FAKTA GARUT

MINGGU III JANUARI 2014

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Garut

Dijamin Lancar
PROFESIONAL : Terpilihnya R...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Fakta Garut Januari 2014

319 views

Published on

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Fakta Garut Januari 2014

  1. 1. FAKTA GARUT MINGGU III JANUARI 2014 Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Garut Dijamin Lancar PROFESIONAL : Terpilihnya Rudi Gunawan sebagai Bupati Garut terpilih diharapkan mampu membawa Pemkab bekerja lebih profesional Warga Desa Sukamenak Kehilangan Memasuki Usia ke 201 Tahun Bupati Raskin Dituntut Lebih Profesional K abupaten Garut tahun 2014 ini memasuki usia ke 201 tahun. Usia ini jelas sudah bukan lagi usia muda, melainkan usia yang sudah cukup matang. Namun demikian, kenyataan saat ini, keadaan kabupaten yang dulu dikenal religius, sudah tidak memperlihatkan lagi jati dirinya. Saat ini Kabupaten Garut tetap dalam keadaan terpuruk. Tidak hanya itu saja, belum lama ini Kabupaten Garut di cengangkan oleh peningkatan jumlah penderita HIV-AIDS. Sesuatu yang sangat mengkhawatirkan memang. Namun, apa daya masyarakat Garut kini hanya bisa menghela nafas, tanpa harus berbuat apa-apa. Ta- Tahun 2013 Hanya Datang 6 Kali JABAT TANGAN ; Bupati Agus Hamdani (kanan) berjabat tangan dengan Bupati Garut terpilih Rudi Gunawan (kiri) diapit Kapolres Garut,(paling kanan), Ketua DPRD Garut Ahmad Bajuri (kedua dari kiri) beserta Wakil Bupati terpilih dr Helmi Budiman (menggunakan kacamata). . P Agus Hamdani Dukung Rudi Gunawan elantikan pasangan Rudy Gunawan- Helmi Budiman sebagai Bupati dan Wakil Bupati Garut, Kamis (23/1) akan diundur dari jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya. Seyogyanya, acara pelantikan tersebut dilaksanakan pada pukul 09.00 WIB. Namun karena sesuatu hal, pelantikan diundur menjadi pukul 13.00 WIB. Ketua DPRD Kabupaten Garut, Ahmad Bajuri, mengatakan pengunduran jadwal tersebut dilakukan karena di hari yang sama pada pukul 09.00 WIB Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan harus mengikuti rapat koordinasi Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014. "Jadi pelaksanaan acara diubah pada siang hari. Namun semua itu dipastikan tidak akan menghambat acara utama. Pelantikan tetap akan berjalan sesuai rencana awal," ujarnya, Selasa (21/1). Menurut Bajuri, pihaknya tetap siap melaksanakan agenda pelantikan. P endistribusian Raskin selama tahun 2013 lalu nampaknya perlu dievaluasi. Pasalnya, dari 420 desa yang tersebar di Kabupaten Garut ada beberapa desa yang pendistribusiannya tidak lancar. Salah satunya di Desa Sukamenak, Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut. Bukan hal yang mustahil didesa-desa lainnya pun mengalami kejadian yang sama. Dari beberapa sumber masyarakat Desa Sukamenak yang masuk ke dapur Redaksi Fakta Priangan, baik melalui Short Message Service (SMS) maupun melalui akun Face Book (FB) Fakta Garut menyebutkan, bahwa selama tahun 2013 lalu pendistribusian raskin ke Desa Sukamenak hanya ada enam kali. Belum Ada Kepastian Terbentuknya Kabupaten arut Selatan G T eka - teki soal kapan akan terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) Garut Selatan (Garsel) masih belum terjawab. Padahal pengajuan pembentukannya sudah diusulkan sejak Tahun 2004 dan sempat terhenti prosesnya sejak Tahun 2007 seiring kisruhnya kondisi politik Kabupaten Garut, yang ditandai dengan runtuhnya kekuasaan Bupati Agus Supriadi. Berlan- jut hingga masa peralihan kekuasan pada Bupati Aceng HM Fikri. Kini, meski sudah keluar amanat Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono (SBY) melalui suratnya tertanggal 27 Desemer 2013, yang memerintahkan 3 menterinya yakni, Menteri Dalam Negri, Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan Hak azasi manusia untuk membahas Rancangan Un- dang Undang (RUU) Pembentukan 65 provinsi dan kabupaten / kota. Surat presiden itu sebagai respon atas ketuk palu usul inisiatif DPR RI soal 65 Daerah Otonomi baru, yang di dalamnya termasuk DOB Garut Se- Jelang Ujian Nasional Siswa SMK Peserta UN Garut S ejumlah Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Garut mengeluhkan adanya pungutan menjelang dilaksanakannya Ujian Nasional (UN). Pungutan yang sifatnya wajib itu, ditujukan untuk setiap siswa yang akan mengikuti ujian. Dengan dalih untuk penyelenggaraan Ujian Nasional (UN), setiap siswa diharuskan membayar uang sebesar Rp30 ribu. Padahal berdasarkan Peraturan Badan Standarisasi Redaksi : Jl. Gatot Subroto No. 81 Komplek Cempaka Indah Blok 8 Karangpawitan - Garut Telp. 0262-236380 Dipungut Rp30 Ribu Nasional Pendidikan Nomor 0020/P/BNSP/XI/2013 tentang Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional pada bagian X, tertulis bahwa biaya penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Daerah. Menurut salah satu Kepala Sekolah SMK Swasta yang minta untuk tidak disebutkan identitasnya, pemberitahuan pungutan tersebut disampaikan melalui SMS atau pesan singkat yang disebar kepada setiap kepala sekolah yang disampaikan oleh Musawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). "Dana yang dipungut dari setiap siswa ini selanjutnya harus disetor ke Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). Terus terang, hal itu cukup memberatkan, terlebih bagi sekolah swasta seperti kami," ujarnya, Senin (20/1). Menurutnya, bila dana itu

×