FSPILN mengajukan gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan ini menguji Pasal 26 Ayat (2) huruf f yang mewajibkan TKI memiliki KTKLN dan Pasal 28 yang mengatur penempatan TKI pelaut. FSPILN juga menuntut BNP2TKI mengusut kasus 203 ABK Indonesia yang ditinggalkan perusahaan di Trinidad Tob

1. http://kelanakota.suarasurabaya.net/news/2014/144495-FSPILN-Layangkan-Gugatan-UU-39-atau-2004-ke-
MK
FSPILN Layangkan Gugatan UU 39/2004
ke MK
Laporan Muchlis Fadjarudin | Selasa, 09 Desember 2014 | 12:53 WIB
Lainnya
 KPK Akan gelar Perkara Terkait Century
 Generasi Muda ButuhRole Model
 Anti Korupsi, Sekolah Juga Berlakukan Pendidikan Kejujuran
 Lumpur Lapindo Mulai Tenggelamkan Balai Desa Kedungbendo
 KPK
Dorong Pemda
Buat Aturan
Gratifikasi
suarasuraba
ya.net -
Forum
Solidaritas
Pekerja
Indonesia
Luar Negeri
(FSPILN)
melayangka
n surat
gugatan uji
materi terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang
Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri ke Mahkamah
Konstitusi.
"Kami akan uji materi Pasal 26 Ayat (2) huruf f yang mewajibkan TKI
yang ditempatkan memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN)
dan Pasal 28 yang menafsirkan Kemenaker yang seharusnya mengatur
mengenai penempatan TKI pelaut, bukan sebagaimana yang berlaku
saat ini yang diatur dengan Perka (Peraturan Kepala) BNP2TKI No 12
Tahun 2013 dan Permenhub No 84 Tahun 2013," ujar Iskandar
Zulkarnaen koordinator Tim Pembela TKI, Selasa (09/12/2014).

2. Pengajuan gugatan ini sebenarnya merupakan tindak lanjut dari
pernyataan Joko Widodo Presiden yang akan menghapus Kartu Tenaga
Kerja Luar Negeri (KTKLN) karena dianggap kerap dijadikan jalur
pemerasan.೦
"Kalau Jokowi hanya ngomong, sebenarnya itu tidak berpengaruh apa-apa.
Itu bisa dihapus kalau sudah ada gugatan ke MK," tegas Iskandar.
Proses pengajuan 12 rangkap gugatan ini, lanjut Iskandar,
sebagai೦bagian೦dari aksi FSPILN yang sebelumnya menggelar unjuk
rasa di depan Kantor Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia (BNP2TKI), Jakarta, Senin (08/12/2014).
Dalam unjuk rasa tersebut, anggota FSPILN yang menjadi korban kasus
anak buah kapal (ABK) di Trinidad Tobago, Kepulauan Karibia,
menuntut BNP2TKI mengusut tuntas kasus mereka.
Tahun lalu, FSPILN mencatat, sebanyak 203 ABK asal Indonesia yang
bekerja di kapal perusahaan Taiwan, PT Kwo Jeng, dipulangkan.
Mereka terlantar di perairan Trinidad dan Tobago lantaran perusahaan
tidak dapat membayar karyawan yang telah bekerja selama dua sampai
empat tahun.
Jumlah upah yang belum dibayar diperkirakan mencapai angka Rp 100
juta perkapita.
Setelah melakukan mediasi dengan Nusron Wahid Kepala BNP2TKI,
akhirnya FSPILN mendapatkan janji kepastian. "Saya hanya bisa janji
untuk bantu. Kalian enggak usah demo-demo lagi. Sayang ongkos, bos!
Masuk sini, saya pasti terbuka. Kalau saya memang tidak bisa, kalian
minta saya mundur, saya mundur," tegas Nusron.
Imam Syafii Juru bicara FSPILN mengapresiasi sikap tegas Kepala
BNP2TKI yang bersedia mundur jika tidak sanggup menyelesaikan
perkara ABK. ೦Sikap berani pak Nusron bisa menjadi tauladan bagi
menteri-menteri lain untuk menunjukkan pemihakannya pada kaum
lemah,೦ ujar Imam.(faz/rst)
Editor: Restu Indah