Dokumen tersebut membahas tentang pengertian perpajakan, fungsi pajak, jenis-jenis pajak, dan pengertian pajak penghasilan pasal 21. Secara khusus, dibahas mengenai objek pajak penghasilan pasal 21 yang meliputi penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain."

1. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Menurut Shailla Noor Diana,2009 sumber penerimaan terbesar bangsa
Indonesia adalah berasal dari pajak. Pajak selalu mempengaruhi jalannya
pembangunan karena pajak menjadi sumber dana yang dapat diandalkan oleh
pemerintah. Jenis-jenis pajak yang dipotong dan dipungut di Indonesia antara lain
Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan
Nilai Barang Mewah (PPn BM), dan masih ada jenis-jenis pajak daerah serta
retribusi daerah. Salah satu cara pemerintah dalam meningkatkan penerimaan di
sektor perpajakan yaitu dengan sosialisasi tentang peraturan perpajakan dan
pembaharuan UU di bidang perpajakan.
Pengertian PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas
penghasilansehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima oleh wajib
pajak orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri.
(https://www.facebook.com/permalink.php?id=167655826615615&story_fbid=46
5515026829692).
Pengertian Pemotong PPh Pasal 21 adalah :
Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha
tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas
penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
Tentang Pajak Penghasilan.
Pemotong PPh Pasal 21 terdiri dari :
 pemberi kerja yang terdiri dari:
1. orang pribadi dan badan;

2. 2
2. cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian
atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji,
upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang,
perwakilan, atau unit tersebut.
 bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau
pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI,
Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga
negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri,
yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran
lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan
atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
 dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan
badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan
tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
 orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta
badan yang membayar:
1. honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan
sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan
status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang
melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya
sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
2. honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan
sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan
status Subjek Pajak luar negeri;

3. 3
3. honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta
pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang;
penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang
bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga
lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah,
atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi
berkenaan dengan suatu kegiatan.
Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan agar dapat menjadi Pemotong PPh
Pasal 21 harus mendaftarkan diri untuk menjadi Pemotong PPh Pasal 21.
Pendaftaran sebagai pemotong PPh Pasal 21 dapat dilakukan pada saat
pendaftaran NPWP atau setelah pendaftaran NPWP.
Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan dapat mengetahui apakah menjadi
Pemotong PPh Pasal 21 dengan melihat SKT (Surat Keterangan Terdaftar) yang
diterima dari Kantor Pelayanan Pajak pada waktu pendaftarran NPWP. Dengan
latar belakang tersebut penulis mencoba menulis laporan PKL ini dengan judul
“PENGHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGRI SIPIL YANG BEKERJA DI PT.
Pertamina (Persero) TBBM Jambi ”
1.2. Masalah Pokok Laporan
Dari beberapa hal diatas, maka perumusan masalah yang akan dibahas adalah
sebagai berikut:
1. Bagaimana proses penghitungan dan pemotongan PPh pasal 21
untuk PNS yang bekerja di PT Pertamina (Persero) TBBM Jambi?
2. Apakah PPh pasal 21 yang telah dipotong oleh Yayasan Pangudi
Luhur sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?
Bagaimana solusi yang seharusnya diambil untuk mengatasi masalah atau
kendala yang terjadi terkait pengenaan PPh pasal 21 PNS di PT Pertamina
(Persero) TBBM Jambi?.

4. 4
1.3. Tujuan dan manfaat penulisan
1.3.1. Tujuan Penulisan
Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan dari laporan PKL ini
adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal
21 kariawan swasta di PT. PERTAMINA (persero) TBBM JAMBI.
2. Untuk mengetahui pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas impor pupuk
bersubsidi.
3. Untuk mengetahui masalah-masalah yang terjadi akibat Pemotongan Pajak
Penghasilan Pasal 21.
4. Untuk mengetahui solusi yang diambil untuk mengatasi masalah atau
kendala yang terjadi terkait pengenaan PPh pada Karyawan PT.
PERTAMINA (persero) TBBM JAMBI.
1.3.2. Manfaat penulisan
a. Bagi Penulis
1. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang materi yang
disampaikan.
2. Mempraktekkan ilmu yang sudah didapat selama kuliah.
b. Bagi pembaca
Dapat digunakan sebagai bahan referensi dan kepustakaan
srhingga berguna bagi laporan selanjutnya.
c. Bagi Distributor Pupuk Bersubdisi
1. Menambah informasi bagi distributor tentang peraturan perpajakan
di Indonesia.
2. Memberikan masukan dan saran untuk memperbaiki atau
meningkatkan administrasi khususnya pada bagian perpajakan
d. Bagi Pemerintah
1. Memberikan masukan dan saran bagi pemerintah untuk memperbaiki
atau meningkatkan peraturan perpajakan, khususnya peraturan
tentang Pajak Pertambahan Nilai pada pupuk bersubsidi.

5. 5
1.4. Metode Penulisan
1.4.1. Jenis data
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung (dari
tangan pertama). Penulis mendapatkan data langsung dari karyawan dan
mengamati aktivitas di kantor Dinas Pertanian Kota Jambi.
b. Data sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang
telah ada, atau data yang sudah tersedia.
1.4.2. Metode Pengumpulan Data
a. Observasi
Merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya
mengukur sikap dari responden (wawancara dan angket) namun juga dapat
digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi,
kondisi).
b. Wawancara
Penulis melakukan wawancara langsung kepada ADM layanan penjualan,
Guna mendapatkan informasi yang tepat dan akurat. Serta bisa
membangun hubungan dan memotivasi responden dan bisa
mengklarifikasi pertanyaan, menjernihkan keraguan, menambah
pertanyaan baru, bisa membaca isyarat non verbal juga dapat memperoleh
data yang banyak.
c. Studi pustaka
Studi pustaka adalah memperoleh data dengan membaca, mempelajari dan
memahami buku-buku atau dengan membaca buku yang berhubungan
dengan laporan ini.
1.4.3. Metode analisis
Adapun data yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian
adalah Deskriptif kualitatif yang membandingkan temuan yang diperoleh
dilapangan dengan teori hasil penelitian yang berhubungan Dengan system
Pemotongan dan Perhitungan PPh 21 PT Pertamina (Persero) TBBM Jambi.

6. 6
1.5. Lokasi dan Waktu Magang
Pelaksanaan magang dilaksanakan dalam kurun waktu dua bulan, di mulai
tanggal _______________ yang dilaksanakan di PT. PERTAMINA (persero)
TBBM JAMBI.
1.6. Sistematika Pembahasan
Penyusunan tugas akhir ini lebih sistematis dan terarah, secara garis besar
penulis menulisnya ke dalam empat bab sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah,
tujuan dan manfaat penilitian, metode penulisan dan sistematika
pembahasan.
BAB II : LANDASAN TEORI
Berisi tentang landasan teori, yang mencangkup samua
hal yang terkait dengan topik penulisan.
BAB III : PEMBAHASAN
BAB IV : PENUTUP

7. 7
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1. Pengertian Perpajakan
Pajak adalah iuran yang berupa uang dari rakyat kepada Negara
berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa
timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk atau digunakan untuk
membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2000).
Sehingga dapat kita perinci bahwa unsur-unsur yang melekat pada
pengertian pajak adalah:
1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaanya
yang bversifat dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi
oleh pemerintah.
3. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah, yang bila dari
pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk pembiayaan
Public Investment.
4. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah.
5. Pajak mempunyai tujuan selain budgetair , yaitu sebagai pengatur.
2.2. Fungsi Pajak
Ada 2 fungsi pajak (Mardiasmo, 2000) yaitu :
1. Fungsi Budgetair Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk
membiayai pengeluaran-pengeluarannya.Hal ini akan jelas ketika
penerimaan pajak dimasukkan dalam sumber penerimaan APBN.

8. 8
2. Fungsi Reguler Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan
kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. Misalnya : Pajak
dikenakan bagi minuman keras cukup tinggi agar konsumsi minuman
keras diharapkan dapat ditekan/ berkurang
2.3. Jenis Pajak
Pajak dapat dikelompokkan menurut golongan, sifat, dan pemungutnya
(Mardiasmo, 2000).
1. Pajak menurut golongannya dibagi menjadi 2, yaitu:
a. Pajak Langsung
Pajak langsung adalah pajak yang pembebannya tidak dapat di limpahkan
kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung untuk pihak bersangkutan.
Contoh: Pajak penghasilan.
b. Pajak Tidak Langsung
Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebannya dapat di limpahkan
kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
2. Pajak menurut sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu:
a. Pajak Subjektif
Adalah pajak yang berdasarkan pada subyeknya yang selanjutnya dicari
syarat obyektifnya, dalam arti memperhatikan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak
Penghasilan.
b. Pajak Objektif
Adalah pajak yang berdasarkan pada obyeknya, tanpa memperhatikan
keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak penjualan atas barabg mewah (PPn BM).

9. 9
3. Pajak menurut lembaganya:
a. Pajak Pusat
Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintahan pusat dan
digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin Negara dan pembangunan.
b. Pajak Daerah
Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan
digunakan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan daerah.
2.4. Pajak Penghasilan Pasal 21
Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan
ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari
Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau
menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dalam bentuk
apapun(Waluyo,2004)
Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan
yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang
dimaksud adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain
dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang
dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negri sebagaimana telah diatur
dalam pasal 21 Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Pajak penghasilan pasal 21
ini terutang pada akhir bulan pembayaran atau pada akhir bulan terutang
pengahasilan yang bersangkutan.

10. 10
2.4.1. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21
Penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan UU nomor
36 tahun 2008 adalah
1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji,upah,
honorarium, pensiun bulanan, premi bulanan, uang lembur, dan segala
jenis tunjangan yang diterima dalam bentuk uang, premi asuransi yang
dibayar oleh pemberi kerja dan penghasilan lainnya dalam bentuk apapun.
2. Penghasilan yang sifatnya tidak tetap dan diberikan sekali setahun
misalnya jasa produksi, tantiem, tunjangan cuti, tunjangan tahunan,bonus,
premi tahunan dan sebagainya.
3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan.
2.4.2. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21
Yang dimaksud sebagai subyek pajak adalah Wajib Pajak yang telah
memenuhi kewajiban pajak subyektifnya dan objektifnya sekaligus dengan
demikian ia disebut sebagai Wajib Pajak(Mardiasmo, 2000).
2.4.3. Subjek Pajak Penghasilan yang Dikecualikan
Yang tidak temasuk subjek pajak penghasilan pasal 21 antara lain(Mardiasmo,
2000) :
1. Pejabat perwakilan diplomatik, konsuler, dan pejabat lain dari Negara
asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka. Sebagai subjek
pajak yang dikecualikan ini harus mempunyai syarat:
- Bukan WNI.
- Tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan lain.
- Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

11. 11
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam
KMK nomor 611/ KMK. 2004/ 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
KMK nomor 314/ KMK. 2004/ 1998, sepanjang:
- Bukan WNI
- Tidak menjalankan usaha untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.
2.4.4. Objek Pajak Penghasilan yang Dikecualikan
Yang tidak termasuk objek pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan UU
nomor 36 tahun 2008 adalah
1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, kecelakaan,
jiwa, dwiguna dan beasiswa.
2. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendirinya telah
disahkan oleh Mentri Keuangan dan iuran jaminan hari tua kepada
penyelenggara jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
3. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.
4. Penerimaan dealam bentuk natura dan kenikmatan lainya dengan nama
apapun yang diberi kan oleh pemerintah
2.5. Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21
Hak dan kewajiban pemotong pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan
PMK nomor 199/PMK. 03/ 2007, antara lain:
a. Pemotong berhak mengajukan permohonan menunda waktu
penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan pasal 21.
b. Pemotong berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran pada
SPT tahunan pajak penghasilan pasal 21 yang terhutang pada
waktu dilakukan perhitungan kembali.
c. Pemotong berhak membetulkan sendiri SPT dengan
menyampaikan pernyataan tertulis kepada kepala Kantor
Pelayanan Pajak.
d. Pemotong pajak wajib mendaftar ke Kantor Pelayanan Pajak
setempat.

12. 12
e. Pemotong pajak mengambil sendiri formulir yang diperlukan
dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakanya pada Kantor
Pelayanan Pajak setempat.
f. Pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan pajak
penghasilan pasal 21 pada saat dilakukannya pemotongan pajak.
2.6. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
Hak dan kewajiban Wajib Pajak penghasilan pasal 21 (Gustian, 2001)
adalah :
1. Wajib pajak berhak mendapatkan pengurangan PTKP dan harus
menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak.
2. Kewajiban dalam nomor 1 juga harus dilaksanakan dalam hal ada
perubahan jumlah tanggungan keluarga menurut keadaan pada permulaan
tahun takwim.
3. Jumlah PPh pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi Wajib
Pajak yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan,
kecuali PPh pasal 21 yang bersifat final.
4. Wajib pajak berkewajiban untuk menyerahkan bukti pemotongan PPh
pasal 21
2.7. Tarif Pajak Penghasilan
Berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang pajak
penghasilan nomor 36 tahun 2008,besarnya tarif Pajak Penghasilan yang
diterapkan atas PTKP bagi Wajib Pajak dalam negri,

13. 13
DAFTAR PUSTAKA
Shailla Noor Diana, 2009. LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN DI
YAYASAN PANGUDI LUHUR SEMARANG, Penerbit : D III Perpajakan Fakultas
Ekonomi UNIKA SOEGIJAPRANATA
https://www.facebook.com/permalink.php?id=167655826615615&story_fbid=46
5515026829692
Mardiasmo,2000,Perpajakan,CV.Andi Offset:Yogyakarta.
Waluyo. 2004 . Perpajakan Indonesia . Jakarta Salemba Empat.