Analisis kebijakan sosial, model dan tekniknya

3,339 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,339
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
35
Actions
Shares
0
Downloads
105
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Analisis kebijakan sosial, model dan tekniknya

  1. 1. Analisis Kebijakan Sosial Pelatihan Analisa Kebijakan Untuk Pemangku Kebijakan di Tingkat Kabupaten/Kota Imam Cahyono Jakarta, 3 Desember 2010 Model dan Tekniknya
  2. 2. Analisis dan Teknik Analisis Kebijakan SosialAnalisis dan Teknik Analisis Kebijakan Sosial Analisis Kebijakan Sosial Apa itu analisis kebijakan sosial? Modelnya seperti apa? Kerangkanya seperti apa? Teknik Analisis Kebijakan Sosial Bagaimana prosesnya? Apa saja tekniknya?
  3. 3. Menurut Analisis SayaMenurut Analisis Saya………………....
  4. 4. Menurut Saya, MerapiMenurut Saya, Merapi……………………………….. 4
  5. 5. Kebijakan ObamaKebijakan Obama…………………… Kebijakan YudhoyonoKebijakan Yudhoyono…………...... 5
  6. 6. Analisis Kebijakan Sosial:Analisis Kebijakan Sosial: 6 usaha yang terencana dan sistematis dalam membuat analisis atau assesmen akurat mengenai konsekuensi-konsekuensi kebijakan sosial, baik sebelum maupun sesudah kebijakan tersebut diimplementasikan suatu jenis penelaahan yang menghasilkan informasi sedemikian rupa yang dapat dijadikan dasar-dasar pertimbangan para pembuat keibjakan dalam memberikan penilaian-penilaian terhadap penerapan kebijakan sehingga diperoleh alternatif-alternatif perbaikannya
  7. 7. Mengapa penting?Mengapa penting? 7 Memahami proses pengambilan kebijakan dan bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan. Menggambarkan kondisi sosial dan respon kebijakan sosial. Menjelaskan kondisi sosial dan bagaimana kebijakan sosial tersebut muncul, sejauh mana dalam mengatasi kondisi tersebut. Mengevaluasi efektivitas kebijakan sosial serta mengupayakan capaian-capaiannya
  8. 8. Prosedur pada tiap tahapan kebijakanProsedur pada tiap tahapan kebijakan 8 Problem structuring – merumusan masalah Forecasting – meramalkan ke depan Recommendation – rekomendasi Monitoring – pengawasan Evaluation – evaluasi
  9. 9. Pendekatan analisis kebijakanPendekatan analisis kebijakan 9 Pendekatan empirik/analitik: menjelaskan hubungan sebab akibat dari suatu kebijakan. Pertanyaan yang dapat diajukan antara lain, apakah faktanya sudah ada? Pendekatan evaluatif: menilai manfaat (value) dari suatu kebijakan. Seberapa bernilaikah fakta tersebut. Pendekatan normatif: memberikan rekomendasi untuk kebijakan mendatang. Apa yang harus dilakukan.
  10. 10. ModelModel--modelnyamodelnya 10
  11. 11. Kerangka analisis kebijakanKerangka analisis kebijakan 11 Fokus Parameter Rasionalisasi Nilai-Nilai Politik Definisi ? ? ? Implementasi ? ? ? Konsekuensi ? ? ?
  12. 12. Proses tahapan analisisProses tahapan analisis 12 Mendefinisikan masalah kebijakan. Mengumpulkan bukti tentang masalah. Mengkaji penyebab masalah. Mengevaluasi kebijakan yang sudah ada. Mengembangkan alternatif kebijakan. Menyeleksi kebijakan terbaik.
  13. 13. Proses analisisProses analisis 13 Rekomendasi: alternatif kebijakan terpilih/prioritas dan strategi implementasinya Formulasi & artikulasi masalah/agenda kebijakan Perumusan tujuan analisis kebijakan dan policy audience Penyampaian alternatif- alternatif kebijakan dan justifikasinya Pengujian dan pemilihan alternatif kebijakan Evaluasi kebijakan yang ada EVALUATING and FORECASTING
  14. 14. Teknik/Pisau analisisTeknik/Pisau analisis a. Analisis SWOT b. Analisis efektifitas biaya c. Analisis Indeks kepuasan publik 14
  15. 15. Kemiskinan, Ekonomi dan Pelayanan Publik 15
  16. 16. Angka Kemiskinan di Papua menurun paling signifikan sejak 2002 dAngka Kemiskinan di Papua menurun paling signifikan sejak 2002 dariari 46 persen menjadi 37 persen, namun tetap tertinggi di dibanding46 persen menjadi 37 persen, namun tetap tertinggi di dibanding kawasan lain di Indonesiakawasan lain di Indonesia Source: Central Bureau Statistic (BPS) 46.0 37.0 40.841.5 40.8 38.738.7 44.4 41.8 41.3 35.0 39.3 19.1 15.416.617.816.716.717.418.218.4 0 10 20 30 40 50 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Povertyrate(%) Papua Papua Barat National
  17. 17. Pendapatan Domestik Bruto tinggi, sebagian besar disumbangkanPendapatan Domestik Bruto tinggi, sebagian besar disumbangkan oleh sektor pertambangan. Pendapatan per kapita juga tinggi,oleh sektor pertambangan. Pendapatan per kapita juga tinggi, dibandingkan kawasan Indonesia lainnya.dibandingkan kawasan Indonesia lainnya. 17 0 10 20 30 40 50 60 70 80 MalukuUtara NTT Maluku Gorontalo SulawesiBarat NTB Lampung Bengkulu SulawesiTenggara SulawesiSelatan SulawesiTengah Yogyakarta JawaTengah KalimantanBarat Jambi SulawesiUtara KalimantanSelatan Banten Bali SumatraBarat JawaBarat KalimantanTengah SumatraUtara JawaTimur PapuaBarat SumatraSelatan National BangkaBelitung Aceh Papua KepulauanRiau Riau DKIJakarta KalimantanTimur RegionalGDPpercapita(Rpmillion)
  18. 18. Sektor pertambangan menopang ekonomi Papua,Sektor pertambangan menopang ekonomi Papua, urutan keduaurutan kedua ditempati belanja pemerintahditempati belanja pemerintah Agriculture, 11% Mining, oil, and gas, 69% Transportation and communication, 4% Trade, restaurant, and hotel, 4% Government administration*, 5% Construction, 4% Others**, 3%
  19. 19. Penopang ekonomi Papua Barat lebih beragam.Penopang ekonomi Papua Barat lebih beragam. 19 Agriculture, 27% Construction, 8% Trade, restaurant, and hotel, 10% Transportation and communication, 7% Government administration*, 8% Mining, oil, and gas, 17%Manufacturing (related to oil and gas), 19% Others**, 2%
  20. 20. Secara fiskal, Papua dan Papua Barat merupakan provinsi terkayaSecara fiskal, Papua dan Papua Barat merupakan provinsi terkaya Provinsi Bagi Hasil Minyak dan Gas Dana Otonomi Khusus Papua 2001-2008 70% 2% dari total DAU Dari 2009 70% 1.4% dari total DAU Papua Barat 2004-2008 70% 0 Dari 2009 70% 0.6% dari total DAU Provinsi Lain Aceh Sebelum 2008 70% 0 Dari 2008 70% 2% Dari total DAU Provinsi lainnya Minyak: 15%, Gas: 30% 0
  21. 21. Aliran dana dari pusat meningkat pesat sejak 2006Aliran dana dari pusat meningkat pesat sejak 2006 Papua BaratPapua 0 2 4 6 8 10 12 14 16 2003 2004 2005 2006 2007* 2008* 2009** RpTrillion DAU Revenue sharing Special autonomy funds DAK Total transfer Without burden sharing policy 0 1 2 3 4 5 6 7 2004 2005 2006 2007* 2008* 2009** RpTrillion DAU Revenue sharing Special autonomy funds DAK Total transfer Without burden sharing policy
  22. 22. Besarnya dana tidak berbandingBesarnya dana tidak berbanding lurus dengan kesejahteraanlurus dengan kesejahteraan masyarakatmasyarakat Pendidikan terpuruk (buta huruf, putus sekolah, tidak mengenyam pendidikan dasar). Layanan kesehatan memprihatinkan (AIDS, seks bebas, malaria). Wabah busung lapar. 22
  23. 23. Terima Kasih

×