L P A A HI
    A OR N K R
E au sK n r P mb n u a D ea
 v lai iej e a g n n a rh
           a
         P o isJmb
          ...
KATA PENGANTAR



      Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas petunjuk dan
pertolonganN...
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR

                                                                    ...
2.3 TINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI                              46
           2.3.1 Capaian Indikator                        ...
DAFTAR TABEL


                                                                                         Hal 
2.1.1    Data...
2.3.7   Perkembangan Jalan Provinsi dan Kabupaten Dalam Provinsi Jambi
        Periode Tahun 2004-2008 …………………………………………………...
DAFTAR GAMBAR


                                                                                            Hal 
1.1.1    ...
2.2.16   Persentase Penduduk Buta Huruf Kelompok Umur 15-45 Tahun                                     43
         Provinsi...
Laporan Akhir
                                                




                                                       ...
Laporan Akhir

                                           




           Sebagai upaya mewujudkan tujuan pembangunan jang...
Laporan Akhir
                                                 




        Secara kuantitatif, evaluasi ini akan memberik...
Laporan Akhir

                                        




                        Gambar 1.1.1 Kerangka Kerja EKPD 2009
...
Laporan Akhir
                                             




•   Relevansi untuk menilai sejauh mana pembangunan yang d...
Laporan Akhir

                                          




(3) Pelaksanaan evaluasi serta penyusunan rekomendasi kebija...
Laporan Akhir
                                                




    (1) Indikator hasil (outcomes) disusun dari beberap...
Laporan Akhir

                                        




             Sedangkan efektivitas digunakan untuk mengukur da...
Laporan Akhir
                                           




       2.3 TINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI
       2.3.1 Capaian ...
Bab II
                                                           HASIL EVALUASI


2,1. Perkembangan Makro Ekonomi Daerah
...
aturan-aturan yang diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya
aktivitas ekonomi secara berkelanju...
November 2005, sementara pekerja di sektor perdagangan mencapai 14,9 persen dan 13,7
persen pada waktu yang sama.
       B...
3. Etos kerja masyarakat relative rendah serta daya saing kualitas SDM rendah
4. Kualitas infrastruktur sampai ke sentra-s...
Sub Bab 2.1
            INGKAT PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI




2.1.1. Capaian Indikator

a. Kondisi Daerah
       Penye...
Dari tabel ini juga terlihat bahwa tidak semua tindak kejadian yang dilaporkan pada
saat kejadian, namun dilaporkan setela...
Tabel 2.1.2
                              Data Kejahatan Konvensional
                                                    ...
aparat keamanan. Meskipun demikian, kriminalitas yang mengancam rasa aman, tenteram
dan damai cenderung meningkat, terutam...
meningkat menjadi 577 kejadian tahun 2008. Demikian juga kerugian material yang
diakibatkan oleh kecelakaan tersebut juga ...
Demikian juga terhadap jumlah aparat yang berijazah minimal S1 juga mengalami
peningkatan dati 25,9% pada tahun 2004 menin...
Selain itu, peraturan daerah pelayanan satu atap di tiap kabupaten/kota setiap tahunnya
meningkat, walaupun pelaksanaannya...
Gambar 2.1.3
                           Perbandingan Outcomes Demokrasi
                      Provinsi Jambi dan Nasional,...
2.1.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol
a. Perizinan
       Capaian hasil yang spesifi dalam pelayanan pubi...
Sedangkan untuk perusahaan yang berhubungan dengan kepentingan umum,
seperti rumah sakit, bank, SPBU, Koperasi dan lainnya...
betapa tidak efisiennya mekanisme kerja suatu instansi. Bagi pengusaha yang sebagai
pemohon merasa bosan dan lelah menghad...
orang, Kabupaten Batang Hari 140.635 orang, Kabupaten Sarolangun 129.142 orang, dan
Kabupaten Tanjung jabung Timur 139.401...
Dari ke-24 partai politik yang mengikuti Pemilu 2004 tersebut, hanya 10 partai politik
yang mendapatkan kursi di DPRD Prov...
Sub Bab 2.2
                TINGKAT KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA



2.2.1. Capaian Indikator

a. Kondisi Pendidikan

      ...
tantangan tersendiri dengan indikator sekolah dengan program unggul sebagai basis
keterampilan para siswa untuk memasuki d...
SMP/MTs dan 4,49 untuk tingkat SMA/SMK/MA, lebih rendah dari tingkat nasional sebesar
4,80 untuk tingkat SMP/MTs dan 4,47 ...
Disamping itu, semakin membaiknya nilai rata-rata tersebut disebabkan semakin
banyaknya volume pendidikan tambahan di luar...
Gambar 2.2.3). Tingkat pertumbuhan nilai rata-rata provinsi Jambi untuk tahun 2007 ke
2008 menunjukkan kecenderungan menin...
Gambar 2.2.4
                       Perbandingan Angka Putus Sekolah SD/MI
                     Provinsi Jambi dan Nasiona...
Angka putus sekolah tingkat SMA/SMK/MA di provinsi Jambi untuk kurun waktu
2004-2008 secara umum lebih tinggi dari tingkat...
Gambar 2.2.7
               Perbandingan Outcomes APK Provinsi Jambi dan Nasional
                  Keseluruhan Tingkatan ...
b. Angka Partisipasi Murni
Analisis Relevansi
        Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan provinsi Jambi selama kurun...
Gambar 2.2.10
                         Perbandingan Trend Outcomes APM
                    Provinsi Jambi dan Nasional,Tah...
Ketidakstabilan ini disebabkan beberapa hal:
1) Bahwa sebagian besar penduduk Jambi yang hidup dari sektor pertanian sanga...
Laporan Akhir EKPD 2009 Jambi - UNJA
Laporan Akhir EKPD 2009 Jambi - UNJA
Laporan Akhir EKPD 2009 Jambi - UNJA
Laporan Akhir EKPD 2009 Jambi - UNJA
Laporan Akhir EKPD 2009 Jambi - UNJA
Laporan Akhir EKPD 2009 Jambi - UNJA
Laporan Akhir EKPD 2009 Jambi - UNJA
Laporan Akhir EKPD 2009 Jambi - UNJA
Laporan Akhir EKPD 2009 Jambi - UNJA
Laporan Akhir EKPD 2009 Jambi - UNJA
Laporan Akhir EKPD 2009 Jambi - UNJA
Laporan Akhir EKPD 2009 Jambi - UNJA
Laporan Akhir EKPD 2009 Jambi - UNJA
Laporan Akhir EKPD 2009 Jambi - UNJA
Laporan Akhir EKPD 2009 Jambi - UNJA
Laporan Akhir EKPD 2009 Jambi - UNJA
Laporan Akhir EKPD 2009 Jambi - UNJA
Laporan Akhir EKPD 2009 Jambi - UNJA
Laporan Akhir EKPD 2009 Jambi - UNJA
Laporan Akhir EKPD 2009 Jambi - UNJA
Laporan Akhir EKPD 2009 Jambi - UNJA
Laporan Akhir EKPD 2009 Jambi - UNJA
Laporan Akhir EKPD 2009 Jambi - UNJA
Laporan Akhir EKPD 2009 Jambi - UNJA
Laporan Akhir EKPD 2009 Jambi - UNJA
Laporan Akhir EKPD 2009 Jambi - UNJA
Laporan Akhir EKPD 2009 Jambi - UNJA
Laporan Akhir EKPD 2009 Jambi - UNJA
Laporan Akhir EKPD 2009 Jambi - UNJA
Laporan Akhir EKPD 2009 Jambi - UNJA
Laporan Akhir EKPD 2009 Jambi - UNJA
Laporan Akhir EKPD 2009 Jambi - UNJA
Laporan Akhir EKPD 2009 Jambi - UNJA
Laporan Akhir EKPD 2009 Jambi - UNJA
Laporan Akhir EKPD 2009 Jambi - UNJA
Laporan Akhir EKPD 2009 Jambi - UNJA
Laporan Akhir EKPD 2009 Jambi - UNJA
Laporan Akhir EKPD 2009 Jambi - UNJA
Laporan Akhir EKPD 2009 Jambi - UNJA
Laporan Akhir EKPD 2009 Jambi - UNJA
Laporan Akhir EKPD 2009 Jambi - UNJA
Laporan Akhir EKPD 2009 Jambi - UNJA
Laporan Akhir EKPD 2009 Jambi - UNJA
Laporan Akhir EKPD 2009 Jambi - UNJA
Laporan Akhir EKPD 2009 Jambi - UNJA
Laporan Akhir EKPD 2009 Jambi - UNJA
Laporan Akhir EKPD 2009 Jambi - UNJA
Laporan Akhir EKPD 2009 Jambi - UNJA
Laporan Akhir EKPD 2009 Jambi - UNJA
Laporan Akhir EKPD 2009 Jambi - UNJA
Laporan Akhir EKPD 2009 Jambi - UNJA
Laporan Akhir EKPD 2009 Jambi - UNJA
Laporan Akhir EKPD 2009 Jambi - UNJA
Laporan Akhir EKPD 2009 Jambi - UNJA
Laporan Akhir EKPD 2009 Jambi - UNJA
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Laporan Akhir EKPD 2009 Jambi - UNJA

1,989 views

Published on

Laporan Akhir EKPD 2009 Provinsi Jambi oleh Universitas Jambi

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,989
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
71
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Laporan Akhir EKPD 2009 Jambi - UNJA

  1. 1. L P A A HI A OR N K R E au sK n r P mb n u a D ea v lai iej e a g n n a rh a P o isJmb rvn ia i K RA A E J S MA D P T B D N E A U S K N R AP MB N U A E U I IA G V L A I IE J E A G N N K ME T R A N G R P N/ A P N S E N E IN E A A P B P E A DN A EG N U I E ST S A I N V R IA J MB
  2. 2. KATA PENGANTAR Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas petunjuk dan pertolonganNya, pekerjaan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) 2009 Provinsi Jambi pada sejumlah sektor telah dapat diselesaikan dan disusun laporannya. Laporan evaluasi hasil kinerja pembangunan daerah Provinsi Jambi ini disusun berdasarkan hasil identifikasi isu-isu pokok yang mengemuka dalam kehidupan masyarakat Jambi baik fakta, permasalahan maupun opini sebagai dampak dari kebijakan dan proses pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jambi. Fakta dan permasalaan tersebut yang kemudian dianalis dan dikaji berdasarkan pandangan keilmuan Tim Independen Universitas Jambi agar dapat menjadi pertimbangan dan input bagi perbaikan kebijakan di masa akan datang. Kendatipun upaya untuk melakukan evaluasi ini se-ilmiah mungkin sudah dilakukan, namun disadari bahwa objektivitas dan emosionalitas mungkin masih mempengaruhi sebahagian dari isi laporan ini. Kekurangan ini diakui sebagai kelemahan manusiawi dari tim itu sendiri. Jika pembaca menemukannya dan memandangnya sebagai sebagai sesuatu yang mengganjal, tim terbuka untuk mendiskusikannya dan memperbaikinya bila memang diperlukan. Selesainya penulisan laporan evaluasi ini tidak terlepas dari bantuan pihak-pihak terutama pihak yang menginisiasi dan mensupport dana, yaitu Bappenas RI, dan pihak yang membantu dalam penyediaan data dan informasi, yaitu instansi-instansi sektoral dalam lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Tanpa bantuan dan kerjasama semuanya, tidak mungkin evaluasi ini bisa dilakukan. Karena itu kami menghaturkan ucapan terima kasih yang sangat dalam. Semoga upaya baik kita ini diridoi oleh Yang Maha Berkuasa. Amin. Demikianlah, semoga laporan ini bermanfaat sebagaimana yang diharapkan. Jambi, Desember 2009 Rektor Universitas Jambi H. KEMAS ARSYAD SOMAD, SH, MH i   
  3. 3. KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR     Hal  BAB I PENDAHULUAN   1.1 Latar Belakang 1  1.2 Tujuan EKPD 2009 Provinsi Jambi 2  1.3 Keluaran EKPD 2009 3  1.4 Metodologi Penelitian 6  1.5 Sistematika Penulisan Laporan 8    BAB II HASIL EVALUASI A. Perkembangan Ekonomi Daerah 11 B. Permasalahan Pembangunan Provinsi Jambi 12 2.1 TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI 14 2.1.1 Capaian Indikator Outcome 14 a. Kondisi Daerah 14 b. Outcome Pelayanan Publik 18 Analisis Relevansi 18 Analisis Efektivitas 19 c. Outcome Demokrasi 20 Analisis Relevansi 20 Analisis Efektivitas 21 2.1.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol 22 2.1.3 Rekomendasi Kebijakan 26 2.2 TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 27 2.2.1 Capaian Indikator 27 a. Kondisi Pendidikan 27 b. Outcome Pendidikan 33 1) Angka Partisipasi Kasar 33 Analisis Relevansi 33 Analisis Efekvifitas 34 2) Angka Partisipasi Murni 35 Analisis Relevansi 35 Analisis efektivitas 35 3) Pendidikan Secara Keseluruhan 36 Analisis Relevansi 36 Analisis efektivitas 37 c. Outcome Kesehatan 38 Analisis Relevansi 40 Analisis efektivitas 41 2.2.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol 42 2.2.3 Rekomendasi Kebijakan 44 ii   
  4. 4. 2.3 TINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI 46 2.3.1 Capaian Indikator 46 a. Perkembangan Sektoral 46 b. Perkembangan Perbankan 50 c. Outcome Perekonomian 51 1) Investasi 51 Analisis Relevansi 52 Analisis Efektivitas 53 2) Infrastruktur Jalan 54 Analisis Relevansi 56 Analisis Efektivitas 57 3) Perekonomian Secara Keseluruhan 58 Analisis Relevansi 58 Analisis Efektivitas 59 2.3.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol 59 2.3.3 Rekomendasi Kebijakan 61 2.4. KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM 64 2.4.1 Capaian Indikator 64 a. Kondisi SDA Jambi 64 b. Kondisi Lingkungan Hidup 66 Analisis Relevansi 72 Analisis Efektivitas 73 2.4.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol 74 2.4.3 Rekomendasi Kebijakan 75 2.5. TINGKAT KESEJAHTERAAN RAKYAT 78 2.5.1 Capaian Indikator 78 a. Kemiskinan dan Kesempatan Kerja 79 b. Tingkat Pelayana Dinas PMKS 83 c. Outcome Kesejahteraan Rakyat 84 Analisis Relevansi 85 Analisis Efektivitas 86 2.5.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol 86 2.5.3 Rekomendasi Kebijakan 88 BAB III KESIMPULAN 90 LAMPIRAN         iii   
  5. 5. DAFTAR TABEL     Hal  2.1.1 Data Kejahatan Yang Merugikan Negara ………………………………… 15 2.1.2 Data Kejahatan Konvensional …………………………………………….. 16 2.1.3 Jumlah Perkara Pidana dan Perdata yang Masuk, Putusan dan Sisa Di Provinsi Jambi, Tahun 2004-2008……………………………………… 16 2.1.4 Perkara Pidana Umum ringan/pelanggaran se – Kejati Jambi yang diputus dan dieksekusi dalam Tahun 2004 – 2008 ……………………… 17 2.1.5 Perkara Tindak Pidana Khusus yang diselesaikan di Kejati Jambi tahun 2008 ………………………………………………………………….. 17 2.1.6 Jumlah kecelakaan meninggal, luka ringan, luka berat dan kerugian material pada tahun 2004 – 2008 …………………………………………. 18 2.1.7 Tingkat Pelayanaan Publik dan Demokrasi di Provinsi Jambi tahun 2004 – 2008 ………………………………………………………………… 18 2.1.8 Dinas / Instansi dalam Pengurusan SITU, SIUP dan TDP di Kota Jambi ………………………….…………………………………………….. 22 2.1.9 Syarat Dibutuhkan Dalam Pengurusan SITU, SIUP dan TDPdi Kota Jambi ……………………………………………………………………….. 24 2.1.10 Jumlah Masyarakat Jambi Ikut Pemilu 2004 ..………………………….. 25 2.1.11 Jumlah Masyarakat Yang Ikut Pada Pelaksanaan Pilkada .................... 25 2.2.1 Perbandingan APK Provinsi Jambi dan Nasional Menurut Tingkatan Sekolah, Tahun 2004-2008 ……………………………………………….. 28 2.2.2 Perbandingan Rata-rata Nilai Akhir Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 ………………………………………………………….. 29 2.2.3 Jumlah Kelahiran Dan Kematian Bayi Dan Balita Di Provinsi Jambi, Periode 2004-2008 …………………………………………………………. 28 2.2.4 Jumlah Kematian Ibu Maternal Provinsi Jambi Periode 2004-2008 …... 39 2.2.5 Status Gizi di Provinsi Jambi Tahun 2004-2008 ………………………… 39 2.2.6 Pra Usila dan Usila Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Menurut Kab/Kota Dalam Provinsi Jambi Tahun 2004-2008 ............................... 40 2.2.7 Jumlah Peserta KB Aktif Provinsi Jambi Tahun 2004-2008 .................. 40 2.3.1 Perkembangan PDRB Provinsi Jambi Menurut Harga Konstan Tahun 2000 Periode Tahun 2004-2008 (juta rupiah) …………………………… 46 2.3.2 Perkembangan Kontribusi Sektoral PDRB Provinsi Jambi Tahun 2004- 2008 ………………………………………………………………………… 47 2.3.3 Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi Tahun 2004- 2008 (juta rupiah) ………………………………………………………….. 48 2.3.4 Kontribusi PDRB dari Sisi Pengeluaran Provinsi Jambi Tahun 2004- 2008 (juta rupiah) ………………………………………………………….. 49 2.3.5 Perkembangan LDR Perbankan Provinsi Jambi Periode Tahun 2004- 2008 (juta rupiah) …………………………………………………………. 51 2.3.6 Perkembangan Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Dalam Provinsi Jambi Periode Tahun 2004-2008 ………………………………. 55 iv   
  6. 6. 2.3.7 Perkembangan Jalan Provinsi dan Kabupaten Dalam Provinsi Jambi Periode Tahun 2004-2008 ………………………………………………… 55 2.3.8 Perkembangan Pertumbuhan Sektoral PDRB Provinsi Jambi Menurut Harga Konstan Tahun 2000, Periode Tahun 2005-2008 ………………. 61 2.4.1 Luas Kawasan Hutan di Provinsi Jambi menurut Fungsinya Tahun 2004-2008 ………………………………………………………………….. 67 2.4.2 Produksi Kayu Hutan dan Hasil Hutan Ikutan menurut Jenis Produksi, Tahun 2006-2008 ………………………………………………………….. 68 2.4.3 Jumlah Produksi dan Nilai Budidaya di Kolam dan Keramba Jaring Apung di Provinsi Jambi Tahun 2004-2008 ........................................... 69 2.4.4 Produksi Pertambangan menurut Jenis Barang di Provinsi Jambi Tahun 2004-2008 ................................................................................... 71 2.4.5 Perkembangan Luas Lahan Rehabilitasi dan Kawasan Konservasi di Provinsi Jambi Tahun 2004-2008 ........................................................... 72 2.4.6 Perkembangan lahan HPH di Provinsi Jambi dan Indoneisa, Tahun 2004-2008 .............................................................................................. 75 2.5.1 Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Provinsi Jambi, Februari 2006 – Februari 2009 ……………………………………………………… 80 2.5.2 Perkembangan Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan Provinsi Jambi, Tahun 2004-2008 ………………………………………………….. 81 2.5.3 Perkembangan Tingkat Pelayanan Sosial dari Dinas Sosial (PMKS) Provinsi Jambi, 2004 – 2008 ……………………………………………… 83 2.5.4 Perkembangan Tingkat Pelayanan Sosial dari Dinas Sosial (PMKS) Provinsi Jambi, 2004 – 2008 (sambungan)………………………………. 83 2.5.5 Jumlah PMDN di Provinsi Jambi menurut Realisasi Investasi dan Tenaga Kerja Tahun 2004-2008 …………………………………………. 87 2.5.6 Jumlah PMA di Provinsi Jambi menurut Realisasi Investasi dan Tenaga Kerja Tahun 2004-2008 ………………………………………….. 87               v   
  7. 7. DAFTAR GAMBAR     Hal  1.1.1 Kerangka Kerja EKPD 2009 ………………………………………………. 4 1.1.2 Hubungan antara Indikator dan Pendekatan Dalam Melakukan Evaluasi ……………………………………………………………………… 5 2.1.1 Perbandingan Outcomes Pelayanan Publik Provinsi Jambi dan Nasional,Tahun 2004-2008 ……………………………………………….. 19 2.1.2 Perbandingan Trend Outcomes Pelayanan Publik Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 ………………………………………………. 20 2.1.3 Perbandingan Outcomes Demokrasi Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 ………………………………………………………….. 21 2.1.4 Perbandingan Trend Outcomes Demokrasi Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 ……………………………………………….. 21 2.2.1 Perbandingan Pertumbuhan Nilai Rata-rata SMP/MTs Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 …………………………………………. 29 2.2.2 Perbandingan Nilai Rata-rata SMA/SMK/MA Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 ………………………………………………. 30 2.2.3 Perbandingan Pertumbuhan Nilai Rata-rata SMA/SMK/MA Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 ………………………………….. 31 2.2.4 Perbandingan Angka Putus Sekolah SD/MI Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008……………………………………………….. 32 2.2.5 Perbandingan Angka Putus Sekolah SMP/MTs Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 ………………………………………………. 32 2.2.6 Perbandingan Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 …………………………………………. 33 2.2.7 Perbandingan Outcomes APK Provinsi Jambi dan Nasional Keseluruhan Tingkatan Sekolah, Tahun 2004-2008 ……………………. 34 2.2.8 Perbandingan Trend Outcomes APK Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 ………………………………………………………….. 34 2.2.9 Perbandingan Outcomes APM Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2004-2008 ………………………………………………………………….. 35 2.2.10 Perbandingan Trend Outcomes APM Provinsi Jambi dan Nasional,Tahun 2004-2008 ……………………………………………….. 36 2.2.11 Perbandingan Trend Negatif Outcomes Status Indikator Pendidikan Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 ………………………… 36 2.2.12 Perbandingan Trend Outcomes Status Indikator Pendidikan Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 ………………………………….. 37 2.2.13 Perbandingan Outcomes Indikator Kesehatan Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 ………………………………………………. 41 2.2.14 Perbandingan Trend Outcomes Indikator Kesehatan Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 …………………………………………. 42 2.2.15 Persentase Penduduk Buta Huruf Kelompok Umur 15+ Tahun Provinsi Jambi dan Indonesia, Tahun 2004-2008 .................................. 43 vi   
  8. 8. 2.2.16 Persentase Penduduk Buta Huruf Kelompok Umur 15-45 Tahun 43 Provinsi Jambi dan Indonesia, Tahun 2004-2008 2.2.17 Persentase Penduduk Buta Huruf Kelompok Umur 45+ Tahun 44 Provinsi Jambi dan Indonesia, Tahun 2004-2008 .................................. 2.3.1 Perbandingan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi dan 48 Nasional, 2004-2008 ……………………………………………………… 2.3.2 Perkembangan Investasi PMA dan PMDM Di Provinsi Jambi, Tahun 52 2004-2008 …………………………………………………………………… 2.3.3 Perbandingan Outcomes Investasi Provinsi Jambi dan Nasional, 53 Tahun 2004-2008 ………………………………………………………….. 2.3.4 Perbandingan Trend Outcomes Investasi Provinsi Jambi dan Nasional, 54 Tahun 2004-2008 ………………………………………………………….. 2.3.5 Perbandingan Outcomes Jalan (rusak) Provinsi Jambi dan Nasional, 55 Tahun 2004-2008 .......................................……………………………… 2.3.6 Perbandingan Trend Outcomes Jalan Rusak Provinsi Jambi dan 57 Nasional, Tahun 2004-2008 ………………………………………………. 2.3.7 Perbandingan Outcomes Perekonomian Provinsi Jambi dan Nasional, 58 Tahun 2004-2008 ………………………………………………………….. 2.3.8 Perbandingan Trend Outcomes Perekonomian Provinsi Jambi dan 59 Nasional, Tahun 2004-2008 ……………………………………………… 2.4.1 Luas Kawasan Hutan di Provinsi Jambi menurut Fungsinya Tahun 67 2008 …………………………………………………………………………. 2.4.2 Jumlah Produksi Budidaya di Kolam dan Keramba Jaring Apung di 69 Provinsi Jambi Tahun 2004-2008 ........................................................... 2.4.3 Perbandingan Outcomes Rahabilitasi dan Konservasi Provinsi Jambi 73 dan Nasional, Tahun 2004-2008 …………………………………………. 2.4.4 Perbandingan Trend Outcomes Lahan Rehabilitasi dan Konservasi 74 Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 ………………………… 2.5.1 Pengangguran Terbuka dari Provinsi Jambi Februari 2006 s.d Agustus 80 2009 ………………………………………………………………………… 2.5.2 Perkembangan Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan Provinsi 82 Jambi, 2004 – 2008 ………………………………………………………… 2.5.3 Pertumbuhan Pengangguran dan dan Kemiskinan Provinsi Jambi, 82 Februari 2006 – Agustus 2009 ……………………………………………. 2.5.4 Perbandingan Outcomes Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi dan 84 Nasional, Tahun 2004-2008 ………………………………………………. 2.5.5 Perbandingan Trend Outcomes Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi 85 dan Nasional, Tahun 2004-2008   vii   
  9. 9. Laporan Akhir   Bab I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, pada hakekatnya pembangunan daerah adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam mewujudkan masa depan daerah yang lebih baik dan kesejahteraan bagi semua masyarakat. Pembangunan merupakan suatu proses yang pencapaiannya dilakukan melalui tahapan-tahapan perencanaan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pada UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan dibagi ke dalam tiga tahapan yaitu perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Keseluruhan tahapan pembangunan tersebut pada tingkat daerah sebagaimana dituangkan dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dirumuskan dalam suatu dokumen perencanaan yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan rencana pembangunan merupakan bagian untuh dari upaya pencapaian tujuan pembangunan yang harus pula mencakup implementasinya dalam berbagai bentuk aktivitas pembangunan. Pelaksanaan pembangunan itu sendiri membutuhkan pengawasan agar tujuan benar-benar dapat dicapai konsisten dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Pada kenyataannya proses pembangunan senantiasa dihadapakan pada berbagai permasalahan, kendala dan tantangan untuk mewujudkan tujuan yang telah direncanakan. Dinamika kegiatan ekonomi, sosial, politik dan budaya dalam realitasnya mungkin membutuhkan penyesuaian-penyesuaian langkah dan kebijakan dalam upaya mewujudkan tujuan. Oleh sebab itu, implementasi suatu rencana perlu dievaluasi keberhasilannya dengan menggunakan berbagai indikator kinerja yang relevan pada masing-masing bidang kegiatan. EKPD 2009 Provinsi Jambi 1   
  10. 10. Laporan Akhir        Sebagai upaya mewujudkan tujuan pembangunan jangka panjang yaitu masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, Provinsi Jambi telah merumuskan rencana pembangunan jangka menengah sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2006-2010. Hingga saat ini, implementasi RPJM tersebut telah memasuki tahun ketiga melalui pelaksanaan RKPD sehingga membutuhkan evaluasi lanjutan dari kegiatan evaluasi yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya. Melalui evaluasi secara berkesinambungan diharapkan dapat diperoleh informasi mengenai kemajuan yang telah dicapai sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada RPJM dibandingkan capaian pada tahun sebelumnya. Selain itu, evaluasi kinerja pembangunan daerah sangat penting untuk mengetahui sejauh mana arah, kebijakan dan keberhasilan kegiatan pembanganunan di Provinsi Jambi sejalan dan selaraskan dengan tujuan pembangunan nasional yang telah dituangkan dalam RPJM Nasional. Evaluasi kinerja pembangunan daerah akan menghasilkan sebuah dokumen yang memuat hasil penilaian secara objektif pelaksanaan proses pembangunan baik keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai, maupun beberapa kegagalan berserta kendala-kendala dan permasalahan yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah ditempuh untuk mengatasinya. Objektivitas evaluasi kinerja pembangunan dapat dicapai jika dilakukan oleh institusi independen atau pihak lain di luar institusi perencana dan pelaksana pembangunan tersebut. Terkait dengan persoalan ini, evaluasi kinerja pembangunan daerah dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) melalui kerjasamanya dengan pihak Universitas di daerah setempat. Evaluasi kinerja pembangunan Provinsi Jambi dilakukan oleh Tim independen Universitas Jambi yang dibentuk oleh Rektor Universitas Jambi dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 177/J21/WS/2007 Tanggal 22 Juni 2007 sebagai wujud kerjasama dengan BAPPENAS. 1.2. Tujuan EKPD 2009 Provinsi Jambi Evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) 2009 dilaksanakan untuk menilai relevansi dan efektivitas kinerja pembangunan daerah dalam rentang waktu 2004-2008. Evaluasi ini juga dilakukan untuk melihat apakah pembangunan daerah telah mencapai tujuan/sasaran yang diharapkan dan apakah masyarakat mendapatkan manfaat dari pembangunan daerah tersebut. 2 Provinsi Jambi, EKPD 2009
  11. 11. Laporan Akhir   Secara kuantitatif, evaluasi ini akan memberikan informasi penting yang berguna sebagai alat untuk membantu pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan pembangunan dalam memahami, mengelola dan memperbaiki apa yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil evaluasi digunakan sebagai rekomendasi yang spesifik sesuai kondisi lokal guna mempertajam perencanaan dan penganggaran pembangunan pusat dan daerah periode berikutnya, termasuk untuk penentuan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Dekonsentrasi (DEKON). 1.3. Keluaran EKPD 2009 1) Terhimpunnya data dan informasi evaluasi kinerja pembangunan di Provinsi Jambi 2) Tersusunnya hasil analisa evaluasi kinerja pembangunan di Provinsi Jambi sesuai sistematika buku panduan 1.4. Kerangka Kerja EKPD 2009 Kerangka kerja EKPD 2009 meliputi beberapa tahapan kegiatan utama yaitu sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1.1 (1) Penentuan Indikator Hasil (outcomes) Indikator kinerja dari tujuan/sasaran pembangunan daerah merupakan indikator dampak (impacts) yang didukung melalui pencapaian 5 kategori indikator hasil (outcomes) terpilih. Pengelompokan indikator hasil dan indikator pendukungnya, dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut: • Specific, atau indikator dapat diidentifikasi dengan jelas; • Relevant: mencerminkan keterkaitan secara langsung dan logis antara target output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan; serta antara target outcomes dalam rangka mencapai target impact yang ditetapkan; • Measurable : jelas dan dapat diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas dan biaya; • Reliable: indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan tingkatan kinerja; • Verifiable: memungkinkan proses validasi dalam sistem yang digunakan untuk menghasilkan indikator; • Cost-effective: kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan data. EKPD 2009 Provinsi Jambi 3   
  12. 12. Laporan Akhir        Gambar 1.1.1 Kerangka Kerja EKPD 2009 Pengelompokan 5 kategori indikator hasil (outcomes) yang mencerminkan tujuan/sasaran pembangunan daerah meliputi: A. Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi. B. Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia. C. Tingkat Pembangunan Ekonomi. D. Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam. E. Tingkat Kesejahteraan sosial. (2) Pemilihan Pendekatan Dalam Melakukan Evaluasi Hubungan antar tingkat indikator dengan pendekatan pengukuran kinerja dapat dilihat dalam Gambar 1.1.2 yaitu: 4 Provinsi Jambi, EKPD 2009
  13. 13. Laporan Akhir   • Relevansi untuk menilai sejauh mana pembangunan yang dijalankan relevan terhadap sasaran atau kebutuhan daerah dalam menjawab permasalahannya. • Efektivitas, untuk melihat apakah pembangunan yang dilakukan berkontribusi terhadap pencapaian baik tujuan spesifik maupun umum pembangunan daerah. Gambar 1.1.2. Hubungan antara Indikator dan Pendekatan Dalam Melakukan Evaluasi • Efisiensi, untuk mengetahui bagaimana masukan (inputs) dirubah menjadi keluaran (outputs) • Efektivitas Biaya, untuk menggambarkan hubungan antara input dengan outcomes pembangunan. • Kualitas, yaitu pengukuran derajat kesesuaian antara hasil-hasil pembangunan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. • Waktu, yaitu ketepatan waktu/periode pencapaian kinerja yang ditetapkan. Produktivitas, untuk melihat nilai tambah dari setiap tahapan proses pembangunan dibandingkan dengan sumber daya yang digunakan. Sesuai dengan tujuan EKPD Nasional Tahun 2009 bahwa mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya dalam pelaksanaan EKPD 2009 Provinsi Jambi, maka pendekatan dalam melakukan evaluasi hanya meliputi relevansi dan efektivitas pencapaian. EKPD 2009 Provinsi Jambi 5   
  14. 14. Laporan Akhir        (3) Pelaksanaan evaluasi serta penyusunan rekomendasi kebijakan Tahapan evaluasi di Provinsi Jambi dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan dan tantangan utama pembangunan daerah serta mengidentifikasi tujuan pembangunan daerah: Tahap kedua adalah melengkapi dan mengoreksi Tabel Capaian Tahap ketiga yaitu melakukan penilaian berkaitan dengan relevansi dan efektivitas pencapaian. Tahap keempat adalah melakukan identifikasi berbagai alasan atau isu yang menyebabkan capaian pembangunan daerah (tidak) relevan dan (tidak) efektif. Tim Evaluasi Provinsi menjelaskan “How and Why” berkaitan dengan capaian pembangunan daerah. Tahap kelima adalah menyusun rekomendasi untuk mempertajam perencanaan dan penganggaran pembangunan periode berikutnya. 1.5. Metodologi Penelitian a. Metode Pengumpulan Data Dalam mengumpulkan data dan informasi, teknik yang digunakan dapat melalui: 1) Pengamatan langsung Pengamatan langsung kepada masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan di daerah, diantaranya dalam bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, politik, lingkungan hidup dan permasalahan lainnya yang terjadi di wilayah provinsi terkait. 2) Pengumpulan Data Primer Data diperoleh melalui FGD dengan pemangku kepentingan pembangunan daerah. Tim Evaluasi Provinsi menjadi fasilitator rapat/diskusi dalam menggali masukan dan tanggapan peserta diskusi. 3) Pengumpulan Data Sekunder Data dan informasi yang telah tersedia pada instansi pemerintah seperti BPS daerah, Bappeda dan SKPD terkait. b. Metode Penentuan Capaian Indikator Hasil 6 Provinsi Jambi, EKPD 2009
  15. 15. Laporan Akhir   (1) Indikator hasil (outcomes) disusun dari beberapa indikator pendukung terpilih yang memberikan kontribusi besar untuk pencapaian indikator hasil (outcomes). (2) Pencapaian indikator hasil (outcomes) dihitung dari nilai rata-rata indikator pendukung dengan nilai satuan yang digunakan adalah persentase. (3) Indikator pendukung yang satuannya bukan berupa persentase maka tidak dimasukkan dalam rata-rata, melainkan ditampilkan tersendiri. (4) Apabila indikator hasil (outcomes) dalam satuan persentase memiliki makna negatif, maka sebelum dirata-ratakan nilainya harus diubah atau dikonversikan terlebih dahulu menjadi (100%) – (persentase pendukung indikator negatif). (5) Pencapaian indikator hasil adalah jumlah nilai dari penyusun indikator hasil dibagi jumlah dari penyusun indikator hasil (indicator pendukungnya). Contoh untuk indikator Tingkat Kesejahteraan Sosial disusun oleh: • persentase penduduk miskin • tingkat pengangguran terbuka • persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak • presentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia • presentase pelayanan dan rehabilitasi sosial Semua penyusun komponen indikator hasil ini bermakna negatif seperti dinyatakan oleh No.4, sebagai berikut: Indikator kesejahteraan sosial = {(100% - persentase penduduk miskin) + (100% - tingkat pengangguran terbuka) + (100% - persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak) + (100%- persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia) + (100% - persentase pelayanan dan rehabilitasi sosial}/5 Daftar indikator keluaran (outputs) yang menjadi komponen pendukung untuk masing-masing kategori indikator hasil (outcomes) dapat dilihat pada Lampiran 1. Untuk menilai kinerja pembangunan daerah, pendekatan yang digunakan adalah Relevansi dan Efektivitas. Relevansi digunakan untuk menganalisa sejauh mana tujuan/sasaran pembangunan yang direncanakan mampu menjawab permasalahan utama/tantangan. Dalam hal ini, relevansi pembangunan daerah dilihat apakah tren capaian pembangunan daerah sejalan atau lebih baik dari capaian pembangunan nasional. EKPD 2009 Provinsi Jambi 7   
  16. 16. Laporan Akhir        Sedangkan efektivitas digunakan untuk mengukur dan melihat kesesuaian antara hasil dan dampak pembangunan terhadap tujuan yang diharapkan. Efektivitas pembangunan dapat dilihat dari sejauh mana capaian pembangunan daerah membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 1.6. Sistematika Penyusunan Evaluasi Kinerja Sistematika penyusunan laporan EKPD Provinsi Jambi mengacu pada format penyusunan EKPD yang telah disusun secara standar oleh Bappenas. Susunan EKPD dimaksud memuat komponen-komponen sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang dan Tujuan (mengikuti latar belakang EKPD 2009 pada panduan) 1.2 Keluaran 1.3 Metodologi 1.4 Sistematika Penulisan Laporan BAB II HASIL EVALUASI Deskripsi permasalahan dan tantangan utama pembangunan daerah serta identifikasi tujuan pembangunan daerah 2.1 TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI 2.1.1 Capaian Indikator Grafik capaian indikator outcomes provinsi dibandingkan dengan capaian indikator outcomes nasional dan analisa Analisis Relevansi Analisis efektifitas 2.1.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol Gambaran dan analisa capaian indikator pendukung penunjang outcomes yang spesifik dan menonjol 2.1.3 Rekomendasi Kebijakan 2.2 TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 2.2.1 Capaian Indikator Grafik capaian indikator outcomes provinsi dibandingkan dengan capaian indikator outcomes nasional dan analisa Analisis Relevansi Analisis efektifitas 2.2.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol Gambaran dan analisa capaian indikator pendukung outcomes yang spesifik dan menonjol 2.2.3 Rekomendasi Kebijakan 8 Provinsi Jambi, EKPD 2009
  17. 17. Laporan Akhir   2.3 TINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI 2.3.1 Capaian Indikator Grafik capaian indikator outcomes provinsi dibandingkan dengan capaian indikator outcomes nasional dan analisa Analisis Relevansi Analisis efektifitas 2.3.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol Gambaran dan analisa capaian indikator pendukung outcomes yang spesifik dan menonjol 2.3.3 Rekomendasi Kebijakan 2.4 KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM 2.4.1 Capaian Indikator Grafik capaian indikator outcomes provinsi dibandingkan dengan capaian indikator outcomes nasional dan analisa Analisis Relevansi Analisis efektifitas 2.4.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol Gambaran dan analisa capaian indikator pendukung penunjang outcomes yang spesifik dan menonjol 2.4.3 Rekomendasi Kebijakan 2.5 TINGKAT KESEJAHTERAAN RAKYAT 2.5.1 Capaian Indikator Grafik capaian indikator Tingkat Kesejahteraan Sosial Provinsi Jambi dibandingkan dengan capaian indikator Tingkat Kesejahteraan Sosial nasional. Analisis Relevansi Analisis efektifitas 2.5.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol Gambaran dan analisa capaian indikator output penunjang outcomes yang spesifik dan menonjol 2.5.3 Rekomendasi Kebijakan BAB III. KESIMPULAN EKPD 2009 Provinsi Jambi 9   
  18. 18. Bab II HASIL EVALUASI 2,1. Perkembangan Makro Ekonomi Daerah Stabilitas ekonomi makro pada level perekonomian regional diperlihatkan oleh keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, tingkat inflasi dan aktivitas ekspor-impor. Keempat variabel akan dapat menciptakan stabilitas perekonomian bila satu dengan yang lainnya bergerak secara beringan. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi karena produksi barang dan jasa yang lebih banyak sebagai hasil dari intensitas penggunaan faktor-faktor produksi pada tingkat yang lebih besar akan menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas dan menghasilkan sumber pendapatan bagi rumah tangga. Bila rumah tangga mengalokasikan pengeluarannya secara berimbang untuk mengkonsumsi dan menabung maka laju inflasi akan terkendali pada tingkat yang rendah dan stabil. Pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar, rumah tangga akan mampu menyumbang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam bentuk pembayaran pajak, retribusi daerah dan penerimaan daerah lainnya. Penerimaan yang lebih tinggi memungkinkan pemerintah daerah meningkatkan penyediaan infrastruktur pendukung bagi perkembangan aktivitas ekonomi. Ketersediaan infrastruktur dan inflasi yang lebih terkendali menciptakan iklim yang lebih baik untuk melakukan investasi. Pada tingkat investasi yang lebih tinggi akumulasi modal akan meningkat yang memperbesar kapasitas produksi perusahaan dan industri sehingga akan mendorong peningkatan suplai barang dan jasa termasuk suplai komoditas ekspor. Ekspor yang lebih tinggi akan menghasilkan penerimaan devisa yang lebih besar dan memungkinkan peningkatan impor bahan baku dan peralatan modal yang dibutuhkan industri dan barang konsumsi bagi rumah tangga sehingga akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi pada periode berikutnya. Dinamika siklus yang dikemukakan di atas hanya dapat terjadi bila perekonomian pasar bekerja dengan baik. Mekanisme pasar akan beroperasi seperti yang diharapkan bila terdapat aturan main bagi setiap pelaku ekonomi. Pemerintah berkewajiban membuat 10
  19. 19. aturan-aturan yang diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya aktivitas ekonomi secara berkelanjutan dan stabil. Setelah perekonomian nasional dilanda krisis sepuluh tahun yang lalu, perekonomian Provinsi Jambi cukup stabil yang ditandai oleh laju pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang lebih tinggi. Namun pola pengeluaran agregat regional yang didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga dan rendahnya tingkat tabungan dan investasi menyebabkan laju inflasi daerah ini cenderung lebih tinggi dari perekonomian nasional. Kondisi ini semakin diperberat oleh keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah daerah membiayai pengeluarannya dan orientasi struktur pengeluaran pemerintah daerah yang masih memberat pada pengeluaran konsumtif serta terbatasnya peningkatan penyediaan dan pemiliharaan infrastruktur khususnya transportasi. Hal ini tidak hanya menganggu arus distribusi barang dan jasa, tetapi juga menimbulkan inefisiensi transportasi. Selain itu ketergantungan daerah Jambi yang cukup tinggi terhadap impor dan terbatasnya komoditas ekspor menyebabkan kontribusi perdagangan terhadap PDRB semakin menurun. Kondisi demikian mengganggu stabilitas perekonomian daerah yang selanjutnya menjadi sumber ketidakstabilan perekonomian nasional. Oleh sebab itu, pemantapan stabilitas perekonomian menjadi bagian penting dari agenda pembangunan Provinsi Jambi seiring dengan agenda pembangunan nasional. Sebagian besar sektor jasa-jasa bersifat lebih padat kapital dan teknologi, kecuali sektor bangunan dan aktivitas perdagangan informal sehingga sektor-sektor tersebut tidak dapat diandalkan sebagai penyerap tenaga kerja. Serapan tenaga kerja justeru lebih besar pada sektor pertanian dan industri. Karakteristik demikian berdampak pada rendahnya peningkatan kesempatan kerja pada awal pelaksanaan RPJMN, walaupun laju pertumbuhan agregat regional relatif cukup tinggi. Jumlah angkatan kerja yang bekerja pada Februari 2005 tercatat sebesar 1.097.000 orang kemudian meningkat menjadi 1.113.000 orang pada November 2005. Secara bersamaan pengangguran terbuka naik dari 103.000 orang menjadi 133.000 orang atau tingkat pengangguran terbukanya meningkat dari 8,6 persen menjadi 10,97 persen. Tingkat pengangguran kemungkinan akan menjadi lebih tinggi bila diperhitungkan jumlah pengangguran tersembunyi atau setengah menganggur mengingat besarnya peran sektor pertanian dan sektor informal dalam kegiatan perdagangan dalam menyerap tenaga kerja. Pekerja sektor pertanian mencpai 57,5 persen pada Februari 2005 kemudian naik menjadi 61,7 persen pada 11
  20. 20. November 2005, sementara pekerja di sektor perdagangan mencapai 14,9 persen dan 13,7 persen pada waktu yang sama. Bila diamati dari sisi pengeluaran agregat regional, pertumbuhan ekonomi masih didorong oleh peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pemerintah, sementara pembentukan modal tetap domestik regional bruto (investasi) dan ekspor diharapkan berperan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi daerah, belum mampu tumbuh pada tingkat yang lebih tinggi. Pengeluaran konsumsi rumah tangga naik 3,68 persen dan 5,39 persen pada tahun 2004 dan 2005, sementara pengeluaran konsumsi pemerintah meningkat 3,41 persen dan 6,21 persen pada tahun yang sama. Investasi mencatat pertumbuhan negatif pada tahun 2004 sebesar -7,78 persen, ekspor di sisi lain hanya tumbuh sebesar 1,23 persen pada tahun 2004. Pada tahun berikutnya investasi dan ekspor masing-masing meningkat sebesar 5,29 persen dan 5,39 persen. Pertumbuhan pengeluaran konsumsi yang cukup tinggi dengan pangsa hampir mencapai 60 persen untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga dan 19 persen untuk pengeluaran konsumsi pemerintah terhadap PDRB, berdampak terhadap tingginya laju inflasi pada awal RPJMN. Hal ini mengingat pengeluaran konsumsi cenderung bersifat inflatoir atau lebih mudah menimbulkan inflasi dibanding pengeluaran investasi yang cenderung bersifat lebih produktif. Pada tahun 2004 laju inflasi mencapai 7,24 persen kemudian naik menjadi 16,5 persen pada tahun 2005 bersamaan dengan penerapan kebijakan peningkatan harga BBM oleh pemerintah. Laju inflasi tahun 2004 lebih tinggi dari inflasi secara nasional sebesar 6,4 persen tetapi inflasi tahun 2005 sedikit lebih rendah yaitu 17,1 persen ditingkat nasional. 2.2. Permasalahan Pembangunan Provinsi Jambi 1. Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi Jambi relatif cukup tinggi, tetapi dengan kualitas rendah sehingga: i. Tingkat kesejahteraan masyarakat secara rata-rata juga rendah ii. Pengangguran, anak putus sekolah, derajad kesehatan, kriminalisme relatif tinggi 2. Kualitas Sumberdaya Manusia masih rendah dan sangat berfluktuasi antar wilayah. Sejumlah wilayah memiliki angka IPM yang dalam kategori sangat rendah yang berakibat rendahnya produktivitas tenaga kerja rata-rata 12
  21. 21. 3. Etos kerja masyarakat relative rendah serta daya saing kualitas SDM rendah 4. Kualitas infrastruktur sampai ke sentra-sentra produksi masih belum memadai sehingga berdampak negatif terhadap kegiatan produksi 5. Sebagian besar komoditas andalan ekspor daerah masih dalam bentuk bahan baku yang belum memiliki nilai tambah yang tinggi untuk daerah. 6. Sebagaian besar masyarakat mempunyai kesadaran yang rendah dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan sehingga tingginya pemanfaatan potensi sumberdaya alam namun diikuti pula dengan meluasnya kerusakan lingkungan 7. Kesenjangan pembangunan antara daerah bagian timur dengan daerah bagian Barat dan antara kota dan pedesaan masih besar 8. Jumlah Peraturan Daerah yang bermasalah masih cukup tinggi 9. Kualitas pelayanan umum baik di sektor seluruh sektor pekonomian maupun sosial masih rendah 13
  22. 22. Sub Bab 2.1 INGKAT PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI 2.1.1. Capaian Indikator a. Kondisi Daerah Penyelenggaraan clean government atau good governance pada sektor publik dan bisnis yang belum baik berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan pada masyarakat. Hal ini ditandai antara lain dengan tingginya penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan, rendahnya kinerja SDM Aparatur, belum memadainya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan, serta masih banyaknya peraturan perundang- undangan yang tidak sesuai dengan perkembangan dan tuntutan pembangunan. Di samping itu, sistem pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan juga belum berjalan baik yang dicerminkan dengan tingginya tindak korupsi di lingkungan aparatur pemerintahan. Gangguan kemanan dan ketertiban masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi satu dengan lainnya. Faktor-faktor tersebut diantaranya mencakup ketidakadilan, kesenjangan kesejahteraan ekonomi, dan kepentingan sosial politik serta provokasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung di beberapa kabupaten yang tidak disertai oleh pengetahuan politik masyarakat yang memadai, kematangan elit politik, dan kepatuhan terhadap hukum dan hasil pemilu merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kerusuhan dan konflik horizontal yang menimbulkan gangguan keamanan. Namun tindak kejahatan yang merugikan negara tetap ada antara lain untuk kasus Illagal Loging, Illegal Mining, Illegal Fishing dan Koropsi seperti yang terlihat pada Tabel 2.1.1, bahwa tindak kejahatan yang paling sering terjadi adalah untuk kasus Illegal Loging, dan semenjak sistem keamanan diperketat sejak tahun 2006, tindak kejahatan ini menurun namun untuk tahun-tahun terakhir ini kondisinya mulai meningkat, hal ini dikarenakan sumber penghidupan lain kurang menjanjikan bagi mereka yang terbiasa dengan hidup instant seperti pencurian kayu dan umumnya kembali pada profesi sebelumnya. 14
  23. 23. Dari tabel ini juga terlihat bahwa tidak semua tindak kejadian yang dilaporkan pada saat kejadian, namun dilaporkan setelah diselesaikan secara kekeluargaan dan secara adat atau diselesaikan ditempat kejadian, misalnya tindak kejahatan illegal loging tahun 2007, yang dilaporkan sebanyak 44 kasus dan yang diselesaikan sebanyak 57 kasus. Demikian pula untuk kejadian tahun 2008 untuk jenis kejahatan yang sama. Tabel 2.1.1 Data Kejahatan Yang Merugikan Negara Tahun Jenis Kejahatan 2004 2005 2006 2007 2008* L S L S L S L S L S 1. Illegal Loging 89 53 74 49 43 30 44 57 47 52 2. Illegal - - - - - - 22 22 16 10 Minning/Peti 3. Illegal Fishing 2 1 1 1 - - - - - - 4. Korupsi 5 4 3 2 5 - 4 3 5 5 Jumlah 96 58 78 52 48 30 70 82 68 56 Sumber : Direktorat Reskrim Polda Jambi. Keterangan: L = dilaporkan, dan S = diselesaikan Dari informasi Tabel 2.1.2 terlihat bahwa tindak kejahatan konvensional yang terjadi di Provinsi Jambi untuk kurun waktu 2006-2008 cenderung meningkat, namun jumlah tertinggi terjadi pada tahun 2005 sebanyak 1.617 yang dilaporkan dan terendah tahun 2006 kasus sebanyak 669 kasus yang dilaporkan. Tindak kejahatan konvensional secara total pada tahun 2006 dilaporkan sebanyak 669 kasus meningkat menjadi 1389 tahun 2007 dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2008 menjadi sebanyak 1431 kasus. Tindak pidana konvensional terbesar yang terjadi di provinsi Jambi adalah tindak pidana pencurian berat yang menunjukkan kecenderungan meningkat terutama dalam kurun waktu tiga tahun terakhir walaupun tidak setinggi tahun 2005. Jumlah kasus yang dilaporkan pada tahun 2008 sebanyak 673 kasus meningkat dari 650 kasus pada tahun 2007. Kemudian diikui oleh tindak pidana pencurian kenderaan bermotor yang dilaporkan meningkat dari tahun 2004 sampai tahun 2008. Tindak pidana penganiayaan berat pada tahun 2008 sedikit turun jika dibandingkan dengan kejadian tahun 2007. Kasus pencurian dengan kekerasan, perjudian dan tindak pidana pemubunuhan menunjukkan cenderung juga meningkat dalam kurun waktu yang sama 15
  24. 24. Tabel 2.1.2 Data Kejahatan Konvensional TAHUN No Jenis Kejahatan 2004 2005 2006 2007 2008* L S L S L S L S L S 1 Pencurian Berat 472 324 675 406 318 195 650 421 673 452 Pencurian Dengan 2 126 73 142 58 61 30 134 55 142 74 Kekerasan Pencurian Kend. 3 213 69 292 52 121 44 298 56 312 64 Bermotor Penganiayaan 4 296 157 313 193 129 81 229 187 218 197 Berat 5 Pembunuhan 21 18 24 21 15 14 32 15 34 17 6 Judi 143 137 171 172 25 26 46 64 52 66 Jumlah 1271 778 1617 902 669 390 1389 798 1431 870 Sumber : Direktorat Reskrim Polda Jambi. Keterangan: L = dilaporkan, dan S = diselesaikan Berdasarkan data Tabel 2.1.3 bahwa Perkara Pidana dan Perdata yang masuk di Provinsi Jambi antara kurun waktu 2004-2008 tertinggi terjadi pada tahun 2007 sebanyak 282 perkara pidana dan 89 perkara perdata. Sedangkan sisa perkara pada tahun 2008 untuk kasus pidana adalah yang tertinggi yaitu sebanyak 31 kasus. Sedangkan untuk kasus perkara perdata jumlah tertinggi terselesaikan terjadi pada tahun 2006, yaitu dari 52 kasus yang dilaporkan dapat diselesaikan sebanyak 33 kasus. Tabel 2.1.3 Jumlah Perkara Pidana dan Perdata yang Masuk, Putusan dan Sisa Di Provinsi Jambi, Tahun 2004-2008 Pidana Perdata Tahun Masuk Putus Sisa Masuk Putus Sisa 2004 88 78 10 34 33 2 2005 170 150 20 43 36 7 2006 217 200 17 85 52 33 2007 282 278 21 69 89 13 2008 274 264 31 62 63 12 Sumber : Pengadilan Tinggi Jambi, Tahun 2008 Secara umum Propinsi Jambi termasuk daerah yang relatif aman dan nyaman. Gangguan keamanan yan terjadi berada dalam batas – batas yang dapat dikendalikan oleh 16
  25. 25. aparat keamanan. Meskipun demikian, kriminalitas yang mengancam rasa aman, tenteram dan damai cenderung meningkat, terutama dalam kurun waktu 2004-2008 di daerah Jambi. Tabel 2.1.4 Perkara Pidana Umum ringan/pelanggaran se – Kejati Jambi yang diputus dan dieksekusi dalam Tahun 2004 – 2008 Jumlah yang diputus Jumlah Pelaksanaan putusan Tahun Huk. Denda Uang Huk. Denda Uang badan (Rp.) pengganti (Rp.) badan (Rp.) Pengganti (Rp.) 2004 - 65.550,0 7000 - 65.550,0 7000 2005 - 120.845,5 9251 - 120 845,5 9251 2006 - 38.975,5 11 751 - 38 975,5 11 751 2007 - 149.877,5 14 852 - 149 877,5 14 852 2008 - 39.167 000 - - 39 167 - 000 Sumber : Kejaksaan tinggi Jambi Sedangkan untuk tindak pidana khusus juga mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun sebelumnya jika pada tahun 2007 jumlah pidana khusus yang berasal dari polisi 16 dan berasal dari kejaksaan 27 maka pada tahun 2008 jumlah pidana khusus yang berasal dari polisi berjumlah 13 dan yang berasal dari kejaksaan 23 kasus. Tabel 2.1.5 Perkara Tindak Pidana Khusus yang diselesaikan di Kejati Jambi tahun 2008 Perkara yang telah Jumlah perkara diselesaikan Tindak pidana Asal Asal Seleksi dan SP3 polisi kejaksaan berkekuatan tetap Ekonomi 12 - 12 - Korupsi - 23 23 - HAM - - - - 2008 12 23 35 - 2007 16 27 43 - 2006 6 14 20 - 2005 12 24 5 - 2004 1 33 3 3 Sumber : Kejaksaan Tinggi Jambi Informasi dari Tabel 2.1.6 menjelaskan bahwa jumlah kecelakaan di Provinsi Jambi dalam kurun waktu 2004-2008 cenderung mengalami peningkatan terutama pada dua tahun terakhir, bahwa jumlah kejadian kecelakaan pada tahun 2007 sebanyak 542 17
  26. 26. meningkat menjadi 577 kejadian tahun 2008. Demikian juga kerugian material yang diakibatkan oleh kecelakaan tersebut juga meningkat untuk periode yang sama. Tabel 2.1.6 Jumlah kecelakaan meninggal, luka ringan, luka berat dan kerugian material pada tahun 2004 – 2008 Kerugian Tahun Luka Luka Kejadian Meninggal material kejadian ringan berat kecelakaan (Rp.) 2008 325 326 434 1.934.935 577 2007 213 326 452 1.294.225 542 2006 209 315 445 710.223 152 2005 78 96 198 965.821 162 2004 76 72 157 762.451 153 Sumber : kantor Dit Lantas Polda Jambi b. Indikator Outcomes Pelayanan Publik Analisis Relevansi Secara umum tingkat pelananan publik di Provinsi Jambi menunjukkan peningkatan, terutama untuk persentase kabupaten /kota yang memiliki PERDA pelayanan satu atap, meningkat dari 1,90% pada tahun 2004 menjadi 19,40% pada tahun 2006 dan terus meningkat menjadi 64,31% pada tahun 2008. Tabel 2.1.7 Tingkat Pelayanaan Publik dan Demokrasi Di Provinsi Jambi tahun 2004 – 2008 Pelayanan Publik dan Demokrasi 2004 2005 2006 2007 2008 Pelayanan Publik % Jumlah kasus korupsi yang tertangani banding dilaporkan 92,6 83,64 92,34 94,17 93,75 % aparat yang berijazah minimal S1 25,9 26,3 26,93 27,6 28,99 % jumlah kabupaten/ kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap 1,90 1,90 19,40 45,30 64,31 Demokrasi Gender Development Index (GDI) 58,60 59,60 56,4 57,33 54,63 Gender Empowerment Meassurement 56,10 55,70 46,85 46,89 43,5 (GEM) 18
  27. 27. Demikian juga terhadap jumlah aparat yang berijazah minimal S1 juga mengalami peningkatan dati 25,9% pada tahun 2004 meningkat menjadi 26,93 % pada tahun 2006 dan menjadi 28,99% pada tahun 2008. Sedangkan jumlah kaus korupsi yang ditangani dibandingkan dengan yang dilaporkan berada di atas 90% kecuali pada tahun 2005 yang sebesar 83,6%. (lihat Tabel 2.1.7) Grafik capaian indikator outcomes Provinsi Jambi dibandingkan dengan capaian indikator outcomes nasional dapat di lihat pada Gambar 2.1.1 dan 2.1.2. Dari informasi tabel tersebut terlihat bahwa capaian outcomes Provinsi Jambi untuk pelanan publik lebih tinggi dari nasional terjadi pada tahun 2004-2008 lebih baik dibandingkan dengan capaian outcomes nasional. Namun dilihat dari pertumbuhannya terdapat sedikit perbedaan hasil, bahwa dilihat dari persentase pertumbuhan secara nasional lebih baik dari pertumbuhan untuk provinsi Jambi tahun 2006 dan 2008, sedangkan pertumbuhan 2005 dan 2007 lebih baik untuk Provinsi Jambi. Gambar 2.1.1 Perbandingan Outcomes Pelayanan Publik Provinsi Jambi dan Nasional,Tahun 2004-2008 Sumber: Data diolah Analisis Efektivitas Trend tingkat pelayanan publik pada tahun mulai tahun 2004 sampai 2007 untuk provinsi Jambi cenderung menurun sejalan juga dengan penurunan kinerja nasional, namun trend outcome terakhir kajian (2008) cenderung meningkat dan juga sejalan dengan nasional. Sesuai dengan perkembangan posisi jabatan yang harus diisi oleh SDM yang mempunyai kualifikasi/tingkat pendidikan tertentu, sehingga membutuhkan aparat bergelar S1 persyaratan minimal tidak tertulis, yang dapat mengisi posisi di pemerintahan daerah. 19
  28. 28. Selain itu, peraturan daerah pelayanan satu atap di tiap kabupaten/kota setiap tahunnya meningkat, walaupun pelaksanaannya belum optimal. Gambar 2.1.2 Perbandingan Trend Outcomes Pelayanan Publik Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 Sumber: Data diolah c. Indikator Outcomes Demokrasi Analisis Relevansi Trend tingkat pelayanan publik dan demokrasi di Provinsi Jambi sejalan dengan tren nasional. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah aparat setiap tahunnya yang memiliki ijazah S1 dan peraturan daerah (perda) yang memuat pelayanan satu atap di tiap kabupaten/kota. Semakin gencar tuntutan terhadap kualitas pelayanan publik maka masing-masing SKPD (satuan kerja perangkat daerah) berusaha untuk mengumumkan secara resmi langkah-langkah, persyaratan termasuk biaya yang timbul terhadap pelayanan tersebut secara transparan. Namun demikian praktek-traktek transaksi tidak resmi terutama dalam pengurusan perizinan (SITU dan SIUP) masih tetap terjadi sehingga masih tetap tidak transparannya biaya yang harus dikeluarkan, dan waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan lebih lama. Bagi kabupaten/kota yang belum menerapkan pelayanan satu atap, membutuhkan rangkaian birokrasi yang panjang, karena masing-masing SKPD menetapkan waktu yang berbeda, dan tergantung pula berapa biaya lebih tak resmi yang diminta untuk dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi maka pelayanan akan menjadi lama dan tidak mencerminkan peningkatan. 20
  29. 29. Gambar 2.1.3 Perbandingan Outcomes Demokrasi Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 Sumber: Data diolah Analisis Efektivitas Sedangkan persentase tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan legislatif dan Pilpres terjadi cukup stabil namun terjadi berapa sengketa calon pemilih. Hal ini disebabkan antara lain banyak ketidakcocokan dalam data kependudukan terutama untuk Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap. Gambar 2.1.4 Perbandingan Trend Outcomes Demokrasi Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 Sumber: Data diolah 21
  30. 30. 2.1.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol a. Perizinan Capaian hasil yang spesifi dalam pelayanan pubil khususnya dalam mengurus SIUP dan TDP (kasus untuk Kota Jambi mungkin juga sama dengan kasus di kabupaten). Liku- liku yang harus ditempuh dalam pengurusan perizinan di Kota Jambi (khususnya sampai sekarang) sangat tergantung pada siapa yang akan mengurusnya. Bagi penggurus izin dapat melalu jalan pintas dengan menyediakan sejumlah uang pada instansi tertentu maka pengurusan dapat dilakukan oleh instansi yang bersangkutan dengan baik. Tetapi bagi kepengurusan perizinan yang memerlukan kelengkapan persyaratan secara resmi misalnya untuk pengurusan perizinan perbankan, maka untuk mengurus SIUP dan TDP memerlukan syarat-syarat (masing-masing dinas/instansi ada yang sama dan ada yang berbeda) sebagai berikut : (1). Izin/advis kelurahan, (2). Akta Notaris Perusahaan, (3). Izin dari Kelurahaan, (4). IMB, (5). Rekening Listrik, Air dan Telepon, (6). Pas Photo pengurus, (7). KTP Pengurus (direksi), (8). Lunas PBB, (9). Izin/advis dari Kecamatan, (10). NPWP, (11) Gambar/denah Bangunan, (12). Rekomendasi Damkar, (13). Retribusi Kebersihan dan Pajak Reklame, (14). IPB, (15). SITU, (16). SIUP Perusahan tidak untuk kepentingan umum, seperti izin ruko, swalayan, industri batu bata, toko dan lainnya harus melalui 8 (delapan) meja birokrasi, urutannya birokrasi yang harus dilewati sebagai berikut : Tabel 2.1.8 Dinas/Instansi Terkait Dalam Pengurusan SITU, SIUP dan TDP di Kota Jambi No. Dinas/Instansi Izin yang Dikeluarkan Syarat No. 1. Kantor Kelurahan Izin/advis Kelurahan 2, 3, 4, 5, 2. Kantor Pajak No. Pokok Wajib Pajak (NPWP) 1, 2, 4, 6, dan 7 3. Kantor Camat Izin/advis Kecamatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 4. Bapedalda Izin HO/UU Gangguan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 5. Dispenda Pajak Reklame dan Retrb. 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan 8 Kebersihan 6. Dinas Tata Kota Surat Izin Tempat Usaha – SITU 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 13 7. Dinas SIUP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 Perindagkop dan 14 8. Kantor Walikota Surat Tanda Daftar Perusahaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, (TDP) 14, 15, dan 16 22
  31. 31. Sedangkan untuk perusahaan yang berhubungan dengan kepentingan umum, seperti rumah sakit, bank, SPBU, Koperasi dan lainnya harus melalui 11 (sebelas) meja birokrasi, urutan pengurusan yang harus dilewati seperti terlihat pada Tabel 2.1.9. Belum lagi kalau gedung yang dipakai belum mempunyai IMB, maka perusahaan yang bersangkutan harus mengurusnya terlebih dahulu, kalau tidak maka tahapan di atas tidak dapat dilalui. Syarat-syarat untuk pengurusan IMB juga cukup banyak dan harus mengalami liku-liku birokrasi yang berbelit pula. Ditambah wajib AMDAL bagi perusahaan besar seperti Mall, Bank dan lainnya atau paling kurang harus mempunyai RPL (rencana pengolahan limbah) yang akan berhadapan pula dengan instansi Bapedalda dan Tata Kota kembali. Mekanisme pengurusan ini hampir berlaku pada semua daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Terlihat disini tidak ada koordinasi sama sekali antar dinas/instansi, masing-masing membuat persyaratan tersendiri, dan bagi perusahaan yang ingin mengurus izin-izin tersebut terpaksa dan harus melalui urutan meja birokrasi di atas. Banyak perusahaan yang harus memenuhi syarat-syarat tumpang tindih dan dicopy berkali-kali, tetapi diminta kembali dan kembali. Belum lagi masing-masing dinas/instansi mengklaim bahwa izin melalui kantornya berkisar antara seminggu sampai sebulan. Terlihat bahwa perusahan harus mengobankan berapa bulan yang harus dilewati oleh perusahaan yang ingin mengurus izin sampai TDP, belum lagi kepala dinas/instansi yang tidak berada di tempat yang tidak dapat diwakili oleh bawahannya, kadang kala membutuhkan waktu yang lebih lama lagi, paling cepat mencapai waktu yang harus dikorbankan sampai selesai TDP adalah 4 bulan. Kesendatan birokrasi terjadi begitu saja karena pada SKPD yang sama bergeraknya bahan kepengurusan harus dibawa sendiri oleh pemohon yang bersangkutan kalau tidak maka bahan perusahaan akan mentok hanya sampai di meja yang bersangkutan. Misal kalau bahan dari perusahaan yang sudah sampai pada bidang kepengurusan IPB setelah perusahaan mengurus rekomendasi Damkar perusahaan harus minta surat untuk membayar pajak reklame dan retribusi kebersihan pada Dispenda, kemudian dibawa kembali ke Dinas Tata Kota, yang dialami seharusnya selesai IPB, dapat langsung bergerak ke bidang pengurusan SITU dalam mekanisme kantor itu sendiri, namun sempat lama tertahan karena yang ‘terpendap’ dibagian IPB. Perusahaan harus mengambil sendiri bahannya kembali lalu diantar ke bagian SITU, disini terasa sekali 23
  32. 32. betapa tidak efisiennya mekanisme kerja suatu instansi. Bagi pengusaha yang sebagai pemohon merasa bosan dan lelah menghadapi hal yang demikian. Tabel 2.1.9 Syarat Dibutuhkan Dalam Pengurusan SITU, SIUP dan TDP di Kota Jambi No. Dinas/Instansi Izin yang Dikeluarkan Syarat No. 1. Kantor Izin/advis Kelurahan 2, 3, 4, 5, Kelurahan 2. Kantor Pajak No. Pokok Wajib Pajak (NPWP) 1, 2, 4, 6, dan 7 3. Kantor Camat Izin/advis Kecamatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 4. Bapedalda Izin HO/UU Gangguan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 5. Dispenda Pajak Reklame dan Retrb. 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan 8 Kebersihan 6. Dinas Tata Kota Surat mendapatkan Tidak pakai syarat rekomendasi Damkar 7. Dinas Damkar Surat Rekomendasi Kebakaran 2, 3, 4, 8, 9, dan 11 8. Dinas Tata Kota Surat Izin Penggunaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Bangunan (IPB) 12, dan 13 9. Dinas Tata Kota Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 14 10. Dinas Surat Izin Usaha Perdagangan 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, Perindagkop (SIUP) dan 15 11. Kantor Walikota Surat Tanda Daftar Perusahaan 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 15 (TDP) dan 16 b. Peningkatan Peranan Pranata Demokrasi Konsolidasi demokrasi akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh kelembagaan demokrasi yang kukuh. Sampai dengan saat ini dapat dikatakan bahwa demokratisasi dalam kehidupan social politik telah berjalan pada jalur dan arah yang benar ditunjukkan antara lain dengan terlaksananya pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 secara langsung, terbentuknya DPR, DPD dan DPRD hasil pemilihan umum serta pemilihan kepala Daerah (Gubernur) secara langsung dan demokratis. Realisasi kegiatan perwujudan kelembagaan demokratis di Provinsi Jambi, ditunjukkan oleh Tabel 2.1.10. Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam Pemilu tahun 2004, adalah 1.853.888 orang. Tingkat partisipasi masyarakat dengan pesebaran berdasarkan daerah adalah Kota Jambi 346,359 orang, Kabupaten Kerinci 213.320 orang, Muaro Jambi 205.714 orang, Kabupaten Merangin 192.895 orang, Kabupaten Bungo 165.818 orang, Kabupaten tanjung Jabung Barat 164.895 orang, Kabupaten Tebo 155.709 24
  33. 33. orang, Kabupaten Batang Hari 140.635 orang, Kabupaten Sarolangun 129.142 orang, dan Kabupaten Tanjung jabung Timur 139.401 orang. Tabel 2.1.10 Jumlah Masyarakat Yang Ikut Pemilu 2004 Kabupaten/ No PPK PPS TPS Pendduk Pemilih Kota tetap Sementara Tambahan 1 Kerinci 11 278 1053 306.033 201.658 11.662 213.320 2 Merangin 7 165 695 270.155 173.895 19.000 192.895 3 Sarolangun 6 114 516 194.653 121.219 7.923 129.142 4 Bungo 10 128 621 240.536 148.110 17.708 165.818 5 Tebo 9 98 591 232.929 149.730 5.979 155.709 6 Batanghari 8 109 549 210.690 131.302 9.333 140.635 7 Muaro Jambi 7 130 691 285.011 186.378 19.336 205.714 8 Tanjabbar 5 57 587 227.102 151.593 13.302 164.895 9 Tanjabtim 6 63 543 201.344 133.217 6.184 139.401 10 Kota Jambi 8 62 1237 452.611 313.710 32.649 346.359 JUMLAH 77 1204 7083 2.621.064 1.710.812 143.076 1.853.888 Jumlah partai politik yang mengikuti Pemilihan Umum tahun 2004 adalah 24 partai politik, yaitu PNI Marhaenisme, Partai Buruh demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Merdeka, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Indonesia Baru, PNBK, Partai Demokrat, PKPI, PPDI, PPNUI, PAN, PKPB, PKB, PKS, PBR, PDIP, PDS, Partai Golkar, Partai Patriat Pancasila, PSI, PPD, dan Partai Pelopor. Tabel 2.1.11 Jumlah Masyarakat Yang Ikut Pada Pelaksanaan Pilkada LAKI - No Kabupaten/kota PPK PPS TPS Wanita JUMLAH LAKI 1 KERINCI 11 278 972 106.536 112.094 218.630 2 MERANGIN 9 170 726 93.720 89.209 182.929 3 SAROLANGUN 8 114 513 64.655 63.555 128.210 4 BATANGHARI 8 109 554 71.862 67.477 139.339 5 MUAROJAMBI 7 130 728 104.346 95.236 199.582 6 BUNGO 10 125 626 83.189 80.133 163.322 7 TEBO 12 96 614 78.897 74.624 153.521 8 TANJAB BARAT 5 61 606 82.804 75.388 158.192 9 TANJAB TIMUR 11 89 556 68.649 63.468 132.117 10 KOTA JAMBI 8 62 1.252 166.124 165.751 331.875 PROVINSI 89 1.234 7.147 920.782 886.935 1.807.717 Sumber: KPUD – Provinsi Jambi, 2009 25
  34. 34. Dari ke-24 partai politik yang mengikuti Pemilu 2004 tersebut, hanya 10 partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi Jambi, yaitu PNI Marhaenisme 1 kursi, PPP 4 kursi, Partai demokrat 2 kursi, PAN 8 kursi, PKPB 4 kursi, PKB 4 kursi, PKS 3 kursi, PBR 2 kursi, PDIP 6 kursi, dan Partai Golkar 11 kursi. Adapun tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Gubernur Jambi berjumlah 1.268.091 orang. Dari jumlah suara yang diberikan masyarakat ini tercatat 1.244.237 suara yang sah dan 23.854 suara dinyatakan tidak sah. Dalam pelaksanaan Pilkada di provinsi Jambi terlihat pula bahwa jumlah pemilih laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan pemilih wanita, jumlah pemilih laki-laki sebanyak 920.782 dan sedangkan jumlah pemilih wanita dalam Pilkada yang sama sebanyak 886.935. 2.1.3 Rekomendasi Kebijakan 1. Penyusunan, evaluasi dan sosialisasi pelayanan publik di daerah perlu melibatkan berbagai komponen masyarakat tidak hanya dilakukan jajaran pemerintahan daerah saja. 2. Secara umum, upaya peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas belum menunjukkan hasil yang menggembirakan di propinsi Jambi. Langkah – langkah perbaikan sangat diperlukan dimasa yang akan datang walaupun intensitas gangguan keamanan, ketertiban dan tindak criminal masih relative rendah. 3. Langkah – langkah yang diperlukan adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban, meningkatkan disiplin aparat penegak hukum, meningkatkan intensitas dan kualitas penerangan mengenai dampak buruk narkoba, meningkatkan penyediaan rambu – rambu lalu lintas, dan mendorong koordinasi yang semakin intensif diantara stakeholder. 26
  35. 35. Sub Bab 2.2 TINGKAT KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 2.2.1. Capaian Indikator a. Kondisi Pendidikan Pendidikan merupakan proses sosialisasi sekaligus pewarisan nilai-nilai dari suatu generasi kegenerasi lainnya. Dalam prespektif ekonomi pendidikan terbukti dapat memacu pertumbuhan suatu negara. Peningkatan kualitas pendidikan akan meningkatkan produktivitas yang nentinya akan meningkatkan pendapatan, sehingga pada giliran nya akan menurunkan angka kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat. Mengingat peran penting dan strategisnya pendidikan maka salah satu prioritas Pembangunan Nasional adalah peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan. Selain itu pemerintah memperbaiki mutu dan relevansi pendidikan agar kompetensi lulusan dapat ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan serta manajemen layanan pendidikan yang transfaran bertanggung jawab dan akuntabel. Sebagai bagian dari urusan wajib dari pemerintah daerah, maka sasaran pembangunan pendidikan terkait dengan permasalahan yang dikelompokkan menjadi 1) kemampuan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan, 2) ketersediaan dan kemampuan tenaga pendidik dan 3) aspek mutu pendidikan. Secara lebih rinci kemampuan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan dapat terlihat pada tingkat proporsi anak yang terlayani pada pendidikan anak usia dini, Angka Partisipasi Sekolah : (a) usia 7-12 tahun, (b) usia 13-15 tahun, dan (c) usia 16-18, proses belajar mengajar dan sarana dan prasarana pendidikan, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan terutama bagi anak kurang mampu, kesetaraan pendidikan antar kelompok, terutama antara perkotaan dan pedesaan, angka buta aksara penduduk usia 10 tahun ke atas daya tampung lembaga kependidikan dari semua jenjang dan jenis kependidikan. Aspek lain yang juga mempengaruhi pembangunan pendidikan adalah ketersediaan dan kemampuan tenaga pendidik yang meliputi tersedianya guru yang memenuhi persyaratan layak mengajar. Sementara itu aspek mutu pendidikan menjadi 27
  36. 36. tantangan tersendiri dengan indikator sekolah dengan program unggul sebagai basis keterampilan para siswa untuk memasuki dunia kerja dan kualitas lembaga pendidikan dasar dan menengah baik formal maupun non formal. 1) Angka Partisipasi Kasar Berdasarkan informasi dari Tabel 2.2.1 memperlihatkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) di Provinsi Jambi secara umum menunjukkan perbaikan selama kurun waktu 2004-2008 untuk tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah (SM). Ada tingkat SD, capaian APK Provinsi Jambi dalam kurun waktu yang sama lebih tinggi dari tingkat APK Nasional, namun pada tingkat SMP APK Provinsi Jambi mulai dari tahun 2006 s.d. 2008 lebih rendah dari APK tingkat SMP Nasional, dan namun pada tingkat SM, APK Provinsi Jambi kurun sama lebih rendah dari APK Nasional. Dari data Tabel 2.2.1 terlihat terjadinya penurunan kinerja pendidikan Provinsi Jambi ditinjau dari angka partisipasi kasar menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat Jambi untuk melanjutkan sekolahkan anaknya ke tingkat yang lebih tinggi selepas dari SD, ternyata lebih rendah dari tingkat rata-rata nasional. Hal disebabkan oleh rata-rata pendapatan per kapita masyarakat Jambi masih rendah sehingga sebagian dari anak-anak mereka sudah dibawah untuk ikut bekerja paling kurang membantu keuangan keluarga. Tabel 2.2.1 Perbandingan APK Provinsi Jambi dan Nasional Menurut Tingkatan Sekolah, Tahun 2004-2008 Tingkatan Wilayah 2004 2005 2006 2007 2008 Sekolah SD Jambi 109,29 107,27 113,35 112,01 110,51 Indonesia 107,13 104,91 109,96 110,35 109,37 SMP Jambi 85,04 84,60 81,47 79,94 77,76 Indonesia 82,24 80,52 81,87 82,03 81,08 SM Jambi 54,04 48,18 51,51 56,88 57,41 Indonesia 54,38 52,62 56,69 56,71 57,51 Sumber: Statistik Indonesia, 2004-2008 2) Rata-rata Nilai Akhir Rata-rata nilai akhir baik untuk tingkat SMP/MTs maupun tingkat SMA/SMK/MA capaian provinsi Jambi lebih baik dibandingkan dengan capaian nasional kecuali untuk tahun 2004. Jika rata-rata nilai akhir provinsi Jambi tahun 2004 adalah 4,21 untuk tingkat 28
  37. 37. SMP/MTs dan 4,49 untuk tingkat SMA/SMK/MA, lebih rendah dari tingkat nasional sebesar 4,80 untuk tingkat SMP/MTs dan 4,47 untuk tingkat SMA/SMK/MA. Namun mulai dari tahun 2005 sampai 2008 rata-rata nilai akhir untuk kedua tingkatan sekolah lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nilai akhir tingkat nasional. (lihat pada Tabel 2.2.2). Tabel 2.2.2 Perbandingan Rata-rata Nilai Akhir Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 Rata-rata Nilai Akhir Tahun SMP/MTs SMA/SMK/MA Jambi Nasional Jambi Nasional 2004 4,21 4,80 4,49 4,77 2005 4,73 5,42 5,99 5,77 2006 5,26 5,42 6,22 5,94 2007 5,63 5,42 6,10 6,28 2008 6,30 6,05 6,13 6,35 Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, 2008 Ditinjau dari tingkat pertumbuhan, terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan nilai rata- rata SMP/MTs provinsi Jambi lebih tinggi dari rata-rata nasional (terlihat dalam Gambar 2.2.1). Informasi ini juga mperlihatkan kecenderungan menurun sampai dengan tahun 2007 dan meningkat kembali pada tahun 2008. Meningkatnya pertumbuhan nilai-rata-rata ini lebih banyak disebabkan oleh semakin waspada dan membaiknya sistem belajar mengejar yang ada di provinsi Jambi. Gambar 2.2.1 Perbandingan Pertumbuhan Nilai Rata-rata SMP/MTs Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 Sumber: - Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, 2008 (data diolah) - Bappenas, 2008 29
  38. 38. Disamping itu, semakin membaiknya nilai rata-rata tersebut disebabkan semakin banyaknya volume pendidikan tambahan di luar jam sekolah dan semakin membaiknya kesadaran orang tua murid akan pentingnya memotivasi anak-anak mereka untuk meningkatkan kegiatan belajar ekstra di luar sekolah. Ketakutan dan kecemasan guru, orang tua murid dan murid sendiri dengan nilai kelulusan secara nasional terus meningkat menyebabkan mereka terpacu untuk belajar lebih baik dan semakin banyak pula jam ekstra yang dilimpahkan sekolah terutama terhadap murid/siswa kelas akhir. Nilai rata-rata SMA/SMK/MA di provinsi Jambi terjadi fluktuasi bahwa nilai rata-rata tertinggi terjadi pada tahun 2006 dengan nilai rata-raa sebesar 6,22 lebih tinggi dari tingkat nasional. Namun setelah itu nilai rata-rata provinsi Jambi lebih rendah dibandingkan dengan capaian nasional. Tingginya nilai rata-rata ini lebih banyak disebabkan oleh longgarnya pengawasan sewaktu ujian walaupun pengawas ujiannya tidak boleh berasal dari sekolah yang sama. Sejak tahun 2007, pengawasan terhadap ujian akhir terutama ujian nasional diperketat, sehingga rata-rata nilai akhir lebih rendah dari sebelumnyan (lihat Gambar 2.2.2). Gambar 2.2.2 Perbandingan Nilai Rata-rata SMA/SMK/MA Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 Sumber: - Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, 2008 (data diolah) - Bappenas, 2008 Dilihat dari tingkat pertumbuhan rata-rata nilai akhir SMA/SMK/MA, capaian provinsi Jambi lebih tinggi pada tahun 2005 dan 2006, sedangkan pada tahun 2006 ke 2007 dan 2007 ke 2008 capaian provinsi Jambi lebih rendah dibandingkan dengan nasional (lihat 30
  39. 39. Gambar 2.2.3). Tingkat pertumbuhan nilai rata-rata provinsi Jambi untuk tahun 2007 ke 2008 menunjukkan kecenderungan meningkat sedangkan ditingkat nasional menunjukkan kecenderungan menurun. Gambar 2.2.3 Perbandingan Pertumbuhan Nilai Rata-rata SMA/SMK/MA Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 Sumber: - Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, 2008 (data diolah) - Bappenas, 2008 3) Angka Putus Sekolah Angka putus sekolah di provinsi Jambi menunjukkan penurunan yang cukup signifikan untuk keseluruhan jenjang pendidikan. Angka putus sekolah SD/MI di provinsi Jambi yang cukup tinggi yang cenderung disebabkan oleh kondisi ekonomi keluarga. Data menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi yang cukup tajam, jumlah putus sekolah tertinggi terjadi pada tahun 2006, kemudian tahun 2004. Sedangkan untuk tahun 2007 sampai 2008, APS lebih rendah dibandingkan dengan kinerja tingkat nasional. (lihat Gambar 2.2.4). Angka putus sekolah tingkat SMP/MTs di provinsi Jambi lebih rendah dibandingkan dengan kinerja tingkat nasional, kecuali pada tahun 2006. Tingginya angka putus sekolah tingkat SMP/MTs pada tahun tersebut lebih besar disebabkan oleh kondisi ekonomi Jambi pada saat itu, seperti tingginya tingkat PHK besar-besaran industri perkayuan akibat dari ketatnya pemberantasan illegal loging dan dengan sangat terpaksa industri perkayuan di provinsi Jambi harus menutup usahanya maupun yang dinyatakan pailit oleh pengadilan. 31
  40. 40. Gambar 2.2.4 Perbandingan Angka Putus Sekolah SD/MI Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 Sumber: - Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, 2008 (data diolah) - Bappenas, 2008 Disamping itu harga komoditas utama provinsi Jambi (karet dan sawit) meningkat tajam baik dipasar internasional dan nasional berpengaruh pula terhadap harga-harga di daerah ini. Pada saat tersebut banyak sekali pekerjaan alternatif yang menghasilkan uang bagi masyarakat, sehingga banyak orang tua murid yang menarik anaknya untuk bekerja di sektor ini. Tingkat pertumbuhan APS SMP/MTs provinsi Jambi pada Gambar 2.2.5 menunjukan informasi yang sama dan sejalan dengan informasi sebelumnya. Gambar 2.2.5 Perbandingan Angka Putus Sekolah SMP/MTs Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 Sumber: - Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, 2008 (data diolah) - Bappenas, 2008 32
  41. 41. Angka putus sekolah tingkat SMA/SMK/MA di provinsi Jambi untuk kurun waktu 2004-2008 secara umum lebih tinggi dari tingkat nasional kecuali untuk tahun 2005. Tingginya tingkat putus sekolah ini sebagian besar disebabkan oleh kemampuan ekonomi masyarakat daerah ini lebih rendah sehingga menyebabkan banyaknya tingkat putus sekolah pada tingkat yang lebih tinggi. Gambar 2.2.6 Perbandingan Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 Indikator Outcome Pendidikan a. Angka Partisipasi Kasar Analisis Relevansi Informasi pada Gambar 2.2.7 juga memperlihatkan bahwa outcome APK Provinsi Jambi menunjukkan bahwa capaian tahun 2004 dan 2005 lebih tinggi dibandingkan dengan nasional, namun sejak tahun 2006 menunjukkan kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat nasional. Jika dibanding dengan outcome APK nasional, maka APK Provinsi Jambi pada umumnya sejalan dengan APK nasional. APK tertinggi di tingkat nasional maupun di provinsi Jambi terjadi pada tahun 2005, kemudian menurun sedikit pada tahun 2006, dan untuk kondisi outcomes tahun 2007 dan 2008 menunjukkan pendingkatan. 33
  42. 42. Gambar 2.2.7 Perbandingan Outcomes APK Provinsi Jambi dan Nasional Keseluruhan Tingkatan Sekolah, Tahun 2004-2008 Sumber: Data diolah Analisis Efektivitas Namun apabila ditinjau dari trend outcome APK seperti yang ditunjuukan oleh Gambar 2.2.8 bahwa trend outcome APK Provinsi Jambi sejalan dengan trend APK nasional. Hanya posisi trend tahun 2007 yang memperlihatkan bahwa APK Provinsi Jambi lebih baik dari nasional, namun pada tahun 2008 trend provinsi Jambi kembali lebih rendah dari nasional, tetapi sama-sama menunjukkan kinerja yang positif dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Gambar 2.2.8 Perbandingan Trend Outcomes APK Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 34
  43. 43. b. Angka Partisipasi Murni Analisis Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan provinsi Jambi selama kurun waktu 2004-2008 lebih baik dari APM nasional hanya terjadi pada tahun 2005, sesudah itu selalu lebih rendah dibandingkan dengan capaian nasional. APM tertinggi provinsi Jambi terjadi pada tahun 2005. (lihat Tabel 2.2.9). Gambar 2.2.9 Perbandingan Outcomes APM Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2004-2008 Sumber: Data diolah Analisis Efektifitas Namun dilihat dari trend outcomes, terlihat searah dengan kecenderungan nasional. Posisi trend provinsi Jambi lebih baik dari nasional terjadi pada tahun 2007, kemudian kecendrungannya menurun kembali pada tahun 2008. Trend outcome APM provinsi Jambi dan APM Nasional menunjukkan arah yang sama. Jika trend provinsi dari tahun 2005 ke tahun 2006 menunjukkan penurunan demikian juga yang terjadi pada capaian kinerja APM nasional. Hanya saja untuk periode tahun berikutnya dari 2006 ke 2007 posisi jambi lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan nasional, namun dan dari 2007 ke 2008 menunjukkan arah yang sama dengan tingkat yang hampir berimbang dan sama-sama menunjukkan trend positif. 35
  44. 44. Gambar 2.2.10 Perbandingan Trend Outcomes APM Provinsi Jambi dan Nasional,Tahun 2004-2008 Sumber: Data diolah c. Indikator Pendidikan Secara Keseluruhan Analisis Relevanasi Secara keseluruhan indikator pendidikan provinsi Jambi menunjukkan terjadinya ketidakstabilan dalam capaian outcomes selama kurun waku 2004-2008. Jika pada tahun 2004 indikator pendidikan menunjukkan bahwa capaian provinsi Jambi lebih rendah dari nasional kemudian membaik untuk tahun 2007 dan 2008. (lihat Gambar 2.2.11). Gambar 2.2.11 Perbandingan Trend Negatif Outcomes Status Indikator Pendidikan Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 Sumber: Data diolah 36
  45. 45. Ketidakstabilan ini disebabkan beberapa hal: 1) Bahwa sebagian besar penduduk Jambi yang hidup dari sektor pertanian sangat tergantung pada harga komoditas utama daerah, seperti karet, kelapa sawit, kelapa, Casiavera, kopi dan lain-lainnya. 2) Rata-rata pendapatan sebagian besar masyarakat Jambi berada sedikit di atas garis kemiskinan, sehingga apabila terjadi gejolak harga produk utama (terutama menjadi turun) menyebabkan sebagian mereka akan jatuh dibawah garis kemiskinan, dan akan sangat berpengaruh pada kelanjutan pendidikan anak-anak. 3) Indeks biaya hidup yang cenderung meningkat dan jarang untuk turun sehingga ketergantungan masyarakat pada harga komoditas yang baik akan berpengaruh pada keberlanjutan sekolah. Analisis Efektivitas Jika dilihat dari arah trend outcome provinsi Jambi menunjukkan fluktuasi yang sangat tinggi dibandingkan dengan tingkat nasional, atau terlihat bahwa indikator pendidikan Jambi menunjukkan ketidakstabilan. Gambar 2.2.12 Perbandingan Trend Outcomes Status Indikator Pendidikan Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 Sumber: Data diolah Trend outcome pendidikan provinsi Jambi pada tahun 2005 lebih tinggi dibandingkan dengan nasional, namun pada tahun 2006 menurun tajam dan lebih rendahdibandingkan dangan nasional. Pada tahun 2007 kembali trend outcome pendidikan lebih baik dari nasional dan baru pada tahun 2008 mendekati persamaan dengan kondisi 37

×