggaran Pasal 81 UU Perlindungan Anak ialah sampai 15 tahun penjara. Tersangka ditahan Samuel telah dijebloskan ke ruang tahanan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda KABUPATAN TANGERANG Metro Jaya, beberapa saat setelah penetapan sebagai tersangka. “Tadi pukul 11.00 (WIB) surat penahanan sudah diterbitkan dan Samuel sudah berada di ruang tahanan,” kata Rikwanto. Menurutnya, keputusan itu diambil setelah Samuel rampung diperiksa sebagai tersangka selama 11 jam dan disodorkan 57 pertanyaan. Pemeriksaan berlangsung di ruang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Subdit Remaja Anak dan Wanita Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Senin (3/3). Sementara itu, istri samuel, Yuni Winata, status hukumnya belum ditingkatkan. “Istrinya sementara masih saksi. Na- mun, apabila di kemudian hari ditemukan adanya tindak pidana, bisa ditetapkan tersangka,” ujar Rikwanto. Ia juga menerangkan, The Samuel’s Home yang berada di satu perumahan di Sektor VI Blok GC, Nomor 01, Kelurahan Gading Serpong, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, tidak mengantongi izin sebagai panti asuhan. Samuel pernah menyatakan lokasi itu diperuntukkan sebagai rumah tinggal dan rencananya seluruh prosedur perizinan akan diajukan. “Yang pasti administrasi yayasan itu belum ada walau sempat ada rencana mengurus. Secara formal, lokasi baru ini belum ada izinnya,” katanya. (GG/J-4) JAKARTA BARAT Mahasiswa Jual Ganja Ditangkap Dua Saksi lagi Ungkap Intimidasi HERCULES Rozario Marshal, terdakwa dalam kasus tindak pidana pencucian uang disertai pemerasan dan kekerasan, kemarin kembali menjalani sidang. Sidang yang digelar di Ruang Kusumah Atmadja Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta Barat itu beragendakan mendengar keterangan dua saksi, yaitu Abdul Qodir sebagai sekuriti dan Pujo Warsito sebagai mandor di PT Tjakra Multi Strategi. Sidang yang dipimpin ketua majelis hakim Prim Haryadi tersebut sempat berjalan cukup alot lantaran kedua saksi memberikan keterangan yang dianggap berbelit. Bahkan ketua tim kuasa hukum Hercules, OC Kaligis, berulang kali menanyai saksi yang dia sebut tidak konsisten. Akan tetapi, kedua saksi kompak mengakui bahwa mereka pernah mendapatkan intimidasi dari Hercules dkk. Abdul Qodir membeberkan intimidasi yang dialami mulai dalam bentuk ancaman hingga tindakan fisik. Adapun Pujo Warsito menyatakan intimidasi yang dialaminya ialah saat beberapa anak buah Hercules menyambangi tempat ia bekerja dengan membawa parang. “Mereka mengancam kami untuk berhenti bekerja.” Seusai menjalani persidangan, Hercules mengungkapkan semua yang diucapkan saksi tidak benar sama sekali. (*/J-1) MI/IMMANUEL ANTONIUS PEMUSNAHAN SABU: Tersangka kepemilikan narkoba memegang sabu sebelum barang bukti itu dimusnahkan di lapangan BNN, Jakarta, kemarin. Sabu 5.610,3 gram dari Malaysia dan Aceh itu merupakan hasil penangkapan 7 tersangka. PEREDARAN narkoba di lingkungan institusi pendidikan belum juga putus. Kepolisian Sektor Metro Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten, menangkap dua bandar ganja yang berstatus mahasiswa universitas swasta terkemuka di kota itu. Kapolsek Pamulang Komisaris Doddy Ferdinand Sanjaya mengatakan tersangka berinisial DE dan AT ditangkap petugas saat menunggu pembeli di warung kopi yang terletak di Jalan Angsana, Pondok Cabe. Tempat tersebut tidak jauh dari tempat mereka menuntut ilmu. “Sebelumnya ada laporan warga bahwa di sekitar lokasi sering terjadi transaksi PT JAKARTA Monorail selaku pelaksana kerja sama pembangunan proyek monorel melakukan survei penyelidikan tanah (soil investigation) di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Lokasi tersebut merupakan titik pemberhentian pertama jalur monorel blue line yang menghubungkan Kampung Melayu dengan Taman Anggrek, Jakarta Barat. Survei tanah di jalur sepanjang 13,7 kilometer itu mulai dilakukan 27 Februari lalu dan akan berlangsung selama 100 hari. Uji tanah dilakukan di setiap jarak 100 meter dengan penggalian hingga kedalaman 30 meter untuk mendapatkan sampel tanah. Menurut Direktur Teknis PT Jakarta Monorail R Bovanantoo, proses tersebut penting guna menyiapkan desain fondasi yang tepat pada setiap lokasi. Survei dilakukan lebih agresif untuk membantu percepatan pembangunan konstruksi monorel karena kriteria dari settlement hanya diberi toleransi 3 milimeter. Jalur blue line merupakan satu dari dua jalur monorel yang dikerjakaan PT Jakarta Monorail. (*/J-4) narkoba jenis ganja,” kata Doddy, kemarin. Dari tangan DE, ujar Doddy, polisi menyita barang bukti enam paket ganja siap edar yang dibungkus menggunakan kantong plastik putih. Menurut pengakuan keduanya, mereka memang sengaja mengedarkan ganja untuk rekan satu kampus. Sementara itu, kemarin, Badan Narkotika Nasional (BNN) memusnahkan 5.610,30 gram sabu. Dari barang bukti sebanyak itu, tim BNN meringkus sejumlah pelaku kejahatan narkoba di tiga lokasi, yaitu Aceh, Banjarmasin, dan Jakarta.(DA/AF/J-4) ANTARA/ZABUR KARURU RELOKASI WARGA KAMPUNG PULO: Seorang warga membersihkan lumpur sisa banjir di rumahnya di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, kemarin. Sebagian warga yang tinggal di kawasan tersebut telah mendaftar untuk direlokasi ke rusunawa. Kondisi 26 Situ di Depok Mengkhawatirkan KONDISI seluruh situ di Depok, Jawa Barat, saat ini sangat mengkhawatirkan. Selain luasan terus berkurang akibat diserobot menjadi tempat tinggal dan usaha, 26 situ tersebut juga mengalami pendangkalan dan tidak terawat. Padahal, fungsi situ sangat bermanfaat sebagai penangkal banjir dan kawasan hijau. Seperti dikatakan Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Kota Depok Herry R Gumelar, banjir yang sering terjadi di Depok dan Jakarta umumnya disebabkan dangkalnya situ. Akibatnya, banjir selalu melanda perumahan di sekitar daerah aliran sungai. “Kami sudah melayangkan surat kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk segera mengeruk 26 situ yang ada di wilayah Kota Depok dengan anggaran dari APBN sebesar Rp451 miliar,” ujarnya, kemarin. Ia menegaskan, surat tersebut dilayangkan awal Februari lalu, namun hingga kini belum ditanggapi. “Dalam UndangUndang Nomor 7 tahun 2005 tentang Sumber Daya Air, pengerjaan situ kewenangan pemerintah pusat. Daerah hanya melakukan pengawasan. Oleh karena itu pengerukan kami usulkan ke (pemerintah) pusat,” ujarnya. Usulan pengerukan, tambahnya, alasannya sangat logis, yaitu untuk mengatasi banjr di Depok dan Jakarta. Ia menyebutkan, bila 150 hektare situ di Depok itu dikeruk sedalam tiga sampai empat meter, akan mampu menampung 6 juta meter kubik air yang selama ini masuk ke Jakarta. (KG/J-4) PEMPROV DKI Pungli Pelayanan dan Pengadaan di DKI Marak KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menuding pelayanan publik dan pengadaan barang serta jasa di lingkup Pemerintah Provinsi DKI masih marak pungutan liar (pungli). Tudingan itu berdasarkan survei integritas publik yang digelar KPK tahun lalu. Hasilnya, 7,4% dari 182 pengguna layanan publik di Jakarta menyatakan biaya yang dikeluarkan tidak sesuai dengan biaya resmi. “Pembayaran yang tidak se suai dengan biaya resmi ditemukan pada unit layanan pengadaan barang dan jasa,” kata Ketua KPK Abraham Samad pada acara penandatanganan komitmen dan sosialisasi program pe ngendalian gratifikasi di lingkungan Pemprov DKI, di Balai Kota DKI, kemarin. Menurut Abraham, Gubernur DKI Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama masih mempunyai waktu cukup panjang untuk membenahi birokrat yang ada di tingkat bawah. Abraham juga menyampaikan keprihatinannya terhadap indeks persepsi korupsi “Kinerja baik Pemprov DKI dalam pelayanan publik akan berpengaruh pada 10 juta penduduk DKI.” Abraham Samad Ketua KPK Indonesia (IPKI) di DKI masih stagnan di angka 32. Namun, Abraham memuji kebijakan lelang jabatan yang dilakukan Pemprov DKI. Langkah tersebut telah membuahkan perubahan terhadap pelayanan publik yang akan dirasakan warga Jakarta. Pada kesempatan itu, Abraham Samad memberikan dropbox (kotak pengaduan) kepada Jokowi. Kotak sebesar 50x50x70 cm berwarna merah putih itu itu akan menjadi tempat penyampaian pengaduan masyarakat terhadap kinerja aparat Pemprov DKI. “Kinerja baik Pemprov DKI dalam pelayanan publik akan berpengaruh pada 10 juta penduduk DKI,” ujarnya. (Ssr/J-1)
  9. 9. RABU, 5 MARET 2014 KERAWANAN SOSIAL 9 Rawan akibat Padat Penduduk Relokasi ke Rusun Jadi Solusi Terbaik Kelurahan Kampung Rawa, Jakarta Pusat, yang menjadi kelurahan terawan di DKI, luasnya 31,1 hektare dan ditinggali 26.643 jiwa. KELURAHAN Penjaringan termasuk dari empat kelurahan di Jakarta Utara yang tingkat potensi kerawanan sosialnya tinggi menurut hasil kajian Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta. Selain Penjaringan, tiga kelurahan lainnya ialah Kali Baru, Ancol, dan Lagoa. Beberapa aspek, seperti kemiskinan, lingkungan kesehatan, prasarana fisik, modal sosial, perkonomian, keamanan, dan ketertiban, di empat kelurahan tersebut masih rendah. Lurah Penjaringan Suranta mengakui aspek kehidupan di daerah yang dipimpinnya masih perlu banyak pembenahan. Di Kelurahan Penjaringan, ada 17 RW dan 240 RT. “Kami tidak membantah semua data dan penilaian itu karena memang sesuai kenyataan yang ada di sini. Akan tetapi, kami sudah berusaha melakukan kerja terbaik untuk menciptakan lingkungan yang nyaman. Ke depan, kami akan terus tingkatkan lagi,” ujarnya kemarin. Menurut Suranta, kemiskinan di Kelurahan Penjaring-an terpusat di RW 17 yang terletak di sisi timur Waduk Pluit. Jumlah penduduk di kawasan tersebut ada 8.000 jiwa. “Di sana menjadi kantong kemiskinan di Penjaringan. Rencananya, daerah ini kami akan segera bersihkan dengan cara merelokasi warga ke rumah susun yang saat ini sedang disiapkan di Muara Baru,” kata Suranta. Menurut dia, rata-rata warga di sana bekerja sebagai buruh lepas di pelabuhan dan Pasar Ikan Penjaringan. VERA TRIYANI B ADAN Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta menyatakan Kelurahan Kampung Rawa, Johar Baru, Jakarta Pusat, memiliki tingkat potensi kerawanan sosial tinggi dari 267 kelurahan yang ada di Jakarta. Hal itu berdasarkan indeks potensi kerawanan sosial (IPKS) yang diteliti BPS DKI pada 2013 Kepala BPS DKI Nyoto Widodo, di Balai Kota DKI, Senin (3/3) menyebut informasi dan pemetaan wilayah rawan sosial diperlukan supaya kebijakan Pemprov DKI ditetapkan tepat sasaran. Untuk membuat pemetaan IPKS tersebut, pihaknya membuat indikator, yaitu kemiskinan, lingkungan, dan kesehatan, prasarana fisik, modal sosial, perekonomian, serta keamanan dan ketertiban. Indikator kemiskinan dilihat hanya pada satu variabel yaitu kemiskinan. Adapun variabel indikator lingkungan dan kesehatan adalah saluran air, tumpukan sampah, bantaran sungai dan kejadian DBD. “Sedangkan untuk melihat indikator prasarana fisik, bisa dilihat dari variabel rawan banjir, rawan kebakaran, permukiman kumuh, dan kepadatan penduduk,” kata Nyoto. Menyusul indikator modal sosial dilihat dari variabel keberadaan tempat ibadah, kerja bakti, arisan, dan pembinaan sosial. Kemudian indikator keamanan dilihat dari variabel kejadian tindak pidana, keja- dian tawuran, dan keberadaan tenaga keamanan. “Kalau indikator ekonomi itu dilihat dari keberadaan bank, pegadaian, IKKR, jasa dan industri sedang,” ujarnya. Menurut dia, semakin tinggi angka indeks suatu wilayah diasumsikan semakin tinggi pula tingkat kerawanan so sialnya. Artinya, wilayah yang tidak aman karena tingkat kemiskinan tinggi, rawan banjir, kebakaran, tindak kri minal, tidak sehat, tumpukan sampah di mana-mana, dan banyak permukiman kumuh. Lurah Kampung Rawa Andri Ferdian pun mengakui indikator BPS DKI itu cukup mendominasi wilayahnya. “Kepadatan penduduk tinggi, narkoba tinggi, tawuran, perjudian memang masih. Ini tidak bisa dipungkiri memang begitu adanya. Tapi, kalau banjir sepertinya tidak juga,” kata Andri saat ditemui kemarin. Sudah lama Fenomena ini, lanjutnya, telah ada sejak lama. Akar masalahnya, lanjut Andri, tidak lain karena kepadatan penduduk yang tinggi dengan wilayah seluas 31,1 hektare dan dihuni 26.643 jiwa, dibarengi mental instan warga yang masih enggan diajak berubah. “ Ya n g m e m b u a t ra w a n itu bisa karena padat penduduknya. Misal, dalam ruangan seukuran ini saja bisa diisi oleh belasan orang. Jadi jangan heran kalau jam 12 malam di sini ada anak kecil masih bermain karena ruangan tidur terbatas,”ujar Andri. Sejumlah pembekalan dan pelatihan yang dilakukan banyak pihak pun tidak banyak mengubah kehidupan warga Kampung Rawa. Pasalnya, setelah pelatihan selesai, mereka malah kembali ke aktivitas nongkrong dan kegiatan tidak produktif lainnya. Camat Johar Baru Masroni menanggapi positif penilaian itu. Dengan adanya kritikan dan masukan, pihaknya bisa memulai memper baiki kekurangan yang ada di wila- yahnya. “Saya belum lihat indikator yang dipakai BPS itu apa, Tapi intinya kita bisa mulai benahi dari situ.” tutur Masroni. (Ssr/J-1) triyani @mediaindonesia.com Suranta pun mengakui kemanan di kawasan itu sangat rawan. “Di RW ini, khususnya di lima RT, sering sekali ter jadi tawuran dan terjadinya di malam hari. Ini memang menjadi keprihatinan kami dan pihak kepolisian. Polisi juga sering melakukan patroli di wilayah ini,” ujarnya. Suranta optimistis jika rumah susun sudah selesai dibangun pada Juli nanti, taraf kehidupan warganya bisa menjadi lebih baik. Pasalnya, di rusun itu akan terintegrasi dengan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Di Jakarta Utara tercatat, dari 1.645.659 penduduk, ada 55.248 orang yang tergolong lanjut usia, dengan 13.396 orang di antaranya tergolong membutuhkan bantuan. Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Utara Ika Lestari Adji menyatakan sudah mempersiapkan program ekonomi produktif untuk warga tidak mampu di daerah-daerah yang masuk kategori miskin. “Kami akan bantu mereka dengan modal usaha produktif seperti pedagang gadogado, bakso, dan sejenisnya yang produktif dalam skala kecil dulu,” urainya. Selain itu, Pemerintah Kota Jakarta Utara juga akan terus menggalakkan upaya penertiban terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial, penanganan anak-anak di ambang gizi buruk, dan lanjut usia yang telantar. (SW/J-1)
  10. 10. PASCABENCANA 10 Dua Ibu Lahirkan Bayi di Pengungsian DUA ibu korban erupsi Gunung Sinabung, Sumatra Utara, melahirkan bayi di tempat pengungsian Posko Penampungan UKA Kabanjahe I. Kehadiran dua bayi tersebut sekaligus menambah jumlah pengungsi yang sebelumnya 992 orang menjadi 994 orang. Koordinator Media Massa Penanggulangan Bencana Sinabung di Kabanjahe, Jhonson Tarigan, menjelaskan kedua bayi yang baru lahir itu dalam keadaan sehat. “Bayi yang lahir di lokasi penampungan pengungsi telah mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Karo dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), baik makanan maupun asupan susu,” kata Jhonson, kemarin. Dia menambahkan, saat ini sudah ada 10 posko yang sudah kosong dari total 44 posko yang ada. Mereka sudah pulang ke rumah masing-masing yang berada di luar radius 5 km dari kawah Gunung Sinabung. Selain masalah pengungsi, saat ini warga yang menjadi korban erupsi Sinabung membutuhkan ribuan seng untuk memperbaiki atap rumah. BNPB dalam keterangannya menyebutkan seng dibutuhkan untuk atap 46 ribu rumah yang akan dibagikan ke 12 desa. Namun, saat ini ketersediaan seng di Posko Utama Penanggulangan Bencana Erupsi Sinabung baru berjumlah 9.910 lembar. “Kebutuhan seng ini masih didata untuk empat desa lagi, dan akan diverifikasi tim di lapangan,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam keterangan persnya. Untuk membantu mempercepat rehabilitasi rumah warga yang saat ini masih tertimbun pasir dan debu vulkanis, Sutopo meminta bantuan seng. “Bantuan seng dari donatur sangat diharapkan. Silakan bisa diinformasikan ke Posko Utama Penanggulangan Bencana Erupsi Sinabung dengan nomor telepon 08116002956. Posko utama ini berlokasi di Kantor Kecamatan Kabanjahe, Jalan Veteran, Kabupaten Karo, Sumatra Utara.” Ia pun menyebutkan saat ini 17.513 jiwa (5.336 kepala keluarga) telah pulang ke rumah masing-masing. (JH/Ant/N-3) Ratusan Korban Longsor Pilih Bertransmigrasi ANTARA/JOKO SULISTYO KERING: Seorang anak membantu mengambil air untuk keperluan MCK di kubangan bekas fondasi bangunan di Batam Centre, Batam, Kepulauan Riau kemarin. Akibat hujan yang tidak turun sejak dua bulan terakhir, sejumlah warga terpaksa memanfaatkan air seadanya karena sumur mereka mengering. Rehabilitasi Rumah Capai 50% Lebih Otoritas Jasa Keuangan mendesak DPR agar segera memberi payung hukum untuk pelaksanaan hapus tagih di daerah bencana. EDY SAPUTRA P ERBAIKAN rumah warga korban erupsi Gunung Kelud, Jawa Timur, dipercepat. Rehabilitasi rumah yang dilakukan serentak mulai Senin (24/2) telah membuahkan hasil. Saat ini 6.039 unit rumah di beberapa wilayah sudah bisa dibenahi dan ditempati. “Total rumah yang diperbaiki sekitar 12 ribu rumah. Untuk itu dibutuhkan genting dalam jumlah besar. Selain itu, dibutuhkan asbes sebagai pengganti atap. Setiap hari kami targetkan sekitar 100 rumah bisa diperbaiki,” kata koordinator Satlak Penanggulangan Bencana dan Pengungsi Letkol Infanteri Heriyadi di Kediri, kemarin. Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), total rumah yang rusak 12.447 unit di Kabupaten Kediri, Blitar, dan Malang. Adapun rumah yang sudah diperbaiki 6.039 unit atau 50,97%. “Di Kabupaten Kediri, jumlah rumah rusak 10.554 unit dan sudah diperbaiki 5.013 unit (50,36%). Kemudian di Kabupaten Malang, jumlah rumah rusak 1.510 unit dan telah selesai direhab 649 unit (42,98%). Di Kabupaten Blitar, jumlah rumah rusak 383 unit dan sudah selesai 377 unit (98,44%),” jelas Kepala Pusat Data Infor- RABU, 5 MARET 2014 masi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam siaran persnya. Di Kabupaten Kediri terdapat empat kecamatan yang terdampak langsung erupsi Kelud, yakni Kecamatan Puncu, Ngancar, Plosoklaten, dan Kepung. Namun, Kecamatan Puncu dan Kepung paling parah kondisinya. Heriyadi yang juga Komandan Kodim 0809 Kediri menambahkan, untuk memperbaiki rumah warga, tidak semua atap diberi genting. Ada pula atap rumah yang harus diganti dengan asbes. “Kebutuhan genting cukup banyak,” kata Heriyadi. Namun, dari hitungan BNPB, satu rumah membutuhkan sekitar 2.000-3.000 genting. Sesuai dengan jadwal, perbaikan rumah warga yang rusak akibat erupsi Kelud hingga 9 Maret. Sebanyak 1.600 prajurit ditambah 280 tukang diturunkan ke seluruh dusun. Tiap satu dusun terdapat satu peleton prajurit yang membantu rehabilitasi rumah warga. Hapus tagih Pada bagian lain, Komisi XI DPR mendukung upaya pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta bank-bank BUMN yang akan memberikan kemudahan pembayaran kredit bagi debitur di daerah-daerah bencana. “Komisi XI merekomendasikan kepada bank-bank BUMN dan OJK agar jika dimungkinkan melakukan hapus tagih,” kata Ketua Komisi XI Olly Dondokambey saat rapat di Gedung DPR RI, Senin (3/3). Penghapusan tagihan kreditur itu ditujukan kepada para debitur bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN di dua wilayah yang ditetapkan OJK sebagai daerah bencana, yaitu Kabupaten Karo, Sumatra Utara, Kota Manado, Sulawesi Utara, dan kawasan sekitar Gunung Kelud. Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad, dalam kesempatan itu, mengharapkan DPR memberikan payung hukum pelaksanaan penghapusan tagihan kredit kepada para debitur di daerah-daerah bencana. “Keinginan hapus tagih sudah banyak, tapi payung hukumnya yang perlu dibuat. Mudah-mudahan ada upaya khusus untuk menyelesaikan payung hukum itu,” ujar Muliaman. Saat ini OJK fokus pada pembatasan kredit Rp5 miliar, perpanjangan kredit hingga tiga tahun, dan pembatasan kemudahan untuk daerah-daerah bencana. “OJK juga memperhatikan kebangkitan ekonomi di daerah-daerah bencana,” tambahnya. (BN/Ant/N-3) edy_saputra @mediaindonesia.com RATUSAN korban tanah longsor di Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, telah mendaftarkan diri untuk menjadi peserta transmigrasi ke Kecamatan Blengkong, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur (Kaltim). Sebanyak 59 keluarga atau 209 jiwa warga Desa Rahtawu tersebut berkeinginan bertransmigrasi untuk memperbaiki ekonomi lantara lahan pertanian di daerah mereka kian sempit. Apalagi setiap tahun ancaman bencana selalu ada. “Kami warga korban longsor menginginkan dapat bertransmigrasi ke Kaltim, karena banyak warga Kudus yang telah berhasil di sana,” kata Rahardjo, 56, salah seorang korban longsor, saat ditemui di Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans), Kudus, kemarin. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Dinsosnakertran Kabupaten Kudus, Catur Widiyatno mengatakan jumlah warga yang menjadi korban longsor tergerak untuk bertransmigrasi untuk memperbaiki hidup. “Semula ada 50 keluarga, sekarang mencapai 59 keluarga. Mereka berasal dari Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog. Mereka menginginkan menjadi peserta transmigrasi ke Kecamatan Blengkong, Kabupaten Pasir, Kaltim, lantaran banyak orang Kudus yang sudah berhasil. Namun, kami akan melakukan penelitian untuk memastikan mana yang lebih cocok untuk mereka,” ujar Catur. ”Kami warga korban longsor menginginkan dapat bertransmigrasi ke Kaltim, karena banyak warga Kudus yang berhasil di sana.” Rahardjo Salah seorang korban longsor Di lain tempat, sekitar 10 hektare areal sawah dan 7 hektare kebun rakyat di Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat rusak akibat tertimbun tebing setinggi 30 meter, Senin (3/3) dini hari. Akibat longsor, tanaman padi siap panen di lahan 10 hektare tersebut dipastikan puso karena tertimbun tanah. “Hujan deras sejak Minggu (2/3) malam hingga Senin (3/3) telah merobohkan tebing setinggi 30 meter dan menimpa sawah yang siap panen,” ujar Dedi, pemilik sawah yang tertimbun longsor. Selain itu, lahan pertanian seluas 7 hektare juga hancur karena tertimbun tanah longsor yang terjadi dua kali. Kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. (AS/RZ/N-3) ANTARA/IGGOY EL FITRA PERBAIKI KAPAL: Nelayan memperbaiki bagian lambung kapal di Sungai Batang Arau yang surut, di Padang, Sumatra Barat, kemarin. Nelayan memanfaatkan Sungai Batang Arau yang surut untuk memperbaiki dan mengecat bagian bawah kapal sekaligus mengisi aktivitas saat cuaca buruk.

×