Harian Umum
Media Indonesia
@ MIdotcom

Pemasangan Iklan &
Customer Service: 021 5821303
No Bebas Pulsa: 08001990990
e-mai...
SELEKTA

2

KAMIS, 20 FEBRUARI 2014

Jakarta
Rentan
Perubahan
Iklim
Kondisi Bangkok kurang lebih sama
dengan Jakarta, teta...
HUKUM

KAMIS, 20 FEBRUARI 2014

3

Peradilan
Korupsi
Majal
KEHADIRAN TERUS
MENURUN: Bangku
anggota dewan
kosong ketika rap...
INDONESIA MEMILIH

4

KAMIS, 20 FEBRUARI 2014

Partai NasDem
Rapatkan Barisan
PARTAI NasDem menunjukkan
keseriusan sebagai...
PLATFORM PARTAI

KAMIS, 20 FEBRUARI 2014

1 Partai NasDem
ADA problem yang cukup serius dalam hal penanggulangan bencana. ...
OPINI

6

KAMIS, 20 FEBRUARI 2014

Pemilu 2014 dan Kualitas
Tata Kelola Parpol
Bawono Kumoro
Peneliti Politik The Habibie ...
megapolitan

kamis, 20 februari 2014

7

JAKARTA TIMUR

PENERTIBAN
PEDAGANG MONAS:

MI/ANGGA YUNIAR

Petugas Satpol PP
men...
KAMIS,
20 FEBRUARI 2014

GENG MOTOR

9

Warga Pondok Gede
Resah akibat SMS
Polisi menangkap 11
anggota geng motor yang
ber...
PENDIDIKAN

10

Realistis Memilih

Jurusan
Kebanyakan kasus salah jurusan disebabkan orangtua
memaksakan kehendak kepada a...
Media Indonesia 20 Februari 2014
Media Indonesia 20 Februari 2014
Media Indonesia 20 Februari 2014
Media Indonesia 20 Februari 2014
Media Indonesia 20 Februari 2014
Media Indonesia 20 Februari 2014
Media Indonesia 20 Februari 2014
Media Indonesia 20 Februari 2014
Media Indonesia 20 Februari 2014
Media Indonesia 20 Februari 2014
Media Indonesia 20 Februari 2014
Media Indonesia 20 Februari 2014
Media Indonesia 20 Februari 2014
Media Indonesia 20 Februari 2014
Media Indonesia 20 Februari 2014
Media Indonesia 20 Februari 2014
Media Indonesia 20 Februari 2014
Media Indonesia 20 Februari 2014
Media Indonesia 20 Februari 2014
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Media Indonesia 20 Februari 2014

2,022 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Media Indonesia 20 Februari 2014

  1. 1. Harian Umum Media Indonesia @ MIdotcom Pemasangan Iklan & Customer Service: 021 5821303 No Bebas Pulsa: 08001990990 e-mail: cs@mediaindonesia.com Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks) Rp67.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim) KAMIS, 20 FEBRUARI 2014 / NO. 11994 / TAHUN XLV / 28 HALAMAN Jakarta Rentan Perubahan Iklim Realistis Memilih Jurusan Siasat Pabrikan Berganti Haluan Kondisi Bangkok kurang lebih sama dengan Jakarta, tetapi kota itu dapat mengatasi banjir dengan pembangunan sesuai kondisi lahan dan regulasi tegas. Memilih jurusan yang tepat harus dipertimbangkan dengan matang. Pemilihan jurusan tidak boleh hanya karena tekanan dari orangtua. Apalagi, calon mahasiswa hanya ikut-ikutan tren. Target pasar kendaraan komersial dialihkan dari sektor tambang yang lesu ke sektor infrastruktur, properti, dan kargo. Selekta, Hlm 2 Pendidikan, Hlm 10 Fokus Otomotif, Hlm 22-23 Hentikan Penggembosan KPK Posisi Aziz Syamsuddin sebagai Ketua Panja RUU KUHAP dan KUHP dipersoalkan karena namanya pernah disebut dalam kasus korupsi. RAJA EBEN LUBIS P EMBAHASAN Rancangan Undang-Undang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dan RUU Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terus digugat. Jika pembahasannya dipaksakan, Komisi Pemberantasan Korupsi siap melawan. RUU KUHAP dan KUHP yang diserahkan pemerintah pada Maret 2013 untuk dibahas di DPR dinilai mengandung banyak poin yang melemahkan upaya pemberantasan korupsi dan menggembosi KPK. Ambil contoh, penyelidikan akan dihilang kan, padahal penyelidikan amat penting bagi KPK yang tidak mengenal penghentian penyidikan. Ada pula pasal tentang penyuapan yang tidak masuk di delik korupsi, tetapi masuk pidana jabatan. Belum lagi masa penahanan di tahap penyidikan sangat singkat, hanya lima hari (lihat grafik). KPK pun, kemarin, mengirimkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan DPR untuk meminta penundaan pembahasan kedua RUU itu. “Jika dibahas, KPK meminta delik korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa tetap diatur dalam UU sendiri (bukan dalam KUHAP). KPK juga meminta pembahasan RUU KUHAP yang merupakan pidana formil dibahas setelah RUU KUHP materiil selesai agar tidak tumpang-tindih,” kata Ketua KPK Abraham Samad di Gedung KPK. Ia berharap pemerintah menarik draf RUU KUHAP dan Kirimkan tanggapan Anda atas berita ini melalui e-mail: interupsi@mediaindonesia.com Facebook: Harian Umum Media Indonesia Twitter: @MIdotcom Tanggapan Anda bisa diakses di metrotvnews.com KUHP dari DPR. ‘’Jika tidak mengacuhkan, berarti pemerintah dan DPR tidak punya good will terhadap pemberantasan korupsi. KPK punya langkah strategis dan konkret untuk menghadapi segala bentuk pelemahan dari mana pun.’’ Dalam suratnya, KPK mengakui RUU ialah keniscayaan. Namun, mereka juga menilai pemerintah dan DPR cenderung memaksakan. Pasalnya, masa kerja DPR saat ini tinggal 100 hari kerja efektif. KPK juga merasa ada yang aneh karena tidak pernah dilibatkan sejak RUU KUHAP dan KUHP masuk Program Legislasi Nasional 2012 hingga dibahas. Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengingatkan pembahasan RUU KUHAP dan KUHP yang berisi lebih dari 1.000 pasal perlu keseriusan. “Ini kok main-main. Sepertinya ada penumpang gelap yang mau buru-buru disahkan.’’ Di lain sisi, ketua tim ahli RUU KUHP Muladi menuding KPK telah melampaui kewenangan dengan mengirim surat ke Presiden dan DPR agar revisi UU KUHAP dan KUHP ditunda. “Cara ini seperti tidak menghormati lembaga tinggi negara,” cetusnya seusai rapat Panja RUU KUHP di kompleks parlemen, kemarin. Ia menyerahkan keinginan KPK itu kepada pemerintah dan DPR. Sikap yang sama dikemukakan anggota Komisi III dari Fraksi PAN, Taslim Chaniago, Bambang Soesatyo (Golkar), dan Nasir Jamil (PKS). Adapun Ahmad Yani (PPP) tetap ngotot agar pembahasan diteruskan. Posisi Aziz Pembahasan RUU KUHAP dan KUHP juga dipersoalkan lantaran keberadaan Aziz Syamsuddin sebagai ketua panja RUU itu. Sebabnya, Wakil Ketua Komisi III dari Partai Golkar tersebut pernah disebut dalam kasus korupsi pengadaan simulator uji kendaraan di Korlantas Polri dan proyek pembangunan kawasan pengembangan dan pembinaan terpadu sumber daya manusia kejaksaan di Ceger, Jakarta Timur. “Status hukum Aziz penting dilihat, apakah ada atau tidak konflik kepentingan dalam proses pembahasan RUU itu,’’ ujar Direktur Advokasi YLBHI Bahrain, dalam suratnya yang dikirimkan ke KPK, kemarin. Abraham memastikan pihaknya terus mendalami kasus tersebut. ‘‘Orang yang melebihi Aziz saja kita periksa. Jadi, kita tunggu saja perkembangan penyidikan,’’ tandasnya. (Wta/*/Nov/X-8) raja_eben @mediaindonesia.com Ancaman Banjir Lahar Kelud Diprediksi Berlangsung Lama BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meramalkan potensi kejadian material lahar sisa erupsi di puncak Gunung Kelud yang terbawa air hujan masih akan berlangsung lama. Untuk mencegah korban jiwa, warga sekitar harus diberi pemahaman bahwa bila terjadi hujan di puncak Kelud, aktivitas mereka di sepanjang sungai yang berhulu di gunung tersebut harus segera dihentikan. “Tidak ada yang tahu pasti potensi lahar hujan Kelud akan berlangsung sampai berapa lama,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, kemarin. Sutopo mencontohkan kejadian erupsi Gunung Merapi pada 2010. Akibat erupsi, di puncak Merapi masih tersisa 140 juta meter kubik lahar vulkanis. Setiap hujan tiba, MI/IMMANUEL ANTONIUS TERTIMBUN BANJIR LAHAR: Paeran, 63, mengecek sawahnya yang hancur akibat banjir lahar erupsi Gunung Kelud di Desa Batan, Badas, Kediri, Jawa Timur, kemarin. Banjir lahar pada Selasa (18/2) sore tersebut menyebabkan sekitar 100 hektare sawah rusak parah. sedikit demi sedikit lahar tersebut terbawa air hujan menuruni lereng gunung. “Sekarang sudah lebih dari tiga tahun, diperkirakan masih terdapat 60 juta meter kubik material lahar di Merapi,” tandas dia. Adapun di Kelud, sambungnya, diperkirakan masih ada 50 juta meter kubik lahar. Karena hujan yang turun kemarin tidak terlalu deras, walhasil jumlah material lahar yang tersisa dari gunung tersebut masih banyak. Pasalnya, baru sebagian kecil saja dari total volume lahar yang terbawa air hujan. P ra k i ra w a n B a d a n M e teorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Juanda Tau- fik Hermawan juga meminta masyarakat di sekitar Gunung Kelud tetap mewaspadai ancaman banjir lahar susulan. Pasalnya, pada Februari ini curah hujan di kawasan itu diprediksi tetap tinggi. Menurut Kepala BNPB Syamsul Maarif, pemerintah masih menetapkan status awas Kelud setelah muncul banjir lahar dingin pada Selasa (18/2). “Namun, bencana Gunung Kelud ini masih belum bisa dikatakan bencana nasional, melainkan masih sebatas bencana provinsi.” Kepala Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI Haryadi Permana mengatakan erupsi yang saat ini terjadi pada Gunung Kelud tidak akan menular kepada gunung lainnya. Sebelumnya, akibat banjir lahar, 600 warga lima dusun di Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang, Malang, dilaporkan terisolasi. (Tlc/Vei/HS/FL/X-6) Akhiri Aksi Amputasi KPK PEMBAHASAN revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kian jauh panggang dari api, bahkan makin jauh dari semangat menegakkan keadilan. Selain penuh pasal polemik, waktu pembahasan yang tersisa di DPR juga sangat tidak mencukupi. Hingga akhir masa sidang IV atau 10 Juli 2014, waktu kerja DPR kurang dari 100 hari. Kecuali negara ini ingin menghasilkan kitab undang-undang yang penuh cacat, maka pembahasan sudah semestinya dibatalkan. Desakan serupa kemarin disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan DPR. Melalui surat, KPK meminta pembahasan kedua rancangan undang-undang tersebut ditunda. Permintaan KPK sangat masuk akal. KUHP baru yang diajukan Kementerian Hukum dan HAM kepada DPR jauh lebih tambun daripada KUHP lama. Draf itu memuat 766 pasal atau bertambah 197 pasal dari yang lama. RUU KUHP ini juga harus lebih dahulu dibahas sebelum pembahasan RUU KUHAP. Pembahasan yang bersamaan sangat tidak diinginkan dan Bukannya memperkuat membahayakan karena daaturan yang telah ada, pat menyebabkan tumpangtindih, bahkan saling mengpemerintah dan DPR ingkari undang-undang. justru menyediakan celah Selain itu, materi isi RUU untuk koruptor. Apalagi, KUHAP tidak kalah berkedua RUU tersebut tidak masalah. Setidaknya ada 12 memasukkan korupsi dalam isu dalam RUU itu yang berpotensi melemahkan KPK. nomenklatur kejahatan Salah satu yang menonjol luar biasa. ialah soal penyadapan. Selain harus dengan seizin haSilakan tanggapi kim, kegiatan penyadapan Editorial ini melalui: juga dapat dibatalkan oleh www.metrotvnews.com hakim. Padahal, selama ini telah terbukti banyak kasus korupsi bisa diungkap lewat penyadapan. Bukan hanya pada tahap penyidikan, upaya pelemahan pemberantasan korupsi juga tampak dalam penuntutan. RUU KUHAP mengatur bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Putusan MA pun tidak boleh lebih berat daripada putusan pengadilan tinggi. Pasal-pasal itu jelas menggerogoti penegakan hukum. Bukannya memperkuat aturan yang telah ada, pemerintah dan DPR justru menyediakan celah untuk koruptor. Apalagi, kedua RUU tersebut tidak memasukkan korupsi dalam nomenklatur kejahatan luar biasa. RUU cacat semacam itu sulit diharapkan dapat dibenahi tanpa kerja maksimal DPR. Harapan tersebut makin di awangawang jika melihat ruang rapat di Senayan sekarang ini. Jelang pemilu, para anggota dewan makin malas hadir. Dalam rapat paripurna kemarin, dari 560 anggota dewan, hanya 226 orang yang hadir. Dengan kinerja yang menurun, DPR semestinya menyetujui permintaan KPK. Ketimbang nanti tidak serius membahas RUU lalu diam-diam menyediakan karpet merah untuk koruptor, akan jauh lebih baik jika DPR tidak membahas kedua RUU itu sama sekali. Bahkan keputusan pembatalan pembahasan revisi KUHP dan KUHAP mungkin dapat menjadi satu-satunya ketiadaan kerja DPR yang akan dipuji rakyat. Dengan langkah tersebut, sesungguhnya DPR akan menepis kecurigaan akan komitmen pada pemberantasan korupsi. Pasalnya, hingga kini ada 65 anggota dewan yang diproses hukum terkait dengan korupsi. Penghentian pembahasan RUU semestinya didukung Presiden. Sebagai orang yang pernah berjanji akan berada di garda terdepan pemberantasan korupsi, penghentian pembahasan akan menjadi warisan berharga. Air Liur dan Depresi AIR liur ternyata bisa menjadi objek untuk mengidentifikasi depresi, terutama di kalangan remaja. Hal itu terungkap dari hasil penelitian Universitas Cambridge, Inggris, yang dipimpin Joe Herbert berdasarkan pengamatan yang melibatkan lebih 1.800 remaja usia 12-19 tahun. Dalam penelitiannya, Herbert EBET dan kawan-kawan mengambil sampel air liur para remaja tersebut dan mengamati tingkat depresi mereka. Setelah itu, mereka membandingkan tingkat kortisol yang terdapat dalam air liur dengan laporan tingkat depresi. Hasilnya remaja dengan tingkat kortisol tinggi dan depresi rendah ternyata memiliki risiko 14 kali depresi klinis ketimbang mereka yang tingkatnya ringan. Berdasarkan penelitian sebelumnya diketahui bahwa satu dari enam orang menderita depresi klinis dan sebagian besar penderita mengalaminya sebelum berusia 24 tahun. “(Hasil penelitian) ini perkembangan baru untuk mengetahui penyakit mental,” kata Herbert menjelaskan penelitian yang dipublikasi lewat jurnal Proceedings of the National Academies of Science baru-baru ini. (Global News/Kid/X-8)
  2. 2. SELEKTA 2 KAMIS, 20 FEBRUARI 2014 Jakarta Rentan Perubahan Iklim Kondisi Bangkok kurang lebih sama dengan Jakarta, tetapi kota itu dapat mengatasi banjir dengan pembangunan sesuai kondisi lahan dan regulasi tegas. VERA ERWATY ISMAINY D I antara kota-kota di Asia Tenggara, Kota Jakarta paling rentan terkena dampak perubahan iklim. Dampak yang sangat dirasakan, antara lain terjadinya peningkatan temperatur, curah hujan, dan naiknya permukaan air laut. “Akibat naiknya permukaan air laut, tanah di Jakarta turun 5 cm setiap tahunnya. Daerah pesisir lebih parah, yakni 12 cm per tahunnya,” kata Peneliti Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI) Deny Hidayati, pada seminar dampak perubahan iklim di Asia Tenggara di Jakarta kemarin. Naiknya permukaan air itu, tambahnya, disebabkan gencarnya pembangunan besarbesaran di kawasan pesisir, seperti lapangan golf, permukiman, hingga hotel, dan kawasan reklamasi. Selain itu, lanjut Deny, konstruksi bangunan di daerah tangkapan air dan perilaku masyarakat juga ikut menyebabkan turunnya permukaan tanah. “Jakarta Utara ialah daerah paling rentan di Jakarta terkena dampak perubahan iklim, dan menempati peringkat kedua dalam hal kenaikan permukaan air laut,” ujarnya lagi. Pembicara lain dalam seminar yang diselenggarakan LIPI itu, peneliti senior Geoteknologi LIPI Jan Sopaheluwakan menambahkan, banjir besar yang melanda Jakarta terus-menerus menunjukkan Jakarta harus beradaptasi dengan kondisi yang ada. “Tidak cukup hanya upaya mitigasi, upaya adap tasi diharapkan mampu meminimalkan efek kerugian akibat banjir dan juga untuk menyiapkan masyarakat dalam menghadapi bencana tahunan tersebut,” kata Jan. Menurutnya, Jakarta sesung guhnya belum sepadat Singapura. Akan tetapi, jika tidak disediakan banyak ruang biru di utara dan ruang hijau di selatan, Jakarta akan terus menerus dilanda hujan. Pendapat senada juga disampaikan peneliti senior Geoteknologi LIPI lainnya, Robert Delinom. Ia menyebut kenaikan permukaan air laut di Jakarta memperparah dampak perubahan iklim. Kondisi Jakarta mirip kotakota lain di Asia Tenggara, seperti Hanoi dan Bangkok. “Perbedaannya adalah penanganan banjir di kota-kota itu jauh lebih maju. Saat ini penanganan banjir paling bagus di Tokyo. Kita ketinggalan 30 tahun, dan baru setara Manila. Dengan Bangkok saja kita tertinggal 5 tahun,” jelas Robert. Kerja sama Dalam menangani banjir, lanjut Robert, pemerintah tidak bisa melakukannya secara terpisah. Kerja sama serentak dan simultan sangat dibutuhkan. Menurutnya, masalah air tidak bisa dibatasi, karena kalau menyangkut iklim, kerja sama harus tanpa batas. Kondisi Bangkok kurang lebih sama dengan Jakarta. Namun, lanjut Robert, Bangkok dapat mengatasi banjir dengan pembangunan sesuai kondisi lahan, regulasi yang tegas, dan kesadaran masyarakat lebih baik. “Indonesia tertinggal dalam regulasi. Di Bangkok semuanya sudah jelas. Jika orang ambil air tanah, ya harus bayar. Di pantai juga ada aturan pengambilan airnya,” jelasnya. Target Menekan Kemiskinan bakal Meleset Lebak Terima Alkes tidak Sesuai Spesifikasi BARU memasuki akhir bulan kedua 2014, pemerintah sudah memprediksi target tingkat kemiskinan untuk periode terakhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak akan sesuai target. Di hadapan anggota Badan Anggaran DPR, kemarin, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana memaparkan, jika pertumbuhan ekonomi diasumsikan 6%, sedangkan inflasi 5,5%, inflasi orang miskin (poverty basket inflation) akan mencapai 6,5%-7%. Dengan demikian, tingkat kemiskinan akan berkisar 10,54%10,77% dari total populasi Indonesia. Sebaliknya, jika asumsi yang digunakan ialah pertumbuhan ekonomi pada titik deviasi terendah sebesar 5,8%, tingkat kemiskinan bisa lebih tinggi lagi, yakni 10,58%-10,75% dari keseluruhan populasi. Target pemerintah dalam UU APBN 2014 tingkat kemiskinan bisa mencapai 9%-10,5% saja. Target itu sendiri sudah dibuat sedikit lebih tinggi daripada target awal dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yakni 8%-10%. Armida menjelaskan, tingkat kemiskinan sulit masuk target karena basis penurunannya di 2013 tinggi. Jumlah orang miskin di 2013 bertambah karena pemerintah mengeluarkan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi dan inflasi meroket ke 8,38% sepanjang tahun. “Poverty basket inflation 2013 antara 10%-11%, lebih tinggi dari yang diperkirakan semula sehingga memengaruhi tingkat kemiskinan,” ujar Armida. Memburuknya gambaran kemiskinan di tahun lalu juga dipengaruhi Hadir dalam seminar itu peneliti dalam dan luar negeri. Kepala LIPI Lukman Hakim mengatakan saat ini di Asia Tenggara banyak terjadi banjir, badai topan, tanah longsor, serta letusan gunung berapi. (X-7) vera@mediaindonesia.com profil pasar tenaga kerja Indonesia yang memburuk tahun lalu. Data Bappenas memperlihatkan di 2012 pertumbuhan kesempatan kerja negatif. Akibatnya, tingkat pengangguran terbuka (TPT) dalam survei Agustus tahun lalu hanya 6,25%. Melesetnya target tingkat kemiskinan itu, menurut anggota Banggar dari Fraksi Gerindra Sadar Subagyo, karena pertumbuhan perekonomian belum menciptakan lapangan pekerjaan. “Miskin karena yang menganggur masih banyak,” kata Sadar saat dihubungi, kemarin. (Ghe/*/X-9) MI/M IRFAN DIPERIKSA KPK SEBAGAI SAKSI: Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya sebelum menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Atut Chosiyah, Ketua nonaktif DPP Partai Golkar, di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. DUGAAN adanya praktik korupsi proyek pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten kian kentara. Penegasan tersebut diungkapkan oleh Bupati Lebak, Banten, Iti Octavia Jayabaya, seusai dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, kemarin. Salah satu indikasi praktik haram tersebut ialah ketidaksesuaian antara spesifikasi yang tercantum dalam kontrak dan alat kesehatan yang ada. “Saat sidak, kami menemukan beberapa alat kesehatan yang dialokasikan langsung dari provinsi, spesifikasinya tidak sesuai, dan itu banyak yang kita tolak. Seperti di Rumah Sakit Umum Adjidarmo,” kata Iti. Ia menuturkan selama 2013 terdapat proyek alat kesehatan bernilai Rp3 miliar. Namun, barang dan spesifikasi yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan. Iti diminitai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap sengketa pemilu kada Kabupten Lebak dengan tersangka Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Iti menjelaskan bahwa ia ditanya penyidik apakah kenal dengan Atut dan mengetahui adanya praktik suap dalam sengketa pemilu kada Lebak di Mahkamah Konstitusi. Dalam beberapa kesempatan, Atut yang juga Ketua nonaktif DPP Partai Golkar itu membantah terlibat penyuapan. Melalui tim kuasa hukumnya, Atut juga menyangkal adanya penggelembungan proyek pengadaan alat kesehatan di Banten. Atut terimbas kasus Lebak setelah sang adik, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, ditangkap KPK pada 2 Oktober 2013 yang kini menjadi tersangka kasus suap yang melibatkan mantan Ketua MK Akil Mochtar. Pemilu kada Lebak yang digelar 31 Agustus 2013 dimenangi pasangan Iti Octavia JayabayaAde Sumardi yang didukung koalisi Partai Demokrat, PDIP, Hanura, Gerindra, PPP, PKS, dan PPNU. Mereka mendulang 62,37% suara, mengungguli pasangan Amir Hamzah-Kasmin yang diusung Partai Golkar dengan perolehan 34,69%. Amir-Kasmin lalu menggugat ke MK. Pasangan itu menuding Iti menang akibat intervensi dari Mulyadi Jayabaya, ayah Iti, Bupati Lebak saat itu. (EB/X-2) 1 Kilometer Lebih Karangan Bunga untuk Pasangan Aman B ELASAN kali Rosid bolak-balik mengangkut karangan bunga ucapan selamat menggunakan sepeda motor. Karyawan toko bunga di kawasan Jl Sisingamangaraja, Pekanbaru, ini sejak Selasa (18/2) sore mendapat tugas tambahan mengantar karangan bunga ucapan selamat ke Gelanggang Remaja Pekanbaru. Di gedung itulah pasangan Anas Maamun-Arsyadjuliandi Rachman (Aman) dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, kemarin. “Ini pesanan bapak-bapak pejabat,” kata Rosid sambil menyeka peluh di keningnya. Tidak hanya Rosid. Pengantar bunga lain pun berdatangan silih berganti sehingga karangan bunga ucapan selamat atas pelantikan pasangan Aman mengular sepanjang 1,5 kilometer, mulai dari Jl Sudirman, di depan Gedung DPRD Riau, hingga ke simpang tiga menuju Bandara Sultan Syarif Kasim II. Siapa pejabat yang dimaksud Rosid? Ya, seluruh bupati dan wali kota di Provinsi Riau. Salah satunya, Bupati Kepulauan Meranti Irwan Nasir dan wakilnya, Masrul Kasmy, memajang karangan bunga oranye persis di depan Gedung Guru, sekitar 500 meter dari Gelanggang Remaja. Tidak terkecuali para kepala dinas di lingkungan Pemprov Riau. Demikian pula halnya para pengusaha MI/BAGUS HIMAWAN UCAPAN SELAMAT: Karangan bunga ucapan selamat atas pelantikan pasangan Anas Maamun-Arsyadjuliandi Rachman sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Riau periode 2014-2019 dipasang di pinggir Jalan Sudirman, Pekanbaru, Riau, kemarin. pusat perbelanjaan, mal, hotel, dan perbankan. Mereka seakan berlomba memesan karangan bunga ucapan selamat atas pelantikan pemimpin baru Provinsi Riau periode 2014-2019. Kondisi ini menggelitik Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk mengungkapkan penilaiannya. “Saya sudah melantik 28 gubernur, baru kali ini melihat karangan bunga di kanan-kiri jalan sepanjang lebih dari 1 km,” kata Gamawan, disambut tepuk tangan undangan. Jajaran ratusan karangan bunga tersebut, lanjut mantan Gubernur Sumatra Barat itu, mencerminkan dukungan masyarakat terhadap gubernur dan wakil gubernur baru. Apalagi, pasangan Aman yang disokong Golkar meraup lebih dari 60% suara dalam pemilu kada Riau. “Mohon kepercayaan hingga 60% ini menjadi motivasi untuk memakmurkan masyarakat Riau,” ujar Gamawan. Menteri juga mengingatkan pasangan Aman untuk bersinergi dan harmonis dalam memimpin Riau. “Jangan sampai gubernur dan wagub pecah kongsi di tengah jalan. Rakyat nanti yang pusing,” ungkap Gamawan seraya mengucapkan salam dari Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakri untuk pasangan Aman. Pasangan Aman memang harus bekerja keras memakmurkan rakyat Riau. Deretan panjang karangan bunga ucapan selamat seyogianya tidak membuat pasangan Aman melambung ke awang-awang. (Bagus Himawan/X-3)
  3. 3. HUKUM KAMIS, 20 FEBRUARI 2014 3 Peradilan Korupsi Majal KEHADIRAN TERUS MENURUN: Bangku anggota dewan kosong ketika rapat dengar pendapat ketenagakerjaan di Komisi IX DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Tingkat kehadiran anggota dewan semakin menurun seiring dekatnya pergelaran Pemilihan Umum Legislatif pada 9 April 2014. ANTARA/AGUNG RAJASA Komisi III DPR Bentuk Tim Pakar Dalam menyeleksi calon hakim konstitusi, DPR hendaknya memilih pribadi yang paham konstitusi, bukan politikus. ASTRI NOVARIA K OMISI III DPR RI membentuk tim pakar untuk membantu melakukan uji kelayakan dan uji kepatutan terhadap calon hakim konstitusi menggantikan Harjono yang akan pensiun dan Akil Mochtar yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi akibat kasus suap pemilu kada. Hal itu disampaikan anggota dewan seusai melakukan rapat internal Komisi III di Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin. Anggota Komisi III Taslim Chaniago (F-PAN) membenarkan adanya tim pakar untuk bersama-sama Komisi III menyeleksi calon hakim konstitusi. Kata Taslim, dalam rapat internal tersebut disepakati pula bahwa tim pakar terdiri dari belasan orang. Namun, mengenai nama-namanya, Taslim masih enggan membeberkannya kepada wartawan. Yang jelas, menurutnya, mereka terdiri dari berbagai macam latar belakang, antara lain akademisi dan negarawan yang mampu memberikan penilaian utuh kepada setiap calon hakim konstitusi. Taslim menegaskan, meskipun nanti proses seleksi mengikutsertakan tim pakar, yang bertanggung jawab terhadap hasil seleksi ialah Komisi III DPR RI. “Komisi III akan tetap berada di sana bersama tim pakar itu. Tim ini nantinya memberikan rekomendasi kepada Komisi III, siapa saja yang layak masuk dan sebagainya. Itu akan memberikan arahan yang bagus untuk kita dalam menentukan sikap politik. Saya kira semua tanggung jawab ada di Komisi III,” ulasnya. Taslim membantah keberadaan tim pakar sebagai tameng Komisi III agar tidak disalahkan dalam menentukan hakim konstitusi jika su- MI/ADAM DWI HASIL PENELITIAN ICW: Pengamat politik dari CSIS J Kristiadi (tengah) bersama peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz dan dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Shinta Agustina (kanan) memaparkan kajian tentang gratifikasi, kerugian negara, dan KKN saat pemaparan hasil penelitian ICW, di Jakarta, kemarin. Amendemen UUD Salah Arah HASIL amendemen UUD sebanyak empat kali yang dilakukan DPR RI dinilai salah arah dan bertentangan dengan tujuan pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang digagas pendiri bangsa ini. Penilaian tentang hasil amendemen UUD yang kontraproduktif tersebut disimpulkan oleh ormas Gerakan Pemantapan Pancasila (GPP) dan disampaikan dalam kesempatan seminar bertema Kaji ulang perubahan UUD 1945 di Jakarta, kemarin. “Indonesia sekarang di ambang kehancuran,” ujar Pembina GPP Try Sutrisno. Saat memberikan sambutan dalam acara itu, Try menjelaskan, selain UUD, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara juga sudah diganti dengan paham liberalisme. Kondisi itu, menurut mantan wapres era Orba itu, mengancam keutuhan NKRI, yang merupakan nagara kepulauan, dan terdiri dari berbagai suku bangsa, adat, budaya, dan agama. Acara yang dihadiri berbagai elemen masyarakat itu menghadirkan narasumber, antara lain Guru Besar UI Sri Edi Swasono, Guru Besar IKIP Singaraja Bali Ketut Rinjin serta Hary Tjan Silalahi, salah seorang tokoh di CSIS. Sri Edi mengatakan Indonesia didirikan atas dasar kebersamaan melalui permusyawaratan. Sebagai perwujudannya, lahirlah Majelis Perwakilan Rakyat yang terdiri perwakilan suku, agama, dan daerah dari seluruh Indonesia. “Seharusnya demokrasi di Indonesia adalah demokrasi rakyat, melalui gotong royong. Bukan demokrasi individual dan liberal. Amendemen UUD tahun 2002 merupakan UUD bunuh diri, karena telah membunuh roh Indonesia,” ujarnya. Para founding fathers, imbuhnya, tidak pernah memikirkan Indonesia menjadi negara sekuler atau agamais, karena mereka menyadari keberagaman Indonesia. Senada, Ketut Rinjin mengaku prihatin dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini. “Kita harus kembali kepada ideologi Indonesia, bukan menjadi negara kapitalis, individualis, dan liberalis,” tegasnya. Ia meminta, beberapa pasal dan ayat di UUD 1945 pascadiamendemen kembali dihidupkan. Di antaranya, Pasal 1 ayat 2, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6 ayat 2, dan Pasal 18 UUD 1945, karena penghapusan pasal tersebut ia anggap mencederai keutuhan NKRI. (*/P-2) atu saat bermasalah, seperti pada kasus Akil Mochtar. Saat ditanya terkait calon hakim konstitusi yang berlatar belakang politikus, Taslim berpendapat hal itu merupakan hak warga negara untuk mencalonkan diri. “Menurut saya, hal itu merupakan hak warga negara. Tidak boleh dikotomi antara politkus dan nonpolitikus yang penting ada syaratnya. Untuk menandakan dia terpilih atau tidak bisa dilihat apakah dia sosok negarawan atau tidak, berkemampuan di bidang konstitusi atau tidak,” tegasnya. Adapun nama-nama yang sempat disebut-sebut masuk tim pakar, antara lain Ahmad Syafi’i Maarif, Hasyim Muzadi, Jimly Asshiddiqie, Pataniari (pakar hukum), dan Ahmad Syarifuddin Natabaya (pakar hukum tata negara) Menahan diri Berkaitan dengan langkah Komisi III DPR dalam proses pemilihan hakim konstitusi, Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari meminta DPR menunjukkan sikap kenegarawanan. Ia mengakui pascapembatalan Perppu Penyelamatan MK, DPR kembali berhak menyeleksi hakim konstitusi. “Tidak selayaknya anggota DPR menggunakan kesempatan tersebut dengan mencalonkan diri sebagai hakim konstitusi. MK membutuhkan hakim yang mampu mengembalikan nama baik dan menjaga muruahnya dengan menunjukkan sikap kenegarawanannya,” ujar Taufik, kemarin. Secara terpisah, mantan Ke t u a U m u m P i m p i n a n Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafi’i Maarif menilai adanya keinginan anggota parpol menjadi hakim konstitusi sangat tidak pantas. “Seharusnya mereka terlebih dahulu keluar dari partai dan minimal lima tahun tidak berpartai,” katanya. Bahkan dengan tegas Syafi’i mengatakan bila ia masuk tim pakar bentukan Komisi III, ia akan menolak calon hakim konstitusi dari partai politik. (Gnr/*/P-2) astri@mediaindonesia.com PENEGAKAN hukum di Indonesia dinilai masih menghadapi masalah disparitas pemindanaan. Disparitas, yang berarti ketidaksetaraan hukuman antara kejahatan serupa dalam situasi serupa pula, itu memunculkan ketidakadilan dalam penerapan vonis terhadap pelaku kejahatan terutama pada tindak kejahatan korupsi. Menurut peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun dalam kesempatan diskusi bertema Disparitas putusan pengadilan dalam tindak pidana korupsi, di Jakarta, akibat disparitas tersebut, kejaksaan dan Komisi Pemberantas Korupsi belum optimal menggunakan pasal-pasal pada UU Tipikor dalam mengadili pelaku korupsi. Tama menjelaskan, penyebab disparitas ialah sistem hukum yang masih belum jelas termasuk UU yang mengaturnya. Selain itu, tidak ada pedoman bersama terkait independensi hakim. Hal itu bisa berdampak adanya gap dari produk hukum dan institusinya. Namun, menurut Hakim Agung Surya Jaya, disparitas pemidanaan merupakan tindakan yang tidak diharamkan. Alasannya, meski berpijak pada aturan dan UU, hakim tidak bisa memutuskan tanpa melihat peran, tangugung jawab serta akibat dari sebuah subjek perkara. “Tidak mungkin perakara diputus sama ketika peran, tanggung jawab, dan akibatnya berbeda. Yang bisa terjadi disparitas jika putusan itu sama. Jika dituntut sama semua kasus, justru itu tidak adil,” jelasnya. Namun, dia mengakui, pemberian vonis sebuah perkara yang berpijak pada undang-undang kerap menimbulkan persoalan hukum yang baru bahkan kebingungan serta masalah tersendiri bagi hakim. Misal, penjatuhan pidana dengan sistem penjara minimal hingga maksimal 20 tahun membuat hakim mungkin tidak berkeadilan dalam memutuskan. (Ami/P-2)
  4. 4. INDONESIA MEMILIH 4 KAMIS, 20 FEBRUARI 2014 Partai NasDem Rapatkan Barisan PARTAI NasDem menunjukkan keseriusan sebagai partai baru peserta pemilu dengan terus melakukan perbaikan-kinerja internal partai. Sekjen DPP Partai NasDem Patrice Rio Capella saat dihubungi, kemarin, mengatakan, untuk meningkatkan kualitas kerja internal partai, partainya dalam waktu dekat akan mengadakan rapat pimpinan nasional (rapimnas) yang dikemas melalui rangkaian kegiatan Apel Siaga Perubahan. “Kami sedang melakukan persiapan untuk 22 Februari, yakni rapim DPW (dewan pimpinan wilayah) se-Indonesia,” kata Patrice. Ia menambahkan, rapimnas diadakan untuk mengevaluasi kinerja internal partai perihal sejauh mana persiapan dan kesiapan tiap daerah untuk menghadapi Pemilu 9 April nanti. Saat dihubungi di kesempatan berbeda, Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari mengatakan partainya mengadakan rapimnas untuk mengecek persiapan terakhir Partai NasDem dalam menghadapi pemilu. “Kita melakukan konsolidasi internal karena sudah semakin mendekati pemilu. Tentu kesolidan partai dan mesin partai harus bisa dipastikan,” kata Taufik. Ia menuturkan Partai NasDem optimistis mampu meraih posisi tiga besar dalam perolehan suara mendatang. Sebagai partai baru, NasDem terus memperbaiki struktur organisasi dan kualitas kader partai. Kegiatan internal partai melalui rapimnas yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan Apel Siaga Perubahan untuk melantik dewan pimpinan ranting se-Indonesia adalah upaya kerja keras partai. “Sejauh ini kita cukup optimistis dengan struktur yang ada. Kita berhasil menyusun struktur hingga tingkat kelurahan dan desa, mesin yang dianggap sangat efektif untuk mendongkrak suara Partai NasDem. Bagaimanapun partai yang berhasil dinilai melalui mesin partainya yang bekerja dengan baik,” pungkasnya. (*/P-1) ANTARA/WIDODO S JUSUF 40% DARI KARDUS: Petugas merapikan tumpukan bilik suara yang terbuat dari kardus di Kantor Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, kemarin. Sebanyak 40% kebutuhan bilik dan kotak suara untuk Pemilu 2014 di Provinsi DKI Jakarta terbuat dari kardus karena kotak suara dari aluminium banyak yang rusak dan hilang. Curi Start Kampanye, Caleg Dilaporkan CALON anggota legislatif (caleg) DPR asal Partai Demokrat dari daerah pemilihan (dapil) NTT 2, Anita Yakoba Gah, dilaporkan ke polisi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat karena diduga melakukan tindak pidana pemilu. Juru bicara Bawaslu NTT Yemris Fointuna, di Kupang, kemarin, mengatakan Anita dilaporkan ke Polda NTT pada Selasa (18/2) malam. “Caleg Demokrat Anita Yakoba Gah sudah melakukan kampanye dalam bentuk iklan yang memenuhi unsur pidana karena kampanye dilakukan di luar jadwal kampanye. Karena itu, kami laporkan dia ke polisi,” ujarnya. Menurutnya, berdasarkan jadwal kampanye yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), kampanye baru bisa dilaksanakan pada 16 Maret-5 April 2014. Akan tetapi, Anita, menurut dia, telah memajang iklan di berbagai ruas jalan di Kota Kupang dan di media massa lokal. Menurut Yemris, Bawaslu telah mengundang Anita Gah untuk memberikan klarifikasi terkait dengan pelanggaran kampanye itu. Akan tetapi, dua kali undangan yang dikirim ke Anita tidak dipenuhi. “Dia (Anita) tidak mengindahkan undangan klarifikasi dari Bawaslu,” kata dia. Laporan ke polisi tersebut setelah Bawaslu bersama Penegakan Hukum Terpadu telah mengkaji dugaan itu dan menemukan adanya unsur pidana dalam kasus tersebut. Yemris mengaku juga telah mengundang sejumlah calon anggota DPR dan DPD daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur untuk dimintai penjelasan soal kampanye mereka di media massa yang mendahului jadwal kampanye. Para calon anggota DPR itu yaitu Setya Novanto (Partai Golkar), Fari Francis (Partai Gerindra), Jefry Riwu Koreh (Partai Demokrat)), dan Anita Gah (Partai Demokrat). “Untuk anggota DPD telah kita undang Abraham Paul Lyanto,” ujar Yemris. Dia mengimbau para caleg lain agar bisa menaati sejumlah agenda dan jadwal kampanye sehingga tidak melakukan pelanggaran. “Ini demi pendidikan politik yang benar kepada masyarakat serta kelancaran tahapan pelaksanaan hajatan nasional bernama pemilu ini,” ujarnya. (PO/P-1) Pemohon Gugat Kewenangan Blokir Menkeu MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali menggelar uji materi terhadap UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara. Aturan di dua UU itu digugat Anton Ali Abbas dan Aan Eko Widiarto setelah Menteri Keuangan memblokir anggaran Kementerian Pertahanan sebesar Rp678 miliar pada 2012 lalu. “Menurut UU No 17/2003, Menteri Keuangan berfungsi sebagai bendahara negara. Jadi begitu APBN disahkan, tugas bendahara untuk mencairkan anggaran, bukan memblokirnya,” kata Muhammad Husaini, ahli yang dihadirkan penggugat, di sidang lanjutan, kemarin. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang, itu menuturkan tugas Menteri Keuangan ialah membuat anggaran bagi kementerian dan lembagalembaga lainnya. Jika anggaran telah disetujui DPR, penggunaan anggaran tersebut harus benar-benar dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab lembaga dan kementerian untuk menjalankan program dan anggaran mereka. “Jadi jika APBN sudah disetujui, penggunaan anggaran tersebut harus mejadi tanggung jawab untuk dilaksanakan programnya. Kalau anggarannya diblokir, bagaimana kementerian dapat mempertanggungjawabkannya,” ungkap Husaini. Sementara itu, ahli yang dihadirkan pemerintah, Phili- ANTARA/WAHYU PUTRO A UJI UU KEUANGAN NEGARA: Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva (tengah) didampingi hakim konstitusi Harjono (kanan) dan Arief Hidayat memimpin sidang Pengujian UU No 17/2001 tentang Keuangan Negara dan UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara di Jakarta, kemarin. pus M Hadjon, ahli hukum administrasi negara dari Universitas Airlangga Surabaya, mengatakan kedudukan hukum penggugat diragukan dalam gugatan tersebut. “Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat 1 UU No 8/2011 tentang MK, apakah ada hak dan kewenangan konstitusional pemohon yang dirugikan? Saya menganalisis bahwa dari perkara ini, pemohon hanya menjelaskan sebagai warga negara Indonesia. Dari sini jelas tidak ada kewenangan pemohon yang dirugikan. Sebab kewenangan itu berkaitan dengan jabat an. Jadi tidak ada kewenangan jika tanpa jabatan,” ujar Hadjon. Hadjon juga mempertanyakan materi dan substansi gugatan tersebut. Ia menilai para penggugat tidak tepat memperkarakan masalah pemblokiran anggaran tersebut ke MK karena masalah pemblokiran anggaran diatur oleh peraturan Menteri Keuangan. “Jika aturan yang digugat setingkat peraturan menteri, bukan di MK tempatnya, melainkan di Mahkamah Agung. Inti permasalahan uji materi ialah masalah pemblokiran anggar an, itu ada di peraturan menteri, bukan UU,” paparnya. Sepakat dengan Hadjon, ahli dari pemerintah lainnya yang dihadirkan ialah mantan hakim konstitusi Maruarar Siahaan. Ia mempertanyakan legal standing penggugat. “Harus terukur kerugian yang dirasakan penggugat, di situ untuk menakar legal standing penggugat,” ujarnya. Maruarar mengimbuhkan, uji materi yang diajukan oleh pemohon tidak ada hubungan sebab-akibat dari kedua UU yang diuji tersebut. “Tidak tampak kerugian dari hak konstitusional yang disebut mempunyai sebabakibat dalam UU Keuangan dan UU Perbendaharaan Negara,” papar Maruarar. Demikian pula menurut pakar hukum tata negara Refly Harun yang juga menjadi ahli dari pemerintah. Dalam persidangan itu, ia mengatakan pemohon tidak mempunyai kerugian konstitusional yang nyata baik aktual maupun potensial. “Menurut ahli, permohonan uji materi UU ini seharusnya dilakukan kementerian atau lembaga yang merasa dirugikan dengan ketentuan a quo,” papar Refly dalam persidangan. (AI/P-1) Politisi tidak Tahu Asa Konstituen Maraknya politisi instan memunculkan hubungan komunikasi searah antara wakil rakyat dengan konstituennya. ABDUS SYUKUR R E P R E S E N TA S I s e orang anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) sebagai wakil rakyat dinilai akan tetap menjadi perdebatan. Pasalnya, anggota DPR sering kali justru bingung atau tidak mau tahu tentang keinginan yang dikehendaki dari rakyat yang diwakilinya. Alhasil, berdasarkan penelitian Centre for Strategic and lnternational Studies (CSIS), hal itu akan berimbas pada sikap apatis masyarakat dan mengakibatkan partisipasi masyarakat terus menurun dalam pemilihan umum (pemilu). “Berdasarkan hasil penelitian, sering kali muncul ketidaksinkronan antara keinginan pemilih dan apa yang dilakukan politisi. Politisi terpilih bahkan justru sering takut bertemu dengan konstituennya yang transak- sional karena bakal selalu ditagih pengajuan proposal,” ujar peneliti CSIS Philips J Vermonte, saat memaparkan hasil penelitiannya di Jakarta, kemarin. Sejak November 2013 hingga awal Februari 2014, CSIS menggelar penelitian untuk mengukur hubungan antara politisi dan konstituennya. Untuk mendapatkan hasil kualitatif, penelitian dilakukan dengan metode shadowing, yakni mengikuti kegiatan anggota DPR di DKI Jakarta dan wawancara dengan konstituen di luar negeri, yakni di Taiwan dan Hong Kong. Adapun untuk hasil kuantitatif, penelitian menggunakan metode jajak pendapat dengan menanyakan 1.200 responden di 33 provinsi dan 60 kabupaten di Indonesia. Jajak pendapat menggunakan metode multirandom sampling dengan margin of error 2,83%. Selain itu, sambung Philips, juga ditemukan hubungan antara anggota DPR dan konstituen yang bersifat satu arah. Anggota DPR dengan mudah menemui konstituennya, sedangkan masyarakat sangat sulit untuk menemui wakilnya di DPR. “DPR, jika hendak bertemu dengan konstituennya, diatur dulu oleh orang-orang dekatnya. Tapi sebaliknya, masyarakat tidak punya akses dan tidak tahu bagaimana cara menemui anggota DPR yang sudah dipilih,” tekan Philips. Masyarakat jenuh Arief Wibowo, Ketua Badan Pemenang Pemilu (Bappilu) PDIP, membenarkan hasil penelitian CSIS itu yang sudah menjadi realitas saat ini. Maka itu, anggota DPR dan caleg dituntut untuk menumbuhkan semangat partisipasi rakyat melalui kerja konkret. Anggota DPR dengan mudah menemui konstituennya, sedangkan masyarakat sangat sulit untuk menemui wakilnya di DPR. “Anggota dewan harus dapat menumbuhkan kesadaran berpolitik warga bahwa itu untuk kepentingan negara. Tentu saja harus dibarengi dengan semangat anggota dewan atau caleg dengan mewujudkannya dalam bentuk program atau kerja konkret. Ini supaya rakyat dapat kembali bersemangat dan menunjukkan partisipasi politiknya,” ungkapnya saat dihubungi, kemarin. Menurut Arief, masyarakat saat ini sudah terlalu jenuh dengan masalah politik. Padahal, era saat ini berbeda dengan era sebelumnya saat masyarakat takut untuk menggunakan hak politik dengan bebas. “Masyarakat akan menilai anggota dewannya, apakah mampu menyalurkan kepentingan rakyat atau tidak. Jika merasa kepentingannya ter abaikan, otomatis mereka enggan berpolitik,” ujar Arief. Untuk mengatasi kejenuhan masyarakat itu, sambungnya, juga diperlukan perubahan sistem dalam pemilihan umum di Indonesia, di antaranya dengan menggelar pemilu serentak. (P-1) abdus @mediaindonesia.com
  5. 5. PLATFORM PARTAI KAMIS, 20 FEBRUARI 2014 1 Partai NasDem ADA problem yang cukup serius dalam hal penanggulangan bencana. Penanganan bencana sering terlambat atau berat karena ada beberapa hal. Pertama, yang sering diributkan ialah apakah itu bencana lokal atau nasional. Buat orang daerah, hal seperti itu menyakitkan. Yang benar, itu ialah bencana dan yang menderita rakyat Indonesia. Padahal, itu pengertian administrasi dan program semata. Kedua, ada kelemahan administratif dalam mengelola bencana. Sebetulnya, di era terbuka saat ini, sering media yang selalu tahu duluan tentang kondisi di lapangan, sedangkan aparat belum bergerak. Seharusnya kalau ada bencana alam, yang harus tahu duluan ialah aparat. Artinya, bila bencana terjadi di desa, harusnya ada pernyataan administratif secara berjenjang ke atas. Ketiga, ini soal paradigma anggaran. Masalahnya, anggarannya ada di mana? On call budget harus jelas untuk bencana setiap daerah. Jangan ditaruh di Jakarta saja, susah mencapai daerah. Selain itu, masalah rekonstruksi sering kali diabaikan dan masih lemah. Harusnya dilakukan 1-2 tahun. Dengan bencana alam yang bertubi-tubi, kalau pemerintah tidak sistematis mengelolanya, bisa gawat. (Wta/P-3) 5 Partai Golkar 9 PPP 7 Partai Demokrat SEBAGAI institusi yang berada di garda terdepan dalam penanggulangan bencana, BNPB harus fokus dan konsentrasi untuk penanganan secara cepat dan sistematis. Untuk itu, lembaga itu perlu dilengkapi dengan infrastruktur yang kuat dan memadai, SDM yang andal, dan anggaran yang selalu siap dan berkecukupan. Hingga saat ini kinerja BNPB sudah cukup baik, tetapi harus ditingkatkan lagi di semua aspek. Sudah disadari semua pihak bahwa Indonesia merupakan kawasan ring of fire, daerah potensial bencana. Potensi bencana di negara ini pun beraneka ragam, dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung berapi, tanah longsor, dan banjir. Maka itu, keberadaan badan negara yang khusus menangani bencana itu merupakan suatu keharusan. Badan itu harus selalu berada pada kondisi siaga dan penuh kesempatan untuk menangani bencana dan akibat-akibatnya. Pihaknya menilai dalam konteks inilah keberadaan BNPB merupakan keniscayaan mutlak. (Nov/P-3) KEBIJAKAN tentang penanggulangan bencana yang selama ini dijalankan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) harus dirumuskan kembali. Langkah itu penting mengingat Indonesia merupakan negeri yang rentan terhadap bencana. Perlu ada tindakan secara berkala dan berkesinambungan untuk mengaudit kinerja BNPB. Misalnya, apakah evakuasi korban dan penanganan pengungsi selama ini sudah terurus dengan baik atau belum. Pada prinsipnya kami mendukung penguatan BNPB dan lebih tangkas dalam penanggulangan bencana tanpa terjerat birokrasi. Pemerintah sejauh ini telah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap BNPB karena pemerintah sadar bahwa negeri ini sangat rentan terhadap bencana. Tapi, penanggulangan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab BNPB tetapi menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. (Nov/P-3) Hajriyanto Y Thohari Ramadhan Pohan Ketua DPP Golkar BNPB secara kelembagaan memang sudah cukup memadai karena keberadaannya difasilitasi UU. Artinya, lembaga itu dianggap sangat penting bagi bangsa ini. Di setiap daerah juga ada badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) yang harus mendapat perhatian, terutama dalam hal peningkatan kinerja aparatur BPBD. Misalnya, terkait sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang memadai untuk menunjang kerja BPBD. Hal ini penting mengingat potensi bencana alam dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, baik secara nasional maupun di setiap daerah. Misalnya, banjir yang kini menjadi peristiwa tetap tahunan di beberapa daerah seperti Jakarta. Kalau ada penguatan kelembagaan, konsekuensi peningkatan prasarana tentu ialah adanya peningkatan anggaran. (Nov/P-3) Wasekjen DPP Partai Demokrat Arwani Thomafi Ketua DPP PPP 10 PARTAI HANURA Siti Nurbaya Bakar Ketua DPP Partai NasDem 2 PKB 5 Menyadarkan Warga di Negeri Rawan Bencana SECARA umum, kinerja BNPB masih jauh dari memuaskan, masih jauh dari harapan. Kerja mereka dalam penanggulangan bencana cenderung lambat dan lelet, masih kalah bila dibandingkan dengan Palang Merah Indonesia. Itu bisa dilihat dari banyak kasus bencana seperti banjir di Jakarta, tsunami Mentawai, ataupun bencana Gunung Sinabung. Untuk bencana-bencana besar dan masif aja lelet, apalagi bencana-bencana di daerah yang skalanya lebih kecil, pasti jauh lebih tidak tertangani. Di dapil saya (Pemalang, Pekalongan, dan Batang, Jawa Tengah), kehadiran BNPB tidak dirasakan sama sekali oleh masyarakat korban. Respons mereka sering terlambat dalam penanganan bencana. Sistem koordinasinya juga kurang bagus sehingga kebutuhan mendesak korban tidak bisa ditangani secara optimal. Padahal, lembaga itu kan dibentuk untuk memaksimalkan penanggulangan bencana dari pemerintah. BNPB itu tangan negara untuk merespons secara cepat dan tepat masalah-masalah bencana. Anggarannya juga dari negara, DPR ikut memutuskan. Namun, kinerjanya benar-benar tak memuaskan. Di luar itu, BNPB boleh dibilang tidak punya terobosan yang bisa diandalkan dalam penanggulangan bencana. Banyak saya kira yang harus dibenahi, mulai dari soal kepemimpinan yang harus didorong akan makin responsif hingga sistem kerja dan koordinasi agar bisa menjawab kebutuhan dan tuntutan masyarakat korban. (Wta/P-3) SIMULASI PENYELAMATAN: Petugas membantu warga masuk ke mobil saat simulasi penyelamatan yang digelar Muhammad Hanif Dhakiri BENCANA yang melanda berbagai wilayah di Indonesia secara bertubi-tubi membuat BNPB bekerja ekstra keras. Kondisi BNPB saat ini dengan personel dan anggaran terbatas tentu sangat menyulitkan BNPB dapat melaksanakan tugasnya secara menyeluruh. Agar ke depan BNPB bisa bekerja lebih optimal, tentu perlu ada penambahan personel dan anggaran sehingga diharapkan mereka dapat bekerja lebih tangkas dan menjangkau semua wilayah secara cepat dan tepat sasaran. Oleh karena itu, komitmen penyelenggaraan tentang penanggulangan bencana harus konkret, bukan sekedar wacana. Wacana sudah pasti tidak akan menyelesaikan masalah bencana di Tanah Air. (Wta/P-3) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Sleman, Yogyakarta. Simulasi yang diikuti relawan, TNI, Polri, dan masyarakat itu untuk meningkatkan kesiapan warga yang tinggal di daerah rawan bencana. Wasekjen DPP PKB 3 PKS BNPB secara institusi kuat karena posisinya sudah ada UU. Selain itu, BNPB bisa mengusulkan kepada presiden untuk dibuatkan keppres sebagai payung hukum penanganan bencana. tapi, itu semua jangan sampai dadakan ketika menghadapi bencana. Selain itu, dana maupun sumber daya harus terkonsolidasi. Misalnya, bencana erupsi Gunung Kelud yang berdampak langsung ke tiga kabupaten di Jatim, yakni Kediri, Malang, dan Blitar. Terkait penanganannya pun harus terintegrasi, tidak sendiri-sendiri. Segera BNPB punya SOP atau standar untuk konsolidasi. Jangan sampai tentara sendiri yang tangani bencana. Jadi, sekali ada bencana, yang komando adalah BNPB. Dari situ akses budget juga mengikuti. Mengenai anggaran juga jangan dibebankan di pusat seluruhnya. BNPB harus melakukan MoU dengan berbagai kepentingan yang terkait seperti Polri, kampus, dan perusahaan BUMN untuk membuat jaringan. Jangan sampai ketika bencana datang, aksi cepat tanggap dalam mengurusi kebutuhan para korban seperti makanan dan air bersih tidak terkoordiansi, masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Dalam kondisi seperti ini, komando sangat menentukan. Kalau tidak ada komando, bukannya menolong orang, malah menimbulkan konflik kepentingan. (Nov/P-3) Saleh Husin Ketua DPP Partai Hanura 14 PBB MEKANISME kedaruratan harus dimiliki BNPB, yakni prosedur baku dalam penanggulangan bencana. Tak hanya itu, personel yang dimiliki BNPB masih sangat minim. Ia juga menilai sarana yang digunakan untuk penanggulangan bencana juga belum sepenuhnya memadai. Dengan cara yang biasa, penanggulangan bencana tidak akan efektif. Maka itu, perlu modernisasi peralatan yang menjadi kebutuhan BNPB. Kecepatan untuk mobilitas penanggulangan perlu ditingkatkan karena bencana tidak hanya terjadi pada satu titik, tetapi masif di berbagai daerah dengan tingkat ancaman dan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. (Nov/P-3) BM Wibowo Sekjen DPP PBB ANTARA/SIGID KURNIAWAN I NDONESIA merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di daerah khatulistiwa dengan kondisi topografi yang bervariasi, yakni daratan, perbukitan, pegunungan, dan hamparan perairan. Negeri ini tergolong rawan terhadap bencana hidrometeorologi seperti angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, letusan gunung api, dan kebakaran lahan. Dengan kondisi yang demikian, Indonesia sering disebut sebagai negara ‘supermarket’ bencana. Semua potensi bencana ada di belahan negeri ini. Karena itulah, pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008. Tugas lembaga itu ialah membantu presiden dalam mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana serta kedaruratan secara terpadu. Juga melaksanakan penanganan bencana dan kedaruratan mulai sebelum, pada saat, dan setelah bencana yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, dan pemulihan. Pertanyaannya kemudian, bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat untuk meminimalisasi jumlah korban saat bencana melanda? Menurut Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif, masyarakat sebenarnya sudah sadar bahwa mereka hidup di daerah rawan bencana. Bahkan, mereka pun sudah mempunyai pengetahuan tentang menyelamatkan diri begitu bencana terjadi. “Namun, kesadaran dan pengetahuan itu ternyata jarang diimplementasikan begitu bencana alam terjadi,” katanya di Jakarta, kemarin. Menurut Syamsul, persoalan tersebut lebih disebabkan belum adanya kesadaran atau budaya akan pentingnya menjaga keselamatan, baik diri sendiri maupun orang lain. Ia mencontohkan, korban meninggal di sejumlah lokasi disebabkan ketidakpatuhan terhadap aturan maupun peringatan yang dibuat. “Lihat saja kasus Gunung Sinabung yang korbannya meninggal karena menerobos zona bahaya. Atau masih banyak masyarakat yang berusaha menonton peristiwa bencana dari dekat. Padahal, itu bukan tontonan,” keluhnya. Ia berharap pemerintah sebagai pemegang otoritas berani mengambil tindakan tegas terhadap masyarakat yang menerobos atau melanggar zona bahaya. “Masyarakat kenyataannya harus dipaksa patuh agar tidak melanggar aturan. Artinya, penegakan hukum harus jalan,” tegasnya. Berkenaan dengan itu pula, Media Indonesia mencoba menggali pandangan 12 partai politik peserta Pemilu 2014 tentang eksistensi, peran, dan tantangan BNPB di masa depan. (Che/Wta/ Nov/P-3) Mardani Ali Sera Ketua DPP PKS 6 Partai Gerindra 8 PAN PENGUATAN institusi BNPB sangat diperlukan karena sumber daya manusia yang ada masih tergolong lemah, ditambah lagi dengan tidak berfungsinya BPBD di daerah dalam mengatasi bencana. Dukungan anggaran yang minim membuat lembaga itu tidak bisa berbuat banyak. Seharusnya menggunakan pola asuransi bencana. Untuk penguatan SDM, harus dilatih secara profesional. Misalnya, bisa dengan membangun kerja sama terpadu dengan Palang Merah Indonesia. Anggaran, menurut saya, sudah cukup. Faktor kecepatan bergerak dan memobilisasi kekuatan di daerah bencana yang belum maksimal, dan itu mutlak untuk diperkuat. (Wta/P-3) SESUAI namanya, BNPB perlu menyiapkan diri secara baik untuk mencegah dan menghadapi bencana, mengingat tren bencana di Indonesia setiap tahun terus meningkat. Kita berharap BNPB tidak sekadar menyampaikan laporan rutin tahunan, tetapi juga meningkatkan kinerja dalam pencegahan bencana. Catatan dari 2001 hingga saat ini, sudah ada sekitar 2.000 bencana yang terjadi di Indonesia. Pola kehidupan manusia juga memberi beban, yakni banyak mengeluarkan hajatan lebih banyak yang sifatnya merusak alam. Untuk itu, penting bagi BNPB untuk meningkatkan kinerja sekaligus gotong royong seperti menanam pohon, yang tidak hanya bermanfaat untuk menyerap air saat banjir, tetapi juga untuk penghijauan. Intinya dalam menghadapi bencana, kita jangan hanya aktif saat bencana terjadi melainkan harus melakukan langkah-langkah antisipatif. Karena, tindakan pencegahan jauh lebih baik. (Nov/P-3) SAYA kira jujur harus kita katakan BNPB selama ini sudah bekerja cukup baik. PAN mengapresiasi dan mendukung kerja tanggap darurat yang dilakukan BNPB. Meski begitu, tentu masyarakat menginginkan kinerjanya bisa ditingkatkan agar dapat mengatasi kondisi darurat sejak awal terjadi bencana. Beberapa hal pokok yang harus diperjuangkan ialah anggaran BNPB harus ditambah mengingat perubahan iklim yang ekstrem akan berpotensi meningkatkan frekuensi dan sebaran bencana alam lebih banyak lagi, tidak bisa hanya mengandalkan dana APBD yang kecil untuk penanggulangan bencana. Selain itu, perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kemampuan profesional. Di samping itu juga perlu kerja sama dengan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana, termasuk meningkatkan kerja sama dengan lembaga-lembaga internasional dan negara-negara lain yang dapat membantu peningkatan kinerja BNPB. (Wta/P-3) Tjahjo Kumolo Suhardi Viva Yoga Mauladi Sekjen DPP PDIP Ketua Umum DPP Partai Gerindra Ketua DPP PAN 4 PDIP 15 PKPI BERBICARA tentang BNPB tidak lepas dari masalah pembenahan lembaga itu. Pertama yang harus dibenahi ialah pengorganisasian di daerah-daerah, terutama daerah-daerah langganan bencana. Kedua, kecepatan bertindak. Jangan sampai orang atau korban yang akan kita tolong seharusnya bisa selamat, tetapi akhirnya meninggal karena kita terlambat memberikan bantuan. Contohnya, waktu tsunami di Aceh pada 2004. Hari kedua baru sibuk mencari jenazah yang berceceran di mana-mana. Mestinya, hari pertama sudah sibuk. Oleh karena itu, BNPB harus punya pasukan khusus, melakukan kerja sama dengan PMI. Di semua daerah teritorial ada pasukan infanteri (kodam). Menurut saya, satu peleton diambil, disiapkan khusus menangani bencana, harus dilatih dengan baik. Misalnya, ada helikopter yang siap. Ini penting untuk bencana seperti banjir bandang. Kadang di titik itu susah, medannya sudah kocar-kacir. Helikopter bisa terbang di ketinggian 25-30 meter. Pasukan diturunkan dengan tali. Yang turun paling dulu tim advance (pendahulu) untuk mengetahui kondisi di bawah. Kemudian komunikasi dengan tim advance untuk mengetahui kondisi di bawah. Kemudian, komunikasi dengan Organisasi Amatir Radio Indonesia (Orari), organisasi resmi cadangan komunikasi nasional. Saat dia turun, PMI akan memberi laporan ke PMI pusat apa-apa saja yang diperlukan. Itu bisa diantisipasi. BNPB harus menjamin ketepatan bertindak untuk sampai ke lokasi secepatnya. Di tempat-tempat yang diprediksi ada bencana juga harus disiapkan peralatan pengungsian yang lengkap. (Wta/P-3) Sutiyoso Ketua Umum DPP PKPI
  6. 6. OPINI 6 KAMIS, 20 FEBRUARI 2014 Pemilu 2014 dan Kualitas Tata Kelola Parpol Bawono Kumoro Peneliti Politik The Habibie Center D ALAM waktu kurang dari dua bulan ke depan bangsa Indonesia akan menggelar hajatan besar Pemilu 2014. Selain menjadi momen transformasi kepemimpinan nasional pascasatu dasawarsa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pemilu kali ini juga diharapkan dapat melahirkan perbaikan dan peningkatan kualitas kehidupan demokrasi di Indonesia. Namun, harapan mulia itu bukan hal mudah untuk diwujudkan mengingat eksistensi partai politik (parpol) sebagai salah satu pilar penting kehidupan demokrasi di Indonesia saat ini justru tengah menuai badai kritik publik. Hal itu disebabkan parpol memiliki sejumlah problem akut organisasi, yaitu persoalan tata kelola sebagai institusi penting penopang kehidupan demokrasi. Gerakan reformasi 1998 telah melahirkan keterbukaan dan kebebasan untuk mendirikan parpol. Namun, keterbukaan politik dan kebebasan mendirikan parpol ternyata tidak diiringi peningkatan kualitas tata kelolanya. Tidak mengherankan jika kemudian publik memandang parpol sebagai salah satu institusi politik paling tidak dapat dipercaya. Hasil survei Indikator Politik Indonesia pertengahan tahun lalu menunjukkan kepercayaan publik terhadap parpol hanya 31%. Tidak dapat dimungkiri kualitas tata kelola parpol masih terbilang sangat rendah. Hal itu dapat dilihat dari belum teraktualisasikannya empat dimensi institusionalisasi parpol. Parpol dapat dikatakan telah terinstitusionalisasi dengan baik bila memiliki ketangguhan, daya tahan, mampu menghadapi krisis, dan menyuguhkan pemerintahan alternatif dapat dipercaya rakyat (Netherlands Institute for Multiparty Democracy, 2004: 12) Sementara itu, menurut Scott Mainwaring, ada empat dimensi institusionalisasi parpol. Pertama, di dalam partai yang telah mengalami institusionalisasi terdapat pola kompetisi politik yang stabil. Tidak ada dominasi personal dari seorang elite politik. Kedua, di dalam sistem yang telah mengalami institusionalisasi parpol miliki akar kuat di masyarakat. Ketiga, adanya pengakuan dari elite dan warga negara bahwa parpol ialah hal mendasar dan penting bagi kehidupan demokrasi. Keempat, di dalam sistem yang telah mengalami ins titusionalisasi parpol memiliki struktur internal, prosedur, dan rutinitas jelas (Mainwaring, 1998: 67-81). kualitas institusionalisasi parpol di Indonesia. Ciri pertama dari belum kuatnya institusionalisasi parpol ialah dominasi personal dari seorang elite politik. Dominasi personal seorang tokoh melanda hampir seluruh parpol. Partai Demokrat sangat bergantung terhadap tuah dan petunjuk SBY selaku pendiri partai. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memiliki ketergantungan tinggi terhadap Megawati Soekarnoputri. Pengaruh sosok Dosen Program Studi Magister Ilmu Komunikasi PPs Universitas Budi Luhur PARTISIPASI OPINI konflik sosial di Jakarta? Penulis sudah melakukan pengujian pemberitaan dari beberapa laman dengan berbantuan gawai sistem alat pencari. Hasil temuan mendapatkan sekitar 842.000 berita, dan setelah melalui proses pemilahan maka pemberitaan yang terpilih ada 40 berita. Hasilnya cukup mengejutkan, bahwa semua berita serentak menggunakan pengungsi korban banjir sebagai objek komodifikasi berita alur pemberitaan awalnya mengarah pada kondisi banjir, kemudian menggelontor pada minimnya sarana dan prasarana sampai pada kesigapan akan menghadapi bencana dan keseriusan pemerintah dalam mengatasi hal tersebut. Kesegeraan pers mengangkat faktor penyebab sedemikian menarik, seperti drainase yang rusak, normalisasi bantaran kali, sampah yang menumpuk, sampai pada koordinasi dengan daerah resapan dan satelit Jakarta diangkat habis-habisan. Pemberitaan bergelombang dan mengarah pada satu titik terang penyelesaian, yakni isu sodetan Kali Ciliwung dengan Cisadane yang berakhir tidak terwujud karena hanya akan memindahkan banjir ke daerah lain dari Jakarta (Detik.com). Di sini terlihat pemberitaan seperti lesu (istilahnya ‘mati angin’) dan sudah seperti diketahui bahwa tidak ada ‘titik terang penyelesaian’ dalam penanganan banjir di Jakarta. Jelas arah berita berubah, pers sudah tidak menganggap menarik isu tersebut, dan sudah selesai masalah dengan pemerintah yang dianggap sudah berusaha, tetapi tidak berhasil. Kembali lagi pemberitaan mengarah kepada pengungsi yang semua dalam posisi positif pro dan membela, tiba-tiba Dengan merujuk empat dimensi itu, mari kita perhatikan Ilham Prisgunanto M lih dalam Pemilu Legislatif 2014 mengonfirmasikan hal tersebut. Melalui survei itu terungkap 64% pemilih merasa tidak memiliki kedekatan dengan parpol tertentu. Ideologi parpol di Indonesia yang cenderung tidak jelas juga menjadi sebab dari ketiadaan ikatan kuat terhadap parpol di tingkat akar rumput. Hampir tidak ada perbedaan menonjol dalam hal garis ideologi antara satu parpol dan parpol lain. Akibat hal tersebut, pemilih terlampau mudah untuk berpindah-pindah pilihan dalam setiap pemilu sesuai dengan dinamika sosial politik saat itu. Dari Pemilu Legislatif 1999 hingga Pem ilu Legislatif 2004, PDIP mengalami penurunan Dominasi personal Potensi Konflik dan Konstruksi Berita UNGKINKAH di Jakarta terjadi konflik sosial? Pertanyaan itu pernah digaungkan dan seorang guru besar dari Universitas Indonesia menyatakan tidak mungkin terjadi. Alasannya, pemahaman makna kebersamaan bagi orang Jakarta saat ini sangat ‘cair’. Jakarta adalah ‘kampung besar’ yang dianggap sebagai representasi pemindahan konsep kampung dalam perspektif kaum urban pada konteks modern. Artinya, orang Jakarta adalah orang ‘udik’ yang menerjemahkan metropolitan dalam konteks makna mereka sendiri-sendiri berdasarkan asal kedaerahan yang mereka miliki sebagai keturunan generasi kedua. Pemaknaan yang sama itulah yang menjadi klausul penting dasar pemikiran bahwa sulit terjadi konflik sosial terjadi Prabowo Subianto sangat kuat mewarnai setiap derap langkah Partai Gerindra. Ketiadaan ikatan kuat di tingkat akar rumput merupakan ciri kedua dari belum kuatnya institusionalisasi parpol. Hal itu pun juga dapat dengan mudah kita temukan dalam diri partai-partai politik di Indonesia. Hasil survei PolTracking Institute tentang Kecenderungan sikap dan perilaku pemi- di Jakarta karena adanya semangat kebersamaan tinggal di Ibu Kota dari kaum urban. Sesuai seleksi alam, akhirnya kaum-kaum urban inilah yang bisa menetap dan tersaring dalam strata sosial ekonomi dalam gerak kehidupan masyarakat. Penduduk asli yang ‘kolot’ dan tidak mau berbaur dengan kaum urban akan terhempas, tersingkir. Banjir dan jurang pemisah Banjir adalah sebuah fenomena rutin di Jakarta, bahkan diklaim sebagai bencana musiman yang pasti terjadi. Sikap pesimistis Jakarta bebas banjir sudah ‘lekat’ erat di kepala warga Jakarta, seolah-olah klaim Jakarta tidak bisa bebas banjir sudah pasti. Pers dengan sigap mengambil alih posisi sebagai ‘penyelisik’ dan pencari tahu akar permasalahan penyebab banjir yang ada. Sesuai dengan insting jurnalistik, mereka bekerja secepat kilat dan mencari kemungkinan berita yang bisa dijual dan dicuatkan ke publik dengan dasar publik berhak tahu. Maka digelarlah peliputan pada satu titik yang dianggap sebagai sentral yang bisa digali dan dikomodifikasi dengan menempelkan nilai berita (news value). Pilihan jatuh pada Kampung Pulo di Jakarta Timur, daerah bantaran kali yang bersebelahan langsung dengan Ciliwung. Pilihan kedua ialah Bendungan Katulampa di Bogor. Berita pers membuat semua mata dan telinga diarahkan untuk memperhatikan titik-titik peliputan tersebut, dan semakin membenarkan (reinforce) bahwa bahaya banjir bukanlah ‘isapan jempol’ belaka. Media massa menunjukkan fungsi pengawasan sosial sesungguhnya, sedemikianlah pendapat Lasswell yang seolah-olah terbukti. Satu yang menjadi problem besar ialah ke mana arah pemberitaan bencana banjir ini, apa hubungannya dengan Konstruksi yang terbangun dalam pemberitaan bencana banjir akhirnya menggambarkan bahwa pengungsi banjir ialah pihak yang perlu disalahkan, karena memang mereka membuang sampah sembarangan. mereka. Artinya, bahwa korban banjir dalam artian pengungsi banjir diliput ‘habis-habisan’ untuk diperah dalam upaya menarik simpati dan pandangan publik (Universitas Budi Luhur, 2014). Kesedihan dan air mata dijual dalam upaya membuat publik iba dan larut dalam kemalangan para pengungsi korban banjir. Memang diakui perolehan suara 15,5%. Partai Demokrat dari 0% langsung melejit menjadi 7%. Demikian pula dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari 1% menjadi sekitar 7%. Lalu dari Pemilu Legislatif 2004 hingga Pemilu Legislatif 2009, Partai Golkar mengalami penurunan suara sekitar 8%. Tidak jauh berbeda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga mengalami penurunan suara sekitar 5,5% dan PDIP turun 4,5%. Sebaliknya, Partai Demokrat melesat naik sebesar 14%. Ciri ketiga institusionalisasi parpol berupa adanya pengakuan dari elite dan warga negara bahwa parpol merupakan hal penting dan mendasar bagi kehidupan demokrasi. Dalam konteks politik Indonesia mutakhir hal itu mulai terlihat rapuh. Di masa-masa awal reformasi publik sangat menaruh ekspektasi tinggi terhadap parpol sebagai harapan bagi perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara menuju arah lebih baik, tapi kini publik justru merasa sangat kecewa terhadap kinerja parpol. Tingkat partisipasi pemilih yang terus mengalami penurunan dalam setiap pelaksanaan pemilu pada 1999-2009 merupakan cerminan dari hal tersebut. Tingkat partisipasi pada Pemilu 1999 sebesar 92,6%. Tingkat partisipasi itu kemudian turun pada Pemilu 2004 menjadi 84,1%. Lalu kembali mengalami penurunan pada Pemilu 2009 menjadi 70,9%. Di samping itu, hasil survei Indikator Politik Indonesia bahwa kepercayaan publik terhadap parpol hanya sebesar 31% juga dapat dilihat sebagai gambaran akumulasi rasa kecewa publik terhadap kinerja partai-partai politik. Alih-alih menjadi harapan bagi perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara, parpol kini justru lebih menjadi sumber masalah akibat perilaku korup sejumlah elite dan kader-kader mereka. Kisruh internal menjadi membenci, bahkan dianggap sebagai pihak yang mau enaknya sendiri saja. Pemberitaan cenderung membuat pengungsi seperti pengemis dan mengiba-iba dalam kasus bencana ini seperti dalam opini Haryanto (Kompas 28/1). Konstruksi yang terbangun akhirnya menggambarkan bahwa pengungsi ialah pihak yang perlu disalahkan, karena memang mereka membuang sampah sembarangan, merusak ekosistem, dan yang membuat lebar kali menjadi menyempit. Sekarang silakan menikmati ulah yang sudah dilakukan. Sedemikianlah konstruksi pemberitaan yang ada dari hasil temuan pemantauan analisis isi media massa dengan menggunakan model Klaus Krippendorff (2013:34). publik. Dalam pemahaman ini jelas bahwa akan terbangun kebencian kepada pengungsi yang lekat dan laten dalam benak setiap orang. Pemberitaan dengan kemampuan agenda medianya akan memaksa orang mengingat hal ini dan mengonstruksi dalam benak mereka sendiri akan sesuatu yang ada digambarkan dalam benaknya (McComb, 1994). Di sinilah letak bahayanya dan penulis dapat meyakinkan kemungkinan potensi konflik yang bakal terjadi di Jakarta adalah benak-benak orang yang dikultivasi (diterpa berulang-ulang) tentang gambaran buruk pengungsi banjir yang secara implisit dibesarbesarkan oleh pemberitaan. Apalagi kondisi ini makin dibenarkan oleh beberapa pihak yang menyayangkan sikap dan ‘kekerdilan’ diri dari pengungsi banjir. Ketika gambaran itu ditampilkan berulang-ulang, publik akan membenarkan dan mereka akan mengambil sikap akan kondisi sedemikian. Ketika nanti terjadi konflik besar menyoal pengungsi korban banjir, penulis katakan bahwa semua itu salah pemberitaan yang tidak tegas memosisikan diri sebagai jurnalis muckrakers yang mau berjibaku demi nama kebenaran dan keadilan dalam perut yang lapar dan pesakitan. Konflik sosial Ketika pemberitaan semua mengonstruksi sedemikian terhadap pengungsi, yang terjadi ialah klaim kebencian dan menafikan keberadaan pengungsi banjir karena klaim penyebab bencana tersebut. Klaim ini tidak akan berhenti di situ saja, tetapi lebih berkembang dan akan menyoroti pada efek pascapemberitaan yang kerap orang tidak pahami. Pemberitaan akan menghantam alam kognitif dan melekat pada daya ingat (memori) yang ada pada Ciri keempat institusionalisasi parpol berupa kejelasan struktur internal, prosedur, dan rutinitas parpol belum tampak jelas di Indonesia. Organisasi internal parpol belum dapat dikatakan baik mengingat cukup banyak terdapat kasus perselisihan internal yang kemudian berujung pada pemisahan kubu dan pembentukan parpol baru. Partai politik yang seharusnya menjadi institusi utama bagi pembangunan dan pematangan pengembangan demokrasi sering kali mengalami konflik internal sebagai akibat tidak berjalannya mekanisme demokrasi di internal setiap parpol. Parpol di Indonesia belum memiliki tradisi kuat untuk menjalankan organisasi secara rasional dan demokratis. Pemaparan itu menunjukkan parpol di Indonesia belum mengalami institusionalisasi secara baik. Diperlukan perbaikan-perbaikan mendasar untuk mencapai hal tersebut. Dalam konteks itu, hemat penulis, penyempurnaan secara terus-menerus terhadap paket Undang-Undang Partai Politik menjadi penting untuk dilakukan. Di masa mendatang harus ada UU Parpol yang dapat ‘memaksa’ parpol untuk memperbaiki berbagai kelemahan struktural mereka selama ini. UU Parpol harus secara jelas, terang, dan eksplisit mengenai sanksi menguraikan sanksisanksi yang akan dikenakan kepada parpol apabila tidak menjalankan amanat UU. Dengan demikian, ada tekanan kuat kepada parpol untuk serius memperbaiki kelemahankelemahan struktural mereka. Selain itu, UU Parpol harus memiliki kesesuaian dengan sistem pemerintahan, sistem pemilu, sistem perwakilan, dan sistem kepartaian berlaku. Jika dua hal itu dapat diakomodasi UU Parpol di masa mendatang, harapan untuk memiliki parpol dengan kapasitas institusionalisasi mumpuni tidak lagi sekadar mimpi. Kirimkan ke email: opini@mediaindonesia.com atau opinimi@yahoo.com atau fax: (021) 5812105, (Maksimal 6.000 karakter tanpa spasi. Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon, foto kopi KTP, nomor rekening, dan NPWP) Pendiri: Drs. H. Teuku Yousli Syah MSi (Alm) Direktur Utama: Lestari Moerdijat Direktur Pemberitaan/Penanggung Jawab: Usman Kansong Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua), Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryopratomo, Toeti P. Adhitama, Usman Kansong Redaktur Senior: Elman Saragih, Gaudensius Suhardi, Laurens Tato Kepala Divisi Pemberitaan: Abdul Kohar Kepala Divisi Content Enrichment: Teguh Nirwahyudi Kepala Divisi Artistik & Foto: Hariyanto Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Ade Alawi, Haryo Prasetyo, Jaka Budisantosa, Ono Sarwono, Rosmery C. Sihombing, Tjahyo Utomo Kepala Sekretariat Redaksi: Sadyo Kristiarto Redaktur: Agus Mulyawan, Ahmad Punto, Anton Kustedja, Aries Wijaksena, Cri Qanon Ria Dewi, Denny Parsaulian Sinaga, Eko Rahmawanto, Eko Suprihatno, Hapsoro Poetro, Ida Farida, Iis Zatnika, Irana Shalindra, Jerome E. Wirawan, M. Soleh, Mathias S. Brahmana, Mirza Andreas, Patna Budi Utami, Santhy M. Sibarani, Soelistijono, Sitria Hamid, Wendy Mehari Utami, Widhoroso, Windy Dyah Indriantari Staf Redaksi: Adam Dwi Putra, Agung Wibowo, Ahmad Maulana, Akhmad Mustain, Anata Syah Fitri, Anshar Dwi Wibowo, Arief Hulwan Muzayyin, Asep Toha, Asni Harismi, Bintang Krisanti, Cornelius Eko, Daniel Wesly Rudolf, Deri Dahuri, Dian Palupi, Dika Dania Kardi, Dinny Mutiah, Dwi Tupani Gunarwati, Emir Chairullah, Eni Kartinah, Fardiansah Noor, Gayatri Suroyo, Ghani Nurcahyadi, Gino F. Hadi, Hafizd Mukti Ahmad, Heni Rahayu, Heryadi, Hillarius U. Gani, Iwan Kurniawan, Jajang Sumantri, Jonggi Pangihutan M, Mohamad Irfan, Muhamad Fauzi, Nurulia Juwita, Panca Syurkani, Permana Pandega Jaya, Raja Suhud V.H.M, Ramdani, Rommy Pujianto, Rudy Polycarpus, Sabam Sinaga, Selamat Saragih, Sidik Pramono, Siswantini Suryandari, Siska Nurifah, Sugeng Sumariyadi, Sulaiman Basri, Sumaryanto, Susanto, Syarief Oebaidillah, Thalatie Yani, Usman Iskandar, Zubaedah Hanum Biro Redaksi: Dede Susianti (Bogor) Eriez M. Rizal (Bandung); Kisar Rajagukguk (Depok); Firman Saragih (Karawang); Sumantri Handoyo (Tangerang); Yusuf Riaman (NTB); Baharman (Palem- bang); Parulian Manulang (Padang); Haryanto (Semarang); Widjajadi (Solo); Faishol Taselan (Surabaya) METROTVNEWS.COM News: Khudori Redaksi: Agus Triwibowo, Asnawi Khaddaf, Basuki Eka P, Deni Fauzan, Edwin Tirani, Henri Salomo, Irvan Sihombing, Laila B, Rizky Yanuardi, Sjaichul, Wily Haryono, Wisnu AS, Retno Hemawati, Nurtjahyadi, Afwan A, Andrie, Donny Andhika, Fario Untung, Prita Daneswari, Rita Ayuningtyas, Torie Natallova DIVISI TABLOID, MAJALAH, DAN BUKU (PUBLISHING) Kepala Divisi: Budiana Indrastuti Asisten Kepala Divisi: Mochamad Anwar Surahman, Victor JP Nababan Redaktur: Agus Wahyu Kristianto, Lintang Rowe, Sri Purwandhari CONTENT ENRICHMENT Periset: Heru Prasetyo (Redaktur), Desi Yasmini S, Gurit Adi Suryo Bahasa: Dony Tjiptonugroho (Redaktur), Aam Firdaus, Adang Iskandar, Henry Bachtiar, Ni Nyoman Dwi Astarini, Riko Alfonso, Suprianto ARTISTIK Asisten Kepala Divisi: Rio Okto Waas Redaktur: Annette Natalia, Donatus Ola Pereda, Gatot Purnomo, Marjuki, Prayogi, Ruddy Pata Areadi Staf Redaksi: Ali Firdaus, Ami Luhur, Ananto Prabowo, Andi Nursandi, Bayu Aditya Ramadhani, Bayu Wicaksono, Briyan Bodo Hendro, Budi Setyo Widodo, Catherine Siahaan, Dedy, Dharma Soleh, Endang Mawardi, Fredy Wijaya, Gugun Permana, Hari Syahriar, Haris Imron Armani, Haryadi, Marionsandez G, M. Rusli, Muhamad Nasir, Muhamad Yunus, Nana Sutisna, Novi Hernando, Nurkania Ismono, Putra Adji, Rugadi Tjahjono, Seno Aditya, Tutik Sunarsih, Warta Santosi Olah Foto: Saut Budiman Marpaung, Sutarman PENGEMBANGAN BISNIS Kepala Divisi Marketing Communication: Fitriana Saiful Bachri Kepala Divisi Special Project & Partnership: Andreas Sujiyono Kepala Divisi Iklan: Gustaf Bernhard R Asisten Kepala Divisi Iklan: Wendy Rizanto Perwakilan Bandung: Aji Sukaryo (022) 4210500; Surabaya: Tri Febrianto (031) 5667359; Yogyakarta: Andi Yudhanto (0274) 523167. Telepon/Fax Layanan Pembaca: (021) 5821303, Telepon/ Fax Iklan: (021) 5812107, 5812113, Telepon Sirkulasi: (021) 5812095, Telepon Distribusi: (021) 5812077, Telepon Percetakan: (021) 5812086, Harga Langganan: Rp67.000 per bulan (Jabodetabek), di luar P. Jawa + ongkos kirim, No. Rekening Bank: a.n. PT Citra Media Nusa Purnama Bank Mandiri - Cab. Taman Kebon Jeruk: 117-009-500-9098; BCA - Cab. Sudirman: 035306-5014, Diterbitkan oleh: PT Citra Media Nusa Purnama, Jakarta, Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan/Sirkulasi: Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11520, Telepon: (021) 5812088 (Hunting), Fax: (021) 5812105 (Redaksi) e-mail: redaksi@ mediaindonesia.com, Percetakan: Media Indonesia, Jakarta, ISSN: 0215-4935, Website: www.mediaindonesia.com, DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN MEDIA INDONESIA DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN
  7. 7. megapolitan kamis, 20 februari 2014 7 JAKARTA TIMUR PENERTIBAN PEDAGANG MONAS: MI/ANGGA YUNIAR Petugas Satpol PP menertibkan para pedagang yang berjualan di dalam taman Monumen Nasional, Jakarta, kemarin. Razia gabungan yang melibatkan unsur Polri, TNI, Satpol PP, dan keamanan Monas itu bertujuan memberantas preman dan PKL liar yang berjualan di kawasan tersebut. Mobil Roger Danuarta Kerap Parkir di Kayu Putih MOBIL Roger Danuarta, tersangka kasus penyalahgunaan narkotika, kerap terlihat parkir di Jalan Kayu Putih Tengah, Pulo Gadung, Jakarta Timur, atau lokasi ditemukannya artis itu dalam kondisi pingsan dengan jarum suntik tertancap di tangan, Minggu (16/2) malam. Demikian penuturan sejumlah saksi yang tinggal di Jalan Kayu Putih Tengah. Namun, informasi itu belum bisa dipastikan apakah Roger sengaja menepikan mobil Mercedez-Benz B 368 RY miliknya sekadar untuk mengonsumsi narkoba atau membeli narkoba. PEMPROV DKI Pemprov Merasa Ditipu Investor Monorel P E M E R I N TA H P r o vinsi (Pemprov) DKI Jakarta merasa tertipu karena m e m e n uhi ke in g in an P T Jakarta Monorel meresmik a n p r oy e k t ra n s p o r t a s i monorel. Padahal, proyek itu hingga kini mangkrak. Ground breaking pembangunan transportasi light rail transit (LRT) yang berlangsung pada 16 Oktober 2013 itu diresmikan Gubernur Joko Widodo. Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, perilaku PT Jakarta Monorel (JM) membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI terasa konyol di hadapan masyarakat. “Kenapa pakai acara peresmian kayak gitu? Itu mah tipu-menipu. Kita jadi kelihat­ an konyol,” kata Wagub yang akrab disapa Ahok di Balai Kota DKI, kemarin. Ia menilai ground breaking sebagai tanda pembangunan transportasi LRT dapat dilanjutkan merupakan topeng PT JM agar citra mereka di mata masyarakat dan Pemprov DKI bagus. Kenyataannya, lanjut Ahok, PT JM selalu mengelak saat ditanya mengenai tiga dokumen penting yang harus diselesaikan perusahaan sebagai syarat pembangunan proyek. PT JM beralasan, untuk memperoleh dokumen, harus melalui pertemuan dengan banyak pihak. “Saya tidak tahu apakah ground breaking itu untuk mempermainkan Pemprov DKI atau tidak. Namun, memang alasannya macammacam. Mau ketemu ini, mau ketemu itu. Kami akan memanggil PT JM untuk minta kejelasan. Kalau hanya ground breaking, gue juga sanggup,” ujarnya. Belum bayar Sejak ground breaking proyek monorel dilakukan, hingga saat ini belum ada kemajuan yang dikerjakan PT JM sebagai pengembang dan investor transportasi massal itu. Bahkan, hingga kini perusahaan yang saham dominannya dimiliki Ortus Holdings itu belum membayar 90 tiang pancang yang mangkrak di sepanjang Jalan HR Rasuna Said dan jalur hijau Senayan. Ketika hal itu dikonfirmasikan kepada Gubernur Joko Widodo atau Jokowi, ia membenarkan. Menurutnya, tiang pancang yang mangkrak sejak 2007 oleh PT JM belum dibayar kepada PT Adhi Karya senilai Rp193,662 miliar. Pembangunan fisik monorel tidak dapat dilanjutkan jika PT JM tidak segera membayarnya. “Pembangunan fisik monorel terganjal banyak hal. Selain terganjal tiga dokumen yang belum diserahkan PT JM, salah satunya lagi tiang juga belum dibayar,” kata Jokowi. Padahal, lanjut Gubernur, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 296/ Pdt.G/2012/PN JKT Selatan tanggal 11 September 2012 menyatakan PT Adhi Karya sebagai pemegang hak atas 90 fondasi monorel itu. “Saya harap PT JM segera menyelesaikan permasalahan ini. Segera membayarkan utang ke p a d a P T Ad h i K a r y a , ” ujarnya. (Ssr/J-4) “Saksi di sana (warga) mengaku tidak asing dengan mobil itu. Sering berhenti di TKP (tempat kejadian perkara). Kami masih mendalami informasi ttu,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto, kemarin. Menurutnya, Roger mengaku mendapat pasokan barang haram itu dari seorang berinisial M. Namun, belum ada penjelasan dari tersangka tentang lokasi pembelian narkoba. Saat Roger pingsan, polisi menemukan barang bukti berupa 1,50 gram heroin dan 15,70 gram ganja kering. (GG/J-4) DPD RI RUU Megapolitan Perlu Kajian Lebih Mendalam RENCANA pembentukan Undang-Undang Megapolitan terus menuai pro-kontra. Salah satu suara sumbang diutarakan perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan UU Megapolitan masih harus dikaji lebih mendalam agar tidak membentur otonomi dan kewenangan daerah yang sudah ada. “Jadi bukannya saya tidak setuju, melainkan ini perlu kajian mendalam karena sebelumnya sudah ada pembagian wewenang,” ujar Direktur Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Kemendagri Edi Sugiharto, seusai acara diskusi dengan Komite 1 DPD RI tentang Urgensi Pembentukan UU Megapolitan di Gedung DPD RI Jakarta, Rabu (19/2). Pengamat perkotaan, Yayat Supriyatna, yang merupakan anggota tim ahli RUU Me­ apolitan di acara itu meg ngatakan UU Megapolitan dapat menjadi terobosan buat mempertemukan kepentingan setiap daerah. “Intinya, UU ini tidak mereduksi kewenangan yang ada di pusat atau daerah, tapi bagaimana mempertemukan kepentingan yang ada,” ujarnya. (*/J-2) DKI JAKARTA Bus Trans-Jakarta masih Telat Datang KEDATANGAN bus TransJakarta di setiap halte masih lambat. Calon penumpang angkutan umum itu harus menunggu kedatangan bus rata-rata 15 menit, atau jauh dari target Gubernur DKI Joko Widodo, yakni 5-7 menit. Berdasarkan pantauan pada Rabu (19/2), akibat bus terlambat datang, terjadi antrean panjang calon penumpang di beberapa halte pada rute Harmoni-Lebak Bulus ataupun HarmoniPulo Gadung. Antrean lebih panjang terjadi pada saat jam berangkat dan pulang kerja. Para penumpang pun harus menunggu kedatangan bus sekitar 20 sampai 25 menit. Salah seorang calon penumpang tujuan Pulo Gadung, Nita, 20, mengatakan telah menunggu lebih dari 10 menit, tapi bus tidak kunjung datang. “Kalau jam kerja, antrean sudah dipastikan panjang, tapi kalau hari libur, atau hari kerja pada siang hari, penumpang Trans-Jakarta enggak begitu banyak,” ujarnya saat ditemui di halte Harmoni. Sebaliknya, kedatangan bus Trans-Jakarta di halte sepanjang jalur Blok M-Kota lebih cepat, yakni rata-rata 5 menit sekali. (*/J-4) Jakarta Utara Buron Interpol China Ditangkap NATIONAL Central Bureau (NCB) Interpol China dan Kepolisian Indonesia menangkap WN China bernama Huang Zhang Bao, buron kasus penipuan perbankan dan pencucian uang yang kabur ke Indonesia. Huang ditangkap atas kerja sama NCB Interpol China dan Polda Metro Jaya. Ia dibekuk di kediamannya di Apartemen Regata, Tower Monte- carlo, Pantai Mutiara, Jakarta Utara, Selasa (18/2) malam. Selain Huang, istri dan dua putranya juga dibawa polisi. Dari pemeriksaan, Huang dan keluarga sudah memiliki KTP rangkap dengan domisili DKI Jakarta dan Banten. Keluarga Huang sengaja mengganti nama ke penamaan Indonesia. “Huang telah divonis seumur hidup atas kejahatannya dengan kerugian US$7,9 juta atau Rp80 miliar. Polda Metro Jaya hanya membantu penangkapan,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto, Rabu (19/2). Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Heru Pranoto menambahkan, Huang memanfaatkan paspor kakaknya untuk terbang ke Indonesia. (GG/J-2) lintas berita AQJ Mangkir dari Sidang Kecelakan Maut Tanggul Ditinggikan guna Atasi Banjir Rob SIDANG perdana AQJ, putra musikus Ahmad Dhani, yang sedianya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, kemarin, ditunda karena AQJ tidak hadir tanpa alasan. Sidang yang dijadwalkan berlangsung pukul 09.00 WIB itu ditunda oleh ketua majelis hakim Petriyanti hingga 25 Februari mendatang. Jaksa Ibnu Suud mengatakan AQJ tidak hadir tanpa memberikan informasi. “Sidang (akhirnya) ditunda. Pukul 11.15 WIB hakim ketuk palu. Belum ada informasi ke kita mengapa (AQJ) tidak datang,” kata Ibnu. Padahal, surat panggilan sudah disampaikan kepada AQJ dan diterima oleh salah seorang penghuni rumah Ahmad Dhani di Pondok Indah. Dul menjadi tersangka kecelakaan lalu lintas di Tol Jagorawi pada 8 September 2013. Mobil B 80 SAL yang dikemudikannya menabrak pembatas jalan dan melintas ke jalur berlawanan hingga terjadi tabrakan yang menewaskan tujuh orang. (AF/J-4) TANGGUL laut yang berada di RT 20/17, Kelurahan/Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, akan ditinggikan menjadi 4,8 meter untuk mengantisipasi banjir akibat air laut pasang atau rob dan penurunan permukaan tanah. Tanggul sepanjang 100 meter itu juga akan diperlebar menjadi 10 meter. “Penurunan muka tanah di Penjaringan memang yang tertinggi (terparah) di Jakarta, mencapai 10 sentimeter per tahun. Makanya ada peninggian tanggul, selain juga untuk antisipasi rob,” kata Kepala Bidang Prasana, Sarana Kota dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Nursyam Daud saat meninjau lokasi pembangunan tanggul, kemarin. Pembangunan akan dimulai setelah pembangunan tanggul sepanjang 100 meter oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane dilanjutkan oleh Pemprov DKI Jakarta. (SW/J-4) PENGUMUMAN Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014, menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang beserta lampirannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selanjutnya, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, berlaku kembali sebagaimana sebelum diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang. Berdasarkan hal tersebut, DPR RI membatalkan rekruitmen pemilihan calon Panel Ahli dan akan memilih serta menetapkan 2 (dua) orang Hakim Konstitusi. Untuk memenuhi asas keterbukaan dan pertanggungjawaban publik, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendaftarkan diri melalui Komisi III DPR RI guna mengikuti seleksi Calon Hakim Konstitusi. Pelaksanaan pendaftaran seleksi Calon Hakim Konstitusi dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut : (1) Hakim konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; b. adil; dan c. negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. (2) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat: a. warga negara Indonesia; b. berijazah doktor dengan dasar sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum; c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia; d. berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan; e. mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban; f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; g. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan h. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau pernah menjadi pejabat negara. (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) calon hakim konstitusi juga harus memenuhi kelengkapan administrasi dengan menyerahkan: a. surat pernyataan kesediaan untuk menjadi hakim konstitusi; b. daftar riwayat hidup; c. menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi dengan menunjukkan ijazah asli; d. laporan daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan calon yang disertai dengan dokumen pendukung yang sah dan telah mendapat pengesahan dari lembaga yang berwenang; dan e. nomor pokok wajib pajak (NPWP). Kepada masyarakat luas yang ingin mendaftarkan diri sebagai calon Hakim Konstitusi, dapat menyampaikan persyaratan sebagaimana tersebut diatas kepada Sekretariat Komisi III DPR-RI, Gedung Nusantara II Paripurna, Jalan Jend. Gatot Subroto, Jakarta – 10270. Telp. (021) 5715.566 / 5715.559 / 5715.569, selambat-lambatnya hari Senin, tanggal 24 Februari 2014 pukul 16.00 WIB. Jakarta, Februari 2014 PIMPINAN KOMISI III DPR RI, DR. PIETER C ZULKIFLI SIMABOEA, MH (KETUA) DR. M. AZIZ SYAMSUDDIN, SH (WAKIL KETUA) DRS. AL MUZZAMMIL YUSUF, M.SI (WAKIL KETUA) IR. TJATUR SAPTO EDY, MT (WAKIL KETUA)
  8. 8. KAMIS, 20 FEBRUARI 2014 GENG MOTOR 9 Warga Pondok Gede Resah akibat SMS Polisi menangkap 11 anggota geng motor yang berulah di kawasan Pondok Gede, Kota Bekasi. Mereka sengaja berbuat onar untuk menunjukkan eksistensi. GOLDA EKSA S EBUAH pesan berantai beredar sejak Selasa (18/2) malam. Isinya imbauan agar warga di kawasan Jalan Raya Hankam Pondok Gede, Kampung Sawah, Ganceng, Ujung Aspal, Kranggan, Kecapi, dan Kali Sari waspada. Pasalnya, ada sebuah geng motor misterius yang membabi buta membacok dan menyiram warga dengan air keras. Komplotan itu sudah sepekan beraksi mulai pukul 20.00 hingga 05.00 WIB. Sedikitnya sudah jatuh 50 korban atas aksi keji geng motor yang beranggotakan 70 orang itu. Sang pengirim pesan pun mengabarkan bahwa kelompok tersebut menyerang sebuah bengkel yang menyebabkan anak pemiliknya dalam keadaan koma dan dirawat di RS Jatisampurna. Widodo, 38, pemilik bengkel sepeda motor Dodo Motor Cycle (DMC), yang disebut sebagai korban keganasan geng motor, membantah bahwa dirinya menjadi korban. Namun, ia menyebut nama Yono, yang merupakan asisten mekanik di bengkelnya, menjadi korban tindakan brutal komplotan yang menamakan diri mereka Geng Anak Merdeka Kalisari (Amerika). Akibat penyerangan itu, lanjut Dodo, Yono menderita luka bacokan di punggung dan tangan kanan. Yono pun harus menjalani perawatan di RS Polri. “Luka bacokan sedalam 10 cm. Saat ini, kondisinya mulai membaik,” ujar Dodo. Waspada Atas beredarnya pesan itu, Ramses, seorang warga Pondok Gede, mengatakan ia dan tetangganya menjadi siaga. Mereka tidak mau anggota geng motor beraksi di lingkungan mereka. “Ada juga ormas-ormas seperti FBR, Pemuda Pancasila, dan FPI ikut berjaga,” kata Ramses, kemarin. Dalam menanggapi hal itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto membenarkan adanya kejadian ulah geng motor di kawasan itu. “Tapi tidak sebanyak itu korbannya,” kata Rikwanto. Rikwanto mengatakan, Minggu (16/2) sekitar pukul 01.30 WIB, ada dua orang yang menjadi korban pengeroyokan dan pemerasan oleh beberapa orang anggota geng motor, yang berusia 17-24 tahun, di Warnet D’Cornet, Jl Raya Pasar Kecapi RT 01/04, Jatiwarna, Pondok Melati, Kota Bekasi. Bukan hanya membuat keributan, para pelaku juga membacok punggung pengunjung warnet. Seusai itu, mereka menghentikan pengendara motor dan merampas motor dengan cara mencipratkan air keras ke pengendara motor. “Senin (17/2) kami telah menangkap 11 orang yang diduga pelaku. Dari hasil pemeriksaan berkembang bahwa pelakunya adalah kelompok geng motor Tangki dari Cipayung, Jaktim,” ujar Rikwanto. Hasil penyelidikan menyebutkan geng motor Tangki sengaja mencari gara-gara dengan geng Amerika dengan tujuan menunjukkan eksistensi. Para pelaku, lanjut Rikwanto, akan dijerat Pasal 351 tentang Penganiayaan, Pasal 368 tentang Perampasan, dan Pasal 365 tentang Perampokan. (*/J-1) golda@mediaindonesia.com Sudah Eksis sejak 1980-an KEBERADAAN geng motor di Jakarta ternyata bukan fenomena baru. Menurut penelusuran Media Indonesia, ada dua geng motor dengan sepak terjang cukup menakutkan pada kurun waktu 1990-an. Geng pertama ialah Young Generation atau Y-Gen. Geng itu memiliki slogan don’t make us angry. Geng itu sudah dikenal sebagai kelompok begal sepeda motor. Mereka biasanya beraksi sekitar pukul 24.00 WIB dengan berkonvoi dengan ratusan sepeda motor yang dimulai dari markas mereka di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dari sana mereka berkeliling ke Sunter, Kemayoran, Senayan, Kuningan, Menteng, dan Jalan Pramuka. Nama Y-Gen kembali terdengar saat Joshua Reynaldo Radja Gah, keponakan pemimpin geng itu, Riwu Rayhahu, menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan anggota staf khusus Panglima Kawasan Barat TNI Angkatan Laut, Kelasi Satu Arifin Sirih, pada akhir Maret 2012. Reynaldo bersama anggota Y-Gen lainnya dituduh mengeroyok anggota TNI-AL itu hingga tewas. Aksi tersebut membangkitkan teror di kawasan Kemayoran dan sekitarnya oleh geng motor berambut cepak. Mereka secara membabi buta menganiaya sampai membunuh pemuda-pemuda yang nongkrong di kawasan itu. Geng motor legendaris lainnya ialah Pasukan Cina Kota (Pacinko). Geng motor yang anggotanya kebanyakan anak keturunan Tionghoa itu didirikan Johny Indo pada era 1970-1980-an. Pada masa jayanya, geng tersebut selalu berkonvoi dengan ratusan sepeda motor dan mengganggu pengguna jalan lainnya. Mereka kadang menutup jalan untuk mengadakan balapan liar di antara anggota. Pacinko itu kemudian melahirkan geng-geng motor lain, seperti Gabungan Anak Muda Berprestasi (Gamshi), Mangga Besar Anak Ibliz (MGZT), Hanoman, Aligator, dan Green Eagle. (Ars/J-2) Kelompok itu tidak Terbentuk Instan KOMUNITAS pengendara motor atau geng motor selalu mendapat bekal pembelajaran tentang aksi kejahatan. Tujuan penerapan metode itu ialah menunjukan eksistensi di mata kelompok motor lainnya. Fenomena semacam ini tidak hanya terjadi di kota besar. Umumnya, kelompok dibentuk sekumpulan anak muda sesama penggemar motor dan secara perlahan mengalami penyimpangan hingga ke ranah hukum. Menurut Kriminolog Universitas Indonesia Josias Simon, kejahatan komunitas itu tidak berlaku menyeluruh. Hanya beberapa kelompok yang nekat berbuat onar dan bahkan sadis. “Sebetulnya sejak dulu fenomena ini sudah ada. Komunitas ini juga beragam penggemarnya, mulai dari yang hanya beranggotakan anak muda maupun orang tua,” katanya. MI/RAMDANI BALAP LIAR: Puluhan remaja berkumpul di arena balap liar di Cipinang, Jakarta, beberapa waktu lalu. Geng motor di Jakarta biasanya berkumpul di satu titik, diawali dengan balapan liar. Namun, terang Josias, tidak sedikit kelompok pecinta sepeda motor yang pamornya tenggelam dan dipandang sebelah mata oleh komunitas besar lainnya. Apabila ingin mengembalikan jati diri, anggota komunitas itu harus mampu membuat skenario tertentu. Sehingga mereka melancarkan aksi kejahatan atau bertindak anarkistis, sebagai solusi ampuh. Fakta itulah yang kemudian memunculkan kontroversi. Mereka tidak menyadari aksi kekerasan di jalan raya demi menggapai sebuah jati diri ialah semu dan malah menimbulkan teror dan ketegangan di masyarakat. “Pada akhirnya, kelompok-kelompok penggemar motor itu berani merampok dan membunuh. Mereka bahkan tidak peka akan alasan utama membentuk kelompok.” Untuk mencegah terulangnya aksi serupa, lanjut Josias, diperlukan peran dari penegak hukum, pemerintah daerah, dan komunitas pecinta motor profesional. Mengenai kasus serupa lainnya yang pernah terjadi di Jakarta Utara, Jawa Barat, dan Sulawesi, itu menjadi kewenangan polisi untuk me nindak dan menelusuri siapa aktor di balik kejahatan itu. “Mereka berani berbuat kejahatan karena pasti ada beking. Inilah tugas polisi melacaknya,” tandasnya. (GG/J-2)
  9. 9. PENDIDIKAN 10 Realistis Memilih Jurusan Kebanyakan kasus salah jurusan disebabkan orangtua memaksakan kehendak kepada anak mereka. CHRISTIAN DIOR K ESUKSESAN seseorang di bangku kuliah sangat erat kaitannya dengan ketepatan memilih jurusan. Alih-alih menikmati suasana kampus dan mata kuliah yang diajarkan, mahasiswa bisa jadi malah depresi lantaran jurusan yang ia pilih tidak sesuai dengan bakat dan minat. Kuliah pun terbengkalai di tengah jalan. Karena itu, memilih jurusan yang tepat harus dipertimbangkan dengan matang. Pemilihan jurusan tidak boleh hanya karena tekanan dari orangtua saja. Apalagi, calon mahasiswa hanya ikut-ikutan tren pilihan jurusan favorit yang sedang berkembang. “Semua harus berperan dalam membantu mengarahkan anak memilih jurusan. Sekolah lewat guru BK (bimbingan dan konseling), orangtua, dan anak itu sendiri. Supaya si anak tidak menyesal pas kuliah nanti,” ujar pengamat pendidikan Ina Liem, saat dihubungi di Jakarta, kemarin. Menurut Ina, setidaknya ada empat hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih jurusan. Pertama, pentingnya memiliki tujuan. Sedari awal, calon mahasiswa harus menetapkan tujuan dia ketika lulus nanti. Apakah ingin mendapat gaji besar atau hanya puas dengan gaji seadanya, tapi pekerjaannya aman. “Kalau tujuannya untuk mencapai posisi puncak, misalnya menjadi direktur di sebuah perusahaan, enggak sesuai kalau dia ngambil jurusannya IT. Orang IT itu kan biasanya di balik layar. Ketika kerja nanti dia pasti enggak nikmatin,” jelas Ina. Faktor kedua, lanjut Ina, ialah pengenalan diri. Dari 9 jenis kecerdasan yang teridentifikasi saat ini, calon mahasiswa harus mengenali kecerdasan jenis apa yang paling kuat ia miliki. Sembilan kecerdasan itu, yakni kecerdasan linguistik, matematis-logis, visual-spasial, kinestetik-jasmani, musikal, interpersonal, intrapersonal, naturalis, dan kecerdasan eksistensial. “Pada dasarnya setiap orang itu cerdas, hanya jenis kecerdasannya berbeda. Nah, itu yang perlu diketahui setiap anak. Bisa dibantu lewat tes psikologi,” ujar penulis buku Kreatif Memilih Jurusan itu. Ketiga, terkait dengan persoalan persepsi. Ina menjelaskan, banyak calon mahasiswa yang salah mempersepsikan potensi lapangan kerja pada jurusan-jurusan tertentu. “Ada yang nggak mau milih jurusan matematika karena dipikir kerjanya hanya jadi guru. Padahal industri yang butuh lulusan jurusan itu banyak. Gajinya juga besar,” jelas Ina. Keempat, faktor kurangnya informasi. Menurut Ina, orangtua atau guru BK di sekolah kerap tidak tepat mengarahkan calon mahasiswa dalam memilih jurusan karena tidak memiliki informasi yang cukup. “Dalam hal ini, guru BK juga punya andil besar. Jangan hanya mengurusi karier di sekolah, tapi ingat juga ada anak-anak yang harus diperhatikan masa depannya,” imbuhnya. Ina mengungkapkan, kasus salah jurusan merupakan hal yang lazim dialami mahasiswa di Indonesia. Mengutip sebuah survei pada 2009 lalu, Ina mengatakan, jumlah mahasiswa yang salah jurusan di Indonesia mencapai sekitar 70%. “Saya lakukan survei sederhana juga seperti itu. Ketika saya tanya lima mahasiswa, tiga di antaranya mengaku salah ambil jurusan. Ini karena kamus profesi itu umumnya tidak berubah,” ujarnya. Yang dimaksud kamus profesi, lanjut Ina, ialah kepercayaan bahwa profesi-profesi tertentu--semisal dokter, pengacara, dan akuntan--lebih menguntungkan dan ‘aman’ ketimbang profesi lainnya. Walhasil, selama 20 tahun terakhir, ragam jurusan favorit baik di PTN maupun PTS relatif tidak berubah. “Yang dipakai itu kamus profesi zamannya orangtua. Padahal sekarang kan persaingan itu sudah semakin ketat. Pada 2015 nanti misalnya, sudah ada 870 dokter dari negaranegara ASEAN yang ngantre masuk Indonesia. Bahayanya, profesi-profesi lain juga akan menyusul,” terangnya. Kehendak orangtua Agar tidak salah ambil jurusan, psikolog Yayasan Kita dan Buah Hati, Perwitasari Mulyaningsih mengungkapkan, kebanyakan kasus salah jurusan disebabkan orangtua memaksakan kehendak kepada anak. Dampak negatifnya, para mahasiswa tidak menjalani kuliah dengan baik dan potensi kecerdasan sejati yang dimiliki mereka menjadi tersia-sia. “Yang pasti tidak ada motivasi menjalani kuliah,” jelasnya. Jika pun ingin mengarahkan anaknya ke profesi tertentu, orangtua dapat menumbuhkan hasrat semacam itu sedini mungkin. Misalnya, dengan mengajari seluk-beluk soal profesi tertentu atau mengarahkan si anak ke hobi tertentu. Untuk itu praktisi pendidikan Hasahatan Manulang menyatakan, sudah bukan zamannya lagi orangtua memaksakan kehendak mereka terhadap anak-anak. Sebab tidak semua jurusan favorit yang ada perguruan tinggi sesuai dengan minat dan bakat calon mahasiswa. (S-1) dior@mediaindonesia.com KAMIS, 20 FEBRUARI 2014

×