Perbandingan Filsafat Pancasila di Indonesia dengan Filsafat Liberal di United Kingdom

5,809 views

Published on

Perbandingan Filsafat Pancasila di Indonesia dengan Filsafat Liberal di United Kingdom

Published in: Education
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,809
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
75
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Perbandingan Filsafat Pancasila di Indonesia dengan Filsafat Liberal di United Kingdom

  1. 1. + Perbandingan Filsafat Pancasila di Indonesia dengan Filsafat Liberal di United Kingdom (Inggris) Aileen Neysha W., Johannes Michael L., Oktaviani Angelica, Sherlyn Chang (4A1)
  2. 2. +  Setiap negara mempunyai filsafat yang menjadi landasan bagi segala sesuatu yang ada di negara itu. Filsafat akan menghasilkan ideologi, ideologi akan melahirkan sebuah paham, paham tersebut akan menjadi dasar negara, dan dari dasar negara itulah akan dibentuk undang-undang dasar yang diikuti dengan pembentukan undang-undang lainnya yang mendukung. Sedemikian pentingnyalah filsafat negara yang menjadi landasan bagi dasar negara itu sendiri.
  3. 3. +  Keadaan negara Indonesia bisa dibilang cukup kacau balau pada saat ini. Banyaknya kasus-kasus kenegaraan seperti kasus korupsi yang merajalela, pengadaan Al-Quran di kementerian agama, dan kasus lainnya membuat banyak orang yang mencoba mencari tahu apakah penyebab dari kesalahankesalahan yang terjadi ini. Karena itu, tidak terhindarkan lagi pendapat yang mengatakan bahwa filsafat negara yang tidak benar adalah akar dari kesalahan-kesalahan yang ada. Pondasi yang tidak kuat tentu saja akan membuat rubuh bangunan yang berada di atasnya. Adanya keraguan yang timbul tentang keefektifan filsafat Pancasila bagi bangsa Indonesia.  Sholahuddin Al Ayyubi, http://nasional.sindonews.com/read/2013/12/04/12/813217/ketua-mpr-korupsidi-indonesia-merajalela diakses pada 28 Januari 2014 jam 17:00  Herudin, http://www.tribunnews.com/topics/korupsi-al-quran-di-kementerianagama diakses pada 28 Januari 2014 jam 17:23 
  4. 4. +  Maka itu, kami dapat merasakan adanya suatu urgensi dari diadakannya penelitian lebih dalam lagi tentang apakah filsafat negara kita, yaitu filsafat Pancasila, sudah merupakan filsafat yang baik untuk diterapkan atau tidak. Kami juga akan membandingkan filsafat Pancasila dengan filsafat dari negara lain, yaitu dari negara maju United Kingdom yang menganut paham liberal. Dengan demikian, maka diharapkan melalui tugas esai ini, kita dapat melihat manakah filsafat yang sebenarnya paling baik untuk diterapkan bagi kelangsungan negara yang efektif dan benar.
  5. 5. +  Filsafat Pancasila  Latar Belakang dan Pengertian Filsafat  Secara tidak sadar nilai- nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari- hari. Nilai- nilai Pancasila secara praktis diwujudkan sebagai pandangan hidup (filsafat hidup) jauh sebelum Indonesia merdeka. Setelah merdeka kedudukan filsafat sebagai pandangan hidup ditingkatkan menjadi filsafat negara mulai dari nilai- nilainya yang sekarang menjadi filosofis-ideologis yang berkonstitusional.  Suatu sistem filsafat berkembang berdasarkan ajaran seorang atau beberapa tokoh filsuf. Menurut sejarah filsafat, perkembangan tertua dimulai dari Timur Tengah pada tahun 5000-3000 sebelum Masehi, di lembah sungai Euphrat dan Tigris. Sedangkan filsafat tertua adalah filsafat Yunani yang berkembang sekitar tahun 700 SM. Filsafat Yunani diyakini sebagai landasan untuk filsafat Barat Modern. Kata filsafat terdiri dari kata Yunani philein yang artinya adalah cinta dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan. Pengertian filsafat menurut Prof. Darji Darmodiharjo adalah pandangan hidup (keyakinan) yang melandasi tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengaruh itu nampak dengan adanya sistem Kapitalisme, Komunisme, Sosialisme, dan lain-lain.  Darmodiharjo, Darji. 1994. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Malang: Laboratorium Pacasila. P 10
  6. 6. +  Filsafat Pancasila  Dalam kehidupan bangsa Indonesia diakui bahwa nilai- nilai Pancasila adalah pandangan hidup yang berkembang dalam sosio-budaya Indonesia. Maka itu Pancasila diyakini sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Kedudukan Pancasila di Indonesia sudah menjadi dasar dari filsafat negara Republik, ideologi bangsa dan pandangan hidup Indonesia. Kedudukan dan fungsi dari Pancasila itu tidak berdiri secara sendiri- sendiri melainkan mereka adalah sebuah sistem satu kesatuan. Maka itu, filsafat Pancasila mencakup 3 bidang yaitu bidang Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi.
  7. 7. +  Aspek Ontologi Pancasila  Ontologi berasal dari kata Yunani “onto” yang artinya keberadaan dan “logos” yaitu ilmu. Maka itu Ontologi adalah bidang yang menyelidiki makna (eksistensi & keberadaan), sumber, jenis, hakikat yang memasukan ilmu tentang alam semesta (kosmologi) dan metafisika. Dasar ontologis Pancasila adalah bahwa manusia itu bersifat monopluralis atau monodualis. Manusia disini berperan sebagai makhluk yang mempunyai hakikat. Manusia itu adalah subyek yang memiliki hakikat berketuhanan, berkemanusiaan, dan bepersatuan yang berkerakyatan dan berkeadilan.  Lawson, Tony. http://www.csog.group.cam.ac.uk/A_Conception_of_Ontology.pdf. Diakses pada 26 Januari 2014 pada jam 19:43
  8. 8. +  Aspek Epistemologis Pancasila  Epistemologi adalah bidang filsafat yang menyelidiki makna dan nilai ilmu pengetahuan, sumbernya, syarat- syarat, proses terjadinya ilmu, validitas dan hakikat ilmu yang termasuk: logika, matematika dan ilmu teori. Pancasila sebagai sistem filsafat pada dasarnya adalah ilmu pengetahuan. Dalam kehidupan sehari- hari Pancasila menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia. Pancasila dalam pengertian tersebut mengandung tiga unsur yaitu: rasionalitas, penghayatan dan kesusilaan.  Darmodiharjo, Darji. 1994. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Malang: Laboratorium Pacasila. P 15 
  9. 9. +  Aspek Aksiologis Pancasila  Setiap sila dari Pancasila memiliki landasan yaitu: Ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan dan keadilan. Kelima sila ini harus memiliki kaitan dengan sifat dan hakikat negara Indonesia. Seperti piramida, sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa berkaitan dengan sila- sila selanjutnya seperti sila- sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusayawaratan-perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/pendidikan_pancasila/ bab2-pancasila_sebagai_sistem_filsafat.pdf diakses pada 28 Januari 2014 jam 18:00
  10. 10. +  1. Ketuhanan  Pada mulanya, Inggris adalah suatu negara kristiani yang dalam bahasa inggrisnya disebut sebagai church-state. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya keputusan negara / posesi kenegaraan yang ditentukan oleh gereja, seperti penobatan keluarga kerajaan misalnya. Meskipun agama resmi yang diakui oleh Inggris adalah agama kristiani, yaitu denominasi Angelican Church lebih tepatnya, meski banyak juga yang beragama katolik. Inggris tidak mengharuskan warganya untuk memiliki agama dan mengijinkan warganya untuk memeluk agamanya masing-masing. Hal ini menyebabkan adanya 23% warga Inggris yang tidak memiliki agama dan keberagaman agama yang dianut oleh warga seperti Buddha, Hindu, Yahudi, Islam, dan Sikhisme.
  11. 11. +  Namun, dalam praktek sehari-hari, sebagi suatu Menurut survei yang dilakukan pada tahun 2003, 52% warga Inggris mengatakan bahwa agama tidaklah terlalu penting dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut cukup mencengangkan apalagi karena 71% orang Inggris yang beragama kristiani tersebut ternyata sebanyak 83% jemaatnya tidak pergi ke gereja dalam seminggu sejak survei tersebut didata. Krisis iman kristen yang terjadi di negara kristiani inilah yang menyebabkan banyak orang ingin menjadikan Inggris sebagai suatu negara yang bebas dari gereja (seperation of church). Namun, tentu saja masih ada banyak perdebatan di mana hingga saat ini masih keadaan church-state yang dipegang oleh United Kingdom.  http://churchandstate.org.uk/what-we-do/promote-seperation-of-churchand-state/ diakses pada 25 Januari 2014 pada jam 20:31 
  12. 12. +
  13. 13. +  2. Kemanusiaan  Manusia dianggap sebagai makhluk individu yang seharusnya diberikan kebebasan dan hak untuk meraih cita-citanya sendiri tanpa adanya hal-hal yang mengganggu dari pemerintah atau dari individu lainnya.  Meskipun sekarang ini sudah ada hukum yang mengatur tentang HAM, pada abad 20, yaitu sekitar tahun 1900an, lingkungan sosial di inggris sempat terbagi-bagi sesuai dengan status sosialnya. Ada banyak faktor yang menentukan kelas tersebut seperti latar belakang keluarga, pekerjaan, pendapatan, perilaku, dan bahkan aksen yang dipunyai. Saat ini, meski hal tersebut sudah tidak boleh diterapkan secara 'sah' seperti sebelumnya, masyarakat masih banyak juga yang memperlakukan orang berdasarkan 'pembagian kelas' itu.  http://www.justice.gov.uk/human-rights diakses pada 25 Januari 2014 pada jam 21:15
  14. 14. +
  15. 15. +  3. Persatuan  United Kingdom sebagai negara kedaulatan (sovereignity state) mempersatukan Inggris, Wales, Skotlandia, dan Irlandia utara. Meskipun Inggris adalah negara yang liberal yang sering dikaitkan dengan rasa individualis yang tinggi, mereka juga peduli dengan persatuan. Namun, berbeda dengan 'persatuan' di filsafat Pancasila yang memiliki tujuan untuk menyatukan perbedaan ras dan budaya yang beragam. Bagi negara ini, persatuan lebih dilihat sebagai penggabungan antar negara bagian (yang lebih sering disebut sebagai constituent) tersebut. Persatuan tersebut dinilai memiliki nilai keamanan yang berharga bagi negara Inggris karena dianggap dapat mengurangi kemungkinan terjadinya perpecahan dari dalam negeri atau pun dari luar.  Kingdom, John. Government and Politics in Britain: An introduction. 1991. Cambridge: Blackwell Publishing Ltd.
  16. 16. +  Namun, berbeda dengan 'persatuan' di filsafat Pancasila yang memiliki tujuan untuk menyatukan perbedaan ras dan budaya yang beragam. Bagi negara ini, persatuan lebih dilihat sebagai penggabungan antar negara bagian (yang lebih sering disebut sebagai constituent) tersebut. Persatuan tersebut dinilai memiliki nilai keamanan yang berharga bagi negara Inggris karena dianggap dapat mengurangi kemungkinan terjadinya perpecahan dari dalam negeri atau pun dari luar. Kingdom, John. Government and Politics in Britain: An introduction. 1991. Cambridge: Blackwell Publishing Ltd.
  17. 17. +  4. Kerakyatan  Meskipun berbentuk monarki, Inggris yang merupakan monarki konstitusional menjalankan pemerintahan demokrasi tidak langsung (demokrasi perwakilan). Ini berarti, tidak jauh dari apa yang terjadi di Indonesia, yaitu adanya berbagai partai dengan ideologi berbeda serta diadakannya pemilu. Rakyat dapat memilih partai atau sosok pemimpin (mayor, council leader) yang sesuai dengan keinginannya.
  18. 18. +  5. Keadilan  Karena tidak mempunyai konstitusi tertulis (legal system), maka suatu kasus akan diadili sesuai dengan keadaan yang terjadi pada saat itu. Hal ini menjadi sesuatu hal yang relatif apakah dapat dianggap adil atau tidak karena pelanggaran yang terjadi akan diperhitungkan oleh hakim. Hakim akan mempertimbangkan aspek kelas, jenis kelamin, rasisme, bias, isu moral, tindakan polisi, keamanan, dan lain-lain sebelum mempertimbangkan sesuatu. Rasisme masih menjadi salah satu hal yang patut diperhatikan. Lingkungan sosial yang terdiri dari beragam ras dan suku bangsa menjadi suatu lingkungan yang rentan akan kasus rasisme.
  19. 19. + Negara Indikator Inggris Paham Ketuhanan Mempercayai Indonesia agama Esa, Tuhan yang transeden kristiani. Tidak diwajibkan & imanen beragama. Paham Makhluk individu yang Adil dan beradab, harus Kemanusiaan bebas untuk meraih cita- saling bergotong royong citanya Paham Persatuan Negara-negara constituent Keberagaman ras, budaya, dan bahasa Paham Kerakyatan Menjalankan demokrasi Paham Keadilan Sesuai dengan keadaan, Bagi seluruh rakyat, dengan tanpa tertulis Menjalankan demokrasi undang-undang undang-undang tertulis

×