SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
Download to read offline
KEDAULATAN ATAS WILAYAH LAUT TIMOR–LESTE
BERDASAR PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL
PASCA KEMERDEKAAN 1999
A LATAR BELAKANG MASALAH
Kedaulatan merupakan salah satu prinsip dasar bagi terciptanya
hubungan internasional yang damai. Maksud dari kedaulatan atas wilayah
adalah kewenangan yang dimiliki suatu negara untuk melaksanakan
kewenangannya dalam batas wilayah yang telah menjadi bagian dari
kekuasaannya.1
Menurut Oppenheim, tanpa adanya wilayah dengan batas-
batas tertentu suatu negara tidak dapat dianggap sebagai subjek Hukum
Internasional.2
Pemisahan Timor-Timur dari wilayah Republik Indonesia berkaitan
dengan masalah suksesi Negara. Namun, pasca kemerdekaan Timor-Timur,
ada satu masalah penting yang perlu diperdebatkan, yaitu apakah terjadi
perubahan kedaulatan atas wilayah tersebut atau hanya sekedar pengembalian
kedaulatan atas wilayah tersebut. Hal ini disebabkan karena adanya dua
dikotomi pendekatan terhadap masalah Timor-Timur. Di satu pihak, menurut
ketatanegaraan Indonesia, Timor-Timur sejak tahun 1976 merupakan bagian
integral dari wilayah RI dan kemudian pada tahun 1999 memisahkan diri. Di
pihak yang lain, masyarakat internasional tetap menganggap bahwa Timor-
Timur merupakan wilayah yang diduduki oleh Indonesia yang kemudian
1Jawahir Thontowi dan Iskandar Pranoto, Hukum Internasional Kontemporer, Bandung :
Refika Aditama, 2006, hlm. 169
2Mocthar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Bandung :
PT. Alumni, 2003. hlm.161
dikembalikan statusnya menjadi non-self governing territory.3
Semenjak dikeluarkannya Ketetapan MPR tahun 1999 yang mencabut
Ketetapan MPR No VI/1978 tentang Integrasi Timor-Timur ke dalam wilayah
Republik Indonesia, status Timor-Timur telah berubah dan bukan lagi
merupakan bagian dari wilayah kesatuan Republik Indonesia pasca jajak
pendapat pada tanggal 30 Agustus 1999, yang berakhir dengan kemenangan
mayoritas penduduk yang memilih untuk berpisah dari Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Implikasi pemisahan Timor-Timur dari Negara Kesatuan Republik
Indonesia telah berdampak pada persoalan-persoalan yang sampai sekarang
belum diselesaikan terutama masalah batas wilayah baik darat, laut, maupun
udara yang secara hukum nasional maupun hukum internasional belum jelas
statusnya.
Konsep Pasal 1 Konvensi Montevideo (PAN American) “The
Convention on Rights and Duties of State of 1933”. bahwa negara sebagai
subjek dalam hukum internasional harus memiliki:
1 Penduduk tetap;
2 Wilayah tertentu;
3 Pemerintahan; dan
4 Kapasitas untuk berhubungan dengan negara lain.4
Semenjak berakhirnya Perang Dunia II, hukum laut yang merupakan
3 Boer Mauna, Hukum Internasional , Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika
Global, Bandung : Alumni, 2005, hlm. 48
4 Ibid., hlm. 403
cabang hukum internasional telah mengalami perubahan-perubahan yang
mendalam. Bahkan, hukum laut telah mengalami suatu revolusi sesuai
dengan perkembangan dan tuntutan jaman. Peran laut terhadap kehidupan
manusia sangatlah penting. Sekitar 70% atau 140 juta mil persegi dari
permukaan bumi terdiri dari laut. Laut juga merupakan penghubung antara
satu negara dengan negara yang lain. Di samping itu, laut menyimpan
kekayaan flora dan fauna serta mineral yang memiliki nilai ekonomi yang
sangat besar bagi sebuah negara.
Konferensi PBB I tentang Hukum Laut tahun 1958 di Jenewa, United
Nations Conference on the Law of the Sea atau (UNCLOS I) berhasil
membuat 4 konvensi. Namun, masih banyak masalah yang belum diselesaikan
oleh konvensi-konvensi tersebut. Permasalahan tersebut munculkan isu
bahwa, konvensi yang telah dibuat sebelumnya tidak mampu mengimbagi
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, negara-negara yang lahir
sesudah tahun 1958 yang jumlahnya tidak sedikit dan yang tidak ikut
merumuskan konvensi-konvensi tersebut, menuntut pembuatan ketentuan-
ketentuan baru yang mengubah ketentuan ketentuan yang sudah tidak sesuai
tersebut. Untuk mengakomodir berbagai masukan dan inspirasi dari negara
anggota, Majelis Umum PBB pada tahun 1976 membentuk suatu badan yang
bernama United Nations Seabed Committee. Sidang sidang komite ini
kemudian dilanjutkan dengan Konferensi Hukum Laut III (UNCLOS III) yang
sidang pertamanya diadakan di New York pada bulan September 1973 dan 9
tahun kemudian berakhir dengan penandatanganan Konvensi PBB tentang
Hukum Laut pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaica.5
Laut menurut definisi hukum adalah keseluruhan air laut yang
berhubungan secara bebas di seluruh permukaan bumi.6
Pentingnya hukum
laut dalam hubungan antara bangsa menyebabkan pentingnya pula arti hukum
laut internasional. Tujuan hukum ini adalah untuk mengatur kegunaan rangkap
dari laut, yaitu sebagai jalan raya dan sebagai sumber kekayaan serta sebagai
sumber tenaga. Karena laut hanya dapat dimanfaatkan dengan kendaraan-
kendaraan khusus, yaitu kapal-kapal hukum laut pun menetapkan status kapal-
kapal tersebut. Di samping itu, hukum laut juga mengatur kompetisi antara
negara-negara dalam mencari dan mengunakan kekayaan yang diberikan laut,
terutama antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Tahun
1958 merupakan tahap penting dan bersejarah bagi perkembangan hukum laut
internasional karena pada tahun itu, PBB menyelenggarakan suatu Konferensi
Hukum Laut di Jenewa dari 24 Februari sampai dengan 29 April 1958 dengan
nama konfrensi PBB I tentang hukum laut yang dihadiri oleh 86 negara.
Konferensi ini dianggap bersejarah dan penting karena :
1< Semenjak tahun 1930, hukum laut tidak lagi dibicarakan dalam suatu
konferensi internasional, yaitu semenjak gagalnya konferensi kodifikasi di
Den Haag 1930 yang di selengarakan oleh Liga Bangsa-Bangsa.
Sebagaimana diketahui, konferensi tersebut tidak berhasil membuat
ketentuan-ketentuan umum karena belum tercapainya kesepakatan tentang
lebar laut wilayah dan pengertian mengenai zona tambahan.
2< Materi hanya dipersiapkan oleh badan yang berwenang dari PBB, yaitu
Komisi Hukum Internasional (ILC) yang bekerja selama sembilan tahun,
ditambah dengan hasil-hasil perdebatan dari Dewan Keamanan dan Majelis
Umum PBB.
3< Konferensi bukan saja bertujuan mengkodifikasi hukum-hukum kebiasaan
yang ada, tetapi juga membantu perkembangan yang progresif hukum
5 Boer Mauna, Op. Cit., hlm. 305
6 Ibid.
internasional (the progressive development of international law and its
codification) seperti yang diminta oleh Resolusi PBB tahun 1958. Jadi,
konferensi juga mempelajari prinsip-prinsip baru yang kemudian
dirumuskan dalam konvensi-konvensi.7
Setelah sidang dan perundingan berlangsung selama 2 bulan,
konferensi akhirnya berhasil membuat 4 konvensi pada tanggal 29 April 1958
di Jenewa. Ke 4 konvesi tersebut adalah :
1, Convention Of The Territorial Sea And Contiguous Zone (Konvensi
mengenai Laut Wilayah dan Zona Tambahan) mulai berlaku 10 September
1964;
2, Convention Of The High Seas (Konvensi mengenai Laut Lepas), mulai
berlaku 30 September 1962;
3, Convention On Fishing And Concervation Of The Living Resources Of
The High Seas (Konvensi mengenai Perikanan dan Perlindungan
Kekayaan Hayati Laut Lepas), mulai berlaku 20 Maret 1966;
4, Convention On The Continental Shelf (Konvensi mengenai Landas
Kontinen), mulai berlaku 10 Juli 1964.
Meskipun demikian, konferensi 1958 ini tidak berhasil menentukan
lebar laut wilayah. Oleh sebab itu Konferensi Hukum Laut II yang di adakan
pada tahun 1960 (UNCLOS II) membahas secara khusus masalah ini. Namun,
karena kurang 1 suara dalam proses pemungutan suara, konferensi ini gagal
menghasilkan pengaturan tentang laut wilayah.8
Konvensi PBB tentang hukum laut yang diterima oleh konfrensi
hukum laut pada tanggal 30 April 1982 pada sidangnya yang ke 11 di New
York ditandatangani pada tanggal 10 Desember tahun yang sama di Montego
Bay, Jamaica, merupakan karya hukum masyarakat internasional yang terbesar
di abad ke 20. Louis Sohn ahli Hukum Laut Amerika Serikat menamakan
konferensi tersebut sebagai forum petualangan perdebatan terbesar abad XX
7 Ibid., hlm. 308
8 Ibid., hlm. 308-309.
dan Kurt Waldheim mantan Sekjen PBB menyebutkan sebagai forum
perundingan paling penting di abad XX, dan yang diumpamakan oleh Tomy
Koh, bekas ketua konferensi, sebagai rendez-vous with history. Selain itu
Konfrensi PBB III tentang Hukum Laut bukan saja yang terbesar, terpanjang,
tetapi juga terpenting dalam sejarah konferensi internasional, sepanjang yang
diketahui. Konferensi PBB tentang Hukum Laut itu pada hakikatnya
merupakan kulminasi dari perundingan perundingan antara negara-negara ,
yang dimulai jauh sebelum tahun 1973. 9
Dengan pemisahan Timor-Leste dari Negara Republik Indonesia maka
dikeluarkan ketetapan MPR tahun 1999 yang mencabut ketetapan MPR no
VI/1978 tentang integrasi Timor-Timur ke dalam wilayah RI, maka status
hukum Timor-Timur telah berubah dan bukan lagi bagian dari wilayah negara
kesatuan RI. Status hukum Timor-Timur diatur lebih lanjut oleh PBB, antara
Indonesia dan Portugal yaitu berdasarkan Perjanjian di New York tanggal 5
Mei 1999, Agreement Between the Repoblic of Indonesia and the Portugal
Republic on the Question of East Timor.
Berdasarkan perjanjian New York tersebut dan sebagai hasil jajak
pendapat, Timor-Timur akan menjadi suatu negara baru yang merdeka dan
berdiri sendiri. United Nations Transitional Administration in East Timor
(UNTAET) yang dibentuk melalui resolusi DK – PBB No 1272 tanggal 25
Oktober 1999 bertujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan Timor-Timur.9
Masalah sengketa batas di wilayah ini terjadi sebelum tahun 1970an
9 Ibid., hlm. 309.
9 Ibid., hlm. 403.
diawali dengan keterlibatan tiga negara yaitu Indonesia, Australia, dan
Portugal di mana Timor-Timur pada masa itu masih berada pada kekuasaan
Portugal. Pada tahun 1972, Soeharto menandatangani perjanjian perbatasan
dengan Australia dengan memberikan sebagian wilayah laut tersebut sebagai
timbal balik dukungannya terhadap rezim Soeharto. Di lain pihak, Portugal
menolak untuk melakukan perundingan atas batas wilayahnya, sehingga
terjadi suatu kecacatan batas antara Indonesia dan Australia. Pada tahun 1975,
Indonesia mulai menginvasi Timor-Timur dan akhirnya keluar pejanjian
Timor Gap Treaty pada tahun 1989 mengenai zone pengembangan bersama
antara Indonesia dan Australia sebagai hadiah dari pengakuan Australia atas
pengambil alihan Timor-Timur oleh Indonesia.10
Perjanjian tersebut telah sangat merugikan Timor-Timur, dan itu terjadi
sampai dengan lepasnya Timor-Timur dari Indonesia dan berdiri menjadi
negara merdeka termuda di dunia yaitu pada tanggal 20 Mei 2002. Sengketa
pun mulai terjadi ketika Timor-Leste menuntut untuk ditentukan ulang batas
maritim wilayah baru antara Timor-Leste dengan Australia dan menghapus
perjajian Timor Gap Treaty 1989 mengenai zona pengembangan bersama yang
sangat merugikan negara tersebut. Setelah Timor-Timur terpisah dari
pemerintah Indonesia dengan memperoleh kemerdekaan mutlak, Timor-Timur
mempunyai pemerintahan sendiri dan bebas menentukan masa depannya.
Pasca kemerdekaan, batas wilayah Timor-Leste mulai diatur dengan Undang-
Undang baru Negara Timor-Leste, pengaturannya adalah sebagai berikut :
10 Bulletin harian Timor Post Lao Hamutuk, hlm .2, Http://wwwgoogle.com. lao
hamutuk.tgl.12-Maret-2009
Pasal 4 ayat (1) :
Wilayah Republik Demokratis Timor-Leste terdiri dari daerah
daratan, zona maritime, dan wilayah udara.
Pasal 4 ayat (2) :
Negara akan menetapkan luas dan batas perairan wilayah, Zona
Ekonomi Eksklusif serta hak negara atas dasar laut berdampingan
dan landas continental.11
Berdasarkan latar belakang permaslahan tersebut, maka akan
dilakukan penenlitian dengan judul : Kedaulatan Atas Wilayah Laut Timor–
Leste Berdasar Perspektif Hukum Internasional Pasca Kemerdekaan 1999
B;RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di
muka, maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya sebagai berikut :
1; Bagaimana kewenangan suatu negara untuk menentukan batas wilayah
laut menurut Hukum Internasional ?
2; Bagaimana cara pengaturan batas wilayah laut Timor-Leste pasca
kemerdekaan 1999?
11 Constitusi RDTL Pasal 4 ayat (1) dan (2).

More Related Content

What's hot

Menetapkan batas kedaulatan wilayah udara
Menetapkan batas kedaulatan wilayah udaraMenetapkan batas kedaulatan wilayah udara
Menetapkan batas kedaulatan wilayah udaraahmad akhyar
 
Tidak semua negara memiliki wilayah laut
Tidak semua negara memiliki wilayah lautTidak semua negara memiliki wilayah laut
Tidak semua negara memiliki wilayah lautYasirecin Yasir
 
Persengketaan wilayah
Persengketaan wilayahPersengketaan wilayah
Persengketaan wilayahAyu Aliyatun
 
pengertian wilayah - wilayah indonesia
pengertian wilayah - wilayah indonesiapengertian wilayah - wilayah indonesia
pengertian wilayah - wilayah indonesiaBagas Aldi
 
Rizky darmawan tugas.2 perbatasan
Rizky darmawan tugas.2 perbatasanRizky darmawan tugas.2 perbatasan
Rizky darmawan tugas.2 perbatasanRizkyDarmawan49
 
persengketaan wilayah
persengketaan wilayahpersengketaan wilayah
persengketaan wilayahAyu Aliyatun
 
Bab 2 tentang wilayah nkri p.1
Bab 2 tentang wilayah nkri p.1Bab 2 tentang wilayah nkri p.1
Bab 2 tentang wilayah nkri p.1Rama Putra
 
Penanganan perbatasan maritim
Penanganan perbatasan maritimPenanganan perbatasan maritim
Penanganan perbatasan maritimahmad akhyar
 

What's hot (16)

Memahami kedaulatan
Memahami kedaulatanMemahami kedaulatan
Memahami kedaulatan
 
PKN Indonesia
PKN IndonesiaPKN Indonesia
PKN Indonesia
 
Presentasi ubn
Presentasi ubnPresentasi ubn
Presentasi ubn
 
Batas wilayah
Batas wilayahBatas wilayah
Batas wilayah
 
Hukum laut ukm raha
Hukum laut ukm rahaHukum laut ukm raha
Hukum laut ukm raha
 
Tugas rangkuman hukum laut pa jabbar
Tugas rangkuman hukum laut pa jabbarTugas rangkuman hukum laut pa jabbar
Tugas rangkuman hukum laut pa jabbar
 
Menetapkan batas kedaulatan wilayah udara
Menetapkan batas kedaulatan wilayah udaraMenetapkan batas kedaulatan wilayah udara
Menetapkan batas kedaulatan wilayah udara
 
Tidak semua negara memiliki wilayah laut
Tidak semua negara memiliki wilayah lautTidak semua negara memiliki wilayah laut
Tidak semua negara memiliki wilayah laut
 
Persengketaan wilayah
Persengketaan wilayahPersengketaan wilayah
Persengketaan wilayah
 
pengertian wilayah - wilayah indonesia
pengertian wilayah - wilayah indonesiapengertian wilayah - wilayah indonesia
pengertian wilayah - wilayah indonesia
 
Rizky darmawan tugas.2 perbatasan
Rizky darmawan tugas.2 perbatasanRizky darmawan tugas.2 perbatasan
Rizky darmawan tugas.2 perbatasan
 
persengketaan wilayah
persengketaan wilayahpersengketaan wilayah
persengketaan wilayah
 
Bab 2 tentang wilayah nkri p.1
Bab 2 tentang wilayah nkri p.1Bab 2 tentang wilayah nkri p.1
Bab 2 tentang wilayah nkri p.1
 
Penanganan perbatasan maritim
Penanganan perbatasan maritimPenanganan perbatasan maritim
Penanganan perbatasan maritim
 
Askep archipelago AKPER PEMKAB MUNA
Askep archipelago  AKPER PEMKAB MUNA Askep archipelago  AKPER PEMKAB MUNA
Askep archipelago AKPER PEMKAB MUNA
 
Hukum internasional
Hukum internasionalHukum internasional
Hukum internasional
 

Viewers also liked

Viewers also liked (16)

PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...
PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...
PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...
 
PELAKSANAAN PELAPORAN KELAHIRAN OLEH PENDUDUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR...
PELAKSANAAN PELAPORAN KELAHIRAN OLEH PENDUDUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR...PELAKSANAAN PELAPORAN KELAHIRAN OLEH PENDUDUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR...
PELAKSANAAN PELAPORAN KELAHIRAN OLEH PENDUDUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR...
 
PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...
PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...
PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...
 
Contoh surat gugatan wanprestasi
Contoh surat gugatan wanprestasiContoh surat gugatan wanprestasi
Contoh surat gugatan wanprestasi
 
Surat gugatan
Surat gugatanSurat gugatan
Surat gugatan
 
Dupliek
DupliekDupliek
Dupliek
 
Jawaban tergugat
Jawaban tergugatJawaban tergugat
Jawaban tergugat
 
Makalah htn
Makalah htnMakalah htn
Makalah htn
 
PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PELAKU TINDAK PIDANA
PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PELAKU TINDAK PIDANAPERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PELAKU TINDAK PIDANA
PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PELAKU TINDAK PIDANA
 
Replik
ReplikReplik
Replik
 
Surat kuasa
Surat kuasaSurat kuasa
Surat kuasa
 
REDESAIN HUKUM OTONOMI DAERAH DI DAERAH PROPINSI PAPUA BARAT
REDESAIN HUKUM OTONOMI DAERAH  DI DAERAH PROPINSI PAPUA BARATREDESAIN HUKUM OTONOMI DAERAH  DI DAERAH PROPINSI PAPUA BARAT
REDESAIN HUKUM OTONOMI DAERAH DI DAERAH PROPINSI PAPUA BARAT
 
Ppt htn
Ppt htnPpt htn
Ppt htn
 
hukum perikatan in Bahasa
hukum perikatan in Bahasahukum perikatan in Bahasa
hukum perikatan in Bahasa
 
Manajemen kredit Indonesia
Manajemen kredit IndonesiaManajemen kredit Indonesia
Manajemen kredit Indonesia
 
Surat kuasa khusus
Surat   kuasa khususSurat   kuasa khusus
Surat kuasa khusus
 

Similar to KEDAULATAN LAUT TL

195-File Utama Naskah-826-1-10-20220113.pdf
195-File Utama Naskah-826-1-10-20220113.pdf195-File Utama Naskah-826-1-10-20220113.pdf
195-File Utama Naskah-826-1-10-20220113.pdfBimaKumara1
 
Silabus hukum-internasional-pp1
Silabus hukum-internasional-pp1Silabus hukum-internasional-pp1
Silabus hukum-internasional-pp1Bambang Rimalio
 
5 a huala suksesi negara
5 a huala  suksesi negara5 a huala  suksesi negara
5 a huala suksesi negarandroe49
 
Status yuridis penentuan pendapat rakyat
Status yuridis penentuan pendapat rakyatStatus yuridis penentuan pendapat rakyat
Status yuridis penentuan pendapat rakyatPapua Makituma
 
RESUME_PUTRI AYUNI FEBRIANTI_A1A319034_R002.docx
RESUME_PUTRI AYUNI FEBRIANTI_A1A319034_R002.docxRESUME_PUTRI AYUNI FEBRIANTI_A1A319034_R002.docx
RESUME_PUTRI AYUNI FEBRIANTI_A1A319034_R002.docxPutriayuniFebrianti
 
Contoh sengketa internasional (indo dan timor leste) smkn 44 jakarta
Contoh sengketa internasional (indo dan timor leste) smkn 44 jakartaContoh sengketa internasional (indo dan timor leste) smkn 44 jakarta
Contoh sengketa internasional (indo dan timor leste) smkn 44 jakartaDyah Pitaloka
 
RESUME HUKUM LAUT( putri eka gustina).pptx
RESUME HUKUM LAUT( putri eka gustina).pptxRESUME HUKUM LAUT( putri eka gustina).pptx
RESUME HUKUM LAUT( putri eka gustina).pptxSuciHati8
 
Traktat
TraktatTraktat
TraktatAr Ti
 
Kajian Yuridis terhadap Asas Pertanggungjawaban Komando (Suatu Tinjaun Kritis...
Kajian Yuridis terhadap Asas Pertanggungjawaban Komando (Suatu Tinjaun Kritis...Kajian Yuridis terhadap Asas Pertanggungjawaban Komando (Suatu Tinjaun Kritis...
Kajian Yuridis terhadap Asas Pertanggungjawaban Komando (Suatu Tinjaun Kritis...Ir. Soekarno
 
PKn Kelas 11 - Sistem Hukum Internasional
PKn Kelas 11 - Sistem Hukum InternasionalPKn Kelas 11 - Sistem Hukum Internasional
PKn Kelas 11 - Sistem Hukum InternasionalYudistira Ydstr
 
BAB_5_SISTEM_HUKUM_DAN_PERADILAN_INTERNA.pptx
BAB_5_SISTEM_HUKUM_DAN_PERADILAN_INTERNA.pptxBAB_5_SISTEM_HUKUM_DAN_PERADILAN_INTERNA.pptx
BAB_5_SISTEM_HUKUM_DAN_PERADILAN_INTERNA.pptxssuser80b999
 
HHAM Materi II.pdf
HHAM Materi II.pdfHHAM Materi II.pdf
HHAM Materi II.pdfaila52
 
Wawasan Nusantara yang menggabarkan kultur dalam bermasyarakat d indoensia
Wawasan Nusantara yang menggabarkan kultur dalam bermasyarakat d indoensiaWawasan Nusantara yang menggabarkan kultur dalam bermasyarakat d indoensia
Wawasan Nusantara yang menggabarkan kultur dalam bermasyarakat d indoensiamohandika1
 
Makalah Instrumen HAM Internasional
Makalah Instrumen HAM InternasionalMakalah Instrumen HAM Internasional
Makalah Instrumen HAM InternasionalAZA Zulfi
 
Ratifikasi Statuta Roma dalam Perspektif Hukum Nasiona
Ratifikasi Statuta Roma dalam Perspektif Hukum NasionaRatifikasi Statuta Roma dalam Perspektif Hukum Nasiona
Ratifikasi Statuta Roma dalam Perspektif Hukum NasionaIr. Soekarno
 
Pengantar Hukum Internasional - Pengertian, Sejarah dan Hakikat
Pengantar Hukum Internasional - Pengertian, Sejarah dan HakikatPengantar Hukum Internasional - Pengertian, Sejarah dan Hakikat
Pengantar Hukum Internasional - Pengertian, Sejarah dan HakikatMariske Myeke Tampi
 
Tugas pkn meri maartapia power piont
Tugas pkn meri maartapia power piontTugas pkn meri maartapia power piont
Tugas pkn meri maartapia power piontAsmadi Asmadi
 

Similar to KEDAULATAN LAUT TL (20)

195-File Utama Naskah-826-1-10-20220113.pdf
195-File Utama Naskah-826-1-10-20220113.pdf195-File Utama Naskah-826-1-10-20220113.pdf
195-File Utama Naskah-826-1-10-20220113.pdf
 
Silabus hukum-internasional-pp1
Silabus hukum-internasional-pp1Silabus hukum-internasional-pp1
Silabus hukum-internasional-pp1
 
5 a huala suksesi negara
5 a huala  suksesi negara5 a huala  suksesi negara
5 a huala suksesi negara
 
Sejarah Unclos III
Sejarah Unclos IIISejarah Unclos III
Sejarah Unclos III
 
Status yuridis penentuan pendapat rakyat
Status yuridis penentuan pendapat rakyatStatus yuridis penentuan pendapat rakyat
Status yuridis penentuan pendapat rakyat
 
RESUME_PUTRI AYUNI FEBRIANTI_A1A319034_R002.docx
RESUME_PUTRI AYUNI FEBRIANTI_A1A319034_R002.docxRESUME_PUTRI AYUNI FEBRIANTI_A1A319034_R002.docx
RESUME_PUTRI AYUNI FEBRIANTI_A1A319034_R002.docx
 
Contoh sengketa internasional (indo dan timor leste) smkn 44 jakarta
Contoh sengketa internasional (indo dan timor leste) smkn 44 jakartaContoh sengketa internasional (indo dan timor leste) smkn 44 jakarta
Contoh sengketa internasional (indo dan timor leste) smkn 44 jakarta
 
RESUME HUKUM LAUT( putri eka gustina).pptx
RESUME HUKUM LAUT( putri eka gustina).pptxRESUME HUKUM LAUT( putri eka gustina).pptx
RESUME HUKUM LAUT( putri eka gustina).pptx
 
Hukum laut Indonesia
Hukum laut IndonesiaHukum laut Indonesia
Hukum laut Indonesia
 
Traktat
TraktatTraktat
Traktat
 
Kajian Yuridis terhadap Asas Pertanggungjawaban Komando (Suatu Tinjaun Kritis...
Kajian Yuridis terhadap Asas Pertanggungjawaban Komando (Suatu Tinjaun Kritis...Kajian Yuridis terhadap Asas Pertanggungjawaban Komando (Suatu Tinjaun Kritis...
Kajian Yuridis terhadap Asas Pertanggungjawaban Komando (Suatu Tinjaun Kritis...
 
PPT Sidang Kita.pptx
PPT Sidang Kita.pptxPPT Sidang Kita.pptx
PPT Sidang Kita.pptx
 
PKn Kelas 11 - Sistem Hukum Internasional
PKn Kelas 11 - Sistem Hukum InternasionalPKn Kelas 11 - Sistem Hukum Internasional
PKn Kelas 11 - Sistem Hukum Internasional
 
BAB_5_SISTEM_HUKUM_DAN_PERADILAN_INTERNA.pptx
BAB_5_SISTEM_HUKUM_DAN_PERADILAN_INTERNA.pptxBAB_5_SISTEM_HUKUM_DAN_PERADILAN_INTERNA.pptx
BAB_5_SISTEM_HUKUM_DAN_PERADILAN_INTERNA.pptx
 
HHAM Materi II.pdf
HHAM Materi II.pdfHHAM Materi II.pdf
HHAM Materi II.pdf
 
Wawasan Nusantara yang menggabarkan kultur dalam bermasyarakat d indoensia
Wawasan Nusantara yang menggabarkan kultur dalam bermasyarakat d indoensiaWawasan Nusantara yang menggabarkan kultur dalam bermasyarakat d indoensia
Wawasan Nusantara yang menggabarkan kultur dalam bermasyarakat d indoensia
 
Makalah Instrumen HAM Internasional
Makalah Instrumen HAM InternasionalMakalah Instrumen HAM Internasional
Makalah Instrumen HAM Internasional
 
Ratifikasi Statuta Roma dalam Perspektif Hukum Nasiona
Ratifikasi Statuta Roma dalam Perspektif Hukum NasionaRatifikasi Statuta Roma dalam Perspektif Hukum Nasiona
Ratifikasi Statuta Roma dalam Perspektif Hukum Nasiona
 
Pengantar Hukum Internasional - Pengertian, Sejarah dan Hakikat
Pengantar Hukum Internasional - Pengertian, Sejarah dan HakikatPengantar Hukum Internasional - Pengertian, Sejarah dan Hakikat
Pengantar Hukum Internasional - Pengertian, Sejarah dan Hakikat
 
Tugas pkn meri maartapia power piont
Tugas pkn meri maartapia power piontTugas pkn meri maartapia power piont
Tugas pkn meri maartapia power piont
 

More from Law Firm "Fidel Angwarmasse & Partners"

More from Law Firm "Fidel Angwarmasse & Partners" (6)

FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAIFIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
 
Fidel Angwarmasse_BANDING YUDI DITOLAK
Fidel Angwarmasse_BANDING YUDI DITOLAKFidel Angwarmasse_BANDING YUDI DITOLAK
Fidel Angwarmasse_BANDING YUDI DITOLAK
 
UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) GANDA DI...
UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI   KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) GANDA DI...UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI   KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) GANDA DI...
UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) GANDA DI...
 
PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK RELOKASI KORBAN ERUPSI MERAPI DI KECAMATAN C...
PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK RELOKASI KORBAN ERUPSI MERAPI DI KECAMATAN C...PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK RELOKASI KORBAN ERUPSI MERAPI DI KECAMATAN C...
PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK RELOKASI KORBAN ERUPSI MERAPI DI KECAMATAN C...
 
PERUBAHAN ALIH FUNGSI LAHAN DARI TANAH PERTANIAN MENJADI TANAH NON PERTANIAN ...
PERUBAHAN ALIH FUNGSI LAHAN DARI TANAH PERTANIAN MENJADI TANAH NON PERTANIAN ...PERUBAHAN ALIH FUNGSI LAHAN DARI TANAH PERTANIAN MENJADI TANAH NON PERTANIAN ...
PERUBAHAN ALIH FUNGSI LAHAN DARI TANAH PERTANIAN MENJADI TANAH NON PERTANIAN ...
 
MELARANG PERKAWINAN BEDA AGAMA : PELANGGARAN HAK KONSTITUSI DAN HAK ASASI MAN...
MELARANG PERKAWINAN BEDA AGAMA : PELANGGARAN HAK KONSTITUSI DAN HAK ASASI MAN...MELARANG PERKAWINAN BEDA AGAMA : PELANGGARAN HAK KONSTITUSI DAN HAK ASASI MAN...
MELARANG PERKAWINAN BEDA AGAMA : PELANGGARAN HAK KONSTITUSI DAN HAK ASASI MAN...
 

Recently uploaded

Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdfJaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdfHendroGunawan8
 
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptxSKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptxg66527130
 
Rubrik Praktik Observasi Kelas dan RPP Hasil
Rubrik Praktik Observasi Kelas dan RPP HasilRubrik Praktik Observasi Kelas dan RPP Hasil
Rubrik Praktik Observasi Kelas dan RPP HasilSDN3Sukamukti
 
Materi bab 6 biaya modal manajemen keuangan.pptx
Materi bab 6 biaya modal manajemen keuangan.pptxMateri bab 6 biaya modal manajemen keuangan.pptx
Materi bab 6 biaya modal manajemen keuangan.pptxZadaLiza
 
Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...
Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...
Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...NiswatuzZahroh
 
CERAMAH SINGKAT RAMADHAN RIFKI TENTANG TAUBAT.pptx
CERAMAH SINGKAT RAMADHAN RIFKI TENTANG TAUBAT.pptxCERAMAH SINGKAT RAMADHAN RIFKI TENTANG TAUBAT.pptx
CERAMAH SINGKAT RAMADHAN RIFKI TENTANG TAUBAT.pptxpolianariama40
 
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN  MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdfPelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN  MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdfEmeldaSpd
 
Sejarah Perkembangan Teori Manajemen.ppt
Sejarah Perkembangan Teori Manajemen.pptSejarah Perkembangan Teori Manajemen.ppt
Sejarah Perkembangan Teori Manajemen.pptssuser940815
 
Asi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin Lim
Asi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin LimAsi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin Lim
Asi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin LimNodd Nittong
 
Aksi Nyata PERENCANAAN BERBASIS DATA.pptx
Aksi Nyata PERENCANAAN BERBASIS DATA.pptxAksi Nyata PERENCANAAN BERBASIS DATA.pptx
Aksi Nyata PERENCANAAN BERBASIS DATA.pptxdonny761155
 
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptxGandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptxHansTobing
 
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdfPanduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdfandriasyulianto57
 
UNSUR - UNSUR, LUAS, KELILING LINGKARAN.pptx
UNSUR - UNSUR, LUAS, KELILING LINGKARAN.pptxUNSUR - UNSUR, LUAS, KELILING LINGKARAN.pptx
UNSUR - UNSUR, LUAS, KELILING LINGKARAN.pptxFranxisca Kurniawati
 
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptx
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptxMATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptx
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptxwulandaritirsa
 
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...Kanaidi ken
 
SANG BUAYA DI TIMPA POKOK CERITA KANAK-KANAK
SANG BUAYA DI TIMPA POKOK CERITA KANAK-KANAKSANG BUAYA DI TIMPA POKOK CERITA KANAK-KANAK
SANG BUAYA DI TIMPA POKOK CERITA KANAK-KANAKArifinAmin1
 
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdfPerbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdfAgungNugroho932694
 
PAMPHLET PENGAKAP aktiviti pengakap 2024
PAMPHLET PENGAKAP aktiviti pengakap 2024PAMPHLET PENGAKAP aktiviti pengakap 2024
PAMPHLET PENGAKAP aktiviti pengakap 2024MALISAAININOORBINTIA
 
PPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi Online
PPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi OnlinePPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi Online
PPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi OnlineMMario4
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]Abdiera
 

Recently uploaded (20)

Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdfJaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
 
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptxSKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
 
Rubrik Praktik Observasi Kelas dan RPP Hasil
Rubrik Praktik Observasi Kelas dan RPP HasilRubrik Praktik Observasi Kelas dan RPP Hasil
Rubrik Praktik Observasi Kelas dan RPP Hasil
 
Materi bab 6 biaya modal manajemen keuangan.pptx
Materi bab 6 biaya modal manajemen keuangan.pptxMateri bab 6 biaya modal manajemen keuangan.pptx
Materi bab 6 biaya modal manajemen keuangan.pptx
 
Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...
Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...
Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...
 
CERAMAH SINGKAT RAMADHAN RIFKI TENTANG TAUBAT.pptx
CERAMAH SINGKAT RAMADHAN RIFKI TENTANG TAUBAT.pptxCERAMAH SINGKAT RAMADHAN RIFKI TENTANG TAUBAT.pptx
CERAMAH SINGKAT RAMADHAN RIFKI TENTANG TAUBAT.pptx
 
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN  MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdfPelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN  MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
 
Sejarah Perkembangan Teori Manajemen.ppt
Sejarah Perkembangan Teori Manajemen.pptSejarah Perkembangan Teori Manajemen.ppt
Sejarah Perkembangan Teori Manajemen.ppt
 
Asi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin Lim
Asi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin LimAsi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin Lim
Asi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin Lim
 
Aksi Nyata PERENCANAAN BERBASIS DATA.pptx
Aksi Nyata PERENCANAAN BERBASIS DATA.pptxAksi Nyata PERENCANAAN BERBASIS DATA.pptx
Aksi Nyata PERENCANAAN BERBASIS DATA.pptx
 
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptxGandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
 
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdfPanduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
 
UNSUR - UNSUR, LUAS, KELILING LINGKARAN.pptx
UNSUR - UNSUR, LUAS, KELILING LINGKARAN.pptxUNSUR - UNSUR, LUAS, KELILING LINGKARAN.pptx
UNSUR - UNSUR, LUAS, KELILING LINGKARAN.pptx
 
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptx
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptxMATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptx
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptx
 
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...
 
SANG BUAYA DI TIMPA POKOK CERITA KANAK-KANAK
SANG BUAYA DI TIMPA POKOK CERITA KANAK-KANAKSANG BUAYA DI TIMPA POKOK CERITA KANAK-KANAK
SANG BUAYA DI TIMPA POKOK CERITA KANAK-KANAK
 
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdfPerbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
 
PAMPHLET PENGAKAP aktiviti pengakap 2024
PAMPHLET PENGAKAP aktiviti pengakap 2024PAMPHLET PENGAKAP aktiviti pengakap 2024
PAMPHLET PENGAKAP aktiviti pengakap 2024
 
PPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi Online
PPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi OnlinePPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi Online
PPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi Online
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]
 

KEDAULATAN LAUT TL

  • 1. KEDAULATAN ATAS WILAYAH LAUT TIMOR–LESTE BERDASAR PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL PASCA KEMERDEKAAN 1999 A LATAR BELAKANG MASALAH Kedaulatan merupakan salah satu prinsip dasar bagi terciptanya hubungan internasional yang damai. Maksud dari kedaulatan atas wilayah adalah kewenangan yang dimiliki suatu negara untuk melaksanakan kewenangannya dalam batas wilayah yang telah menjadi bagian dari kekuasaannya.1 Menurut Oppenheim, tanpa adanya wilayah dengan batas- batas tertentu suatu negara tidak dapat dianggap sebagai subjek Hukum Internasional.2 Pemisahan Timor-Timur dari wilayah Republik Indonesia berkaitan dengan masalah suksesi Negara. Namun, pasca kemerdekaan Timor-Timur, ada satu masalah penting yang perlu diperdebatkan, yaitu apakah terjadi perubahan kedaulatan atas wilayah tersebut atau hanya sekedar pengembalian kedaulatan atas wilayah tersebut. Hal ini disebabkan karena adanya dua dikotomi pendekatan terhadap masalah Timor-Timur. Di satu pihak, menurut ketatanegaraan Indonesia, Timor-Timur sejak tahun 1976 merupakan bagian integral dari wilayah RI dan kemudian pada tahun 1999 memisahkan diri. Di pihak yang lain, masyarakat internasional tetap menganggap bahwa Timor- Timur merupakan wilayah yang diduduki oleh Indonesia yang kemudian 1Jawahir Thontowi dan Iskandar Pranoto, Hukum Internasional Kontemporer, Bandung : Refika Aditama, 2006, hlm. 169 2Mocthar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Bandung : PT. Alumni, 2003. hlm.161
  • 2. dikembalikan statusnya menjadi non-self governing territory.3 Semenjak dikeluarkannya Ketetapan MPR tahun 1999 yang mencabut Ketetapan MPR No VI/1978 tentang Integrasi Timor-Timur ke dalam wilayah Republik Indonesia, status Timor-Timur telah berubah dan bukan lagi merupakan bagian dari wilayah kesatuan Republik Indonesia pasca jajak pendapat pada tanggal 30 Agustus 1999, yang berakhir dengan kemenangan mayoritas penduduk yang memilih untuk berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implikasi pemisahan Timor-Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia telah berdampak pada persoalan-persoalan yang sampai sekarang belum diselesaikan terutama masalah batas wilayah baik darat, laut, maupun udara yang secara hukum nasional maupun hukum internasional belum jelas statusnya. Konsep Pasal 1 Konvensi Montevideo (PAN American) “The Convention on Rights and Duties of State of 1933”. bahwa negara sebagai subjek dalam hukum internasional harus memiliki: 1 Penduduk tetap; 2 Wilayah tertentu; 3 Pemerintahan; dan 4 Kapasitas untuk berhubungan dengan negara lain.4 Semenjak berakhirnya Perang Dunia II, hukum laut yang merupakan 3 Boer Mauna, Hukum Internasional , Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Bandung : Alumni, 2005, hlm. 48 4 Ibid., hlm. 403
  • 3. cabang hukum internasional telah mengalami perubahan-perubahan yang mendalam. Bahkan, hukum laut telah mengalami suatu revolusi sesuai dengan perkembangan dan tuntutan jaman. Peran laut terhadap kehidupan manusia sangatlah penting. Sekitar 70% atau 140 juta mil persegi dari permukaan bumi terdiri dari laut. Laut juga merupakan penghubung antara satu negara dengan negara yang lain. Di samping itu, laut menyimpan kekayaan flora dan fauna serta mineral yang memiliki nilai ekonomi yang sangat besar bagi sebuah negara. Konferensi PBB I tentang Hukum Laut tahun 1958 di Jenewa, United Nations Conference on the Law of the Sea atau (UNCLOS I) berhasil membuat 4 konvensi. Namun, masih banyak masalah yang belum diselesaikan oleh konvensi-konvensi tersebut. Permasalahan tersebut munculkan isu bahwa, konvensi yang telah dibuat sebelumnya tidak mampu mengimbagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, negara-negara yang lahir sesudah tahun 1958 yang jumlahnya tidak sedikit dan yang tidak ikut merumuskan konvensi-konvensi tersebut, menuntut pembuatan ketentuan- ketentuan baru yang mengubah ketentuan ketentuan yang sudah tidak sesuai tersebut. Untuk mengakomodir berbagai masukan dan inspirasi dari negara anggota, Majelis Umum PBB pada tahun 1976 membentuk suatu badan yang bernama United Nations Seabed Committee. Sidang sidang komite ini kemudian dilanjutkan dengan Konferensi Hukum Laut III (UNCLOS III) yang sidang pertamanya diadakan di New York pada bulan September 1973 dan 9 tahun kemudian berakhir dengan penandatanganan Konvensi PBB tentang
  • 4. Hukum Laut pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaica.5 Laut menurut definisi hukum adalah keseluruhan air laut yang berhubungan secara bebas di seluruh permukaan bumi.6 Pentingnya hukum laut dalam hubungan antara bangsa menyebabkan pentingnya pula arti hukum laut internasional. Tujuan hukum ini adalah untuk mengatur kegunaan rangkap dari laut, yaitu sebagai jalan raya dan sebagai sumber kekayaan serta sebagai sumber tenaga. Karena laut hanya dapat dimanfaatkan dengan kendaraan- kendaraan khusus, yaitu kapal-kapal hukum laut pun menetapkan status kapal- kapal tersebut. Di samping itu, hukum laut juga mengatur kompetisi antara negara-negara dalam mencari dan mengunakan kekayaan yang diberikan laut, terutama antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Tahun 1958 merupakan tahap penting dan bersejarah bagi perkembangan hukum laut internasional karena pada tahun itu, PBB menyelenggarakan suatu Konferensi Hukum Laut di Jenewa dari 24 Februari sampai dengan 29 April 1958 dengan nama konfrensi PBB I tentang hukum laut yang dihadiri oleh 86 negara. Konferensi ini dianggap bersejarah dan penting karena : 1< Semenjak tahun 1930, hukum laut tidak lagi dibicarakan dalam suatu konferensi internasional, yaitu semenjak gagalnya konferensi kodifikasi di Den Haag 1930 yang di selengarakan oleh Liga Bangsa-Bangsa. Sebagaimana diketahui, konferensi tersebut tidak berhasil membuat ketentuan-ketentuan umum karena belum tercapainya kesepakatan tentang lebar laut wilayah dan pengertian mengenai zona tambahan. 2< Materi hanya dipersiapkan oleh badan yang berwenang dari PBB, yaitu Komisi Hukum Internasional (ILC) yang bekerja selama sembilan tahun, ditambah dengan hasil-hasil perdebatan dari Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB. 3< Konferensi bukan saja bertujuan mengkodifikasi hukum-hukum kebiasaan yang ada, tetapi juga membantu perkembangan yang progresif hukum 5 Boer Mauna, Op. Cit., hlm. 305 6 Ibid.
  • 5. internasional (the progressive development of international law and its codification) seperti yang diminta oleh Resolusi PBB tahun 1958. Jadi, konferensi juga mempelajari prinsip-prinsip baru yang kemudian dirumuskan dalam konvensi-konvensi.7 Setelah sidang dan perundingan berlangsung selama 2 bulan, konferensi akhirnya berhasil membuat 4 konvensi pada tanggal 29 April 1958 di Jenewa. Ke 4 konvesi tersebut adalah : 1, Convention Of The Territorial Sea And Contiguous Zone (Konvensi mengenai Laut Wilayah dan Zona Tambahan) mulai berlaku 10 September 1964; 2, Convention Of The High Seas (Konvensi mengenai Laut Lepas), mulai berlaku 30 September 1962; 3, Convention On Fishing And Concervation Of The Living Resources Of The High Seas (Konvensi mengenai Perikanan dan Perlindungan Kekayaan Hayati Laut Lepas), mulai berlaku 20 Maret 1966; 4, Convention On The Continental Shelf (Konvensi mengenai Landas Kontinen), mulai berlaku 10 Juli 1964. Meskipun demikian, konferensi 1958 ini tidak berhasil menentukan lebar laut wilayah. Oleh sebab itu Konferensi Hukum Laut II yang di adakan pada tahun 1960 (UNCLOS II) membahas secara khusus masalah ini. Namun, karena kurang 1 suara dalam proses pemungutan suara, konferensi ini gagal menghasilkan pengaturan tentang laut wilayah.8 Konvensi PBB tentang hukum laut yang diterima oleh konfrensi hukum laut pada tanggal 30 April 1982 pada sidangnya yang ke 11 di New York ditandatangani pada tanggal 10 Desember tahun yang sama di Montego Bay, Jamaica, merupakan karya hukum masyarakat internasional yang terbesar di abad ke 20. Louis Sohn ahli Hukum Laut Amerika Serikat menamakan konferensi tersebut sebagai forum petualangan perdebatan terbesar abad XX 7 Ibid., hlm. 308 8 Ibid., hlm. 308-309.
  • 6. dan Kurt Waldheim mantan Sekjen PBB menyebutkan sebagai forum perundingan paling penting di abad XX, dan yang diumpamakan oleh Tomy Koh, bekas ketua konferensi, sebagai rendez-vous with history. Selain itu Konfrensi PBB III tentang Hukum Laut bukan saja yang terbesar, terpanjang, tetapi juga terpenting dalam sejarah konferensi internasional, sepanjang yang diketahui. Konferensi PBB tentang Hukum Laut itu pada hakikatnya merupakan kulminasi dari perundingan perundingan antara negara-negara , yang dimulai jauh sebelum tahun 1973. 9 Dengan pemisahan Timor-Leste dari Negara Republik Indonesia maka dikeluarkan ketetapan MPR tahun 1999 yang mencabut ketetapan MPR no VI/1978 tentang integrasi Timor-Timur ke dalam wilayah RI, maka status hukum Timor-Timur telah berubah dan bukan lagi bagian dari wilayah negara kesatuan RI. Status hukum Timor-Timur diatur lebih lanjut oleh PBB, antara Indonesia dan Portugal yaitu berdasarkan Perjanjian di New York tanggal 5 Mei 1999, Agreement Between the Repoblic of Indonesia and the Portugal Republic on the Question of East Timor. Berdasarkan perjanjian New York tersebut dan sebagai hasil jajak pendapat, Timor-Timur akan menjadi suatu negara baru yang merdeka dan berdiri sendiri. United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET) yang dibentuk melalui resolusi DK – PBB No 1272 tanggal 25 Oktober 1999 bertujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan Timor-Timur.9 Masalah sengketa batas di wilayah ini terjadi sebelum tahun 1970an 9 Ibid., hlm. 309. 9 Ibid., hlm. 403.
  • 7. diawali dengan keterlibatan tiga negara yaitu Indonesia, Australia, dan Portugal di mana Timor-Timur pada masa itu masih berada pada kekuasaan Portugal. Pada tahun 1972, Soeharto menandatangani perjanjian perbatasan dengan Australia dengan memberikan sebagian wilayah laut tersebut sebagai timbal balik dukungannya terhadap rezim Soeharto. Di lain pihak, Portugal menolak untuk melakukan perundingan atas batas wilayahnya, sehingga terjadi suatu kecacatan batas antara Indonesia dan Australia. Pada tahun 1975, Indonesia mulai menginvasi Timor-Timur dan akhirnya keluar pejanjian Timor Gap Treaty pada tahun 1989 mengenai zone pengembangan bersama antara Indonesia dan Australia sebagai hadiah dari pengakuan Australia atas pengambil alihan Timor-Timur oleh Indonesia.10 Perjanjian tersebut telah sangat merugikan Timor-Timur, dan itu terjadi sampai dengan lepasnya Timor-Timur dari Indonesia dan berdiri menjadi negara merdeka termuda di dunia yaitu pada tanggal 20 Mei 2002. Sengketa pun mulai terjadi ketika Timor-Leste menuntut untuk ditentukan ulang batas maritim wilayah baru antara Timor-Leste dengan Australia dan menghapus perjajian Timor Gap Treaty 1989 mengenai zona pengembangan bersama yang sangat merugikan negara tersebut. Setelah Timor-Timur terpisah dari pemerintah Indonesia dengan memperoleh kemerdekaan mutlak, Timor-Timur mempunyai pemerintahan sendiri dan bebas menentukan masa depannya. Pasca kemerdekaan, batas wilayah Timor-Leste mulai diatur dengan Undang- Undang baru Negara Timor-Leste, pengaturannya adalah sebagai berikut : 10 Bulletin harian Timor Post Lao Hamutuk, hlm .2, Http://wwwgoogle.com. lao hamutuk.tgl.12-Maret-2009
  • 8. Pasal 4 ayat (1) : Wilayah Republik Demokratis Timor-Leste terdiri dari daerah daratan, zona maritime, dan wilayah udara. Pasal 4 ayat (2) : Negara akan menetapkan luas dan batas perairan wilayah, Zona Ekonomi Eksklusif serta hak negara atas dasar laut berdampingan dan landas continental.11 Berdasarkan latar belakang permaslahan tersebut, maka akan dilakukan penenlitian dengan judul : Kedaulatan Atas Wilayah Laut Timor– Leste Berdasar Perspektif Hukum Internasional Pasca Kemerdekaan 1999 B;RUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di muka, maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya sebagai berikut : 1; Bagaimana kewenangan suatu negara untuk menentukan batas wilayah laut menurut Hukum Internasional ? 2; Bagaimana cara pengaturan batas wilayah laut Timor-Leste pasca kemerdekaan 1999? 11 Constitusi RDTL Pasal 4 ayat (1) dan (2).