BAB I PENDAHULUANA. Latar BelakangMenurut Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasio...
pelaksanaan ketiga agenda tersebut, diperlukan identifikasi dan analisis indikatorpencapaian. Sedangkan metode yang diguna...
Sasaran yang diharapkan dari kegiatan ini meliputi:    1. Tersedianya data/informasi dan penilaian pelaksanaan RPJMN 2004-...
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RPJMN 2004 – 2009A. AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAIA.1. IndikatorIndika...
Gambar 2.1. Perkembangan Jumlah Kejahatan yang Terjadi dengan Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran di Provinsi Beng...
2009 naik menjadi 573 kasus. Tahun 2009 frekuensi kriminalitas menyangkut harta    benda, terutama kasus pencurian kendara...
lain-lain sebagai sarana pembinaan mental anak dan remaja, sehingga dapat         mengurangi tindak kriminalitas yang dise...
Berdasarkan data tabel 2 (Lampiran) menunjukkan peningkatan kinerja aparatur    penegak hukum yang makin membaik, yang did...
Rekomendasi Kebijakan    Rekomendasi yang dapat diberikan, bahwa keberhasilan dalam penyelesaian kasus-    kasus kejahatan...
korban atau saksi pelapor tidak memiliki cukup bukti, sehingga tidak dapat    dilimpahkan ke tahap persidangan pengadilan....
hukum, melainkan karena secara teknis yuridis kasus tersebut tidak didukung alat    bukti yang kuat, sehingga tidak dapat ...
dan memperluas kesempatan kerja, sehingga setiap individu memiliki pekerjaan dan         penghasilan, kondisi ini sangat b...
hukum masih konsisten dengan komitmennya yang menyatakan perang melawan      korupsi.      Tahun 2009 kinerja aparatur huk...
Apabila kinerja aparatur hukum dalam penyelesaian laporan tindak pidana korupsi    dikaitkan dengan salah satu tujuan/sasa...
2.1.2. Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Peraturan Daerah Pelayanan Satu       Atap      Sembilan daerah kabupaten d...
Apabila dikaitkan dengan salah satu tujuan pembangunan meningkatkan pelayanan     publik maka langkah awal dapat dikatakan...
2.1.3. Persentase Instansi (SKPD) Provinsi Yang Memiliki Pelaporan Wajar Tanpa       Pengecualian (WTP)     Berdasarkan op...
kesalahan, sehingga laporan keuangan dapat diandalkan pemilik kepentingan dalam     proses pengambilan keputusan.     Reko...
sekolah besarnya dua kali lipat penduduk laki-laki (18,65 berbanding 4,07 persen).      Begitu pula kaum perempuan yang bu...
2.2.2 Gender Empowerment Meassurement (GEM)     GEM (Gender Empowerment Meassurement) merupakan salah satu paradigma     p...
rendah, yaitu sekitar 18 persen dan di DPD sekitar 10 persen (hanya satu orang      perempuan) yang mewakili Provinsi Beng...
Rekomendasi Kebijakan    Masih rendahnya GDI dan GEM di Provinsi Bengkulu mengisyaratkan bahwa    Pemerintah Provinsi Beng...
Keputusan Presiden atau UU. Selain itu, Kementrian Negara Pemberdayaan      Perempuan tidak mempunyai infrastruktur daerah...
11    Persentase Guru Layak Mengajar        Persen      72.97    77.73   83.69    83.96    83.14      Terhadap Guru Seluru...
C.2, Analisis Pencapaian Indikator1.    Indeks Pembangunan Manusia (IPM)      IPM Provinsi Bengkulu mengalami kemajuan dan...
2. Pendidikan    Indikator yang digunakan untuk menilai kinerja pembangunan dalam bidang pendidikan    di Provinsi Bengkul...
Meningkatnya angka APM SD/MI ini disebabkan karena ditunjang oleh adanya   penyelenggaraan program wajib belajar pendidika...
masih banyak siswa yang berumur di bawah tujuh tahun dan di atas 12 tahun yang    masih mengikuti pendidikan di tingkat SD...
Rekomendasi Kebijakan:        Meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kompetensi tenaga pendidik         dan pes...
2.5 Angka Putus Sekolah SD, SMP/MTs    Angka putus sekolah mencerminkan banyaknya anak-anak usia sekolah yang sudah    tid...
Rekomendasi Kebijakan:        Meningkatkan akses pelayanan pendidikan terutama terhadap penduduk miskin        Memberika...
2.7. Angka Melek Aksara 15 tahun keatas    Angka melek aksara di Provinsi Bengkulu mengalami perbaikan selama lima tahun  ...
 Menyediakan materi dan peralatan pendidikan, seperti seperti buku pelajaran      maupun peralatan penunjang belajar meng...
Meskipun persentase jumlah guru yang layak mengajar sudah tergolong tinggi, namun    masih terdapat lebih dari 10 persen g...
selayaknya program peningkatan mutu dan kualitas tenaga guru perlu mendapat    perhatian serius dari pemerintah.    Rekome...
Perilaku masyarakat kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat, serta    ketersediaan pembiayaan kesehatan masih rendah,...
relatif kurang memadai. Pada tahun 2008 jumlah Puskesmas Pembantu dan   Puskesmas Keliling di Provinsi Bengkulu masing-mas...
Grafik 2.18 Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Persentase Tingkat Kemiskinan                            Provinsi Bengkul...
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB

2,589 views

Published on

Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu oleh Tim Universitas Bengkulu

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB

  1. 1. BAB I PENDAHULUANA. Latar BelakangMenurut Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (SPPN), kegiatan evaluasi merupakan salah satu dari empattahapan perencanaan pembangunan yang meliputi penyusunan, penetapan,pengendalian perencanaan serta evaluasi pelaksanaan perencanaan. Sebagai suatutahapan perencanaan pembangunan, evaluasi harus dilakukan secara sistematis denganmengumpulkan dan menganalisis data serta informasi untuk menilai sejauh manapencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan tersebut dilaksanakan. PeraturanPresiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJMN) Tahun 2004-2009 telah selesai dilaksanakan. Sesuai dengan PeraturanPemerintah (PP) No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan, pemerintah (Bappenas) berkewajiban untukmelakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana pelaksanaan RPJMN tersebut.Saat ini telah ditetapkan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010–2014. Sikluspembangunan jangka menengah lima tahun secara nasional tidak selalu sama dengansiklus pembangunan 5 tahun di daerah, begitu juga dengan provinsi Bengkulu. Sehinggapenetapan RPJMN 2010-2014 ini tidak bersamaan waktunya dengan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu yang akanberakhir pada Nopember 2010. Hal ini menyebabkan prioritas-prioritas pembangunandalam RPJMD Provinsi Bengkulu tidak selalu mengacu pada prioritas-prioritas RPJMN2010-2014. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi relevansi prioritas/program antara RPJMNdengan RPJMD Provinsi Bengkulu.Di dalam pelaksanaan evaluasi ini, dilakukan dua bentuk evaluasi yang berkaitan denganRencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Yang pertama adalahevaluasi atas pelaksanaan RPJMN 2004-2009 dan yang kedua penilaian keterkaitanantara RPJMD dengan RPJMN 2010-2014. Metode yang digunakan dalam evaluasipelaksanaan RPJMN 2004-2009 adalah Evaluasi ex-post untuk melihat efektivitas (hasildan dampak terhadap sasaran) dengan mengacu pada tiga agenda RPJMN 2004 - 2009yaitu agenda Aman dan Damai; Adil dan Demokratis; serta MeningkatkanKesejahteraan Rakyat. Untuk mengukur kinerja yang telah dicapai pemerintah atas■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu  1
  2. 2. pelaksanaan ketiga agenda tersebut, diperlukan identifikasi dan analisis indikatorpencapaian. Sedangkan metode yang digunakan dalam evaluasi relevansi RPJMDProvinsi Bengkulu dengan RPJMN 2010-2014 adalah membandingkan keterkaitan 11prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya dengan prioritas daerah. Selain itu jugamengidentifikasi potensi lokal dan prioritas daerah yang tidak ada dalam RPJMN 2010-2014. Adapun prioritas nasional dalam RPJMN 2010-2014 adalah 1) ReformasiBirokrasi dan Tata Kelola, 2) Pendidikan, 3) Kesehatan, 4) PenanggulanganKemiskinan, 5) Ketahanan Pangan, 6) Infrastruktur, 7) Iklim Investasi dan IklimUsaha, 8) Energi, 9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, 10) DaerahTertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-konflik, 11) Kebudayaan, Kreativitas danInovasi Teknologi dan 3 prioritas lainnya yaitu 1) Kesejahteraan Rakyat lainnya, 2)Politik, Hukum, dan Keamanan lainnya, 3) Perekonomian lainnya.Hasil dari EKPD 2010 diharapkan dapat memberikan umpan balik pada perencanaanpembangunan daerah dan untuk perbaikan kualitas perencanaan di daerah di ProvinsiBengkulu. Selain itu, hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar bagi pemerintahdalam mengambil kebijakan pembangunan daerah guna meningkatkan efektivitas danrelevansinya dengan pembangunan nasional.Pelaksanaan EKPD dilakukan secara eksternal untuk memperoleh masukan yang lebihindependen terhadap pelaksanaan RPJMN di daerah. Berdasarkan hal tersebut,Bappenas cq. Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan melaksanakan kegiatan EvaluasiKinerja Pembangunan Daerah (EKPD) yang bekerja sama dengan 33 Perguruan Tinggiselaku evaluator eksternal dan dibantu oleh stakeholders daerah. Di provinsi Bengkulupelaksanaan EKPD 2010 dilaksanakan oleh Universitas Bengkulu (UNIB) bekerjasamadengan Bappenas yang pelaksanaannya mengacu pada panduan yang dibuat olehBappenas.B. Tujuan dan Sasaran Tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan EKPD 2010 ini adalah: 1. Untuk melihat sejauh mana pelaksanaan RPJMN 2004-2009 dapat memberikan kontribusi pada pembangunan di daerah; 2. Untuk mengetahui sejauh mana keterkaitan prioritas/program (outcome) dalam RPJMN 2010-2014 dengan prioritas/program yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu.■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu  2 
  3. 3. Sasaran yang diharapkan dari kegiatan ini meliputi: 1. Tersedianya data/informasi dan penilaian pelaksanaan RPJMN 2004-2009 di Provinsi Bengkulu; 2. Tersedianya data/informasi dan penilaian keterkaitan RPJMD Provinsi Bengkulu dengan RPJMN 2010-2014.C. Keluaran Hasil yang diharapkan dari kegiatan EKPD 2010 di Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut: 1. Tersedianya dokumen evaluasi pencapaian (kinerja) pelaksanaan RPJMN 2004- 2009 di Provinsi Bengkulu; 2. Tersedianya dokumen evaluasi keterkaitan RPJMD Provinsi Bengkulu dengan RPJMN 2010-2014.■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu  3
  4. 4. BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RPJMN 2004 – 2009A. AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAIA.1. IndikatorIndikator yang digunakan untuk mewujudkan agenda pembangunan Indonesia yang amandan damai dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.1. Indikator Agenda Pembangunan Indonesia yang Aman dan Damai No Indikator Satuan 2005 2006 2007 2008 2009 1 Jumlah Kriminalitas yang Terjadi Kasus 2.130 2.686 2.510 2.779 2.335 2 Penyelesaian Kasus Kejahatan Persen 91,61 75,55 88,62 99,24 92,26 Konvensional 3 Penyelesaian Kasus Kejahatan Persen 66.60 80.00 73.33 TransnasionalA.2. Analisis Pencapaian Indikator 1. Jumlah dan Jenis Kriminalitas Data indeks kriminalitas yang dibutuhkan untuk mengukur capaian kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan yang aman dan damai belum tersedia, sehingga yang dijadikan sebagai pedoman adalah kuantitas tindak kriminalitas yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat Provinsi Bengkulu. Data menunjukkan bahwa tindak kriminalitas konvensional yang terjadi di Provinsi Bengkulu dalam kurun waktu 5 tahun terakhir masih berfluktuasi dengan frekuensi jenis kriminalitas tertentu menurun, sebaliknya terhadap jenis kriminalitas lainnya terjadi peningkatan. Jenis kejahatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam data tabel 1 (lampiran) meliputi penipuan, penggelapan, pemalsuan, pengeroyokan, pengrusakan, penyerobotan tanah, kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan ringan, pencemaran nama baik, porno-aksi atau porno-grafi, perzinahan, dan perbuatan tidak menyenangkan. Untuk melihat perkembangan jumlah kejahatan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2009 digambarkan dalam bentuk grafik di bawah ini.■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu  4 
  5. 5. Gambar 2.1. Perkembangan Jumlah Kejahatan yang Terjadi dengan Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran di Provinsi Bengkulu, Tahun 2005-2009 25.000 23.00 22.13 22.18 20.64 20.000 18.59 15.000 10.000 6.15 6.04 4.68 4.90 5.000 2.779 5.31 2.130 2.686 2.510 2.335 0.000 2005 2006 2007 2008 2009 Jumlah Kejahatan Pengangguran (%) Kemiskinan (%) Mencermati angka kriminalitas yang terjadi dapat dinyatakan, bahwa pelaksanaan program pembangunan yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai dan aman secara umum sudah memperlihatkan capaian yang memuaskan, namun belum optimal, karena frekuensi kriminalitas dari tahun ke tahun masih berfluktuasi, tahun 2005 sebanyak 2.130 kasus, meningkat drastis menjadi 2.686 kasus tahun 2006, pada tahun 2007 menurun menjadi 2.510 kasus, namun tahun 2008 meningkat lagi menjadi 2.779 kasus, kemudian pada tahun 2009 menurun menjadi 2.335 kasus. Memang mewujudkan kehidupan yang damai dan aman dengan nol kriminalitas adalah mustahil, namun masyarakat masih menaruh harapan pada pemerintah daerah dan aparatur penegak hukum untuk melakukan upaya menekan frekuensi kriminalitas makin kecil, sehingga secara psikologis setiap individu merasakan jaminan perlindungan dan jaminan rasa aman dan damai dalam kehidupan bermasyarakat. Data jenis kriminalitas tabel 1 (Lampiran), menunjukkan masih tingginya ancaman rasa aman bagi setiap individu dalam masyarakat, terutama rasa aman dalam keselamatan jiwa raga, dan rasa aman dalam kepemilikan harta benda. Hal ini disebabkan masih tingginya kriminalitas menyangkut harta benda seseorang dan jiwa seseorang. Tahun 2007 frekuensi kriminalitas menyangkut harta benda, terutama kasus pencurian dengan pemberatan menunjukkan tren meningkat, dari 304 kasus tahun 2006 menjadi 684 kasus. Tahun 2008 mencerminkan optimalisasi kinerja pemerintah, sehingga dapat menurunkan frekuensi kasus serupa menjadi 571 kasus, namun tahun■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu  5
  6. 6. 2009 naik menjadi 573 kasus. Tahun 2009 frekuensi kriminalitas menyangkut harta benda, terutama kasus pencurian kendaraan bermotor meningkat menjadi 313 kasus dibanding kasus serupa tahun 2008 sebanyak 209 kasus, dan kasus pencurian dengan kekerasan menjadi 130 kasus, sedangkan tahun 2008 hanya 108 kasus. Keadaan meningkatnya kriminalitas terhadap harta benda, dapat dikategorikan sebagai kriminalitas yang bermotif ekonomi, artinya pelaku melakukan kejahatan karena didorong masalah kebutuhan ekonomi, yang sering memiliki keterkaitan erat dengan persoalan kemiskinan dan pengangguran. Apabila dihubungkan dengan angka kemiskinan Provinsi Bengkulu tahun 2007 (22,13%), 2008 (20,64) dan 2009 (18,59%) dan data jumlah pengangguran dalam tahun yang sama yaitu 4,68% tahun 2007, 4,90% tahun dan 5,31% tahun 2009 maka dapat disimpulkan meningkatnya tindak kriminalitas kejahatan terhadap harta benda disebabkan oleh keadaan ekonomi pelakunya. Tahun 2009 tindak kriminalitas menyangkut keselamatan badan dan jiwa seseorang meningkat, terutama penganiayaan berat, justru meningkat dibanding tahun 2008, padahal dalam 4 tahun sejak 2006 tren kejahatan bidang ini selalu menurun. Demikian juga tindak kriminal pembunuhan sejak tahun 2006 hingga tahun 2008 trennya menurun, namun tahun 2009 kasus pembunuhan justru meningkat. Penyebab terjadinya kejahatan terhadap jiwa orang seperti pembunuhan, penganiayaan berat, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan pencemaran nama baik seseorang, banyak disebabkan oleh kurangnya kesadaran terhadap nilai-nilai moral, agama, dan nilai-nilai sosial dalam kehidupan bersama. Rekomendasi Kebijakan Rekomendasi yang dapat diberikan untuk menekan penurunan angka kriminalitas tersebut antara lain: a) Pemerintah daerah harus meningkatkan program penanggulangan kemiskinan, dengan membuka lapangan perkerjaan atau memperluas kesempatan kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran dan makin banyak warga yang memperoleh penghasilan layak. b) Pemerintah daerah perlu melakukan program penguatan peran anak-anak dan remaja dalam berbagai organisasi kepemudaan seperti karang taruna, kepramukaan, organisasi intra sekolah, perhimpunan kegiatan seni, olah raga dan■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu  6 
  7. 7. lain-lain sebagai sarana pembinaan mental anak dan remaja, sehingga dapat mengurangi tindak kriminalitas yang disebabkan kenakalan remaja. c) Perlu dipertimbangkan kebijakan meningkatkan rasio ideal aparatur keamanan untuk setiap jiwa penduduk, setidaknya dalam waktu singkat melakukan penataan penempatan aparatur keamanan pada daerah yang rawan kriminalitas, baik daerah perdesaan maupun lokasi tertentu pada kawasan perkotaan. d) Perlu dilakukan program peningkatan partisipasi setiap individu warga masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum, seperti menerapkan sistem penjagaan keamanan lingkungan (siskamling) pada situasi krisis ekonomi, yang dibarengi dengan program peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan hukum. 2. Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional Persentasi penanganan kasus tindak pidana kejahatan konvensional dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2005-2009), antara jumlah kasus kejahatan konvensional yang dilaporkan dengan yang ditangani dan ditindaklanjuti di Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang berfluktuasi. Untuk melihat indikator persentase perkembangan jumlah penyelesaian kasus kejahatan konvensional yang dilaporkan dengan yang disidang dalam kurun waktu 2005 sampai dengan 2009, digambarkan dalam grafik di bawah ini Gambar 2.2. Perkembangan Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional yang Dilaporkan dengan yang Disidang di Provinsi Bengkulu, Tahun 2005 – 2009 1800 1618 1655 1600 1464 1360 1352 1400 1527 1434 1453 1200 1246 1000 981 800 600 400 200 91.62 72.56 88.63 99.25 92.27 0 2005 2006 2007 2008 2009 Jumlah Kasus yang Dilaporkan Jumlah Perkara yang Disidangkan % Penyelesaian■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu  7
  8. 8. Berdasarkan data tabel 2 (Lampiran) menunjukkan peningkatan kinerja aparatur penegak hukum yang makin membaik, yang didukung kesadaran hukum masyarakat menggunakan jalur hukum (litigasi) dalam menyelesaikan setiap kasus hukum yang dihadapinya. Banyaknya laporan perkara adalah representatif kesadaran hukum, dan banyaknya laporan yang berhasil diselesaikan adalah representatif kinerja aparatur penegak hukum. Tahun 2006 persentase penyelesaian perkara kejahatan konvensional yang dilaporkan sangat rendah (75,55%) capaian ini turun drastis dibanding tahun sebelumnya (91,61%). Penurunan capaian persentase penyelesaian kasus dapat disebabkan oleh dua keadaan, yaitu pertama, korban kejahatan mencabut laporan polisi selanjutnya memilih penyelesaian nonlitigasi, seperti perdamaian, dengan demikian kasus tidak perlu dilanjutkan ke tingkat persidangan pengadilan. Kedua, pengaduan atau laporan kejahatan yang disampaikan oleh korban tidak didukung bukti-bukti yang cukup kuat, akibatnya aparatur penegak hukum tidak dapat meneruskan penyelesaian kasus sampai ke tingkat persidangan pengadilan, sehingga penyidikan dihentikan. Tahun 2008 capaian persentase penyelesaian perkara yang dilaporkan dan yang disidangkan sangat tinggi (99,24%), capaian ini menunjukkan makin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, di mana kasus yang dilaporkan didukung bukti yang cukup dan konsistensi memilih cara penyelesaian litigasi. Selain persentase itu dipengaruhi pula oleh kualitas kinerja aparatur hukum yang makin meningkat, dengan jumlah yang makin bertambah, seiring dengan adanya kebijakan pemekaran wilayah kabupaten (9 kabupaten dan 1 kota) yang diikuti kebijakan pemekaran kecamatan (120 kecamatan), sehingga masyarakat makin mudah mengakses pelayanan hukum. Bardasarkan data persentase penyelesaian kasus kejahatan konvensional, dapat dikatakan bahwa upaya mewujudkan kehidupan yang aman dan damai sudah memuaskan. Pemerintah daerah sudah memperlihatkan komitmen yang tinggi, antara lain menambah satuan kerja pelayanan hukum dengan dibentuknya institusi kepolisian kecamatan, kabupaten pemekaran, dibentuknya institusi kejaksaan dan pengadilan di setiap kabupaten pemekaran, sehingga makin memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan hukum.■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu  8 
  9. 9. Rekomendasi Kebijakan Rekomendasi yang dapat diberikan, bahwa keberhasilan dalam penyelesaian kasus- kasus kejahatan konvensional dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama kuatnya komitmen dari berbagai pihak terkait dan tingginya konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk memberantas kejahatan-kejahatan konvensional. Oleh karena itu, pemerintah dan pemerintah daerah perlu merumuskan strategi yang lebih efektif yang bertujuan untuk mendorong peningkatan komitmen pihak-pihak terkait dalam pencegahan tindak kriminalitas (kejahatan konvensional) termasuk memberikan reward bagi setiap individu yang berpartisipasi dalam pencegahan kejahatan dan memberikan punishment hukuman yang lebih berat terhadap pelaku kejahatan konvensional yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan yang didakwakan padanya, sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi yang lainnya untuk tidak melakukan kejahatan serupa. Selain itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat masih perlu ditingkatkan melalui pelbagai program penerangan atau penyuluhan hukum, sehingga seua lapisan masyarakat memiliki pengetahuan hukum yang memadai, kondisi ini sangat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan konvensional atau penegakan hukum pada umumnya. 3. Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Transnasional Berdasarkan data yang ada pada instansi penegak hukum dalam wilayah Provinsi Bengkulu (kepolisian, kejaksaan, pengadilan) jumlah tindak pidana yang bersifat transnasional dalam wilayah hukum Provinsi Bengkulu relatif sedikit, dibanding kejahatan konvensional. Kasus-kasus kejahatan transnasional mulai terjadi tahun 2007 dengan jenis kejahatan berupa penyelundupan senjata api dan perdagangan manusia, sedangkan kasus transnasional lainnya seperti perompakan, narkoba yang melibatkan pelaku orang asing, money loundering dan cyber crime sampai saat sekarang ini belum ada laporan masyarakat. Persentasi penanganan kasus tindak pidana kejahatan transnasional dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yaitu sejak tahun 2007 sampai dengan 2009, antara jumlah kasus kejahatan transnasional yang dilaporkan dengan yang ditangani dan ditindaklanjuti di Provinsi Bengkulu menunjukkan angka yang berfluktuasi dari tahun ke tahun dengan persentase terendah sebesar 66,66% pada tahun 2007 dan persentase tertinggi sebesar 80% pada tahun 2008. Beberapa kasus kejahatan transnasional yang tidak tertangani disebabkan laporan kasus yang disampaikan■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu  9
  10. 10. korban atau saksi pelapor tidak memiliki cukup bukti, sehingga tidak dapat dilimpahkan ke tahap persidangan pengadilan. Perkembangan persentase jumlah penyelesaian kasus kejahatan transnasional yang dilaporkan dengan yang disidang dalam kurun waktu 2007 sampai dengan 2009, digambarkan dalam grafik di bawah ini Gambar2.3. Persentase Jumlah Penyelesaian Kasus Kejahatan Transnasional yang Dilaporkan Dengan yang Disidang, Tahun 2007 – 2009 90 80 80.00 70 66.67 73.33 60 50 40 30 20 15 10 3 5 11 0 4 2 2007 2008 2009 Jumlah Kasus yang Dilaporkan Jumlah Perkara yang Disidangkan % Penyelesaian Perkara Data tabel 3 (Lampiran) menunjukkan bahwa tahun 2009 jumlah kasus kejahatan transnasional mengalami peningkatan drastis dibanding tahun sebelumnya. Data ini harus dipahami secara positif, bahwa terjadinya kejahatan transnasional tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan program pembangunan daerah, antara lain pembangunan bidang perhubungan dan transportasi, sehingga daerah ini makin terbuka dan mudah dijangkau oleh masyarakat nasional maupun internasional. Dilihat dari persentase penyelesaian kasus kejahatan transnasional tahun 2009 sebesar 73,33%, ini menunjukkan bahwa aparatur hukum khususnya dan pemerintah daerah umumnya sudah siap mengantisipasi kemungkinan terjadinya jenis kejahatan yang bersifat transnasional sebagai konsekuensi logis dari keberhasilan pembangunan. Apabila dikaitkan dengan tujuan pembangunan, yakni mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, maka persentase jumlah kasus kejahatan transnasional yang berhasil ditangani sebagaimana data tabel 3 (lampiran), menunjukkan kinerja aparatur penegak hukum sudah memuaskan, meskipun masih ada beberapa kasus yang belum terselesaikan, hal itu bukan disebabkan menurunnya komitmen aparatur■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu  10 
  11. 11. hukum, melainkan karena secara teknis yuridis kasus tersebut tidak didukung alat bukti yang kuat, sehingga tidak dapat diproses secara hukum. Keberhasilan program pembangunan mewujudkan kehidupan yang damai dan aman tidak terlepas dari kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyediakan sumber daya aparatur penegak hukum, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga terjadi peningkatan rasio aparatur hukum dengan jiwa masyarakat yang harus dilindungi. Kebijakan kemitraan aparatur hukum dan masyarakat, baik secara individual maupun kelompok dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan, merupakan salah satu model kebijakan yang dapat dijadikan alternatif mengantisipasi terjadinya kejahatan-kejahatan yang bersifat transnasional. Di samping itu, secara khusus dalam penyelesaian kasus-kasus kejahatan transnasional dibutuhkan komitmen dan konsistensi tinggi dari berbagai pihak terkait dalam penegakan hukum. Pemerintah daerah harus merumuskan strategi yang lebih efektif yang bertujuan untuk mendorong peningkatan komitmen aparatur hukum dan mendorong tumbuhnya peran serta masyarakat dalam pencegahan kejahatan transnasional. Rekomendasi Kebijakan Keberhasilan dalam penyelesaian kasus-kasus kejahatan transnasional dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama kuatnya komitmen dari berbagai pihak terkait dan tingginya konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan dari kebijakan- kebijakan yang ditujukan untuk memberantas kejahatan-kejahatan transnasional. Oleh karena itu, pemerintah dan pemerintah daerah perlu merumuskan strategi yang lebih efektif yang bertujuan untuk mendorong peningkatan komitmen pihak-pihak terkait dalam pencegahan tindak kriminalitas (kejahatan transnasional) termasuk memberikan reward bagi setiap individu yang berpartisipasi dalam pencegahan kejahatan dan memberikan punishment hukuman yang lebih berat terhadap pelaku kejahatan transnasional yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan yang didakwakan padanya, sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi yang lainnya untuk tidak melakukan kejahatan serupa. Di samping itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat masih perlu ditingkatkan melalui pelbagai program penerangan/penyuluhan hukum. Selanjutnya keberhasilan program mewujudkan kehidupan yang damai dan aman tidak terlepas dari keberhasilan pemerintah dan pemerintah daerah dalam menambah lapangan kerja■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu  11
  12. 12. dan memperluas kesempatan kerja, sehingga setiap individu memiliki pekerjaan dan penghasilan, kondisi ini sangat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan transnasional atau penegakan hukum pada umumnya.B. AGENDA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATISB. 1. IndikatorIndikator yang digunakan untuk mewujudkan agenda pembangunan Indonesia yang Adildan Demokratis dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.2. Indikator Agenda Pembangunan Indonesia yang Adil dan Demokratis No Indikator Satuan 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1 Pelayanan Publik Kasus Korupsi yang Persen 97.00 94.00 94.00 94.00 89.00 Tertangani Jumlah Kab./Kota Yang Persen 33.33 44.44 55.56 60.00 80.00 Memiliki Perda Pelayanan Satu Atap, Persentase Kab/kota Yang Persen - - - 11.11 20.00 Memiliki Pelaporan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2 Demokrasi Gender Development Index 62.3 63.9 65.3 66.9 68.27 (GDI) Gender Empowerment 56.4 58.8 60.0 61.8 71.76 Meassurement (GEM)B.2. Analisis Pencapaian Indikator2.1. Pelayanan Publik2.1.1. Persentase Kasus Korupsi yang Tertangani dibandingkan dengan yang Dilaporkan Persentasi penanganan kasus tindak pidana korupsi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2005-2009), antara jumlah kasus korupsi yang dilaporkan dengan yang ditangani dan ditindaklanjuti di Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang berfluktuasi. Tahun 2006 kinerja aparatur hukum dalam penyelesaian laporan tindak pidana korupsi menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dengan capaian persentase 87,50%. Capaian ini menunjukkan pemerintah dan aparatur■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu  12 
  13. 13. hukum masih konsisten dengan komitmennya yang menyatakan perang melawan korupsi. Tahun 2009 kinerja aparatur hukum dalam penyelesaian laporan tindak pidana korupsi menurun drastis, dengan tingkat persentase 43,24%. Sangat ironis, di satu sisi pemerintah menyatakan komitmennya memberantas korupsi dan mengajak masyarakat berpartisipasi melaporkan temuan-temuan yang berindikasi korupsi, namun di sisi lain pemerintah, terutama aparatur hukum pemegang kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi, baik kepolisian daerah maupun kejaksaan tinggi, terkesan lamban bahkan mungkin sengaja membiarkan laporan- laporan tindak pidana korupsi menggantung tanpa kejelasan dan kepastian hukum. Penyebab lambannya kinerja pemberantasan korupsi yang sering dijadikan alasan oleh aparatur hukum adalah lamanya waktu menunggu hasil audit kerugian negara yang dilakukan auditor BPK/BPKP Perwakilan Bengkulu. Penyebab lain, banyaknya laporan tindak pidana korupsi yang disampaikan masyarakat tidak didukung oleh bukti yang kuat, sehingga tidak dapat dimasukkan dalam registrasi perkara artinya secara hukum perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut tidak bisa diselesaikan, namun kendatipun demikian aparatur hukum tetap tidak konsisten, seharusnya jika memang tidak cukup bukti, demi kepastian hukum harus dilakukan pemberhentian penyidikan. Untuk melihat perkembangan persentase jumlah kasus korupsi yang dilaporkan dengan yang disidang dalam kurun waktu 2005 sampai dengan 2009, digambarkan dalam grafik di bawah ini. Gambar 2.4. Perkembangan persentase jumlah Kasus Korupsi yang Dilaporkan Dengan yang Disidang di Provinsi Bengkulu, Tahun 2005 - 2009 120 100 97 94 94 94 89 80 82.35 87.50 77.27 75.00 60 43.24 40 37 24 22 20 17 21 8 17 16 14 0 6 2005 2006 2007 2008 2009 Jumlah Kasus yang Dilaporkan Jumlah Perkara yang Disidangkan % Penyelesaian Provinsi % Penyelesaian Nasional■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu  13
  14. 14. Apabila kinerja aparatur hukum dalam penyelesaian laporan tindak pidana korupsi dikaitkan dengan salah satu tujuan/sasaran pembangunan daerah, yaitu untuk melakukan pemberantasan korupsi, maka dapat dikatakan bahwa capaian hasil pembangunan daerah di bidang ini sangat tidak memuaskan. Terbukti dari rendahnya capaian persentase laporan tindak pidana korupsi yang berhasil diselesaikan. Jika dibandingkan dengan rata-rata nasional, maka kinerja aparatur hukum daerah tidak lebih baik dari capaian pembangunan nasional. Sebagaimana data pada Tabel 4 (lampiran) persentase jumlah kasus korupsi yang ditangani di Provinsi Bengkulu masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan persentase yang dicapai di tingkat nasional. Hal ini memberikan implikasi rendahnya kemauan politik pemerintah daerah Provinsi Bengkulu dalam memberantas tindak pidana korupsi, artinya penempatan salah satu tujuan pembangunan daerah, yaitu untuk melakukan pemberantasan korupsi, masih sebatas retorika politik. Rekomendasi Kebijakan Rekomendasi yang patut diberikan bahwa faktor utama yang menentukan keberhasilan penyelesaian kasus-kasus korupsi adalah kemauan politik kepala pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah yang konsisten menjalankan rencana dan pelaksanaan dari setiap kebijakan yang ditujukan untuk memberantas korupsi. Meskipun berbagai strategi dan instrumen hukum pemberantasan korupsi yang ada sudah cukup memadai, namun betapa pun sempurnanya instrumen hukum dan strategi yang dibuat, korupsi akan tetap terjadi, tanpa komitmen pemimpin (kepala negara dan kepala daerah) yang bersungguh-sungguh memberantas korupsi. Profesionalitas lembaga pengawasan fungsional inspektorat daerah perlu lebih difungsikan dengan menempatkan tenaga auditor fungsional yang lulus sertifikasi auditor nasional. Selain itu perlu dilakukan upaya mendekatkan pengawas eksternal ke setiap SKPD, konkritnya BPK sebaiknya memiliki kantor perwakilan di setiap kabupaten/kota. Partisipasi individu dan kelompok masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran dan barang milik negara dan daerah, juga perlu ditingkatkan, melalui pembukaan akses pengawasan langsung masyarakat, pengawasan media massa, sehingga dapat menutup peluang terjadinya korupsi. Untuk itu, agar partisipasi individu warga masyarakat, kelompok orang dalam mengontrol kebijakan penggunaan anggaran dan barang oleh aparatur pemerintah, dapat berjalan optimal, maka kepada masyarakat perlu diberikan pembelajaran hukum dan jaminan keamanan bagi individu maupun kelompok orang yang menjadi pelapor kasus korupsi.■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu  14 
  15. 15. 2.1.2. Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Peraturan Daerah Pelayanan Satu Atap Sembilan daerah kabupaten dan satu kota dalam wilayah Provinsi Bengkulu hampir semuanya sudah memiliki Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, yang pengaturannya didasarkan pada peraturan daerah masing-masing, kecuali Kabupaten Bengkulu Selatan masih mengatur pembentukan instansi tersebut dalam Peraturan Bupati. Sampai saat ini satu-satunya kabupaten yang belum memiliki Kantor Pelayanan Terpadu adalah Kabupaten Bengkulu Tengah yang merupakan daerah otonom baru, hasil pemekaran dari kabupaten induk, yakni Kabupaten Bengkulu Utara. Alasan belum dibentuknya peraturan daerah tentang pelayanan perijinan terpadu di Kabupaten Bengkulu Tengah, antara lain disebabkan kabupaten ini belum memiliki Bupati/Kepala Daerah definitif dan lembaga DPRD kabupaten ini baru terbentuk pada tanggal 21 Juli tahun 2008. Persentase jumlah kabupaten/ kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap terbukti menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga organisasi perangkat daerah yang diperintahkan pembentukannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 sudah terpenuhi. Seiring peningkatan persentase daerah kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Bengkulu yang memiliki Kantor Pelayanan Terpadu, seharusnya terjadi pula peningkatan pelayanan publik, namun dalam pengamatan implementasinya masih belum optimal. Indikator persentase jumlah kabupaten/kota yang memiliki Perda pelayanan satu atap tahun 2005 sampai dengan 2009, digambarkan dalam grafik di bawah ini Gambar 2.5. Perkembangan Persentase Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Peraturan Daerah (Perda) Pelayanan Satu Atap, Tahun 2005 - 2009 90 80 80.00 70 60 60.00 50 55.56 40 44.44 30 33.33 20 9 9 9 10 10 10 6 8 0 4 5 3 2005 2006 2007 2008 2009 Jumlah Kabupaten /Kota Kabupaten /Kota Yang Memiliki Perda Pelayanan satu Atap Persentase Kab./Kota yang Memiliki Perda Pelayanan satu Atap■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu  15
  16. 16. Apabila dikaitkan dengan salah satu tujuan pembangunan meningkatkan pelayanan publik maka langkah awal dapat dikatakan sudah menunjukkan peningkatan, yakni dengan dibuatnya Perda Pelayanan Satu Atap, yang menjadi alat dalam mewujudkan keinginan pemerintah yaitu untuk mengatasi permasalahan birokrasi yang lambat dan berbelit-belit. Keberhasilan daerah dalam membentuk Perda atau Perbup tentang pelayanan satu atap yang ditindaklanjuti dengan pengisian jabatan pada badan/kantor pelayanan terpadu bersangkutan, pelaksanaan kinerja pelayanannya secara umum sudah dapat mengurangi kelambatan dan birokrasi pelayanan yang berbelit-belit, namun capaian kinerja pelayanan masih belum optimal, antara lain disebabkan oleh faktor kesiapan sumber daya yang belum memadai. Rekomendasi Kebijakan Rekomendasi, bahwa keberhasilan pemerintah kabupaten/kota se Provinsi Bengkulu dalam membentuk peraturan daerah tentang pelayanan satu atap atau pelayanan perijinan terpadu harus ditindaklanjuti dengan peningkatan pelayanan prima, yakni optimalisasi pelayanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari badan atau kantor pelayanan satu atap bersangkutan, sehingga birokrasi perijinan dan pelayanan publik lainnya yang selama ini oleh stakeholders sering dirasakan lamban, boros dan bertele-tele dapat dihilangkan. Oleh karena itu perlu dilakukan pembinaan intensif terhadap aparatur daerah yang menangani pelayanan terpadu agar senantiasa meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan komitmennya dalam mengemban tugas melayani stakeholders. Paradigma birokrasi juga harus diubah dari paradigma selama ini yang memposisikan diri sebagai penguasa sehingga bermentalitas “minta dilayani”, menjadi “pelayan” yang siap memberikan pelayanan terbaik kepada stakeholders. Badan/kantor pelayanan perijinan terpadu/pelayanan satu atap yang sudah terbentuk harus konsisten menjalankan fungsi pelayanan yang menjadi kewajibannya sesuai dengan standar prosedur pelayanan (SOP) yang sudah ditetapkan, sehingga pelayanan yang diberikan benar-benar terikat dengan ruang waktu pelayanan yang sudah menjadi komitmen dan sesuai dengan harapan stakeholders. Kemudian, jenis pelayanan yang diberikan, biaya (jika pelayanan membutuhkan biaya) dan jangka waktu penyelesaian setiap paket pelayanan harus disosialisasikan dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi pelayanan publik.■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu  16 
  17. 17. 2.1.3. Persentase Instansi (SKPD) Provinsi Yang Memiliki Pelaporan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Berdasarkan opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bengkulu dalam waktu 5 tahun terakhir (2005-2009) menunjukkan bahwa LKPD Provinsi Bengkulu belum pernah mendapat opini WTP (wajar tanpa pengecualian). Laporan tersebut didasarkan pada laporan keuangan dari setiap SKPD provinsi yang disampaikan kepada BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, yaitu sebanyak 32 SKPD, terdiri atas 17 instansi SKPD dinas daerah provinsi, 13 instansi SKPD badan dan rumah sakit daerah, dan 2 instansi SKPD sekretariat pemerintah daerah provinsi, yaitu sekretariat daerah provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu. Data opini LKPD yang diberikan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu yang didasarkan atas laporan keuangan setiap SKPD dengan opini WDP (wajar dengan pengecualian) yang berlangsung dalam kurun waktu 5 tahun berturut-turut, mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan daerah termasuk penggunaan anggaran pada setiap instansi SKPD provinsi sudah berjalan dengan baik, namun belum optimal karena belum pernah mencapai peringkat opini WTP (wajar tanpa pengecualian). Dengan peringkat WDP dapat dikatakan bahwa pejabat pengelola keuangan daerah Provinsi Bengkulu sudah mematuhi peraturan perundang- undangan di bidang keuangan negara dan daerah, karena menunjukkan laporan keuangan wajar, tetapi masih ada permasalahan material yang perlu diperhatikan. Opini ini menilai laporan keuangan dapat diandalkan, tetapi pemilik kepentingan harus memperhatikan beberapa permasalahan yang diungkapkan auditor agar tidak mengalami kekeliruan dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan data hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu 5 tahun terakhir (2005-2009), satu-satunya pemerintah daerah yang berprestasi mendapatkan penilaian pengelolaan keuangan daerah dengan nilai WTP (wajar tanpa pengecualian) 2 tahun berturut-turut (2008 dan 2009) adalah Kabupaten Mukomuko, dan Pemerintah Kabupaten Kaur juga mendapat nilai WTP dalam pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2009. Berdasarkan data tabel 6 (Lampiran), menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan daerah tingkat Provinsi Bengkulu, dalam 5 tahun terakhir tidak pernah mencapai opini WTP (unqualified opinion). Opini WTP akan dicapai apabila pemerintah daerah Provinsi Bengkulu dapat menyajikan laporan keuangan secara wajar dan tidak ada■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu  17
  18. 18. kesalahan, sehingga laporan keuangan dapat diandalkan pemilik kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Rekomendasi Kebijakan Rekomendasi yang dapat diberikan, perlu dilakukan perubahan organisasi intern dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah yang ada pada setiap SKPD, mengingat dasar penilaian opini pengelolaan keuangan ialah laporan akuntabilitas dan kinerja pengelolaan keuangan yang disampaikan oleh setiap SKPD. Pemimpin daerah harus berani memberikan laporan yang wajar, terbuka dan tanpa kesalahan terkait penggunaan keuangan daerah, sehingga dapat meningkatkan opini LKPD dari WDP menjadi WTP, yang merupakan salah satu indikator pemerintahan yang bersih.2. 2. Demokrasi2.2.1 Gender Development Index (GDI) Kondisi GDI Provinsi Bengkulu amat rendah, namun demikian trend perkembangannya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu 62.3 pada tahun 2004 menjadi 63,9 pada tahun 2005. Kemudian terus menngkat menjadi 65,3 pada tahun 2006, dan 66,9 pada tahun 2007, selanjutnya meningkat menjadi sebesar 68,3 pada tahun 2008. Gambar 2.6. Perkembangan GDI Provinsi Bengkulu, Tahun 2004 - 2008 70.0 68.0 68.27 66.0 66.9 65.3 64.0 63.9 62.0 62.3 60.0 58.0 2004 2005 2006 2007 2008 GDI Prov.Bengkulu   Meskipun GDI Provinsi Bengkulu meningkat, tetapi masih rendah bila dibandingkan dengan GDI Nasional, hal ini disebabkan oleh kondisi keterpurukan perempuan Bengkulu dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan dan politik. Rendahnya GDI provinsi Bengkulu ini dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut. Tahun 2008 bidang pendidikan, perempuan usia 10 tahun keatas yang tidak/belum pernah■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu  18 
  19. 19. sekolah besarnya dua kali lipat penduduk laki-laki (18,65 berbanding 4,07 persen). Begitu pula kaum perempuan yang buta huruf masih sekitar 21,12 persen sedangkan penduduk laki-laki 6,51 persen. Di bidang ekonomi, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) kaum perempuan masih relatif rendah yaitu 17 persen bila dibandingkan dengan TPAK laki-laki yaitu 83 persen. Namun apabila melihat fakta-fakta lainnya, khususnya fakta mengenai perbandingan partisipasi antara laki-laki dan perempuan dalam proses pembangunan, peningkatan tersebut tidak memiliki arti sama sekali, karena kesetaraan perbandingan keduanya sangat jauh selisihnya, yakni berbanding 87,56 (laki-laki) dengan 12,44 (perempuan). Disparitas ini menandakan bahwa kesetaraan gender di Provinsi Bengkulu masih sangat didominasi oleh kaum laki-laki. Dengan demikian, pengarusutamaan gender kaum perempuan harus semakin kuat di dorong dan diperhatikan dengan serius, ini agar kaum perempuan tidak menjadi beban dalam Pembangunan Nasional Rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan bukanlah karena Given dalam proses kehidupannya. Hal ini lebih disebabkan oleh adanya berbagai bentuk diskriminasi serta ketimpangan struktur sosial-budaya masyarakat (budaya Patriaki) yang diwarnai penafsiran ajaran yang bias gender dalam mengejar tuntutan hidup. Selain itu, tuntutan akan akses layanan kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi, keterlibatannya yang setara di ranah politik, kesetaraan memperoleh pekerjaan yang luas, dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang lebih luas, juga masih terbatas dan cenderung mengalami diskriminatif serta sering di zalimi dalam kompetisi bidang-bidang tersebut. Pembangunan dalam hal pemberdayaan perempuan di Provinsi Bengkulu yang diukur dengan indikator GDI (gender development index) hingga saat ini belum memperlihatkan kinerja yang cukup signifikan karena masih tingginya ketimpangan dalam kesetaraan gender. Hasil ini mengindikasikan bahwa kebijakan dan implementasi pemberdayaan perempuan di Provinsi Bengkulu belum menghasilkan kinerja yang lebih baik bila dibandingkan dengan kinerja di tingkat nasional. Hasil observasi mencerminkan bahwa kebijakan pemberdayaan perempuan, implementasi dan hasilnya di Provinsi Bengkulu belum menunjukkan tingkat efektifitas yang belum memadai karena tidak terlihat adanya perubahan kinerja yang signifikan dari tahun ke tahun.■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu  19
  20. 20. 2.2.2 Gender Empowerment Meassurement (GEM) GEM (Gender Empowerment Meassurement) merupakan salah satu paradigma pengukuran Index Pembangunan Indonesia (IPM) berdasarkan indikator yang dimensi ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ukuran tersebut berdasarkan tiga variabel yaitu partisipasi perempuan dan politik (pengambilan keputusan), akses pada kesempatan kerja profesional dan daya beli. Realitas ketimpangan gender di Indonesia ini, juga berlangsung di Provinsi Bengkulu, selama 5 tahun terakhir perkembangan GEM berjalan agak lambat dan cenderung meningkat, yaitu 56.4 pada tahun 2004 menjadi 58,8 pada tahun 2005. Kemudian terus menngkat menjadi 60,0 pada tahun 2006, dan menjadi 61,8 pada tahun 2007, selanjutnya pada tahun 2008 meningkat cukup signifikan menjadi 71,76, seperti dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar 2.7. Perkembangan GEM Provinsi Bengkulu, Tahun 2004 - 2008 80.0 70.0 71.76 60.0 61.8 58.8 60.0 50.0 56.4 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 2004 2005 2006 2007 2008 Peningkatan ini juga tidak berarti apabila melihat perbandingan partisipasi antara laki- laki dan perempuan dalam proses pembangunan, dimana laki-laki jauh lebih dominan, yakni berbanding 89,11 (laki-laki) dengan 10,89 (perempuan). Disparitas ini menandakan gejala makro tentang pengarusutamaan gender di Indonesia, dimana peran dan partisipasi (kuantitas dan kualitas) kaum perempuan mesti diberi peluang sebesar mungkin (oleh semua pihak) agar mampu mengejar ketinggalannya dalam pembangunan. Kondisi rendahnya GEM Provinsi Bengkulu yaitu dapat dilihat dari kondisi partisipasi dan poilitik perempuan. Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) tahun 2008 menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan Bengkulu di DPRD dan DPR masih■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu  20 
  21. 21. rendah, yaitu sekitar 18 persen dan di DPD sekitar 10 persen (hanya satu orang perempuan) yang mewakili Provinsi Bengkulu. Selain itu keterlibatan perempuan dalam jabatan publik dapat dilihat dari komposisi perempuan dan laki-laki pegawai negeri sipil (PNS) yang menduduki jabatan eselon. Menurut data BKN Juni 2008, dari sebanyak 4,59 % orang yang menduduki jabatan eselon (eselon I sampai eselon V) di Indonesia, hanya 20,16 persen dijabat oleh perempuan, selebihnya 79,84 persen dijabat oleh laki-laki. Semakin tinggi jenjang eselon, semakin senjang perbedaan komposisi antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu, peran perempuan pada lembaga yudikatif juga masih rendah, yakni 20 persen dari hakim yang ada dijabat oleh perempuan, dan 18 persen sebagai hakim agung pada tahun 2008. Sedangkan dari 6.177 jaksa di seluruh Indonesia pada tahun yang sama tersebut, hanya 26,78 persen dijabat oleh perempuan, sisanya 73,22 persen oleh laki-laki. Melihat gambaran diatas, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif pada saat ini belum memenuhi amanat undang-undang, sedangkan posisi dan peran perempuan di lembaga eksekutif relatif kecil, yang menduduki jabatan publik serta komposisi dan peran perempuan di lembaga yudikatif belum mencapai tingkat yang diharapkan. Partisipasi politik perempuan dihadapkan pada terbatasnya perempuan yang bersedia terjun di kancah politik, sehingga partai politik banyak mengalami kekurangan kader perempuan. Lingkungan sosial budaya kurang kondusif dalam mendukung perempuan untuk berpartisipasi dalam politik, selain kurangnya pendidikan dan pelatihan politik untuk perempuan. Sedangkan posisi dan peran perempuan dalam jabatan publik masih dihadapkan pada otoritas tim dalam badan seleksi yang kurang memperhatikan aspek keadilan dan kesetaraan gender. Pembangunan dalam bidang pemberdayaan perempuan di Provinsi Bengkulu yang diukur dengan indikator GEM (gender empowerment measure) hingga saat ini belum memperlihatkan kinerja yang cukup signifikan karena masih tingginya ketimpangan dalam kesetaraan gender. Hasil ini mengindikasikan bahwa kebijakan dan implementasi pemberdayaan perempuan di Provinsi Bengkulu belum menghasilkan kinerja yang lebih baik bila dibandingkan dengan kinerja di tingkat nasional. Hasil observasi mencerminkan bahwa kebijakan pemberdayaan perempuan, implementasi dan hasilnya di Provinsi Bengkulu belum menunjukkan tingkat kemajuan yang signifikan dan memadai karena tidak terlihat adanya perubahan kinerja yang signifikan dari tahun ke tahun.■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu  21
  22. 22. Rekomendasi Kebijakan Masih rendahnya GDI dan GEM di Provinsi Bengkulu mengisyaratkan bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu perlu meningkatkan berbagai upaya yang bertujuan untuk mendorong peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan. Landasan hukum yang menjamin keadilan dan kesetaraan gender dirumuskan dalam UUD 1945 pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28C ayat 1. Selain itu UU No.7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, dan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam kebijakan, program, dan kelembagaan merupakan landasan hukum yang memastikan terciptanya kesetaraan dan keadilan gender. Di sisi lain, berbagai kebijakan tidak konsisten dengan kebijakan lain dan kebijakan di atasnya seperti UU Perkawinan tahun 1974, UU No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi, dan Inpres No. 9 Tahun 2000. UU Perkawinan Tahun 1974 pasal 1 menyatakan laki-laki sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga. UU ini menciptakan kesenjangan gender secara meluas, karena UU tersebut kemudian dijadikan rujukan bagi kebijakan lain seperti penentuan upah dan pajak. Kaji ulang atau revisi atas UU Perkawinan Tahun 1974 perlu dilakukan agar konsisten dengan kebijakan yang lain. UU No.7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi diharapkan mampu mengubah tatanan politik nasional dengan melibatkan keterlibatan perempuan dalam menjalankan institusi politik. Perubahan yang diharapkan bukan semata pada jumlah perempuan yang terlibat dalam lingkar pengambil keputusan, tetapi juga pada representasi kepentingan dan kebutuhan perempuan dalam penyelenggaraan politik tersebut. Pelaksanaan Undang-undang tersebut sangat lemah karena terbentur pada nilai yang berlaku di Indonesia. Penjelasan dari UU tersebut menyebutkan bahwa pelaksanaan konvensi “...disesuaikan dengan tata kehidupan masyarakat yang meliputi nilai-nilai budaya, adat-istiadat serta norma-norma keagamaan yang masih berlaku dan diikuti secara luas oleh masyarakat Indonesia.” Hal ini berarti bahwa UU tersebut bersifat inferior terhadap norma sosial yang berlaku sehingga bertentangan dengan tujuan konvensi. Inpres No. 9 Tahun 2000, mendorong pengarusutamaan gender dalam lembaga, kebijakan, dan program pemerintahan. Di sisi lain, kebijakan tersebut tidak mampu mendorong pelaksanaan pengarusutamaan karena kebijakan itu tidak dalam bentuk■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu  22 
  23. 23. Keputusan Presiden atau UU. Selain itu, Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan tidak mempunyai infrastruktur daerah untuk membantu proses pelaksanaan Inpres tersebut. Kebijakan penyetaraan dan keadilan gender di instansi teknis juga tidak efektif karena tidak dilengkapi dengan anggaran. Di masa depan, Inpres No. 9 Tahun 2000 perlu diperkuat menjadi Keppres atau undang-undang agar efektif untuk mendorong pengarusutamaan gender dalam lembaga, kebijakan, dan program pemerintah. Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan pemerintah Provinsi Bengkulu dalam pembangunan bidang pemberdayaan perempuan perlu di arahkan pada peningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik (pemahaman dan kesadaran serta pemantapan aktivitas perempuan untuk cerdas dan terampil dalam politik) dan jabatan publik serta meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya, untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan. Selain itu diupayakan menjaga jaringan kerja sama yang telah terbentuk seperti Gender Focal Point Network yang terdiri dari Economy Gender Focal Point, Fora Gender Focal Point dan program director, sebagai mitra dari IWAPI, LSM, dan LIPI, serta pakar gender.C. AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYATC.1. IndikatorIndikator yang digunakan untuk mewujudkan agenda meningkatkan kesejahteraan rakyatdapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.3. Indikator Agenda Meningkatkan Kesejahteraan RakyatNo Indikator Satuan 2004 2005 2006 2007 2008 20091 Indeks Pembangunan Manusia Nilai 69.90 71.10 71.30 71.57 72.14 72.55 (IPM) Pendidikan2 Angka Partisipasi Murni SD/MI Persen 94.72 92.64 93.89 94.30 94.40 94.983 Angka Partisipasi Kasar (SD/MI) Persen 110.73 105.63 110.40 111.23 111.28 110.464 Rata-Rata Nilai Akhir Tingkat SMP Persen 4.34 5.53 5.53 5.53 6.73 6.775 Rata-Rata Nilai Akhir Tingkat Nilai 4.55 4.72 5.45 5.68 5.83 7.79 Sekolah Menengah6 Angka Putus Sekolah Tingkat SD Persen 2.28 1.92 5.86 2.75 2.017 Angka Putus Sekolah Tingkat SMP Persen 6.09 3.17 6.78 7.50 2.578 Angka Putus Sekolah Tingkat Persen 6.92 8.92 2.76 3.11 4.26 Sekolah Menengah 9 Angka Melek Huruf Persen 94.21 93.47 93.69 93.91 94.60 94.9010 Persentase Guru Layak Mengajar Persen 85.66 85.58 80.20 82.99 87.03 Terhadap Guru Seluruhnya Tingkat SMP■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu  23
  24. 24. 11 Persentase Guru Layak Mengajar Persen 72.97 77.73 83.69 83.96 83.14 Terhadap Guru Seluruhnya Tingkat Sekolah Menengah Kesehatan12 Umur Harapan Hidup Tahun 67.40 68.80 68.90 69.20 69.40 69.6513 Angka Kematian Bayi (per 1.000 48 43 39 34 28 15.43 kelahiran hidup)14 Gizi Buruk Persen 3.20 1.56 0.63 0.43 0.0215 Gizi Kurang Persen 25.80 24.70 23.60 20.1016 Persentase Tenaga Kesehatan per Persen 0.19 0.20 0.29 0.26 0.22 0.25 Penduduk Keluarga Berencana17 Contraceptive Prevalence Rate Persen 89.62 88.47 81.79 84.32 82.29 68.2018 Pertumbuhan Penduduk Persen 1.61 1.60 1.61 1.59 1.56 1.5219 Total Fertility Rate Persen 2.212 Ekonomi Makro20 Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen 5.38 5.82 5.95 6.46 4.93 4.0421 Persentase Ekspor terhadap Persen 32.15 32.24 31.92 31.04 31.62 28.22 PDRB22 Persentase Output Manufaktur Persen 4.02 3.96 4.00 3.96 3.93 3.93 Terhadap PDRB23 Pendapatan Perkapita Rp.juta 5.25 6.54 7.27 7.93 8.79 9.3224 Laju Inflasi Persen 4.67 25.22 6.52 5 13.44 2.88 Investasi25 Nilai Realisasi Investasi PMDN Rp.Milyar 0.984 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0026 Nilai Persetujuan Rencana Rp.Milyar 104.10 169.10 0.00 268.50 0.00 0.00 Investasi PMDN27 Nilai Realisasi Investasi PMA US$ Juta 0.00 12.90 0.00 0.00 13.00 1.1028 Nilai Persetujuan Rencana US$ Juta 1.40 12.10 41.60 0.80 24.25 10.25 Investasi PMA29 Realisasi penyerapan tenaga kerja Orang 0.00 5,228 0.00 0.00 947 0.00 PMA Infrastruktur30 Persentase Jalan Nasional dalam Persen 70.84 69.49 68.00 80.00 56.08 28.17 Kondisi Baik31 Persentase Jalan Nasional dalam Persen 14.38 29.33 30.00 15.00 26.70 39.32 Kondisi Sedang32 Persentase Jalan Nasional dalam Persen 14.78 1.18 2.00 5.00 17.22 32.50 Kondisi Rusak33 Persentase Jalan Provinsi dalam Persen 40.71 9.00 58.62 46.90 62.43 38.26 Kondisi Baik34 Persentase Jalan Provinsi dalam Persen 41.57 49.92 38.10 46.32 19.26 31.39 Kondisi Sedang35 Persentase Jalan Provinsi dalam Persen 17.72 41.08 3.28 6.77 18.31 30.36 Kondisi Rusak Pertanian36 Rata-rata Nilai Tukar Petani per 105.48 103.58 Tahun37 PDRB Sektor Pertanian Atas Rp.Juta 3,242 4,077 4,566 5,187 5,902 6,147 Dasar Harga Berlaku Kehutanan38 Persentase Luas lahan rehabilitasi Persen 15.4 5.3 15.6 3.3 50.1 dalam hutan terhadap lahan kritis Kelautan39 Jumlah Tindak Pidana Perikanan Kasus 5 3 2 2 2 140 Luas Kawasan Konservasi Laut km2 Kesejahteraan Sosial41 Persentase Penduduk Miskin Persen 22.39 22.18 23.00 22.13 20.64 18.5942 Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 6.29 6.15 6.04 4.68 4.90 5.31■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu  24 
  25. 25. C.2, Analisis Pencapaian Indikator1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) IPM Provinsi Bengkulu mengalami kemajuan dan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005 sebesar 71,10 meningkat menjadi 71,30 pada tahun 2006 dan menjadi 71,57 tahun 2007, kemudian meningkat menjadi 72,14 tahun 2008 dan terus meningkat menjadi 72,55 pada tahun 2009. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraaan masyarakat dan menempatkan IPM provinsi Bengkulu berada diatas rata-rata capaian nasional. Gambar 2.8 Perkembangan IPM Provinsi Bengkulu, Tahun 2004 - 2009 100 94.21 93.47 93.69 93.91 94.60 94.90 90 80 71.1 71.3 71.57 72.14 72.55 69.9 70 60 67.40 68.80 68.90 69.20 69.40 69.65 50 40 30 20 7.27 7.93 8.79 9.32 10 5.25 6.54 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Indeks Pembangunan Manusia Pendapatan Perkapita (Rp.Juta) Umur Harapan Hidup (tahun) Angka Melek Huruf (%) Apabila dilihat pada grafik diatas, variabel yang mempunyai kontribusi cukup besar dalam meningkatkan nilai IPM provinsi Bengkulu, adalah dari komponen aspek kesehatan (Umur Harapan Hidup) dan komponen aspek pendidikan (Angka Melek Huruf), sementara itu dari segi pendapatan perkapita perannya masih sangat kecil. Oleh karena itu, meskipun nilai IPM meningkat namun tidak dibarengi dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga dapat dilihat bahwa persentase jumlah penduduk miskin masih sangat besar (18,59% tahun 2009). Oleh karena itu dalam upaya untuk menaikkan nilai IPM perlu dilakukan secara bersamaan dengan penguatan dan pemberdayaan ekonomi serta pengentasan masyarakat miskin. Rekomendasi Kebijakan Dalam upaya untuk meningkatkan angka IPM provinsi Bengkulu  Program pengembangan ekonomi masyarakat perlu mendapat prioritas dalam pembangunan manusia  Peningkatan pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan.  Memprioritaskan anggaran untuk program-program pemberantasan kemiskinan.■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu  25
  26. 26. 2. Pendidikan Indikator yang digunakan untuk menilai kinerja pembangunan dalam bidang pendidikan di Provinsi Bengkulu pada EKPD 2010 ini terdiri dari: Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar, Rata-rata Nilai Akhir SMP/MTs, SMA/SMK/MA, Angka Putus Sekolah (APS) SD, SMP,SMA dan Angka Melek Aksara (AMA) 15 tahun keatas, persentase guru yang layak mengajar SMP/MTs, dan SMA. 2.1. Angka Partisipasi Murni SD/MI Angka Partsipasi Murni (APM) merupakan alat ukur yang menunjukkan besarnya nilai (persentase) dari perbandingan antara jumlah anak yang bersekolah dengan jumlah seluruh anak yang berusia sekolah sesuai dengan usia dan tingkatan pendidikan. Nilai APM sekaligus memberikan informasi tentang persentase anak-anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Seperti dapat dilihat pada grafik 2.9 bahwa APM untuk tingkat SD/MI di Provinsi Bengkulu sudah melebihi dari 90 persen dengan trend yang meningkat, terendah pada tahun 2005 sebesar 92,64%. Ini berarti sebagian besar dari seluruh jumlah keseluruhan anak yang berusia antara 7-13 tahun telah bersekolah, bahkan pada tahun 2008 nilai APM sudah mencapai 94,40%. Meskipun Angka APM SD/MI sudah meningkat namun belum mencapai 100 persen. Artinya masih terdapat anak usia sekolah jenjang pendidikan SD belum sekolah seluruhnya. APM-SD tahun ajaran 2009 sudah mencapai 94,98%, dari data ini berarti bahwa masih ada 5,12% anak usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah di tingkat SD/MI dan capaian angka ini sudah melampaui rata-rata nasional sebesar 94,37%. Grafik 2.9. Angka Partsipasi Murni (APM) SD/MI dan Tingkat Pendapatan per Kapita Provinsi Bengkulu, Tahun 2004-2009. 100 94.72 93.89 94.30 94.40 94.98 92.64 90 80 70 60 50 40 30 20 6.54 7.27 7.93 8.79 9.32 10 5.25 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 APM Tingkat SD Pendapatan Per Kapita (Rp.juta)■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu  26 
  27. 27. Meningkatnya angka APM SD/MI ini disebabkan karena ditunjang oleh adanya penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Provinsi Bengkulu dan meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat. Ada beberapa kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar di daerah ini, antara lain: keterbatasan anggaran pemerintah daerah, masih rendahnya akses masyarakat terhadap pendidikan terutama didaerah pedesaan karena terbatasnya jumlah sekolah yang ada, selain itu masih tingginya persentase tingkat kemiskinan masyarakat dan rendahnya tingkat pendapatan per kapita masyarakat menyebabkan ketidakmampuan orang tua siswa untuk menyekolahkan anaknya, meskipun pemerintah telah melakukan program pendidikan gratis, namun masih terdapat biaya-biaya lainnya dimana orang tua siswa miskin tidak mampu untuk membayarnya. Rekomendasi Kebijakan:  Memberikan beasiswa untuk siswa yang tidak mampu.  Menyelenggarakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun secara gratis tanpa pungutan biaya apapun.  Menyediakan materi dan peralatan pendidikan, seperti seperti buku pelajaran maupun peralatan penunjang belajar mengajar.  Meningkatkan jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan lainnya  Peningkatan anggaran pendidikan hingga mencapai 20 persen dari APBN dan APBD  Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan pendidikan.  Pemerataan dan perluasan akses pelayanan pendidikan yang memadai, baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan nonformal. 2.2 Angka Partisipasi Kasar (SD/MI) Sejak tahun 2004 hingga tahun 2009 Angka Partsiipasi Kasar (APK) SD/MI di Provinsi Bengkulu, seperti dapat dilihat pada gambar 2.10 menunjukkan bahwa APK untuk tingkat SD/MI melebihi dari 100 persen dengan trend yang sedikit berfluktuasi, kecuali pada tahun 2005 menurun sedikit menjadi sebesar 105,63%. Namun kemudian meningkat lagi dalam beberapa tahun terakhir. Ini berarti rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat SD/MI di provinsi Bengkulu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan melebihi 100 persen atau dengan kata lain■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu  27
  28. 28. masih banyak siswa yang berumur di bawah tujuh tahun dan di atas 12 tahun yang masih mengikuti pendidikan di tingkat SD. Grafik 2.10. Perkembangan Angka Partsipasi Kasar (APK) SD/MI dengan Tingkat Kemiskinan, Pendapatan per Kapita, di Provinsi Bengkulu, Tahun 2004-2009. 120 110.73 111.23 111.28 110.46 105.63 110.40 100 80 60 40 22.39 22.18 23.00 22.13 20.64 20 18.59 8.79 9.32 0 5.25 6.54 7.27 7.93 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Kemiskinan (%) APK Tingkat SD PDRB Per Kapita (Rp.juta) ADHB     2.3 Rata-rata Nilai Akhir SMP/MTs Perkembangan rata-rata nilai akhir ujian nasional untuk siswa SMP/MTs di Provinsi Bengkulu sedikit lebih baik secara nasional kecuali pada tahun 2004 capaian yang diproleh dibawah rata-rata nasional (4,34). Pada tahun 2005 rata-rata nilai akhir ujian nasional untuk siswa SMP/MTs meningkat sangat signifikan menjadi sebesar 5,53. Namun pada tahun 2006 sampai tahun 2007 tidak mengalami peningkatan (konstan), dan kembali meningkat menjadi 6,73 pada tahun 2008 dan naik menjadi 6,77 pada tahun 2009. Hasil nilai rata-rata UN ini dapat dikategorikan memuaskan. Meningkatnya rata-rata nilai akhir ujian nasional mempunyai korelasi yang positif dengan banyaknya persentase jumlah guru yang layak mengajar, seperti dapat dilihat pada gambar berikut. Grafik 2.11. Rata-rata Nilai Akhir Ujian Nasional Tingkat SMP/MTs dan Jumlah Guru Layak Mengajar Tingkat SMP di Provinsi Bengkulu, Tahun 2004 – 2008 100.00 85.66 85.58 82.99 87.03 80.20 80.00 60.00 40.00 20.00 4.34 5.53 5.53 5.53 6.73 6.77 0.00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Rata-Rata Nilai Akhir Tingkat SMP Guru Layak Mengajar SMP (%)■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu  28 
  29. 29. Rekomendasi Kebijakan:  Meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan peserta didik.  Mengembangkan kurikulum yang berstandar nasional yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni serta perkembangan global, regional, nasional dan lokal.  Mengembangkan sistem evaluasi dan monitoring, akreditasi dan sertifikasi termasuk sistem pengujian dan penilaian pendidikan.  Menyempurnakan manajemen pendidikan dengan meningkatkan otonomi dan desentralisasi pengelolaan pendidikan kepada satuan pendidikan. 2.4 Rata-rata Nilai Akhir SMA/SMK/MA Perkembangan rata-rata nilai akhir ujian nasional siswa SMA/SMK/MA di Provinsi Bengkulu belum lebih baik atau dibawah rata-rata capaian nasional. Namun demikian perkembangannya selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2004 rata-rata nilai akhir ujian nasional siswa SMA/SMK/MA sebesar: 4,56 dan pada tahun 2005 meningkat sedikit menjadi 4,72. Kemudian pada tahun 2006 rata-rata nilai akhir ujian nasional siswa SMA/SMK/MA meningkat cukup signifikan sehingga menjadi 5,45 dan menjadi 5,68 pada tahun 2007, naik sedikit menjadi 5,83 pada tahun 2008 dan meningkat cukup signifikan menjadi 7,79 pada tahun 2009. Naiknya rata-rata nilai akhir ujian nasional siswa SMA/SMK/MA, diduga berkorelasi dengan jumlah guru yang layak mengajar, semakin tinggi persentase jumlah guru yang layak mengajar, maka akan semakin tinggi pula rata-rata nilai akhir ujian nasional siswa, seperti dapat dilihat pada gambar berikut ini. Grafik 2.12. Perkembangan Rata-Rata Nilai Akhir Ujian Nasional Siswa SMA/SMK/MAdan Jumlah Guru Layak Mengajar Tingkat SMA di Provinsi Bengkulu, Tahun 2004 – 2008 90.00 83.69 83.96 77.73 83.14 80.00 72.97 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 5.68 5.83 7.79 10.00 4.55 4.72 5.45 0.00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Rata-Rata Nilai Akhir Tingkat SMA Guru Layak Mengajar SMA (%)    ■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu  29
  30. 30. 2.5 Angka Putus Sekolah SD, SMP/MTs Angka putus sekolah mencerminkan banyaknya anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Jumlah anak putus sekolah di Provinsi Bengkulu tergolong cukup tinggi, pada tahun 2004 persentase angka putus sekolah tingkat SD sebesar 2,28%, kemudian sedikit menurun menjadi 1,92% pada tahun 2005. Namun pada tahun 2006 persentase angka putus sekolah tingkat SD meningkat sangat signifikan menjadi 5,86%. Angka ini menenpatkan provinsi Bengkulu yang tertinggi di Indonesia, kemudian diikuti oleh Papua Barat (5,28%). Tingginya persentase angka putus sekolah lebih disebabkan oleh ketidakmampuan orang tua untuk membiayai sekolah karena kemiskinan. Jumlah anak yang tidak melanjutkan ke kejenjang pendidikan yang lebih tinggi terutama banyak terjadi di daerah pedesaan. Sementara itu untuk tingkat pendidikan SMP, persentase angka putus sekolah cenderung lebih tinggi dari pada tingkat pendidikan SD. Persentase Angka Putus Sekolah untuk SMP/MTs berfluktuasi dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2009. Puncak tertinggi terjadi pada tahun 2007 sebesar 7,5%. Tingginya persentase angka putus sekolah pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi disebabkan oleh karena kemiskinan dan biaya pendidikan yang semakin besar, meskipun pemerintah telah mewajibkan program pendidikan dasar sembilan (9) tahun. Gambar 2.13. Grafik Persentase Angka Putus Sekolah SD, SMP/MTs dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bengkulu, Tahun 2004 - 2008   25 23.00 22.18 22.13 20.64 20 18.59 15 10 6.78 7.5 6.09 5 3.17 5.86 2.57 2.28 1.92 2.75 2.011 0 2004 2005 2006 2007 2008 Angka Putus Sekolah Tingkat SD (%) Angka Putus Sekolah Tingkat SMP (% Kemiskinan (%) Pada grafik 2.13 menunjukkan terjadinya kecenderungan peningkatan angka putus sekolah pada jenjang pendidikan yang semakin tinggi. Pada jenjang pendidikan SLTP angka putus sekolah lebih tinggi dibandingkan pada jenjang pendidikan SD. Jika dibandingkan dengan angka nasional, angka putus sekolah pada setiap jenjang pendidikan di Provinsi Bengkulu menunjukkan angka yang lebih tinggi.■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu  30 
  31. 31. Rekomendasi Kebijakan:  Meningkatkan akses pelayanan pendidikan terutama terhadap penduduk miskin  Memberikan beasiswa khusus untuk masyarakat miskin  Pemerataan dan perluasan pelayanan pendidikan yang memadai, terutama di daerah pedesaan.  Menyelenggarakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun secara gratis tanpa pungutan biaya apapun  Peningkatan anggaran pendidikan hingga mencapai 20 persen dari APBN dan APBD 2.6 Angka Putus Sekolah SMA/MA Angka putus sekolah tingkat SMA/MA di Provinsi Bengkulu cenderung lebih tinggi dan berfluktuasi dibandingkan dengan tingkat pendidikan dasar. Pada tahun 2004 persentase angka putus sekolah tingkat SMA/MA sebesar 6,92% kemudian naik cukup tinggi pada tahun 2005 menjadi 8,92%. Pada tahun 2006 terjadi penurunan yang signifikan menjadi 2,76% namun kemudian cenderung meningkat sehingga menjadi sebesar 4,26% pada tahun 2009. Pada tingkat pendidikan SMA/MA biaya pendidikan semakin besar sehingga banyak orang tua tidak mampu untuk membiayai sekolah anaknya karena kemiskinan, sementara itu pemerintah tidak memberikan subsidi, hal ini menyebabkan persentase jumlah anak putus sekolah tingkat SMA/MA di Provinsi Bengkulu masih cukup banyak. Jumlah anak yang tidak mampu melanjutkan pendidikan sehingga berhenti dari sekolah dan membantu orang tua atau keluarga untuk mencari nafkah terutama banyak terjadi di daerah pedesaan. Gambar 2.14. Grafik Persentase Angka Putus Sekolah SMA/MA dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bengkulu, Tahun 2004 -2008 25.00 22.18 23.00 20.00 22.13 20.64 18.59 15.00 8.92 10.00 6.92 4.26 5.00 2.76 3.11 0.00 2004 2005 2006 2007 2008 Kemiskinan (%) Angka Putus Sekolah Tingkat Sekolah Menengah  ■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu  31
  32. 32. 2.7. Angka Melek Aksara 15 tahun keatas Angka melek aksara di Provinsi Bengkulu mengalami perbaikan selama lima tahun terakhir, sejak tahun 2004 sebesar 94,21 persen, kemudian sedikit menurun menjadi 93,47 persen pada tahun 2005. Mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 cenderung menaik menjadi sebesar 94,90 persen. Apabila dibandingkan dengan capaian rata-rata nasional, menunjukkan bahwa angka melek aksara di Provinsi Bengkulu selalu lebih tinggi. Ini berarti bahwa kinerja program pemberantasan buta huruf tergolong cukup berhasil, namun demikian pemerintah harus terus mengupayakan agar angka melek aksara terus meningkat. Tingginya angka melek aksara di Provinsi Bengkulu mempunyai korelasi dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia. Seperti dapat dilihat pada gambar 2.15, semakin tinggi nilai IPM maka persentase jumlah angka melek aksara juga akan semakin tinggi pula. Gambar 2.15. Grafik Angka Melek Aksara Penduduk Usia 15 Tahun Keatas dan IPM di Provinsi Bengkulu, Tahun 2004 – 2009 100 94.21 93.69 94.60 94.90 93.47 93.91 90 80 70 72.5 71.1 71.3 71.57 72.14 60 69.9 50 40 30 20 10 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Angka Melek Huruf (%)   Rekomendasi Kebijakan:  Peningkatan intensifikasi perluasan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional.  Menyelenggarakan pendidikan non formal yang bermutu secara luas untuk memberikan kesempatan kepada warga masyarakat yang tidak mungkin terpenuhi kebutuhan pendidikannya melalui jalur formal terutama bagi masyarakat yang tidak pernah sekolah atau buta aksara, putus sekolah dan warga masyarakat lainnya.■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu  32 
  33. 33.  Menyediakan materi dan peralatan pendidikan, seperti seperti buku pelajaran maupun peralatan penunjang belajar mengajar.  Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan pendidikan. 2.8. Persentase Jumlah Guru yang Layak Mengajar Terhadap Guru Seluruhnya Tingkat SMP Persentase jumlah guru yang layak mengajar di provinsi Bengkulu pada saat awal pelaksanaan RPJMN lebih baik dari rata-rata nasional, yaitu 85,66% pada tahun 2004 namun demikian menurun drastis menjadi 80,20% pada tahun 2006. Kemudian terjadi sebaliknya dalam dua tahun terakhir mengalami kenaikan menjadi sebesar 87,03% pada tahun 2009, seperti dapat dilihat pada gambar 2.16 berikut. Gambar 2.16 Persentase Jumlah Guru yang Layak Mengajar Tingkat SMP di Provinsi Bengkulu, Tahun 2004 – 2008 88.00 87.03 85.66 86.00 85.58 84.00 82.99 82.00 80.00 80.20 78.00 76.00 2004 2005 2006 2007 2008 Persentase Guru Layak Mengajar Tingkat SMP Berdasarkan data pada gambar 2.16 menunjukkan bahwa sudah lebih dari 80 persen guru tingkat SMP di Provinsi Bengkulu sudah layak mengajar dan cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka jumlah guru layak mengajar adalah adanya program penyetaraan pendidikan Sarjana (S1) dan program sertifikasi guru. Berfluktuasi nya jumlah guru yang layak mengajar tingkat SMP antara lain disebabkan karena pengangkatan guru baru dan masih banyaknya guru yang belum berpendidikan Sarjana (S1) dan belum mendapatkan sertifikasi.■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu  33
  34. 34. Meskipun persentase jumlah guru yang layak mengajar sudah tergolong tinggi, namun masih terdapat lebih dari 10 persen guru di daerah ini tidak layak mengajar baik dilihat dari kompetensinya maupun dari pendidikan. Jumlah ini dapat dikatakan cukup besar. Oleh karena itu untuk meningkatkan mutu dan kualitas tenaga guru yang tidak layak mengajar ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Rekomendasi Kebijakan:  Peningkatan kualitas tenaga pendidik baik melalui penyetaraan pendidikan maupun kursus, training dan magang.  Peningkatan jumlah sertifikasi bagi tenaga pendidik.  Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi pendidik agar lebih mampu mengembangkan kompetensinya dan meningkatkan komitmen mereka dalam melaksanakan tugasnya. 2.9. Persentase Jumlah Guru Yang Layak Mengajar Terhadap Guru Seluruhnya Tingkat Sekolah Menengah Persentase jumlah guru yang layak mengajar tingkat sekolah menengah di provinsi Bengkulu naik cukup signifikan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006, kemudian naik perlahan menjadi 83,96% pada tahun 2007. Namun pada tahun 2008 menurun sedikit menjadi 83,14%, seperti dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar 2.17 Persentase Jumlah Guru yang Layak Mengajar Tingkat Sekolah Menengah di Provinsi Bengkulu, Tahun 2004 – 2008 86.00 84.00 83.69 83.96 83.14 82.00 80.00 78.00 77.73 76.00 74.00 72.97 72.00 70.00 68.00 66.00 2004 2005 2006 2007 2008 Persentase Guru Layak Mengajar Tingkat SMA Tingginya kenaikan ini karena adanya pemberian beasiswa untuk program penyetaraan pendidikan sarjana S1 dan program sertifikasi guru. Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan hasil belajar siswa sudah■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu  34 
  35. 35. selayaknya program peningkatan mutu dan kualitas tenaga guru perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Rekomendasi Kebijakan:  Peningkatan kualitas tenaga pendidik baik melalui penyetaraan pendidikan maupun kursus, training dan magang.  Peningkatan jumlah sertifikasi bagi tenaga pendidik tingkat sekolah menengah.  Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi pendidik agar lebih mampu mengembangkan kompetensinya dan meningkatkan komitmen mereka dalam melaksanakan tugasnya.3. Kesehatan 3.1. Umur Harapan Hidup (UHH) Salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan ditunjukkan dengan meningkatnya rata-rata Umur Harapan Hdup (UHH). Umur Harapan hidup masyarakat di Provinsi Bengkulu sejak tahun 2004 – 2009 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2004 Umur Harapan Hidup Penduduk Bengkulu adalah 67,4 tahun dan pada tahun berikut meningkat menjadi 68,8 tahun, kemudian menjadi 68,9 pada tahun 2006. Pada tahun 2007 terjadi peningkatan yang signifikan, UHH menjadi sebesar 69,2 dan menjadi 69,40 tahun 2008 dan sedikit meningkat menjadi 69,65 tahun 2009. Meskipun terjadi tren peningkatan namun jika dibandingkan dengan capaian rata-rata nasional UHH Penduduk Bengkulu masih dibawah rata-rata nasional. Umur Harapan Hidup dipengaruhi oleh banyak faktor, selain karena faktor ekonomi dan sosial, juga dipengaruhi oleh tersedianya fasilitas kesehatan. Dengan adanya layanan kesehatan tersebut diharapkan angka kesakitan masyarakat menjadi berkurang. Perhatian pemerintah terhadap pembangunan kesehatan penduduk cukup besar. Program kesehatan layanan gratis terhadap keluarga miskin melalui Jaring Pengaman Sosial (JPS) mencapai 5% dari jumlah penduduk miskin, meningkat pada tahun 2004 menjadi 10%, dan pada tahun 2005 telah terlayani 15%. Target layanan kesehatan gratis melalui JPS yang ingin dicapai pada periode tahun 2006-2010 secara berturut- turut adalah 20, 25, 30, 35 dan 40%. Berkat peningkatan jumlah, kualitas dan pemerataan program layanan kesehatan tersebut, status kesehatan masyarakat terus meningkat.■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu  35
  36. 36. Perilaku masyarakat kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat, serta ketersediaan pembiayaan kesehatan masih rendah, sangat mempengaruhi rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Upaya pembinaan lingkungan sehat yang dilakukan Dinas Kesehatan telah menunjukkan adanya keberhasilan, terlihat dari beberapa indikator lingkungan sehat, seperti jumlah keluarga yang menghuni rumah sehat, menggunakan air bersih, dan menggunakan jamban milik sendiri. Pada tahun 2004 persentase penduduk yang telah menggunakan air bersih mencapai 33,16%, yang memiliki jamban sendiri sebanyak 69,22%, dan yang sudah memanfaatkan jaringan listrik sebanyak 71,25%, sedangkan rumah yang masih berlantai tanah tinggal sebesar 10,14%. Pada tahun-tahun selanjutnya pembinaan lingkungan sehat ditargetkan terus meningkat; pada periode tahun 2006-2010 secara berturut-turut meningkat menjadi 55, 60, 65, 70 dan 80% keluarga. Pembinaan lingkungan sehat diharapkan juga menciptakan perilaku masyarakat untuk hidup sehat tidak saja di dalam keluarga tetapi juga di tempat-tempat umum seperti kantor, hotel, pasar, sekolah, sarana ibadah, dsb. Jumlah Puskesmas juga menjadi indikator peningkatan kuantitas layanan kesehatan kepada penduduk, jika dilihat dari posisi dan rasio jumlah penduduk juga menunjukkan adanya peningkatan pemerataan. Pada tahun 2008 jumlah Puskesmas di Provinsi Bengkulu berjumlah 147 dengan rasio 0,58 per 10.000 penduduk. Angka tersebut mengungkapkan bahwa setiap 10.000 penduduk di Provinsi Bengkulu dilayani kurang dari 1 (satu) buah puskesmas Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduknya maka jumlah Puskesmas yang terdapat di Provinsi Bengkulu masih jauh dari cukup. Kondisi itu terlihat dari masih relatif kecilnya nilai rasio Puskesmas terhadap penduduk sehingga beban tanggungan setiap Puskesmas di Provinsi Bengkulu relatif tinggi. Tingginya beban tanggungan Puskesmas akan berdampak negatif terhadap pelayanan kesehatan yaitu tidak optimalnya pelayanan kesehatan yang diberikan Puskesmas kepada masyarakat. Ketidakoptimalan pelayanan kesehatan di Provinsi Bengkulu akan semakin tinggi bila tidak segera dilakukan penambahan atau pembangunan Puskesmas. Sementara itu jumlah penduduk Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun semakin bertambah. Selain melalui Puskesmas, pelayanan kesehatan di Provinsi Bengkulu dilakukan melalui Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling. Pelayanan kesehatan melalui Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling sangat efektif karena dapat melayani kesehatan penduduk hingga ke daerah terpencil. Namun dilihat dari jumlahnya, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling yang terdapat di Provinsi Bengkulu■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu  36 
  37. 37. relatif kurang memadai. Pada tahun 2008 jumlah Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling di Provinsi Bengkulu masing-masing sebanyak 505 buah dan 164 buah. Selain itu terdapat 1.720 Posyandu, Klinik/KIA 124 buah dan rumah bersalin 17 buah. Data banyaknya fasilitas kesehatan menurut jenisnya di Provinsi Bengkulu dari tahun 2005-2008 dapat dilihat pada tabel 16 (Lampiran). Upaya yang dilakukan pemerintah daerah sebagai bentuk dari penjabaran arah kebijaksanaan pembangunan kesehatan di Provinsi Bengkulu diantaranya meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan melalui pembangunan sarana kesehatan baik di daerah perkotaan maupun di daerah-daerah terpencil. Rekomendasi Kebijakan:  Peningkatan pemerataan pelayanan kesehatan melalui pembangunan sarana kesehatan baik di daerah perkotaan maupun di daerah daerah terpencil.  Peningkatan Program kesehatan layanan gratis terhadap keluarga miskin, seperti Jaring Pengaman Sosial (JPS)  Kampanye pola hidup bersih dan sehat,  Pembinaan lingkungan sehat tidak saja di dalam keluarga tetapi juga di tempat- tempat umum seperti kantor, hotel, pasar, sekolah, sarana ibadah, dsb. 3.2. Angka Kematian Bayi (AKB) Angka kematian bayi merupakan salah satu indikator yang paling sensitif diantara indikator lainnya. Angka ini mencerminkan tingkat permasalahan kesehatan yang langsung berkaitan dengan kematian bayi, tingkat kesehatan ibu dan anak, tingkat upaya pelayanan kesehatan ibu dan anak, upaya keluarga dan tingkat perkembangan sosial ekonomi keluarga. AKB di Provinsi Bengkulu sejak tahun 2004 – 2009 menunjukan kecenderungan menurun dari tahun ke tahun bahkan pada tahun 2008 sudah dibawah rata-rata AKB nasional. Pada tahun 2009 AKB menurun menjadi 21,14. Kondisi ini menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam pembangunan bidang kesehatan. Turunnya AKB ini didukung oleh program pelayanan kesehatan gratis yang diterapkan oleh sebagian besar pemerintah kabupaten dan kota di provinsi Bengkulu terutama bagi penduduk miskin.■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu  37
  38. 38. Grafik 2.18 Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Persentase Tingkat Kemiskinan Provinsi Bengkulu, 2004 – 2009 60.00 50.00 48 43 40.00 39 34 30.00 28 22.39 22.18 23.00 22.13 20.00 21.14 20.64 18.59 10.00 0.00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Kemiskinan (%) AKB per 1.000 kelahiran hidup)   Rekomendasi Kebijakan  Meningkatkan akses pelayanan kesehatan terutama terhadap penduduk miskin dan pedesaan antara lain melalui penambahan sarana kesehatan.  Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan menambah tenaga kesehatan,  Memberikan pelayanan kesehatan gratis terutama kepada golongan penduduk miskin yang tidak mampu. 3.3. Prevalensi Gizi buruk (%) Data statistik menunjukkan bahwa nilai Prevalensi Gizi Buruk (PGB) di Provinsi Bengkulu telah mengalami penurunan yang berkesinambungan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009. Menurunnya angka Prevalensi Gizi Buruk (PGB) antara lain disebabkan antara lain oleh meningkatnya pendapatan per kapita dan berkurangnya jumlah penduduk miskin, sehingga berpengaruh positif terhadap pemenuhan gizi, seperti dapat dilihat pada gambar berikut ini. Grafik 2.19 Perkembangan Persentase Prevalensi Gizi buruk, Pendapatan per Kapita dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bengkulu, 2004 – 2009 25.00 22.39 22.13 22.18 23.00 20.64 20.00 15.00 10.00 6.54 7.93 8.79 9.32 7.27 5.25 5.00 3.20 1.56 0.63 0.43 0.02 0.00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Gizi Buruk (%) Pendapatan Per Kapita Kemiskinan (%)■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu  38 

×