26/11/2013

PRESENTASI FRANKY DONTIN TOBING

DENGAN JUDUL KEDAULATAN NEGARA DALAM HUKUM
INTERNASIONAL.
YANG DI SUSUN OLEH ...
Latar Belakang

26/11/2013

Negara merupakan pribadi terpenting dalam hukum internasional. Hukum
internasional pada dasarn...
LANDASAN TEORI

26/11/2013

1. Syarat-syarat Terbentuknya Negara
Negara adalah subjek hukum internasional dan hal ini suda...
26/11/2013

TEORI PENGAKUAN
A. Teori Konstitutif
Teori ini berpendapat bahwa suatu negara menjadi subjek hukum
internasion...
26/11/2013

BENTUK-BENTUK PENGAKUAN
1. Pengakuan Negara Baru
Kebanyakan negara diakui setelah negara tersebut merdeka dan
...
Macam-macam Pengakuan Negara
Pengakuan Kolektif
Pengakuan Terpisah
Pengakuan Mutlak
Pengakuan Bersyarat

26/11/2013

Macam...
26/11/2013

2. KEDAULATAN NEGARA DAN HAK BERDAULAT
A. Pengertian Unsur-unsur Negara
Menurut Hendry C. Black, Negara yaitu ...
26/11/2013

2. Dependent states
Adalah negara-negara yang bertanggung jawab kepada negara-negara
lain baik karena adanya p...
26/11/2013

4. Members of Commonwealth (Negara Persemakmuran)
Persemakmuran dilatarbelakangi oleh adanya proses dekolonisa...
DOKTRIN HAK DAN KEWAJIBAN DASAR NEGARA
26/11/2013







1. Hak-hak negara:
hak atas kemerdekaan
hak untuk melaksanaka...
3. KEDAULATAN ATAS WILAYAH DARAT
26/11/2013

Kedaulatan Tertorial adalah kedaulatan yang dimiliki oleh suatu
negara dalam ...
26/11/2013

2. Prinsip Uti Possidetis
Menurut prinsip ini, pada prinsipnya batas-batas wilayah suatu negara
baru akan meng...
26/11/2013

DEMIKIANLAH HASIL PRESENTASI
saya, SEMOGA DENGAN ADANYA
PRESENTASI saya INI DAPAT BERGUNA
DAN MENAMBAH ILMU PE...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentasi kelompok 1 hukum internasional

3,591 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,591
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentasi kelompok 1 hukum internasional

  1. 1. 26/11/2013 PRESENTASI FRANKY DONTIN TOBING DENGAN JUDUL KEDAULATAN NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL. YANG DI SUSUN OLEH : Franky Dontin Tobing 1
  2. 2. Latar Belakang 26/11/2013 Negara merupakan pribadi terpenting dalam hukum internasional. Hukum internasional pada dasarnya merupakan produk dari hubungan antara negaranegara baik melalui praktek yang membentuk hukum internasional atau melalui kesepakatan (perjanjian) internasional negara-negara itu sendiri. Berdirinya suatu negara untuk menjadi negara yang berdaulat dapat melalui negara bekas kolonialisasi menjadi negara yang merdeka, perpecahan dari suatu negara, penggabungan beberapa negara menjadi suatu negara baru atau penggunaan kekerasan untuk menduduki suatu negara. 2
  3. 3. LANDASAN TEORI 26/11/2013 1. Syarat-syarat Terbentuknya Negara Negara adalah subjek hukum internasional dan hal ini sudah ada sejak munculnya hukum internasional. Banyak para ahli yang telah memberikan berbagai definisi yang mengggambarkan negara. Pasal 1 Konvensi Montevideo (Pan American) “Convention on Rights and Duties of States of 1933” mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara mengemukakan karateristik-karateristik suatu negara. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: a. Permanent population Harus ada rakyat yang permanen. b. Defined Territory Harus ada wilayah atau daerah yang tetap. c. A government Harus ada pemerintah d. A capacity to enter into relations with other states Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain 3
  4. 4. 26/11/2013 TEORI PENGAKUAN A. Teori Konstitutif Teori ini berpendapat bahwa suatu negara menjadi subjek hukum internasional hanya melalui pengakuan, jadi hanya dengan pengakuanlah suatu negara baru itu dapat diterima sebagai anggota masyarakat internasional. Dan karenanya memperoleh status sebagai subjek hukum internasional. B. Teori Deklaratif Menurut teori ini pengakuan hanyalah merupakan penerimaan suatu negara baru oleh negara-negara lainnya. Suatu negara mendapatkan semuanya dalam hukum internasional bukan berdasarkan kesepakatan dari negara-negara yang telah ada terlebih dahulu, namun berdasarkan situasi-situasi nyata tertentu. Kemampuan tersebut secara hukum ditentukan oleh usaha-usahanya serta keadaan-keadaannya yang nyata dan tidak perlu menunggu negara lain mengakuinya. Negara tersebut mempunyai kompetensi menurut hukum internasionalnya. 4
  5. 5. 26/11/2013 BENTUK-BENTUK PENGAKUAN 1. Pengakuan Negara Baru Kebanyakan negara diakui setelah negara tersebut merdeka dan memenuhi empat unsur negara menurut hukum internasional. 2. Pengakuan Pemerintah Baru Jika suatu negara menolak pengakuan suatu pemerintahan baru yang berkuasa di suatu negara tidak mengakibatkan negara tersebut kehilangan statusnya sebagai subjek hukum internasional. Dalam memberikan pengakuan biasanya ada beberapa kriteria yang menjadi pertimbangan negara untuk memutuskan mengakui atau tidak mengakui pemerintahan baru tersebut. 5
  6. 6. Macam-macam Pengakuan Negara Pengakuan Kolektif Pengakuan Terpisah Pengakuan Mutlak Pengakuan Bersyarat 26/11/2013 Macam-Macam Pengakuan Pemerintahan Baru Pengakuan de facto Pengakuan de jure Cara-cara Pemberian Pengakuan Pengakuan yang tegas (express recognition) Pengakuan diam-diam 6
  7. 7. 26/11/2013 2. KEDAULATAN NEGARA DAN HAK BERDAULAT A. Pengertian Unsur-unsur Negara Menurut Hendry C. Black, Negara yaitu sekumpulan orang yang secara permanen menempati suatu wilayah yang tetap, diikat oleh ketentuan-ketentuan hukum yang melalui pemerintahan, mampu menjalankan kedaulatannya yang merdeka dan mengawasi masyarakat dan harta bendanya dalam wilayah perbatasannya, mampu menyatakan perang dan damai serta mampu mengadakan hubungan internasional dengan masyarakat internasional lainnya. Unsur-unsur suatu negara diatur dalam Pasal 1 Montevideo (Pan American) Convention on Rights and Duties of State of 1933. B. Bentuk-bentuk Negara 1. Negara kesatuan Negara dengan bentuk ini (unitary states) yaitu suatu negara yang memiliki suatu pemerintah yang bertanggung jawab mengatur seluruh wilayahnya. Contoh : Negara Indonesia 7
  8. 8. 26/11/2013 2. Dependent states Adalah negara-negara yang bertanggung jawab kepada negara-negara lain baik karena adanya perjanjian untuk menyerahkan hubungan luar negeri kepada negara lain atau karena adanya pendudukan sebagai akibat perang. Contoh: Negara Jerman. 3. Federal states Bentuk dasar dari negara federal ini yaitu bahwa wewenang terhadap urusan dalam negeri dibagi menurut konstitusi antara pejabat federal dengan anggota-anggota federasi. Sedangkan urusan luar negerinya biasanya dipegang oleh pemerintah federal pusat. Contoh : Negara Amerika Serikat. 8
  9. 9. 26/11/2013 4. Members of Commonwealth (Negara Persemakmuran) Persemakmuran dilatarbelakangi oleh adanya proses dekolonisasi pada negara-negara tersebut.Proses dekolonisasi terjadi karena ada 2 kemungkinan. Pertama, negara tersebut merdeka penuh, berdaulat, dan terpisah dari negara yang pernah mendudukinya. Kedua, negara tersebut terpaksa tergantung kepada negara yang mendudukinya karena negara tersebut kecil atau terbelakang (miskin), sehingga memberinya kemerdekaan bukanlah jalan yang terbaik. Untuk negara-negara ini kekuasaan untuk mengatur urusan dalam negerinya tetap berada pada kekuasaannya, namun ketergantungannya kepada negara yang pernah mendudukinya dalam beberapa urusan-urusan luar negeri dan pertahanan diserahkan kepada negara induknya. Contoh: Negara Inggris 5. Negara netral Adalah suatu negara yang kemerdekaan, politik, dan wilayahnya dengan kokoh dijamin oleh suatu perjanjian bersama negara-negara besar dan negara-negara ini tidak akan pernah berpegang melawan negara lain, kecuali untuk pertahanan diri, dan tidak akan pernah mengadakan perjanjian aliansi yang dapat menimbulkan peperangan. Contoh : Negara Swiss 9
  10. 10. DOKTRIN HAK DAN KEWAJIBAN DASAR NEGARA 26/11/2013     1. Hak-hak negara: hak atas kemerdekaan hak untuk melaksanakan jurisdiksi terhadap wilayah, orang dan benda yang berada di dalam wilayahnya hak untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama dengan negara-negara lain hak untuk menjalankan pertahanan diri sendiri atau kolektif. 2. Kewajiban negara:  kewajiban untuk tidak melakukan intervensi terhadap masalah-masalah yang terjadi di negara lain  kewajiban untuk tidak menggerakkan pergolakan sipil di negara lain  kewajiban untuk memperlakukan semua orang yang berada di wilayahnya dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia.  kewajiban untuk menjaga wilayahnya agar tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional  kewajiban untuk menyelesaikan sengketa secara damai  kewajiban untuk tidak menggunakan kekuatan atau ancaman senjata  kewajiban untuk tidak mengakui wilayah-wilayah yang diperoleh melalui cara-cara kekerasan. 10
  11. 11. 3. KEDAULATAN ATAS WILAYAH DARAT 26/11/2013 Kedaulatan Tertorial adalah kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara dalam melaksanakan jurisdiksi eksklusif di wilayahnya. Kedaulatan teritorial suatu negara mencakup tiga dimensi, yang terdiri dari tanah atau daratan, laut dan udara. Prinsip dan Cara Memperoleh Wilayah 1. Prinsip Efektivitas Prinsip ini diperkenalkan oleh Hans Kelsen bahwa kepemilikan negara atas suatu wilayah ditentukan oleh berlakunya secara efektif peraturan hukum nasional di wilayah tersebut. Disamping menggunakan prinsip ini, Martin Dixon juga memperkenalkan 2 prinsip lain, yaitu (a) adanya kontrol atau pengawasan dari negara terhadap suatu wilayah dan (b) adanya pelaksanaan fungsi-fungsi negara di wilayah tersebut secara damai. 11
  12. 12. 26/11/2013 2. Prinsip Uti Possidetis Menurut prinsip ini, pada prinsipnya batas-batas wilayah suatu negara baru akan mengkuti batas-batas wilayah dari negara yang mendudukinya. Dinyatakan pada prinsipnya karena dalam kenyataannya batas-batas wilayah suatu negara (yang atau yang baru) dapat saja berubah. Karena cukup banyaknya sengketa perbatasan diselesaikan dengan menerapkan prinsip ini, Martin Dixon berpendapat bahwa prinsip usi possidetis sudah menjadi suatu prinsip hukum kebiasaan yang berlaku umum (a principle of cutomary law of general application) : a. Pendudukan (Occupation) b. Penaklukan atau Aneksasi (Annexation) c. Akresi atau Pertambahan (Accretion dan Avulsion) d. Preskripsi (Prescription) e. Cessi (Cession) f. Plebisit (Plebiscite) 12
  13. 13. 26/11/2013 DEMIKIANLAH HASIL PRESENTASI saya, SEMOGA DENGAN ADANYA PRESENTASI saya INI DAPAT BERGUNA DAN MENAMBAH ILMU PENGETAHUAN TEMAN-TEMAN AKAN KEDAULATAN NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL. 13

×