Successfully reported this slideshow.

B

217 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

B

  1. 1. Apakah yang dimaksud dengan BKM?BKM adalah dewan pimpinan kolektif masyarakat warga penduduk kelurahan, dan sebagailembaga BKM dapat bertindak sebagai representasi masyarakat warga penduduk kelurahan.Bagaimana kedudukan BKM di masyarakat kelurahan/desa ?BKM berkedudukan sebagai lembaga pimpinan masyarakat warga penduduk kelurahan danmerupakan lembaga pengendali kegiatan penanggulangan kemiskinan di kelurahan yangbersangkutan, yang posisinya di luar institusi pemerintah, militer, agama, pekerjaan dankeluarga.Apa itu Sosialisasi ?Dalam konteks proyek P2KP, sosialisasi bukan hanya diartikan bagaimana program P2KPdapat dipahami oleh masyarakat baik subtansi maupun prosedurnya. Sosialisasi bukansekedar diseminasi atau media publikasi, melainkan bagian dari proses pemberdayaan,dimana diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran kritis, menumbuhkan perubahan sikap,dan perilaku masyarakat. Oleh sebab itu, sosialisasi harus terintegrasi dalam aktivitaspemberdayaan dan dilakukan secara terus menerus untuk memampukan masyarakatmenanggulangi masalah-masalah kemiskinan secara mandiri dan berkesinambungan.Pada sisi aktifitas fisiknya, sosialisasi diharapkan menerapkan beberapa pendekatan yang didasarkan atas perbedaankhalayak sasaran. Pendekatan yang dilakukan, diharapkan bisa membangun keterlibatan masyarakat (sebagai subjekpelaksana program) melalui pertukaran pengalaman, pengetahuan, dan pemahaman untuk menemukan kesepakatan-kesepakatan bersama yang berpijak pada kesetaraan, kesadaran kritis dan akal sehat.Pada akhirnya, diharapkan melalui sosialisasi terjadi internalisasi konsep P2KP secara utuh, serta terlembaganyakebiasaan menanamkan prinsip dan nilai P2KP di kalangan masyarakat dalam segala aktivitasnya.Apa Tujuan Sosialisasi ?A. Tujuan Umum1.)Mengupayakan masyarakat luas memahami dan mampu menginternalisasikan ‘makna’dari konsep, tujuan, maksud dan metodologi P2KP2.)Masyarakat luas mengetahui dan memahami perkembangan pelaksanaan proyek P2KPsebagai bagian dari pertanggungjawaban publik.3.)Menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang terdapat dalam siklus proyekdan kegiatan-kegiatan spesifik proyek.B. Tujuan Khusus1.)Terdapatnya komitmen dan kerjasama antara konsultan P2KP dengan pemerintah kabupaten/Kota untukmerencanakan, melaksanakan dan memonitor-mensupervisi secara bersama-sama kegiatan P2KP2.)Dapat merangsang minat Kelompok Strategis dan Kelompok Peduli untuk melakukan tindakan baik dalam kerjasamamaupun mem-bangun pengawasan berbasis masyarakat.3.)Menyebar luaskan hasil-hasil dan perkembangan proyek kepada masyarakat luas.4.)Bersama dengan bidang pelatihan, menyiapkan materi-materi bagi kepentingan masyarakat kelurahan untuk tujuanbelajar mandiri5.)Membangun KBP (Kelompok Belajar Perko-taan) dan KBK (Kelompok Belajar Kelurahan) sebagai wujud nyata daritumbuhnya kegiatan belajar mandiri masyarakat.Mengapa BKM perlu dibangun ?BKM sebagai pimpinan kolektif diperlukan :1)ketika masyarakat melihat kemiskinan sebagai persoalan bersama yang harus ditangulangibersama sehingga diperlukan lembaga pimpinan yang mampu mengendalikan gerakanbersama tersebut,2)untuk dapat memimpin gerakan penangulangan kemiskinan dari, oleh dan untukmasyarakat sebagai upaya bersamaApakah lembaga yg sudah ada boleh difungsikan ? Kalau tidak mengapa dan kalau
  2. 2. boleh apakah syaratnya ? UraikanTentu saja boleh, bila lembaga yang telah ada tersebut memenuhi criteria sebagai lembagapimpinan masyarakat kelurahan artinya memiliki persyaratan sebagai berikut ;1)Wilayah cakupannya meliputi seluruh masyarakat di suatu kelurahan atau desa2)Legitimasinya diperoleh dari masyarakat3)Kepemimpinan bersifat kolektif dengan bentuk organisasi sebagai dewan, artinyakeputusan tidak dapat dilakukan oleh ketua atau beberapa anggota saja tetapi oleh sejumlahanggota dewan sesuai quorum.4)Seluruh anggota pimpinan dipilih secara demokratik, rahasia, tertutup dan tanpa kampanyeberdasarkan kriteria nilai-nilai luhurBagaimana membangun BKM ?Landasan pembangunan BKM- Kemiskinan adalah urusan bersama semua warga kelurahan/desa- Penangulangan kemiskinan sebagai gerakan bersama yang membutuhkan jugakepemimpinan bersama- Hasil refleksi kelembagaan- Hasil refleksi kepemimpinan yang menghasilkan juga kesepatancriteria seorang pemimpin (anggota BKM)a)Bentuk Panitia, pembentukan panitia dapat dilakukan oleh para relawan yang difasilitasi oleh fasilitator. Anggotapanitia dapat saja dari warga kelurahan yang belum mendaftarkan diri sebagai relawan tetapi intinya adalah pararelawanb)Panitia mulai membuat rumusan awal anggaran dasar BKM dan tata tertib pemilihan anggota BKM untuk dibahas ditiap RT untuk mendapatkan kesepakatan oleh sebanyak mungkin warga. Sedangkan untuk ART anggaran rumahtangga harus dibuat oleh BKM setelah BKM berdiri.c)Bekerja sama dengan ketua RT menyelenggarakan pemilihan utusan RT, secara demokratik, tertutup, rahasia dantanpa kampanyed) Utusan RT yang terpilih kemudian sesuai jadwal yg telah disepakati berkumpul dikelurahan untuk melakukanpemilihan anggota BKM dimana tiap utusan memiliki hak memilih dan dipilih.e) Kepada anggota BKM yang terpilih kemudian diserahkan mandat oleh panitia untuk menyelesaikan persoalankemiskinan yang telah disusun dalam bentuk laporan PS (pemetaan swadaya).Bagaimana anggaran dasar dan tata tertib pembangunan BKM dirumuskan, disepakatidan disahkan ?Panitia pembangunan BKM memulai kerjanya dengan menyusun anggaran dasar BKM dantata tertib pemilihan anggota BKM mencakup :- Berapa jumlah utusan RT- Berapa jumlah anggota BKM- Kriteria anggota BKM- Jumlah nama yang harus dipilih pada pemilihan utusan RT dan pemilihan anggota BKM- DsbDraft rumusan anggaran dasar dan tata tertib tersebut kemudian dibahas dalam pertemuan warga di tiap RT atauorganisasi masyarakat yang ada untuk disempurnakan dan akhirnya disepakati.Bagaimana kriteria anggota BKM dirumuskan dan disepakatiKriteria anggota BKM awalnya diperoleh dari hasil refleksi kepemimpinan dan kemudiandibahas dalam pertemuan warga di tiap RT dan organisasi warga yang ada spt arisan, pkk,sembahyangan, dsb untuk akhirnya disepakati berlaku untuk seluruh kelurahan/desa. Kriteriayang dirumuskan merupakan criteria nilai-nilai moral; seperti jujur, ikhlas, rendah hati, adil,murah hati, belas kasih, dsb, sehingga orang yang nantinya dipilih harus mampumerepresentasikan nilai-nilai tersebut dalam hidupnya sehari-hari karena untuk itulah diadipilih.
  3. 3. Mengapa pemilihan harus dilakukan dan bukan penunjukan ?Penunjukan hanya menghasilkan orang yang dipercaya oleh sebagian kecil elit yangmenunjuk sedangkan pemilihan memberikan peluang sebanyak mungkin masyarakat terlibatsehingga menghasilkan orang-orang yang dipercaya oleh sebagian besar warga masyarakat.Siapapun yang nantinya terpilih adalah orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat banyakbukan oleh segolongan elit saja sehingga perlu dilakukan pemilihan yang melibatkansebanyak mungkin warga dewasa (minimum 30%)Siapakah yang diundang dalam pemilihan, perwakilan KK atau semua orang dewasadan siapakah yang mengundang ? Mengapa ?Yang diundang semua penduduk dewasa dan bukan hanya perwakilan KK sehingga akanmelibatkan pria dan perempuan. Yang mengundang adalah Panitia Pembangunan BKMbekerja sama dengan RT atau RW setempat dan pada saat pemilihan anggota BKM di tingkatkelurahan/desa yang mengundang adalah Panitia Pembangunan BKM bekerjasama denganLurah atau Kades.Dimana atau ditingkat komunitas seperti apa pemilihan utusan seharusnya dimulai?Mengapa ?Pemilihan utusan haruslah dimulai di komunitas basis yang paling kecil (RT) dimana tiapwarga masih saling mengenal sehingga dapat dilakukan pemilihan kepemimpinan moral yangdidasarkan pada rekam jejak (track record). Perlu diingat criteria yang disepakati adalahcriteria nilai-nilai moral yang hanya dapat dilihat dari perilaku sehari-hari yang bersangkutan(rekam jejak).Apakah perwakilan diijinkan ? Mengapa ?Perwakilan harus dihindarkan karena perwakilan justeru akan membawa keperpecahan.Anggota BKM dipilih berdasarkan sifat-sifat baik jadi haruslah mempresentasikan sifat-sifatbaik tersebut. Dengan kata lain anggota BKM bertanggung jawab terhadap manusia tetapiterhadap nilai-nilai yang direpresentasikan.Mengapa kampanye tdk dapat dilakukan ? UraikanKampanye dengan sendirinya tidak dapat dilakukan karena pemilihan didasarkan perbuatannyata sehari-hari (rekam jejak) bukan janji (kampanye)Mengapa anggota BKM harus relawan ? Apa implikasinya kalau tidak relawan?Anggota BKM haruslah relawan dan tidak boleh dibayar oleh sebab :„X Relawan adalah manifestasi dari nilai ikhlas/tanpa pamrih yang merupakan salah satukriteria dasar calon anggota BKM.„X Anggota BKM bukan orang bayaran (terikat kepada yang membayar) melainkan orang-orang merdeka yang secara sadar memberikan sebagian waktunya untuk orang lain.„X Sebagai disinsentif bagi orang-orang yang bermaksud kurang baik.„X BKM adalah wahana pengabdian bagi orang-orang baik dan murni (ikhlas) yang akanmengaktualisasikan dirinya sebagai manusia sejati.„X Bila anggota BKM bukan relawan maka yang justeru akan terjadi adalah :- masuknya orang-orang pencari kerja atau orang-orang yang memiliki pamrih.- BKM bukan lagi wahana pengabdian.- Anggota BKM juga bukan lagi orang merdeka yang mau menolong sesama melainkanorang bayaran yang setia kepada yang membayar.sumber : http://www.p2kp.org
  4. 4. AD/ART BKM PANGGUNGHARJOMUKADIMAHPersoalan kemiskinan merupakan masalah multidimensi, kemiskinan bukan hanya diukur dari pendapatan tetapi jugamencakup kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang baik laki-laki maupun perempuanm, danketerbatasan akses masyarakat miskin dalam penentuan kebijakan public yang berdampak pada kehidupan mereka.Dilain pihak kemiskinan juga dimungkinkan terkondisi oleh struktur maupun kultur masyarakat yang bersangkutan yangrelative tidak mudah dikenali, terlebih oleh masyarakat sendiri. Padahal dengan pengenalan terhadap masalahkemiskinan itu maka niscaya masyarakat yang bersangkutan akan memiliki bekal yang lebih baik untuk menanganimasalah yang dihadapi.Disebabkan oleh besaran dan kompleksitasnya, pemecahan masalah kemiskinan tidak lagi dapat dilakukan oelhpemerintah sendiri melalui berbagai kebijakan sektoral yang terpusat, seragam dan berjangka pendek Pemerintah,dunia swasta, atau kelompok peduli lainnya lebih tepat berfungsi sebagai fasilitator terhadap kiprah masyarakat dalammelakukan penanggulangan kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara masyarakat miskin itu sendiri danadanya penghormatan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak dasar mereka yaitu hak social, budaya,ekonomi, dan politik.Salah satu pendekatan penanganan masalah kemiskinan melalui P2KP dengan membangun keberdayaan menujumasyarakat mandiri melalui penguatan lembaga local, yang secara genetik disebut Badan Keswadayaan Masyarakat(BKM). BKM dibangun oleh dan untuk masyarakat sendiri melalui mekanisme yang sarat dengan nilai-nilai universalkemanusiaan dan prinsip-prinsip universal kemasyarakatan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut disusunlahAnggaran Dasar(AD) BKM ini sebagai panduan atas langkah dan kegiatannya. Hal-hal yang lebih rinci, teknis, ataubersifat penjabaran di muat dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) yang merupakan satu kesatuan yang tidakterpisahkan dengan Anggaran Dasar ini.ANGGARAN DASARBAB INAMA, KEDUDUKAN DAN WAKTUPasal 11. BKM ini bernama BKM Panggungharjo Yang selanjutnya disebut BKM Panggungharjo2. BKM Panggungharjo berkedudukan di Kelurahan Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul3. BKM Panggungharjo didirikan pada hari Rabu tanggal 2 bulan Februari Tahun 2000 untuk waktu yang tidakditentukan lamanya.BAB IIBENTUK DAN SIFAT LEMBAGAPasal 21. BKM adalah Perhimpunan, yang merupakan lembaga pimpinan kolektif masyarakat warga.2. BKM merupakan milik seluruh masyarakat desa/kelurahan, dan bukan milik Pemerintah, Perorangan ataukelompok masyarakat tertentu dan merupakan wadah sinergis seluruh masyarakat warga kelurahan/desa.BAB IIIAZAS DAN LANDASANPasal 31. BKM berazaskan Pancasila2. Landasan dan dasar filosofi lembaga ini adalah pemberdayaan masyarakat untuk dapat menanggulangikemiskinan secara mandiri, efektif, dan berkelanjutan.BAB IVVISI, MISI, DAN NILAI-NILAI SERTA PRINSIP-PRINSIPPasal 4Visi dan Misi1. Visi BKM adalah terciptanya organisasi warga masyarakat di tingkat local yang memiliki kemampuan strategisuntuk mengatasi persoalan kemiskinan secara mandiri, efektif dan berkelanjutan.2. Misi BKM adalah membangun masyarakat melalui penguatan kelembagaan local agar menjadi penggerak ,motivator, dan inisiator terhadap kegiatan kemasyarakatan untuk secara mandiri melakukan upaya-upaya
  5. 5. penanggulangan kemiskinan termasuk dengan menjalin kerjasama sinergis dengan pihak lain, baik Pemda (PemerintahDaerah), dunia usaha, maupun kelompok peduli.Pasal 5Nilai-nilaiBKM berpegang pada nilai-nilai universal kemanusiaan yang dijunjung tinggi, ditumbuh kembangkan dan dilestarikan,yakni :a. Kejujuran dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, dandalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan dana dan pelaksanaan kegiatan.b. Keadilan dalam menetapkan kebijakan, menjawab dan memenuhi kebutuhan nyata dan kepentingan masyarakatmiskin.c. Kesetaraan dalam pelibatan masyarakat miskin dengan tidak membeda-bedakan latar belakang, asal-usul,agama, status, jenis kelamin.d. Kebersamaan semua warga masyarakat dari berbagai latar belakang suku, agama, ras, lapisan dalammelaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan mendorong tumbuhnya kepedulian dan gerakan masyarakat.e. Kerelawanan/Ikhlas dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinanf. Dapat dipercaya semua pihak.Pasal 6Prinsip-prinsipBKM dlm melaksanakan kegiatannya menerapkan prinsip-prinsip universal kemasyarakatan yakni :a. Demokratis : Dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak,terutama kepentingan masyarakat miskin, sehingga keputusan yang diambil secara kolektif dan demokratis.b. Partisipasi : Dalam tiap langkah kegiatan dilakukan secara partisipatif sehingga mampu membangun rasakepemilikan dan proses belajar melalui mekanisme bekerja sama.c. Transparasi dan akuntabilitas : Dalam proses manajemen organisasi masyarakat, sehingga masyarakat belajardan melembagakan sikap bertanggung jawab serta tanggung gugat terhadap pilihan keputusan dan kegiatan yangdilaksanakana. Desentralisasi; dalam proses pengambilan keputusan yang langsung menyangkut kehidupan dan penghidupanmasyarakat agar dilakukan sedekat mungkin dengan pemanfaat sehingga keputusan yang dibuat benar-benarbermanfaat bagi masyarakat banyak.BAB VMAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN ORGANISASIPasal 71. Membangun organisasi masyarakat warga (OMW atau civil society organization) yang layak dan mampumemberikan pelayanan dan wadah perjuangan masyarakat miskin untuk menyalurkan aspirasi dan kebutuhanmasyarakat, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan dan pembangunan permukiman;2. Mempercepat upaya pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melalui penguatan kapitalsosial dengan menumbuhkan kembali nilai-nilai kemanusiaan dalam rangka memperkuat keswadayaan masyarakatwarga.3. Menumbuh kembangkan permberdayaan sosial kemasyarakatan, ekonomi lokal berbasis keluarga,pemberdayaan sarana dan prasarana dasar lingkungan4. Meningkatkan jaringan kerjasma antar lembaga masyarakat dalam koordinasi dan keterpaduan penanggulangankemiskinanBAB VIPERAN DAN TUGASPasal 8Peran1. Peran BKM adalah mewadahi aspirasi masyarakat dengan cara :a. Melibatkan masyarakat agar proaktif dalam proses pengambilan keputusan dalam program pemberdayaanmasyarakat dan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya dan
  6. 6. b. Memperjuangkan dipenuhinya kebutuhan dasar, sosial, ekonomi dan sarana dan prasarana dasar sertalingkungan bagi masyarakat miskin.2. Menjadi sumber energi dan inspirasi untuk membangun sinergi, prakarsa dan kemandirian masyarakat gunamemenuhi kebutuhan dan mewujudkan harkat kemanusiaan.Pasal 9TugasTugas Pokok BKM adalah :a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan serta aturan main (termasuk sanksi) secara demokratis dan partisipatifmengenai hal-hal yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelurahan, termasuk penggunaandan BLM program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan di wilayahnya.b. Mengorganisasi masyarakat untuk bersama-sama merumuskan visi,misi, rencana strategis, dan rencana programpenanggulangan kemiskinan (pronangkis)c. Memonitor, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil BKM,termasuk penggunaan dana program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.d. Mendorong berlangsungnya proses pembangunan partisipatif sejak tahap penggalian ide dan aspirasi, pemetaanswadaya atau pemilahan kebutuhan perencanaan, pengambil keputusan, pelaksanaan, pemeliharaan hingga monitoringdan evaluasi.a. Memberikan penilaian yang telah dilakukan oleh unit-unit pelaksana dan memutuskan proposal mana yangdiprioritaskan didanai oleh dana program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan diwilayahnyaatau dana-dana lain yang dihimpun oleh BKM, atas dasar kriteria dan prosedur yang disepakati danditetapkan bersama.b. Memonitor, mengawasi dan memberi masukan untuk berbagai kebijakan maupun porogram pemerintah lokalyang berkaitan dengan kepentingan masyarakat miskin maupun pembangunan di kelurahannya.c. Menjamin dan mendorong peran serta berbagai unsur masyarakat khususnya masyarakat miskin dan kaumperempuan di wilayahnya, melalui proses serta hasil keputusan yang adil dan demokratisd. Membangun transparasi kepada mayarakat khususnya dan pihak luar umumnya, melalui berbagai media sepertipapan pengumuman, sirkulasi laporan kegiatan dan keuangan bulanan/triwulan serta rapat-rapat terbuka, dan lainnya.e. Membangun akuntabilitas kepada masyarakat dengan mengauditkan diri melalui auditor external/ independenserta menyebarluaskan hasil auditnya kepada seluruh lapisan masyarakatBAB VIIPasal 10Kegiatan-kegiatan BKM mencakup kegiatan di bidang lingkungan, ekonomi dan sosial, sebagai upaya penanggulangankemiskinan dan pembangunan lingkungan perumahan dan pemukiman.BAB VIIIORGANISASI BKMPasal 111. Pimpinan kolektif BKM terdiri dari lima (5) sampai tiga belas (13) orang, dan satu diantaranya dipilih sebagaikoordinator2. Sekretariat, sebagai unsur pelaksana teknis harian yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan, dan bekerjapurna waktu serta tidak diperkenankan merangkap sebagai anggota BKM serta unit-unit pengelola BKM3. Dalam pelaksanaan kegiatannya BKM wajib membentuk unit-unit pengelola, antara lain Unit PengelolaLingkungan (UPL), Unit Pengelola Sosial (UPS), Unit Pengelola Keuangan (UPK) yang dipilih dan ditetapkan oleh BKMPasal 12Kesekretariatan1. Kesekretariatan BKM adalah unsur pelaksanaan administrasi kegiatan sehari-hari yang dibentuk oleh BKM untukmemperlancar tugas dan fungsi BKM. Unsur pelaksana ini dibentuk oleh BKM sesuai dengan kebutuhan. Kesekretariatanini mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada BKM2. Mekanisme perekrutan staf sekretariat dilakukan BKM melalui rapat anggota BKM. Tata cara perekrutan diaturdengan aturan tersendiri.3. Tugas kesekretariatan adalah :
  7. 7. a. Menyusun agenda rapat/pertemuan BKMb. Membuat dan menyebarkan surat undanganc. Bertindak sebagai notulen dalam setiap acara rapat/ pertemuan BKMd. Memberikan laporan hasil notulensi kepada seluruh anggota BKM ataupun pihak lain yang berkepentingane. Mencatat adminsitrasi keuangan operasional BKM dan mencatat pengelolaan BLMf. Melaporkan administrasi keuangan kepada BKM secara berkalaPasal 13Unit-unit Pengelola BKM memiliki tugas-tugas poko sbb :1. Unit Pengelola Lingkungana. Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM/Panitiab. Mengendalikan kegiatan-kegiatan pembangunan prasarana dasar lingkungan perumahan dan pemukiman yangdilaksanakan oleh KSM/Panitia pembangunanc. Motor penggerak masyarakat dalam membangun kepedulian bersama dan gerakan masyarakat untuk penataanlingkungan perumahan dan pemukiman yang lestari sehat dan terpadud. Menggali potensi lokal yang ada di wilayahnyae. Menjalin kemitraan (channeling) dengan pihak-pihak lain yg mendukung program UPL2. Unit Pengelola Sosiala. Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM/Panitiab. Mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan KSM/Panitia bidang sosialc. Membangun mengembangkan kontrol sosial masyarakat melalui media warga/ infokomd. Memfasilitasi dan mendorong masyarakat/relawan dalam Komunitas Belajar Kelurahan/Desa (KBK/D)e. Mendorong kepedulian warga dalam kegiatan sosial seperti santunan, beasiswa, sunatan massal, dllf. Menjalin kemitraan (channeling) dengan pihak-pihak lain yg mendukung program UPS3. Unit Pengelola Keuangana. Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM/Panitiab. Mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM keuanganc. Melakukan pengelolaan keuangan pinjaman bergulir untuk KSM, mengadministrasikan keuangand. Menjalin kemitraan (channeling) dengan pihak-pihak lain yang mendukung program ekonomi UPKBAB IXKEANGGOTAANPasal 141. Jumlah anggota BKM harus ganjil antara 5 sampai 13 orang sehingga memungkinan dilakukan pengambilankeputusan dengan suara terbanyak2. Anggota BKM adalah warga yang tinggal di kelurahan Panggungharjo yang memenuhi kriteria nilai-nilaikemanusiaan dan telah ditetapkan serta dipercaya warga untuk mengemban amanat masyarakat untuk menanggulangimasalah kemiskinan.3. Anggota BKM dipilih untuk masa bakti maksimum 4 (empat) tahun, dengan tiap tahun dilakukan evaluasi dandapat dilakukan penggantian (reshuffle) serta dapat dipilih ulang4. Anggota BKM menggambarkan keterwakilan nilai-nilai kemanusiaan, bukan keterwakilan wilayah, golonganmaupun kelompok tertentu.5. Sistem pemilihan anggota BKM adalah sistem pemilihan langsung secara rahasia, tanpa pencalonan, tanpakampanye dan tanpa rekayasa6. Tata cara pemilihan diatur dalam aturan tersendiriBAB XLEGALITAS BKMPasal 15
  8. 8. 1. Legalitas BKM tercermin dari proses pembentukannya yang melibatkan seluruh komponen masyarakat2. Hasil kesepakatan masyarakat yang dirumuskan dalam rembug warga selanjutnya dicatatkan pada Notaris TriDiyani K. Djati, S.H. pada tanggal 17 Maret 2000 dengan nomor 27BAB XIPERANGKAT ORGANISASI DAN MUSYAWARAHPasal 16PERANGKAT ORGANISASIBKM memiliki perangakat organisasi yang meliputi :1. Musyawarah/Rembug Warga2. Musyawarah Anggota3. Sekretariat4. Unit-unit PelaksanaPasal 17MUSYAWARAH WARGA1. Rembug warga tahunan diadakan sekurang-kurangnya 1 tahun sekali2. Rembug warga tahunan dilakukan dalam rangka pertanggungjawaban BKM atas kegiatan selama satu tahunberjalan3. Teknis pelaksanaan dan tatacara rembug warga tahunan diatur dalam Anggaran Dasar Rumah TanggaPasal 18MUSYAWARAH WARGA LUAR BIASA1. Rembug warga luar biasa dapat dilakukan apabila dalam pelaksanaan terjadi penyimpangan AD/ART2. Rembug warga luar biasa bisa diusulkan oleh anggota BKM maupun masyarakat3. Tata cara rembug warga luar biasa diatur dalam ARTPasal 19MUSYAWARAH ANGGOTA1. Nusyawarah anggota BKM diadakan minimal 1 (satu) kali dalam satu bulan2. Musyawarah anggota dilakukan untuk membahas segala permasalahan tentang kemiskinan, dan merumuskankebijakan yang harus diambil berkenaan hal tersebut3. Teknis pelaksanaan dan tata cara musyawarah anggota diatur dalam Anggaran Dasar Rumah TanggaBAB XIIQUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSANPasal 201. Musyawarah anggota dan sidang-sidangnya dianggap memenuhi quorum apabila oleh sekurang-kurangnya 50% + 1 Jumlah anggota BKM2. Syarat dan ketentuan lain tentang musyawarah anggota diatur dalam ART BKM3. Rembug warga tahunan dianggap memenuhi quorum apabila dihadiri sekurang-kurangnya 50% + 1 khususuntuk perubahan Anggaran Dasar keputusan sah apabila diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 darijumlah utusan warga yang hadir4. Ketentuan dan pengaturan tentang Rembug Warga Tahunan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah TanggaPasal 21Pengambilan Keputusan1. Keputusan yang diambil pada saat musyawarah anggota BKM maupun Rembug Warga Tahunan diusahakanatas dasar hikmah kebijaksanaan, musyawarah dan mufakat2. Bila keputusan dengan musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka keputusan dapat diambil berdasarkansuara terbanyak
  9. 9. 3. Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak dianggap syah apabila didukung oleh sekurang-kurang nya 50% +1 dari jumlah yang hadir.BAB XIIISUMBER-SUMBER PENDANAAN BKMPasal 22Keuangan diperoleh dari :a. Bantuan langsung masyarakat (BLM) yang berasal dari P2KPb. Bantuan dari pemerintah baik pusat maupun daerahc. Swadaya masyarakatd. Bantuan dari Donore. Kerjasama dengan pihak ketiga baik swasta, LSM, Perguruan tinggi, Perbankan, dllf. Kegiatan-kegiatan lain oelh UP-UP yang sahBAB XIVTRANSPARASI DAN AKUNTABILITASPasal 231. Pertemuan rutin antara BKM, UP-UP,KSM/Panitia,Relawan,Utusan Warga, dan Pemdes, setiap bulan atautriwulan untuk menyampaikan informasi perkembangan keputusan, kegiatan dan keuangan yang telah dilakukan danakan dilaksanakan BKM2. Pembuatan dan optimalisasi pemanfaatan papan-papan informasi di seluruh lokasi strategis yang ada dikelurahan tersebut3. Dilaksanakan audit oleh auditor independen secara rutin setiap tahun4. Menyebarluaskan hasil-hasil audit, ataupun hasil-hasil pemerikasaan kepada seluruh masyarakat di wilayahnya5. Melakukan konsultasi publik dalam hal keputusan dan kebijakan yang akan ditetapkan dan diterapkan BKM6. Membentuk dan mengembangkan Komunitas Belajar Kelurahan (KBK) dibawah UPS dan dimotori relawan-relawan7. Membuat dan menyebarluaskan secara berkala buletin atau leaflet tentang informasi singkat perkembangankegiatan, keputusan dan keuangan BKM1. Sarana-sarana dan media-media lainnya yang sejalan dengan prinsip transparasi dan akuntabilitasBAB XVPEMBUBARANPasal 24Ketentuan Pembubaran1. Pembubaran BKM hanya dapat dilakukan dengan keputusan yang melibatkan unsur masyarakat melalui RembugWarga2. Dalam hal BKM dibubarkan maka seluruh kekayaan yang dimiliki diserahkan kepada masyarakat yangpelaksanaannya diatur tersendiri melalui RWKBAB XVIPENUTUPPasal 251. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar, akan diatur dalam anggaran Rumah Tangga2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

×