KHUBUKA-3 FH-UWIN | 25 Januari 2014
Dipersiapkan dan disusun oleh:
Erasmus Napitupulu, SH
Researcher Associate
Institute for Criminal Justice Reform
erasmus@i...
Latar Belakang
Penyadapan menjadi sorotan publik ketika mekanisme ini di klaim oleh aparatur penegak hukum sebagai salah
s...
didalamnya termuat alasan – alasan untuk melakukan penyadapan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan.
4
Setelah mendapatkan ij...
2.

Secara rinci, KUHAP harus mengatur mengenai bentuk-bentuk dari penyadapan, secara lebih luas tidak
terpaku pada penyad...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Penyadapan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

1,106 views

Published on

Komentar Terhadap Upaya Penyadapan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Disampaikan oleh Erasmus Napitupulu, SH
Institute for Criminal Justice Reform
Pada kegiatan Khubuka-3 Fakultas Hukum
Universitas Wiraswasta Indonesia
25 Januari 2014

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,106
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
145
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Penyadapan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

  1. 1. KHUBUKA-3 FH-UWIN | 25 Januari 2014
  2. 2. Dipersiapkan dan disusun oleh: Erasmus Napitupulu, SH Researcher Associate Institute for Criminal Justice Reform erasmus@icjr.or.id Editor : Anggara, SH Lisensi Hak Cipta This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License. Diterbitkan oleh Institute for Criminal Justice Reform Jln. Cempaka No. 4, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12530 Phone/Fax: 021 7810265 Email: infoicjr@icjr.or.id website: http://icjr.or.id/ KHUBUKA-3 FH-UWIN | 25 Januari 2014
  3. 3. Latar Belakang Penyadapan menjadi sorotan publik ketika mekanisme ini di klaim oleh aparatur penegak hukum sebagai salah satu kunci untuk membongkar kasus-kasus besar yang sulit terpecahkan. Kehadiran penyadapan pun disambut dengan pro kontra dari penggiat hukum di Indonesia, ada yang memaknainya sebagai senjata ada pula yang mencoba membuka tabir potensinya menjadi petaka, terkhusus kajian mengenai simpang siur pengaturan penyadapan di tata hukum tanah air. Secara hukum positif dapat dijumpai pengaturan tentang penyadapan yang dimutilasi ke 16 aturan berbeda, dari mulai Undang-Undang sampai dengan peraturan mentri. Menyadari penting adanya payung hukum yang satu mengenai penyadapan, pada Rancangan KUHAP (RKUHAP) terbaru yang diserahkan pemerintah kepada DPR RI, pengaturan penyadapan pun disebut. Penyadapan diukir di dua pasal dalam RKUHAP, apabila putusan no 5/PUU-VIII/ 2010 milik MK yang menjadi putusan terakhir mengenai penyadapan dijadikan sebagai pembanding, maka keberadaan kedua pasal di RKUHAP untuk menjawab tanda tanya publik seputar pengaturan mengenai penyadapan tersebut perlu untuk disoroti, terlebih untuk menjawab isu-isu utama dalam mekanisme penyadapan. Isu Hukum Setelah dilakukannya Uji Materil UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE terhadap UUD 1945, dalam Perkara Nomor 5/PUU-VIII/2010, MK mengeluarkan putusan yang kemudian pertimbangannya diambil berdasarkan pendapat ahli Ifdal Khasim dan Fajrul Falaakh yang pada intinya, MK mengamanahkan bahwa dalam membentuk aturan menganai mekanisme penyadapan, perlu dilihat syarat penyadapan yakni ; (i) adanya otoritas resmi yang ditunjuk dalam Undang- Undang untuk memberikan izin penyadapan, (ii) adanya jaminan jangka waktu yang pasti dalam melakukan penyadapan, (iii) pembatasan penanganan materi hasil penyadapan, (iv) pembatasan mengenai orang yang dapat mengakses penyadapan. Serta unsur-unsur yang harus ada dalam pengaturan penyadapan yaitu (i) wewenang untuk melakukan, memerintahkan maupun meminta penyadapan, (ii) tujuan penyadapan secara spesifik, (iii) kategori subjek hukum yang diberi wewenang untuk melakukan penyadapan, (iv) adanya izin dari atasan atau izin hakim sebelum melakukan penyadapan, (v) tata cara penyadapan, (vii) pengawasan terhadap penyadapan, (viii) penggunaan hasil penyadapan, dan (ix) mekanisme komplain apabila terjadi kerugian yang timbul dari pihak ketiga atas dilakukannya tindakan penyadapan tersebut, serta pengaturan lain berupa sanksi pelanggaran, dan mekanisme internal untuk menjamin HAM seperti penyadapan dalam keadaan mendesak, keikutsertaan pihak ke-tiga dalam tehknis penyadapan dan hal lain nya. Seyogyanya, setelah ada putusan dari MK yang bersinggungan langsung mengenai pengaturan penyadapan ke depan, maka penting untuk melihat apakah aturan yang akan atau telah dibentuk sudah mengandung titipan dari putsan MK tersebut, dalam hal ini pengaturan penyadapan di RKUHAP tentunya. Pengaturan Penyadapan dalam Rancangan KUHAP (RKUHAP). Tata cara penyadapan dalam Rancangan KUHAP hanya diatur dalam Bagian Kelima tentang Penyadapan pada Pasal 83 dan 84. Pada prinsipnya Rancangan KUHAP melarang penyadapan komunikasi terhadap seseorang. Tindakan penyadapan hanya dapat dibenarkan apabila komunikasi tersebut terkait dengan tindak pidana 1 serius ataupun diduga keras akan terjadi tindak pidana serius. Secara khusus Rancangan KUHAP memberikan klasifikasi jenis tindak pidana dimana penyadapan dapat 2 dilakukan. Setidaknya ada 20 jenis tindak pidana dimana penyadapan sah digunakan. Penyadapan dalam Rancangan KUHAP mensyaratkan adanya ijin Hakim Pemeriksa Pendahuluan dengan kondisi bahwa Penyidik bersama – sama dengan Penuntut Umum menyampaikan permohonan tertulis yang 1 2 Lihat Pasal 83 ayat (1) Rancangan KUHAP Lihat Pasal 83 ayat (2) Rancangan KUHAP KHUBUKA-3 FH-UWIN | 25 Januari 2014
  4. 4. didalamnya termuat alasan – alasan untuk melakukan penyadapan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan. 4 Setelah mendapatkan ijin, maka atasan Penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penyadapan. 3 Namun, dalam keadaan mendesak, penyidik dapat melakukan penyadapan terlebih dahulu namun disertai kewajiban untuk memberitahukan penyadapan tersebut kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan melalui 5 penuntut umum. Rancangan KUHAP sendiri mendefinisikan keadaan mendesak dalam 3 kategori yaitu a.bahaya maut atau ancaman luka fisik yang serius yang mendesak; b.permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap keamanan negara; dan/atau c.permufakatan jahat yang merupakan karakteristik 6 tindak pidana terorganisasi. Jangka waktu penyadapan sendiri diberikan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat 7 diperpanjang 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Namun demikian, Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat menolak memberikan ijin untuk melakukan tindakan 8 penyadapan . Namun tidak diperoleh kejelasan apakah Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapa menolak untuk memberikan persetujuan atas tindakan penyadapan yang telah dilakukan oleh penyidik atas dasar keadaan 9 mendesak . Selama ini izin penyadapan merupakan salah satu instrument yang disorot. Pro kontra HPP sebagai pemberi izin penyadapan menjadi meruncing dikarenakan fokus terhadapan penyadapan lebih dititik beratkan pada sudut pandang lembaga, bukan skema besar pengawasan dan pembagian kekuasaan. Apabila fokus pemberian izin dititik beratkan pada skema pengawasan maka seharusnya kepada lembaga manapun penyadapan dimintakan izin, dalam hal ini tidak mutlak pada HPP, bukan menjadi inti permasalahan, melainkan harus ada lembaga yang nantinya dapat melakukan pengawasan dan dimintakan pertanggungjawaban. Terkait hal tersebut, maka seharusnya sorotan lebih tajam pada persoalan validitas alat bukti yang memang murni ada ditangan pengadilan. Inisiatif pengaturan Penyadapan dalam Rancangan KUHAP harus diapresiasi, namun sayangnya Rancangan KUHAP justru tidak mengatur hal – hal lain yang justru menjadi kunci atas validitas penyadapan diantaranya adalah (i) wewenang untuk melakukan, memerintahkan maupun meminta penyadapan, (ii) tujuan penyadapan secara spesifik, (iii) kategori subjek hukum yang diberi wewenang menyadap, (iv) adanya izin dari atasan, atau izin hakim sebelum menyadap, (v) tata cara penyadapan, (vii) pengawasan terhadap penyadapan, (viii) penggunaan hasil penyadapan, dan (ix) mekanisme komplain apabila terjadi kerugian yang timbul dari pihak ketiga atas dilakukannya tindakan penyadapan tersebut, serta pengaturan lain berupa sanksi pelanggaran, dan mekanisme internal untuk menjamin HAM seperti penyadapan dalam keadaan mendesak, keikutsertaan pihak ke-tiga dalam tehknis penyadapan dan hal lain nya. Rekomendasi 1. Pengaturan penyadapan dalam Rancangan KUHAP yang tersedia saat ini tidak cukup mengakomodir amanah putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 5/PUU-VIII/2010 yang mengandung sembilan persoalan penting yang seharusnya diatur secara rinci dan tegas serta pengaturan lain yang harus diperhatikan. Memperhatikan potensi kesewenang-wenangan dari negara serta ancaman pelanggaran HAM akibat penyadapan tersebut, maka merujuk pada amanah yang di berikan oleh Mahkamah Konstitusi sudah seharusnya Penyadapan diatur secara lebih baik dan ketat. 3 Lihat Pasal 83 ayat (4) Rancangan KUHAP Lihat Pasal 83 ayat (3) Rancangan KUHAP 5 Lihat Pasal 84 ayat (1) Rancangan KUHAP 6 Lihat Pasal 84 ayat (2) Rancangan KUHAP 7 Lihat Pasal 83 ayat (6) Rancangan KUHAP 8 Lihat Pasal 83 ayat (7) Rancangan KUHAP 9 Lihat Pasal 84 ayat (3) Rancangan KUHAP 4 KHUBUKA-3 FH-UWIN | 25 Januari 2014
  5. 5. 2. Secara rinci, KUHAP harus mengatur mengenai bentuk-bentuk dari penyadapan, secara lebih luas tidak terpaku pada penyadapan pembicaraan namun semua bentuk intersepsi informasi dan komunikasi, baik dalam bentuk rekaman, penyadapan dan tehknis intersepsi lain yang berlaku secara umum dan universal. 3. Pada dasarnya KUHAP dapat memuat pengaturan mengenai penyadapan, namun merujuk pada amanah dari Mahkamah Konstitusi, pengaturan menyeluruh di dalam KUHAP memang sulit untuk direalisasikan, sehingga akan lebih tepat bila KUHAP fokus mengatur mengenai Prinsip-prinsip, lembaga-lembaga yang diberikan kewenangan menyadap, pemberian izin serta pengaturan mengenai kekuatan pembuktian hasil penyadapan. Terkait dengan pemberian Izin, maka seharusnya tidak menjadi pokok perdebatan apakah izin harus dikeluarkan oleh HPP atau lembaga lain, namun titik sorotnya adalah validasi alat bukti harus berada di tangan pengadilan. 4. Apabila KUHAP sebagai dasar dari hukum acara pidana di Indonesia telah mengatur terkait prinsip-prinsip penyadapan, maka akan lebih tepat apabila prinsip-prinsip dasar tersebut dielaborasikan lebih lanjut di tataran Undang-Undang yang harus memuat seluruh amanah yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi dan pengaturan penting lainnya. Undang-Undang dibutuhkan untuk menjamin tercapainya pengaturan penyadapan yang sesuai dengan penghormatan terhadapan hak asasi manusia dan tunduk pada konstitusi negara Republik Indonesia. KHUBUKA-3 FH-UWIN | 25 Januari 2014

×