Kelirumologi Kurikulum Indonesia

1,651 views

Published on

Kelirumologi Kurikulum Indonesia

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,651
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
176
Actions
Shares
0
Downloads
69
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kelirumologi Kurikulum Indonesia

  1. 1. KELIRUMOLOGI KURIKULUM Wendie Razif Soetikno, S.Si., MDM KURIKULUM 2006 atau KURIKULUM 2013?
  2. 2. KELIRUMOLOGI KURIKULUM Penulis : Wendie Razif Soetikno, S.Si., MDM Editor : Yoen Perwajahan Isi : Simages Desain Sampul : Simages Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apa pun, secara elektronis maupun mekanis, tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis. All Rights Reserved Diterbitkan oleh: Sibuku Media Alamat : Ngringinan, Palbapang, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Yogyakarta. Hp. : 085643895795 E-mail : penerbitsibuku@gmail.com Web : www.sibuku.com Katalog Dalam Terbitan (KDT) Wendie Razif Soetikno, S.Si., MDM, Kelirumologi Kurikulum; Editor: Yoen— Cetakan 1—Yogyakarta: Sibuku Media, 2015 xii+ 194; 21 x 29 cm ISBN: 978-602-6814-02-9 Cetakan 1, 2015
  3. 3. 1 Pendidikan kita masih mengajarkan ketaatan pada kekuasaan, bukan pada nilai, serta tidak mengembangkan kreativitas. (Ignas Kleden)
  4. 4. 10 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR (Telaah Kesalahan “Mind Set”) 2 PENDAHULUAN (Telaah Legalistik) 10 BAB I FILOSOFI PENDIDIKAN (Telaah Filosofis) 39 BAB II PENDIDIKAN vs PERSEKOLAHAN (Kebijakan vs Tehnik Implementasi) (Telaah Paedagogis) 67 BAB III DUALISME PRANATA (Telaah Sosiologis) 81 BAB IV KURIKULUM vs KOMPETENSI (Telaah Etimologis) 102 BAB V KOMPETENSI vs PENILAIAN (Telaah Metodik) 113 BAB VI KURIKULUM vs PENGAJARAN (Telaah Didaktis) 123 PENUTUP (Telaah Demokratisasi Pendidikan) 143 KILAS BALIK (Telaah Sejarah Pendidikan) 144 KESIMPULAN 148 DAFTAR PUSTAKA 150 i 1 39 72 93 118 137 149 180 181 186 189
  5. 5. i 2 KATA PENGANTAR Ada beberapa kekeliruan yang mendasar : Pertama, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) secara harafiah berarti kurikulum tingkat sekolah sehingga sejalan dengan arti harafiahnya, kurikulum setiap sekolah akan berbeda sesuai dengan Visi dan Misi sekolah masing-masing. Hal ini sudah lama dipraktekkan di Perguruan Tinggi dan di sekolah-sekolah internasional di Indonesia. Sama-sama belajar iptek dan terakreditasi A, tapi kurikulum ITB akan berbeda dengan kurikulum ITS sehingga masyarakat mempunyai alternatif pilihan untuk masa depan putra putrinya. Sama-sama sekolah internasional yang terakreditasi secara internasional, tetapi segera nampak bedanya antara Binus International School di Simpruk, Jakarta (yang menggunakan Kurikulum IB), dan Gandhi Memorial School di Kemayoran, Jakarta, (yang menggunakan Kurikulum Cambridge), bukan saja karena kurikulum masing-masing sekolah itu berbeda, tetapi yang lebih dapat ditonjolkan adalah sekolah-sekolah tersebut dapat menentukan ciri khasnya sendiri berdasar model kurikulum yang dipilihnya, sehingga Visi dan Misi dapat dirumuskan sesuai kondisi sekolahnya. Dalam perbedaan itu, selalu ada sesuatu hal yang sama sehingga dengan cepat kita dapat menyatakan bahwa suatu institusi termasuk dalam institut teknologi atau bukan, atau suatu lembaga dapat disebut SMA atau bukan. Sudah tentu tidak dilihat dari papan namanya, tapi dari benang merah persamaan dasariahnya. Kemampuan dasar tentang apa yang minimal harus dikuasai seorang siswa atau mahasiswa itu sama (dengan kata lain, Standar Pelayanan Minimalnya sama (SPM-nya sama), tetapi masing-masing sekolah atau perguruan tinggi mencari keunggulan lokalnya sendiri, yang akan menjadi ciri khasnya (brand image). SPM dalam bidang engineering di ITB dan ITS itu sama, tetapi masing-masing perguruan tinggi akan menonjolkan keunggulan lokalnya masing- masing. SPM Binus International School dan Gandhi Memorial School sama, yaitu penguasaan dasar-dasar pengetahuan (foundation) atau pemahaman ilmu-ilmu dasar, sebagai bekal agar siswa dapat mengikuti kuliah dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan akademik di perguruan tinggi, namun masing-masing sekolah akan unjuk keunggulan lokalnya yang menjadi ciri khas dan jati diri sekolahnya. Dengan kata lain, yang “dijual” oleh perguruan tinggi dan sekolah adalah kurikulum yang diusung dengan keunggulan lokal pada model evaluasinya (yang menentukan kualitas lulusannya), serta SDM yang mengampu kurikulum itu. Hal inilah yang membentuk budaya ilmiah di perguruan tinggi atau budaya pembelajar di sekolah. Budaya pembelajar sekolah Taman Siswa : ing ngarso sung tulodo (emong), ing madya mbangun karsa (among), tut wuri handayani (pamong), (di depan memberi teladan (tuntun), di tengah menyemangati (bimbing), dan memberi dorongan dari belakang (dukung), akan sangat berbeda dengan budaya pembelajar SMA Seminari St
  6. 6. ii 3 Petrus Canisius Mertoyudan, Magelang : sanctitas (kesucian), sanitas (sehat), dan scientia (pengetahuan). Dengan analogi itu, sesungguhnya KTSP mengusung semboyan Bhineka Tunggal Ika (unity in diversity). Jadi seharusnya tidak ada kurikulum tunggal dan seragam secara nasional, karena hal itu berarti Kemdikbud menjadi inisiator, implementor dan eksekutor serta regulator pendidikan, bahkan sampai menjadi evaluator keberhasilan proyek launching kurikulum baru, suatu hal yang melanggar sepuluh prinsip good governance dan menyalahi semangat debirokratisasi dan deregulasi yang digaungkan oleh pemerintah sendiri melalui Pasal 4 UU No.25 Tahun 2009. Yang selalu dikuatirkan oleh para birokrat Kemdikbud adalah : “Apa tidak menjadi terlalu liberal?” Tidak, sebab : (1) Pertanyaan itu sebenarnya tidak relevan lagi diajukan sejak pemerintah mengeluarkan PP No.77 Tahun 2007 yang mengijinkan pemodal asing (PMA) berinvestasi di sektor pendidikan (pemerintah sudah lama membuka pintu bagi liberalisasi pendidikan). (2) Kurikulum selalu menganut azas kebhinekaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 ayat 2 UU Sisdiknas tentang diversifikasi kurikulum yang disesuaikan dengan kondisi sekolahnya, potensi daerahnya dan keadaan siswanya. Sedangkan kewajiban pemerintah (yang mencerminkan azas keikaan) sudah dirumuskan dalam Pasal 38 ayat 1 UU Sisdiknas : pemerintah hanya merumuskan kerangka dasar dan struktur kurikulum. Kita semua pernah mengalami penerapan Pasal 38 ayat 1 UU Sisdiknas ini, yaitu pada Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, dan Kurikulum 1994 : kurikulum setiap sekolah berbeda sesuai dengan Visi dan Misi sekolah masing-masing, sehingga ciri khas sekolahnya akan nampak jelas, Kurikulum Sekolah Taman Siswa akan berbeda dengan Kurikulum Sekolah Muhammadiyah, bahkan kurikulum antar sekolah negeripun bisa berbeda. Akibatnya, para guru terasah untuk berlomba-lomba menggali keunggulan lokal sekolah masing-masing sehingga mau tidak mau, kompetensi (kemampuan) gurunya akan terbaca oleh masyarakat. Keunggulan sekolahnya adalah pembeda yang menjadi ciri khas sekolah tersebut. Apa akibatnya? Para guru akan terpacu untuk menyusun kurikulum sampai ke tingkat HOT (Higher Order of Thinking). Kualitas pendidikan meningkat dan Ujian Nasional (EBTANAS) hanya dipandang sebagai salah satu bentuk tes biasa saja. Tidak ada istiqosah atau “pengarahan” menjelang pelaksanaan Ujian Nasional (EBTANAS) saat itu. Ijazah sekolah kita diakui di luar negeri (siswa tidak perlu menempuh kelas persiapan (foundation) di pre-university. Malaysiapun pernah meminta guru-guru dari Indonesia untuk mengajar di berbagai sekolah di sana. Situasi mulai berubah ketika ada upaya untuk menyeragamkan kurikulum di tingkat nasional seiring dengan wacana digulirkannya dana 20% dari APBN untuk pendidikan pada sidang-sidang
  7. 7. iii 4 MPR tahun 2000. Pertanyaannya adalah : “untuk apa anggaran yang begitu besar itu?”, “bagaimana kalau anggaran itu tidak terserap habis, bukankah kinerja kementerian dinilai dari banyaknya program yang mencerap anggaran itu?”. Sehingga solusinya adalah pelaksanaan “program yang konsumtif” (sekedar menghabiskan anggaran), seperti acara bagi-bagi uang melalui program sertifikasi guru yang tidak terkait dengan profesionalitas guru, pemberlakuan UN dan peluncuran kurikulum baru, karena ketiga program ini pasti meliputi banyak proyek yang akan mencerap anggaran sangat besar, sekali tepuk dapat beberapa lalat, mulai dari diklat sertifikasi untuk jutaan guru, biaya UN : pencetakan jutaan lembar soal dan pendistribusiannya ke seluruh Indonesia, sampai biaya peluncuran kurikulum baru : proyek pelatihan guru secara massal, proyek pencetakan buku baru dan anggaran untuk proyek monitoring bagi para Pengawas di daerah serta pencetakan ijazah/rapor baru. Mulai saat itu dicanangkanlah program sertifikasi guru yang tidak terkait dengan uji kompetensi guru (UKG) dan kinerja guru, pemberlakuan Ujian Nasional sebagai satu-satunya penentu kelulusan, dan peluncuran kurikulum baru, seperti Kurikulum 2004 (KBK), yang dikoreksi melalui Kurikulum 2006, KTSP Bimtek (2008), lalu makin nampak instruksional pada tahun 2013 (Kurikulum 2013). Akibatnya segera terasa, pendidikan yang diproyekkan menyebabkan kualitas pendidikan kita makin merosot, yang tercermin dari makin rendahnya score para siswa kita dalam pemahaman IPA dan Matematika pada TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), rendahnya score pengetahuan umum dan kemampuan bernalar siswa kita dalam PISA (Programme in International Students Assessment), serta rendahnya score siswa kita dalam kemahiran membaca apa yang tersirat melalui test PIRL (Progress in International Reading Literature) (Lihat Lampiran Permendikbud No.67 Tahun 2013 Bab I A No. 2 b, yang dicabut dalam Permendikbud No. 57 Tahun 2014, tapi anehnya isinya persis sama (copy paste) dengan Lampiran Permendikbud No.57 Tahun 2014 Bab I A No. 2 b. Jadi pencabutan permendikbud ini hanya untuk melegalkan pembuatan silabus oleh pemerintah dan memangkas kewenangan guru sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat 2 UU Sisdiknas dan Pasal 20 butir (a) UU Guru dan Dosen) Kekeliruan kedua, Kurikulum 2006 (KTSP awal) sering disamakan dengan KTSP Bimtek (2008), padahal konsepnya berbeda. Kurikulum 2006 (KTSP awal) mengacu pada Pasal 36 ayat 2 UU Sisdiknas, dan Pasal 17 PP No. 19 Tahun 2005 yang menjunjung azas diversifikasi kurikulum, disesuaikan dengan potensi daerah, kondisi sekolah dan keadaan siswanya. Oleh sebab itu, para guru harus menyusun kurikulumnya sendiri, sesuai dengan amanat Pasal 39 ayat 2 UU Sisdiknas dan Pasal 20 butir (a) UU Guru dan Dosen, yang diperkuat dengan ketentuan turunannya pada Pasal 20 PP No. 19 Tahun 2005 (Rincian isi pasal-pasal itu dapat dilihat pada Catatan kaki No. 2 tentang dasar hukum Kurikulum 2006 di Bab Pendahuluan). Dengan kata lain, Kurikulum 2006 (KTSP awal) mengusung semangat otonomi guru dan otonomi sekolah. Sedangkan KTSP Bimtek (KTSP
  8. 8. iv 5 Bimbingan Teknis (2008) yang muncul setelah portofolio guru tidak lagi digunakan dalam proses sertifikasi guru, adalah kurikulum hasil pelatihan guru yang seragam dalam Diklat sertifikasi guru. Diklat sertifikasi guru ini juga tidak menyertakan LPMP (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan) dan PPPG (Pusat Pengembangan dan Penataran Guru) atau PPPPTK (Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan) atau Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan yang ada di daerah (semua sudah ditentukan dari pusat, bahkan penatarpun ditunjuk dari pusat), sehingga sifat penyeragaman kurikulum ini makin menonjol. Jadi KTSP Bimtek (2008) adalah kurikulum tunggal dan seragam secara nasional yang menunjukkan hegemoni pemerintah, yang dikemudian hari juga dipakai sebagai acuan dalam akreditasi sekolah. Di DKI Jakarta, penyeragaman kurikulum ini terlihat melalui program SAS (Sistim Administrasi Sekolah) dan SIP (Sistim Informasi Pendidikan) yang menjadi wahana untuk mengontrol dan “mengendalikan” sekolah secara ketat sehingga semua sekolah di DKI Jakarta (termasuk mantan sekolah RSBI) kehilangan daya saingnya menghadapi sekolah-sekolah internasional yang makin menjamur. Para Pengawas Sekolah dan Pengawas Mata Pelajaran1 membuat semuanya berjalan makin paralel dan seragam, tidak boleh melenceng sedikitpun dari ketentuan yang sudah digariskan oleh Kemdikbud, dengan demikian ciri khas sekolah menjadi hilang. Visi dan Misi sekolah hanya menjadi slogan dan hiasan dinding saja. Dengan kata lain, KTSP Bimtek (2008) telah menafsirkan kata “bimbingan teknis” itu menjadi kata “wajib dibimbing”. Inilah saat hegemoni pemerintah mulai merasuki dunia pendidikan kita, lengkap dengan UN sebagai penentu kelulusan dan para pengawal hegemoni itu, yaitu para Pengawas (Pengawas Sekolah dan Pengawas Mata Pelajaran) (Lihat Lampiran Permendikbud No. 65 Tahun 2013 Bab VI No. 2 b). Kekeliruan ketiga adalah menganggap Kurikulum 2013 sebagai perbaikan dari Kurikulum 2006 (KTSP awal), padahal Kurikulum 2013 secara sengaja menghapus frasa penting dari Pasal 20 PP No.19 tahun 2005 : “Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar”; Pasal yang menunjuk pada profesionalitas guru ini diubah menjadi kerdil dalam Pasal 20 PP No. 32 Tahun 2013 : “Perencanaan pembelajaran merupakan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk setiap muatan pembelajaran”. 1 Jabatan Pengawas Sekolah dan Pengawas Mata Pelajaran ini tidak tercantum dalam UU No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen (artinya guru dan dosen tidak perlu diawasi/otonom). Guru dan dosen itu otonom sesuai amanat Pasal 39 ayat 2 UU Sisdiknas dan Pasal 20 butir (a) UU Guru dan Dosen. Bahkan kalau mengacu pada Pasal 19 ayat 3 PP No. 19 Tahun 2005 yang tidak diubah dalam Pasal 19 ayat 3 PP No.32 Tahun 2013 : fungsi pengawasan itu melekat pada tugas profesional guru (Menurut PP ini, Kurikulum 2013 seharusnya tidak mengenal adanya jabatan Pengawas) Pada Pasal 10 UU Sisdiknas : pengawasan itu bukan diartikan sebagai watch dog, tetapi sebagai capacity building (membimbing dan membantu) komunitas guru. Pengawas sebagai watch dog baru muncul pada Lampiran Permendikbud No.65 Tahun 2013 Bab VI No. 2 b. (Pengawas menjadi eksekutor, regulator dan evaluator pendidikan)
  9. 9. v 6 Jadi nampak jelas bahwa Kurikulum 2013 memangkas kewenangan guru dalam menyusun silabus, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar dan penilaian hasil belajar, dan mengerdilkannya menjadi hanya menyusun RPP saja. Guru diturunkan martabatnya menjadi hanya sekedar tukang mengajar dan petugas administrasi pengajaran. Fungsi pendidik profesional sebagaimana dituntut dalam Pasal 39 ayat 2 UU Sisdiknas dan Pasal 20 butir (a) UU Guru dan Dosen menjadi sumir. Proses panjang monitoring proses belajar dan penilaian hasil belajar menjadi tidak berarti, karena test sesaat (UN) adalah penentu kelulusan, lalu sekarang ditambah dengan menghilangkan kemampuan guru untuk menyusun Silabus, diktat (bahan ajar/materi/sumber belajar) dan menilai hasil belajar tidak menurut situasi dan kondisi sekolahnya. Sejak awal, “proyek besar penyerapan anggaran” dalam bentuk Kurikulum 2013 didisain untuk penyerapan anggaran sebesar-besarnya (untuk menghabiskan dana 20% dari APBN yang dialokasikan untuk pendidikan) melalui (1) pelaksanaan sertifikasi guru secara massal yang abai pada kinerja guru, (2) pemberlakuan UN dan (3) launching kurikulum baru (pelatihan guru secara massal untuk aplikasi kurikulum baru, dropping silabus, membuat buku ajar bagi siswa (karena materi ajar/sumber belajar sekarang ditentukan oleh Kemdikbud), menyosialisasikan metode baru (metode 5 M) dan membuat buku pegangan guru (menentukan buku panduan proses pembelajaran di kelas), serta merumuskan sistim penilaian yang berkali-kali diubah itu (tanpa penjelasan yang memadai kenapa program penilaian itu diubah lagi). Dengan demikian, Kemdikbud mempunyai legitimasi untuk meluncurkan program sinterklas sertifikasi guru, evaluasi tunggal bersama (UN) dan menyosialisasikan kurikulum baru yang seragam dan sama secara nasional, mengabaikan fungsi LPMP dan PPPG/PPPPTK atau Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan setempat, serta mengabaikan ketentuan Pasal 36 ayat 2 UU Sisdiknas serta Pasal 17 PP No. 19 tahun 2005, oleh sebab itu secara jelas memotong kewenangan guru, yang disebut dalam Pasal 39 ayat 2 UU Sisdiknas, Pasal 20 butir (a) UU Guru dan Dosen, dan Pasal 20 PP No. 19 Tahun 2005 (Rincian isi pasal-pasal ini dapat dilihat pada Catatan kaki No. 2 tentang dasar hukum Kurikulum 2006 di Bab Pendahuluan) Kewenangan LPMP juga dipangkas menjadi sekedar pengawas EDS (Evaluasi Diri Sekolah) : pemerhati administratif yang tidak mempunyai otoritas seperti Pengawas, dan fungsi supervisi akademik LPMP digantikan oleh Pengawas Mata Pelajaran, sedangkan fungsi supervisi manajerial LPMP digantikan oleh Pengawas Sekolah (lihat Lampiran Permendikbud No. 65 Tahun 2013 Bab VI No. 2 : Sistim dan Entitas Pengawasan). Pelatihan guru yang seragam secara nasional yang dilengkapi dengan dropping buku ajar siswa, buku pegangan guru, metode yang seragam dan program penilaian yang salah, lalu diubah berkali-kali itu, sebenarnya melanggar dasar hukum dari Kurikulum 2013 itu sendiri, yaitu PP No. 32 Tahun 2013. Pasal 77 M ayat 1 PP No. 32 Tahun 2013 : Kurikulum Tingkat Satuan
  10. 10. vi 7 Pendidikan merupakan Kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing- masing satuan pendidikan. Pasal 77 M ayat 3 PP No. 32 Tahun 2013 : : Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan Pengerdilan Pasal 20 PP No.19 Tahun 2005 menjadi Pasal 20 PP No. 32 Tahun 2013 serta pengabaian Pasal 77 M PP No.32 Tahun 2013 ini secara kasat mata merupakan proyek penghamburan uang rakyat demi penyerapan anggaran, yang mencoba mengaburkan apa yang sudah ditanam pada Kurikulum 2006 (KTSP awal) dan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Bukan saja mempertaruhkan kualitas pendidikan Indonesia di masa lalu yang sudah diakui di luar negeri, tetapi juga menjauhkan kita dari tujuan pendidikan nasional yang telah dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, yang dijabarkan dalam Pasal 3 UU Sisdiknas (Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa). Jadi, jelas bukan untuk meningkatkan kompetensi orang per orang, seperti yang diusung oleh KBK (2004) dan Kurikulum 2013 (Lihat Lampiran Permendikbud No 67 Tahun 2013 II B Landasan Teoritis : Kurikulum 2013 dikembangkan atas teori KBK (competency-based curriculum) yang dicabut dalam Permendikbud No.57 Tahun 2014 tapi ajaibnya, isinya persis sama (copy paste) dengan Lampiran Permendikbud No. 57 Tahun 2014 Bab II D Landasan Teoritis (Catatan * : Permendikbud No. 67 Tahun 2013 ini diulang pada Permendikbud No.68, No.69 Tahun 2013 tergantung pada unit sekolahnya (SD, SMP, atau SMA/SMK) dan dicabut (sebenarnya diperbarui (di copy paste) dalam Permendikbud No.57 Tahun 2014, yang diulang pada Permendikbud No.58, No.59 dan No.60 tergantung pada unit sekolahnya (isi Permendikbud itu sama, kecuali bagian yang melegalkan pembuatan Silabus oleh Kemdikbud dan pemangkasan hak mendidik guru menjadi hanya sekedar hak mengajar dan petugas administrasi sekolah, pemangkasan hak yang sebelumnya merupakan wewenang dan hak kewajiban guru (lihat Catatan kaki No.2 di Bab Pendahuluan). Jadi Kurikulum 2013 itu tidak lain adalah pengembangan KBK. Padahal Kurikulum 2004 (KBK) itu sudah diganti menjadi Kurikulum 2006 (KTSP awal) karena adanya problematik pengukuran kompetensi (kemampuan) siswa. Jadi problematik pengukuran kompetensi (kemampuan) siswa atau problem sistim penilaian, pasti akan berulang pada Kurikulum 2013. Maka tidak heran kalau sampai saat ini, Kemdikbud tidak berani mencetak buku rapor (LHB) untuk Kurikulum 2013 dan terlambat mencetak ijazah, sesuatu yang belum pernah terjadi selama 70 tahun Indonesia merdeka. Kurikulum 2006 (KTSP awal) mewajibkan para guru untuk bisa membuat kurikulumnya sendiri, termasuk mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar sendiri, seperti pada kurikulum-kurikulum sebelumnya. Namun kalau guru mahir dalam penyusunan kurikulum dan evaluasi hasil belajar,
  11. 11. vii 8 pemerintah akan kehilangan “proyek penyerapan anggaran 20% dari APBN” melalui (1) program bagi-bagi uang lewat sertifikasi guru yang tak terkait uji kompetensi guru dan tanpa check & recheck kinerja guru, (2) pemberlakuan UN, (3) launching kurikulum baru melalui pelatihan guru, pembuatan buku ajar (materi ajar/sumber belajar) dan penentuan buku pegangan guru (buku panduan proses pembelajaran di kelas). Maka Kemdikbud kemudian memilih tetap melanjutkan acara tebar uang untuk guru, melestarikan UN dan meluncurkan KTSP Bimtek di tahun 2008, yang berlanjut pada Kurikulum 2013, demi pencitraan kinerja kementerian melalui kecepatan penyerapan anggaran. Seperti biasa, Kemdikbud mengabaikan begitu banyak kritik dari para pakar pendidikan yang banyak dimuat di media massa dan melupakan sejarah panjang dunia pendidikan kita, seolah-olah semuanya dimulai lagi dari nol. Kekeliruan keempat adalah memaksakan melanjutkan penerapan Kurikulum 2013 meskipun rezim telah berganti, pemaksaan dengan ancaman sanksi ini melupakan : - Isi Surat Edaran Mendikbud No.179342/MPK/KR/2014 tertanggal 5 Desember 2014 dan isi Pasal 1 dan Pasal 2 ayat 3 Permendikbud No.160 Tahun 2014 tertanggal 11 Desember 2014 yang mengijinkan permberlakuan kembali Kurikulum 2006, dan mengabaikan dasar hukum Kurikulum 2013 sendiri yaitu Pasal 77 M ayat 1 dan ayat 3 PP No.32 Tahun 2013 - Isi dari Nawa Cita No.8 : pemerintah akan menata kembali kurikulum pendidikan nasional (bukan melanjutkan kurikulum 2013 yang mengandung banyak kesalahan) yang terbukti menyebabkan pendidikan kita makin merosot (lihat hasil survey berbagai lembaga internasional tentang rendahnya kualitas pendidikan RI di bagian akhir dari Bab Pendahuluan - Pemaksaan pemberlakuan Kurikulum 2013 ini melanggar prinsip kebebasan mimbar akademik yang dijunjung dalam Pasal 39 ayat 3 UU No.14 Tahun 2005 (UU Guru dan Dosen) : guru harus bebas dari ancaman, intimidasi dan perlakuan tidak adil dari birokrasi, yang dirinci pada Pasal 14 ayat 1 butir (c ) dan butir (g), serta Pasal 7 butir (h) UU Guru dan Dosen Kekeliruan kelima adalah menganggap apapun kurikulumnya pasti compatible dengan SKS (sistim kredit semester), padahal penerapan SKS memerlukan kemampuan (kompetensi) guru dalam penyusunan diktat, LKS, dan modul, serta monitoring proses belajar + evaluasi hasil belajar, yang dilengkapi dengan keahlian guru dalam menyusun program pengayaan, sehingga program prerequisite pengambilan angka kredit pada IP tertentu, dapat berjalan secara simultan. Misalnya untuk belajar statistika, prerequisitenya : para siswa harus sudah diajar tentang parabola, sehingga para guru tidak perlu menerangkan dari awal tentang pengertian kurva normal dan statistika tidak hanya dipandang sebagai sekumpulan rumus-rumus belaka. Guru Biologi yang ingin menerangkan tentang membran sel, harus yakin bahwa difusi dan osmose sudah diajarkan di Fisika. Dengan kata lain, penerapan analisis vertikal dan analisis horizontal pada Analisis Kurikulum harus sahih (valid).
  12. 12. viii 9 Jelas sekali hal ini tidak mungkin dicapai bila profesionalitas guru dipangkas pada Kurikulum 2013 melalui Pasal 20 PP No. 32 Tahun 2013 (guru hanya menyusun RPP saja). Bisa-bisa yang muncul adalah penerapan paket SKS (bukan penerapan sistim baku SKS) yang tidak lain adalah penerapan kelas akselerasi yang sudah banyak diterapkan di berbagai sekolah unggulan atau sekolah-sekolah mantan RSBI dulu. Kekeliruan keenam adalah upaya Kemdikbud untuk membendung arus globalisasi dan liberalisasi pendidikan. Karena Kemdikbud abai pada amanat Perpres No. 77 Tahun 2007 dimana sektor pendidikan termasuk sektor yang terbuka bagi modal asing (PMA) dan ketentuan Pasal 5 Permendikbud No. 158 Tahun 2014 : sekolah yang terakreditasi A, dapat menerapkan SKS (sistim kredit semester). (Bukan penerapan paket SKS, tetapi penerapan sistim baru yaitu SKS). Tanpa melihat konteksnya dengan WTO (World Trade Organization) dan ACMW (ASEAN Committee on Migrant Workers), Kemdikbud mencoba melakukan pembatasan arus masuk modal asing dan lalu lintas SDM asing itu melalui Permendikbud No. 31 Tahun 2014, sesuatu yang absurd ditengah arus globalisasi dan liberalisasi pendidikan yang sudah kita ratifikasi dalam AFTA 2015 dan APEC 2020. Apalagi ide pembatasan arus lalu lintas SDM asing itu hendak dijabarkan melalui “pengakuan sertifikasi keahlian tenaga kerja” yang bisa menjadi bumerang bagi tenaga kerja kita sendiri yang kebanyakan unwell-educated dan unskilled labour (lihat score siswa kita dalam TIMSS, PISA dan PIRL yang tak kunjung membaik). Kenapa? Karena sesuai dengan perjanjian WTO, AFTA dan APEC, suatu keputusan itu selalu bersifat resiprokal (negara lain berhak melakukan dan menerapkan peraturan yang sama). Negara lain bisa menuntut sertifikasi keahlian dari TKI/TKW kita yang akan bekerja di luar negeri, seperti yang kita tuntut. Maka tak ada jalan lain, dunia pendidikan kita harus mengadopsi e-learning melalui Disain Kurikulum Digital dan TQM (Total Quality Management) agar dapat memenuhi standar ISO 9001:2008 sehingga kita dapat menjalankan amanat Pasal 3 UU Sisdiknas dan Pasal 5 Permendikbud No. 158 Tahun 2014. Dengan demikian, kita mewujudkan komitmen kita dalam bersaing secara kreatif pada era global saat ini. Harapannya agar pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat menjamin terselenggarakannya pendidikan yang bermutu, sesuai amanat Pasal 3 dan Pasal 11 UU Sisdiknas, sehingga dapat menjadi rujukan bagi negara-negara lain seperti yang sudah pernah terjadi dimasa lalu, dan para diplomat kita dan tenaga kerja migran kita sudi mengirim kembali anak-anaknya bersekolah di Sekolah Indonesia di luar negeri. Pemenang Indonesia MDGs Award 2011 Penggagas e-learning dengan Disain Kurikulum Digital Finalis untuk Asian CSR Award Category Education Improvement 2015, Bangkok, Sept 2015
  13. 13. 1 11 PENDAHULUAN Tahun ajaran baru sudah dimulai pada bulan Juli 2015, namun Kemdikbud malah memaksakan kelanjutan penerapan Kurikulum 2013, lupa akan adanya Surat Edaran Mendikbud No. 179342/MPK/KR/2014 tertanggal 5-12-2014 dan Permendikbud No.160 Tahun 2014 tertanggal 11-12-2014, yang memberlakukan Kurikulum 2006 dan hendak mengkaji ulang Kurikulum 2013 sesuai Nawa Cita No.8 (bukan melakukan perubahan tambal sulam terhadap Kurikulum 2013) Dua kurikulum yang sangat berbeda, yaitu Kurikulum 2006 (KTSP awal) dan Kurikulum 2013 : 1. Kurikulum 20062 mengusung ide “bhineka tunggal ika” (unity in diversity) dan otonomi pendidikan (otonomi sekolah, otonomi guru dan kebebasan mimbar akademik) serta desentralisasi pendidikan. 2 Kurikulum 2006 (KTSP awal) adalah kurikulum kontekstual berbasis local wisdom yang mengusung azas kebhinekaan : Pasal 36 ayat 2 UU No. 20 Tahun 2003 (UU Sisdiknas) : “Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik”. Diperkuat dengan turunannya yaitu Pasal 17 PP No. 19 Tahun 2005 : “KTSP dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, sosial budaya masyarakat setempat dan peserta didik”. Azas keikaan nampak dalam kewajiban pemerintah yang sudah dirumuskan dalam Pasal 38 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2003 (UU Sisdiknas) : “Kerangka dasar dan struktur kurikulum ditetapkan oleh pemerintah”. (bukan merambah sampai ke Silabus, Buku Ajar, buku Pegangan Guru dan metode pembelajaran (5 M); Karena guru harus membuat semuanya sendiri, maka guru tersebut disebut guru profesional sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU No.20 Tahun 2003 (UU Sisdiknas) : “Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan”. (guru adalah konseptor dan inisiator kurikulum) Hal ini juga diperkuat oleh Pasal 20 butir (a) UU No. 14 Tahun 2005 (UU Guru dan Dosen) : “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru berkewajban merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran”. ; Dielaborasi dengan turunannya yaitu Pasal 19 ayat 3 PP No.19 Tahun 2005 : “Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien”. Yang dirinci secara detail dalam Pasal 20 PP No. 19 Tahun 2005 : “Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar”. (Jadi pembuatan silabus dan penentuan materi ajar serta pemilihan sumber belajar mencerminkan otonomi guru (hak guru). Hal ini diperkuat oleh Pasal 52 ayat 1 (a) PP No. 19 Tahun 2005 : “Setiap satuan pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Silabus”. Pasal 52 ayat 2 PP No. 19 Tahun 2005 : “Pedoman sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (a) diputuskan oleh rapat Dewan Pendidikan dan ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan”. Penetapan kurikulum oleh kepala sekolah mencerminkan otonomi sekolah. Lokalitas kurikulum terlihat dalam Pasal 14 PP No. 19 Tahun 2005 : “Kurikulum dapat memasukkan pendidikan berbasis keunggulan lokal”. (kurikulum menjadi kontekstual, tidak lagi kurikulum tunggal dan seragam di tingkat nasional) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat 2 UU Sisdiknas; Pasal 1 ayat 1 Permendiknas No.22 Tahun 2006 : “Standar Isi mencakup lingkup materi minimal, dan tingkat kompetensi minimal, untuk mencapai tingkat kelulusan minimal”. (pemerintah menyusun SPM (standar pelayanan minimal ) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 51 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2003 (UU Sisdiknas) : “Pengelolaan satuan pendidikan berdasarkan SPM berbasis MBS”. (manajemen berbasis sekolah), bukan manajemen ala Kemdikbud atau Dinas Pendidikan); dan Pasal 1 ayat 2 Permendiknas No. 24 Tahun 2006 : “Satuan pendidikan dapat mengembangkan kurikulum dengan standar yang lebih tinggi”. (bukan kurikulum seragam apapun visi dan misi sekolahnya)
  14. 14. 2 12 Dasar pemberlakuan kembali Kurikulum 2006 (KTSP awal) adalah Pasal 1 dan Pasal 2 ayat 3 Permendikbud No. 160 Tahun 2014 tertanggal 11 Desember 2014. Yang sebenarnya juga termaktub dalam Pasal 77 M ayat 1 dan ayat 3 PP No. 32 Tahun 2013 yang ditanda tangani oleh Presiden SBY tanggal 7 Mei 2013 (dalam tata perundangan : PP setingkat di atas Permendikbud sehingga Permendikbud seharusnya mengacu pada PP) Pasal 77 M ayat 1 PP No. 32 Tahun 2013 : “Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan merupakan Kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan”. (Secara harafiah, KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) itu bukan kurikulum tunggal dan seragam secara nasional, tetapi kurikulum tingkat sekolah, maka dari itu kurikulum setiap sekolah seharusnya berbeda, seperti yang sudah kita alami pada Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, Kurikulum 1984 dan Kurikulum 1994 dimana ijazah kita diakui di luar negeri, oleh karenanya para guru kita diakui kualifikasinya sehingga banyak yang diminta mengajar di luar negeri). Kenapa? Karena kebebasan mimbar akademik di sekolah dijaga (pemerintah hanya menyusun kerangka dasar dan struktur kurikulum saja). Fungsi Dinas Pendidikan adalah men-supervisi apakah kurikulum sungguh-sungguh dikembangkan sesuai ketentuan Standar Proses, sehingga bisa bersaing dengan standar negara tetangga (siswa familiar dengan soal-soal GMAT, TOEFL, SAT, dll) (Lihat Pasal 38 ayat 2 UU Sisdiknas). Maka dari tahun ke tahun, para guru harus bisa menunjukkan adanya perubahan pada Silabus dan RPP sebagai wujud pengembangan kurikulum (lihat Standar Proses Kurikulum 2006). Akibat kontinuitas pengembangan Silabus dan RPP ini, kualitas pendidikan meningkat, Sekolah Indonesia di luar negeri juga diminati warga asing, tidak seperti sekarang, diplomat Indonesia dan para buruh migranpun tak mau menyekolahkan anaknya di Sekolah Indonesia di luar negeri karena kualitasnya terus merosot. Para asesor akreditasi sekolah dan Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan setempat saat itu, bekerja bahu membahu untuk suksesnya penerapan Pasal 11 UU Sisdiknas : “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”. Para guru selalu diarahkan untuk dapat mengembangkan Silabus dan RPP sehingga guru terdorong menjadi manusia pembelajar (kualitas pendidikan makin meningkat). Masyarakat tahu dan bisa menilai, mana sekolah yang sungguh-sungguh ‘bermutu” : artinya menjalankan semua ketentuan dalam Standar Proses dan mana sekolah yang bersikap minimalis. Tanpa memasang iklan seperti sekarang, peminat ke sekolah-sekolah yang mengembangkan kurikulum sampai ke tingkat HOT (Higher Order of Thinking), selalu diserbu (dalam arti harafiah) oleh masyarakat.
  15. 15. 3 13 Dari uraian di atas, terlihat jelas bahwa KTSP itu harus disusun sendiri oleh para guru (bukan menunggu dropping silabus, buku ajar, dan buku pegangan guru, serta penetapan metode pembelajaran tunggal dan seragam, seperti metode saintifik (5 M), maka seharusnya KTSP dilaksanakan sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing). Guru bukan sekedar petugas administrasi pengajaran (hanya sekedar membuat RPP), yang tunduk pada arahan instruktur Kurikulum 2013 dan petunjuk para Pengawas. Harap diingat bahwa RPP bukan barang baru bagi para guru. RPP sudah dikenal dalam Kurikulum 2006 dan KTSP Bimtek (2008). Jadi jelas, pelatihan Kurikulum 2013 yang hanya bertumpu pada pembuatan RPP dengan segala kelengkapannya, melecehkan program pendidikan S-1 para guru (menganggap program pendidikan calon guru di LPTK : FKIP/PGSD itu jelek), dan menisbikan program diklat sertifikasi guru yang telah menghasilkan jutaan guru bersertifikat. Kemampuan guru dalam menyusun kurikulumnya sendiri menunjukkan profesionalitas guru sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 ayat 2 UU Sisdiknas dan Pasal 20 butir (a) UU Guru dan Dosen, yang dijabarkan dalam Pasal 20 PP No. 19 Tahun 2005 dan Pasal 52 ayat 1 PP No. 19 Tahun 20053 (Lihat dasar hukum Kurikulum 2006 di Catatan kaki No.2 pada Bab Pendahuluan). Harap diingat, istilah KTSP tetap dipakai dalam Kurikulum 2013, sehingga maknanya tidak boleh digeser menjadi berlawanan dengan ketentuan Pasal 77 M ayat 1 PP No. 32 Tahun 2013 (kurikulum yang disusun oleh masing-masing satuan pendidikan (sekolah) dan dilaksanakan di masing masing satuan pendidikan (sekolah). Sebab ada upaya keras untuk mengubahnya menjadi “kurikulum yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah dan harus dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan (sekolah)” yang berarti Kemdikbud menjadi inisiator, implementor dan eksekutor, serta regulator dan evaluator pendidikan, suatu hal yang melanggar sepuluh prinsip good governance dan menyalahi semangat debirokratisasi dan deregulasi yang dicetuskan pemerintah sendiri melalui Pasal 4 UU No.25 Tahun 2009. Pasal 77 M ayat 3 PP No. 32 Tahun 2013 : “Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan”. (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ini ditetapkan oleh kepala sekolah, artinya Kurikulum 2006 (KTSP awal) itu sebenarnya mengakomodasi otonomi sekolah, yang dieksplisitkan dalam Pasal 52 ayat 2 PP No. 19 Tahun 2005 (lihat dasar hukum Kurikulum 2006 di Catatan kaki No.2 di Bab Pendahuluan). Fungsi Dinas Pendidikan adalah menjamin terlaksananya Standar Proses (pengembangan Silabus, pengembangan RPP, implementasi PAKEM/PAIKEM/PAIKEM GEMBROT, dan penerapan pendidikan yang kontekstual (contextual teaching learning) seperti yang 3 Jadi profesionalitas guru ditentukan dari kemampuannya membuat kurikulum sendiri, bukan melalui kelulusan pada program Diklat sertifikasi guru (lihat ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU Sisdiknas dan Pasal 20 butir (a) UU Guru dan Dosen
  16. 16. 4 14 sudah diuraikan di atas. Dengan efektivitas penerapan Standar Proses, pengadopsian Pasal 11 UU Sisdiknas menjadi lebih mudah dilaksanakan. Karena menjunjung azas otonomi sekolah ini, maka dalam Kurikulum 2006 (KTSP awal) tidak pernah disebut adanya para pengawas4 dalam artian Pengawas sekarang (baik Pengawas Sekolah maupun Pengawas Mata Pelajaran), karena fungsi pengawasan dalam Kurikulum 2006 (KTSP awal) itu inheren dengan tugas profesional guru dan mencerminkan otonomi guru (Lihat Catatan kaki No.2 tentang dasar hukum Kurikulum 2006 di Bab ini, dan UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen). Keberadaan Pengawas Sekolah saat ini menafikan kepemimpinan (leadership) kepala sekolah yang sudah dibina oleh LPPKS (Lihat Catatan kaki no.4). Keberadaan Pengawas saat ini betul-betul menjadi watch dog kebijakan sekolah, melupakan fungsi pembinaan sekolah untuk mempercepat pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP), sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 UU Sisdiknas (pengawasan sebagai capacity building bagi kepala sekolah dan guru : “membantu dan membimbing”). Pengawasan gaya watch dog ini mempersulit sekolah dalam menerapkan azas diversifikasi kurikulum sesuai amanat Pasal 36 ayat 2 UU Sisdiknas karena Pengawas hanya berpegang pada peraturan yang lebih rendah yaitu Pasal 20 PP No. 32 Tahun 2013 (Defungsionalisasi guru : guru hanya menyusun RPP saja, guru bukan lagi pendidik, tetapi hanya sekedar tukang mengajar dan petugas administrasi pengajaran) Bandingkan Catatan kaki No.2 dan peraturan yang lebih rendah lagi yaitu Permendikbud No.65 Tahun 2013 Bab VI No. 2 b (supervisi akademik oleh Pengawas Mata Pelajaran dan supervisi Manajerial oleh Pengawas Sekolah, sedangkan LPMP dikerdilkan menjadi sekedar pengawas administrasi : pengawas EDS saja). 4 Kurikulum 2006 tidak mengenal adanya jabatan Pengawas (baik Pengawas Sekolah maupun Pengawas Mata Pelajaran sebagaimana adanya sekarang) karena pengawasan itu melekat pada tugas profesional guru : Pasal 19 ayat 3 PP No. 19 Tahun 2005 : “Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien”, yang isinya sama dengan Pasal 19 ayat 3 PP No.32 Tahun 2013 (pengawasan itu inheren dalam KBM sehingga Kurikulum 2013 itu seharusnya juga tidak mengenal adanya pengawas eksternal atau Pengawas Manajerial/Pengawas Akademik. Guru itu otonom sesuai dengan UU Guru dan Dosen. Jadi Pengawas yang dimaksud dalam Lampiran Permendikbud No.65 Tahun 2013 Bab VI No.2 bertentangan dengan dasar hukum Kurikulum 2013 sendiri, yaitu Pasal 19 ayat 3 PP 32 Tahun 2013 Kriteria Kepala Sekolah sebagai pengawas internal pendidikan dan manajer sekolah juga sudah dibakukan dalam Pasal 38 PP No. 19 Tahun 2005 (yang tidak diubah dalam PP No. 32 tahun 2013) – Peraturan turunan dari PP ini sudah dirumuskan dengan baik dalam Permendiknas No.28 Tahun 2010 tentang prasyarat menjadi kepala sekolah. Permendiknas ini menguatkan eksistensi LPPKS (Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah) yang didirikan atas dasar Permendiknas No.6 Tahun 2009 – jadi Kurikulum 2006 (KTSP awal) tidak mengenal jabatan pengawas eksternal. Dengan kata lain, Kurikulum 2006 menjunjung azas otonomi pendidikan. Pengawas sebagai watch dog kebijakan sekolah muncul dalam peraturan yang lebih rendah : Permendikbud No.65 Tahun 2013 Bab VI No. 2 b. (Lihat juga Catatan kaki No. 1) : Pengawas dalam Lampiran Permendikbud No.65 Tahun 2013 Bab VI No.2 b adalah wujud dari inisiator, konseptor, implementor, eksekutor, regulator dan evaluator proyek pendidikan yang menyalahi sepuluh prinsip good governance yang diusung dalam Pasal 4 UU No.25 Tahun 2009.
  17. 17. 5 15 Sayang sekali, semua ayat penting yang mendukung pelaksanaan otonomi pendidikan ini tidak tersosialisasikan dengan baik kepada para kepala sekolah dan para guru. Nampaknya hal ini sudah dipatronkan oleh Mendikbud M.Nuh saat meluncurkan Kurikulum 2013 tanggal 28 November 2012 di Hotel Mega Anggrek Jakarta : “Tidak ada pertanyaan”, lalu beliau pergi dari tempat pertemuan begitu saja, meninggalkan para undangan dengan 5 M (melongo, menganga, mengernyitkan dahi, yang berujung pada mengekor dan membebek apapun yang diputuskan). Saat itu, mulailah dikumandangkan pemujaan pada pendangkalan (cult of philistinism). Banyak pihak selalu lupa makna harafiah dari KTSP5, apalagi makna filosofisnya. Makna filosofisnya tercermin dari diusungnya azas otonomi pendidikan dan desentralisasi pendidikan, serta azas bhineka tunggal ika (unity in diversity) pada Kurikulum 2006, sehingga Kurikulum 2006 sering juga disebut KTSP dalam arti harafiah (KTSP awal). Azas bhineka tunggal ika (unity in diversity) dalam Kurikulum 2006 (KTSP awal) dijabarkan menjadi azas kebhinekaan yang mengacu pada ketentuan Pasal 36 ayat 2 UU Sisdiknas : diversifikasi kurikulum sesuai dengan potensi daerah, kondisi sekolah dan keadaan siswanya, yang diperkuat dengan peraturan turunannya yaitu Pasal 17 PP No. 19 Tahun 2005 : KTSP dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, sosial budaya masyarakat setempat dan peserta didik Penjabarannya terlihat di Pasal 52 ayat 1 butir (a) PP No. 19 Tahun 2005, dan Pasal 52 ayat 2 PP No. 19 Tahun 2005 (lihat Catatan kaki No.5 tentang kurikulum sekolah (KTSP) Sedangkan azas keikaan digariskan dalam Pasal 38 ayat 1 UU Sisdiknas : pemerintah hanya berkewajiban menyusun kerangka dasar dan struktur kurikulum (tidak merambah kemana-mana, sampai ikut menyusun Silabus, buku ajar (materi ajar/sumber belajar), buku pegangan guru (buku pedoman pelaksanaan proses pembelajaran), tidak merambah penilaian (yang terbukti salah) serta penentuan metode pembelajaran (5 M), karena hal itu berarti menjadikan Kemdikbud sebagai inisiator dan konseptor, implementor dan eksekutor, serta regulator dan evaluator program sekaligus, menyalahi azas good governance dan debirokratisasi dan deregulasi yang digaungkan pemerintah sendiri. Maka langkah Mendikbud Anies Baswedan untuk menghentikan fungsi UN sebagai satu- satunya penentu kelulusan itu sudah benar : mengembalikan otonomi sekolah dalam proses kelulusan 5 KTSP : Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Kurikulum sekolah), kurikulum tiap sekolah akan berbeda sesuai dengan Visi dan Misi sekolah masing-masing, mengacu pada Pasal 36 ayat 2 UU Sisdiknas tentang diversifikasi kurikulum dan Pasal 39 ayat 2 UU Sisdiknas tentang tugas profesional guru, yang diperkuat dengan Pasal 20 butir (a) UU Guru dan Dosen, yang dijabarkan dalam Pasal 17 PP No.19 Tahun 2005 dan Pasal 20 PP No.19 Tahun 2005, serta Pasal 52 ayat 1 butir (a) PP No. 19 Tahun 2005 : “Setiap satuan pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur KTSP dan Silabus”, yang dirinci dalam Pasal 52 ayat 2 PP No. 19 Tahun 2005 : “Pedoman dimaksud diputuskan oleh rapat dewan pendidikan dan ditetapkan oleh kepala sekolah”, serta Pasal 1 ayat 2 Permendiknas No.24 Tahun 2006 : “Satuan pendidikan dapat mengembangkan kurikulum dengan standar yang lebih tinggi”. (bukan kurikulum seragam). Hal ini sejalan dengan tugas profesional seorang guru sesuai ketentuan Pasal 19 ayat 3 PP No. 19 Tahun 2005 yang dirinci dalam Pasal 20 PP No.19 Tahun 2005 (lihat Catatan kaki No.9), yang diperkuat dengan Pasal 77 M ayat 1 dan ayat 3 PP No.32 Tahun 2013 (lihat Catatan kaki No.26)
  18. 18. 6 16 Kemdikbud harusnya bergerak di tataran policy, bukan mencampuri urusan implementasi (pemerintah mengakui otonomi sekolah dalam proses penentuan kelulusan). Sedangkan dalam Kurikulum 2013 : Pemerintah sekaligus bertindak sebagai konseptor, pelaksana sekaligus pelaku monev (monitoring dan evaluasi), sesuatu yang sebenarnya sangat ditentang oleh fungsi pengawasan DPR/DPRD. Kalau mengacu pada Pasal 77 M ayat 3 PP No.32 Tahun 2013, seharusnya penetapan kurikulum oleh kepala sekolah itu juga harus dihormati oleh Kemdikbud. Azas bhineka tunggal ika dalam kurikulum ini sudah lama diterapkan dalam Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, Kurikulum 1984 dan pada penerapan Kurikulum 1994, dimana kurikulum lama ini masih mengembangkan 6 wilayah makna yaitu simbolika, empirika, estetika, sinnoetika, etika dan sinoptis. Oleh sebab itu, pendalaman tentang sejarah pendidikan di Indonesia itu penting sekali dikaji agar kurikulum kita tidak menjadi makin miskin (lihat Catatan * di Kata Pengantar, yang tercermin dari perubahan Pasal 20 PP No. 19 Tahun 2005, yang dikerdilkan menjadi Pasal 20 PP No. 32 Tahun 2013 (defungsionalisasi guru : wewenang guru dipangkas hingga hanya tinggal penyusunan RPP) (Isi lengkap dari pasal-pasal ini dapat dilihat pada Catatan kaki No.2 : dasar hukum Kurikulum 2006 di Bab Pendahuluan)(Lihat juga Catatan kaki No.21) 2. Sedangkan Kurikulum 20136 dalam prakteknya, justru menegasikan dan menafikan otonomi pendidikan serta menegakkan hegemoni pemerintah atas dunia pendidikan dan pengajaran, oleh karenanya mencoba menyentralisasi kembali pendidikan dan pengajaran kita sehingga menabrak ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU Sisdiknas dan Pasal 20 butir (a) UU Guru dan Dosen yang sudah mengatur tugas profesional seorang guru, serta melanggar azas desentralisasi pendidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 ayat 2 UU Sisdiknas (lihat Catatan kaki No.2) Kurikulum 2013 juga abai pada dasar hukumnya sendiri, yaitu PP No.32 Tahun 2013 yang ditanda tangani oleh Presiden SBY tanggal 7 Mei 2013. (Otonomi pendidikan tertuang dalam Pasal 77 M ayat 1 : menjunjung otonomi guru, karena kurikulum disusun oleh guru di masing-masing sekolah, dan Pasal 77 M ayat 3 : menjunjung otonomi sekolah, karena kurikulum ditetapkan oleh kepala sekolah), namun pasal ini kurang disosialisasikan, bahkan kurang dikenal isinya di kalangan para birokrat Kemdikbud cq Puskurbuk Balitbang Kemdikbud. Dasar hukum Kurikulum 2013 hanya setingkat Peraturan Menteri (ada 28 permendikbud terkait dengan Kurikulum 2013, tapi anehnya 6 Dasar hukum dari Kurikulum 2013 ternyata hanya setingkat 28 Peraturan Menteri (terakhir menurut laman Kemdikbud adalah Permendikbud No.108 Tahun 2014) yang justru menabrak perundangan di atasnya (Pasal 38 ayat 1 UU Sisdiknas, dan Pasal 77 M ayat 1 dan ayat 3 PP No.32 Tahun 2013). Juga Pasal 36 ayat 2 UU Sisdiknas tentang diversifikasi kurikulum, dan merampas hak dan kewenangan guru yang diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UU Sisdiknas dan Pasal 20 butir (a) UU Guru dan Dosen (lihat Pasal 20 PP No. 32 Tahun 2013 yang justru mendefungsionalkan guru yang sudah diatur dalam Pasal 20 PP No. 19 Tahun 2005) Permendikbud terakhir yang ditanda tangani oleh Mendikbud M.Nuh terkait dengan Kurikulum adalah Permendikbud No. 158 Tahun 2014 tertanggal 17 Oktober 2014, Pasal 5 justru menyebut pemberlakuan SKS, bukan Kurikulum 2013
  19. 19. 7 17 semua permendikbud itu menyebut KTSP, padahal KTSP punya arti dan konotasi khusus, seperti yang sudah diuraikan di Catatan kaki No.5). Karena dasar hukumnya peraturan menteri, maka menyalahi tata urutan perundangan yang berlaku (Permen (peraturan menteri) seharusnya mengacu pada PP (peraturan pemerintah) yang ditanda tangani oleh Presiden, sebab Menteri adalah pembantu Presiden) : 28 Permendikbud terkait Kurikulum 2013 itu seharusnya mengacu pada PP No.32 Tahun 2013 yang menjadi dasar hukum Kurikulum 2013. Penegasian dan penafian otonomi pendidikan ini tercermin dari :  pelatihan guru dalam menyusun kurikulum tunggal dan seragam secara nasional, padahal menurut ketentuan Pasal 77 M ayat 1 PP No. 32 Tahun 2013 : kurikulum harus disusun sendiri oleh para guru di masing-masing sekolah, sesuai dengan makna harafiah KTSP dan makna filosofis KTSP (lihat Catatan kaki No. 5 tentang kurikulum sekolah (KTSP). Pelatihan ini mengabaikan kualitas pendidikan S-1 para guru di FKIP/PGSD dan menisbikan pengakuan profesionalitas guru lewat program sertifikasi guru, yang juga sudah melewati diklat khusus.  munculnya Pengawas Sekolah sebagai supervisor manajerial dan Pengawas Mata Pelajaran sebagai supervisor akademik (Lihat Lampiran Permendikbud No.65 Tahun 2013 Bab VI No.2 : Sistim dan Entitas Pengawasan), padahal pada Kurikulum 2006 (KTSP awal) dan kurikulum-kurikulum sebelumnya, fungsi pengawasan itu melekat pada tugas profesional guru (Lihat Pasal 19 ayat 3 PP No. 19 Tahun 2005, yang tidak diubah dalam Pasal 19 ayat 3 PP No. 32 Tahun 2013) (rincian isi Pasal-pasal ini dapat dilihat catatan kaki No. 9). Keberadaan Pengawas saat ini sebagai watch dog kebijakan sekolah juga mengacaukan arti Pasal 10 UU Sisdiknas (fungsi pengawasan sebagai capacity building kepala sekolah dan guru : “membantu dan membimbing”) serta merendahkan hakekat kepemimpinan (leadership) kepala sekolah yang sudah dibina oleh LPPKS (lihat Catatan kaki No.4), akibatnya budaya organisasi sekolah juga tidak teraktualisasikan dengan baik, karena Kemdikbud sekaligus berfungsi sebagai konseptor, inisiator, implementor, eksekutor dan regulator serta evaluator, sesuatu yang sebenarnya sangat ditentang dalam era reformasi ini, karena melanggar sepuluh prinsip good governance dan debirokratisasi serta deregulasi yang digaungkan pemerintah sendiri, melalui Pasal 4 UU No.25 Tahun 2009  guru itu seharusnya otonom (mempunyai kebebasan mimbar akademik, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU Sisdiknas dan Pasal 20 butir (a) UU Guru dan Dosen). Kebebasan mimbar akademik juga dijamin melalui Pasal 39 ayat 3 UU Guru dan Dosen (yang dijabarkan dalam Pasal 14 ayat 1 butir (c ) dan Pasal 7 butir (h) UU Guru dan Dosen), sehingga tugas pengawasan itu melekat pada tugas profesional seorang guru. Maka jabatan pengawas itu
  20. 20. 8 18 tidak pernah disebut dalam UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU Guru dan Dosen). Sayangnya, hal ini hanya dipraktekkan di dunia perguruan tinggi (dosen itu tidak mempunyai pengawas), padahal UU yang mengatur guru dan dosen itu sama.  pemangkasan isi Pasal 20 PP No. 19 Tahun 2005 menjadi kerdil dalam Pasal 20 PP No.32 Tahun 2013 melalui pemberlakuan silabus tunggal dan seragam, buku ajar (buku teks/materi pelajaran/sumber belajar) dan buku pegangan guru (buku panduan proses pembelajaran di kelas) yang sama meskipun kondisi sekolah dan keadaan siswanya berbeda, padahal seharusnya penetapan semuanya itu bukan dilakukan oleh pemerintah, tapi oleh kepala sekolah sendiri sesuai dengan amanat Pasal 77 M ayat 3 PP No. 32 Tahun 2013 (Pasal 77 M ayat 3 ini mencerminkan diakuinya otonomi sekolah). Akibat pemangkasan itu, sekolah tidak mempunyai pilihan, kecuali menghamba pada kekuasaan. Wewenang kepala sekolah selaku manajer sekolah juga dipangkas melalui Lampiran Permendikbud No. 65 Tahun 2013 Bab VI No.2 : Sistim dan entitas pengawasan  pemberlakuan model pendekatan yang seragam yaitu pendekatan saintifik (metode 5 M), padahal masih ada begitu banyak metode, strategi dan model pembelajaran yang lain yang lebih kontekstual dan situasional. Ukuran kinerja guru menjadi sangat terbatas, karena metode hanya bisa diaplikasikan untuk peningkatan prestasi/kemampuan akademik siswa, sesuai dengan Lampiran Permendikbud No.67 Tahun 2013 Bagian II A No.3, yang di copy paste dalam Permendikbud No.57 Tahun 2014 Bagian II A No.3 (Lihat Catatan * di Kata Pengantar). Padahal metode tidak bisa mengatasi kemalasan siswa atau kebosanan/kejenuhan belajar siswa. Kemalasan belajar siswa harus diatasi dengan penerapan strategi pembelajaran, sedangkan kebosanan/kejenuhan belajar siswa harus diatasi dengan model pembelajaran. Akibat penerapan metode tunggal (5 M) ini, kinerja guru dalam manajemen kelas menjadi sangat terkungkung dalam satu tafsir. Manajemen berbasis sekolah (MBS) seturut Pasal 51 ayat 1 UU Sisdiknas, hanya tinggal kenangan saja.  karena Kurikulum 2013 itu dasarnya adalah KBK (2004)7 , maka masalah KBK berulang pada Kurikulum 2013 yaitu pada masalah pengukuran capaian kompetensi siswa (program penilaian). Program penilaian yang berkali-kali diubah8 dan tetap salah secara matematis itu menurunkan wibawa akademik Kemdikbud. Tidak heran bila kemudian Perguruan Tinggi diminta keluar dari naungan Kemdikbud dan bergabung dengan Kemristek, dengan harapan agar Kemdikbud fokus pada pencapaian Pasal 3 dan Pasal 11 UU Sisdiknas. 7 Lihat Lampiran Permendikbud No.67 Tahun 2013 Bagian II B Landasan Teoritis )(lihat Catatan * di Kata Pengantar) 8 Penilaian Kurikulum 2013 ada di Permendikbud No. 66 Tahun 2013, diubah melalui Lampiran IV Permendikbud No. 81 A Tahun 2013, lalu diubah lagi menjadi Lampiran II Peraturan Bersama Dirjen Dikdas dan Dirjen Dikmen No. 5496/C/KR/2014 dan No. 7915/D/KP/2014, tanpa penjelasan matematis yang memadai kenapa penilaian diubah
  21. 21. 9 19 Kecerdikan Presiden SBY untuk menyelipkan pasal 77 M ayat 1 dan ayat 3 PP No. 32 Tahun 2013 yang mengusung semangat otonomi pendidikan ini ternyata tidak diikuti oleh Mendikbud M.Nuh dan jajarannya, yang masih berkutat dengan semangat hegemoni pemerintah melalui “proyek penyerapan anggaran 20% dari APBN” sehingga melanggar Pasal 38 ayat 1 UU No.20 Tahun 2003 (UU Sisdiknas) dimana kewajiban pemerintah hanyalah sebatas menyusun kerangka dasar dan struktur kurikulum saja, dan menabrak azas diversifikasi kurikulum, kurikulum yang disesuaikan dengan potensi daerah, kondisi sekolah dan keadaan siswanya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 36 ayat 2 UU No. 20 Tahun 2003 (UU Sisdiknas). Sesuai dengan makna harafiah KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), maka guru adalah penyusun kurikulum (tugas profesional guru sudah dirumuskan dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 20 Tahun 2003 (UU Sisdiknas) dan Pasal 20 butir (a) UU No. 14 Tahun 2005 (UU Guru dan Dosen), maka dari itu, tugas pemerintah sudah dirumuskan dengan baik dalam Pasal 38 ayat 1 UU Sisdiknas, yaitu menentukan kerangka dasar dan struktur kurikulum. Dengan kata lain, porsi terbesar pembuatan kurikulum seharusnya mengacu pada ketentuan Pasal 77 M ayat 1 PP No.32 Tahun 2013, kurikulum disusun oleh guru sendiri di masing-masing sekolah.9 Jadi sebenarnya pemberlakuan Kurikulum 2013 itu melanggar undang-undang, menabrak 10 prinsip good governance, abai pada debirokratisasi dan deregulasi, dan tidak mempunyai pijakan hukum.10 (pijakan hukumnya sangat lemah, hanya setingkat Peraturan Menteri yang justru mengabaikan PP No. 32 Tahun 2013 yang disebut-sebut sebagai dasar hukumnya (lihat Pasal 77 M ayat 1 dan ayat 3 PP No. 32 Tahun 2013). Azas bhineka tunggal ika (unity in diversity) dan otonomi pendidikan direnggut dengan memangkas profesionalitas guru melalui pemangkasan isi Pasal 20 PP No. 19 Tahun 2005, yang dikerdilkan menjadi Pasal 20 PP No.32 Tahun 2013 (lihat catatan kaki No.2 tentang dasar hukum Kurikulum 2006 di Bab Pendahuluan) Permendikbud No. 81 A tahun 2013 yang disebut-sebut sebagai dasar hukumnya (pada saat gencar-gencanrya pelatihan guru dalam Kurikulum 2013), ternyata hanyalah menyebut tentang SKS (Lampiran I C Permendikbud No. 81A Tahun 2013) dan pedoman penilaian dalam Kurikulum 2013 9 Lihat Pasal 19 ayat 3 PP No. 19 Tahun 2005 : “Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien” , yang dirinci dalam Pasal 20 PP No. 19 Tahun 2005 : “Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar”. (Lihat juga Catatan kaki No.4 dan Catatan kaki No.5) 10 Bandingkan dengan dasar hukum dari Kurikulum 2006 pada catatan kaki No.2 di Bab Pendahuluan. Dasar hukum Kurikulum 2013 adalah 28 Peraturan Menteri (yang terakhir adalah Permendikbud No.108 Tahun 2014) Permendikbud No. 158 Tahun 2014 justru tidak menyebut Kurikulum 2013, tapi SKS (lihat Pasal 5). Seharusnya 28 Permendikbud itu gugur menghadapi peraturan yang lebih tinggi yaitu Pasal 77M PP No. 32 Tahun 2013 (28 Peraturan Menteri itupun juga hanya menyebut KTSP, bukan kurikulum baru atau KTSP 2013)
  22. 22. 10 20 (Lampiran IV Permendikbud No. 81 A Tahun 2013) yang kemudian diubah beberapa kali. Padahal penerapan SKS memerlukan prasyarat tumbuhnya kebebasan (mimbar) akademik, yang dijunjung tinggi dalam otonomi pendidikan dan bertolak belakang dengan hegemoni pemerintah. Memang pemerintah meng-claim sudah menjalankan SKS di beberapa sekolah, tetapi hal itu bukan penerapan SKS dalam arti sesungguhnya seperti di sekolah-sekolah internasional atau di perguruan tinggi, yang membutuhkan prerequisite mata pelajaran lanjutan yang akan diambil siswa dan mengenal penambahan angka kredit untuk siswa yang mendapat IP tinggi (yang diwujudkan dengan disiapkannya modul berkelanjutan, adanya moving class dan micro teaching), tetapi SKS yang diterapkan di beberapa sekolah itu adalah SKS paket (1 semester 24 SKS, tak ada moving class dan prerequisite penambahan angka kredit untuk IP yang berbeda-beda). SKS paket ini tak ubahnya seperti penerapan kelas akselerasi yang sudah umum dilakukan pada sekolah unggulan dan RSBI. Dengan demikian, nampak kebingungan birokrat Kemdikbud dengan Kurikulum 2013 : a. Dicabutnya Permendikbud No. 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum (yang sebenarnya mengacu pada Pasal 38 ayat 1 UU Sisdiknas), diganti dengan Permendikbud No. 57 Tahun 2014 (Implementasi Kurikulum 2013 di SD), dimana terlihat jelas hegemoni pemerintah dan pemasungan otonomi sekolah dan pemangkasan otonomi guru, yang dapat disimak pada bunyi ketentuan Pasal 1 ayat 2 (b) : (Kurikulum 2013 SD terdiri atas Silabus) dan Pasal 1 ayat 2 (c) : (Kurikulum 2013 SD terdiri atas Pedoman Mata Pelajaran dan Pembelajaran Tematik Terpadu) , juncto Pasal 9 ayat 2 (Silabus mata pelajaran Agama dan Budi Pekerti dikembangkan oleh pemerintah) dan Pasal 9 ayat 3 (Silabus tematik terpadu dikembangkan oleh pemerintah dan dapat diperkaya dengan muatan lokal oleh pemerintah daerah), serta Pasal 10 ayat 2 (Pedoman Mata Pelajaran dan pembelajaran Tematik Terpadu dikembangkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah). Padahal kewajiban pemerintah sudah dirumuskan dalam Pasal 38 ayat 1 UU Sisdiknas11 dan kewajiban Pemerintah Daerah sudah dirumuskan dalam Pasal 38 ayat 2 UU Sisdiknas12 agar pemerintah fokus pada layanan pendidikan yang bermutu sebagaimana diamanatkan pada Pasal 11 UU Sisdiknas dan Pasal 51 ayat 1 UU Sisdiknas tentang penetapan SPM dan MBS 11 Pasal 38 ayat 1 UU Sisdiknas : “Pemerintah hanya menyusun kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum saja”. 12 Pasal 38 ayat 2 UU Sisdiknas : Pemerintah Daerah hanya berfungsi sebagai koordinator dan supervisor dalam pengembangan kurikulum (sesuai Standar Proses Kurikulum 2006), bukan malah sibuk mengikuti instruksi Pusat atau sibuk menyusun dan mengembangkan kurikulum menurut penafsiran sendiri, sehingga ketika terjadi keterlambatan pembagian ijazah lulusan sekolah saat ini, pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan tidak tahu mesti berbuat apa.
  23. 23. 11 21 b. Dicabutnya Permendikbud No. 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum (yang sebenarnya mengacu pada Pasal 38 ayat 1 UU Sisdiknas), diganti dengan Permendikbud No. 58 Tahun 2014 tentang Implementasi Kurikulum 2013 di SMP, dimana terlihat jelas hegemoni pemerintah dan pemasungan otonomi sekolah dan pemangkasan otonomi guru, yang dapat disimak pada bunyi ketentuan Pasal 1 ayat 2 (b) : (Kurikulum 2013 SMP terdiri atas Silabus) dan Pasal 1 ayat 2 (c) : (Kurikulum 2013 SMP terdiri atas Pedoman Mata Pelajaran), juncto Pasal 9 ayat 2 (Silabus mata pelajaran umum kelompok A dikembangkan oleh pemerintah) dan Pasal 9 ayat 3 (Silabus mata pelajaran umum kelompok B dikembangkan oleh pemerintah dan dapat diperkaya dengan muatan lokal oleh pemerintah daerah), serta Pasal 10 ayat 2 (Pedoman Mata Pelajaran dikembangkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah). Padahal kewajiban pemerintah sudah dirumuskan dalam Pasal 38 ayat 1 UU Sisdiknas dan kewajiban Pemerintah Daerah sudah dirumuskan dalam Pasal 38 ayat 2 UU Sisdiknas agar pemerintah fokus pada layanan pendidikan yang bermutu sebagaimana diamanatkan pada Pasal 11 UU Sisdiknas dan Pasal 51 ayat 1 UU Sisdiknas tentang penetapan SPM dan MBS c. Dicabutnya Permendikbud No. 69 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum (yang sebenarnya mengacu pada Pasal 38 ayat 1 UU Sisdiknas), diganti dengan Permendikbud No. 59 Tahun 2014 tentang Implementasi Kurikulum 2013 di SMA, dimana terlihat jelas hegemoni pemerintah dan pemasungan otonomi sekolah dan pemangkasan otonomi guru, yang dapat disimak pada bunyi ketentuan Pasal 1 ayat 2 (b) : (Kurikulum 2013 SMA terdiri atas Silabus) dan Pasal 1 ayat 2 (c) : (Kurikulum 2013 SMA terdiri atas Pedoman Mata Pelajaran), juncto Pasal 9 ayat 2 (Silabus mata pelajaran umum kelompok A dikembangkan oleh pemerintah), Pasal 9 ayat 3 (Silabus mata pelajaran umum kelompok B dikembangkan oleh pemerintah dan dapat diperkaya dengan muatan lokal oleh pemerintah daerah), Pasal 9 ayat 4 (Silabus mata pelajaran peminatan Kelompok C dikembangkan oleh pemerintah), serta Pasal 10 ayat 2 (Pedoman Mata Pelajaran dikembangkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah). Padahal kewajiban pemerintah sudah dirumuskan dalam Pasal 38 ayat 1 UU Sisdiknas dan kewajiban Pemerintah Daerah sudah dirumuskan dalam Pasal 38 ayat 2 UU Sisdiknas agar pemerintah fokus pada layanan pendidikan yang bermutu sebagaimana diamanatkan pada Pasal 11 UU Sisdiknas dan perumusan Pasal 51 ayat 1 UU Sisdiknas tentang penetapan SPM dan MBS
  24. 24. 12 22 Dengan demikian, nampak jelas bahwa pencabutan Permendikbud No.67, No.68, No.69 dan No.70 Tahun 2013 hanya untuk memuluskan jalan bagi Kemdikbud dalam pembuatan Silabus tunggal dan seragam serta dropping buku siswa dan buku pegangan guru, karena isi Bagian I A sampai Bagian II D Permendikbud No.57, No.58, No.59 dan No.60 Tahun 2014 itu persis sama (copy paste) dengan permendikbud yang dicabut tersebut. (Lihat Catatan * di Kata Pengantar). Di sinilah pemujaan terhadap pendangkalan (cult of philistinism) mulai diterapkan dalam pendidikan. Pemaksaan pemberlakuan kembali Kurikulum 2013 menunjukkan bahwa jajaran Kemdikbud bersikukuh pada visi dan misinya sendiri, meskipun rezim telah berganti, yang mengabaikan Surat Edaran Mendikbud No. 179342/MPK/KR/2014 tertanggal 5 Desember 2014 dan Pasal 1 + Pasal 2 ayat 3 Permendikbud No. 160 Tahun 2014 tertanggal 11 Desember 2014. Pemaksaan itu sebenarnya adalah bentuk pembangkangan terhadap visi dan misi Presiden RI yaitu Nawa Cita No. 5 (peningkatan kualitas pendidikan), dan Nawa Cita No. 8 (akan menata ulang kurikulum pendidikan nasional) : lihat hasil survey berbagai lembaga internasional terhadap rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia di bagian akhir dari Bab Pendahuluan. Jadi kontradiksinya adalah ketidak-sinkronannya peraturan menteri dengan peraturan perundangan di atasnya, berbagai ketentuan dalam pasal-pasal permendikbud di atas ini jelas- jelas melanggar Undang-undang yaitu :  Pasal 38 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2003 (UU Sisdiknas) tentang batas yang boleh dilakukan oleh pemerintah agar tidak terjebak menjadi Kementerian Persekolahan atau Dinas Persekolahan (hanya sebatas menyusun Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum saja). Kemdikbud terjebak menjadi konseptor, eksekutor, implementor dan regulator. Kemdikbud merambah sampai ke jantung persekolahan, sehingga keterlambatan pembagian ijazah lulusan hanya dianggap sebagai masalah administrasi, bukan masalah pelanggaran hak azasi siswa yang akan bekerja atau melanjutkan ke pendidikan berikutnya (para lulusan tidak dibekali ijazah asli yang justru dituntut oleh semua lembaga penyeleksi para lulusan itu).  Pasal 36 ayat 2 UU Sisdiknas dengan pasal turunannya yaitu Pasal 17 PP No.19 Tahun 2005 : tentang diversifikasi kurikulum yang kontekstual (azas bhineka tunggal ika (unity in diversity) Jadi penyusunan kurikulum tunggal dan seragam untuk seluruh Indonesia itu yang disosialisasikan melalui pelatihan guru yang seragam dan dikontrol oleh para Pengawas itu, mengabaikan prinsip diversifikasi kurikulum (tidak kontekstual dan abai pada aspek lokalitas (local wisdom) (Lihat catatan kaki No.4) Sesuai dengan prinsip good governance, sesuatu yang sifatnya top down selalu bermasalah (hal itulah yang hendak dicegah melalui PP No.19 Tahun 2005 pada Pasal
  25. 25. 13 23 19 ayat 3, Pasal 20, Pasal 52 ayat 1 dan Pasal 52 ayat 2). Pasal-pasal penting dalam PP No.19 Tahun 2005 ini justru dihapus dalam Kurikulum 2013 (tidak ada lagi dalam PP No.32 Tahun 2013). Namun Pasal 19 ayat 3 tetap dipertahankan, artinya pengawasan itu melekat pada tugas profesional guru, tapi anehnya : ada jabatan Pengawas Sekolah dan Pengawas Mata Pelajaran, padahal di daerah sudah ada LPMP (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan) dengan tugas dan wewenang yang persis sama dengan Pengawas itu (lihat Pasal 1 ayat 31 PP No. 32 Tahun 2013). Kontradiksi mulai dimunculkan lagi di Lampiran Permendikbud No.65 Tahun 2013 Bab VI No.2 : Sistim dan Entitas Pengawasan : i. Pengawas Sekolah melakukan supervisi manajerial ii. Pengawas Mata Pelajaran melakukan fungsi supervisi akademik iii. LPMP melakukan pengawasan administratif melalui EDS (Evaluasi Diri Sekolah) Maka Lampiran Permendikbud No. 65 Tahun 2013 Bab VI No. 2 : Sistim dan Entitas Pengawasan, ini bertentangan dengan dasar hukum Kurikulum 2013 yaitu isi Pasal 19 ayat 3 PP No. 32 Tahun 2013 (Lihat juga catatan kaki No.4) Banyak pihak yang salah mengartikan : dikira Pengawas ini sudah ada sejak dulu karena mengacu pada Pasal 10 UU Sisdiknas. Padahal pengawasan oleh Dinas Pendidikan di masa lalu, sesuai dengan bunyi lengkap Pasal 10 UU Sisdiknas, bukan hanya berfungsi sebagai capacity building (koordinator dan supervisor pengembangan kurikulum) tetapi juga membimbing dan membantu sekolah, bukan watch dog kebijakan sekolah, yang memastikan bahwa Standar Proses dilaksanakan di tiap sekolah (Pengembangan Silabus, Pengembangan RPP, implementasi PAKEM, dan pelaksanaan Pendidikan yang Kontekstual), tolok ukurnya adalah sekolah berhasil menyusun Silabus dan RPP yang makin lama makin menunjukkan kualitas pengembangan intelektual (sampai ke tingkat HOT (Higher Order of Thinking), sehingga memastikan bahwa sekolah siap go international menjadi SBI (bukan sekedar RSBI) yang ditunjukkan dengan siswa yang terbiasa dengan kurikulum internasional, termasuk soal-soalnya (GMAT, SAT, TOEFL). Bukankah hal ini yang ditekankan pada sekolah-sekolah unggulan dulu? Dengan demikian fungsi pengawasan oleh Dinas Pendidikan adalah memastikan agar pertemuan rutin Majelis Guru Mata Pelajaran (MGMP) menghasilkan pendidikan kolaboratif dan partisipatif sesuai prinsip PAKEM (bukan supervisi manajerial atau supervisi akademik). Kalau di lapangan terbukti bahwa pertemuan MGMP itu tidak lebih dari pertemuan arisan, maka yang perlu diperbaiki adalah pola recruitment calon guru di PGSD/FKIP. Para calon guru SD harus lulusan SMA IPA karena
  26. 26. 14 24 mereka akan mengampu Mata Pelajaran IPA dan Matematika sepanjang hari di kelas, terbiasa dengan kegiatan praktikum IPA yang diperlukan dalam pembimbingan metode 5 M, dan terpola untuk berpikir deduktif yang diperlukan dalam abstraksi tematik integratif di SD. Dalam hal ini, kita harus belajar dari sekolah Pelita Harapan, Dian Harapan, dan Lentera Harapan (Lippo Grup) yang kurang mempercayai kualitas calon guru di PGSD/FKIP yang ada dan mendidik calon gurunya sendiri melalui Teacher College di Universitas Pelita Harapan, Lippo Karawaci, Tangerang. Atau Prof. Yohanes Surya yang kecewa dengan menurunnya kualitas guru sains hingga mendidik calon guru sains sendiri melalui STKIP Surya Institute di Sumarecon, Tangerang Selatan. Atau Sampoerna Academy Boarding School, yang kecewa dengan kualitas cara mengajar guru sains dan matematika hingga menyiapkan tenaga guru sendiri berbekal STEM (Science, Technology, Engineering dan Mathematics) melalui Mathematics Education di Sampoerna University. Namun masalah belum selesai karena mereka menghadapi persoalan baru yaitu turunnya minat generasi muda berkualitas untuk menjadi guru (satu-satunya profesi yang mempunyai banyak pengawas resmi).  Lalu Pasal 20 PP No. 19 Tahun 2005 diamputasi menjadi Pasal 20 PP No. 32 Tahun 2013 : guru hanya menyusun RPP (hak untuk menyusun silabus, menentukan materi ajar dan sumber belajar (buku teks pelajaran), serta pelaksanaan proses pembelajaran (buku pegangan guru) dirampas demi “proyek penyerapan anggaran”. Hak untuk menyusun RPP itu juga dikebiri melalui pelatihan guru secara seragam di tingkat nasional yang dikontrol ketat oleh para Pengawas, mengabaikan fungsi PPPG (Pusat Pengembangan dan Penataran Guru) atau PPPPTK (Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan) dan LPMP, serta Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan di daerah, seolah-olah RPP adalah “barang baru” yang belum dikenal guru Padahal Kurikulum 2006 sudah mengenal pembuatan Silabus dan RPP oleh guru sendiri. Hal ini nampak dari Pasal 52 PP No. 19 Tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penetapan silabus, yang dihapus karena isi PP No. 32 Tahun 2013 langsung melompat dari Pasal 43 terus ke Pasal 64 (Pasal 52 dihapus). Dengan demikian, guru bisa tidak tahu lagi cara membuat Silabus. Kalau guru tidak menguasai pembuatan Silabus, bahayanya guru tidak lagi tahu cara membuat diktat dan modul (sekolah tidak dapat menerapkan sistim baku SKS (bukan paket SKS). Kualitas guru bukannya ditingkatkan untuk menghadapi era globalisasi dan liberalisasi pendidikan saat ini, tetapi profesionalitas guru malah dipangkas dan guru menjadi subordinasi Pengawas (supervisor akademik guru), bahkan dikesankan
  27. 27. 15 25 menjadi subordinasi para instruktur : harus mengikuti semua omongan instruktur : otonomi guru hilang. Nampak jelas bahwa Kemdikbud menganut pemujaan terhadap pendangkalan (cult of philistinism), sebab profesionalitas guru sudah dirumuskan dengan baik pada Pasal 39 ayat 2 UU Sisdiknas dan Pasal 20 butir (a) UU Guru dan Dosen. (Isi pasal-pasal ini dapat dilihat di Catatan kaki No.2). Profesionalitas guru ini diamputasi melalui ketentuan Pasal 20 PP No. 32 Tahun 2013 (isinya memangkas kewenangan guru sebagaimana tertuang dalam Pasal 20 PP No. 19 Tahun 2005) (Isi lengkap dari pasal-pasal ini dapat dilihat Catatan kaki No.2 di Bab Pendahuluan). Dalam Kurikulum 2013 ini, Kemdikbud bukan saja bertindak sebagai inisiator dan konseptor, tetapi sekaligus bertindak sebagai implementor dan eksekutor, serta regulator, bahkan kebablasan sampai menjadi evaluator keberhasilan pelaksanaan Kurikulum 2013 (survey kepuasan publik atas Kurikulum 2013 juga dilakukan dan dibiayai oleh Kemdibud sendiri) : betul-betul top down yang abai pada partisipasi publik (demokrasi “dibunuh” di jantungnya sendiri : di sektor pendidikan, di sektor penyiapan generasi muda) suatu hal yang menyalahi ketentuan Pasal 4 UU No. 25 Tahun 2009  Pasal 39 ayat 2 UU Sisdiknas : tentang tugas profesional seorang guru Jadi guru tidak boleh menunggu dropping silabus, buku ajar, buku pegangan guru dan menunggu arahan bagaimana menerapkan metode pendekatan saintifik (5 M), semuanya harus disusun sendiri, agar mampu membuat diktat, LKS dan modul sendiri, sehingga siap maju ke SKS sebagaimana tertulis dalam Lampiran I Permendikbud No. 81 A Tahun 2013 dan Pasal 5 Permendikbud No. 158 Tahun 2014 Setelah keberadaan RSBI dihapus oleh MK (Mahkamah Konstitusi) melalui Keputusan MK No.5/PUU-X/2012, Kemdikbud bukannya mendorong sekolah-sekolah agar maju ke SBI, agar supaya bisa menerapkan SKS (sehingga kurikulumnya terakreditasi secara internasional dan manajemen sekolah tersertifikasi ISO 9001:2008), tetapi Kemdikbud seperti kehilangan arah, malah memangkas kewenangan guru melalui penetapan Pasal 20 PP No. 32 Tahun 2013 (guru hanya tinggal menyusun RPP saja : guru menjadi sekedar tukang mengajar dan petugas administrasi pengajaran). Kemdikbud malah terjebak dalam “pemujaan terhadap kedangkalan” (cult of philistinism), luput menjadikan sekolah sebagai center of excellence, dan lalai menjadikan pendidikan untuk “memanusiakan manusia muda” Kemdikbud alpa untuk memberdayakan bonus demografi dalam penciptaan strong human capital dan culture of excellence.
  28. 28. 16 26  Pasal 20 butir (a) UU Guru dan Dosen : tentang kewajiban profesi guru; Menjadi guru profesional berarti guru yang mampu merencanakan semua kegiatan belajar-mengajar (KBM) sendiri, termasuk mampu menilai secara benar 13 Guru profesional jangan dikerdilkan menjadi guru yang lulus Diklat sertifikasi guru selama 3 hari itu, tapi guru yang mampu memenuhi ketentuan isi Pasal 1 ayat 2 Permendiknas No. 24 Tahun 2006 : guru yang mampu mengembangkan kurikulum dengan standar yang lebih tinggi Dengan diberlakukannya AFTA 2015 dan APEC 2020 maka profesionalitas guru ditentukan dari kelulusan dalam sertifikasi internasional, kalau tidak memenuhi ketentuan intenasional itu, kita akan terlindas dalam era globalisasi ini  Pasal 77 M PP No. 32 Tahun 2013 ayat 1 dan ayat 3 tentang otonomi guru dan otonomi sekolah (kurikulum disusun sendiri oleh guru dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah) sehingga eksistensi Kurikulum 2013 dapat dipertanyakan, terutama dalam persiapan kita menyongsong MEA 2015 dan APEC 2020, yang memerlukan kurikulum yang go international yang diterapkan di SBI (sekolah Indonesia yang terakreditasi secara internasional) Masalah SBI (sekolah bertaraf internasional) hendaknya tidak diartikan sebagai sekedar memasang papan nama, tetapi sungguh-sungguh menyiapkan e-learning dan digital library, termasuk keberadaan Bank Soal yang valid, kesemuanya itu memerlukan kebebasan mimbar akademik dan otonomi pendidikan (otonomi sekolah dan otonomi guru) seperti yang sudah dikembangkan pada era sekolah RSBI dulu dan era sebelum Kurikulum 1994, yang seharusnya diacu pada penerapan SKS (Pasal 5 Permendikbud No.158 Tahun 2014). Rujukan dasar hukum yang secara eksplisit tidak menyebut adanya Kurikulum 2013 tercermin dalam Lampiran I C butir 1 b dan Lampiran I C butir 2 b Permendikbud No. 81 A Tahun 2013, yang justru menyebutkan adanya SKS, bukan adanya kurikulum baru. Padahal Permendikbud No. 81 A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum ini ditanda tangani oleh Mendikbud M.Nuh tanggal 27 Juni 2013, pada saat sibuk-sibuknya pelaksanaan pelatihan Kurikulum 2013 (rupanya M. Nuh mengacu pada dasar hukum dari Kurikulum 2013, yaitu Pasal 77 M ayat 1 dan ayat 3 PP No.32 Tahun 2013 : kalau guru mampu menyusun kurikulumnya sendiri, maka guru juga dapat membuat diktat, LKS dan modul, hingga mampu melakukan monitoring proses belajar (penilaian berbasis kelas), serta ahli dalam menyusun program pengayaan sendiri, oleh karenanya bisa melangkah maju ke SKS), yang dikuatkan dengan ketentuan Pasal 5 Permendikbud 13 Lihat Pasal 39 ayat 2 UU Sisdiknas dan Pasal 20 butir (a) UU Guru dan Dosen, serta Pasal 20 PP No.19 tahun 2005
  29. 29. 17 27 No.158 tahun 2014 yang ditanda tangani oleh Mendikbud M.Nuh tanggal 17 Oktober 2014 : “sekolah yang terkareditasi A, dapat menerapkan SKS”. 28 Permendikbud tentang Kurikulum 2013 kalau diteliti dengan cermat, sama sekali tidak memuat adanya kurikulum baru, yang ada adalah KTSP, lalu kenapa pemerintah cq Kemdikbud sibuk dengan kurikulum baru? Bukankah KTSP itu sudah dirumuskan dengan baik dasar hukumnya dan panduannya? (Lihat catatan kaki No.2 tentang dasar hukum Kurikulum 2006 di Bab Pendahuluan) Kurikulum 2013 baru disebut dengan jelas dalam Pasal 2 ayat 1 Permendikbud No. 160 Tahun 2014 (istilah Kurikulum 2013 justru muncul setelah pergantian Mendikbud dan setelah penghentian pelaksanaan Kurikulum 2013 lewat implementasi Pasal 1 dan Pasal 2 ayat 3 Permendikbud No. 160 Tahun 2014 tertanggal 11 Desember 2014 itu), sebelumnya Kurikulum 2013 ini dikenal sebagai KTSP 2013 (sebagaimana sudah diuraikan di atas, secara harafiah KTSP itu adalah kurikulum sekolah, bukan kurikulum tunggal di level nasional. KTSP itu sifatnya lokal dan kontekstual. Jadi istilah KTSP 2013 itu rancu, karena pengertian KTSP yang benar adalah KTSP awal (Kurikulum 2006) (Lihat dasar hukum Kurikulum 2006 pada catatan kaki No.2 di Bab Pendahuluan) (Lihat 28 permendikbud terkait Kurikulum 2013 yang semuanya menyebut KTSP)(Lihat Catatan kaki No.5). Akibat pemberlakuan kurikulum ganda yang saling bertolak belakang ini, muncullah : - (Kurikulum 2006 (KTSP awal) dan sistim baku SKS (bukan paket SKS) yang mengusung otonomi pendidikan, serta - KTSP Bimtek (2008) dan Kurikulum 2013 yang mengusung hegemoni pemerintah, maka kerancuan dan kekeliruan terus membayangi dunia pendidikan dan pengajaran kita, lupa pada Perpres No. 77 Tahun 2007 yang ditanda tangani oleh Presiden SBY tanggal 3 Juli 2007, yang menyatakan bahwa pendidikan terbuka bagi PMA (Penanaman Modal Asing) dan abai pada pemberlakuan pasar bebas ASEAN (AFTA : ASEAN Free Trade Agreement) dimana sektor jasa pendidikan termasuk sektor yang terbuka bagi arus modal asing dan lalu lintas SDM (sumber daya manusia) dari negara lain. Apalagi menghadapi APEC 2020, dianggap masih jauh dan tak terbayang. Pembatasan akses modal asing dalam sektor pendidikan dilakukan melalui Permendikbud No.31 Tahun 2014 14 yang justru bisa memancing reaksi negatif dari WTO dan menegasikan mekanisme Badan Sektoral Khusus Buruh Migran (ACMW : ASEAN Committee on Migrant Workers) : hak guru untuk bermigrasi ke negara lain adalah hak azasi manusia yang harus dilindungi. Pembatasan melalui Permendikbud No.31 Tahun 2013 itu justru menunjukkan ketidak mampuan kita dalam menyiapkan strong human capital dan culture of excellence dalam menghadapi era globalisasi ini. 14 Permendikbud No.31 Tahun 2014 tentang Kerja sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing
  30. 30. 18 28 Jadi kita harus siap menerima para guru asing yang terlatih dalam pembuatan silabus, penyusunan diktat (materi ajar/sumber belajar) dan modul, e-learning, dll, sementara guru kita justru : - makin konsumtif (akibat penghamburan dana sertifikasi untuk kegiatan non pendidikan), karena program sertifikasi guru tidak terkait dengan uji kompetensi guru dan kinerja guru - tidak lagi menguasai teknik pembuatan silabus, buta cara menyusun diktat, dan modul - kurang memanfaatkan digital library (dikira digital library itu sama dengan e-book), serta - kurang menguasai program penilaian menggunakan excell Memang pemerintah pernah melaksanakan UKG (Uji Kompetensi Guru) beberapa tahun yang lalu dan akan melaksanakan lagi di bulan November 2015, namun mengingat profesionalitas guru sudah dipangkas melalui Pasal 20 PP No.32 Tahun 2013, maka hasilnya bisa ditebak, semua guru akan dibuat lulus UKG (seperti semua siswa akan dibuat lulus UN). Sebab hasil UKG itu bisa mendelegitimasi program sertifikasi guru (atas dasar apa tunjangan sertifikasi selama ini dikucurkan) Sinyalemen yang penulis tuturkan pada peluncuran Cetakan 1 di bulan September 2015 ini sekarang terbukti. Direktur Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan IPA, Kemdikbud, Sudiono, meminta guru tak mengkhawatirkan perolehan nilai. Hasil UKG tidak akan mempengaruhi apa pun kecuali menjadi dasar pemberian program pengembangan kompetensi. “Ini hanya akan menjadi dasar pemberian materi atau modul dan bentuk diklat untuk masing-masing guru,”, katanya. Jadi program tebar uang melalui sertifikasi guru yang tak terkait dengan kompetensi atau kinerja guru memang terbukti. Bahkan melalui sertifikasi guru bisa dirancang proyek baru yang berkelanjutan : diklat baru (jangan tanya diklat yang dulu itu untuk apa) Pemerintah mencoba menyiasati MEA 2015 ini melalui pemberlakuan sertifikasi tenaga ahli yang boleh bekerja di Indonesia, lupa pada ketentuan azas resiprokal dalam WTO. Kalau program sertifikasi ini diterapkan oleh negara lain bagi TKI/TKW kita yang bekerja di luar negeri, akan menjadi “senjata makan tuan” dan berakibat fatal bagi diri kita sendiri. Jutaan TKI/TKW kita akan dipulangkan karena termasuk dalam uncertified workers, padahal lapangan kerja yang tersedia di tanah air sudah semakin sempit. Dampak sosialnya akan sangat besar bagi negara kita. Kerancuan berpikir ini hanya menunjukkan bahwa Kemdikbud selalu sibuk dengan misinya sendiri, yaitu “penyerapan anggaran sebesar-besarnya” melalui 3 program besar : (1) program tebar uang lewat sertifikasi guru yang tak terkait dengan kompetensi dan kinerja guru, (2) pemberlakuan UN manual, meskipun sudah digagas pemberlakuan UN Online yang logikanya bertolak belakang dengan penghapusan Mata Pelajaran TIK di sekolah, dan (3) pemaksaan keberlanjutan Kurikulum 2013, abai pada Nawa Cita (Nawa Cita No.1, No.5 dan No.8), serta abai pada Nawa Kerja.
  31. 31. 19 29 Pemberlakuan kurikulum ganda yang saling bertolak belakang ini akhirnya :  Membiaskan tujuan pendidikan nasional, dari mencerdaskan kehidupan bangsa15 menjadi meningkatkan kompetensi konseptual orang per orang16, yang nampak dari rumusan kerangka dasar kurikulum (Kurikulum 2013), yaitu Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD), yang tidak koheren dan ambigu17 Rumusan KI dan KD dalam Kurikulum 2013 yang sudah disosialisasikan (dengan menambahkan kata SPIRITUAL pada KI dan KD) ternyata dikembalikan lagi menjadi rumusan SK dan KD pada Kurikulum 2006 melalui Lampiran Permendikbud No. 65 Tahun 2013 Bab III A No. 1 c : “Kompetensi Inti merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas atau mata pelajaran”. (Kata “spiritual” yang tercantum eksplisit dalam Pasal 77 C PP No. 32 Tahun 2013, dihapus (sikap sosial dan spiritual disatukan), dan Bab III A No. 1 d : “Kompetensi Dasar merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang terkait dengan muatan atau mata pelajaran”. (Kata “spiritual” yang tercantum eksplisit dalam Pasal 77 D PP No. 32 Tahun 2013, dihapus (sikap sosial dan spiritual disatukan) Puskurbuk Kemdikbud berdalih : sikap adalah penyatuan sikap spiritual dan sikap sosial. Jadi bukan sikap yang dipahami sebagai afektif dalam KTSP awal (Kurikulum 2006) dan KTSP Bimtek (2008) Pendekatan ini menimbulkan masalah baru : Sikap sebagai penyatuan sikap spiritual dan sikap sosial, mengandung arti pendidikan nilai, pengukuran sikap spiritual seharusnya menggunakan Spiritual Quotient (SQ), sedangkan pengukuran sikap sosial seharusnya menggunakan Civic Quotient (CQ). Sedangkan sikap, pengetahuan dan ketrampilan dalam KTSP itu yang dimaksud adalah nama lain dari afektif, kognitif dan psikomotor, mengandung arti pendidikan holistik. Sikap (afektif) sendiri adalah pengembangan daya cipta, pengukurannya menakar afeksi yang 15 Tujuan pendidikan nasional sudah dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 : mencerdaskan kehidupan bangsa, yang dijabarkan dalam Pasal 3 UU Sisdiknas 16 Lihat Lampiran Permendikbud No.67 Tahun 2013 Bagian II B Landasan Teoritis : Kurikulum 2013 dikembangkan atas teori KBK (competency-based curriculum) yang juga tersurat (di copy paste) dalam Permendikbud No.57 Tahun 2014 Bagian II D Landasan Teoritis (lihat juga pada Catatan * tentang Permendikbud ini di Kata Pengantar) 17 Rumusan Kompetensi Inti mirip dengan rumusan Standar Kompetensi (Kurikulum 2006), hanya ditambah kata : SIKAP SPIRITUAL (Pasal 77 C PP No.32 Tahun 2013), sedangkan rumusan KD Kurikulum 2013 mirip dengan rumusan KD Kurikulum 2006, hanya ditambah kata : SIKAP SPIRITUAL (Pasal 77 D PP No.32 Tahun 2013, sehingga pengukurannya seharusnya menggunakan pengukuran Kecerdasan Spiritual (SQ) dalam Multiple Intelligence. Namun rumusan ini diubah lagi melalui Lampiran Permendikbud No.65 Tahun 2013 Bab III A No 1 c (untuk KI) dan Bab III A No. 1 d (untuk KD) : sikap spiritual dan sikap sosial disatukan sehingga rumusan KI dimirip-miripkan dengan SK, dan rumusan KD pada Kurikulum 2013 dimirip-miripkan dengan KD pada Kurikulum 2006
  32. 32. 20 30 tercermin pada pemilihan Kata Kerja Operasional dengan skor pada Analisis Esensi Materi. Dua pengertian yang berbeda jauh, yang membawa konsekuensi pada perbedaan pengukuran keberhasilannya.  Rumusan KI dan KD yang baru ini membawa Kurikulum 2013 di simpang jalan : sebenarnya Kurikulum 2013 itu ada atau tidak? Kalau KI pada Kurikulum 2013 dimirip-miripkan dengan SK pada Kurikulum 2006, dan KD pada Kurikulum 2013 dimirip-miripkan dengan KD pada Kurikulum 2006, maka nampaknya Kemdikbud berhasrat atau ingin mengimplementasikan Pasal 77 M ayat 1 dan ayat 3 PP No. 32 Tahun 2013 itu, tapi mata anggaran di dalam APBN untuk pelatihan guru, pembuatan silabus, penyusunan buku ajar dan buku pegangan guru nampaknya sudah terlanjur cair, the show must go on (at all cost).  Akibat sikap ambigu itu adalah kacaunya pedoman penilaian (beberapa kali harus diubah tanpa penjelasan yang memadai dan tanpa memperhatikan bahwa rapor terdahulu sudah terlanjur dibagikan ke orang tua) sehingga menyulitkan penulisan rapor siswa (rapor masih manual dengan tingkat subyektivitas tinggi (tidak computerized), hingga rapor bukan lagi penilaian otentik, karena narasi tidak berkorelasi secara langsung dengan capaian nilai (dalam Rapor Lembar I : Evaluasi Hasil Belajar), dan narasi juga tidak berkaitan langsung dengan hasil pengamatan (observasi) guru (dalam Rapor Lembar II : Monitoring Proses Belajar), hingga mengacaukan arti KKM (Kriteria Ketuntasan Belajar Minimal) sebagai batas bawah kompetensi siswa18 dan KKI (Kriteria Ketuntasan Belajar Ideal) sebagai batas atas kompetensi siswa. Dalam beberapa kali perubahan penilaian (Permendikbud No.66 Tahun 2013, Lampiran IV Permendikbud No.81 A Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Dirjen Dikdas dan Dirjen Dikmen No.5496/C/KR/2014 dan No.7915/D/KP/2014) terlihat bahwa KKM tidak lagi digunakan pada program penilaian Kurikulum 2013 (KKM : 75 ≠ C, dan KKM : 75 ≠ IP : 2). Kemdikbud membuat acuan baru, yaitu batas lolos adalah B ~ 2,67 atau 2,67~75%, yang justru membuat penilaian makin rancu, lihat Bab V Kompetensi vs Penilaian Itulah sebabnya Kemdikbud sampai hari ini tidak berani mencetak buku rapor (Laporan Hasil Belajar) Lembar I (evaluasi hasil belajar) dan Lembar II (monitoring proses belajar). Kalau melihat pergantian istilah “Tugas Terstruktur” menjadi “Proyek” dan mengkaji implementasi metode saintifik (metode 5 M), maka sebenarnya Kurikulum 2013 ini mengacu pada PBL (project-based learning) sehingga penilaiannya seharusnya mengacu pada 18 Beberapa kali Pedoman Penilaian ini diubah (Permendikbud No.66 Tahun 2013, tapi masih salah, lalu diubah lagi dengan Lampiran IV Permendikbud No. 81 A Tahun 2013 : kesalahannya dapat dilihat di Bab V, sehingga diubah lagi lewat Lampiran II Peraturan Bersama Dirjen Dikdas Hamid Muhammad dan Dirjen Dikmen Achmad Jazidie No. 5496/C/KR/2014 dan No. 7915/D/KP/2014 yang juga salah secara matematis, oleh karenanya program penilaian tidak bisa dilakukan secara computerized (interval nilai, konversi nilai dan predikat, serta KKM tidak terumuskan secara benar), padahal kita sudah memasuki era digital
  33. 33. 21 31 Penilaian Rubrik, dimana kinerja siswa dihargai sebagai capaian paedagogisnya – padahal Kurikulum 2013 masih menggunakan soal-soal Pilihan Ganda yang tidak cocok sama sekali untuk penilaian rubrik yang sebenarnya mengukur tahap-tahap perkembangan kinerja siswa.  Portofolio (yang merujuk pada grafik kemajuan belajar siswa), dan monitoring proses belajar siswa (yang menunjukkan daya serap siswa) tidak terukur, sehingga pendidikan holistik tetap hanya menjadi slogan (rumusan kata-kata “sikap”, “pengetahuan” dan “ketrampilan” pada KI dan KD itu tidak dapat serta merta ditafsirkan sebagai “afektif”, “kognitif” dan “psikomotor”)19 Narasi pada rapor menjadi subyektif dan kualitatif, bahkan masih banyak yang ditulis secara manual (bukan authentic assessment lagi).  Akibatnya, SPM, MBS dan manajemen kelas berdasarkan pemetaan potensi siswa (multiple intelligence) menjadi terabaikan. Apa saja yang mesti dikuasai oleh anak kelas 6 SD ? Apa saja yang mesti dikuasai oleh anak kelas 9 SMP sebagai bekal untuk penentuan jurusannya di kelas 10 SMA? Apa saja yang mesti dikuasai anak kelas 12 SMA sebagai bekal untuk masuk ke perguruan tinggi ? 20 Kalau SPM tidak kunjung ditetapkan, jangan heran kalau Bimbel (bimbingan belajar) dan les privat menjamur dimana-mana. Orang tidak percaya lagi pada kualitas sekolah kita. Dengan kata lain, mengirim anak ke sekolah hanya dipahami agar anak tidak menganggur di rumah, sedangkan perkara intelektualitasnya diurus diluar jam sekolah melalui Bimbel/les privat. Hal ini nampak jelas pada anak-anak yang akan melanjutkan studi ke luar negeri, mereka harus menempuh kelas persiapan khusus (foundation) di berbagai lembaga pre-universities yang makin menjamur, baru kemudian anak itu bisa menempuh test GMAT, SAT, TOEFL, dll Padahal sampai satu dasa warsa yang lalu, ijazah kita masih diakui di luar negeri karena bobot kurikulum kita yang sangat tinggi. Puskurbuk berkilah bahwa SPM itu sudah ditetapkan dalam Permendikbud No.23 Tahun 2013, padahal kalau kita kaji, isinya adalah standar sarana dan prasarana yang minimal harus ada di suatu sekolah, bukan SPM akademik yang dapat menjawab kenyataan : “kenapa banyak materi uji dalam TIMSS dan PISA yang tidak terdapat dalam kurikulum kita?” 21 19 Rumusan “kognitif”, “psikomotor”, dan “afektif” pada KTSP selalu dikaitkan dengan pemilihan ranah Kata Kerja Operasional, bukan dipatok sejak awal melalui rumusan KI dan KD dimana sikap adalah gabungan dari sikap spiritual dan sikap sosial yang sukar terukur (sikap spiritual harus diukur melalui SQ dan sikap sosial melalui CQ) 20 Bandingkan dengan kurikulum internasional yang secara jelas mencantumkan SPM, seperti IB (International Baccalaureate), CIE (Cambridge International Examination), ACT (Australian Capital Territory Certification), SAT (Scholastic Aptitude Test atau Scholastic Assessment Test dari USA) 21 Lihat Lampiran Permendikbud No.67 Tahun 2013 Bagian IA No 2 b Tantangan Eksternal, yang di copy paste dalam Lampiran Permendikbud No.57 Tahun 2014 Bagian I A No.2 b Tantangan Eksternal (lihat Catatan * pada Kata Pengantar)
  34. 34. 22 32 (Uraian lebih rinci tentang SPM Akademik dapat dibaca pada Bab I Filosofi Pendidikan dan Bab II Pendidikan vs Persekolahan pada bagian MBS dan SPM)  PTK dan PTS menjadi kegiatan yang berdiri sendiri, lepas dari konteksnya dalam strategi pemecahan masalah pada pencapaian target kurikulum dan model belajar (siswa mau diarahkan ke kognitivisme, behaviorisme, atau ke konstruktivisme, atau tidak kemana-mana)  Akibat dari pemberlakuan kurikulum tunggal dan seragam secara nasional pada KTSP Bimtek dan Kurikulum 2013 ini, ciri khas sekolah menjadi hilang, semua menjadi serba sama, (Silabus sama, buku ajar sama, buku pegangan guru sama, bahkan metode pembelajarannya (Metode 5 M) sama. Dengan demikian Visi dan Misi sekolah kehilangan konteksnya dalam pembelajaran di kelas. Masing-masing guru mengajar tanpa menghiraukan Visi dan Misi sekolah yang telah menjadi hiasan dinding itu. Beberapa sekolah mencoba merumuskan ciri khas dan keunggulan komparatifnya melalui pendidikan humaniora dan religiositas, namun terkendala cara pengukuran keberhasilannya dan bagaimana mengintegrasikannya dalam rapor yang mengukur kompetensi siswa.  Melihat problematika SPM dan MBS yang tak kunjung diselesaikan ini, (SPM Akademik belum terumuskan dan para Pengawas tidak mendorong agar sekolah dapat memperoleh sertifikasi manajemen ISO 9001:2008), ditambah dengan rancunya menakar urgensi otonomi pendidikan dan kebebasan mimbar akademik di sekolah, maka beberapa lembaga kemudian berinisiatif mendidik tenaga gurunya sendiri. (Teacher College Universitas Pelita Harapan untuk melayani kebutuhan guru sekolah-sekolah Lippo Grup (Sekolah Pelita Harapan, Dian Harapan dan Lentera Harapan di berbagai kota), STKIP Surya Institute untuk melayani kebutuhan guru sains dan matematika yang mampu membimbing siswa dalam Olimpiade Sains dan Matematika, Mathematics Education Sampoerna University untuk melayani guru yang memenuhi kualifikasi STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) bagi Sampoerna Academy Boarding School. Masalahnya, generasi muda yang berkualitas terlanjur tidak tertarik untuk menjadi guru, sehingga harus “dipancing” dengan beasiswa. (Uraian lebih rinci tentang SPM dan MBS dapat dilihat di Bab II Pendidikan vs Persekolahan pada bagian MBS dan SPM) Mengapa peluncuran Kurikulum 2013 ini memunculkan resistensi tinggi hingga perlu pemaksaan dari Dinas Pendidikan setempat ? Karena rumusan KI (KI 1 – KI 4) sangat berbeda dengan rumusan KI universal (KI 1 – KI 6) (lihat penjelasan tentang KI yang harus dikuasai siswa pada Bab IV : Kurikulum vs Kompetensi), akibatnya KI dan KD tidak koheren, serta pijakan hukumnya rancu :
  35. 35. 23 33  PP No. 32 Tahun 2013 : Pasal 77 M ayat 1 (“Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan merupakan Kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan”) dan ayat 3 (“Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan”) tidak pernah disosialisasikan. Kemdikbud tetap melaksanakan pelatihan guru secara seragam dengan pengawasan ketat dari para Pengawas (Pengawas menjadi eksekutor, regulator dan evaluator kurikulum), melupakan sejarah pendidikan dimana kualitas pendidikan kita pernah diakui di luar negeri dan para guru kita pernah diminta mengajar di luar negeri. Pengambil-alihan wewenang sekolah dalam menyusun kurikulumnya sendiri di sekolahnya sendiri memancing reaksi : apakah para guru inti (instruktur) itu mempunyai kompetensi (apakah mereka spesialis disain kurikulum) dan apakah rekam jejaknya (track record) memadai untuk menjalankan fungsi implementor dan eksekutor “proyek”, karena yang dipertaruhkan adalah masa depan generasi muda kita. Istilah “instruktur” juga memunculkan konotasi “subordinasi” (para instruktur merasa mempunyai wewenang untuk mengharuskan macam-macam hal kepada para guru, padahal banyak guru S-2 mempunyai jam terbang yang cukup tinggi dalam mengajar di sekolah unggulan atau mantan RSBI atau kelas akselerasi, tapi sekarang mereka yang mumpuni ini menjadi subordinasi instruktur yang hanya mendapat pelatihan beberapa hari itu), Apakah para instruktur itu peduli dengan kemerosotan score para siswa kita dalam TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), PIRL (Progress in International Reading Literacy) dan PISA (Programme in International Students Assessments)? (Banyak materi yang diujikan dalam TIMSS dan PISA tidak ada dalam kurikulum kita (Lihat Bagian I A No. 2b Tantangan Eksternal pada Lampiran Permendikbud No. 67 Tahun 2013, yang di copy paste dalam Lampiran Permendikbud No. 57 Tahun 2014 (Lihat Catatan * di Kata Pengantar). Dengan kata lain, Kurikulum 2013 yang ditatar lewat para instruktur itu makin miskin materi. Apakah mereka peduli dengan makin menurunnya jumlah siswa yang mendapat beasiswa dalam sains dan iptek ke luar negeri yang mencerminkan kualitas luaran kurikulum kita yang tidak mampu bersaing di era global? Mengapa pertanyaan ini diajukan? Karena para instruktur itu selalu menjalankan lurus-lurus apa yang didapat hanya dalam beberapa hari pelatihan di tingkat nasional tanpa peduli bahwa dikemudian hari, permendikbud-nya bisa berubah lagi. Karena permendikbud yang baru harus mengacu pada tata perundangan yang lebih tinggi, yaitu PP No. 32 Tahun 2013, terutama harus mengacu pada Pasal 77 M ayat 1 dan ayat 3 PP No.32 Tahun 2013 serta Pasal 39 ayat 2 UU Sisdiknas dan Pasal 20 butir (a) UU Guru dan Dosen yang sudah mengatur profesionalitas guru. Harap diingat bahwa permendikbud yang baru juga harus mengacu pada Nawa Cita No. 8 : “Akan menata kembali
  36. 36. 24 34 kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan” dan Presiden Jokowi sudah menyatakan : “Tidak ada lagi visi dan misi kementerian, yang ada adalah visi dan misi Presiden” (Pidato Presiden Jokowi pada pelantikan para menteri Kabinet Kerja tanggal 27 Oktober 2014). Ada upaya Kemdikbud untuk “melupakan” dan mengabaikan Nawa Cita No. 8 dan Pidato Presiden Jokowi pada pelantikan menteri ini, lalu sibuk dengan misi Kemdikbud sendiri (meskipun rezim sudah berganti), yaitu menggolkan Kurikulum 2013 bikinan rezim lama at all cost.  Pasal 77 F PP No. 32 Tahun 2013 tidak sinkron dengan Pasal 38 UU Sisdiknas Didalam Pasal 77 F PP No. 32 Tahun 2013 ayat 1 : “Silabus merupakan rencana pembelajaran pada mata pelajaran atau tema tertentu dalam pelaksanaan kurikulum”, dalam ayat 3 : “Silabus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikembangkan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan satuan pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing”. Sedangkan kewenangan pemerintah sudah dirumuskan dalam Pasal 38 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) : “Kerangka dasar dan struktur kurikulum ditetapkan oleh pemerintah”. (tidak merambah sampai ke silabus, buku ajar, buku pegangan guru, dll) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagai koordinator dan supervisor pengembangan kurikulum, juga sudah dirumuskan dalam Pasal 38 ayat 2 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) : “Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah dibawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan Propinsi untuk pendidikan menengah”. Jadi dropping Silabus tunggal dan seragam melalui pelatihan guru yang seragam secara nasional itu melanggar kewenangan satuan pendidikan (sekolah) serta hak koordinasi dan supervisi dari Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten atau Dinas Pendidikan Propinsi, untuk mengembangkan kurikulum yang relevan bagi daerahnya (azas diversifikasi kurikulum seharusnya dipertahankan). Kenapa potensi daerah tidak tergarap? Karena wewenang Kepala Seksi Kurikulum di Dinas Pendidikan tumpang tindih dengan tugas para Pengawas, dan tugas LPMP telah diambil oleh Pengawas, sehingga penjaminan mutu pendidikan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebagaimana sudah diuraikan di atas, penjaminan mutu hanya bisa berjalan bila guru mampu mengembangkan Silabus dan RPP sendiri sesuai Standar Proses. Di lain pihak tugas pemberdayaan guru yang diemban oleh PPPG/PPPPTK sudah diambil
  37. 37. 25 35 alih para instruktur nasional, para guru diharuskan menerapkan lurus-lurus instruksi para instruktur. Tugas dan wewenang Kepala Sekolah yang sudah dibina melalui LPPKS dimentahkan oleh keberadaan Pengawas Sekolah (Lihat Lampiran Permendikbud No.65 Tahun 2013 Bab VI No.2 : Sistim dan entitas pengawasan). Aplikasi Kurikulum 2013 tidak boleh melenceng sedikitpun dari bahan tatar. (Lihat Catatan kaki No. 4 dan Catatan kaki No.5). Inilah saatnya, Kemdikbud melakukan reformasi birokrasi, bila Kemdikbud mau melaksanakan Nawa Cita No.5 dan Nawa Cita No.8 Akhirnya, isi Pasal 5 Permendikbud No.158 Tahun 2014 dilupakan, Kemdikbud tidak mempersiapkan sekolah menuju ke SBI (Sekolah Bertaraf Internasional) dan para Pengawas tidak mempersiapkan sekolah meraih sertifikasi manajemen ISO 9001:2008, padahal era globalisasi dan liberalisasi pendidikan sudah diberlakukan di tahun 2015 ini (strong human capital dan culture of excellence tidak tersentuh dalam Kurikulum 2013). Kenapa silabus tidak boleh diurus oleh pemerintah? Alur filosofinya jelas, yaitu silabus yang berlaku sejak KBK (2004), KTSP Bimtek (2008) dan kini pada silabus kurikulum 2013 adalah Silabus campuran (mixed syllabus), yaitu perpaduan antara: Silabus Pemelajaran (Learner-generated syllabus), Silabus yang berorientasi pada tugas (taks-based syllabus), Silabus yang berorientasi pada ketrampilan (skill-based syllabus) dan Silabus kontekstual (situational syllabus). Jadi Silabus tidak dapat copy paste dari buku atau dari penataran Kemdikbud yang seragam itu karena mengingkari hakekat Silabus kontekstual (situational syllabus). Kalau silabus dirumuskan oleh pemerintah, maka kelompok penyusun silabus bentukan pemerintah ini, yang terdiri dari orang-orang dengan bermacam-macam latar belakang, yang tidak mendalami sejarah pendidikan Indonesia, akan cenderung kompromistis untuk mengejar tenggat waktu, sehingga banyak bahan ajar/materi yang hilang dari silabus (Lihat Lampiran Permendikbud No. 67 Tahun 2013 Bagian I A No. 2 b : Tantangan Eksternal, yang di copy paste di Lampiran Permendikbud No.57 Tahun 2014 Bagian I A No. 2 b) (lihat Catatan * di Kata Pengantar) Pasal 77 F ayat 3 PP No. 32 Tahun 2013 (“Silabus dikembangkan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan sesuai kewenangan masing-masing”), ayat ini tidak mengacu pada Pasal 36 ayat 2 UU Sisdiknas yang menjunjung otonomi sekolah (“Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik”). Jadi jelaslah, bahwa Pasal 77 F ayat 3 PP No. 32 Tahun 2013 ini sejak semula digunakan untuk melegitimasi pembuatan silabus oleh pemerintah (memangkas otonomi sekolah) sehingga

×