Media Indonesia 26 Maret 2014

3,359 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,359
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
81
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Media Indonesia 26 Maret 2014

  1. 1. SENIN (24/3) pukul 22.00 wak- tu Malaysia, PM Najib meng- gelar konferensi pers. Najib menyampaikan keterangan bahwa pesawat MAS MH 370 yang hilang kontak pada 8 Maret lalu diketahui telah berakhir di area terpencil di selatan Samudra Hindia. Ia menambahkan, fokus pemerintah Malaysia saat ini ialah pada pencarian objek dan puing dari MAS MH 370. Pencarian tersebut akan terus dilakukan meskipun membu- tuhkan banyak waktu. Itulah perkembangan ter- akhir drama berkepanjangan dari hilangnya pesawat B-777 Malaysia Airlines nomor pe- nerbangan MH 370. Setelah lebih dari 10 hari, keluarga korban yang belum juga mem- peroleh kepastian apa gerang- an yang terjadi pun mene- rima penjelasan dengan rasa duka mendalam walau masih bertumpuk tanda tanya yang tetap menanti jawaban, apa sebenarnya yang menyebab- kan pesawat hilang tak berbe- kas itu? Penjelasan PM Najib setidaknya telah memberikan secercah kepastian. Dalam kejadian kecelakaan pesawat terbang, yang pesa- watnya hancur lebur dan tidak ada seorang pun di dalamnya selamat, hampir bisa dipasti- kan bahwa tidak akan pernah diketahui dengan pasti apa yang sebenarnya telah terjadi. Apalagi dalam kasus pener- bangan MH 370 itu, pesawat- nya belum ditemukan. Apabila nanti black box pesawat dapat ditemukan, besar harapan akan diketahui apa yang men- jadi penyebab pesawat MH 370 itu tidak pernah sampai di tu- juan yang direncanakan. Pada saat penyelidikan awal, diketahui bahwa ada dua penumpang mengguna- kan paspor curian dan lima penumpang membatalkan berangkat walau sudah check- in pada penerbangan MH 370. Meski belum ada bukti yang terkuak, hal itu tentu saja harus menjadi pelajaran ma- hal bagi jajaran imigrasi, dan pihak maskapai penerbangan negara mana pun untuk da- pat melaksanakan tugas me- reka secara baik. Penggunaan paspor curian setidaknya telah memberikan indikasi adanya maksud tertentu dari mereka yang melakukannya. Lebih- lebih lagi mereka memilih penerbangan yang berangkat pada tengah malam. Demikian pula dengan ke- jadian lima penumpang yang membatalkan berangkat se- telah check-in, dipastikan ada alasan tertentu yang men- dasarinya. Bersambung ke hlm 2 HAUFAN HASYIM SALENGKE L EBIH dari 300 keluarga korban pesawat Ma- laysia Airlines (MAS) MH 370 meminta Ma- laysia memberikan bukti au- tentik bahwa pesawat yang membawa 227 penumpang dan 12 awak itu jatuh di Samudra Hindia koridor selatan. Mereka, warga China, me- nyampaikan tuntutan itu di depan Kedutaan Besar Ma- laysia di Beijing sam- bil menangis, kemarin. “Kami sudah menunggu selama 18 hari dan Anda terus membuat kami menunggu dalam ketidakpastian?” ujar seorang perempuan bermarga Zhang. Mereka belum percaya pe- sawat jenis Boeing 777-200 ER itu jatuh di Samudra Hindia. “Pemerintah Malaysia menipu kita. Malaysia, kembalikan ke- luarga kami,” teriak kerabat korban lainnya. Akibat terbawa emosi, mas- sa sempat terlibat bentrokan dengan personel kepolisian yang berjaga di area kompleks kedutaan. Namun, kondisi ti- dak sampai memburuk. Sebelumnya, Perdana Men- teri Malaysia Najib Razak me- ngatakan MH 370 berakhir di Samudra Hindia dan tidak ada satu pun penumpang yang sela- mat. Pernyataan itu didasarkan atas hasil analisis satelit komu- nikasi Inggris Inmarsat dan Badan Investigasi Kecelakaan Udara Inggris (AAIB) (Media In- donesia, 25/3). Menurut Wakil Presiden Komunikasi Eksternal Inmar- sat Chris McLaughlin, avionik Inmarsat menggunakan antena pada pesawat sama seperti telepon seluler yang aplikasi- nya menggunakan satcom link, termasuk aplikasi Sistem Pe- laporan dan Komunikasi Pesa- wat (ACARS). “Pada (kasus) MH 370, aplikasi itu dimatikan, tapi handset-nya tidak,” jelasnya. Tentang bagaimana akhir pesawat itu, Malaysia masih belumbisamenjelaskankarena bukti puing belum ditemukan. “Kami fokus pada empat ke- mungkinan, pembajakan, sabotase, masalah psikologis, atau masalah pribadi penum- pang,” tukas Kepala Kepoli- sian Diraja Malaysia Inspektur Jenderal Tan Sri Khalid Abu Bakar. CEOMalaysiaAirlinesAhmad Jauhari menyatakan pihaknya mengalokasikan dana kompen- sasi US$5.000 (sekitar Rp56 juta) untuk setiap korban dan akan diserahkan kepada ahli waris masing-masing. Pencarian terkendala Pencarian puing pesawat, menurut Pelaksana Tugas Menteri Transportasi Malaysia Hishammudin Tun Hussein, difokuskan di area sekitar 2.500 kilometer barat daya Perth, Australia. Kemarin, Otoritas Keamanan Maritim Australia (AMSA), selaku koordinator, menghen- tikan pencarian karena cuaca buruk. Belum ada satu bukti puing yang ditemukan. “Kami tidak mencari jarum dalam tumpukan jerami, tetapi sedang mencari di mana tum- pukan jeraminya,” kata Wakil Kepala Pasukan Pertahanan Australia Marsekal Udara Mark Binskin, beranalogi. Sementara itu, wartawan Media Indonesia Mochamad Anwar Surachman dari Mel- bourne melaporkan Konsulat Jenderal RI di Perth juga terus memantauperkembanganpen- carian puing pesawat. “Kami tiap satu jam menghubungi res- cue coordination center,” kata Ririn Dwi Fitriani, Vice Consul KJRI Perth, kemarin. Ririn juga menyatakan pihaknya masih menunggu kepastian keluarga tujuh kor- ban WNI yang ingin menuju Perth.Sebelumnya,pemerintah Malaysia siap memfasilitasi keluarga korban yang ingin ke Perth, kota terdekat dengan pencarian puing pesawat. (Reu- ters/BBC/The Star/X-4) haufan_hasyim @mediaindonesia.com Berita terkait hlm 20 RABU, 26 MARET 2014 / NO. 12028 / TAHUN XLV / 28 HALAMAN Pemasangan Iklan & Customer Service: 021 5821303 No Bebas Pulsa: 08001990990 e-mail: cs@mediaindonesia.com Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks) Rp67.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim) Harian Umum Media Indonesia @ MIdotcom KerabatKorbanButuhBukti Pencarian puing pesawat di Samudra Hindia hingga kemarin belum membuahkan hasil apa pun. REUTERS/KIM KYUNG-HOON SEJAK negeri ini memilih jalan demokrasi, setiap pelaksa- naan pemilihan umum menjadi pertaruhan. Keberhasilan dan legitimasi pemilu akan sangat erat bergantung pada seluruh rangkaian proses penyelenggaraan dari tahap pra- pemilu hingga pascapemilu. Di tahap prapemilu, parameter paling penting tentu saja validitas data pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT). Hingga akhir tahun lalu, harus diakui, kekarut-marutan soal DPT masih menjadi hantu yang berpotensi menggagalkan atau setidaknya memerosotkan kualitas Pemilu 2014. Publik mulai meragukan kredibilitas Komisi Pemilihan Umum yang berkali-kali melanggar batas waktu yang me- reka tentukan sendiri untuk menetapkan DPT. Kesahihan data pemilih pun diragukan karena ada perbedaan data signifikan antara DPT yang disusun KPU dan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) milik Kementerian Dalam Negeri. Hingga akhirnya kemarin, dua pekan menjelang pemilu legislatif dilangsungkan, persoalan itu mulai terurai dan menemukan jalan terang. Keraguan boleh mulai sedikit ditepis. Meski jumlah DPT menyusut dari 186.172.508 orang pada November 2013 menjadi 185.822.507 orang pada Februari 2014, problem validitas data pemilih sudah jauh berkurang. Dalam penetapan DPT final yang dilakukan KPU, kemarin, disebutkan jumlah pemilih dengan nomor induk kependudukan (NIK) invalid yang pada 4 November 2013 masih 10,4 juta sudah jauh berkurang per 24 Maret 2014 dengan tinggal menyisakan 124.814 pemilih. Oleh Badan Pengawas Pe- milu, jumlah pemilih dengan NIK invalid itu diminta tidak dimasukkan ke DPT final, tapi diserahkan kepada KPU untuk mengambil tindakan pelaksanaan bila memang data itu bisa diperbarui sebelum pemilu legislatif 9 April. Apresiasi tentu patut kita berikan terutama kepada KPU yang telah berusaha keras mengurai kisruh DPT tersebut bersama dengan Kementerian Dalam Negeri yang mesti pontang-panting memperbarui NIK bermasalah. Paling ti- dak, satu problem di tahap prapemilu sudah terselesaikan dengan toleransi kesalahan yang wajar. Namun, cukupkah sampai di situ? Tentu saja tidak. Tahapan pemilu masih panjang. Bahkan di fase prapemilu, bukan soal DPT saja yang mesti kita kawal betul. Sejum- lah proses harus diawasi dengan saksama jika tidak ingin kualitas pemilu tergadai. Pengawasan publik perlu dimak- simalkan untuk menutup celah bagi sebagian pihak berbuat culas. Ambil contoh soal surat suara. Dengan adanya penurunan DPT dari 186,172 juta menjadi 185,822 juta, artinya ada seli- sih sekitar 350 ribu pemilih yang boleh jadi surat suaranya sudah dipesan KPU. Jika itu benar dan kemudian dibiarkan, bakal ada 350 ribu surat suara fiktif yang amat mungkin dimanfaatkan untuk niat jahat. Jangan lupa, 350 ribu suara itu setara dengan satu kursi di parlemen. Begitu juga soal kertas suara yang rusak. Jika rusaknya wa- jar, mungkin itu soal teknis. Namun bila kertas suara itu rusak karena telah dicoblos pada salah satu calon tertentu, jelas itu bukan persoalan teknis, melainkan bagian untuk mengguna- kan pemilu demi kepentingan kelompok tertentu. Masalah-masalah lain tentu masih ada dan KPU jelas tak boleh menggampangkan hal tersebut. Jika itu dilakukan, pem- ilu akan selalu menjadi bahan pertanyaan. Sudah tiga kali kita menggelar pemilu multipartai di era reformasi, tetapi belum satu pun yang dianggap bisa menandingi kesuksesan Pemilu 1955. Pemilu kali ini mestinya menjadi pertaruhannya. Akan tetapi dengan catatan, tak ada dusta di antara kita. Pertaruhan Pemilu Sudah tiga kali kita menggelar pemilu multipartai di era reformasi, tetapi belum satu pun yang dianggap bisa menandingi kesuksesan Pemilu 1955. Pemilu kali ini mestinya menjadi pertaruhannya. Silakan tanggapi Editorial ini melalui: www.metrotvnews.com Flight MH 370, ke Mana? Chappy Hakim Analis penerbangan DOK-MI KEKECEWAAN KELUARGA KORBAN MH 370: Keluarga penumpang pesawat Malaysia Airlines MH 370 menangis sambil membawa plakat bertuliskan ‘MH 370, jangan biarkan kita menunggu terlalu lama!’ saat menuju Kedutaan Malaysia di Beijing, China, kemarin. Mereka kecewa atas lambatnya pemerintah Malaysia menangani hilangnya MH 370. STRES jangka panjang tidak hanya meningkatkan risiko penyakit jantung, tetapi juga bisa meng- hambat atau mem- persulit kehamilan. Demikian temuan studi di AS yang di- publikasikan di jurnal Human Reproduction baru-baru ini. Untuk sampai pada kesim- pulan, tim peneliti dari Ohio State University Wexner Medi- cal Center, Columbus, AS, menganalisis data 501 pasangan berusia 18-40 tahun yang mencoba untuk hamil. Partisipan terdaftar dalam Longitudinal Investigation of Fertility and the Environment (LIFE) Study pada 2005-2009 di dua pusat penelitian di AS, yaitu di Michigan dan Texas. Tim peneliti juga mengukur tingkat kortisol dan alpha-amylase (biomarker in stress) semua partisipan. Hasilnya, peneliti menemukan perempuan dengan tingkat alpha-amylase yang tinggi memiliki kesempatan 29% lebih rendah untuk hamil. (Medical News Today/Hym/X-4) StresdanKehamilan Sigap Menghadang Asap Satu demi satu pembakar lahan dan hutan ditangkap. Di Riau, polisi juga mengincar 32 perusahaan. Fokus Nusantara, Hlm 22-23 SENO
  2. 2. RABU, 26 MARET 2014SELEKTA2 Flight MH 370, ke Mana? Caleg Diduga Terlibat Bakar Hutan Kualitas indeks standar pencemaran udara di Riau pada posisi tidak sehat setelah kembali diselimuti asap. KPKSiapBackUpItjen diKementerian/Lembaga UNTUK memacu kinerja inspek- torat di kementerian/lembaga dalam pemberantasan korupsi, KPK terbuka untuk memberikan pendampingan. Penegasan itu disampaikan Wa- kil Ketua KPK Busyro Muqoddas apabila pemerintah ingin mengop- timalkan Inpres No 2/2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberan- tasan Korupsi. PelibatanKPKuntukmemperkuat kewenangan inspektorat di setiap kementerian dan lembaga, menu- rut Busyro, merupakan pikiran strategis, sistematis, dan efisien. “KPK sudah melakukan koordi- nasi dan supervisi terhadap BPKP dan inspektorat di daerah untuk membenahi APBD. Selama ini, inpres (korupsi) gagal meredam praktik korupsi di tubuh birokrasi karena tidak jelas pelaksanaan dan evaluasinya,” kata Busyro kepada Media Indonesia, kemarin. Hal itu diakui Wakil Menteri Pen- dayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasodjo. “Pengawasan di kementerian/lem- baga memang tidak efektif mence- gah korupsi karena posisi penga- was (irjen) berada di bawah pihak yang diawasi (menteri).” Karena itu, Eko mengusulkan pemerintah memperkuat independensi dan profesionalisme inspektorat. Juru bicara KPK Johan Budi sependapat upaya pemberantasan korupsi akan maksimal bila inspek- torat melibatkan komisi antirasy- wah tersebut. “Kami pernah membuat kajian kewenangan inspektorat. Intinya, mereka harus bisa menjatuhkan sanksi dan melaporkan kepada aparat jika menemukan bukti ko- rupsi. Namun, hingga kini kajian itu diabaikan,” ungkap Johan. Tidak adanya proses hukum lanjutan itulah yang menjadikan inpres antikorupsi tersebut majal. “Kalau ditindaklanjuti, inpres antikorupsi efektif,” ungkap pakar hukum Universitas Khairun Ter- nate Margarito Kamis. Sebelumnya, Menko Polhukam Djoko Suyanto mengakui jika dika- takan inpres antikorupsi selama ini menyandang segudang kelemahan (Media Indonesia, 25/3). “(Tetapi) sejak SBY mencanang- kan gerakan antikorupsi, nggak bisa main-main,” ungkap Djoko, Se- nin (24/3). (Ben/Wta/Che/Mad/X-3) Kirimkan tanggapan Anda atas berita ini melalui e-mail: interupsi@mediaindonesia.com Facebook: Harian Umum Media Indonesia Twitter: @MIdotcom Tanggapan Anda bisa diakses di metrotvnews.com Ada 185Juta Pemilih diDPTBaru KOMISI Pemilihan Umum menyam- paikan penyempurnaan daftar pe- milih tetap (DPT) untuk pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD 2014 kepada Badan Pengawas Pemilu dan partai politik. Angka terakhir yang tercatat masuk ke DPT pun mencapai 185 juta jiwa. “KPU telah menerbitkan SK de- ngan nomor SK 240, jumlah pemilih menjadi 185.822.507,” ucap ketua KPU Husni Kamil Manik pada Rapat Koordinasi dan Penyerahan Berita Acara Rekapitulasi Perbaikan DPT di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, kemarin. Ia pun memaparkan rangkaian perbaikan DPT yang telah dilakukan KPU. Pada 4 November 2013, KPU mencatat ada 186.622.255 pemilih, lalu berubah menjadi 186.172.508 pada 4 Desember 2013. Angka itu kembali turun menjadi 185.813.540 pada Januari lalu, dan kemudian bertambah menjadi 185.822.507 pada Februari. Perubahan itu, lanjut Husni, akibat adanya temuan-temuan baru soal data pemilih yang tidak memenuhi syarat. Dalam penelu- suran, KPU menemukan data bahwa pemilih ternyata telah meninggal ataupun ia seorang anggota TNI atau Polri. Dalam kesempatan yang sama, komisioner KPU Arief Budiman men- catat pihaknya masih kekurangan 2,6 juta surat suara untuk Pemilu Legislatif 9 April 2014. Namun, ia mengaku optimistis kekurangan itu dapat segera terpenuhi. “Satu jam bisa produksi 80 ribu surat suara. Jadi produksi dikebut, bisa selesai satu hari,” ucapnya. Arief menambahkan, pihaknya masih akan menunggu laporan akhir kekurangan surat suara dari KPU daerah yang ditutup kemarin. Baru pada hari ini dijadwalkan proses produksi surat suara bakal dikebut hingga lusa. Selanjutnya, masih kata Arief, pendistribusian surat suara akan di- galakkan. Diperkirakan, surat suara akan sampai di kabupaten/kota pada 30 hingga 31 Maret mendatang. Se- telah itu, surat suara diantar sampai tingkat kecamatan. “Nanti kabupaten/kota punya waktu lima hari untuk kirim ke ke- camatan,” tandasnya. Arief menerangkan masih ada 301 kabupaten/kota yang kekurangan surat suara. Ada titik yang kekurang- an 2.000 lembar surat suara dan ada pula yang kekurangan ratusan lembar saja. (*/X-6) BAGUS HIMAWAN K EPALA Satuan Tugas (Satgas) Tanggap Darurat Asap Riau Brigjen TNI Prihadi Agus Irianto me- nyatakan ada indikasi keterlibatan seorang calon anggota legislatif (caleg) bernama Siswaja Mulyadi atau Aseng dalam pembalakan liar dan pembakaran lahan di Kabupa- ten Rokan Hilir, Riau. “Dari laporan masyarakat yang merasa dirugikan oleh perambah, sebagian besar mengarah ke Aseng yang katanya seorang caleg. La- poran ini akan ditindaklanjuti dan peran Aseng nanti akan ketahuan juga. Kami sudah serahkan laporan ini untuk ditindaklanjuti oleh Satgas Penegakan Hukum,” kata Prihadi di Pekanbaru, kemarin. Ia menambahkan Aseng meru- pakan cukong atau pemodal yang membiayai pembalakan dan pem- bakaran hutan. Menurutnya, laporan dari masya- rakat atas ulah yang bersangkutan sebenarnya sudah diajukan ke Polres Rokan Hilir. ‘’Namun tidak ditindaklanjuti sampai sekarang. Laporan itu seperti hilang.’’ Dari data Komisi Pemilihan Umum Riau, Siswaja Mulyadi ter- daftar sebagai caleg dari Partai Gerindra untuk DPRD Riau dari Rokan Hilir. Ketua DPD Partai Ge- rindra Riau Marwan Yohanis pun membenarkan hal itu. Namun, Marwan membantah tudingan bahwa Aseng terlibat dalam pembalakan dan pemba- karan hutan. “Saya sudah cek ke mana-mana. Dia memang pengu- saha perkebunan dan hotel, tetapi perkebunannya sudah lama dan sudah panen,” ucapnya. Kebakaran hutan hingga kini be- lum bisa diatasi, kendati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan ultimatum pada 15 Maret lalu agar persoalan itu disele- saikan paling lama tiga pekan. Titik api di Sumatra melonjak menjadi 728 dari sebe- lumnya 549 titik pada Minggu (23/3), yang sebagian besar ber- ada di Riau seperti di Bengkalis dan Rokan Hilir. Data tersebut dilansir Badan M e t e o r o l o g i Singapura di www.weather. gov.sg berdasar- kan pantauan S a t e l i t Te r ra pada pukul 03.33 WIB. Satelit Terra juga menangkap hot spot di Seme- nanjung Malaysia se- banyak 438 titik. Juru bicara Satgas Tanggap Darurat Asap Riau Kolonel Inf Bernardus Robert mengatakan lonjakan titik api terjadi akibat cuaca kering yang melanda Sumatra dalam tiga hari terakhir sehingga tingkat penyulutan api meninggi. Total luas lahan yang telah terba- kar hingga Senin (24/3) mencapai 20.067 hektare. Dia memaparkan, satgas yang sudah berjibaku memadamkan api selama 21 hari terakhir akan me- ningkatkan intensitas pemadaman lewat darat dan udara. Robert me- nambahkan, satgas telah menetap- kan 90 tersangka pembakar hutan dan perambah liar, salah satunya PT Nasional Sagu Prima. “Dari jumlah itu, tujuh telah P-21 atau berkasnya lengkap di kejaksaan, lima tersangka buron, dan sisanya dalam proses.’’ Untuk mengintesifkan penyelidik- an terhadap korporasi, Kementerian Lingkungan hidup mengirimkan 25 penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya memberikan batas waktu 6 bulan. Pihak maskapai penerbangan dan otoritas pelabuhan udara bertanggung jawab terhadap keteledoran yang mungkin terjadi. Kejadian Flight MH 370 itu hendaknya dapat memberikan pelajaran bagi kita semua. MI/RAMDANI ORASI POLITIK: Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyampaikan orasi politik saat berkampanye di Padang, Sumbar, kemarin. Surya Paloh mengimbau para kader untuk fokus dengan program restorasi dan menargetkan meraih kemenangan di provinsi itu pada Pemilu Legislatif 9 April 2014. Berita halaman 5 Patroli malam Untuk mengantisipasi pem- bakaran lahan, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Na- sional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho secara terpisah menuturkan, pihaknya melakukan patroli malam. Patroli juga dilakukan di Taman Nasional Tesso Nilo dan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil, Riau, dengan mengguna- kan helikopeter. ‘’Dari pantauan, terlihat masih ada tenda-tenda illegal logging. Pe- laku biasanya beraksi malam hari,’’ jelas Sutopo. Akibat asap yang kembali me- nyelimuti, kualitas indeks standar pencemaran udara di Riau pada posisi tidak sehat. Kabut asap sa- ngat terasa pada dua malam ter- akhir. Pada pagi dan siang hari, kabut juga mengganggu aktivitas warga karena menimbulkan bau menyengat yang membuat batuk dan sesak napas. Kabut asap juga merambah Ka- bupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, dan Tapanuli Sela- tan. (RK/Fat/JH/Ant/X-8) bagus_himawan @mediaindonesia.com Berita terkait hlm 22-23 Sambungan dari hlm 1 HILANGNYA pesawat B-777 nomor penerbangan MH 370 terjadi begitu saja secara tiba-tiba. Artinya, pilot tidak sempat melaporkan ke ATC (air traffic control) tentang kesulitan apa yang tengah dihadapinya sebe- lum pesawat hilang dari pantauan radar. Di titik itu, yang paling mungkin terjadi ialah pesawat meledak. Meledaknya pesawat tidak harus terjadi karena bom, tetapi banyak kemungkinan lainnya, seperti ba- rang kargo yang mudah terbakar a- kibat kurang telitinya pemeriksaan saat dimuat ke pesawat atau dalam prosedur membungkusnya. Sebenarnya peraturan dan ke- tentuan keamanan dalam proses menaikkan barang dan penumpang yang sudah sangat ketat harus dila- lui para penumpang dan barang. Dalam hal itu, pihak maskapai pe- nerbangan dan otoritas pelabuhan udara bertanggung jawab terhadap keteledoran yang mungkin terjadi. Walaupun dugaan itu kemudian terbantahkan dengan penjelasan pabrik pembuat mesin pesawat di Inggris yang mengatakan mesin ternyata masih hidup lebih dari 4 jam setelah titik terakhir posisi pesawat sebelum dinyatakan hi- lang. Aspek keamanan dalam pener- bangan sebenarnya sudah dituang- kan dalam setiap langkah persiapan terbang dalam prosedur yang sa- ngat ketat dari kegiatan angkutan udara penumpang dan barang. Hal itu berlaku secara internasio- nal dalam peraturan yang standar dan baku. Selama ini, reputasi Malaysia Airlines cukup baik dan jenis pe- sawat terbang Boeing 777-200 me- rupakan sebuah pesawat produk teknologi mutakhir yang rekam jejak keamanannya sangat dian- dalkan. Demikian pula posisi otoritas penerbangan nasional Malaysia berada dalam kategori 1 penilaian FAA (Federal Aviation Adminstra- tion) yang mengacu kepada regu- lasi yang tercantum dalam aturan standar ICAO (International Civil Aviation Organization). Namun, anehnya, kecelakaan yang memakan ratusan nyawa manusia itu terjadi juga. Kejadian yang menimpa penerbangan MH 370 itu hendaknya dapat membe- rikan pelajaran bagi kita semua. Para stakeholder penerbangan nasional Indonesia diharapkan meningkatkan kualitas keamanan terbang agar peristiwa MH 370 ti- dak terjadi lagi. Aneka pertanyaan tentang apa yang menjadi penyebab terjadi- nya tragedi yang menimpa pener- bangan MH 370 tidak akan per- nah diketahui sebelum black box ditemukan dan selesai dianalisis para ahli terkait. Kiranya marilah kita meman- jatkan doa agar seluruh korban kecelakaan dapat diterima di sisi Yang Mahakuasa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing- masing, dan para keluarga mereka diberikan kekuatan dalam meng- hadapi cobaan yang tidak ringan ini. Amin.
  3. 3. RAJA EBEN LUBIS P ENINGKATAN pagu dana bantuan sosial (bansos) da- lam Anggaran Pendapat- an dan Belanja Negara (APBN) 2014 dari Rp55,8 triliun menjadi Rp91,8 triliun di tengah besarnya potensi penyelewengan di tahun pemilu membuat Komisi Pemberantasan Korupsi mengirim- kan surat kepada Presiden. Surat yang ditandatangani Ketua KPK Abraham Samad itu meminta pemerintah untuk memfokuskan dana bansos di Kementerian Sosial. Selain kepada Presiden, surat itu juga ditembuskan kepada Ketua De- wan Perwakilan Rakyat dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan. “Hari ini KPK mengirimkan su- rat ke Presiden berkaitan dengan penggunaan dan pengelolaan dana pos bansos di tingkat kementerian. Surat itu meminta agar dana bansos dikelola oleh Kemensos,” kata juru bicara KPK Johan Budi di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Menurutnya, selama ini KPK menemukan dana bansos tersebar di banyak kementerian, yang se- sungguhnya tidak membutuhkan dan berkompeten mengelola dana bansos. Berdasarkan hasil kajian KPK, pengelolaan dana bansos harus difokuskan di Kemensos yang me- mang memiliki tugas dan fungsi dalam bidang sosial, dan kemente- rian lain tidak perlu mengelola dana tersebut. “KPK mencegah agar dana ini ti- dak digunakan untuk kepentingan politik atau lainnya,” kata Johan. Berdasarkan hasil kajian KPK, dana bansos rawan diselewengkan karena pelaksanaan serta pertang- gungjawabannya tidak akuntabel dan transparan. Apalagi dana ban- sos mengalami peningkatan tajam menjelang pemilu. Bahkan ada dana bansos yang menguras APBD lebih dari 15%. KPK pun pernah menangani perkara korupsi bansos yang dise- lewengkan. Pola korupsinya ialah penerimaan yang tidak tepat sa- saran, yaitu yayasan dibuat fiktif dan dana bansos digunakan untuk kepentingan politik. KPK juga sudah mengirimkan surat yang sama kepada seluruh gu- bernur di Indonesia. KPK meminta agar pengelolaan dana bansos mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 39/2012 tentang Per- ubahan atas Permendagri 32/2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersum- ber dari APBD. Permendagri mengatur dengan jelas bahwa pengelolaan dana bansos harus berdasarkan asas ke- adilan, kepatutan, rasionalitas, dan bermanfaat luas bagi masyarakat sehingga jauh dari kepentingan pri- badi, kelompok, dan politik. “KPK juga meminta inspektorat wilayah daerah terlibat aktif meng- awasi itu,” katanya. Selain mengimbau kepala dae- rah, KPK juga menyerahkan hasil kajian itu kepada BPK dan BPKP un- tuk dijadikan bahan dalam meng- awasi dan mengaudit penggunaan dana bansos dan hibah. Pelajari Presiden berjanji akan segera mempelajari usulan KPK tersebut, dan nantinya mengambil sikap. “Tentu kita akan pelajari terlebih dahulu suratnya,” kata Staf Khu- sus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah melalui pesan singkatnya, kemarin. Saat dihubungi, Firmanzah ber- sama rombongan Presiden tengah melakukan perjalanan menuju Jakarta dari Brebes, Jawa Tengah, dengan menggunakan kereta api. (Mad/P-4) raja_eben@mediaindonesia.com RABU, 26 MARET 2014 HUKUM 3 DIALOG DENGAN PEDAGANG: Calon anggota legislatif dari Dapil I Lampung Zulkifli Hasan meracik sendiri bubur ayam yang dibelinya saat kampanye di Pasar Kangkung, Lampung, Minggu (23/3). Zulkifli melakukan kampanye dialog dengan para pedagang di empat pasar tradisional di Bandar Lampung. DOK MI Dana bansos rawan diselewengkan oleh menteri dari parpol dan kepala daerah menjelang kampanyePemiluLegislatif 2014 dan pemilu kada. Fokuskan Dana Bansos di Kemensos KOALISI Masyarakat Sipil Pemantau Peradilan meminta agar Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi segera muncul ke publik dan menjelaskan perihal pernikahan mewah putri- nya, yang digelar di Hotel Mulia, Senayan, Sabtu (15/3). Koalisi juga mendesak agar Ketua MAmelakukanpemeriksaanterbuka terhadap Nurhadi. Mereka menda- tangi gedung MA untuk menyerah- kan laporan atas pelanggaran kode etik Sekretaris MA Nurhadi sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan pe- langgaran hukum pejabat eselon I di MA. Mereka tidak hanya memperma- salahkan suvenir Ipod pada resepsi pernikahan putri Nurhadi, tetapi penyelenggaraannya yang mewah karena melanggar kepantasan yang dilakukan PNS. “Resepsi pernikahan mewah yang digelar Nurhadi sudah dianggap melanggar kepantasan, sebagai abdi negara tidak patut dilakukan,” kata peneliti Indonesian Legal Round- table Erwin Natosmal Oemar. Menurut Erwin, sebagai pejabat MA eselon I, Nurhadi telah melang- gar hukum karena sejak dilantik menjadi sekretaris MA, Nurhadi be- lum menyampaikan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN). Nurhadi dinilai telah melanggar UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pe- nyelengara Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Karena seorang pejabat negara wajib melaporkan harta ke- kayaanya sebelum dilantik. Nama Nurhadi tidak tercatat dalam lamanlaporanhartakekayaanpenye- lenggara negara milik KPK. Menurut juru bicara KPK Johan Budi, Nurhadi pernah melaporkan kekayaannya pada 2012, tapi ada kekurangan dalam kelengkapan dokumen yang hingga saat ini belum dilengkapi. KPK juga mengimbau kepada para pejabat atau penyelenggara negara yang mendapat suvenir Ipod Shuffle 2 GB yang didapat dari pernikahan anak kandung Nurhadi, untuk se- gera melapor. Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Ahmad Muzani mengatakan bahwa partainya mendorongpejabatpenyelenggarane- gara untuk segera melaporkan harta kekayaan mereka kepada KPK. “Jika seorang pejabat tiba-tiba mempunyai harta melimpah, tentu harus diselidiki sumber kekayaan- nya. Pejabat negara juga harus transparan dalam melaporkan keka- yaaannya. Gerindra mendorong KPK untuk lebih aktif mengejar pejabat negara yang belum melaporkan har- ta kekayaannya.” (AI/P-4) KetuaMADidesakPeriksaNurhadi
  4. 4. NAMANYA Romy Bareno. Ia calon anggota legislatif DPR RI Daerah Pemilihan Depok- Bekasi. Menjelang pemilu, spanduk atau pos- ter Romy terpampang di sekujur Kota Depok, juga Bekasi. Di spanduk atau poster, Romy tak lupa mencantumkan gelar akademisnya, BA (Bachelor of Arts) dan MA (Master of Arts). Caleg bernomor urut 4 ini sepertinya ingin menunjukkan bahwa dia lulusan universitas luar negeri. Karena itu, di spanduk dan poster tertulis ‘Romy Bareno, BA, MA’. Di awal-awal, wajah Romy terpampang sendirian di spanduk atau poster atau bersama caleg DPRD Jabar atau DPRD Depok dari PDI Perjuangan. Namun, saat memasuki masa kampa- nye terbuka 16 Maret-5 April 2014, ada yang berbeda dalam spanduk atau poster Romy. Di sebelah gambar wajah Romy, kini terpampang wa- jah Karni Ilyas. Karni Ilyas dikenal sebagai pembawa acara bincang-bincang Indonesia Lawyers Club di TV One. Karni meru- pakan ayah Romy. Oleh karena itu, di spanduk dan poster tertulis ‘Pu- tra Bapak Karni Ilyas’. Di Yogyakarta, saat kampanye putaran per- tama yang digelar di Alun- Alun Selatan, Senin, 17 Maret 2014, Siti Hediati Soeharto atau Titik Soeharto menjadi juru kampanye na- sional Partai Golkar. Titik juga caleg DPR RI Partai Golkar untuk Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam kampanye itu, Titik membawa pula poster-poster kampanye dirinya. Di poster terpampang foto Pak Harto, ayah Titik yang juga mantan Presiden Kedua RI. Di poster juga terpampang tulisan ‘Putri Ngayogya- karto, Putrine Pak Harto, JUJUR dan DAPAT DIPERCAYA. Pak Harto Oke! Mbak Titik Yes!’ Membawa-bawa nama atau figur orang dekat untuk berkampanye melalui alat peraga menjadi gejala politik sejak 2009. Mulai Pemilu 2009, pada pemilu legislatif, pemilih langsung memilih caleg. Oleh karena itu, caleg melakukan berbagai upaya untuk menarik hati pemilih, termasuk membawa- bawa figur orang terdekat. Pada Pemilu 2009, caleg Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) untuk DPRD Goron- talo Rafflyn Lamusu membawa-bawa nama anaknya, Cynthia Lamusu. Cynthia Lamusu adalah personel grup vokal AB Three. Di poster kam- panye selain gambar wajah Rafflyn, ter- pampang foto Cynthia Lamusu dengan tulisan ‘Papanya Cynthia La- musu’. Masih pada Pemilu 2009, caleg DPRD Kabu- paten Bogor dari PKS Defy Fathonah Putri bahkan membawa- bawa nama dua orang dekatnya sekaligus, suami dan kakeknya. Di poster di sebelah foto Defy yang mengenakan jilbab putih terpampang tulisan ‘Istri Mas Fery, Cucu H Syawal bin Pabuaran Bo- jonggede’. Ada yang menyebut cara kampanye dengan mendompleng popularitas orang dekat sebagai tindakan kreatif. Ada pula yang menyebut cara kampanye seperti itu menandakan caleg tersebut kurang ‘pede’. Yang pasti, cara kampanye unik itu menun- jukkan betapa ketatnya berkompetisi yang juga menarik perhatian pemilih di antara para caleg dalam sebuah sistem pemilihan umum langsung.(Usman Kansong/P-2) RABU, 26 MARET 2014INDONESIA MEMILIH4 Massa Siapkan Tiket Kereta Api buat Jokowi PutraBapakKarniIlyas KECEWA JOKOWI NYAPRES: Warga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Jakarta Baru akan menyerahkan tiket kereta berbentuk raksasa untuk Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang akan maju sebagai capres, saat berunjuk rasa di Jakarta, kemarin. Mereka menuntut Jokowi merampungkan tugasnya untuk menata Jakarta selama 5 tahun sesuai janji. MI/SUSANTO Skandal BLBI Bisa Terulang ASTRI NOVARIA G URU Besar Ekonomi Universitas Indonesia Taufik Bahauddin mengingatkan masyarakat un- tuk cerdas dalam menggunakan hak suara pada 9 April nanti. “Masyarakat jangan terbuai dengan janji- janji kampanye. Kita tetap harus ingat apa saja yang terjadi saat sebuah rezim par- tai berkuasa. Jangan jadi bangsa pelupa,” ujarnya di Jakarta, kemarin. Ia mencontohkan saat rezim PDIP berkuasa pada 2001-2004. Di bawah kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri, peme- rintah mengambil sejumlah kebijakan yang mengundang kemarahan masyarakat saat itu. Misalnya, penjualan aset-aset negara ke pihak asing dan pengampunan terhadap koruptor yang menyalahgunakan fasilitas bantuan luiditas Bank Indonesia (BLBI). “Ada kekhawatiran hal itu bakal terulang jika PDIP kembali berkuasa. Kekhawatir- an itu tetap ada meski presidennya bukan Megawati lagi. Apalagi kita tahu Jokowi (Joko Widodo, capres yang diusung PDIP) sangat manut terhadap Megawati,” kata Taufik. Di masa Megawati, lewat penerbitan surat keterangan lunas (SKL), penyidikan kasus korupsi BLBI dihentikan oleh Kejaksaan Agung. “Ada lagi jual Indosat, jual kapal tanker VLCC Pertamina, jual gas murah ke China. Itu bisa saja terulang, bentuknya pun bisa lain lagi. Apalagi pengumuman capres Jokowi oleh PDIP dilakukan sehari setelah Megawati bertemu sejumlah pengusaha. Kekhawatiran ini beralasan,” tegasnya. Ia menambahkan, khusus masalah BLBI, terbukti SKL yang diterbitkan Badan Penye- hatan Perbankan Nasional (BPPN) hanyalah akal-akalan pengemplang BLBI untuk lepas dari jeratan hukum. Parahnya lagi, saat aset para pengemplang itu dijual BPPN, aset itu dibeli kembali oleh para pengemplang itu lewat anak-anak perusahaannya. Kampanye negatif Sebelumnya Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah juga mengingatkan masyarakat soal kebobrokan pemerintahan Megawati lewat akun Twitter miliknya. “Ini bukan kampanye gelap. Gelapnya itu di mana? Kalau gelap, itu kan tidak ada orangnya. Contohnya kampanye gelap itu ialah orang di balik video Aburizal Bakrie. Videonya dilihat orang, tapi orang yang me- nyebar video tidak ketahuan,” terangnya. Fahri pun menegaskan apa yang ia sampai- kan di Twitter merupakan fakta-fakta yang terjadi di era pemerintahan Megawati. “Itu track record pemerintahan Megawati. Itu menjadi kasus,” terangnya. Saat menanggapi hal tersebut, Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan partainya sudah diserang oleh kampanye-kampanye negatif lawan politik. “Serangan negatif itu sebagai bagian dari jalan terjal yang harus dilewati. Karena itu kami menanggapi hal-hal tersebut dengan tenang, bahkan dengan senyuman, dan ti- dak pernah terpancing,” ujar Tjahjo lewat siaran persnya. Arahan Ketua Umum Megawati Soekar- noputri, sambung dia, yaitu mengajak seluruh elite bangsa untuk bersama-sama menjunjung tinggi etika demokrasi. Pihaknya juga mengapresiasi masyarakat yang secara bijak dan cerdas menanggapi serangan negatif tersebut. (AU/P-1) astri@mediaindonesia.com Lewat surat sakti pengampunan, pengemplang BLBI lolos dari jeratan hukum di masa PDIP berkuasa. KOALISI Masyarakat Jakarta Baru ke- marin berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta. Mereka tak terima Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tak menepati janji kampanyenya saat pemilu kada Provinsi DKI Jakarta. “Jika nanti Jokowi jadi presiden, itu artinya belum genap dua tahun dia me- mimpin Jakarta. Padahal, saat kampanye Pemilu Kada DKI Jakarta, dia sudah ter- ikat kontrak komitmen dengan pemilih- nya bahwa dia akan memimpin Jakarta selama lima tahun. Kami tak rela Jokowi meninggalkan Jakarta yang masih penuh dengan tumpukan masalah,” teriak Jamal, orator unjuk rasa, di depan massa. Sebagai bentuk kekesalan atas rencana Jokowi maju menjadi calon presiden (capres) dari PDIP, mereka sudah mem- beli sebuah tiket kereta api Matarmaja jurusan Jakarta-Solo kelas ekonomi se- harga Rp130 ribu. “Kalau Jokowi melanggar janji, kami sudah siapkan tiket Jokowi buat pulang kampung. Tiket ini kami beli patungan,” ujar Jamal. Dia juga mengutarakan warga Jakarta tidak mau nasib mereka sama dengan warga Solo yang ditinggalkan Jokowi untuk menjadi Gubernur Jakarta. “Kalau Jokowi tetap mencalonkan diri sebagai presiden, dia adalah seorang pemimpin yang tidak konsisten, tidak komit dengan janjinya. Ketika dia dipercaya, dia malah berkhianat,” papar Jamal. Beberapa peserta aksi yang ditemui mengaku masih menginginkan Jokowi sebagai Gubernur Jakarta daripada men- jadi presiden. “Gaya kepemimpinan Jokowi sangat pas mengelola Jakarta. Dengan setumpuk ma- salah yang dimiliki Jakarta, Jokowi bisa memimpin dengan sabar,” terang Wati, salah satu peserta unjuk rasa. “Jokowi jangan pergi dulu dari Jakarta,” tegas warga Pulo Gundul, Jakarta Pusat, itu. Saat massa koalisi berunjuk rasa, Jokowi tengah hadir di sebuah acara di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Saat ditanyai perihal pengunjuk rasa yang sudah menyiapkan tiket kereta buatnya, ia menanggapi dengan santai. “Kok tiket kereta? Mestinya kalau ngasih tiket, harusnya pesawat. Kalau mau ngasih, tiket pesawat. Syukur-syukur bisa kelas bisnis,” kata Jokowi sambil tertawa. (Nur/P-1) MAHKAMAH Konstitusi memprediksi ma- sih banyak pelanggaran pemilihan umum legislatif pada 9 April 2014. Hal itu ber- dasarkan data pada Pemilu 2009 bahwa pelanggaran yang masuk ke MK mencapai 628 kasus dan itu bisa saja terulang pada Pemilu 2014. Sekretaris Jenderal Mahkamah Kon- stitusi Janedjri M Gaffar seusai acara seminar nasional bertema Penyelesaian perkara perselisihan hasil Pemilu 2014, yang dilaksanakan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang bekerja sama dengan MK di Palembang, kemarin mengatakan, dari perkara yang masuk tersebut sebanyak 350 di antaranya berisi laporan dari 11 partai politik peserta pe- milu dan sekarang ini ikut juga. Diperkiraan, sengketa perkara Pemilu 2014 masih akan terjadi dan jumlahnya lebih kurang sama pada Pemilu 2009. Me- ngenai perkara yang akan masuk ke MK, perselisihan perhitungan suara dan peru- sakan suara diprediksi masih terjadi. Sehubungan dengan itu, MK sudah memersiapkan diri dalam menyelesaikan permasalahan sengketa hasil pemilu tersebut. “MK siap menerima laporan dari calon legislatif dan lainnya 3 kali 24 jam setelah pengumuman dari KPU secara nasional,” kata Janedjri. Namun, menurutnya, pengajuan permohonan perkara harus dilengkapi antara lain rekap sebanyak 12 lembar serta persya- ratan lainnya. Selain itu, calon anggota dari partai politik dengan daerah pemilihan sama dan mengajukan permohonan perkara harus disetujui Ketua Umum dan Sekre- taris Jenderal DPP partai bersangkutan. Jadi, bila hal itu tidak diikuti, MK tidak akan mengabulkan permohonan terse- but. Prediksi masih maraknya perkara sengketa pemilu masuk ke MK diperkuat dengan penilaian pengamat hukum dari Universitas Andalas Saldi Isra. Ia menga- takan, masih ada calon legislatif yang belum siap menerima kekalahan dalam pemilu nanti. Itu terjadi karena calon legislatif yang ikut berkompetisi dalam pemilu legislatif masih belum matang memerankan dirinya di dunia politik. “Seharusnya semua caleg berbesar hati dan siap menerima kekalahan,” kata Guru Besar Universitas Andalas itu dalam kesempatan yang sama di Palembang, kemarin. Ia menambahkan, bila calon atau partai politik hanya siap menerima ke- menangan saja, pesta demokrasi berarti tidak berjalan dengan baik. Pendek kata, peserta harus matang dalam dunia politik sehingga kebersamaan dan kesadaran berbangsa akan selalu tercipta. Menurut Saldi, dalam menyelesaikan perkara pemilu, putusan MK bersifat final dan mengikat. Pasalnya, itu adalah hal yang wajar jika MK menjadi tumpuan peserta pemilu dalam beperkara. Namun, yang perlu diingat ialah kebesaran jiwa para caleg apabila dinyatakan kalah da- lam perhitungan suara. Bisa dibayangkan seandainya setiap caleg merasa bahwa dirinya yang paling benar dan membawa perkaranya hingga ke MK. Adapun Guru Besar Unsri Amzulian Rifai menambahkan, agar perselisihan Pemilu 2014 berjalan dengan baik, hakim MK harus punya moral dan tidak memi- hak.(AD/P-2) MK Prediksi Sengketa Pemilu 2014 masih Banyak DOK. MI KASUS PEMILU: Sekjen Mahkamah Konstitusi Janedjri M Gaffar mengisi kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Palembang, Senin (24/3). Saat berbicara dalam seminar nasional Penyelesaian perkara perselisihan hasil Pemilu 2014 di Palembang, Janedjri memprediksi masih banyak pelanggaran pada pemilu legislatif pada 9 April nanti. ARSIP PEMILU SENO
  5. 5. RABU, 26 MARET 2014 INDONESIA MEMILIH 5 SOELISTIJONO B INEKA Tunggal Ika se- bagai semboyan pemer- satu Indonesia hingga kini belum terwujud. Pasalnya, istilah Jawa dan non- Jawasampaisaatinikerapdiung- kapkan segelintir kelompok atau perorangan. Ketua Umum Partai NasDem SuryaPalohmenegaskan,gerakan restorasiyangdiusungPartaiNas- Deminginmenekankanpersatuan Indonesiasebagaihalmultakyang harusdipahamidandilaksanakan seluruh rakyat Indonesia. Indo- nesia raya yang seutuhnya ialah tidak membeda-bedakan suku dan ras. “Kita hidup dalam komitmen kebangsaan bahwa suku, ras, dan agama dipersatukan dalam Indonesia raya. Ibu Pertiwi akan menangis jika ada yang membe- dakan antara Jawa dan di luar Jawa.Marilahkitabersatu,”papar Surya dalam orasi politiknya di depan lebih dari 1.000 kader dan simpatisan Partai NasDem di depan Stadion H Agus Salim, Pa- dang, Sumatra Barat, kemarin. Menurutnya, komitmen persa- tuanIndonesiayangdiusungpara pendiri bangsa dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan nilai-nilai yang harus diwujudkan dalam kehidupan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya rakyat Sumbar meng- ingatsejarahnya.Banyakcendekia pemersatu bangsa yang berasal dari Sumbar, yakni Mohammad Hatta,SutanSjahrir,TanMalaka,H Agus Salim, dan Buya HAMKA. “Putra Sumatra Barat ialah proklamator Indonesia yang te- lah mendedikasikan diri, waktu, tenaga serta pikirannya untuk menciptakan indonesia yang merdeka. Rakyat Sumatra Barat sebagai salah satu yang menen- tukanarahIndonesiadansebagai kekuatan tersendiri yang tidak mungkin terlepaskan dari Indo- nesia,” tegas Surya. Ia menuturkan, kondisi In- donesia yang tanpa arah ini hanya mampu ditentukan oleh pemimpin kuat, yang memiliki suriteladanyangbaik.Pemimpin yang memiliki sikap negarawan seperti para pendiri bangsa, yakni pemimpin yang sudah ti- dak terikat dengan kepentingan pribadi, kelompok, dan golong- annya. Pemimpin tegas yang bertanggung jawab menegakkan kedaulatan bangsa, sehingga ti- dakdipandangsebelahmataoleh bangsa lain. “NasDem mencari pemimpin yangmelayanirakyat,bukanmau- nya dilayani. Pemerintahan kuat yang bisa mengatakan kepada ne- gara lain, di sini pemerintahan Re- publikIndonesia.Jangancoba-coba menghina kami,” tandas Surya. Ia kembali menegaskan arti darikehadiranPartaiNasDem.Si- kap apatis terhadap partai politik yangsudahmengakardisebagian besar rakyat Indonesia menjadi salah satu gagasan yang diusung NasDem. Mengembalikan kepercayaan rakyat agar Indonesia bisa le- bih baik lagi menjadi pekerjaan rumah yang penting bagi Partai NasDem. (Yah/P-4) soelistijono @mediaindonesia.com Tinggalkan Dikotomi Jawa dan Non-Jawa Kondisi Indonesia yang tanpa arah ini hanya mampu ditentukan oleh pemimpin kuat, dengan keteladanan yang baik.
  6. 6. RABU, 26 MARET 2014INDONESIA MEMILIH6 K EHADIRAN Ketua Umum PPP Surya- dharma Ali dalam kampanye rapat umumPartaiGerindradiGelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (23/3) menuai kritikan. Pengamat politik LIPI Ikrar Nusa Bhakti menilai kehadiran orang nomor satu PPP itu da- lamkampanyepartailainmem- perlihatkan yang bersangkutan menginginkan sesuatu yang ada di Partai Gerindra. “Itu kan tidak dilakukan atas kesepakatan bersama dalam PPP. Dia hadir dalam kampa- nye tersebut tanpa memberi tahu rekan-rekan lainnya,” ujar Ikrar di Jakarta, kemarin. Tidak adanya kesepakatan di internal PPP, menurut Ikrar, akan menimbulkan problem bagi partai berlambang Ka- bah tersebut, walaupun se- benarnya tidak ada salahnya pemimpin partai hadir dalam kampanye partai lain. Terkait apa yang diinginkan Suryadharma Ali dari Ger- indra, Ikrar belum bisa me- mastikan apa motif politik yang diharapkan atau yang di- inginkan oleh Suryadharma. “Belum bisa dipastikan, tapi itu setidaknya memper- lihatkan Suryadharma tidak bisa menahan keinginan poli- tiknya. Pemilu legislatif saja belum berlangsung dan hasil pemilu legislatif pun belum ada,” pungkasnya. Dalam menanggapi hal itu, Ketua DPP PPP Achmad Dimya- ti mengatakan kehadiran Sur- yadharma dalam kampanye Gerindra hanya sebatas silatu- rahim. “Itu cuma menjalin sila- turahim, menjalin komunikasi politik,” ujarnya. Dia menganggap tidak ada yang salah bila PPP menja- lin komunikasi dengan partai lain. “Pak Surya kan tidak membangun kontrak politik atau MoU atas nama partai. Jika sebaliknya, baru diper- masalahkan. Seperti Megawati dan Prabowo, ada hitam di atas putih,” ungkapnya. Sekjen PPP Romahurmu- ziy melihat kehadiran Surya- dharmaitusebagaisinyaluntuk membangun komunikasi dan kemungkinan koalisi dengan Gerindra dalam Pilpres 2014. “PPP membuka seluruh ke- mungkinan, termasuk memba- ngun kerja sama politik dengan Gerindra, dan tetap terbuka komunikasi untuk kemungkin- an koalisi,” paparnya. Dia meminta masyarakat tidak menafsirkan secara ber- lebih terkait kehadiran Sur- yadharma dalam kampanye itu. Menurut dia, kehadiran itu hanya silaturahim sesa- ma pemimpin nasional. “DPP PPP tetap mengacu putusan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II soal pilpres de- ngan mengacu forum rapat pimpinan nasional (rapimnas) pascapileg,” tuksnya. Karena itu, menurut dia, PPP membuka seluruh kemungkin- an, termasuk membangun kerja sama politik dengan Gerindra. Enam capres Sementra itu, saat berkam- panye di Jember, Jawa Ti- mur, kemarin, Romi, sapaan Romahurmuziy, mengung- kapkan PPP mengincar enam tokoh dari luar partai untuk diusung sebagai bakal capres dan cawapres dalam Pilpres 2014. “Enam tokoh yang men- jadi pertimbangan PPP yakni Joko Widodo (Jokowi), Jusuf Kalla, Din Syamsuddin, Jimly Asshiddiqie, Isran Noor, dan Khofifah Indar Parawansa,” kata Romi seusai berkampanye di Lapangan Sukorejo, Jember. (Ant/P-3) aivani@mediaindonesia.com Suryadharma tidak Bisa Tahan Nafsu Politik NUR AIVANNI FATIMAH Kehadiran Suryadharma Ali menjadi masalah serius karena tidak dibicarakan terlebih dahulu di internal PPP. ENAM panitia ujian SMA di Kota Tangerang dipanggil Panwaslu Kota Tangerang terkait dugaan pelanggaran pemilu karena memasuk- kan nama salah satu parpol dalam soal ujian akhir sekolah (UAS), beberapa waktu lalu. Ke- enam panitia itu berasal dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang, di antaranya Amarullah, Dadang, Masyati, Yuyun, dan Zaita. “Mereka kami panggil untuk diminta klarifikasi terkait dugaan pelanggaran pemilu,” kata anggota Panwaslu Kota Tangerang, Ahmad Zainil Miftah, di Tangerang, kemarin. Dalam soal ujian mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan nomor 12 terdapat perta- nyaan, ‘Salah satu unsur suprastruktur politik yang keberadaannya mendukung pelaksanaan sistem politik di Indonesia adalah: A. Ikatan Dokter Indonesia, B. Partai Keadilan Sejahtera, C. Surat Kabar Kompas, D. Mahkamah Konsti- tusi, E. Stasiun Metro TV’. (SM/P-3) KAMPANYE yang dilakukan partai politik dan calon anggota legislatif membawa berkah bagi penyewa kendaraan, khususnya mobil. Para pengusaha rental mobil di Palu, Sulawesi Te- ngah, misalnya, mengaku kebanjiran pesanan selama musim kampanye. Beberapa pengu- saha penyewaan mobil mengaku kewalahan untuk melayani pemesan. Zul, 29, salah satu pengusaha rental mobil di Jl Setia Budi, Palu Timur, mengaku sepekan terakhir telah menyewakan 12 mobil. “Pasti- nya kewalahan. Karena memang kami tidak pernah mendapat pesanan seperti itu sebe- lumnya,” ujarnya di Palu, kemarin. Dalam sehari, lanjut Zul, pihaknya bisa menerima pesanan sampai tujuh mobil. “Total ada 19 unit mobil yang disewa dalam masa kampanye. Tujuh unit di antaranya disewa selama sebulan, selebihnya per hari.” (HF/P-3) PARTAI Keadilan Sejahtera, kemarin sore, menggelar kampanye rapat umum di halaman Stadion Maguwoharjo, Yogyakarta. Pada kam- panye yang diikuti ribuan kader PKS se-Daerah Istimewa Yogyakarta itu, tampak anak-anak ikut dalam kerumunan massa peserta kam- panye. Bahkan, beberapa anak terlihat mem- bawa atribut PKS. Dalam orasinya, juru kampanye Ahmad Sumiyanto menyatakan PKS bertekad me- nempatkan dua kadernya di Senayan dari dapil DIY. “Adapun di DPRD kita targetkan bisa menempatkan 10 wakil,” ujarnya. Panwaslu Sleman melihat sejumlah pelang- garan, antara lain keterlibatan anak-anak. Bahkan, anggota Panwaslu Karim Mustafa sempat berupaya membubarkan kampanye itu karena melebihi batas waktu. Namun, se- belum Panwaslu bergerak, kegiatan kampanye sudah ditutup penyelenggara. (AU/P-3) NamaPartaiJadiSoalUAS RentalMobilLarisManis KampanyeNyarisDibubarkan PERNIK KAMPANYE CALEG PEREMPUAN BICARA REGULASI dan perlindungan yang diberikan pemerintah dalam rangka memperbaiki nasib dan martabat tenaga kerja wanita sebetulnya tidak kurang, tapi hasilnya belum maksimal. Hal itu lantaran tidak dibarengi upaya perbaikan secara menyeluruh pada bi- dang-bidang yang menjadi faktor pendukungnya. Kondisi itulah yang men- dorong Eva Yuliana kembali ke dunia politik. Ia bergabung dengan Partai NasDem dan dicalonkan sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah V, meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Klaten, Boyolali, dan Sukoharjo. Dunia politik bukanlah hal baru bagi Eva. Perempuan kelahiran Semarang, 23 Juli 1973, itu sejak mahasiswa sudah aktif dalam dunia per- gerakan. Ia pernah menjadi Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Semarang. Ketertarikan Eva terhadap politik makin menjadi-jadi se- telah ia menyelesaikan kuliah. Ia tercatat aktif di organisasi Koalisi Perempuan Politik Jawa Tengah. Puncaknya, Eva dipercaya untuk menjalankan amanat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 1999/2004 dalam usia yang masih belia, 26 tahun. Setelah menyelesaikan tu- gasnya di DPRD Jawa Tengah, Eva sedikit menjauh dari dunia politik. Ia mengabdi- kan diri sebagai staf khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Tugas negara itu dijalaninya sejak 2007 hingga 2009. Salah satu hasil dari per- juangannya kala itu ialah penerbitan moratorium pe- ngiriman TKI ke Arab Saudi dan Malaysia. Selepas itu, Eva menapak pekerjaan sebagai Public Relations Manager PT Truba Jaya Engineering pada 2009 hingga 2012. Ia ingin mengaplikasikan ilmu yang diperolehnya dari London School for Public Relations Jurusan Coorporate Commu- nications. Karier Eva dalam dunia usa- ha terbilang cemerlang. Kini ia menjabat Komisaris PT Anuge- rah Per- kasa. De- ngan kata lain, se- cara ekonomi Eva merupakan sosok yang sudah mapan. Akan tetapi, panggilan un- tuk kembali ke dunia politik rupanya begitu kuat. “Bagi saya, politik meru- pakan panggilan jiwa, sulit untuk dijelaskan alasannya,” kata lulusan Program Pasca- sarjana Ilmu Politik Universi- tas Nasional itu kepada Media Indonesia. Menurutnya, memper- baiki nasib dan martabat tenaga kerja wanita tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi harus menyeluruh. Sebabnya, persoalan yang di- hadapi sangat kompleks dan menyangkut banyak aspek. Menurutnya, bicara menge- nai penyempurnaan regulasi tidak terlepas dari bagaimana tingkatpendidikan,kesadaran hukum, dan sebagainya. “Kita harus melakukan perubahan dari awal sampai akhir, harus dilihat secara keseluruhan apa yang men- jadi sumber dan apa yang menjadi dampak. Kita harus ngudari benang ruwet (meng- urai benang kusut). Kita harus melakukan perubahan yang besar,” tegas Eva. Dia menambahkan, sesama perempuan harus mempu- nyai sense yang le- bih terhadap nasib sesama. (Ferdinand/ P-4) MenguraiBenangKusut TenagaKerjaWanita DOK PRIBADI Eva Yuliana Caleg DPR RI dapil Jateng V
  7. 7. D ALAM sidang perdana mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mul- ya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, disebut sejumlah nama anggota Dewan Gubernur BI saat memberi fasilitas pendanaan jangka pendek Bank Century. Ada nama Boediono yang saat ini menjabat wakil presi- den. Sementara dalam penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik muncul nama Muliaman D Hadad yang saat ini menjabat Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menjadi pertanyaan apakah pengambil kebijakan untuk menye- lamatkan Bank Century dapat dipi- dana karena penyelamatan tersebut menggunakan uang asal negara (ke- uangan negara)? Apakah pengambil kebijakan harus mempertanggung- jawabkan keputusannya bila di persidangan ternyata permasalahan yang membelit Bank Century tidak berdampak sistemik pada bank-bank di Indonesia? Kebijakan Inti kebijakan ialah keputusan. Dalam tulisan ini istilah kebijakan akan disamakan dengan keputusan meski secara teoretis keduanya bisa dibedakan. Keputusan diambil ka- rena ada sejumlah pilihan. Dalam pilihan tersebut, termasuk pula tidak mengambil keputusan. Pengambilan keputusan tidak hanya ada di ranah publik. Dalam ranah swasta pun ke- putusan juga dikenal. Dalam meng- ambil keputusan atau kebijakan ada dasar hukum dan norma-norma yang harus diperhatikan. Dalam ranah pub- lik pengambil kebi- jakan wajib mem- perhatikan dasar ke- wenangan pengam- bil kebijakan. Pengambil kebijakan pun terikat oleh koridor peraturan perundang-undangan dan etika. Kebijakan atau keputusan setelah diambil dapat dievaluasi. Kebijakan bisa dianggap benar jika membuah- kan hal yang positif. Sebaliknya kebijakan dianggap salah jika mem- buahkan hasil yang tidak diharapkan dan cenderung merugikan. Bagi pengambil kebijakan yang tepat akan mendapat penghargaan dan pro- mosi. Tidak demikian tentunya bila pengambil kebijakan dianggap telah salah mengambil kebijakan. Satu hal yang pasti, para pengambil kebi- jakan bukanlah peramal yang dapat menerawang ke depan. Kebijakan benar atau salah hanya dapat dike- tahui pascapengambilan kebijakan (post factum). Kebijakan salah tidak sepatutnya diberi sanksi pidana. Bila ini yang terjadi, para pengambil ke- bijakan tidak akan ada yang berani mengambil keputusan kecuali ke- bijakan yang diambil benar-benar dapat dipastikan tidak salah. Perilaku koruptif Memang ada pengecualian sebuah kebijakan dapat diberikan sanksi pidana kepada para pengambilnya. Pertama, kebijakan pejabat yang bernuansa kejahatan internasional, seperti kejahatan kemanusiaan dan genosida. Kedua, pengambilan kebi- jakan yang secara tegas dianggap se- bagai suatu kejahatan dalam undang- undang (UU). Sebagai contoh dalam Pasal 165 UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) disebutkan seorang yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin dapat dipidana bila izin yang dikeluarkan berten- tangan dengan UU Minerba. Ketiga, pengambil kebijakan dapat dipidana bila dalam proses pengam- bilan kebijakan terdapat perilaku koruptif. Hal yang terakhir ini yang patut dicermati oleh aparat penegak hukum. Pengambil kebijakan tentu tidak boleh kebal dari sanksi pidana bila dalam proses pengambilan ke- bijakan terdapat perilaku koruptif. Perilaku koruptif yang dimaksud di sini ialah perilaku yang dapat mem- beri keuntungan bagi pribadinya sendiri, orang lain, atau korporasi dari pengambilan kebijakan. Dalam melakukan proses hukum pidana terhadap seseorang yang menduduki jabatan tertentu yang terindikasi melakukan perbuatan koruptif, aparat penegak hukum harus membuktikan niat jahat dan perbuatan jahat dari orang tersebut. Bila memang ada niat dan perbuat- an jahat, hukum dan sanksi pidana harus ditegakkan. Akan tetapi, bila kebijakan yang diambil ternyata salah, bahkan bila dapat dibuktikan telah merugikan keuangan negara tapi tidak ada perilaku koruptif, tidak sepatutnya diproses dan dihukum secara pidana. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dalam menegakkan UU Tipikor tidak seharusnya berfokus pada ada tidaknya kerugian negara. Adapun yang menjadi fokus ialah perilakukoruptifdariseseorangyang memiliki kewenangan. Mengapa? Pertama, bila fokus ada pada kerugian negara, para pejabat di per- usahaan swasta akan terbebas dari dakwaan UU Tipikor. Padahal perilaku ko- ruptif bisa terjadi juga di sektor swasta. Kedua, kerugian ne- gara bisa terjadi ti- dak semata karena perilaku koruptif. Kerugian negara bisa timbul karena masa- lah perdata, seperti wanprestasi, atau kebijakan administrasi negara. Kolektif kolegial Apakah suatu kebijakan yang diambil secara kolektif kolegial, dengan salah satu pejabatnya ter- indikasi melakukan perilaku ko- ruptif, dapat ditimpakan pertang- gungjawaban pidananya kepada pejabat lainnya? Dalam ilmu hukum, pertanggungjawaban tergantung dalam ranah hukum apa perbuatan dilakukan. Dalam hukum perdata di- kenal tanggung jawab renteng atau kolektif kolegial bila keputusan di- ambil dalam suatu unit yang terdiri dari sejumlah orang. Para anggota direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas keputusan yang diambil. Sedangkan hukum pidana tidak mengenal tanggung jawab kolektif kolegial karena ke- jahatan dibebankan pada individu yang melakukan kejahatan. Memang dalam hukum pidana ada ketentuan tentang pihak lain yang turut dalam suatu kejahatan yang dilakukanolehseseorang.Iniyangdi- sebut sebagai ‘pernyertaan’. Konsep penyertaan ini yang mungkin diper- sepsikan sebagai tindakan kolektif kolegial. Sebuah persepsi yang salah secara mendasar. Dalam konsep penyertaan, pihak-pihak yang turut serta dalam suatu tindak pidana harus dicari pertanggungjawaban masing-masing yang tersangkut da- lam tindak pidana tersebut. Pada akhirnya semua berpulang pada proses hukum yang didasarkan pada bukti, bila orang yang men- duduki jabatan hendak dipidana, bukan sekadar asumsi. RABU, 26 MARET 2014 OPINI 7 PARTISIPASI OPINI Kirimkan ke email: opini@mediaindonesia.com atau opinimi@yahoo.com atau fax: (021) 5812105, (Maksimal 6.000 karakter tanpa spasi. Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon, foto kopi KTP, nomor rekening, dan NPWP) Pengambil kebijakan pun terikat oleh koridor peraturan perundang-undangan dan etika. P ELAKSANAAN Pemilu Le- gislatif 2014 tinggal menghi- tung hari, di tengah suasana kampanye 16 Maret-6 April 2014 ini publik dikejutkan perilaku birokrasi pemerintah dalam penge- lolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 yang irasional. Sejumlah kemen- terian tengah menyimpan dana bantuan sosial (bansos) yang ber- nilai spektakuler. Dana bansos pada APBN 2013 sebesar Rp69,61 triliun, sedangkan pada APBN 2014 meningkat 17,6%, atau berkisar an- tara Rp91,19 triliun sampai dengan Rp139,17 triliun (Media Indonesia, 22 Maret 2013). Postur penggunaan dana APBN 2014 oleh pemerintah tahun ini potensial diselewengkan untuk ke- pentingan pendanaan Pemilu 2014. Pemerintah telah menambah pagu anggaran bansos 2014, dari Rp55,8 triliun menjadi Rp91,8 triliun. Per- ubahan pagu anggaran juga terjadi pada belanja barang, belanja modal, dan belanja lainnya. Belanja barang meningkat dari Rp201,8 triliun men- jadi Rp214, 4 triliun, tetapi belanja modal justru turun dari Rp232,8 triliun menjadi Rp184,2 triliun. Ini cermin postur anggaran yang tak sehat dalam pengelolaan APBN, seharusnya belanja barang yang turun, sedangkan belanja modal naik. Patut diduga bahwa peng- gelembungan dana bansos di APBN 2014 merupakan kolusi pemerintah dan DPR, sebab 10 kementerian dari 14 kementerian dan lembaga negara dipimpin menteri yang ber- asal dari partai politik. Aneka siasat politik didesain sedemikian rupa antara pemerintah dan DPR untuk mengefektifkan penggunaan pagu anggaran APBN untuk kepentingan politik menjelang Pemilu 2014. Model mengemas dana bansos Sementara itu, pemanfaatan dana bansos dan distribusinya kepada masyarakat ialah otoritas peme- rintah melalui kementerian dan biasanya dilaksanakan berdasarkan pada dua hal. Pertama, bergantung pada kebijakan dari pemerintah terkait dengan siapa yang diberi, model pendistribusiannya, dan ben- tuk serta jenisnya. Memang secara teoretis hanya pemerintahlah yang diberi otoritas untuk melakukan kebijakan. Kebijakan menjadi pen- ting bagi pemerintah agar mudah melakukan pelayanan publik dan menjalankan visi dan program. Kebijakan akan berjalan baik jika dilakukan pemerintah yang ber- moraldantidakmelanggarasas-asas pemerintahanyangbaik.Namun,itu akan menjadi buruk jika dilakukan pemerintah yang tak bermoral dan cenderung mementingkan kelom- poknya, serta bermotivasi untuk me- naikkan citra partainya agar terpilih kembali dalam pemilu berikutnya. Karena itu, di balik setiap kebijakan itu akan selalu muncul potensi untuk melanggar hukum (onrecht- matige overheidsdaad), penyalahgu- naan wewenang (detournement de pouvoir)dankesewenang-wenangan (abus de droit). Kedua, umumnya bansos dike- mas dalam aneka bentuk kegiatan dan bantuan yang bersifat populis dan menarik simpati publik. Tidak menjadi masalah jika dilakukan bukan pada saat menjelang pemilu berlangsung. Tetapi jika dilakukan menjelang pemilu, akan menimbul- kan kecurigaan publik bahwa peme- rintah tidak tulus. Namun, di balik itu ialah bagian dari upaya sistemis memupuk dan memperluas kekua- saannya agar partainya akan dipilih rakyat dalam pemilu sehingga pe- merintahan dapat direbut kembali pascapemilu. Di sinilah ungkapan Lord Action, ‘power tends to corrupt and absolute power tends to corrupt absolutely, menjadi sangat relevan untuk diingat. Penikmat dana bansos Karena itulah, dana bansos ini sa- ngat potensial dinikmati dua pihak. Pertama, para elite politik terutama para menteri yang berasal dari par- tai politik (parpol) guna menyokong pendanaan Pemilu 2014 bagi partai masing-masing. Harus diakui, pem- biayaan parpol yang berasal dari dana bantuan APBN setiap tahun dan iuran anggota parpol selama ini tak cukup menutupi aneka kebu- tuhan biaya berjalannya organisasi parpol. Kebutuhan parpol bisa tak terbatas, sedangkan pendapatannya sangat terbatas, sementara parpol ialah organisasi nirlaba. Di sinilah parpol menjadikan para menteri mereka yang tergabung dalam kabinet pemerintahan menjadi agen utama pendanaan parpol. Tak mengherankan bila setiap parpol berambisi memburu kursi menteri agar dapat terus memperoleh insen- tif ekonomi-politik dari dana APBN di setiap kementerian. Akibatnya politik kita tak sehat karena tak pernah ada parpol yang bersikap oposisi terhadap pemerintah yang berkuasa. Kedua, para calon anggota legisla- tif (caleg) DPR dan DPRD petahana (incumbent) yang memiliki jejaring kuat dengan kementerian yang ber- asal dari partai politik yang sama. Ini bukan ilusi, melainkan fakta, bahwa biaya pemilu dengan sistem proporsional dengan suara terba- nyak menjadi sangat mahal versi UU No 10/2008 Pemilu 2009 dan UU No 8/2012 Pemilu 2014 mendatang sebagaimana dipaparkan Pramono Anung Wibowo (2013), bahwa un- tuk meraih kursi di DPR pada Pe- milu 2009 lalu seorang caleg harus merogoh kocek ekstra mahal, Rp800 juta-Rp22 miliar. Uang sebanyak itu digunakan untuk kampanye, memoles citra, membuat aneka kegiatan sosial, sewalembagasurvei,konsultanpoli- tik, dan lain-lain. Bahkan motivasi untuk meraih kursi DPR hanyalah faktor ingin meraih kekuasaan dan keuntungan ekonomi. Biaya Pemilu 2014 ini dipastikan akan lebih ma- hal lagi, di samping karena inflasi keuangan, karena kompetisi baik di antara caleg dalam satu parpol maupun beda parpol kian keras a- kibat jumlah parpol peserta pemilu berkurang signifikan. Mahalnya dana pemilu ini tentu akan menjadi masalah terutama bagi caleg DPR petahana karena se- carapsikologistingkatkekhawatiran untuk tidak terpilih lebih tinggi da- ripada para caleg baru. Di sinilah rasionalitasnya, mengapa para caleg petahana itu dipastikan akan ikut memanfaatkan dana bansos yang berada di kementerian untuk pendanaan Pemilu 2014 agar dapat kembali duduk di kursi Senayan. Ilegal dicairkan jelang pemilu Potensi dana bansos untuk dana Pemilu 2014 itu kian menunjukkan negeri ini belum dapat mengubah watak patronasi dan patron-client antara birokrasi pemerintah dan DPR untuk merebut kekuasaan pemerintah dan kursi DPR dengan tanpa kompetisi yang sehat, adil, dan mendidik rakyat. Agar Pemilu 2014 dapat menghasilkan pemerintahan yang bersih, DPR yang berkualitas dan tidak menimbulkan kecurigaan publik. Saatnya kini semua pihak, teru- tama Bawaslu dan KPU, untuk turut serta mengawasi penggunaan dana bansos ini. Penggunaan dana bansos untuk pendanaan Pemilu 2014 ‘haram’. KPK dan BPK berani bertindak tegas menyatakan dana bansos ilegal jika dicairkan peme- rintah menjelang Pemilu 2014 ini. Itu sebaiknya dialihkan ke dalam be- lanjamodalpemerintah.Agarpostur APBN 2014 menjadi lebih sehat dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Patutkah Pengambil Kebijakan Dipidana? Ilegal, Dana Bansos untuk Pemilu 2014 Agust Riewanto Pengajar Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta u f Hikmahanto Juwana Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum UI Pendiri: Drs. H. Teuku Yousli Syah MSi (Alm) Direktur Utama: Lestari Moerdijat Direktur Pemberitaan/Penanggung Jawab: Usman Kan- song Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua), Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Lau- rens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryoprato- mo, Toeti P. Adhitama, Usman Kansong Redaktur Senior: Elman Saragih, Gaudensius Suhardi, Lau- rens Tato Kepala Divisi Pemberitaan: Abdul Kohar Kepala Divisi Content Enrichment: Teguh Nirwahyudi Kepala Divisi Artistik & Foto: Hariyanto Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Ade Alawi, Haryo Prase- tyo, Jaka Budisantosa, Ono Sarwono, Rosmery C. Sihombing, Tjahyo Utomo Kepala Sekretariat Redaksi: Sadyo Kristiarto a.n. PT Citra Media Nusa Purnama Bank Mandiri - Cab. Taman Kebon Jeruk: 117-009-500-9098; BCA - Cab. Sudirman: 035- 306-5014, Diterbitkan oleh: PT Citra Media Nusa Purnama, Jakarta, Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan/Sirkulasi: Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11520, Telepon: (021) 5812088 (Hunting), Fax: (021) 5812105 (Redaksi) e-mail: redaksi@ mediaindonesia.com, Percetakan: Media Indonesia, Jakarta, ISSN: 0215-4935, Website: www.mediaindonesia.com, DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WAR- TAWAN MEDIA INDONESIA DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU ME- MINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN Redaktur: Agus Mulyawan, Ahmad Punto, Anton Kustedja, Aries Wijaksena, Cri Qanon Ria Dewi, Denny Parsaulian Sinaga, Eko Rah- mawanto, Eko Suprihatno, Hapsoro Poetro, Ida Farida, Iis Zatnika, Irana Shalindra, Jerome E. Wirawan, M. Soleh, Mathias S. Brahmana, Mirza Andreas, Patna Budi Utami, Santhy M. Sibarani, Soelistijono, Sitria Hamid, Wendy Mehari Utami, Widhoroso, Windy Dyah Indri- antari Staf Redaksi: Adam Dwi Putra, Agung Wibowo, Ahmad Maulana, Akhmad Mustain, Anata Syah Fitri, Anshar Dwi Wibowo, Arief Hul- wan Muzayyin, Asep Toha, Asni Harismi, Bintang Krisanti, Corne- lius Eko, Daniel Wesly Rudolf, Deri Dahuri, Dian Palupi, Dika Dania Kardi, Dinny Mutiah, Dwi Tupani Gunarwati, Emir Chairullah, Eni Kartinah, Fardiansah Noor, Gayatri Suroyo, Ghani Nurcahyadi, Gino F. Hadi, Hafizd Mukti Ahmad, Heni Rahayu, Heryadi, Hillarius U. Gani, Iwan Kurniawan, Jajang Sumantri, Jonggi Pangihutan M, Mo- hamad Irfan, Muhamad Fauzi, Nurulia Juwita, Panca Syurkani, Per- mana Pandega Jaya, Raja Suhud V.H.M, Ramdani, Rommy Pujianto, Rudy Polycarpus, Sabam Sinaga, Selamat Saragih, Sidik Pramono, Siswantini Suryandari, Siska Nurifah, Sugeng Sumariyadi, Sulaiman Basri, Sumaryanto, Susanto, Syarief Oebaidillah, Thalatie Yani, Us- man Iskandar, Zubaedah Hanum Biro Redaksi: Dede Susianti (Bogor) Eriez M. Rizal (Bandung); Kisar Rajagukguk (Depok); Firman Saragih (Karawang); Sumantri Handoyo (Tangerang); Yusuf Riaman (NTB); Baharman (Palem- bang); Parulian Manulang (Padang); Haryanto (Semarang); Wi- djajadi (Solo); Faishol Taselan (Surabaya) METROTVNEWS.COM News: Khudori Redaksi: Agus Triwibowo, Asnawi Khaddaf, Basuki Eka P, Deni Fauzan, Henri Salomo, Irvan Sihombing, Laila B, Rizky Yanuardi, Sjaichul, Wily Haryono, Wisnu AS, Retno Hemawati, Nurtjahyadi, Afwan A, Andrie, Donny Andhika, Fario Untung, Prita Daneswari, Rita Ayuningtyas, Torie Natallova DIVISI TABLOID, MAJALAH, DAN BUKU (PUBLISHING) Kepala Divisi: Budiana Indrastuti Asisten Kepala Divisi: Mochamad Anwar Surahman, Victor JP Nababan Redaktur: Agus Wahyu Kristianto, Lintang Rowe, Sri Purwandhari CONTENT ENRICHMENT Periset: Heru Prasetyo (Redaktur), Desi Yasmini S, Gurit Adi Suryo Bahasa: Dony Tjiptonugroho (Redaktur), Aam Firdaus, Adang Iskandar, Henry Bachtiar, Ni Nyoman Dwi Astarini, Riko Alfonso, Suprianto ARTISTIK Asisten Kepala Divisi: Rio Okto Waas Redaktur: Annette Natalia, Donatus Ola Pereda, Gatot Purnomo, Gugun Permana, Marjuki, Prayogi, Ruddy Pata Areadi Staf Artistik: Ali Firdaus, Ami Luhur, Ananto Prabowo, Andi Nursandi, Bayu Aditya Ramadhani, Bayu Wicaksono, Briyan Bodo Hendro, Budi Setyo Widodo, Catherine Siahaan, Dedy, Dharma Soleh, Dina Amalina, Endang Mawardi, Fauzi Zulkarnaen, Fredy Wi- jaya, Hari Syahriar, Haris Imron Armani, Haryadi, Marionsandez G, M. Rusli, Melinda R. Sopyani, Muhamad Nasir, Muhamad Yunus, Nana Sutisna, Novi Hernando, Nurkania Ismono, Putra Adji, Rengga Her- man Saputra, Reza Fitarza Z, Rugadi Tjahjono, Seno Aditya, Tutik Sunarsih, Warta Santosi Olah Foto: Saut Budiman Marpaung, Sutarman PENGEMBANGAN BISNIS Kepala Divisi Marketing Communication: Fitriana Saiful Bachri Kepala Divisi Iklan: Gustaf Bernhard R Asisten Kepala Divisi Iklan: Wendy Rizanto Perwakilan Bandung: Aji Sukaryo (022) 4210500; Surabaya: Tri Febrianto (031) 5667359; Yogyakarta: Andi Yudhanto (0274) 523167. Telepon/Fax Layanan Pembaca: (021) 5821303, Telepon/ Fax Iklan: (021) 5812107, 5812113, Telepon Sirkulasi: (021) 5812095, Telepon Distribusi: (021) 5812077, Telepon Per- cetakan: (021) 5812086, Harga Langganan: Rp67.000 per bulan (Jabodetabek), di luar P. Jawa + ongkos kirim, No. Rekening Bank:
  8. 8. LAPORAN KEUANGAN Per 31 Desember 2013 dan 2012 I. ASET 1 Kas dan setara kas 1.216 3.168 2 Piutang kontribusi - 3.459 3 Piutang reasuransi 1.427 2.431 4 Piutang hasil investasi 1.415 1.034 5 Piutang - a. Murabahah - - b. Salam - - c. Istishna’ - - 6 Tagihan Ujroh Kepada Peserta - 3.528 7 Investasi pada surat berharga 101.217 106.454 8 Pembiayaan - a. Mudharabah - - b. Musyarakah - - 9 Investasi pada entitas lain - - 10 Properti investasi - - 11 Aset Lainnya 1.874 1.949 12 Jumlah aset 107.149 122.022 II. KEWAJIBAN 1 Penyisihan kontribusi 12.414 7.530 2 Penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak - - 3 Utang klaim - - 4 Klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan 619 5.577 5 Bagian peserta atas surplus underwriting dana tabarru’ yang masih harus dibayar - - 6 Utang reasuransi 1.218 1.992 7 Utang dividen - - 8 Utang pajak 33 173 9 Utang Lain 4.516 5.106 10 Jumlah kewajiban 18.800 20.379 III. DANA PESERTA 11 Dana syirkah temporer a. Mudharabah 40.641 53.009 12 Dana tabarru’ 5.316 6.369 13 Jumlah dana peserta 45.957 59.378 IV. EKUITAS 14 Modal disetor/kerja 47.194 47.577 15 Tambahan modal disetor - - 16 Saldo laba (4.802) (5.312) 17 Jumlah ekuitas 42.392 42.265 18 Jumlah kewajiban, dana peserta, dan ekuitas 107.149 122.022 Solvabilitas Dana Perusahaan A. Tingkat Solvabilitas a. Kekayaan 42.435 46.473 b. Kewajiban 43 625 c. Jumlah Tingkat Solvabilitas 42.392 45.848 B. Minimum Solvabilitas Dana Perusahaan***) a. Kekayaan yang tersedia untuk Qardh 5.667 3.770 b. Modal Sendiri atau Modal Kerja Minimum 25.000 25.000 c. Jumlah Minimum Solvabilitas Dana Perusahaan 25.000 25.000 (Jumlah yang lebih besar antara a dan b) C. Kelebihan (kekurangan) Solvabilitas Dana Perusahaan 17.392 20.848 1 PENDAPATAN ASURANSI 2 Kontribusi bruto 15.238 37.472 3 Ujrah pengelola - (9.718) 4 Bagian reasuransi (atas risiko) (5.022) (12.203) 5 Perubahan kontribusi yang belum menjadi hak (548) (68) 6 Jumlah pendapatan 9.667 15.483 7 BEBAN ASURANSI 8 Pembayaran klaim 16.460 28.206 9 Klaim yang ditanggung reasuransi dan pihak lain (7.026) (10.757) 10 Klaim yang masih harus dibayar - - 11 Klaim yang masih harus dibayar yang ditanggung reasuransi dan pihak lain - - 12 Penyisihan teknis (624) (743) 13 Beban pengelolaan asuransi 5 - 14 Jumlah beban asuransi 8.814 16.706 15 853 649 649 (1.223) 16 Pendapatan Investasi 17 Total pendapatan investasi 2.723 18 Dikurangi: Beban pengelolaan portofolio investasi - (15) 19 Pendapatan investasi neto 2.708 20 1.503 1.485 Kekayaan yang Tersedia untuk Qardh A. Kekayaan yang tersedia untuk qardh 39.207 41.027 B. Minimum Kekayaan yang wajib disediakan untuk qardh**) a. 45% x Jumlah dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul akibat deviasi pengelolaan kekayaan dan kewajiban 5.413 3.509 b. Jumlah dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kegagagalan proses produksi. ketidakmampuan SDM dan sistem untuk berkinerja baik, atau kejadian dari luar 254 262 C. Kelebihan (Kekurangan) Kekayaan yang Tersedia Untuk qardh 33.539 37.256 Keterangan: *) Sesuai dengan Pasal 52 PMK No. 11/PMK.010/2011 adalah sebesar 5 % dari Jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yg mungkin timbul akibat deviasi pengelolaan kekayaan dan kewajiban yang dihitung berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK Nomor PER 06/BL/2011 **) Jumlah minimum yang dipersyaratkan dalam Pasal 54 PMK No. 11/PMK.010/2011 Perhitungan sesuai dengan Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor PER 06/BL/2011 ***) Tingkat solvabilitas minimum berdasarkan Pasal 31 PMK No. 11/PMK.010/2011 Catatan : a. Neraca, Laporan Laba Rugi, dan Laporan Perhitungan Surplus Underwriting Dana Tabarru’ diaudit oleh Akuntan Publik Rasin, Ichwan dan Rekan dengan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian” b. Angka (nilai) yang disajikan berdasarkan SAK (Audit Report) c. Kurs pada tanggal 31 Desember 2012, 1 US $ : Rp. 9,670.00 Kurs pada tanggal 31 Desember 2013, 1 US $ : Rp. 12,189.00 Jakarta, 26 Maret 2014 PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera Direksi Sultan Hamid Sugeng Sudibjo Direktur Utama Direktur URAIAN 2013No. 2012 LAPORAN SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING DANA TABARRU’ UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 (dalam jutaan rupiah) URAIAN 2013 2012 KESEHATAN KEUANGAN DANA TABARRU’ PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 (dalam jutaan rupiah) KESEHATAN KEUANGAN DANA PERUSAHAAN PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 (dalam jutaan rupiah) ASET I. Investasi 1 Deposito 7.740 12.661 2 Saham Syariah - - 3 Sukuk atau Obligasi Syariah 9.508 13.135 4 Surat Berharga Syariah Negara 14.750 17.785 5 Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia - - 6 Surat Berharga Syariah Yang Diterbitkan oleh selain negara Republik Indonesia - - 7 Surat Berharga Syariah Yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional - - 8 Reksa dana Syariah 8.872 8.988 9 Efek Beragun Aset Syariah - - 10 Pembiayaan Melalui Kerjasama Dengan Pihak Lain - - 11 Emas Murni - - 12 Investasi Lain - - 13 Jumlah Investasi 40.870 52.569 II. Bukan Investasi 14 Kas dan Bank 284 626 15 Tagihan Hasil Investasi 897 553 16 Tagihan Investasi - 266 17 Jumlah Bukan Investasi 1.181 1.444 18 JUMLAH ASET 42.050 54.013 KEWAJIBAN 19 Utang Ujroh/Fee Pengelolaan Dana - - 20 Utang Penarikan Dana Investasi - - 21 Dana Investasi Peserta 40.641 53.009 22 Hutang lain-lain 1.409 1.005 23 JUMLAH KEWAJIBAN 42.050 54.013 URAIAN 2013No. 2012 NERACA DANA INVESTASI PESERTA PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 (dalam jutaan rupiah) URAIAN 2013No. 2012 NERACA PERUSAHAAN / UNIT SYARIAH PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 (dalam jutaan rupiah) 1 Pendapatan 2 Pendapatan pengelolaan operasi asuransi 10.948 11.917 3 Pendapatan pengelolaan portofolio investasi dana peserta 341 292 4 Pendapatan pembagian surplus underwriting - 50 5 Pendapatan investasi 1.927 2.596 6 Jumlah Pendapatan 13.216 14.855 7 Beban 8 Beban komisi 5.007 5.671 9 Ujrah dibayar - - 10 Beban umum dan administrasi 5.956 5.991 11 Beban pemasaran 1.736 1.335 12 Beban pengembangan 14 53 13 Jumlah beban 12.713 13.051 14 Laba Usaha 503 1.804 15 Pendapatan (beban) non usaha neto 7 (15) 16 Laba sebelum pajak 509 1.789 17 Beban pajak - - 18 Laba neto 509 1.789 URAIAN 2013No. 2012 LAPORAN LABA RUGI DANA PERUSAHAAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 (dalam jutaan rupiah) A. Dana Jaminan a. Dana Jaminan dari Kekayaan Dana Perusahaan 5.000 5.000 b. Dana Jaminan dari Dana Tabarru’ - - c. Dana Jaminan dari Dana Investasi Peserta - - Total Dana Jaminan 5.000 5.000 B. Rasio Investasi (SAP) dan kas/bank terhadap cad. teknis dan utang klaim (%) 166% 136% C. Rasio Premi Retensi Sendiri terhadap Modal Sendiri (%) 10% 53% D. Rasio Jumlah Premi Penutupan Langsung terhadap Premi Penutupan Tidak Langsung (%) - - E. Rasio Likuiditas (%) 129% 134% F. Rasio Beban (Klaim, Usaha, dan Komisi) terhadap Pendapatan Premi Neto (%) 82% 102% 2013 2012 INDIKATOR KEUANGAN LAINNYA (dalam jutaan rupiah) Reasuransi Dalam Negeri 1. Reasuransi Internasional Indonesia 78% 2. Reasuransi Nasional Indonesia 2% 3. Maskapai Reasuransi Indonesia 19% REASURADUR UTAMA DEWAN KOMISARIS KOMISARIS UTAMA : Ali Mudin KOMISARIS : Agus Katon KOMISARIS INDEPENDEN : Poltak L Tobing DIREKSI DIREKTUR UTAMA : Sultan Hamid DIREKTUR : Sugeng Sudibjo DIREKTUR : Nandi H Hamaki DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI Dana Pensiun BRI 90,17% Yayasan Kesejahteraan Pegawai BRI 9,56% Koperasi Pegawai PT AJ BJS 0,27% PEMILIK PERUSAHAAN 1. KH Ma’ruf Amin 2. Prof. KH Ali Mustafa Yaqub MA 3 . Drs. H. Moh. Hidayat MBA, MBL DEWAN PENGAWAS SYARIAH LAPORAN KEUANGAN Per 31 Desember 2013 dan 2012 PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA Kantor Pusat : Jl. HR Rasuna Said Blok X-1, Kav 1-2, Jakarta 12950, Tel. (021) 526 1260, 526 1261, Fax. (021) 526 1258, 526 1472, Website : http:// www.bringinlife.co.id PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA Kantor Pusat : Jl. HR Rasuna Said Blok X-1, Kav 1-2, Jakarta 12950, Tel. (021) 526 1260, 526 1261, Fax. (021) 526 1258, 526 1472, Website : http:// www.bringinlife.co.id NAMA REASURADUR % Tingkat Solvabilitas A. Tingkat Solvabilitas a. Kekayaan Yang Diperkenankan 23.150 23.907 b. Kewajiban 18.329 18.749 c. Jumlah Tingkat Solvabilitas 4.821 5.159 B. Minimum Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru’ *) 5% 5% C. Kelebihan (Kekurangan) BTS 12.029 7.797 D. Rasio Pencapaian (%) **) 40% 66% URAIAN 2013 2012 ASET 1 Kas dan Bank 15.953 32.988 2 Piutang Premi 107.178 121.543 3 Piutang Koasuransi 4.173 6.537 4 Piutang Reasuransi 46.896 27.654 5 Piutang Klaim Askes 2.246 5.541 6 Piutang Hasil Investasi 24.030 38.452 7 Piutang Lain-lain 5.422 11.300 8 Biaya Dibayar Dimuka 22.746 13.133 9 Uang Muka 208 198 10 Deposito Berjangka & Sertifikat Deposito 333.469 525.818 11 Saham 185.382 106.485 12 Obligasi dan MTN 1.518.864 1.144.791 13 Surat Berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah 623.157 1.172.043 14 Surat Berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh BI - - 15 Unit Penyertaan Reksadana 576.296 82.216 16 Penyertaan Langsung 26.618 25.481 17 Properti Investasi 23.529 23.170 18 Investasi Lain - - 19 Pajak Dibayar Dimuka 1.964 2.000 20 Aset Tetap 53.559 43.809 21 Aset Pajak Tangguhan 115.876 122.803 22 Aset Reasuransi 171.755 72.832 23 Biaya akuisisi ditangguhkan 15.171 - 24 Aset Tak Berwujud 14.058 10.325 25 Aset lain-lain 8.969 3.986 26 Jumlah Aset (1 s/d 25) 3.897.520 3.593.106 A S E T 2013 2012 K E T E R A N G A N I. LIABILITAS A. Liabilitas Jangka Pendek 1 Hutang Reasuransi 6.832 17.678 2 Hutang Koasuransi 2.161 - 3 Biaya Yang Masih Harus Dibayar 11.263 12.089 4 Pendapatan Diterima Dimuka 613 443 5 Hutang Pajak 5.965 15.472 6 Hutang Lain 6.857 6.999 7 Jumlah Liabilitas Jangka Pendek (1 s/d 6) 33.691 52.681 B. Liabilitas Jangka Panjang 8 Liabilitas Kontrak Asuransi 9 Liabilitas Manfaat Polis Masa Depan 2.601.200 2.377.934 10 Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan 59.932 43.620 11 Estimasi Liabilitas Klaim 97.023 86.223 12 Liabilitas Kontrak Investasi (PAYDI) 270.518 218.807 13 Pinjaman Subordinasi - 90.000 14 Imbalan Pasca Kerja 22.404 10.491 15 Jumlah Liabilitas Jangka Panjang (8 s/d 14) 3.051.077 2.827.074 16 Jumlah Liabilitas (7 + 15) 3.084.768 2.879.756 17 Dana Tabarru’ 5.316 6.369 18 Dana Syirkah temporer 40.641 53.009 II. EKUITAS 19 Modal Saham 220.000 220.000 20 Saldo Laba 625.032 422.814 21 Komponen Ekuitas Lainnya (78.235) 11.159 22 Jumlah Ekuitas (19 s/d 21) 766.796 653.973 23 Jumlah Liabilitas dan Ekuitas (16+17+18+22) 3.897.520 3.593.106 2013 2012 2012 2012LIABILITAS DAN EKUITAS LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) Per 31 Desember 2013 dan 2012 (dalam jutaan rupiah) PRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN DENGAN INVESTASI (dalam jutaan rupiah) U R A I A N 2013No LAPORAN LABA (RUGI) KOMPREHENSIF UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 Desember 2013 dan 2012 (dalam jutaan rupiah) DEWAN KOMISARIS KOMISARIS UTAMA : Ali Mudin KOMISARIS : Agus Katon KOMISARIS INDEPENDEN : Poltak L Tobing DIREKSI DIREKTUR UTAMA : Sultan Hamid DIREKTUR : Sugeng Sudibjo DIREKTUR : Nandi H Hamaki KOMISARIS DAN DIREKSI 1. Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia 90,17% 2. Yayasan Kesejahteraan Pegawai BRI 9,56% 3. Koperasi Pegawai PT AJ. BIS 0,27% PEMILIK PERUSAHAAN 2013 TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN Per 31 Desember 2013 dan 2012 (dalam jutaan rupiah) Keterangan : 1) Penyajian Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Laporan Laba Rugi Komprehensif ukalrebgnaynagnaueKisnatnukAradnatSnaataynrePnautneteknagnednakiausesid umum. 2) Tingkat kesehatan keuangan merupakan tingkat kesehatan keuangan dengan prinsip konvensional. 3) takgnitmuminimhalmujutaushaladaokisiRsisabreBmuminiMladoM=RBMM okisirisapisitnagnemkutnunakhutubidgnayanadutiay,nakpatetidgnaysatilibavlos tesanaalolegnepmaladisaivediradtabikaiagabeslubmitnikgnumgnaynaigurek dan liabilitas. 4) 2102/010.KMP/35romoNnagnaueKiretneMnarutareP2lasaPnagnediauseS tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi, target tingkat solvabilitas paling rendah 120% dari modal minimum berbasis risiko. Catatan : a. Diaudit olehAkuntan Publik Rasin, Ichwan & Rekan dengan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian.” b. utiaynaahasurePsirautkAhelognutihid3102nuhatrebmeseDsinkeTnagnadaC Ocke Kurniandi, MSi, FSAI, AAAIJ, Nomor Register 200510120 c. Angka (nilai) yang disajikan pada Laporan Posisi Keuangan Neraca dan Laporan Laba Rugi berdasarkan SAK (Audit Report) d. Kurs pada tanggal 31 Desember 2012, 1 US $ : Rp. 9,670 e. Kurs pada tanggal 31 Desember 2013, 1 US $ : Rp. 12,189 Jakarta, 26 Maret 2014 Direksi, PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera Sultan Hamid Sugeng Sudibjo Direktur Utama Direktur 1 Aset a. Investasi 269.449 217.995 b. Bukan Investasi 1.069 812 Jumlah Aset 270.518 218.807 2 Liabilitas a. Utang - - b. Cadangan Teknis 270.518 218.807 Jumlah Liabilitas 270.518 218.807 Pendapatan Premi 250.801 215.372 Hasil Investasi 10.408 18.064 Klaim dan Manfaat 9.309 14.629 U R A I A NNo. 2013 2012 Pencapaian Tingkat Solvabilitas A. Tingkat Solvabilitas a. Aset Yang Diperkenankan 3.356.432 3.210.035 b. Liabilitas 2.806.560 2.477.535 Jumlah Tingkat Solvabilitas 549.873 732.500 B. Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)2) a. Kegagalan Pengelolaan Aset (Schedule A) 49.630 47.174 b. Ketidakseimbangan antara Proyeksi Arus Aset dan Liabilitas (Schedule B) 17.122 97.320 c. Ketidakseimbangan antara nilai Aset dan Liabilitas dalam setiap jenis Mata Uang Asing (Schedule C) 1.990 268 d. Beban Klaim yang terjadi dan Beban Klaim yang Diperkirakan (Schedule D) 250.131 210.885 e. Risiko Tingkat Bunga (Schedule E) 564 6.971 f. Risiko Reasuransi (Schedule F) 4.809 2.913 g. Risiko Operasional (Schedule G) 1.696 - h. Risiko Operasional PAYDI (Schedule H) 271 - Jumlah MMBR 326.212 365.531 C. Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas 223.660 366.969 D. Rasio Pencapaian Solvabilitas (%)3) 169% 200% Neraca tersebut termasuk kekayaan dan kewajiban dari produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, dengan perincian sbb : K E T E R A N G A N 2013 2012 Informasi Lain a. Jumlah Dana Jaminan 154.000 146.000 b. Rasio Likuiditas (%) 348% 235% c. Rasio Kecukupan Investasi (%) 109% 121% d. Rasio Perimbangan Hasil Investasi dengan Pendapatan Premi Neto (%) 0,85% 17% e. Rasio Beban (Klaim, Usaha, dan Komisi) terhadap Pendapatan Premi Neto (%) 86% 103% 1 PENDAPATAN 2 Pendapatan Premi 1.889.909 1.693.199 3 Premi Reasuransi (71.388) (105.417) 4 Penurunan (Kenaikan) Cadangan atas Premi yang Belum Merupakan Pendapatan (15.754) (7.072) 5 Jumlah Pendapatan Premi Neto 1.802.767 1.580.710 6 Hasil Investasi 15.252 273.239 7 Imbalan Jasa DPLK/ Jasa Manajemen Lainnya 3.577 3.299 8 Pendapatan Lain 24.069 28.764 9 Jumlah Pendapatan 1.845.664 1.886.012 10 BEBAN 11 Klaim dan Manfaat a. Klaim dan Manfaat Dibayar 1.291.650 985.001 b. Klaim Reasuransi (118.683) (103.706) c. Kenaikan (Penurunan) Liabilitas Manfaat Polis Masa Depan 119.396 505.399 d. Kenaikan (Penurunan) Estimasi Liabilitas Klaim 16.378 (6.156) 12 Jumlah Beban Klaim dan Manfaat 1.308.741 1.380.538 13 Beban Usaha 14 Umum dan Administrasi 168.654 119.934 15 Imbalan Kerja 11.913 1.795 16 Akuisisi 35.833 118.056 17 Pemasaran 20.461 20.211 18 Bunga 721 2.229 19 Lain- lain 24.404 7.320 20 Jumlah Beban 1.570.727 1.650.083 21 LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK 274.937 235.929 22 PAJAK PENGHASILAN 23 Pajak Kini (34.250) (33.507) 24 Pajak Tangguhan (6.927) 886 25 Jumlah Pajak Penghasilan (41.177) (32.621) 26 LABA SETELAH PAJAK 233.760 203.308 27 PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK (78.235) (23.309) 28 TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF 155.525 179.999
  9. 9. I. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penerimaan Bunga/Bagi Hasil 37.348.509 28.029.257 Pelepasan Investasi 106.368.000 65.684.000 Penanaman Investasi (164.201.000) (148.112.400) Pembayaran Beban Investasi (166.748) (107.039) Arus Kas Dari Aktivitas Investasi (20.651.239) (54.506.182) II. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL Pembayaran Beban Operasional (3.299.258) (2.887.800) Pendapatan dan beban lain-lain 3.620.744 3.335.436 Beban di Luar Investasi dan Operasional (5.908) (6.123) Arus Kas Dari Aktivitas Operasional 315.578 441.513 III. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja 84.530.640 98.203.563 Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain 69.166.573 97.749.595 Pembayaran Manfaat Pensiun (18.219.881) (20.947.088) Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain (68.965.131) (93.241.836) Penarikan Iuran (46.112.061) (28.145.595) Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan 20.400.140 53.618.639 Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih 64.479 (446.030) Kas Pada Awal Periode 83.551 529.581 Kas Pada Akhir Periode 148.030 83.551 I. INVESTASI (NILAI WAJAR) Surat Berharga Negara 38.621.576 50.336.930 Deposito Berjangka 299.562.000 283.451.000 Obligasi 108.820.215 72.487.400 Sukuk 11.306.358 14.100.800 Total Investasi 458.310.149 420.376.130 II. ASET LANCAR DILUAR INVESTASI 148.030 83.551 2.997.257 2.874.131 - - Kas & Bank Piutang Hasil Investasi Piutang Lain-lain Total Aset Lancar Diluar Investasi 3.145.287 2.957.682 TOTAL ASET 461.455.436 423.333.812 LIABILITAS III. LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN Hutang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo 137.473 9.195 Beban Yang Masih Harus Dibayar 3.505.298 3.298.658 Liabilitas Lain 228.832 618.981 Total Liabilitas Di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun 3.871.603 3.926.834 TOTAL LIABILITAS 3.871.603 3.926.834 ASET NETO 457.583.833 419.406.977 A S E T 2013 20132012 2012 Kantor Pusat : GRAHA IRAMA 5,7 & 15 Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 Kav 1& 2 Jakarta, Telp.(021) 5260753-5260754 Fax (021) 5260751 web site: www.bringinlife.co.id, e-mail : dplk@bringinlife.co.id I. PENAMBAHAN Bunga/Bagi Hasil 37.471.636 28.595.265 Total Pendapatan Investasi 37.471.636 28.595.265 Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi (19.898.980) 4.403.567 Iuran Tambahan 84.373.345 97.585.181 Pendapatan Diluar Investasi 3.620.744 3.335.436 Pengalihan Dana dari DP Lain 69.166.575 97.749.595 Jumlah Penambahan 174.733.320 231.669.044 II. PENGURANGAN Beban Investasi 166.748 107.040 Beban Operasional 3.576.835 3.298.658 Manfaat Pensiun 18.348.160 20.956.282 Beban Diluar Investasi Dan Operasional 5.908 32.430 Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain 68.965.132 93.241.836 Penarikan Iuran 45.493.680 27.819.462 Jumlah pengurangan 136.556.463 145.455.708 Kenaikan (Penurunan) Aset Neto 38.176.857 86.213.336 Aset Neto Awal Periode 419.406.977 333.193.642 Aset Neto Akhir Periode 457.583.833 419.406.977 PENDAPATAN INVESTASI Bunga 37.471.636 28.595.265 Total Pendapatan Investasi 37.471.636 28.595.265 Beban Investasi 166.748 107.040 Hasil Pendapatan Investasi 37.304.888 28.488.225 BEBAN OPERASIONAL Fee kepada Pendiri 3.576.834 3.298.658 Total Beban Operasional 3.576.834 3.298.658 PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN Pendapatan Lain-lain - 36.779 Pendapatan Lain di Luar Investasi 3.620.744 3.298.658 Beban Lain Diluar Investasi Dan Operasional 5.908 32.430 Total pendapatan & Beban Lain-lain 3.614.836 3.303.007 HASIL USAHA SEBELUM PAJAK 37.342.890 28.492.574 PAJAK PENGHASILAN Nihil Nihil HASIL USAHA SETELAH PAJAK 37.342.890 28.492.574 I PENGESAHAN DANA PENSIUN Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bringin Jiwa Sejahtera (DPLK BRINGIN LIFE) adalah Dana Pensiun yang dididirikan oleh PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi seluruh masyarakat Indonesia yang didirikan berdasarkan UU No.11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun, Peraturan Pemerintah No.77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan disahkan oleh Dewan nasutupektarusnagnedaisenodnIkilbupeR)KJO(nagnaueKasaJsatirotOrenoisimoK No.Kep-508/NB.1/2013 Tanggal 22 Agustus 2013 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No.59/DP/2013 Tanggal 26 November 2013. II PENDIRI DPLK BRINGIN JIWA SEJAHTERA PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera yang sahamnya dimiliki oleh: 1. Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia (DPBRI) 90,17% 2. Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bank Rakyat Indonesia (YKPBRI) 9,56% 3. Koperasi Pegawai PT AJ BRINGIN JIWA SEJAHTERA 0,27% III KEPENGURUSAN DPLK BRINGIN JIWA SEJAHTERA PENGURUS a. Sultan Hamid Jabatan pada pendiri Direktur Utama b. Nandi H Hamaki Jabatan pada pendiri Direktur c. Sugeng Sudibjo Jabatan pada pendiri Direktur DEWAN PENGAWAS a. Ali Mudin Jabatan pada pendiri Komisaris Utama b. Agus Katon Jabatan pada pendiri Komisaris c. Poltak L Tobing Jabatan pada pendiri Komisaris Independen CATATAN a. Informasi Laporan Keuangan yang disajikan per 31 Desember 2013 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rasin, Ichwan & Rekan. b. Angka-angka yang tersaji pada Laporan Keuangan sesuai (Laporan Audit) Kantor Akuntan Publik Rasin, Ichwan & Rekan. c. Informasi Laporan Keuangan telah sesuai dengan peraturan Ketua Badan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : PER- 05/BL/2012 URAIAN2013 20132012 2012 LAPORAN ASET NETO Per 31 Desember 2013 dan 2012 (dalam ribuan rupiah) LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO Per 31 Desember 2013 dan 2012 (dalam ribuan rupiah) NERACA Per 31 Desember 2013 dan 2012 (dalam ribuan rupiah) PERHITUNGAN HASIL USAHA Per 31 Desember 2013 dan 2012 (dalam ribuan rupiah) LAPORAN ARUS KAS Per 31 Desember 2013 dan 2012 (dalam ribuan rupiah) KELEMBAGAAN DAN CATATAN INFORMASI LAPORAN KEUANGAN Per 31 Desember 2013 PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA A S E T LAPORAN KEUANGAN Per 31 Desember 2013 dan 2012 I. INVESTASI (Nilai Historis) Surat Berharga Negara 33.170.618 33.170.618 Deposito Berjangka 299.562.000 283.451.000 Obligasi 111.977.500 70.255.500 Sukuk 14.414.000 14.414.000 Selisih penilaian Investasi (813.969) 19.085.012 Total Investasi 458.310.149 420.376.130 II. ASET LANCAR DILUAR INVESTASI Kas dan Setara Kas 148.031 83.551 Piutang Hasil Investasi 2.997.257 2.874.131 Piutang Lain-lain - - Total Aset Lancar Diluar Investasi 3.145.288 2.957.682 TOTAL ASET 461.455.437 423.333.812 III. LIABILITAS MANFAAT PENSIUN Akumulasi Iuran 320.482.695 279.435.736 Hasil Usaha 129.248.318 108.075.764 Pengalihan Dana dari DP Lain 8.666.790 12.810.466 Total Liabilitas Manfaat Pensiun 458.397.803 400.321.966 IV. LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN Hutang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo 137.473 9.195 Beban Yang Masih Harus Dibayar 3.505.298 3.298.658 Liabilitas Lain 228.832 618.981 Total Liabilitas Jangka Pendek 3.871.603 3.926.834 Pendapatan Yang Belum Direalisasi (813.969) 19.085.012 Total Liabilitas Di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun 3.057.634 23.011.846 TOTAL LIABILITAS 461.455.437 423.333.812 A S E T 2013 2012 GUBERNUR DKI Jakarta Joko Widodo berjanji dalam tempo tiga bulan pihaknya mampu membersihkan semua halte dari pedagang kaki lima (PKL). Mantan Wali Kota Sura- karta itu pun mengaku sudah banyak mendapat keluhan warga mengenai halte yang beralih fungsi sebagai tempat berjualan para PKL. Warga merasa tidak nyaman duduk di halte. Gubernur yang akrab di- sapa Jokowi itu pun mengaku Pemprov DKI serius dalam penataan itu. Bahkan, dalam dua pekan ke depan, banyak halte yang akan ditertibkan dan dibenahi. “Dalam dua minggu ini sudah diperbaiki dan dicat, tapi belum semuanya. Itu butuh waktu tiga bulan. Se- cara keseluruhan penertiban dan perbaikan halte akan dilakukan dalam tiga bulan ke depan,” ujarnya di Balai Kota DKI, kemarin. Jokowi mengaku sudah memerintahkan Dinas Per- hubungan DKI untuk mem- perbaiki halte yang rusak. Setelah halte diperbaiki, pihaknya yakin tidak akan ada PKL yang kembali ber- jualan di tempat menunggu angkutan umum itu. Sebab, akan dilakukan penjagaan oleh Satpol PP agar PKL tidak kembali berjualan. Menurut Jokowi, untuk pe- rawatan halte seharusnya di- bentuk Unit Pelayanan Teknis (UPT) tersendiri. Namun, saat ini unit tersebut memang be- lum dibentuk, sehingga ma- sih di bawah Dishub DKI. Jokowi berharap setelah dilakukan perbaikan dan penertiban dari PKL, halte bisa berfungsi efektif, yakni sebagai tempat menaikkan dan menurunkan penum- pang. Dishub DKI juga diminta agar terus merawat halte se- cara berkala. Sehingga PKL ti- dak akan kembali berjualan. “Ya, fungsinya harus men- jadi halte. Tapi yang bersih. Harus dicat lalu dirawat tiap hari. Jangan setahun sekali perawatannya,” tegasnya. Jokowi juga mengatakan biaya perawatan halte cukup murah karena bahan-bahan yang dibutuhkan tidak terlalu banyak. “Paling biayanya berapa sih, kan itu cuma tinggal cat saja. Murah kok, jadi memang harus dirawat setiap hari,” ujarnya. Jokowi menambahkan, se- lain diperbaiki, juga akan di- pilih mana halte yang masih bisa difungsikan dan mana yang sudah harus dibongkar. Karena, menurutnya, saat ini banyak halte di Jakarta yang sudah tidak berfungsi lagi. “Sekarang kan dipilih mana halte yang fungsional. Kalau dulu kan buat haltenya ka- rena proyek, itu sekarang yang kita tidak mau terjadi,” ujar Jokowi. Pihaknya pun mendorong agar angkutan umum tertib dalam menurunkan dan me- naikkan penumpang. Hal itu bisa berdampak pada kema- cetan.Selamaini,penumpang enggan untuk menggunakan halte karena telah ditempati para PKL sehingga kurang nyaman. (Ssr/J-1) RABU, 26 MARET 2014 HALTEDIDKI 9 VERA TRIYANI SELAMAT SARAGIH H ALTE yang berada di sisi jalan yang teduh dan dilewati banyak orang tam- paknya menjadi magnet ter- sendiri bagi para pedagang untuk mencari nafkah. Seperti dilihat di Jalan Kra- mat Raya, Jakarta Pusat. Peda- gang kerap menguasai halte yang diperuntukan bagi warga untuk menunggu angkutan umum. Bahkan, jika malam hari, halte sama sekali tidak dapat difungsikan karena telah di- pasangi spanduk, tenda tam- bahan lengkap dengan kursi dan meja untuk berjualan nasi uduk. Calon penumpang pun harus tersingkir menunggu angkutan di trotoar atau di bahu jalan. Penguasaan oleh pedagang itu juga membuat lantai halte licin dan kotor. Atap halte juga menjadi hitam berjelaga karena halte dipakai tempat memasak. Tidak hanya di Jalan Kramat Raya, situasi yang sama juga terlihat di kawasan Gambir. Di sana, halte berubah men- jadi tempat penjualan ban dan pelek mobil. Adapun di kawasan Senen, halte menjadi tempat menjual aksesoris telepon seluler. BukanhanyadiJakartaPusat, kondisi yang sama juga terlihat di Jakarta Barat. Bahkan diper- kirakan, kondisi 40% halte di Jakbar tidak layak pakai. Dinas Perhubungan DKI Jakarta, kemarin, melansir bahwa dari 1.300 halte di Jakarta, sebanyak 20% di antaranya mengalami keru- sakan. “Jumlah halte yang ada di DKI Jakarta sekitar 1.300 dan sebanyak 260 atau 20% dari jumlah yang ada rusak. Keru- sakan terjadi karena adanya aktivitas peralihan fungsi, seperti menjadi tempat berda- gang. Selain itu, ulah tangan jahil yang suka mencoret-coret halte juga membuat halte menjadi kumuh,” ujar Kepala Bidang Manajemen dan Re- kayasa Lalu Lintas Dinas Per- hubungan DKI Jakarta Berhard Hutajulu. Menurut Berhard, Pemerin- tah Provinsi DKI Jakarta harus menggelontorkan dana yang besar untuk perbaikan halte. Tahun ini, lanjutnya, anggar- an yang disiapkan antara lain sebesar Rp375 juta untuk per- baikan halte di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Lalu untuk Jakarta Pusat, Ja- karta Utara, dan Jakarta Barat, sebesar Rp375 juta. “Sangat disayangkan se- kali, ya akhirnya kita harus gelontorkan biaya perawatan dan perbaikan untuk halte- halte yang rusak, baik yang ringan maupun berat,” kata Benhard. Trans-Jakarta Pemprov DKI seakan lebih fokus untuk membenahi halte Trans-Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama be- berapa waktu lalu menyata- kan akan memperbesar halte Trans-Jakarta seiring semakin banyaknya warga DKI yang menggunakan bus dengan jalur khusus itu. “Kami memang mau perluas haltenya. Toilet saja tidak ada. Tahun ini akan kita realisasi- kan. Ini lagi mau kami hitung,” ungkap mantan Bupati Bangka Belitung yang akrab disapa Ahok itu. Halte yang akan diperbesar itu antara lain Halte Juanda, Sarinah, Daan Mogot, dan Jalan Merdeka Barat. Selain itu, ada beberapa halte Trans-Jakarta yang bakal berhubungan langsung de- ngan stasiun kereta api, seperti di Stasiun Gambir dan Stasiun Manggarai. “Pembenahan angkutan umum massal tidak hanya dengan cara menambah bus, tapi juga memperbaiki dan menyempurnakan haltenya,” kata Ahok. (J-1) triyani @mediaindonesia.com selamat @mediaindonesia.com Pendudukan PKL Merusak Ratusan juta digelontorkan setiap tahun untuk membenahi halte di DKI. Namun halte kerap rusak karena dikuasai PKL dan aksi vandalisme warga. ButuhUnitPelayanan TeknisTersendiri HALTE RUSAK: Seorang pekerja penggali tanah beristirahat di halte yang rusak dan tak terurus di Jalan Raya Joglo, Jakarta Selatan, pekan lalu. Ketidakpedulian warga terhadap fasilitas umum menyebabkan halte tersebut rusak dan penuh coretan. MI/ VIRGIAN PETRA “Dalam dua minggu ini sudah diperbaiki dan dicat. Secara keseluruhan penertiban dan perbaikan akan dilakukan dalam tiga bulan ke depan.” Joko Widodo Gubernur DKI

×