Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

13.Pajak dan Retribusi Daerah

11,575 views

Published on

from Wirawan B Ilyas & Richard Bourton
5th Edition

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

13.Pajak dan Retribusi Daerah

  1. 1. HASANA DINA W F0311058 ANDHIKA HE N FO312009 ROSITA PUTRI D F0312109
  2. 2.  Tahun 1997 pemerintah mengeluarkan UU Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  Tujuan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah - Menyederhanakan berbagai pungutan daerah dalam rangka mengurangi ekonomi biaya - Menyederhanakan sistem dan administrasi perpajakan dan retribusi daerah
  3. 3. Pengertian Iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah
  4. 4. Pajak Daerah Provinsi Tarif Tertinggi Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas air 5% Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan siatas Air 10% Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5% Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan air Permukaan 20% Pajak Daerah Kabupaten / Kota Pajak Hotel 10% Pajak Restoran 10% Pajak Hiburan 35% Pajak Reklame 25% Pajak Penerangan Jalan 10% Pajak Pengambilan dan Pengolah Bahan Galian Gol. C 20%
  5. 5. Peraturan daerah dapat menetapkan jenis pajak kabupaten/kota lainnya dengan kriteria : 1. Bersifat pajak dan bukan retribusi 2. Potensinya memadai 3. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif 4. Menjaga kelestarian lingkungan
  6. 6. Dasar Pengenaan Pajak x Tarif Pajak Daerah
  7. 7. Sistem pemungutan pajak Official assessment Self assessment NEXT
  8. 8. Pemungutan pajak daerah berdasarkan ketetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) BACK
  9. 9. Wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak daerah yang terutang Dokumen yang digunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) SPTPD merupakan formulir untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak daerah yang terutang BACK
  10. 10.  Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 hari setelah saat terutangnya pajak  SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak tanggal diterbitkan  Atas permohonan WP, Kepala Derah bisa memberikan WP untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan bunga 2% sebulan setelahnya.  Pajak yang terutang bisa ditagih dengan surat paksa
  11. 11. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan ahnya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk. Jika WP menolak keputusan surat keberatan maka WP dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 bulan sejak diterimanya surat keputusan keberatan.
  12. 12. Batas daluwarsa dari Pajak Daerah adalah 5 tahun. Jangka 5 tahun ditangguhkan jika : • Diterbitkan surat teguran dan surat paksa • Ada pengakuan utang pajak dari WP baik secara langsung ataupun tidak langsung.
  13. 13. Pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Objek Retribusi daerah : • Jasa Umum • Jasa Usaha • Perizinan Tertentu
  14. 14. Retribusi Retribusi jasa umum Retribusi jasa usaha Retribusi perizinan tertentu
  15. 15. Tingkat Penggunaan Jasa x Tarif Retribusi
  16. 16. Retribusi Jasa Umum • Ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. • Retribusi Jasa Usaha  Berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak  Retribusi Perizinan Tertentu • Ditentukan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh baiya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
  17. 17. Sistem pemungutan retribusi dengan menggunakan sistem official assessment. Daluwarsa retribusi daerah adalah 3 tahun kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana retribusi daerah. Jangka waktu 3 tahun ditangguhkan jika : • Diterbitkan surat teguran • Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik secara langsung maupun tidak langsung

×