Successfully reported this slideshow.

Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014

5,118 views

Published on

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014

  1. 1. MASA TENANG YOGYA NYAMAN Sultan Minta Jangan Ada Kekerasan @krjogjadotcom Selasa Pahing 8 April 2014 7 Jumadilakir 1947 Tahun LXIX No. 187 Harian Pagi 28 Halaman Harga Eceran Rp. 3.000 http://www.krjogja.com Suara Hati Nurani Rakyat Terbit Sejak 27 September 1945 YOGYA (KR) - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengungkapkan, masa tenang menjelang pe- milihan umum (Pemilu) le- gislatif pada 9 April meru- pakan ajang efektif untuk melakukan perenungan ber- sama. Untuk itu dirinya me- minta agar selama masa itu masyarakat bisa betul-betul merasa tenang dan nyaman. Sehingga masyarakat seba- gai pemilih memiliki kesem- patan (peluang) untuk meli- hat track record dari para calon wakil rakyat. Hal itu penting, karena pilihan me- reka akan menentukan nasib bangsa Indonesia 5 tahun mendatang. "Saya berharap saat masa tenang, masyarakat bisa da- lam kondisi yang benar-be- nar nyaman, sehingga bisa menggunakan hak politik yang dimiliki dengan baik. Oleh karena itu dalam pemilu legislatif 9 April men- datang, masyarakat khusus- nya di DIY, saya minta meng- gunakan haknya untuk me- milih wakil rakyat dan tidak Golput," terang Gubernur DIY di Kompleks Kepatihan, Senin (7/4). Sultan menyatakan, me- nang atau kalah dalam pe- milu legislatif adalah hal bi- asa di suatu pesta demokrasi. Karena semua hasil tersebut, ditentukan dari aspirasi para pemilih selaku konstituen. Oleh karena itu apapun ha- silnya, termasuk seandainya adanya partai politik (Parpol) atau calon wakil rakyat yang kalah, jangan sampai menim- bulkan prasangka atau tin- dakan kekerasan. Sebaliknya mereka harus bisa berbesar hati untuk menerima hasil pemilu legislatif. "Apapun hasil yang diper- oleh dalam pemilu legislatif 9 April mendatang, jangan me- nimbulkan prasangka atau tindakan -tindakan tak wa- jar. Menimbulkan kekerasan yang bisa menimbulkan ke- rugian," tegas Sultan. Ketika dimintai komentar soal adanya politik uang da- lam pemilu legislatif, Raja Kraton Yogyakarta itu menje- laskan penanganan hal itu * Bersambung hal 7 kol 1 q MASA tenang kampa- nye, masa panen duit buat Bu Sri, penjahit keliling langgan- an saya. Pasalnya, dia mem- beli secara kiloan baliho dan spanduk kain bekas kampa- nye caleg untuk dijahit men- jadi jaket murah, dijual ke kampung dan dihargai Rp 5.000 hingga Rp 15.000. Jeli melihat peluang bisnis men- jelang pemilu.--(Kiriman: Ari- bowo H, Jalan Gunung Sari No 11-B RT 08 RW 12, Sidanegara, Cilacap, Jateng 53223)-b BELAKANGAN ini kita menyaksikan iklan pemilu di beberapa la- yar kaca, salah satunya adalah iklan dengan bintang iklannya mantan Presiden Indonesia ketiga, Prof Dr BJ Habibie. Iklan tersebut menarik, karena beliau mengajak para pemilih mencoblos perempuan caleg di Pemilu 9April mendatang, dengan kalimat: 'Keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD penting untuk menyelesaikan masalah bangsa'. Undang-Undang Pemilu No 8 tahun 2012 telah menyaratkan se- mua parpol yang akan ikut pemilu, harus memenuhi persyaratan min- imal 30% perempuan caleg. Pada salah satu pasalnya, yakni pasal 215 huruf b, tentang Pemilu DPR-DPD-DPRD, ada perubahan dari kata 'mempertimbangkan keterwakilan perempuan' menjadi 'mengutamakan keterwakilan perempuan', jika * Bersambung hal 7 kol 1 JAKARTA (KR) - Bank Century yang mendapat da- na talangan (bailout) dan fa- silitas pendanaan jangka pendek (FPJP) bukanlah bank besar, sehingga tak ber- dampak sistemik terhadap perbankan nasional jika ber- henti beroperasi. Namun ka- rena ada arahan Boediono yang saat itu menjabat Gu- bernur Bank Indonesia (BI) agar tidak ada bank gagal, persoalan Century dibantu diselesaikan. "Tidak (bank gagal dan berdampak) sistemik," kata mantan Deputi Direktur Di- rektorat Pengawasan Bank (DPB) I BI, Heru Kristiyana ketika didengar kesaksian- nya dalam sidang kasus Century, di Pengadilan Ti- pikor, Jakarta, Senin (7/4). Menurut Heru, pernyataan Century bukan sebagai bank gagal dan berdampak sis- temik disampaikan sejumlah pejabat keuangan pada rapat pra Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada 20 November 2008. Mereka di antaranya, Darmin Nasu- tion, Anggito Abimanyu dan Fuad Rahmany. Alasan Anggito waktu itu, analisis risiko sistemik yang disampaikan BI belum didu- kung data cukup dan ter- ukur. Sedang Fuad Rahmany menyebut Bank Century ti- dak besar secara finansial, tidak menimbulkan risiko yang signifikan. Kepada majelis hakim He- ru juga mengungkapkan, se- benarnya hasil analisis dari tim DPB I BI telah mere- komendasikan Bank Century dinyatakan sebagai bank * Bersambung hal 7 kol 4 CENTURY TAK BERDAMPAK SISTEMIK Bantuan DiberikanAtasArahan Boediono KR-Effy Widjono Putro Sri Sultan Hamengku Buwono X PEMERINTAH DAERAH TAK BOLEH HAMBAT BulanIniTunjanganGuruCair KR-Dokumen Darmin Nasution Anggito Abimanyu JAKARTA (KR) - Pem- bayaran tunjangan guru tri- wulan I tahun anggaran 2014 akan dilakukan pada April 2014. Kekurangan pemba- yaran tunjangan guru pada tahun 2010-2013 juga akan dibayarkan bersamaan de- ngan pembayaran tunjangan guru triwulan I. Kemente- rian Pendidikan dan Kebu- dayaan (Kemdikbud) berte- kad mengawal penyaluran tunjangan tersebut untuk memastikan pembayaran berjalan baik dan lancar. Untuk itu, kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh, pihaknya akan bekerja sama dengan dua kementeri- an lain dalam mengawal penyaluran tunjangan guru, yaitu dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kemen- terian Keuangan. "Instrumen inspektorat harus melekat dan berjalan, baik di Kemdikbud, di Ke- menterian Dalam Negeri, maupun Kementerian Ke- uangan. Tiga inspektorat ini yang akan mengawal," ka- tanya saat jumpa pers di Gedung A Kemdikbud Ja- karta, Senin (7/4). Ditegaskan, jika ada pe- merintah daerah yang tidak mencairkan tunjangan guru, sementara semua elemen pencairan tunjangan telah terpenuhi, Kemdikbud akan melaporkannya ke aparat penegak hukum. "Kalau kelengkapan admi- nistrasi sudah dipenuhi, penerima juga sudah jelas dan uangnya sudah ada, tapi niat menyalurkan tidak ada, kami tidak segan-segan akan melaporkan ke aparat pene- gak hukum," tegasnya. Mendikbud juga memberi * Bersambung hal 7 kol 4 TKW ASALATAMBUA Walfrida SoikAkhirnya Bebas JAKARTA (KR) - TKW asal Atambua, Nusa Tenggara Timur, Walfrida Soik, akhirnya divonis bebas oleh Mahkamah Tinggi Kota Bharu, Malaysia. Kabar be- basnya Walfrida itu sudah dilaporkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Menlu sudah melaporkan kabar gembira bahwa hakim bisa diyakinkan bahwa yang bersangkutan mengalami gangguan mental," kata Staf Khusus Pre- siden Bidang Luar Negeri, Teuku Faizasyah, di Sentul, Bogor, Ja- wa Barat, Senin (7/4). Seperti diketahui Mah- kamah Tinggi Kota Bharu pada Senin (7/4) akhirnya menjatuhkan vonis be- bas bagi TKW asal Ata- mbua, Nusa Tenggara Timur, Walfrida Soik. Dalam sidang yang di- pimpin oleh Hakim * Bersambung hal 7 kol 6 YOGYA (KR) - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengingatkan agar pengawasan di TPS pada 9 April mendatang benar-benar dimaksimalkan. Karena dikhawatirkan, modus yang terjadi dalam Pemilu 2009 silam ju- ga akan kembali dilakukan. Mengingat kecurangan dalam pelaksanaan pemilu sekarang sifatnya horizontal, bukan lagi struktural seperti di zaman orde baru. Mahfud MD mengemukakan hal tersebut di sebuah rumah- makan di Janti Jalan Solo, Senin (7/4). Sebagai pakar hukum tatanegara yang juga mantan Ketua MK dirinya berharap pemilu bisa berkualitas lebih bagus di era reformasi, siapapun yang terpilih dan apapun partainya. "Jangan sampai terulang. Dalam Pemilu 2009, MK harus membatalkan 72 kursi keterpilihan, akibat kecurangan- kecurangan tersebut," tandasnya. Dikatakan Mahfud, ada tiga hal yang perlu diperhatikan pada hari 'H' 9 April mendatang, yang sesungguhnya merupakan modus yang sudah dilakukan di dalam pemilu lalu. Di kota, mungkin tidak akan ada masalah karena pemantau, pengawas dan juga wartawan siap dengan semua itu. Tetapi di desa, ke- curangan bisa terjadi di tingkat TPS yakni dengan adanya kerja sama antara caleg dengan penyelenggara lewat beli suara. Yang kedua, terjadi jual beli suara antarkontestan. Misal BPP 30 ribu, tapi seseorang hanya mendapat 28 ribu. Sementara di sisi lain ada kontestan lain yang hanya mendapat 3 ribu. Kedua kontestan ini bisa saja melakukan transaksi jual beli suara. Dan yang ketiga adalah pengawasan dari TPS hingga ke kabupaten yang jaraknya cukup jauh. Model ini berdasar hasil sidang MK, ada yang banyak terjadi perubahan angka. Sebab sudah menempuh perjalanan panjang. Modus inilah yang membuat keterpilihan 12 kursi DPR RI dan 60 kursi di DPRD I dan II, dibatalkan. Disinggung soal pencapresan, terus terang Mahfud men- gakui, semua ketua partai telah menghubunginya. Namun hal itu tidak bisa dilakukan langsung, mengingat semua pihak harus menunggu hasil dari 9April mendatang. Meski demikian, * Bersambung hal 7 kol 6 Waspadai 3 Modus Kecurangan Pemilu WONOSARI (KR) - Petu- gas Polres Gunungkidul mengamankan uang senilai Rp 500 juta dalam razia ken- daraan bermotor Minggu (6/4) siang di Jl Wonosari-Yogya, tepatnya kawasan Rest Area Hutan Bunder, Playen. Uang tersebut diketahui saat petu- gas memeriksa mobil Avanza berleter L yang di dalamnya terdapat 3 orang. Namun po- lisi belum bersedia men- gungkapkan identitas orang serta kendaraan yang dirazia tersebut. "Masih dalam proses pe- nyelidikan, Pol- res Gunung- kidul berkoordi- nasi dengan Polda Jateng dan Jawa Ti- mur guna mengungkap kasus ini," kata Kapolres Gunungkidul AKBP Faried Zulkarnaen SIK, Senin (7/4). Faried mengungkapkan, polisi masih menyelidiki apa- kah uang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan atau bukan. Berdasar pengakuan kurir, uang tersebut akan dikir- im ke wilayah Playen untuk usaha ternak ayam. Namum petugas tidak percaya begitu saja dan masih melakukan penyelidikan. Uang dalam jumlah cukup besar dibawa tanpa pengawalan, patut di- curigai keasliannya, termasuk kemungkinan hasil tindak pi- dana atau bukan. "Petugas masih mendala- mi terkait uang Rp 500 juta yang diamankan, terdiri atas pecahan Rp 5 ribu sebesar Rp 200 juta dan Rp 10 ribu * Bersambung hal 7 kol 1 KR - Dokumen Walfrida Soik KR-Dedy EW Petugas menghitung nomor seri uang yang diamankan.
  2. 2. YOGYA (KR) - Kendati pe- mungutan suara tinggal satu hari, namun belum semua pen- duduk yang memiliki hak pilih menerima undangan memilih atau surat C6. Meski demikian, pemilih tanpa undangan tetap akan dilayani dengan menun- jukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan yang bersangkutan terdaftarsebagaipemilih. Ketua KPU Kota Yogyakarta, Wawan Budianto mengungkap- kan, undangan memilih terse- but sebenarnya sudah dise- barkan hingga tingkat Kelom- pok Penyelenggara Pemungut- an Suara (KPPS). ”Yang belum menerima mungkin masalah waktu saja karena KPPS belum sempat menyerahkan. Tapi jika ada yang belum terima sampai hari H, tunjukkan KTP saja,” paparnya dalam jumpa pers di Balaikota Yogyakarta, Senin (7/4). Oleh karena itu, imbuh Wawan, pemilih tidak perlu khawatir. Bahkan jika pemilih sudah mendapatkan undangan namun akhirnya hilang, tetap dipersilakan hadir ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan menggunakan haknya dengan menunjukkanKTP. Pada kesempatan ini, Wawan juga mengungkapkan, KPU ti- dak akan menggelar perhitun- gan cepat atau quick count. Rekapitulasi hasil perhitungan suara akan dilakukan secara berjenjang dari TPS, Kelurahan hingga tingkat kota. Sesuai reg- ulasi KPU Kabupaten/Kota diberi batas waktu hingga 12 hariusaipemungutansuaraun- tuk mengumumkan hasil perhi- tungan. Kemudian KPU DIY maksimal 15 hari dan KPU RI maksimal 30 hari usai perhi- tungansuara. Sementara itu, terkait sosiali- sasi pemilu, masih digelar KPU KotaYogyakarta. Sedikitnya su- dah 500 kali pertemuan yang melibatkan berbagai komunitas untuk proses sosialisasi. ”Tadi (kemarin) kami juga baru saja sosialisasi ke Lapas Yogyakarta. Besok kami gencarkan serang- an udara melalui radio,” tandas Komisioner KPU Kota Yogyakarta Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Humas,SriSurani. Sedangkan warga berkebu- tuhan khusus juga tidak perlu khawatir. Terutama bagi penyandang tuna netra, KPU sudah menyediakan template. Masing-masing template surat suara untuk DPD yang disedi- akanKPURI,DPRRIolehKPU DIY dan DPRD Kota oleh KPU KotaYogyakarta. Seluruh template tersebut ju- ga sudah didistribusikan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS). Terdapat 84 TPS yang akan menerima template sesuai dengan pemilih yang terdapat penyandangdisabilitas. (R-9)-a YOGYA(KR) - Guna memenuhi kebutuhan masyarakat terkait dengan cuci darah yang jumlahnya terus meningkat, RS Happy LandYogyakarta menambah fasilitas layanan ruangan baru dengan 15 unit mesin cuci darah komputerise. Ke depan, fasilitasnya akan ditingkatkanlagimenjadi30unitmesin. Penjelasan ini disampaikan Direktur RS Happy Land dr Endang Pudjiastuti MKes dan penangunggjawab ruang layanan cuci darah drHHeruPrasantoSpPDKGHFINASIMketikabersamapengelola lainnya silaturahmi dengan Direktur Utama PT BP Kedaulatan Rakyat dr Gun Nugroho Samawi dan Komisaris Utama Drs HM Romli,Senin(7/4). MenurutdrEndangPudjiastuti,launchinglayananbaruituakan dilaksanakan Selasa (15/4). Ruangan lengkap dengan perawat dan dokter yang selalu mengawasi jalannya cuci darah. Peralatan lebih bagus dan ruangan lebih nyaman. Pada saat silaturahmi tersebut, ada28pasien sedangmenjalanicucidarahdiRSHappyLand. (War)-a HappyLandTingkatkanLayananCuciDarah YOGYA (KR) - Memeriahkan ulang tahun empat media di KR Group yaitu Minggu Pagi, Koran Merapi Pembaruan, KRjogja.com serta KR Radio, Indosat menyelenggarakan IM3 Selfie Run, Minggu (13/4). Kegiatan tersebut sekaligus menjadi rangkaian acara Toegoe JogjaFestivalyangberlangsungdisepanjangJalanMargoUtomo. Menurut Ketua II Toegoe Jogja Festival, Widyo Suprayogi lomba IM3 Selfie Run akan menempuh jarak sekitar 5 kilometer, dengan startdanfinishdidepanKantorSKHKedaulatanRakyat. ”Meskitajuknyaacaranyalarinamunpesertabolehlarisantaika- ki,bergerombolsambilmengabadikandiridengangadget,karenaini acara lari senang-senang, bukan cepat-cepatan,” kata Widyo Supra- yogi. Acara ‘Selfie Run’akan dimulai pukul 06.00 ditandai dengan pen- gibaran bendera start dan peserta ditaburi bubuk warna-warni. Nantinya peserta akan singgah di 3 pos yang sudah disiapkan. Hadiah bagi peserta ‘Selfie Run’sangat menarik mulai dari TV plas- ma, sepeda lipat, handphone dan lain sebagainya. ”Peserta dis- arankan menggunakan atribut unik, misal pakaian ala suster, mu- mi,danlainnya,”kataWidyo. Syarat pendaftaran, peserta cukup mendaftar senilai Rp 10 ribu. Peserta akan mendapatkan nomor perdana, kaos, serta air mineral. Jika peserta sudah memiliki nomor IM3 cukup mengisinya dengan vouchersenilaiRp10ribu. Selain IM3 Selfie Run, panitia juga menyelenggarakan Jugling Competition, Dance Performance serta aneka games dengan hadiah menarik. Pendaftaran bisa dilakukan di Galeri Indosat Jalan Jenderal Sudirman No 32 Yogyakarta, Kantor Marcomm SKH Ke- daulatan Rakyat, Jalan Margo Utomo (Jalan PMangkubumi No 40- 46)sertadiSwaragamaFM. (Apw)-a SELASA PAHING 8 APRIL 2014 (7 JUMADILAKIR 1947) ÓKEDAULATAN RAKYATÓ HALAMAN 2KOTAYOGYA KR-Effy Widjono Putro Sri Sultan HB X menerima surat undangan C6 untuk pencoblosan pemilu legislatif dari PPS. SULTAN NYOBLOS DI TPS 11 MAGANGAN PutriKeduadanCucunyaTidakTerimaC6 PEKAN INI AP JANJIKAN MOU Sultan:PersiapanBandaraTetapJalan ”Draf MoU dari PT JMI akan segera dikirimkan. Kami berharap dengan adanya draf tersebut, segera ditindaklan- juti MoU antara PT JMI dengan Ditjen Perhubungan Udara di Kementerian Perhubungan,” terang Sultan di Kompleks Kepatihan, Senin (7/4). Sultan mengungkapkan, proses atau ke- siapan pembangunan Bandara di Temon akan tetap berjalan, sambil menunggu proses MoU kedua belah pihak. Untuk itu sambil menunggu proses MoU AP akan tetap jalan untuk membuat surat yang berkaitan dengan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Karena Izin Penetapan Lokasi (IPL) Gubernur baru bisa dikeluarkan setelah Amdalnya memenuhi syarat. ”Artinya poin-poin itu, saya minta di- tuangkan dalam MoU supaya ada kesepa- katan yang bersifat tertulis (tidak sekadar lisan). Rencananya MoU itu akan ditan- datangani oleh Ditjen Perhubungan Udara dan PT JMI, jadi bukanAP. Karena dalam hal iniAP hanya selaku pelaksana,” terang Sultan. Sekda Kulonprogo, Astungkoro me- nyampaikan, permasalahan perihal jarak dan keselamatan antara AP I dan JMI su- dah menemukan titik temu. Keduanya telah sepakat akan melanjutkan proses pembangunan masing-masing proyek meskipun berada di satu kawasan, di- mana kesepakatan ini akan dituangkan dalam sebuah nota kesepahaman yang ju- ga melibatkan Kementerian Perhubungan RI. (Ria/*-24)-a YOGYA (KR) - Raja Kraton Yogyakarta, Sri Sultan Ha- mengku Buwono X didampingi permaisurinya Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas menerima langsung surat undangan (C6) untuk pencoblosan Pemilu 2014 dikediamannya Kraton Kilen, Senin (7/4). Namun, Gubernur DIY ini menge- luhkan tidak tercantumnya na- ma putri keduanya GKR Condrokirono dan putranya dalam surat undangan terse- but padahal surat pencoblosan Pemilu 2009 lalu semua lengkap terdaftar. ”Kurang dua yang belum ada di surat undangan C6 Pemilu ini yaitu anak saya Condro- kirono dan anaknya Marrel, tetapi pakai KTP-kan bisa ti- dak ada masalah nanti nyoblos. Padahal Pemilu 2009 lalu se- mua lengkap, sekarang hanya empat saya, istri, anak keem- pat dan kelima, sedangkan anak pertama dan ketiga su- dah terdaftar di tempat lain,” tutur Sultan HB X yang memi- liki lima putri dan empat orang cucu tersebut. Sultan HB X lantas meminta penjelasan langsung dari petu- gas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta usai menyerahkan dan menanda- tangani surat C6 tersebut ter- kait tidak tercantumnya nama putri keduaanya dan cucunya tersebut. Dirinya juga mena- nyakan perihal KTP anak bungsunya, GKR Bendara yang tercantum di Jakarta se- mentara saat ini berada di Yog- yakarta dan putri keempatnya GKR Hayu yang kini sedang berada diAmerika Serikat. ”Kalau Pembayun dan Maduretno ikut nyoblos di TPS dekat rumahnya, Hayu di Amerika, Bendara bisa tidak nyoblos di Yogya meskipun KTP-nya sudah Jakarta? Saya bingung kok diundangan ini ti- dak ada nama Condrokirono dan Marrel, seharusnya mere- ka terdaftar,” kata Sultan HB X yang akan ‘nyoblos’ di TPS 11 RW Magangan Wetan No 1 PanembahanYogyakarta. Senada, GKR Hemas juga menanyakan perihal tidak adanya pendataan ulang oleh petugas KPPS karena bisa saja dalam lima tahun orang ber- pindah domisili ataupun sudah berusia 17 tahun yang berhak untuk memilih. (*-24)-a KPU TAK GELAR ‘QUICK COUNT’ Tak Terima Undangan, Tunjukkan KTP YOGYA (KR) - Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X me- nyatakan pembangunan 2 megaproyek di Temon Kulonprogo secara prinsip sudah tidak masalah. Bahkan dalam waktu dekat PT Angkasa Pura (AP) I Persero akan membuat surat ke Kementerian Perhu- bungan khususnya Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Udara agar bisa segera melakukan MoU (nota kesepahaman) dengan PT Jogja Magasa Iron (JMI). Dengan adanya MoU tersebut, pembangunan 2 megaproyek bisa segera direalisasikan dalam waktu dekat. KR-Effy Widjono Putro Direktur RS Happy Land dan stafnya bersama Dirut PT BP Kedaulatan Rakyat. MERIAHKAN HUT KR GROUP IM3SelfieRunBerhadiahTVPlasma
  3. 3. SELASA PAHING 8 APRIL 2014 (7 JUMADILAKIR 1947) HALAMAN 3
  4. 4. SELASA PAHING 8 APRIL 2014 (7 JUMADILAKIR 1947) ÓKEDAULATAN RAKYATÓ HALAMAN 4BANTUL-SLEMAN KEBIJAKAN TERGADAIKAN 'MONEY POLITICS' Jangan Pilih Caleg Karena Memberi UangDikatakan Ketua Divisi Pelaporan dan Penindakan Panwaslu Bantul, Harlina SH, Senin (7/4), di Bantul, mendekati pemilu sebagian masyarakat kerap berpikir pragmatis, yakni menerima uang dan mengorbankan kepentingan jangka pan- jang. Ketika seorang caleg membuka kesempatan main politik uang, caleg ter- sebut justru diragukan ke- mampuannya dalam mem- perjuangkan aspirasi ma- syarakat. Seharusnya pemilih yakin dengan caleg yang berkomit- men berjuang untuk ke- pentingan rakyat. "Jika pro- ses pemilihan sudah melang- gar hukum dengan politik uang, hal itu patut diper- tanyakan komitmen keber- pihakannya kepada rakyat," jelas Harlina. Mestinya caleg punya tanggungjawab mencerdas- kan rakyat. Salah satunya dengan membuat kesepa- katan tidak akan main uang untuk mendongkrak suara. Jangan sampai terjadi demi uang, katakanlah Rp 50.000 dari caleg diterima seka- rang. Tetapi tanpa disadari, lima tahun ke depan masya- rakat juga menjadi pihak paling dirugikan. Sedangkan praktik politik uang (money politics) yang dilakukan caleg, membuat kebijakan politik yang dite- rapkan legislatif nantinya akan tergadaikan. Semen- tara caleg yang melakukan politik uang untuk menda- patkan kursi, maka ia hanya mencari pekerjaan bukan melakukan pengabdian memperjuangkan aspirasi rakyat. Pengamat politik dan hu- kum tata negara dari Uni- versitas Atmajaya (UAJY), Hestu Cipto Handoyo kepa- da KR memaparkan, dengan politik uang, kebijakan poli- tik yang seharusnya pro rak- yat, akan ditransaksio- nalkan melalui politik da- gang sapi yang tujuannya mengembalikan modal dari para caleg yang melakukan politik uang. "Rakyat seharusnya pu- nya harga diri, bahwa suaranya tak bisa dibeli. Karena rakyat harus mam- pu mengawal aspirasi agar kepentingannya tak dima- nipulasi," terang Hestu. Politik uang yang di- lakukan oleh tokoh-tokoh politik, menurut Hestu ha- nya berlaku bagi mereka yang mencari pekerjaan di dewan. Cara pragmatis se- perti ini bertentangan denga etika penyelenggara negara yang harus bekerja berdasar idealisme. "Politik uang memang sulit diberantas, karena pa- ling tidak ada dua penyebab. Yakni lingkungan masya- rakat yang tingkat kese- jahteraannya masih rendah, dan kriteria politik uang sampai saat ini tidak jelas pengaturannya di dalam UU Pemilu. Sehingga modus politik uang bisa dibantah dengan berbagai alibi. Dunia politik sarat dengan nuansa alibi," ujarnya. Dengan kondisi demikian Hestu mengusulkan, jika ada praktik politik uang ma- ka masyarakat boleh mene- rima uang tersebut, namun si penyebar praktik money politics diserahkan pada aparat penegak hukum, se- perti kejaksaan bahkan KPK untuk dilaporkan sebagai barang bukti. "Jangan memilih caleg se- perti itu, biarkan dia layu se- belum berkembang. Karena dengan politik uang, maka korupsi di parlemen akan se- makin marak. Dan kesejah- teraan rakyat semakin sulit untuk diwujudkan," tegas- nya. (Roy/Aje)-m BANTUL (KR) - Politik uang menjelang pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2014 harus diwaspadai. Sebab jika sampai terjadi, masyarakat menjadi pihak paling dirugikan. Apalagi, kalau caleg yang bermain kotor terpilih dan duduk di DPR. Aspirasi masyarakat akan ditinggalkan, karena merasa sudah membeli suara ketika proses pemilihan. Dalam memilih wakil rakyat, mestinya masyarakat cerdas dalam menentukan pilihan sesuai kapasitasnya. Masih1.500GuruBelumIkutSertifikasi SLEMAN (KR) - Sebanyak 675 guru lulus sertifikasi 2013, me- nerima sertifikat pendidik, Senin (7/4). Diperkirakan masih ada sekitar 1.500 guru di Sleman yang belum mengikuti sertifikasi gu- ru. Bupati Sleman Drs Sri Purnomo MSi mengatakan, guru yang mendapatkan sertifikat ini merupakan PNS dan swasta. Setelah mendapatkan sertifikat ini, para guru akan mendapatkan tun- jangan profesi sehingga bisa meningkatkan kesejahteraannya. "Harapan kami, setelah mendapat tunjangan ini para guru da- pat meningkatkan profesionalisme. Untuk sekolah swasta, meskipun para gurunya mendapatkan tunjangan profesi, yayasan juga harus tetap memberikan gaji," kata Sri Purnomo di Gedung Serba Guna. Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Sleman Arif Haryono SH menjelaskan, para penerima sertifikat ini sebelumnya mengikuti Uji Kompe- tensi Guru (UKG). Kemudian mengikuti Pendidikan Latihan Profesi Guru (PLPG). "Setelah itu mereka baru dinyatakan lulus sertifikasi 2013 untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Mereka akan diusulkan mendapatkan tunjangan profesi guru," jelasArif. Untuk mendapatkan tunjangan profesi, memenuhi syarat di- antaranya, mengampu sebagai guru sesuai sertifikatnya dan mengajar minimal 24 jam dalam seminggu. "Syarat-syarat itu harus dipenuhi. Kalau tidak bisa, maka tunjangan itu tidak bisa cair," terangnya. Untuk saat ini, jumlah guru yang belum mengikuti sertifikasi guru masih ada sekitar 1.500 orang. Diharapkan, tiap tahun jum- lah guru yang belum sertifikasi bisa berkurang. "Kalau semua gu- ru sudah bisa menerima tunjangan profesi guru, profesionalisme guru akan meningkat.Akhirnya mutu pendidikan di Sleman juga meningkat," katanya. (Sni)-a SLEMAN (KR) - Forum Pemantau Indepen- den (Forpi) Kabupaten Sleman menilai Pemkab Sleman tidak serius dalam menangani insfras- truktur di lereng Merapi. Selain itu, Pemkab juga dinilailemahdalammonitoringdanevaluasikebi- jakanpenghentianprogramnormalisasisungai. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Forpi Tutik Purwaningsih kepada KR Senin (7/4). Tutik yang didampingi Bidang Riset dan Kajian Forpi Dr Hempri Suyatna SSos dan Ketua Drs Octo Lampito MPd ini mengatakan, pada Desember 2013 lalu Pemkab Sleman telah mengeluarkan kebijakan penghentian normalisasi yang berhulu di Merapi. Sayangnya kebijakan itu hanya berlangsungsepekan. Berdasarkan pantauan Forpi, sepekan pasca kebijakan itu ditetapkan puluhan truk galian C sudah hilir mudik. Dampaknya sejumlah insfras- truktur mengalami kerusakan. "Contoh nyata adalah jalan yang tingkat kerusakannya cukup tinggi. Padahal jalan yang dilewati truk-truk ini jugasebagaijalurevakuasi.Inijelasmenghambat warga yang akan menyelamatkan diri jika Gunung Merapi menunjukkan aktivitasnya. Selain itu di lereng Merapi juga dijadikan sebagai lokasi wisata, sehingga keseriusan Pemda Slemanbenar-benarditunggu,"katanya. Selain itu, Early Warning System (EWS) di le- reng Merapi ternyata juga tidak berfungsi maksi- mal. Ini terjadi ketika ada peningkatan aktivitas Gunung Merapi 27 Maret lalu. Ternyata alarm EWS baru berbunyi setelah hembusan keluar. Pa- dahalfungsiEWSsebagaipertandabahwa bahaya akan muncul. Tapi ini yang terjadi justru seba- liknya. Sementara itu, terkait mitigasi bencana Forpi mendesak agar Pemkab Sleman mengintensifkan kembali. "Seperti simulasi bencana. Meskipun masyarakatsudahsadarakanresikobencana,na- mun harus dirutinkan kembali.Apalagi di bulan Maretsaja,adaduakalihembusan,"jelasnya. Terkait hal ini, Forpi memberikan lima rekomendasi kepada Pemda Sleman. Seperti mendesak segera dilakukan perbaikan infras- truktur, pengaturan kembali sistem yang berkait- an tentang penambangan pasir termasuk peng- aturan tonase. Selain itu juga pengaturan daerah manayangmaterialnyabolehdiambilmanayang tidak hingga kondisi EWS juga harus kembali diperhatikan. (Awh)-a PoldaSiagakanRibuanPersoneldi8.253TPS SLEMAN (KR) - Menjelang pemilihan calon legislatif (ca- leg), Rabu (9/4), Tempat Pemungutan Suara (TPS) menjadi titik konsentrasi pengamanan kepolisian. Sedikitnya 8.253 TPS di DIY akan dijaga 6.564 personel kepolisian Polda DIY. Kapolda DIY Brigjen Pol Haka Astana mengatakan, pola peng- amanan di tiap TPS dibedakan menjadi 3 yakni TPS aman, rawan I dan rawan II. Untuk TPS aman, lanjut Kapolda, pola pengamanan yakni 2 polisi, 10 linmas yang mengamankan 5 TPS. Sementara TPS rawan I, akan diamankan 2 polisi, 4 linmas untuk 2 TPS dan TPS rawan II yang akan dijaga 2 polisi ditambah 2 linmas un- tuk mengcover 1 TPS. Terdapat 9 TPS di wilayah Kotamadya dan Kulonprogo yang tergolong rawan II. Kerawanan TPS, dilihat dari waktu tempuh TPS tersebut dengan Polres/Polsek terdekat. Termasuk apakah wilayah di TPS itu masuk dalam kategori memiliki gangguan kamtibmas tinggi atau sedang. Kerawanan bisa terjadi ketika penghitung- an suara dengan adanya protes sehingga perlu diwaspadai. "Selain berjaga di TPS, kami juga menyiapkan anggota di tiap Polres dan Polda termasuk Brimob. Personel tersebut siap diterjunkan jika ada perkembangan atau sesuatu yang memin- ta anggota lebih banyak," jelas Haka usai memimpin pergeser- an pasukan di Mapolda DIY, Senin (7/4). Kabid Humas Polda DIY AKBP Hj Anny Pudjiastuti menam- bahkan, pengamanan TPS juga dibantu sebanyak 28.833 petu- gas linmas. Terdiri dari kota Yogya sebanyak 8.299 linmas, Sleman 5.740 linmas, Bantul 5.574 linmas, Kulonprogo 3.326 linmas dan Gunungkidul ada 5.894 linmas. (Ayu)-a Hari Ini Logistik Sampai ke TPS SLEMAN (KR) - Komisi Pe- milihan Umum (KPU) Kabu- paten Sleman mulai mendis- tribusikanlogistikuntukPemilu 9 April besok. Ditargetkan Selasa (8/4) hari ini semua logis- tik sudah sampai di masing- masingPPS. Anggota KPU Sleman Divisi Logistik, Keuangan, Rumah Tangga dan Umum KPU SlemanAswino Wardhana SIP, Senin (7/4) mengungkapkan, pendistribusian berlangsung selama 3 hari. Terhitung sejak Minggu (6/4) dan ditargetkan selesai Selasa (8/4) pagi se- muanya sudah selesai. Logistik ini diangkut dengan truk dan mendapatkan pengawalan ke- tat dari pihak kepolisian. "Semua logistik kami kirim- kankemasing-masingdesa.Un- tuk mekanisme pengiriman ke TPS kami serahkan ke PPS. Apakah akan didrop ke TPS atau petugas di TPS yang akan mengambil sendiri ke desa. Se- suaijadwalmemangpengiriman selama 3 hari. Namun jika sam- pai H-2 semuanya sudah terdis- tribusikanlebihbaik,"jelasnya. Aswino mengungkapkan, ada 5 pertimbangan dalam pe- ngirimanlogistik.Sepertimem- perhatikan kondisi geografis, tingkat keamanan, tingkat ke- sulitan, jarak dari KPU ke desa dan lama waktu yang dibu- tuhkan untuk menuju lokasi. "Di hari pertama kami mengi- rimkan logistik untuk desa di Kecamatan Prambanan, Ka- lasan dan Ngemplak," katanya. Kena Hujan Sebanyak 45 kotak suara beserta logistiknya untuk Desa Widodomartani Keca- matan Ngemplak Sleman, basah akibat terkena hujan deras ketika proses pendis- tribusian. Namun air hujan tidak sampai merusak surat suara, dan hanya lembap di sampulnya saja. Anggota KPU Sleman Divisi Hukum, Pengawasan dan Hubungan Antar Lem- baga Imanda Yulianto kepa- da KR, Senin (7/4) mengung- kapkan, ketika proses pen- distribusian turun hujan de- ras. Meskipun armada sudah ditutup dengan terpal, deras- nya hujan ternyata masih bisa menembus kotak suara. (Awh)-a KR-Atiek Widyastuti H Petugas menaikkan logistik untuk dikirimkan ke PPS. MTsNBabadanGelarMotivasidanDoaBersama KR-Istimewa Siswa saat mengikuti motivasi dan doa bersama. SLEMAN (KR) - Guna memotivasi siswa dalam persiapan UN 2014, MTs Negeri Babadan Baru Sleman mengadakan motivasi dan doa bersama di aula sekolah setempat, Sabtu (5/4). Kegiatan yang diikuti 130 siswa beserta orangtua, guru dan pegawai madrasah tersebut menghadirkan motivator Purwanto SAg dari MTs Mualimin. Kepala MTs Negeri Babadan Baru Ngadul SAg menjelaskan, kegiatan tersebut juga menghadirkan orangtua siswa agar mereka ikut terlibat saat mendampingi anaknya belajar di rumah. "Pada acara motivasi, siswa dibuka hatinya untuk mengakui semua ke- salahan yang pernah dialami. Dengan harapan, siswa menyesal dan tidak mengulangi kesalahan yang sama serta berjanji berubah jadi lebih baik," paparnya. Setelah itu dilanjutkan dengan doa bersama agar semua siswa diberikan kelancaran dalam mengerjakan soal-soal UN dan bisa suskes dalam melanjutkan jenjang berikutnya. Doa bersama yang dipimpin oleh H Hasan Basri ini diakhiri dengan salat Isya berja- maah. "Sebelum salat, semua siswa meminta maaf dan memohon doarestukepadaorangtuajugaguru,"jelasNgadul. (*-1)-a DAIHATSU GranMax semakin diminati masyarakat dan pebisnis, karena modelnya yang trendi dan ergonomis. Selain itu, Daihatsu Gran- Max juga irit dan bandel, sehingga tidak salah pe- bisnis menggunakan GranMax sebagai kendara- anbisnis. Bukan itu saja, GranMax juga menjadi mobil keluarga, karena interiornya sangat lega untuk penumpangnya.Sebagaibentukrespons danper- hatian kepada konsumen GranMax, Daihatsu mempersembahkan gathering untuk pengguna GranMax tipe apapun bertajuk 'Pesta Sahabat BisnisGranMax2014'. "Rencananya even ini digelar di Grand Pasific Hall, Minggu (13/4) mendatang, mulai pukul 08.30 WIB - selesai. Pesta Sahabat Bisnis Gran- Max 2014 diisi hiburan games, dancer, band juga talkshow bisnis menghadirkan pengusahaArief PetakUmpet, pengusaha kuliner Cak Eko dan hostFarhan,"ucap Panitia,Wulan,Senin(7/4). Untuk bisa menghadiri acara ini hanya cukup daftar via SMS dengan format ketik: Nama_Ala- mat_NoHP_NoPlat&NoRangkaGranMaxAnda dan dikirim ke: 081802695929/085643655849. Acara ini gratis persembahan dari Daihatsu un- tukpenggunaGranMax. Ditambahkan Wulan, semua peserta menda- patkan free checking untuk mobil GranMax-nya, juga tidak kalah seru dalam acara ini akan ba- nyak bertebaran doorprize menarik dan paket kredit super ringan yang berlaku di acara terse- but. (Asa)-m BANTUL (KR) - Petugas gabungan dari Sat- pol PP, KPU, Panwaslu dan Polres Bantul diban- tu 20 mahasiswa Fakultas Ilmu Pemerintahan UMY Yogyakarta yang sedang menjalankan PKL di Bantul, Senin (7/4) melakukan penu- runan alat peraga kampanye (APK) atau atribut Parpolyangmasihterpasangdiberbagaitempat. Sampai Senin kemarin masih ada ribuan atribut berupa bendera, spanduk, baliho dan sejenisnya yang belum diturunkan oleh parpol. Karena banyaknya atribut yang harus ditu- runkan, petugas yang dikoordinir Kabid Tibum Tranmas Satpol PP Bantul, Toto Pamuji Raharjo dibagi menjadi 2 tim, yakni tim wilayah Bantul Barat dan Bantul Timur. Ketua Divisi Hukum KPU Bantul, Drs Syachruddin SE menegaskan, alat peraga kam- panye Parpol yang masih terpasang di berbagai wilayah, sebelum pelaksanaan H-1 pemungutan suara harus sudah bersih. Karena itu, masing- masing Parpol yang memasang atribut atau alat peraga, mestinya melakukan penurunan sendiri. Sesuai kesepakatan bersama yang telah ditan- datangani di Kantor KPU beberapa hari lalu. Sementara Ketua Panwaslu Bantul, Supardi menambahkan, selama pelaksanaan kampanye Pemilu di Bantul, telah terjadi sejumlah pelang- garan. Pelanggaran yang mengarah ke pidana ada 5 kasus, terkait dengan politik uang dan waktu kampanye. Dari 5 kasus tersebut, 4 kasus berhenti di Gakkum, sedangkan kasus lainnya disepakati maju ke Bawaslu Provinsi. (Jdm)-m BANTUL(KR)-Ratusanwargadanmahasis- wa rantau berkomitmen menggunakan hak pilih di Bantul. Hal ini dibuktikan dari data yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul, ada sekitar 502 warga dan mahasiswa rantau yang tinggal di Bantul mengajukan for- mulir A5. Warga ini termasuk DPTb (Daftar Pemilih Tambahan). Sesuai aturan, formulir tersebut digunakan untuk warga karena kondisi tertentu tidak bisa melakukan pencoblosan di TPS asal dan harus nyoblos di TPS lain. Ketua KPU Bantul, Muhammad Johan Ko- mara SIP kepada KR, Senin (7/4) di kantornya mengatakan, warga yang berhak mengajukan form A5 merupakan warga dengan kondisi ter- tentu, seperti tugas belajar, tugas kerja, rawat inap di rumah sakit, menjadi tahanan dan warga yang terkena bencana alam. Adapun teknisnya, FormA5 dikeluarkan oleh Panitia Pemungut Suara (PPS) asal, kemudian diserahkan ke PPS tujuan maksimal H-3 menje- lang Pemilu. "KPU Pusat melalui Surat Edaran Nomor 127 Tahun 2014 mengatakan, jika KPU memberikan kemudahan dalam pengurusanA5, yaitu KPU kabupaten/kota tujuan bisa mengelu- arkanA5," tambah Johan. SyaratpengurusanA5denganmembawaiden- titas, terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) da- erah asal dan membawa surat keterangan atau surat pernyataan domisili. "KPU sangat meng- hargai hak konstitusional warga negara. Penggunaan surat suara A5 berdasarkan atas ketersediaan surat suara di TPS. Mengingat surat suara yang dicetak untuk alokasi TPS adalah DPT sebesar 716.246 ditambah surat suara cadangan 2 persen. (Aje)-m TANGANI INFRASTRUKTUR LERENG MERAPI Forpi Menilai Pemkab Tak Serius KR-Sukro Riyadi Spanduk anti politik uang dipasang di perempatan Jetis, Bantul. PestaSahabatBisnisDaihatsuGranMax 502WargaRantauNyoblosdiBantul TimGabunganOperasiPenurunanAPK
  5. 5. SELASA PAHING 8 APRIL 2014 (7 JUMADILAKIR 1947) HALAMAN 5
  6. 6. WONOSARI (KR) - Peme- rintah Kabupaten Gunungki- dul telah mengeluarkan Per- aturan Bupati Nomor 9 Ta- hun 2014 tentang pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif. Perbup tersebut ditindaklan- juti dengan Surat Edaran Se- kretaris Daerah Nomor 440/0982 intinya menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI eksklusif sejak dilahirkan hingga 6 bu- lan. Dalam upaya itu, setiap Satuan Kerja Perangkat Da- erah (SKPD), direktur rumah sakit negeri dan swasta, bidan praktik mandiri dan balai pengobatan, wajib memberi- kan ruang khusus untuk ibu yang memberikan ASI eksek- lusif. Selain itu juga diharap- kan ada peran serta keluarga, masyarakat dan seluruh ele- men terhadap pemberian ASI. Menurut Bakti Pratiwi MKes Kepala Bidang Kese- hatan Masyarakat Dinas Ke- sehatan Gunungkidul, Senin (7/4), kewajiban memberikan ruang bagi ibu yang membe- rikan ASI eksklusif baru diu- jicobakan dilingkungan SKPD dan pelayanan kese- hatan, namun kedepan selu- ruh lembaga, negara dan da- erah, instansi vertikal dan tempat-tempat pelayanan umum. Menurut Bakti Pratiwi, ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi, dibandingkan de- ngan makanan dan minuman yang lain karena mengan- dung zat gizi paling sesuai un- tuk pertumbuhan dan per- kembangan bayi. Untuk itu sesuai dengan Undang-Un- dang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, pasal 128 bayi berhak mendapatkan ASI secara eksklusif sejak di- lahirkan hingga berusia 6 bu- lan kecuali atas indikasi medis, dan ibunya meninggal dunia. Sejak dikeluarkan Surat Edaran Sekda Gunungkidul, Dinas Kesehatan Gunung- kidul sudah mensosialisas- ikan dan melakukan peman- tauan di setiap SKPD dan tempat pelayanan kesehatan, tentang pemberian ruang atau tempat bagi ibu yang memberikan air susu ibu. (Awa)-b SELASA PAHING 8 APRIL 2014 (7 JUMADILAKIR 1947) ÓKEDAULATAN RAKYATÓ HALAMAN 6GUNUNGKIDUL-KULONPROGO BESOK PEMILU LEGISLATIF PartisipasiPemilihSekitar80Persen Pemilu sebelummya banyak perantau yang terdaftar dalam DPT dan tidak menggunakan haknya, karena sudah terdaf- tar di tempat kerjanya. "Seka- rang sudah ada konfirmasi dan bagi yang tidak pulang su- dah dicoret," kata M Zaenuri Iksan SAg, Ketua KPU Gu- nungkidul, Senin (7/4). Jika partisipasi pemilih mencapai 80 persen, jumlah warga yang menggunakan hak pilih sekitar 473.280 orang, karena jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 591.600 orang. Jumlah tersebut masih bertambah dengan jumlah pemilih khusus (DPK) se- banyak 1.853 orang. Selain di- dasarkan asumsi validitas DPT, perkiraan partisipasi pe- milih juga mendasarkan dari deteksi lapangan selama mela- kukan sosialisasi kepada ma- syarakat. "Mudah-mudahan perkiraan tersebut minimal. “Seandainya pas, berarti angka golongan putih (golput) hanya sekitar 20 persen," ucapnya. Menyinggung persiapan pe- mungutan suara 9 April, selu- ruh persiapan sudah lengkap. Pengiriman logistik pemilu su- dah selesai. Semua pihak su- dah mendukung kelancaran pemungutan suara pemilu le- gislatif. Bahkan, kata Ahmadi Ruslan Hani MPdi, anggota KPU Gunungkidul, temuan adanya daftar gambar caleg di daerah pemilihan II yang ter- balik letaknya dengan nomor di bawahnya sudah dilakukan pembetulan. "Sehingga yang terpasang dalam dinding TPS nanti sudah sesuai antara na- ma dengan gambarnya," jelas- nya. Dalam kesempatan ter- pisah, Drs Bukhori Iksan, Ke- tua Panwaslu Gunungkidul, mengatakan tidak ada larang- an caleg yang mengadakan tirakatan pada malam hari se- belum pemilihan. Hanya, da- lam tirakatan tidak boleh ada kegiatan kampanye. Jika para caleg melakukan doa bersama atau pengajian tidak masalah. "Yang jadi masalah jika ada kegiatan ajakan untuk memi- lih caleg." tegasnya. (Ewi)-b WONOSARI (KR) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gunungkidul memperkirakan pastisipasi pemi- lih dalam pemilu legislatif (pileg), Rabu (9/4) mencapai 80 persen. Besarnya partisipasi pemilih atas dasar va- liditas Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang cukup tinggi dan sudah mengalami beberapa kali perubahan kare- na dilakukan kroscek dengan daerah lain. DISTRIBUSI LOGISTIK DILEPAS BUPATI Hari Pertama Wilayah Utara WATES (KR) - Distribusi lo- gistik Pemilu 2014 di Kabu- paten Kulonprogo dimulai Se- nin (7/4) dan Selasa (8/4). Pele- pasan Senin (7/4) dilakukan Bupati Kulonprogo dr H Hasto Wardoyo SpOG(K) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) se- tempat untuk distribusi pada enam kecamatan di wilayah utara,KecamatanKalibawang, Samigaluh, Nanggulan, Giri- mulyo, Kokap dan Pengasih. Sedangkan Selasa (8/4) akan dilanjutkan enam kecamatan lainnya, Temon, Wates, Panjat- an, Lendah, Galur dan Sentolo. Jenis logistik yang dikirim tiap kecamatan antara lain surat suara, formulir berkas berita acara, tinta, segel dan lainnya. Selain itu KPU juga menargetkan untuk pengirim- an logistik sudah tersalurkan ke semua TPS maksimal H-1 pemilu. "Distribusi kami lakukan dua hari, untuk hari ini kami gunakan tujuh armada truk, sedangkan besok (Selasa, 8/4) untuk enam kecamatan lain menggunakan enam armada truk. Pelaksanaan distribusi ini diberikan pengawalan dari kepolisian, masing-masing truk dua personel dan di de- pannya ada forijder," ujar Ke- tua KPU Kulonprogo Muh Isnaini STP, di sela-sela pen- distribusian logistik. Isnainimenambahkan,logis- tik dari KPU Kulonprogo didis- tribusikan ke Panitia Pemu- ngutan Suara (PPS). Selanjut- nya dari PPS akan dikirimkan ke Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk ditempatkan di TPS. Kepada KPU Kulonprogo, Hasto Wardoyo meminta agar melakukan pemetaan tahapan Pemilu yang krusial. Jangan sampai ada tahapan-tahapan yang sebetulnya langkah kritis tapi kemudian justru terlena. Pemetaan ini efektif untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Dalam pelaksanaan distri- busi logistik, petugas KPU se- tempat menemukan beberapa kotak surat suara belum ter- segel. Ini terungkap saat petu- gas akan menaikkan kotak su- ara di dalam truk. Akibat keja- dian ini beberapa petugas ha- rus mengecek satu persatu ko- tak surat suara dan menempeli segel pada lubangnya. "Namun petugas langsung menyegel kembali dan tidak ada masa- lah," kata Budi Priyana Divisi Logistik KPU Kulonprogo. Dihancurkan Sementara itu Bupati Hasto melakukan penghancuran su- rat suara yang rusak di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kulonprogo, Senin (7/4). Sebelum pelaksanaan dilaku- kan penandatanganan Berita Acara Pemusnahan Surat Su- ara rusak oleh KPU disaksikan Bupati, KPU DIY, Ketua Pan- was, Kepala Bagian TI dan Humas Setda, Kepolisian, ser- ta tamu undangan. Bupati menandai penghancuran surat suara dengan memasukkan surat suara ke mesin penghan- cur kertas. Diungkapkan Hasto, prosesi penghancuran surat suara rusak atau yang tidak sah, di- maknai sebagai sesuatu yang penting dan bagian transpa- ransi bahwa tak ada yang di- sembunyikan.Inijugapertang- gungjawaban publik, yang ke- mudian memberikan keper- cayaan (trust) ke publik. Ini bagian penting dari memba- ngun kepercayaan masyarakat terhadap KPU," ujar Hasto. Ketua Divisi Umum, Logis- tik, Keuangan dan Rumah Tangga KPU Kulonprogo, Budi Priyana menyampaikan, surat suara rusak ini harus dihan- curkan. "Penghancuran surat suara rusak sebanyak 2.214," kata Budi. Dari 2.214 surat suara rusak terdiri dari 1.246 surat suara DPD, 365 surat suara DPR RI, 361 surat suara Provinsi, 83 surat suara DPRD Kabupaten Kulonprogo Dapil I, 62 surat suara DPRD Kulonprogo Dapil II, 44 surat suara DPRD Ku- lonprogo Dapil III, 29 surat su- ara DPRD Kulonprogo Dapil IV, 24 surat suara DPRD Ku- lonprogo Dapil V. (Wid)-e WONOSARI (KR) - Sebanyak 5.624 personel gabungan siap mengamankan jalannya pemu- ngutan suara Pemilu 2014 yang tersebar di 1.898 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Tim gabungan tersebut berasal dari Polri, Linmas, Sat Pol PP. Kodim 0730 Gunungkidul juga menyiagakan 350 personel dan sewaktu-waktu dibutuhkan siap turun membantu pihak ke- polisian. "Pengamanan pemilu sudah maksimal, nantinya petugas polisi akan dibantu personel linmas untuk menjaga keamanan di tiap-tiap TPS," kata Kapolres GunungkidulAKBP Faried Zulkarnaen SIK, Senin (7/4). Dikatakan, polres juga memetakan TPS rawan konflik dalam pemilu. Salah satunya di lokasi calon anggota legislatif (caleg) mencoblos, sehingga memang sudah dilakukan upaya anti- sipasi. Termasuk di TPS daerah perbatasan. Terlebih yang dekat dengan provinsi lain, kare- na rawan terjadi penyusupan. Seluruh Polsek juga disiapkan untuk melakukan pengamanan pemilu. "Polres juga mendapatkan bantuan personel Brimob dan Dalmas dari Polda DIY untuk men- ciptakan suasana tetap aman dan kondusif," ucapnya. Dandim 0730 Gunungkidul Letkol Arh Herman Toni menambahkan, satu peleton pa- sukan disiagakan di Kodim dan siap diberang- katkan kapanpun dibutuhkan. Termasuk per- sonel di masing-masing Koramil dan Babinsa seluruhnya siaga. Kekuatan TNI seluruhnya mencapai 350 personel. "TNI siap memberikan dukungan jika kepolisian memerlukan bantuan di lapangan," jelasnya. Ketua Panwaslu Buchori Iksan menuturkan, daerah pemilihan 1, 2 dan 3 memang menjadi wilayah rawan konflik. Oleh sebab itu, petugas melakukan pengawasan secara intensif.Artinya melakukan patroli dan pemantauan malam menjelang pencoblosan. "Malam jelang penco- blosan cukup rawan, seluruh petugas pengawas pemilu, panwascam dan pengawas lapangan di- turunkan." ujarnya. (Ded/Bmp)-b KODIM 0730 SIAGAKAN PASUKAN 5.624PersonelGabunganAmankanPemilu BESOKpagi, 9April 2014, ha- ri pemungutan suara pemilu le- gislatif 2014. Momentum ini pen- ting bagi rakyat Indonesia untuk memilih wakil rak- yat, baik sebagai anggota DPR, DPD, DPRD Pro- vinsi, maupun DPRD Kab/kota. Teknis pemungutan suara besok dilakukan dengan cara pencoblosan, sebagaimana Pemilu 2004 atau sebelumnya. Warga yang punya hak pilih diharapkan memberi- kan suaranya mulai pukul 07.00 -13.00 waktu setempat. Penghitungan Suara akan dilakukan mu- lai pukul 13.30 waktu setempat. Kaitannya dengan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara besok pagi ada larangan yang perlu mendapatkan perhatian semua pihak khususnya pemilih dan penyelenggara pemilu, karena ada ancaman sanksi pidananya. Pertama, larangan bagi setiap orang (1) untuk memberikan keterangan yang tidak benar menge- nai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih. Dalam hal ini, besok masih dimungkinkan orang yang belum terdaftar dalam pemilih, baik DPT, DPTb, dan DPK, dapat memberikan pilihannya se- panjang memiliki identitas kependudukan berupa KTP, KK atau Paspor, dengan cara mendatangi di TPS di alamat yang tercantum dalam identitasnya dan dilakukan dalam 1 jam terakhir waktu pemu- ngutan suara, (2) karena kelalaiannya menye- babkan rusak atau hilangnya BA pemungutan dan penghitungansuaradan atausertifikathasilpenghi- tungan suara. Kedua, larangan bagi majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang peker- ja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara. Dalam hal ini dikecualikan de- ngan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan. Ketiga, larangan bagi anggota KPPS yang de- ngan sengaja (1) tidak memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali kepada Pemilih yang menerimasuratsuarayangrusakdantidakmencatat suratsuarayangrusakdalamBA, (2) tidak membuat dan menan- datangani BA kegiatan dan/atau tidak menandatangani BApemungutan dan penghi- tungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara, (3) tidak memberikan salinan 1 (satu) eksem- plar BApemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi PesertaPemilu,PPL,PPS,danPPKmelaluiPPS. Keempat, larangan bagi pendamping yang membantu Pemilih tertentu yang dengan sengaja memberitahukan pilihan Pemilih kepada orang lain. Kelima, larangan bagi anggota KPU, KPU Pro- vinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya BArekapitulasi hasil penghitungan per- olehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Keeenam, larangan bagi PPL yang tidak meng- awasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPS kepada PPK dan tidak melaporkan kepada Pan- waslu Kecamatan serta larangan bagi Panwaslu Kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan ko- tak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabu- paten/Kota dan tidak melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota. Ketujuh, larangan bagi anggota PPS (1) yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghi- tungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya, (2) yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, BArekapitulasihasilpenghitunganperolehansuara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perole- han suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di tingkat PPS. Kedelapan, larangan PPK yang tidak menyerah- kan kotak suara tersegel, BA rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat reka- pitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupa- ten/kota. u-b LarangandalamPemungutandanPenghitunganSuara KR-Endar Widodo M Zaenuri Iksan SKPDWajibSediakanRuangIbuMemberiASI TakJelas,RencanaPembangunanInfrastruktur WATES (KR) - Anggota DPRD Ku- lonprogo menilai rencana pembangunan infrastruktur di wilayah ini belum jelas. Upaya penataan wajah kota Wates pun terkesan lamban, terbukti dengan tertun- danya pengerjaan sejumlah proyek fisik. "Sampai sekarang masih banyak ren- cana pembangunan yang belum bisa di- realisasikan. Seperti jalan layang (fly over) di Desa Triharjo Wates, jalur ling- kar menuju RSUD Wates tembus jalur Waduk Sermo dan pembangunan ruas jalan dari Desa Margosari - Mapolres," kata Ketua DPRD setempat H Ponimin Budi Hartono, di ruang kerjanya, Senin (7/4). Menurutnya, semua proyek tersebut hendaknya ada kejelasan, sebab akan menjadi wajah kota Wates. Eksekutif harus mengawalnya, sehingga bisa segera terealisasi. "Apalagi berbagai ren- cana pembangunan itu sudah disam- paikan ke anggota Komisi V DPR saat kunjungan ke sini," jelasnya. Di wilayah utara, pembangunan jalur wisata dari Waduk Sermo Kokap sampai Candi Borobudur juga harus dikawal agar terwujud. "Keberadaan jalur pari- wisata penting dalam upaya men- dongkrak perekonomian warga di sepan- jang jalur tersebut," tuturnya. Bidang pembangunan lain yang tidak terencana baik underpass baik di Kulur Kecamatan Temon maupun Margosari Pengasih. Underpass sudah dibangun, namun belum memberi manfaat secara maksimal bagi masyarakat. Sebab seti- ap musim penghujan lokasi tersebut se- lalu tergenang air. Bahkan dua under- pass di Margosari malah belum ada tin- daklanjutnya. Sementara Ketua Komisi III Hamam Cahyadi mengatakan pembangunan harus melihat aspek kebutuhan dan pe- merataan wilayah. Penempatan lokasi pembangunan fisik sangat penting agar tidak terjadi ketimpangan dan kecembu- ruan sosial. Terhadap pekerjaan fisik yang tidak sesuai jadwal juga dikeluhkannya. "Kasus terlambatnya penyelesaian pem- bangunan RSUD Sentolo dan kantor Bupati tidak boleh terjadi lagi," ujar poli- tisi PKS tersebut. (Rul)-e WATES (KR) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) sudah waktunya menata para peda- gang klitikan atau barang be- kas dengan menyediakan tempat representatif. Kian hari jumlah pedagang kli- tikan yang berjualan di sepa- njang trotoar di sekitar Ter- minal Wates terus bertambah. Dari pantauan KR di sepan- jang Jalan Veteran sekitar Terminal Wates dipadati pe- dagang klitikan. Setiap hari pasaran Wage banyak dikun- jungi masyarakat hingga me- macetkan arus kendaraan yang melintas di jalan terse- but. Pedagang menggelar da- gangan di trotoar dan bahu ja- lan. Parkir kendaraan di ba- dan jalan. Sejak pagi hingga siang hari, pengunjung hilir mudik, memadati ruas jalan. "Seperti di daerah lain pasar klitikan cukup pros- pektif. Dulu hanya beberapa pedagang yang berjualan di sini, sekarang bertambah menjadi puluhan pedagang. Karena tidak disediakan tem- pat, berjualan di tempat se- adanya," kata Suwanto, salah seorang pedagang klitikan asal Moyudan, Kabupaten Sleman, Senin (7/4). Sesama pedagang klitikan Heru, asal Kasihan Bantul mengharapkan Pemkab da- pat menyediakan tempat stra- tegis untuk berjualan bagi para pedagang klitikan di Wates. Jumlah pedagang kli- tikan di sekitar Terminal Wa- tes terus bertambah. Menurutnya, pedagang menggelar dagangan berde- sak-desakan karena tidak ada lagi lokasi kosong di tempat tersebut. Melalui penataan dapat memberikan penam- bahan pendapatan daerah se- cara optimal. "Pemerintah di daerah lain sepertinya sudah menangkap peluang sumber pendapatan daerah dengan menyediakan tempat berjualan barang kli- tikan. Selama ini belum men- dengar rencana dari Pemkab membangun pasar klitikan," kata Heru. Suwanto menambahkan, pemerintah dapat mengopti- malkan pasar burung yang sudah ada dengan bangunan tingkat. Para pedagang pasar burung berada di tingkat ba- wah dan pedagang klitikan di tingkat atas. Dengan mengoptimalkan pasar burung, pedagang kli- tikan tidak berjualan di sepa- njang Jalan Veteran. "Lokasi jualan pedagang klitikan saat ini cukup strategis, sehingga tidak perlu disediakan tempat yang jauh dari sini," ujarnya. (Ras)-m PADATI JALAN VETERAN WATES Pemkab Harus Tata Pedagang Klitikan KR-Agussutata Pedagang klitikan berjualan di sepanjang Jalan Ve- teran sekitar Terminal Wates membutuhkan tempat ber- jualan yang lebih baik. KR-Widiastuti Bupati menghancurkan surat suara yang rusak. Oleh Bagus Sarwono SPd Si
  7. 7. Memberatkan Beli Elpiji 12 Kg Mengapa elpiji 3 kg semakin langka di pasaran? Bahkan di pom bensin Pertamina kosong berminggu-minggu. Kalau mem- beli elpiji 12 kg sangat memberat- kan bagi keluarga kami yang ber- penghasilan tidak tetap. Mohon distribusi gas 3 kg lebih diawasi. +62878382XXXX PengendaraSelaluMelawanArus Setiap hari di Sorogenen, Jalan Solo, mulai dari Gapura AAU hingga pertigaan arah Grogol se- lalu ada pengendara yang mela- wan arus. Sangat membahaya- kan. Mohon ada polisi jaga agar pengendara lebih tertib. Jangan ambil jalan pintas yang sangat membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan lain. +62815683XXXX SELASA PAHING 8 APRIL 2014 (7JUMADILAKIR 1947) HALAMAN 7 Walfrida Soik . . . . . . . . . . . Sambungan hal 1 Azmad Zaidi bin Ibrahim, Walfrida terbukti masih berusia di bawah 18 tahun dan mengalami gangguan kejiwaan saat membunuh majikannya. Sehingga, Mahkamah menyatakan Walfrida tidak bersalah. Namun, karena tindakannya menyebabkan kematian seseorang, Majelis Hakim memutuskan Walfrida dimasukkan ke rumah sakit jiwa sambil menunggu pengampunan dari Sultan. Seperti diketahui Walfrida dituduh membunuh majikannya, Yeap Seok Pen dengan menusuk Yeap 42 kali. Sedangkan mengenai pembebasan Satinah binti Junaidi yang divonis hukuman mati, Teuku Faizasyah, mengakui Pemerintah Indonesia belum berhasil melobi keluarga korban pembunuhan. (Sim)-d Waspadai . . . . . . . . . . . . . . Sambungan hal 1 Mahfud tetap enggan menyebut apakah dirinya akan dijadikan RI-1 atau RI-2. "Kalau dalam kampanye, semua memang menyebut diri sebagaicalonRI-1,tetapisemuapihakharusrasionaldenganperoleh- an suara mendatang," lanjutnya. Ditanya mengenai adanya komentar soal menjadi capres dengan penampilan yang ndesa dan lugu, terus terang Mahfud mengaku tidak akan mengubah penampilan. "Kalau saya berubah, tidak akan ada ciri khas. Dan ini juga tidak gampang," tambahnya. Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) minta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meningkatkan pengawasan- nya pada periode tiga hari masa tenang Pemilu 2014. Pasalnya, potensi "serangan prabayar-pascabayar" pada hari pencoblosan Pemilu Legislatif, merupakan salah satu titik rawan pelanggaran yang perlu diwaspadai. "ICW menangkap ada titik rawan pada hari H, yang disebut 'serang- an prabayar dan pascabayar. Bahkan, untuk hal ini ada yang menggu- nakan kupon yang bisa ditukar menjadi uang setelah pemilih menun- jukkan hasil pencoblosannya," kata Koordinator Bidang Politik Indonesia Corruption Watch (ICW)Abdullah Dahlan, di Jakarta, Senin (7/4). (Fsy/Ful)-b Bantuan . . . . . . . . . . . . . . . Sambungan hal 1 gagal dan diserahkan ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk ditutup. "Tapi dalam ringkasan eksekutif diubah menjadi bank ber- dampak sistemik," ujarnya. Pengubahan redaksional ringkasan eksekutif, kata Heru, dilakukan Siti Chalimah Fajdrijah yang saat itu menjabat Deputi Gubernur Bidang 6 BI atas arahan Gubernur BI, Boediono. "Ditulis Bu Siti Fadjrijah. Sesuai dengan arahan Pak Gubernur (Boediono), tidak boleh ada bank yang gagal sehingga permasalahan Bank Century harus dibantu," jelasnya. Heru menambahkan, permintaan agar Bank Century mendapat bantuan likuiditas dengan skema pemberian FPJP dari BI disampai- kan oleh Robert Tantular dan Hermanus Hasan Muslim, selaku pe- megang saham. Namun, permintaan itu ditolak karena Bank Century tidak memenuhi persyaratan sebagai bank penerima FPJP. Dalam Peraturan BI Nomor 10/26/2008, syarat bank penerima FPJP harus memiliki rasio kecukupan modal minimal delapan persen dan aset kredit yang dijadikan agunan memenuhi kriteria kolektibilitas lancar selama 12 bulan terakhir. Namun, pada rapat 13 November 2008, Dewan Gubernur BI memutuskan mengganti Peraturan BI No 10/26/PBI/2008 tentang FPJP bagi Bank Umum sehingga Bank Century dapat memperoleh pinjaman. (Imd/Ful)-d Bulan Ini . . . . . . . . . . . . . . . Sambungan hal 1 informasi alamat Unit Pelayanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) jika ada pengaduan atau laporan terkait tunjangan guru dan hal lain yang terkait PTK. Laporan bisa disampaikan ke PTK PAUDNI ber- alamat di Kompleks Kemdikbud Gedung C Lt 13 Jalan Jenderal Sudir- man Senayan Jakarta Pusat 10270 Telp (021) 57974115 Fax (021) 57974115/57946130. Email: programptkpaudni@yahoo.co.id, tun- jangangurutk@yahoo.co.id. Alamat website http://pptkpaudni.kem- diknas.co.id. Untuk PTK Dikdas beralamat di Kompleks Kemdikbud Gedung C Lt 19. (Ati)-d Tantangan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sambungan hal 1 terdapat dua atau lebih caleg dengan per- olehan suara yang sama. Affirmative ac- tion ini dimotori gerakan feminis global, di- implementasikan di Indonesia dan kini dikukuhkan di dalam UU Pemilu. Dari produk hukum tersebut tersirat makna bahwa perempuan juga memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk menjadi subjek politik yang dapat berperan sebagai pengambil kebijakan. Perempuan memiliki hak yang sama un- tuk 'memilih dan dipilih' oleh konstituen da- lam kegiatan politik. Hal tersebut menjadi salah satu momen penting, karena sela- ma tiga periode pemilu, perempuan caleg yang dapat berada di lembaga legislatif masih jauh dari angka 30 %. Pertanyaan menggelitik adalah, mampukah pada Pemilu 2014 ini perempuan merepresen- tasikan dirinya menjadi anggota legislatif? Hal ini menjadi pemikiran para aktivis perempuan di Indonesia. Ada 12 parpol yang ikut pemilu pada tahun 2014 ini. Menurut kajian FORMAP- PI persentase perempuan caleg yang ikut pemilu legislatif rata-rata adalah 37.3 %. Dari angka tersebut hanya 30.3 % yang merupakan kader parpol. Berdasarkan data Koalisi Perempuan Indonesia melalui Pemetaan dan Kajian Cepat tentang Keterwakilan Perempuan diperoleh data bahwa pada Pemilu 2014 ini sebanyak 6.619 orang jumlah calon legislatif di selu- ruh Indonesia yang telah terdaftar, yang meliputi 33 Provinsi, 77 Daerah Pemilihan dari 12 Parpol. Jika rata-rata jumlah anggota dewan yang selama ini ada berki- sar di angka 560 orang, maka kemungkin- an seorang caleg agar dapat menjadi anggota dewan dia harus dapat menga- lahkan saingannya sebanyak 11 sampai 12 orang. Cukup berat kansnya agar se- seorang dapat menjadi anggota legislatif. Dari jumlah tersebut sebanyak 2.467 orang adalah perempuan caleg atau se- banyak 37, 27% dari jumlah seluruh caleg yang ada. Apa makna dari data ini? Data tersebut dapat berarti bahwa implemen- tasi dari peraturan KPU pada parpol yang boleh ikut pemilu hanya jika parpol terse- but dapat memenuhi pencapaian kuota 30% telah dapat terpenuhi. Jika data ini di- analisis dengan lebih terinci, jumlah perempuan caleg tersebut sebanyak 58% berada pada urutan nomor 1 sampai 5, sedangkan sisanya sebesar 42 % ditem- patkan di atas nomor urut 5. Penempatan perempuan caleg berdasarkan data di atas jelas mengalami peningkatan posisi di setiap dapil yang cukup signifikan. Mengapa demikian? Berdasarkan data tersebut maka pen- empatan perempuan caleg ini, sebanyak 140 orang atau 5.67% yang ditempatkan pada nomor urut satu, 225 orang atau 9.12% di nomor urut dua, 635 orang atau 25.74% di nomor urut tiga. Pada urutan ketiga ini jumlah perempuan caleg jauh lebih banyak daripada jumlah caleg laki- lakinya, yang hanya mencapai 289 orang. Selanjutnya pada urutan keempat, se- banyak 159 orang atau 6.45% dan pada urutan kelima, sebanyak 273 orang atau 11.07% Sisanya, yakni 1035 orang, atau 42 % perempuan caleg berada di nomor urut di atas lima. Data ini menunjukkan bahwa, lebih dari separo perempuan ca- leg,yakni58%ditempatkanpadaurutan1 sampai dengan 5. Jika asumsi ini bisa diterima, maka ke- mungkinan keterwakilan perempuan pada Pemilu 2014 ini akan mengalami pening- katan cukup berarti, karena keterwakilan perempuan minimal menjadi sekitar 22%. Meskipun belum mencapai angka 30%, setidaknya angka asumsi ini akan dapat menjadi 'penyejuk' bagi para aktivis perempuan yang berkecimpung di berba- gai bidang, termasuk di bidang politik. Persoalannya sekarang adalah mam- pukah para perempuan caleg yang akan berlaga di medan pemilu ini dapat mem- buktikan diri, dapat terpilih dan mampu menjawab tantangan yang diberikan? Mampukah para caleg ini merepresen- tasikan dirinya di arena perpolitikan di Indonesia? Sesungguhnya, pertanyaan yang sama juga disampaikan para lelaki di legislatif kelak. (Penulis adalah sosiolog UGM)-b Diamankan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . Sambungan hal 1 senilai Rp 300 juta," jelasnya. Selain uang yang dikemas dalam 2 karung platik, polisi juga menemukan tanda gambar dan kaus atribut parpol, form pengkaderan relawan, form pelatihan relawan, contoh surat suara dan dokumen caleg DPRD DIY dan DPR RI dalam satu tas. Faried juga belum memastikan apakah uang tersebut berkaitan kecurangan menjelang pemungutan suara. Saat ini kepolisian sedang mencermati uang tersebut asli atau palsu, terma- suk apakah berasal dari tindak kejahatan atau be- nar-benar uang itu untuk kegiatan politik. "Jika uang tersebut bukan hasil kejahatan dan tidak berkaitan dengan politik uang tentu akan dikembalikan. Sebaliknya jika mengarah ter- jadinya tindak pidana akan kita usut tuntas," im- buhnya. Ketua Panwaslu Gunungkidul Ir Buchori Iksan mengatakan, untuk menentukan temuan uang tersebut merupakan aliran dana bagi kegiatan politik, butuh proses penelusuran. "Panwaslu akan melakukan klarifikasi terhadap partai politik dan caleg yang identitasnya terdapat di tas terse- but," jelasnya. (Ded/Bmp)-d Sultan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sambungan hal 1 memang tidak mudah, tapi pengawasan terkait itu harus tetap dilakukan. Terlebih kesadaran terkait dengan itu sudah mulai muncul di masya- rakat. Karena sudah ada kampung yang secara tegas menolak adanya praktik money politics. Seperti yang dilakukan Kampung Kronggahan di Sleman, dengan memasang spanduk yang berisi penolakan politik uang. Kendati demikian tidak bisa dipungkiri ada juga tempat yang se- cara terang-terangan menyatakan meneri- manya. Pengamat politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Ari Dwipayana menyampaikan golput merupakan problematika demokrasi sehingga ti- dak bisa dipungkiri akan ada warga negara yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Untuk menekan angka golput dalam pesta demokrasi yang sebentar lagi akan digelar ini, di- harapkan KPU sudah memberikan imbauan kepada seluruh WNI untuk menggunakan hak pilihnya dalam momentum politik yang sangat penting ini. Terkait praktik politik uang yang acapkali mewarnai pemilu, menurutnya hal itu membuat demokrasi menjadi tidak sehat karena uang yang berbicara dalam meraih dan memperoleh dukungan. Maka dibutuhkan peran pihak terkait untuk tidak henti-hentinya dan mengoptimalkan sosialisasi yang meminta masyarakat menolak dengan tegas money politics tersebut. Salah satu caranya dengan menimbulkan efek jera ba- gi parpol maupun caleg dengan meminta ma- syarakat mendokumentasikan apabila terjadi se- rangan fajar atau praktik kecurangan yang lain. (Ria/*-24)-d
  8. 8. ”KEDAULATAN RAKYAT” HALAMAN 9LINGKARYOGYASELASA PAHING 8 APRIL 2014 ( 7 JUMADILAKIR 1947 ) SOSIALISASI PEMILU: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta makin gencar menggelar sosialisasi pemilu legislatif 2014 untuk masyarakat termasuk di dalam rumah tahanan. KPU Kota Yogyakarta menemukan fakta bahwa masih banyak warga belum paham tata cara pemilihan, termasuk belum mengenali para calon anggota dewan. Tampak warga rumah tahanan Kota Yogyakarta serius menyimak para calon anggota dewan pemilu legislatif 2014 yang tertera dalam daftar calon tetap saat mengikuti sosialisasi, Senin (7/4) kemarin. KR-Bambang Nurcahya SEBULAN DIKUNJUNGI RATUSAN ORANG RumahSehatLansiaMasukNominasiYOGYA (KR) - Meski baru satu tahun didirikan, Rumah Sehat Lansia Kota Yogyakarta yang terletak di Pakel Baru Sorosutan Umbulharjo, men- dapat apresiasi masyarakat. Dalam sebulan, rata-rata kun- jungan mencapai seratus orang. Kementerian Pember- dayaan Aparatur Negara (Ke- menpan) memasukkan Ru- mah Sehat Lansia sebagai salah satu nominasi meraih inovasi pelayanan publik. Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dr Fita Yulia mengungkapkan hal tersebut di sela penilaian Rumah Sehat Lansia oleh tim verifikasi Ke- menpan. "Penilaian ini model- nya blusukan oleh tim dari pusat. Tapi Yogya dapat nomi- nasi dari Rumah Sehat Lansia ini," paparnya, Senin (7/4). Fita Yulia menambahkan, Rumah Sehat Lansia tersebut diresmikan pada Januari 2013 lalu. Layanan yang diberikan ialah konseling bagi lansia terkait berbagai per- soalan yang dialami. Selain itu menjadi media pertemuan antarlansia. Oleh karena itu, Rumah Sehat Lansia memiliki fungsi yang berbeda dengan panti wreda. Kegiatan promotif dan preventif lebih ditonjolkan. "Ada pakar kesehatan dan pa- kar psikologi. Kami juga sediakan ruang baca untuk lansia saling bercengkerama," imbuhnya. Khusus untuk layanan kon- sultasi medis, Dinas Kesehat- an menggandeng dokter spesi- alis geriatri. Layanan tersebut dibuka setiap Rabu dan Sabtu pukul 08.00 - 10.00 WIB. Motivasi pendirian Rumah Sehat Lansia tersebut juga tak lepas dari tingginya ting- kat kenyamanan hidup di Kota Yogyakarta. Hal ini lan- taran jumlah lansia atau war- ga usia 50 tahun ke atas cukup besar. Sehingga meski tiap wila- yah sudah rutin menggelar kegiatan bersama atau senam sehat, namun perlu ada lem- baga yang mampu memperte- mukan para lansia. "Bertemu- nya sesama lansia ini membu- at mereka semangat dan ce- ria. Dengan begini, lansia tidak akan mudah sakit," tan- dasnya. Tingginya akses masyara- kat di Rumah Sehat Lansia tersebut juga memacu Dinas Kesehatan untuk melakukan pengembangan. Ditargetkan tahun ini, sejumlah fasilitas pendukung akan dioptimal- kan. Salah satunya ruang pertemuan lansia yang diper- luas. (R-9)-k Ny RAyAtas Utami binti Umarsono Kusumoutoyo, Blunyahrejo, Yogyakarta. Meninggal dunia Senin Wage 20 Mei 2013 (9 Rejeb 1946 Jimakir) pukul 06.00 WIB. Satu tahunnya: Kamis Pahing 8 Mei 2014 (8 Rejeb 1947 Alip). Dua tahunnya: Selasa Pahing 30 April 2015 (9 Rejeb 1948 Ehe). Seribu harinya: Sabtu Pon 13 Februari 2016 (4 Jumadilawal 1949 Jimawal). (R) - s
  9. 9. TT AHUNAHUN politik identik dengan 'pe- rang' antarlembaga survei. Isu-isu politik yang seksi tentu saja akan menjadi pilihan atau domain utama proyek dan kegiatan survei. Isu teraktual saat ini, menyangkut elektabilitas parpol dalam Pemilu Legislatif 9April 2014, dan yang akan terus di-update adalah elektabilitas capres, sekaligus cawapres yang bakal mendampingi Joko Widodo. Dua isu seksi ini pula yang terus dinantikan oleh publik. Lembaga survei diyakini bisa menjadi alat pengukur 'pasar', karena di dalamnya ada mesin-mesin promosi dan pemasaran, yang bisa mempengaruhi elektabilitas seseorang ataupun lembaga politik. Menjamurnya lem- baga survei di Indonesia tak lepas dari sim- biosis yang saling menuntut sebuah keber- gantungan. Perubahan paradigma berpikir yang semata hanya mengandalkan pada satu piranti data statistik, sudah mulai ditinggal- kan. Data pembanding yang empiris, dan aktu- alisasi atas data yang selalu diperbarui ada- lah keniscayaan bagi sebuah lembaga yang selalu bersinggungan dengan publik, terma- suk lembaga politik, politisi dan publik figur. Bagaimanapun juga panggung politik menja- di lahan yang empuk bagi kiprah sejumlah lembaga survei. Namun yang terjadi saat ini, keberadaan lembaga survei di Indonesia belum mampu secara optimal mendorong tumbuh kembang- nya nilai-nilai demokrasi secara sehat, cer- das, elegan, dan bemartabat. Sorotan masya- rakat cukup kritis menyikapi keberadaan lembaga ini. Di antaranya, keberadaan lem- baga survei mulai bergeser dari core bisnis sebagai institusi yang menghimpun atau me- ngumpulkan pendapat masyarakat (berupa data), ke wilayah lain sebagai instrumen pembentuk opini publik. Diyakini hasil keluaran oleh lembaga sur- vei, secara cepat mempengaruhi opini publik. Kadang bukan subtansi dari hasil surveinya yang menjadi nucleus-nya, namun dampak samping dari hasil survei ini menjadi peman- tik di tengah-tengah publik yang saat ini kembali gandrung pada politik. Sinyalemen adanya ketidaknetralan dari sejumlah lem- baga survei yang berpihak pada kepentingan politik tertentu, yang sejauh ini belum per- nah dianggap tuntas, memunculkan angga- pan miring dari publik. Publik Berhak Mengawasi Di sisi lain, kehadiran lembaga survei tak sebatas hanya sebagai penyampai rilis hasil jajak pendapat atau survei semata, namun kredibilitas, validitas dan instrumen keaku- ratan data, dan nilai-nilai etika yang menjadi pijakan di dalam bekerja, harus bisa diper- tanggungjawabkan secara hukum dan il- miah. Oleh karena itu masyarakat (publik) berhak mengawasi dan mengontrol keber- adaan lembaga survei. Pengawasan dari masyarakat terhadap kiprah dan mekanis- me kerja lembaga survei, adalah bagian dari pendidikan politik. Ruang data dan statistik tak ha- nya menjadi domain dan domi- nasi lembaga survei saja, tapi partisipasi publik dengan meng- awasi cara mereka bekerja ada- lah bagian dari profesionalisme bekerja secara komprehensif, sehingga ruang ini akan mem- bebaskan diri dari upaya saling mengklaim sebuah kebenaran data Pemilu 2014 akan menjadi momentum yang cukup penting. Momen ini sekaligus sebagai in- dikator dari fungsi dan peran lembaga survei. Masyarakat akan menilai dan menguji, ma- na lembaga survei yang benar-benar profesio- nal dan akuntabel. Sebaliknya, jika kemudi- an publik menemukan adanya sepak terjang dari lembaga survei yang jauh dari nilai-nilai etika, maka jangan salahkan masyarakat ji- ka kemudian publik memberikan punish- ment. Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara tegas telah mewajibkan setiap lembaga survei yang akan merilis hasil pemilu, mendaftarkan diri ke KPU. Hingga penutupan pendaftaran 9 Maret 2014 tercatat ada 48 lembaga survei yang mendaftar di KPU. KPU akan memveri- fikasi keberadaan lembaga survei ini dan ke- mudian mengeluarkan sertifikat. Upaya yang dilakukan KPU ini sekaligus memberi pa- yung, jaminan dan perlindungan secara hu- kum kepada lembaga survei, di dalam me- lakukan kerja, survei, jajak pendapat dan rilis hasil quick count atau hitung cepat. u - c. *) Budhi Wiryawan, Pengamat Politik di Lembaga INCODE, mantan penyelenggara Pemilu. Perang Antarlembaga Survei Budhi Wiryawan MempersoalkanSurveidiMasa Tenang OPINI ÓKEDAULATAN RAKYATÓ HALAMAN 10SELASA PAHING 8 APRIL 2014 ( 7 JUMADILAKIR 1947 ) SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486. Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945. Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984). Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008) Penasihat: Drs HM Idham Samawi. Komisaris Utama: Drs HM Romli. Direktur Utama: dr Gun Nugroho Samawi. Direktur Keuangan: Imam Satriadi SH. Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. Direktur Produksi: HM Wirmon Samawi SE MIB. Direktur Penelitian dan Pengembangan: Sugeng Wibowo SH Pemimpin Umum: dr Gun Nugroho Samawi. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Drs Octo Lampito MPd. Wakil Pemimpin Redaksi: Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. Redaktur Pelaksana: Mussahada, Drs Hudono SH, Joko Budhiarto. Manajer Litbang Diklat Redaksi: Wismoko Poernomo, Manajer Produksi Redaksi: Ngabdul Wakid. Redaktur: Drs Suhadi Sukarno S, Drs Sihono HT, Theo Sutiyono, H Soeparno SAdhy, Drs Widyo Suprayogi, Dra Esti Susilarti MPd,Yon Haryono Hadi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Primaswolo Sudjono SPt, Drs Swasto Dayanto, Hanik Atfiati, MN Hassan, Herry Sugito, Drs Jayadi K Kastari, Sutopo Sgh, M Arief Budiarto, Subchan Mustafa, Sulistyo Sutopo, Drs Hasto Sutadi, Eko Boediantoro, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H Chaidir, M Sobirin, Linggar Sumukti, Agung Purwandono, Isdiyanto SIP (Pjs Ka Biro Semarang), H Imong Dewanto (Pjs Ka Biro Jakarta), Qomarul Hadi (Ka Biro Surakarta), Edhi Romadhon (Ka Biro Purwokerto), Drs M Thoha ( Ka Biro Kedu Utara), Gunarwan (Ka Biro Kedu Selatan), R Agussutata (Ka Sub Biro Kulonprogo), Sri Warsiti (Ka Sub Biro Klaten & Boyolali), Y Agus Waluyo (Ka Sub Biro Gunungkidul), Sukaryono BA (Pjs Waka Biro Semarang). Fotografer: Yuwono, Effy Widjono Putro. Sekretaris Redaksi: Dra Hj Supriyatin. Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. Kepala TU Langganan: Purwanto Hening Widodo BSc, telp (0274)- 565685 (Hunting) Manajer Iklan: M Amien Syarif SPt, telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com. Langganan per bulan termasuk ‘Kedaulatan Rakyat Minggu’... Rp 65.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 25.000,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) .. Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) q Iklan Warna: Full Colour Rp 46.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif . Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10% Bank: Bank BNI - Rek. Giro: 003.044.0854, Bank Bukopin - Rek. No. 1000.103.04.3, Dinas Giro dan Cekpos No.j.15.78 Dicetak di Percetakan “Kedaulatan Rakyat” Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan Alamat Kantor Redaksi: Jalan P Mangkubumi 40 - 42 Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Alamat Homepage: http://www.kr.co.id Alamat e-mail: naskahkr@gmail.com. Perwakilan dan Biro: Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B Jakarta Timur 13120, telp (021) 8563602, fax: 8500529. Kuasa Direksi: Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan Hariyadi Tata Raharja. Wartawan: H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim,Alfons Suhadi, H Margono Herwoto, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. Kedu Utara: JalanAchmad Yani No 133, telp (0293) 363552 dan 362502 Magelang. Kepala Perwakilan Sumiyarsih. Surakarta: Jalan Bhayangkara No.13 (lama no. 42) telp dan Fax (0271) 718015, Surakarta 57141. Kepala Perwakilan Dra Hermin Lestari, Semarang: Jalan Lampersari No. 62, telp (024) 8315792, 8448622, Pjs Kepala Perwakilan Sutardi, Purwokerto: Jalan Prof Moh Yamin No 5, telp (0281) 622244, Fax (0281) 621797, Kepala Perwakilan Ach. Pujiyanto SPd. Kedu Selatan: Jalan Veteran Blok A Kav. 6 Purworejo Plaza, telp/fax (0275) 321848. Kepala Perwakilan Suprapto SPd. Kulonprogo: Jalan Veteran No 16, Wates, telp 774738 Kepala Sub Perwakilan Suyatno, Klaten & Boyolali: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3 Bendogantungan Klaten, telp (0272) 322756, Kepala Perwakilan Drs Guno Indarjo. Gunungkidul: Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, Telp 393562, 394707Kepala Sub Perwakilan Grahito. Homepage: www.kr.co.id. - Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas JadilahPemilihyangCerdasdanBijak HARI Rabu 9 April 2014 bangsa Indonesia menikmati pesta demo- krasi. Pesta lima tahunan yang me- nentukan calon-calon wakil rakyat dan calon pemimpin bangsa. Pilihan yang hanya butuh waktu beberapa detik akan mewarnai Indonesia lima tahun ke depan. Oleh karena itu jadi- lah kita pemilih cerdas dan bijak se- hingga akan melahirkan calon wakil rakyat dan calon pemimpin bangsa yang bermartabat. Menjadi pemilih yang cerdas sebe- tulnya tidak begitu sulit. Yang penting diri kita berusaha menjadi warga ne- gara yang baik, otomatis kita hanya akan memilih calon-calon wakil rak- yat dan calon pemimpin bangsa yang baik. Untuk menjadi warga negara yang baik, dimulai dengan menjadi anggota keluarga yang baik. Jika se- tiap kita berusaha untuk menjadi ba- gian keluarga yang baik, maka kita pasti menjadi bagian dari warga RT yang baik. Begitu seterusnya sampai akhirnya menjadi warga negara yang baik. Bukankah bangsa yang besar ini terdiri sekumpulan keluarga yang menyebar dari pulau-pulau kecil sam- pai ke pulau yang padat penduduk- nya. Akhirnya saya mengajak kepada seluruh warga negara yang sudah mempunyai hak pilih gunakan hak p- ilih itu dengan sebaik-baiknya. Ingat pilihan kita sangat berpengaruh ter- hadap kondisi bangsa dan negara kita lima tahun ke depan. Selamat menja- di pemilih yang cerdas dan bijak, se- moga kecerdasan kita bermanfaat un- tuk bangsa dan negara tercinta Indo- nesia. u - c. (483-2014). Sunardi, Sie Dakwah Ta'mir Masjid An-Nuur Tegalsari, Banguntapan, Bantul, DIY. DitundaHinggaUsaiPemiluPresiden Assalamu'alaikum Wr Wb MEMBERITAHUKAN kepada se- luruh masyarakat Yogya dan sekitar- nya, para photographer dan model, bahwa acara 'Hunting Event Eksotis- me Gadis Yogya', yang sedianya kami adakan Sabtu, 29 Maret 2014 di Ke- bun Binatang Gembira Loka Yogya- karta, kami tunda pelaksanaannya dikarenakan penghormatan kami ter- hadap Pesta Demokrasi Indonesia, hingga Pemilu 2014. Segenap crew management Multi Concept dan selu- ruh perusahaan patner yang terlibat dalam persiapan acara ini, meminta maaf sebesar-besarnya kepada semua pihak atas penundaan acara tersebut. Harapan kami, semoga di kemudi- an hari penundaan ini tidak menjadi- kan preseden buruk bagi semua pihak yang berkepentingan untuk tetap be- kerja sama dalam acara yang akan datang. Demikian surat pemberitahuan ini dibuat, untuk perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima ka- sih. u - c. (447-2014). Wassalamu'alaikum Wr Wb Wiwik Diyan Afan AMK, Pimpinan Multi Concept Kehilangan STNK TELAH hilang STNK Suzuki Side- kick Drag One Jeep Tahun 2000, hijau metalik, Nopol AB 1934 JA No Ka: MHYE 5B416 YF 319971, No Sin: G16B1D319971 a.n Slamet Sarwidi SE, d/a Perum Sorosutan Indah G Sa- wo 29 RT 63 RW 06 Umbulharjo Yog- yakarta. Diperkiran hilang pada tanggal 25- 30 Maret 2014 antara Desa Duwetsari Pakem - Gereja Kristen Jawa Kerto- dadi Pakem. Bagi yang menemukan mohon menghubungi Bp Drs Djiman Santo- so, Duwetsari RT 26, Pakem, Sleman, Telp 0817260424. Terima kasih. u - c. (475-2014). Drs Djiman Santoso, Duwetsari RT 26, Pakem, Sleman, DIY. HP 0817260424. Jembatan Rusak JEMBATAN kecil yang menghu- bungkan dusun Jongkang Baru dan dusun Plemburan sekarang telah ru- sak. Kecuali berlubang-lubang, juga dua buah tiang dinding bagian utara telah patah. Jembatan tersebut merupakan jalan pintas yang sangat ramai, seperti jalan kabupaten. Kendaraan truk bermuatan barang kadang-kadang mencuri jalan di situ (walau sudah ada tanda larangan). Agar tidak terjadi kecelakaan karena kerusakan jembatan berkenan kiranya pemerintah segera memperbaiki/me- ngembangkan jembatan tersebut sesuai dengan tingkat keramaiannya. u - o. (429-2014). Istigno, Plemburan RT 02 RW 24, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, DIY. Politik uang gaya baru, modus MLM. -- Sponsornya juga siluman. *** Disindir presiden boneka, Jokowi dibela SBY. -- Ujian calon pemimpin, dizalimi dulu. *** Distribusi logistik hampir selesai 100 persen. -- Tinggal menata hati. MM ENJELANGENJELANG hari pemungutan suara, saya selalu teringat karika- tur karya GM Sudharta yang per- nah dimuat sebuah harian nasional, sekitar 15 tahun lampau, sesaat sebelum hari coblos- an di pemilu pertama era reformasi. Karikatur tersebut memuat tiga gambar berseri. Pada gambar 1, seorang membisik- kan kata 'tenang' pada telinga orang satunya. Di gambar 2, orang tersebut tak sekadar berbi- sik, namun sudah berkata pada lawan bicara- nya. Hal ini terlihat dari tanda seru di bela- kang kata 'tenang!' yang menyertai gambar tersebut. Sementara di gambar 3, orang ter- sebut tak sekadar bicara, tapi berteriak. Hal ini tampak dari gambar mulut orang yang ter- buka lebar, dan kata tenang yang menyertai gambar tersebut ditulis: 'Tennaaannggg!!!!'. Karikatur tersebut simpel, tapi benar-be- nar mengena. Pesan yang hendak disampai- kan sangat menohok: pada hari tenang men- jelang coblosan para kontestan diharapkan menjaga suasana kondusif. Tapi? Alih-alih para kontestan menghentikan kegiatan kam- panye sehingga membuat suasana bisa men- jadi adem-ayem, yang terjadi justru suhu po- litik kian memanas. Makna 'tenang' pun ber- ubah menjadi 'teriak'. Filosofi Hari Tenang Pada Pemilu 2014, KPU menetapkan tang- gal 6-8 April 2014 sebagai masa tenang. Me- nurut undang-undang, di hari tenang tidak boleh ada aktivitas kampanye. Jika peserta pemilu melakukan kegiatan kampanye di hari tenang (baca: di luar jadwal), maka ada sanksi pidana (Pasal 276 UU No 8 Tahun 2008). Lalu apa sesungguhnya filosofi hari te- nang? Mengapa harus ada hari tenang men- jelang pemungutan suara? Konon, filosofi hari tenang adalah masa di mana masyara- kat benar-benar memperoleh ketenangan un- tuk dapat berpikir jernih. Berpikir jernih adalah perpaduan antara olah nurani dan lo- gika, sambil mengesampingkan sisi-sisi emo- sional dalam diri manusia yang sebelumnya diharu-biru oleh gempuran strategi kampa- nye peserta pemilu. Pendek kata, di masa tenang pemilih diha- rapkan punya waktu untuk merenung. Mere- nungkan pilihan terbaiknya: semacam an- cang-ancang atau masa pengendapan, untuk kemudian menentukan atau memutuskan pilihan. Seperti seorang atlet panah yang akan melepaskan busurnya, butuh jeda bebe- rapa saat untuk konsentrasi. Atas dasar inilah maka di hari tenang tak boleh ada aktivitas kampanye. Menurut teori Bandwagon, seorang pemi- lih cenderung memutuskan untuk memilih yang dipilih oleh mayoritas rakyat. Pendek kata, memilih kandidat yang akan menang. Namun apa yang sekarang terjadi? Regulasi sudah mengatur dan memberi sanksi kampanye di luar jadwal (masa te- nang). Tapi agaknya peserta pemilu makin canggih membungkus strategi kampanye se- hingga di hari tenang pun tetap bisa bergeril- ya menyasar dan memengaruhi pemilih, tan- pa kegiatan tersebut dapat dimasukkan se- bagai kategori kampanye. Sehingga, realitas menunjukkan di masa tenang justru banyak berkeliaran 'teriakan- teriakan' yang mengganggu konsentrasi rak- yat untuk merenungkan pilihan. Alhasil, ba- gi caleg, masa tenang adalah masa emas un- tuk mendekati pemilih agar meraup dukung- an semaksimal mungkin. Mirip mitos, bahwa bagi yang mencalonkan menduduki jabatan politik, maka di malam hari pemungutan suara (baca: masa tenang) dilarang untuk ti- dur. Kalau sampai tertidur (lengah), maka 'wahyu' atau 'pulung' (keberungtungan) yang telah ia kantongi sangat riskan dicuri orang lain. Demikianlah, pada masa tenang justru ba- nyak 'teriakan' berseliweran. Masa tenang pun berubah menjadi masa penuh ketegang- an. Para celeg secara diam-diam bergenta- yangan, menunggu lengah sang lawan untuk kemudian mencuri suara. Beberapa alat per- aga kampanye juga belum sepenuhnya diber- sihkan. Hal ini jelas sangat mengganggu kon- sentrasi pemilih yang membutuhkan kete- nangan sebelum menentukan pilihan. Lalu, apa yang paling tepat dilakukan pa- da hari tenang ? KPU RI melalui surat edar- an nomor 175/KPU/III/2014 tertanggal 20 Maret 2014 menyatakan akan melakukan so- sialisasi yang bersifat masif memasuki masa tenang. Terhadap surat edaran KPU tersebut, mes- tinya ada kesadaran dari semua pihak, ter- utama media cetak dan elektronik, untuk tu- rut menggencarkan sosialisasi. Hormatilah masa tenang. Jauhkan kegiat- an yang bersifat kampanye. Mari ikut meng- gelorakan sosialisasi pemilu, bakar semangat rakyat yang telah punya hak pilih agar da- tang ke TPS: mencoblos secara bijak dan cer- das ! u - c. *) Marwanto, Wakil Ketua Bidang Politik DPD KNPI DIY. Hormatilah Masa Tenang Marwanto Maksimum 600 Kata PARA pengirim naskah Opini KR harap memba- tasi panjang naskah maksimum 4.000 karakter atau setara sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat dan nomor telepon. Naskah harap dikirim ke alamat email opinikr@gmail.com PUTUSAN Mahkamah Konsti- tusi (MK) yang tidak membatasi tenggang waktu rilis quick count atau hitung cepat hasil pemungut- an suara disambut beragam komen- tar, terutama dari para peserta pe- milu. Semula, hitung cepat dibatasi tenggang waktunya, yakni hanya boleh dirilis setelah dua jam penghi- tungan suara di Indonesia bagian barat. Kini pembatasan tersebut tak ada lagi. Demikian pula soal hasil survei, dalam putusannya MK tidak mela- rang lembaga survei merilis hasil di masa tenang. Putusan MK tentang uji materi UU No 8 Tahun 2012 ten- tang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD ini bersifat final dan mengikat.Artinya, semua pihak ha- rus menghormati dan taat pada pu- tusan tersebut. Bagi sebagian peng- urus parpol, putusan MK ini mung- kin dianggap 'mengganggu' secara psikologis, terutama terhadap par- pol yang berdasar hasil survei sela- ma ini menduduki ranking atas. Bagaimana bila survei pada masa tenang ini hasilnya merosot, atau bahkan di urutan bawah? Secara psikologis mungkin akan mengusik ketenangan para caleg. Sesuai na- manya, masa tenang, namun yang terjadi malah bisa sebaliknya, was- was, khawatir dan sebagainya. Sebelum memutuskan uji materi pasal tentang rilis survei dan hitung cepat dalam UU Pemilu, MK tentu telah memiliki pertimbangan hu- kum yang cukup kuat. Intinya, hak berkreasi masyarakat tidak boleh dibatasi, termasuk berkreasi dalam menampilkan hasil survei selama masa tenang. Begitu pula menyang- kut rilis hasil pemungutan suara, tak boleh dibatasi waktu saat pemu- ngutan suara, karena hasil tersebut bukanlah hasil resmi KPU. Meski begitu, dalam kenyataannya, seba- gaimana dalam Pemilu 2009, hasil hitung cepat yang diadakan berba- gai lembaga survei, tak jauh berbe- da dengan hasil resmi KPU. Kita bisa memahami dasar per- timbangan MK yang tidak mem- batasi survei saat masa tenang maupun hitung cepat saat pemu- ngutan suara. Sebab, penilaian itu akhirnya diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Masyarakat- lah yang menilai apakah lembaga suvei itu kredibel atau 'abal-abal'. Masyarakat pun kian cerdas untuk menilai metodologi yang mereka gunakan, apakah telah sesuai stan- dar ilmiah-akademik, atau hanya asal-asalan. Tak hanya itu, masyarakat juga kian pandai menganalisis apakah hasil survei tersebut 'pesanan' dari partai tertentu atau bukan. Mereka akan mengamati siapa yang di ba- lik lembaga survei tersebut. Bila orangnya dikenal punya integritas, kredibel, tentu akan mudah menda- pat kepercayaan masyarakat. Be- gitu pula sebaliknya, bila terindika- si hanya 'pesanan', niscaya akan di- cibir masyarakat. Dalam konteks itulah kredibilitas lembaga yang merilis hasil survei di masa tenang dipertaruhkan. Sesungguhnya tak perlu ada yang dirisaukan dari putusan MK tersebut. Justru yang perlu diwas- padai dalam masa tenang ini ada- lah kampanye terselubung, kampa- nye hitam dan politik uang. Tak ku- rang-kurang para elite parpol, KPU serta Bawaslu mengingatkan agar masyarakat jangan tergiur politik uang, namun kenyataannya prak- tik kotor itu masih tetap berlang- sung. Kita tentu berharap mereka yang selama ini berteriak jangan tergiur politik uang bertindak kon- sekuen, jangan sampai mereka sen- diri yang melakukannya. u - s.

×