Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Public hearing izn 13 desember 2016

690 views

Published on

Center of Strategic Studies BAZNAS RI

PUSKAS BAZNAS RI

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Public hearing izn 13 desember 2016

  1. 1. Indeks Zakat Nasional Untuk Kebangkitan Zakat Indonesia OLEH Dr. Irfan Syauqi Beik (Direktur Puskas BAZNAS) Dr. Mohamad Soleh Nurzaman (Wakil Direktur, Riset & Kajian PUSKAS BAZNAS) DISSEMINASI PUBLIK IZN, JAKARTA, 13 DESEMBER 2016. 1
  2. 2. • Pengelolaan zakat yang baik memerlukan dukungan indikator sebagai alat ukur • Alat ukur ini berperan sebagai measurement standard untuk menilai dan mengevaluasi kinerja perzakatan nasional, dengan mencakup penilaian kuantitatif sekaligus kualitatif • Dalam konteks ini, BAZNAS bermaksud menyusun alat ukur yang disebut dengan Indeks Zakat Nasional (IZN) Urgensi Indeks Zakat Nasional
  3. 3. Tujuan & Hasil IZN “Membentuk sebuah indikator yang akan menjadi referensi standar kemajuan dan refleksi kinerja perzakatan di Indonesia, yang penerapannya dapat dilakukan secara secara periodik (pada level nasional dan provinsi)” Mencakup: 1. Pembentukan komponen penyusun 2. Pembobotan komponen penyusun 3. Prosedur dan Formulasi IZN
  4. 4. Prinsip Penyusunan : SMART Specific Measurable Applicable Reliable Timely Pengukuran Indeks
  5. 5. Mixed Methods Research; metodologi penelitian yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif)  Kualitatif : Penyusunan Komponen Pembentuk IZN (Desk Study, FGD, Expert Judgement )  Kuantitatif : Pembentukan model estimasi nilai IZN (Multi-Stage Composite Index) Metode Penyusunan : MIXED METHOD
  6. 6. Tahapan Penyusunan IZN • Mengumpulkan dan Menganalisis literatur dan studi terdahulu • Menyusun rancangan komponen indeks berdasarkan dimensi - indikator- variabel Desk Study • FGD I: mendiskusikan konsep dan draft formula IZN. • FGD II: menajamkan dimensi, indikator hingga variabel pengukuran • Expert Judgement: Memberikan pembobotan pada variabel terpilih FGD dan Expert Judgement • Setelah proses FGD dan expert judgement, Tim mereview untuk menajamkan komponen IZN • Penyusunan konsep final dan formulasi penghitungan IZN Model Penghitungan
  7. 7. Komponen IZN IZN Makro Regulasi Dukungan anggaran pemerintah Database lembaga zakat resmi, muzakki, dan mustahik Mikro Kelembagaan Dampak zakat
  8. 8. Dimensi IZN Makro Regulasi Dukungan anggaran pemerintah Database lembaga zakat, muzakki, dan mustahik Jumlah lembaga zakat resmi, muzakki, dan mustahik Rasio jumlah muzakki individu terhadap jumlah rumah tangga nasional Rasio jumlah muzakki badan terhadap jumlah badan usaha nasional
  9. 9. Mikro Kelembagaan Penghimpunan Pengelolaan Penyaluran Pelaporan Dampak zakat Material dan Spiritual (CIBEST) Pendidikan dan Kesehatan (Modifikasi IPM) Kemandirian Dimensi IZN
  10. 10. Pembobotan Komponen Dimensi Bobot kontribusi Indikator Bobot kontribusi Variabel Bobot kontribusi Makro (X1) 0.40 Regulasi (X11) 0.30 Regulasi 1.00 Dukungan APBN (X12) 0.40 Dukungan APBN 1.00 Database lembaga zakat (X13) 0.30 Jumlah lembaga zakat resmi (X131) 0.33 Rasio Muzakki individu (X132) 0.33 Rasio muzakki badan (X133) 0.33 Mikro (X2) 0.60 Kelembagaan (X21) 0.40 Penghimpunan (X211) 0.30 Pengelolaan (X212) 0.20 Penyaluran (X213) 0.30 Pelaporan (X214) 0.20 Dampak Zakat (X22) 0.60 Kesejahteraan Material dan Spiritual (Indeks Kesejahteraan CIBEST) (X221) 0.33 Pendidikan dan Kesehatan (Modifikasi IPM) (X222) 0.33 Kemandirian (X223) 0.33
  11. 11. Formula Penghitungan Indeks Dimana, • Ii = Indeks pada variabel i • Si = nilai skor aktual pada pengukuran variabel i • Smax = Skor maksimal • Smin = Skor minimal 𝐼𝑖 = 𝑆𝑖 − 𝑆 𝑚𝑖𝑛 𝑆 𝑚𝑎𝑥 − 𝑆 𝑚𝑖𝑛
  12. 12. Tahapan Penghitungan Membuat scoring skala likert dengan rentang 1 – 5 Menghitung indeks setiap variabel. Mengkalikan indeks yang diperoleh pada setiap variabel dengan bobot masing-masing untuk memperoleh indeks pada indikator. Mengalikan indeks yang diperoleh pada setiap indikator dengan bobot masing- masing, untuk memperoleh indeks pada dimensi makro dan dimensi mikro Mengalikan indeks yang diperoleh pada setiap dimensi dengan bobot masing-masing untuk memperoleh Indeks Zakat Nasional
  13. 13. Skoring Penilaian 1. Dimensi MAKRO No Variabel Kriteria (1= sangat lemah, 2= lemah, 3= cukup, 4= kuat, 5= sangat kuat) 1 2 3 4 5 1 Regulasi Nasional Memiliki UU zakat beserta perangkat peraturan pendukung di tingkat nasional serta memiliki Perda zakat di <25% provinsi Memiliki UU zakat beserta perangkat peraturan pendukung di tingkat nasional serta memiliki Perda zakat sekurang-kurangnya di 25% provinsi Memiliki UU zakat beserta perangkat peraturan pendukung di tingkat nasional serta memiliki Perda zakat sekurang- kurangnya di 50% provinsi Memiliki UU zakat beserta perangkat peraturan pendukung di tingkat nasional serta memiliki Perda zakat sekurang- kurangnya di 75% provinsi Memiliki UU zakat beserta perangkat peraturan pendukung di tingkat nasional serta memiliki Perda zakat di seluruh provinsi 2 Regulasi Daerah (untuk penghitungan level provinsi) Memiliki Perda zakat di tingkat provinsi dan Perda zakat di <25% kab/kota di provinsi tersebut Memiliki Perda zakat di tingkat provinsi dan Perda zakat sekurang-kurangnya di 25% kab/kota di provinsi tersebut Memiliki Perda zakat di tingkat provinsi dan Perda zakat sekurang-kurangnya di 50% kab/kota di provinsi tersebut Memiliki Perda zakat di tingkat provinsi dan Perda zakat sekurang-kurangnya di 75% kab/kota di provinsi tersebut Memiliki Perda zakat di tingkat provinsi dan Perda zakat di seluruh kab/kota di provinsi tersebut 3 APBN untuk BAZNAS Rasio APBN terhadap biaya operasional BAZNAS <20% Rasio APBN terhadap biaya operasional BAZNAS sekurang- kurangnya 20% Rasio APBN terhadap biaya operasional BAZNAS sekurang-kurangnya 30% Rasio APBN terhadap biaya operasional BAZNAS sekurang-kurangnya 50% Rasio APBN terhadap biaya operasional BAZNAS sekurang-kurangnya 75%
  14. 14. 1. Dimensi MAKRO No Variabel Kriteria (1= sangat lemah, 2= lemah, 3= cukup, 4= kuat, 5= sangat kuat) 1 2 3 4 5 4 APBD untuk BAZNAS daerah (Untuk Penghitungan level provinsi) Rasio APBD terhadap biaya operasional BAZNAS daerah <20% Rasio APBD terhadap biaya operasional BAZNAS daerah sekurang-kurangnya 20% Rasio APBD terhadap biaya operasional BAZNAS daerah sekurang-kurangnya 30% Rasio APBD terhadap biaya operasional BAZNAS daerah sekurang-kurangnya 50% Rasio APBD terhadap biaya operasional BAZNAS daerah sekurang-kurangnya 75% 5 Jumlah Lembaga Zakat Resmi, Muzakki, dan Mustahik Tidak memiliki database dari jumlah lembaga zakat resmi, jumlah muzakki dan mustahik per lembaga Memiliki 1 dari database dari jumlah lembaga zakat resmi, jumlah muzakki dan mustahik per lembaga Memiliki 2 dari database dari jumlah lembaga zakat resmi, jumlah muzakki dan mustahik per lembaga Memiliki database jumlah lembaga zakat resmi, jumlah muzakki dan mustahik per lembaga Memiliki database jumlah lembaga zakat resmi, jumlah muzakki dan mustahik per lembaga serta peta persebarannya 6 Rasio Jumlah Muzakki Individu terhadap Jumlah Rumah Tangga Nasional Rasio jumlah muzakki terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap rumah tangga nasional <1% Rasio jumlah muzakki terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap rumah tangga nasional 1-3,9% Rasio jumlah muzakki terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap rumah tangga nasional 4-6,9% Rasio jumlah muzakki terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap rumah tangga nasional 7-10% Rasio jumlah muzakki terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap rumah tangga nasional >10% 7 Rasio Jumlah Muzakki Badan terhadap Jumlah Badan Usaha Nasional Rasio jumlah muzakki badan terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap jumlah badan usaha <1% Rasio jumlah muzakki badan terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap jumlah badan usaha 1-1,9% Rasio jumlah muzakki badan terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap jumlah badan usaha 2-2,9% Rasio jumlah muzakki badan terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap jumlah badan usaha 3-3,9% Rasio jumlah muzakki badan terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap jumlah badan usaha ≥4%
  15. 15. 2. DIMENSI MIKRO No Variabel Kriteria (1= sangat lemah, 2= lemah, 3= cukup, 4= kuat, 5= sangat kuat) 1 2 3 4 5 1 Penghimpunan Pertumbuhan (YoY) <5% Pertumbuhan (YoY) 5-9% Pertumbuhan (YoY) 10-14% Pertumbuhan (YoY) 15-19% Pertumbuhan (YoY) >20% 2 Pengelolaan Tidak memiliki SOP pengelolaan zakat, rencana strategis, sertifikasi ISO/manajemen mutu, dan program kerja tahunan Memiliki sekurang-kurangnya 1 dari SOP pengelolaan zakat, rencana strategis, sertifikasi ISO/manajemen mutu, dan program kerja tahunan Memiliki sekurang-kurangnya 2 dari SOP pengelolaan zakat, rencana strategis, sertifikasi ISO/manajemen mutu, dan program kerja tahunan Memiliki sekurang- kurangnya 3 dari SOP pengelolaan zakat, rencana strategis, sertifikasi ISO/manajemen mutu, dan program kerja tahunan Memiliki SOP pengelolaan zakat, rencana strategis, sertifikasi ISO/manajemen mutu, dan program kerja tahunan 3 Penyaluran* ACR <20% ACR 20-49% ACR 50-69% ACR 70-89% ACR ≥90% PS >12 bulan PS 9-12 bulan PS 6 - < 9 bulan PS 3 - < 6 bulan PS <3 bulan PE >15 bulan PE 12-15 bulan PE 9 - < 12 bulan PE 6 - < 9 bulan PE <6 bulan Tidak ada anggaran untuk PD PD minimal dialokasikan 0,1 - < 2.5 % anggaran PD minimal dialokasikan 2.5 - < 7.5 % anggaran PD minimal dialokasikan 7.5 - < 10% anggaran PD minimal dialokasikan ≥ 10 % anggaran 4 Pelaporan Tidak memiliki laporan keuangan Memiliki laporan keuangan yang tidak teraudit Memiliki laporan keuangan teraudit tidak WTP Memiliki laporan keuangan teraudit WTP dan publikasi pelaporan berkala Memiliki laporan keuangan teraudit WTP, memiliki laporan audit syariah dan publikasi pelaporan secara berkala
  16. 16. No Variabel Kriteria (1= sangat lemah, 2= lemah, 3= cukup, 4= kuat, 5= sangat kuat) 1 2 3 4 5 5 Indeks Kesejahteraan CIBEST (W) Nilai Indeks 0 – 0.20 Nilai Indeks 0.21 – 0.40 Nilai Indeks 0.41 – 0.60 Nilai Indeks 0.61 – 0.80 Nilai Indeks > 0.80 6 Modifikasi IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Nilai Indeks 0 – 0.20 Nilai Indeks 0.21 – 0.40 Nilai Indeks 0.41 – 0.60 Nilai Indeks 0.61 – 0.80 Nilai Indeks > 0.80 7 Kemandirian Tidak memiliki pekerjaan dan usaha/bisnis Memiliki pekerjaan tidak tetap (serabutan) Hanya memiliki salah satu dari pekerjaan tetap atau usaha/bisnis Memiliki salah satu dari pekerjaan tetap atau usaha/bisnis dan memiliki tabungan Memiliki pekerjaan tetap, usaha/bisnis dan tabungan 2. DIMENSI MIKRO keterangan: *ACR= Allocation to Collection Ratio, PS = Program Sosial (Konsumtif), PE = Program Ekonomi (Produktif), PD = Program Dakwah
  17. 17. Sekian Terima kasih Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS

×