(Sindonews.com) Opini sosial budaya 11 Mei 2014-3 Juni 2014

1,764 views

Published on

opini para pakar yang dimuat di Koran Sindo dan juga situs www.sindonews.com

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,764
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

(Sindonews.com) Opini sosial budaya 11 Mei 2014-3 Juni 2014

  1. 1. Inflasi Jilbab Baru-baru ini saya menghadiri sebuah upacara serah-terima jabatan di suatu instansi pemerintah, di mana semua pegawai di kantor itu hadir. Saya lihat semua pegawai wanita berjilbab seragam, yang warnanya serasi dengan warna pakaian seragam instansi itu. Rapi sekali tampaknya, menambah kekhidmatan upacara. Tetapi tiba-tiba saya melihat wajah yang saya kenal. Di balik jilbabnya, saya tahu pasti dia adalah istri dari seorang kawan saya, Kris, yang saya tahu pasti nonmuslim. Saya jadi bertanya-tanya dalam hati, sejak kapan mereka menjadi mualaf? Karena penasaran, pertanyaan batin ini saya tanyakan langsung kepada yang bersangkutan di kesempatan ramahtamah, minum kopi/teh sambil mengudap risol dan lemper, sambil berdiri. Setelah berbasa-basi sebentar (dia masih ingat saya sebagai teman suaminya jaman Penataran Manggala P4 di tahun 1998), saya bertanya, ”Kapan kalian jadi mualaf?” ”Ah, enggak kok, kami bukan mualaf,” jawabnya. ”Lho, kok pakai jilbab?” saya tambah penasaran. ”Nggak apa-apa. Di sini semuanya harus berjilbab.” ”Termasuk yang nonmuslim juga?” ”Ya, semua. Kawan-kawan saya yang Islam, yang di luar tidak berjilbab, di kantor pun berjilbab. Kami yang bukan muslim, ya ikut saja, apa susahnya?” ”Ada peraturan tertulisnya? SK atau apa, begitu,” saya masih penasaran terus. ”Nggak juga, sih. Tetapi kebiasaannya di sini begitu, ya ikut saja,” jawabnya santai. ”Oooh...gitu. Ya sudah, salam sama Kris, ya,” saya menutup percakapan dengan basa-basi lagi. *** ”.... ya ikut saja,” begitu katanya, tetapi tidak ada rasa galau, apalagi stres di wajah istri Kris itu. Dia santai saja. Malah saya yang stres. Bagaimana tidak stres, istri saya (ibu dari tiga anak saya) berkerudung, dan anak saya (ibu dari dua orang cucu saya) berjilbab, sama dengan istrinya Kris itu. Tetapi cuma kerudungnya yang sama, bukan orangnya. Padahal, seharusnya jilbab itu mencerminkan derajat ketakwaan tertentu yang lebih tinggi dari pada yang belum/tidak berjilbab. Di pihak istri Kris, tidak ada masalah, dia santai saja. Pulang dari kantor jilbab pun dilepas, karena dia berjilbab hanya demi kariernya atau nafkahnya. Hampir pasti juga, ibu-ibu karyawati muslimah yang hanya ber-Jibaku (ber-JILBAB demi kantorKU), akan buka jilbab dulu di toilet sebelum pulang naik motor atau angkot. Ini artinya jilbab palsu, di luarnya jilbab, isinya bukan orang yang berjiwa jilbab. Apa namanya kalau bukan ”jilbab palsu”.
  2. 2. Sebagaimana halnya dengan uang, makin banyak uang palsu yang beredar, maka orang akan makin tidak percaya pada nilai uang, nilai tukar uang makin rendah, sehingga akhirnya bisa mata uang itu tidak laku lagi sebagai alat tukar. Itulah yang disebut dengan inflasi. Begitu juga dengan jilbab, semakin banyak yang palsu, semakin turun nilainya, alias terjadilah inflasi jilbab. Padahal sekarang ini, perempuan-perempuan terdakwa dan terpidana KPK pun rata-rata berjilbab juga. Ujung-ujungnya, lama-kelamaan orang akan tidak percaya pada jilbab sama sekali. *** Yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa inflasi jilbab ini tampaknya sudah lama berjalan seiring dengan inflasi simbol agama lainnya. Ketika para ustad terlibat penipuan dan tindakan kriminal lainnya sehingga ditahan oleh polisi, para pegawai Departemen Agama terlibat korupsi pengadaan Alquran, ketua dan aktivis parpol terlibat gratifikasi dan main perempuan, ada juga yang lihat-lihat pornografi melalui gadget-nya di ruang sidang DPR, maka semakin hilanglah kepercayaan kepada simbol-simbol agama, yang pada saatnya nanti bukan tidak mungkin akan menghilangkan kepercayaan orang terhadap agama itu sendiri. Audhubillahi mindzalik. Karena itu, sudah saatnya kita harus lebih mengurangi kampanye atau sosialisasi agama (dalam bahasa Islam: dakwah) yang sifatnya hanya menekankan pada simbol-simbol agama saja. Di balik simbol-simbol agama itu, mudah sekali terjadi kepalsuan atau pemalsuan. Dakwah kita harus lebih menukik pada moral dan perilaku agama itu sendiri yang intinya adalah kasih sayang. Dalam psikologi, kasih sayang bersumber pada empati. Dengan empati, orang bisa merasakan perasaan orang lain, penderitaan atau kebahagiaan orang lain, sakitnya orang lain, semangatnya orang lain atau keputusasaan orang lain dsb. Sehingga orang tidak akan menyakiti atau merugikan orang lain, karena ia sendiri pun tidak mau disakiti atau dirugikan. Ia senang menolong dan membahagiakan orang lain, karena ia pun senang kalau ditolong dan dibahagiakan. Sayang sekali, di tengah maraknya dakwah agama, kita sudah makin jarang memerhatikan anak-anak kita, menegurnya dengan kata-kata sayang, memeluknya dan menceritakan dongeng pengantar tidur, bahkan makan bersama pun sudah hampir tidak pernah. Kalaupun ada salat bersama, itu pun setelah dikejar-kejar dan diancam-ancam, barulah anak-anak mau berkumpul. Padahal yang diperlukan anak-anak hanyalah sapaan yang penuh cinta. Jangan lupa, sapaan penuh kasih dari orang tua ke anak, adalah kepanjangan sapaan kasih Allah kepada anak itu. Tanpa sapaan penuh kasih dari orang tua, akan tertutup kemungkinan untuk anak merasakan sapaan kasih dari Allah.
  3. 3. Jangan heran kalau anak-anak ini menjadi kriminal kalau kelak dewasa, bahkan ada yang sudah membunuh temannya sendiri pada saat masih murid SD. SARLITO WIRAWAN SARWONO Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia
  4. 4. Melacak Akar Kekerasan Seksual terhadap Anak Sejumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang kian marak merupakan fenomena memilukan yang menghentak kesadaran sosial akan pentingnya penciptaan kesehatan jiwa di lingkungan masyarakat. Belum lekang dari ingatan kita kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh petugas kebersihan sekolah dan guru terhadap murid Taman Kanak-Kanak (TK) Jakarta International School (JIS) (15/4), masyarakat sudah dikagetkan kembali oleh kasus kekerasan seksual lainnya yang melibatkan anak sebagai korban. Sebut saja tindakan kekerasan seksual oleh Emon di Sukabumi (3/5) yang mengorbankan lebih dari 100 anak di bawah umur dan kasus sodomi terhadap lima anak di Pagaralam, Sumatera Selatan (6/5). Meskipun alasan terjadinya tindak kekerasan seksual bervariasi, setidaknya terdapat dua penyebab utama yang dapat memicu seseorang melakukan tindak pelecehan seksual kepada anak di bawah umur dilihat dari sudut pandang teori perkembangan manusia (human development). Faktor utama yang dipercaya sebagai pemicu seseorang berperilaku seks menyimpang dengan melibatkan anak sebagai korbannya adalah faktor trauma yang berkepanjangan. Pengalaman anak mendapatkan kekerasan seksual di awal usia perkembangannya, baik dari lingkungan keluarga maupun dari orang lain di lingkungan tempat tinggalnya memiliki pengaruh yang signifikan dalam memicu anak tersebut untuk melakukan hal serupa yang sebelumnya dialaminya ketika ia beranjak dewasa. Efek trauma yang dialami anak sejak usia dini akibat perlakuan tidak menyenangkan dapat memunculkan perilaku kekerasan dan tindak amoral terhadap orang lain sebagai bentuk tindakan perlawanan jiwa anak tersebut. Efek trauma yang melekat di dalam jiwa sang anak tersebut sebagai akibat dari ketidakmampuan anak dalam melakukan perlawanan terhadap pihak yang telah melakukan tindakan kekerasan terhadapnya. Efek trauma yang tertanam pada jiwa sang anak tersebut akan berkembang menjadi luapan emosi jiwa atau bahkan dapat tumbuh menjadi penyakit psikologis saat anak tersebut berkembang menjadi individu dewasa. Sebagai dampak adanya trauma tersebut, penelitian menunjukkan bahwa 35% lakilaki pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah mereka yang pernah mendapatkan kekerasan seksual di usia kanak- kanaknya (Lee, 2002). Selain itu, beberapa ahli menyimpulkan bahwa individu yang pernah mengalami kekerasan seksual di usia awal pertumbuhannya akan berkembang menjadi dewasa dengan gangguan
  5. 5. paedophilia (Dhawan & Marshall, 1996). Pada umumnya luapan emosi jiwa sang anak korban kekerasan seksual akan terekspresi ketika ia tumbuh menjadi individu dewasa. Ekspresi kemarahan yang tecermin dari perilaku kekerasan serupa kepada anak di bawah umur merupakan eksternalisasi luapan trauma yang tumbuh sejak usia kanak-kanak. Anak laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual lebih berpotensi untuk mengarahkan reaksi mereka secara eksternal ketika tumbuh menjadi individu laki-laki dewasa. Berbeda halnya dengan korban kekerasan seksual anak perempuan yang lebih memiliki kecenderungan untuk menginternalisasi perasaan dan mengekspresikannya dalam perilaku merusak diri sendiri. Oleh karena itu, pelaku tindakan pelecehan seksual terhadap anak pada umumnya berjenis kelamin laki-laki. *** Namun, tidak semua korban tindak kekerasan seksual pada usia dini berkembang menjadi pelaku tindak kekerasan, faktor lingkungan keluarga dan lingkungan sosial lainnya juga memerankan peran yang tidak kalah pentingnya dalam mendorong tercetusnya tindakan kekerasan terhadap anak. Faktor keluarga adalah faktor kunci lain yang bertanggung jawab akan lahirnya perilaku kekerasan seksual terhadap anak. Lingkungan keluarga tempat individu bersosialisasi dipercaya memegang peranan yang penting bagi individu dalam melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap anak. Minimnya kehangatan hubungan emosional antaranggota keluarga dapat memicu seseorang mengalami gangguan orientasi seksual. Ketidakharmonisan hubungan dengan pasangan merupakan salah satu pemantik untuk mencari upaya alternatif dalam memuaskan kebutuhan biologis. Namun fatalnya, perilaku seksual mereka dilakukan kepada anak di bawah umur dengan maksud untuk menekan tingkat perlawanan saat aksi kekerasan seksual dilakukan. Selain itu, ketidakharmonisan hubungan anggota keluarga tidak hanya terjadi pada hubungan individu dengan pasangannya. Lebih lanjut, teori kelekatan emosi (attachment theory) mengungkapkan bahwa gangguan yang terjadi di dalam hubungan individu dengan orang tuanya pada masa kanak-kanak juga dapat menyebabkan gangguan kejiwaan pada saat individu tersebut menginjak usia dewasa. Hubungan kelekatan emosi antara orang tua dan anak yang tidak sehat sejak dini mendorong individu untuk tumbuh dan berkembang dengan kondisi jiwa yang sakit. Bowlby (1960) menjelaskan bahwa seorang anak yang berkembang pada kondisi emosi yang tidak aman dan nyaman dalam hubungan emosionalnya dengan orang tua sejak usia dini akan tumbuh menjadi individu yang sarat dengan segala permasalahan yang berkaitan dengan gangguan psikologis. Hubungan kelekatan emosi yang tidak aman salah satunya dapat disebabkan oleh pengasuhan orang tua yang terbiasa menggunakan kekerasan baik verbal maupun fisik kepada anak maupun pengasuhan yang bersifat mengacuhkan anak. Kondisi jiwa anak yang sering kali terluka tersebut akan mendorong proses hilangnya rasa
  6. 6. percaya anak terhadap orang terdekatnya akan kemampuan mereka sebagai orang tua dalam menciptakan zona aman dan nyaman bagi anak. Maka itu, anak tersebut akan berkembang menjadi individu dewasa dengan beberapa masalah kepribadian yang mendorongnya untuk tidak segan melakukan tindakan kekerasan kepada orang lain termasuk terhadap anak di bawah umur sekalipun. *** Penelitian yang dilakukan oleh psikolog Australia Jan Grant dan rekan-rekannya pada 2008 mendukung teori yang diungkapkan oleh Bowlby sebelumnya. Grant berhasil mengelompokkan karakteristik pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak menjadi tiga golongan kriteria masalah kepribadian. Sebagian besar pelaku tindak kekerasan (41%) biasanya memiliki kepribadian yang antisosial. Kepribadian ini dicirikan dengan karakter yang sulit diatur, bersifat melawan arus, sering berselisih dengan keluarga dan teman, dan memiliki kecenderungan sifat yang impulsif. Selain itu, 37% pelaku tindak kekerasan seksual pada anak memiliki kepribadian yang labil, yaitu dicirikan dengan karakter yang mudah cemas, depresi, mudah dipengaruhi, mudah berselisih, dan memiliki ketidaknyamanan seksual dalam kesehariannya. Kriteria pelaku tindak kekerasan seksual lainnya memiliki kepribadian yang narcissistic (22%). Tipe kepribadian ini dicirikan dengan sikap yang suka mendramatisasi keadaan, egois, dan agresif. Dengan demikian, selaiknya kita sebagai orang tua sangat diharapkan untuk dapat menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak kita untuk dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu yang sehat baik fisik maupun mental. Seyogianya kita juga dapat menghindarkan anak-anak kita dari pengaruh negatif lingkungan sosial di sekitar dengan memberikan penjagaan dan kontrol yang terukur kepada anak kita. Selain itu, penerapan metode pengasuhan yang bersifat hangat, mengayomi, dan menghindari penggunaan kekerasan baik fisik dan mental juga diharapkan mampu untuk membentuk ikatan emosional yang sehat antara orang tua dan anak yang dapat menciptakan karakter individu yang sehat secara emosional. Harapannya, karakter individu yang memiliki jiwa sehat dapat terbentuk dan berkembang di masyarakat, sehingga perilaku kekerasan yang melibatkan anak dapat ditekan dalam level yang paling rendah dalam lingkungan sosial masyarakat kita. ● YULINA EVA RIANY Peneliti dan Kandidat Doktor Bidang Ilmu Perkembangan Manusia dan Ilmu Rehabilitasi Kesehatan di The University of Queensland, Australia
  7. 7. Kita Ini Hanya Boneka Belaka Pak Gepeto menjadi terkenal di seluruh dunia karena dia membuat boneka dari kayu yang panjang hidungnya bukan main, lebih panjang dari hidung Mbah Petruk yang kita kenal. Boneka ciptaan Pak Gepeto itu diberi nama Pinokio. Anak-anak di seluruh dunia tahu siapa Pinokio. Dia boneka yang tiba-tiba hidup. Popularitasnya membuat Pak Gepeto bisa numpang terkenal. Dalam dunia sastra dan dunia penciptaan pada umumnya, tak terlalu aneh bila sang pencipta kalah terkenal dibandingkan ciptaannya. Hasil karya Pak Gepeto ini berkebalikan dengan idiom Jawa karena boneka ini menjadi manusia, sedangkan dalam idiom Jawa, manusia bisa ”dibikin” menjadi sekadar boneka. Orang Jawa yang kecerdasan batiniahnya tumpul sehingga dia menjadi bagaikan boneka tanpa perasaan bisa membuat orang menyebutnya––dengan rasa marah–– ”lempung kepanjingan nyowo”, boneka dari tanah liat yang bernyawa tapi tak memiliki perasaan. Makin lama saya percaya, semua politikus kita, hampir tanpa kecuali, hanyalah boneka. Ada yang menjadi boneka bagi ambisi politiknya, ada yang menjadi boneka bagi nafsunya untuk terkenal, ada lagi yang menjadi boneka karena ingin menjadi orang kaya, syukur bila bisa menjadi kaya dalam waktu singkat. Tapi ada juga yang menjadi boneka bagi hasrat yang menggebu-gebu untuk menjadi orang terpandang dan ada pula yang menjadi boneka karena rasa penasaran yang menyala-nyala: benarkah dia tak punya sedikit pun nasib baik untuk menjadi presiden? Terhadap ambisi politik, nafsu untuk terkenal, keinginan untuk kaya, hasrat menjadi orang terpandang maupun rasa penasaran yang menggelisahkan, kita sering tak berdaya. Kita seperti diombang-ambingkan tak menentu. Dengan begitu kita sering tidak menjadi tuan bagi diri kita sendiri, melainkan menjadi hamba. Kita seolah menjadi mainan, seperti boneka. Ironi hidup sering agak memalukan: sebenarnya kita sudah menjadi budak, tapi kita merasa sebagai tuan. Sering kita masih merasa bahwa kita telah berada di suatu wilayah keabadian, padahal sebenarnya kita sudah nyungsep di dalam comberan kefanaan yang hina. Tak mengherankan bila di sekitar kita ini selalu ada saja boneka yang tak menyadari bahwa dirinya hanyalah boneka. Boneka macam ini pun bisa saja dengan pongah menuding orang lain sebagai boneka. Tahukah kita ini jenis boneka macam apa? Aliansi politik mengubah manusia, politisi, menjadi boneka yang tak punya pilihan bebas. Ini jenis boneka demi ambisi politik, nafsu untuk terkenal, keinginan menjadi kaya, hasrat untuk menjadi terpandang, sekaligus menjadi boneka bagi rasa penasaran dalam memandang nasib pribadinya, mengapa tiap saat selalu kalah.
  8. 8. Apakah dirinya khusus dicipta untuk menjadi orang kalahan? Apa pun kategorinya, saya kira, boneka ya boneka. Dia telah mereduksi kemuliaan-kemuliaan dan keagungan sendiri. Dia bukan lagi individu yang mandiri dan otonom. Tapi mengapa di dunia ini ada saja orang yang bersikap seperti maling berteriak maling? Etika keagamaan dan politik itu intinya mengajak kita menghormati orang lain. Politisi yang terhormat memenuhi aturan etis itu. Di mata politisi yang terhormat, lawan politik pun dihormati. Itu dulu, ketika Indonesia belum bangkrut secara politik. Kini politisi besar sudah pergi dan tak pernah kembali. Apa yang sekarang tersisa hanya politisi kecil. Kalau sekarang ada yang kelihatan besar, mungkin hanya suaranya, ambisinya, dan segenap keserakahannya. *** Saya bukan politisi, bukan orang partai, bukan pula suatu organ partai, dan bukan bagian apa pun dari apa yang disebut kampanye partai. Tapi sikap politik saya memihak secara tulus pada kebenaran yang saya yakini. Dengan begitu jelas, sikap ini tidak meminta bayaran uang atau hadiah jabatan karena ketulusan tak bisa dinilai dengan harta dunia dalam corak apa pun. Juga tidak ditukar dengan puji-pujian dan tepuk tangan yang belum tentu tak menjebak. Pendirian politik ini boleh jadi juga merupakan gambaran bahwa saya pun hanya boneka. Tapi saya boneka bagi aspirasi kultural yang berkembang sejak lama, yang mendambakan agar negeri ini dipimpin lagi oleh orang yang siap untuk mengabdi pada kesejahteraan bangsa, khususnya kaum miskin yang hingga kini belum tahu bagaimana rasanya menjadi tidak miskin. Jika ada orang menilai sikap politik ini sebagai kampanye, ada baiknya ditegaskan, pemihakan ini lebih dalam dari sekadar kampanye yang kehilangan kiblat ideologis, yang sibuk menjelekkan pihak lain. Sebagai warga negara saya sedang memainkan ideologi kerakyatan dan sikap yang jelas membela agar ideologi itu diterapkan dalam tindakan politik yang jelas. Apa salahnya bila ada politisi, yang diberi mandat oleh ketua partai atau suatu keputusan musyawarah partai, menjadi wakil suara nilai-nilai, suara ideologi, dan representasi perjuangan partainya? Jarang orang bersedia menjadi sejenis lilin yang siap menerangi kegelapan di sekitarnya dengan risiko punah di ”sini”, tapi abadi di ”sana”? Hanya politisi besar yang siap menjalani casting peran seperti itu. Hanya partai yang masih agak waras yang masih ingat akan perlunya mengatur peran ini, peran itu, agar ideologi partai itu tak membeku dan menjadi batu yang bisu terhadap jerit kaum miskin dan rakyat pada umumnya, yang tersia-sia dalam masa kepemimpinan yang tak peduli pada negara, bangsa, dan rakyat sendiri. Mulialah boneka yang berperan demi kesejahteraan rakyatnya. Mulialah boneka yang menunjukkan bahwa dirinya masih merupakan wujud tersambungnya idealisme masa lalu, yang agung dan besar, dengan kehidupan politik partai hari ini. Boneka seperti ini berapa harganya? Ini pun tak
  9. 9. diperjualbelikan. Di dunia politik, masih ada idealisme yang mengambang di depan hidung, yang bisa diterjemahkan menjadi apa yang disebut ”praksis pembebasan” untuk bangsa. Duit tak selalu relevan dalam perjuangan sejati seperti itu. Ini baru menjadi boneka untuk partai, untuk golongan, untuk bangsa. Nabi-nabi, para rasul, dan orang-orang suci menjadi boneka Tuhan untuk menunjukkan bahwa hidup ini berada di bawah kendali kepemimpinan ”langit” yang agung dan mereka semua, yang mulia-mulia tadi, sungkem, sujud dengan jiwa taat, sendiko dawuh, dan tak merasa hina menjadi boneka Tuhan. Jelas bahwa boneka itu barang agung dan mulia dan bukan kata benda, bukan kata jadian, bukan pula kata jadi-jadian. Boneka ini kata kerja, yang mengabdi, tapi memilih pengabdian mulia bagi kemuliaan manusia, negeri, dan warganya. Siapa mau menghina boneka sesudah tahu bahwa kita ini hakikatnya hanya boneka belaka? ● MOHAMAD SOBARY Esais, Anggota Pengurus Masyarakat Bangga Produk Indonesia, untuk Advokasi, Mediasi, dan Promosi. Penggemar Sirih dan Cengkih, buat Kesehatan. Email: dandanggula@hotmail.com
  10. 10. Indonesia butuh air bersih Senin, 12 Mei 2014 KETERSEDIAAN dan akses terhadap air bersih menjadi salah satu persoalan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat di Tanah Air. Bahkan, dari delapan target yang ditetapkan dalam Millenium Development Goals (MDGs), Indonesia masih kesulitan untuk mencapai target peningkatan akses terhadap air bersih dan kualitas sanitasi. Persoalan ini menjadi perhatian serius dari salah satu lembaga Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yakni Unicef yang gencar mengkampanyekan ketersediaan air yang memadahi. Dikutip dari Unicef, bagian-bagian utama dari kegiatan dan program Unicef di Indonesia mencakup penanganan kualitas air yang tidak memadai, cakupan sanitasi yang rendah dan kebersihan yang kurang. Bidang itu menjadi tantangan-tantangan karena memiliki dampak pada kesehatan, gizi, pencapaian pendidikan anak dan keluarga. Beberapa daerah di Indonesia masih kekurangan ketersediaan dan akses air bersih. Di Kalimantan misalnya, Kota Banjarmasin, Banjar, Kapuas, Palangkaraya, Pontianak dan Balikpapan masih kesulitan untuk mendapatkan pasokan dan akses air bersih. Sementara di Nusa Tenggara Timur, tercatat Kabupaten Kupang, Ende, Sikka, Flores Timur, Belu, dan Sumba Timur mengalami krisis air bersih. Bagian utama dari kegiatan Unicef di Indonesia adalah penanganan cakupan sanitasi yang rendah dan kebersihan yang kurang. Unicef bekerja dengan pemerintah daerah dan komunitas setempat untuk mengembangkan model praktek terbaik untuk program sanitasi masyarakat, berbagi keahlian dan mengembangkan kapasitas untuk melaksanakan lima pilar dan kemudian membantu masyarakat untuk mendapatkan dan memanfaatkan pengalaman mereka dan menyebarluaskan pengalaman tersebut dengan masyarakat lainnya. Unicef juga memberikan bantuan teknis kepada pemerintah untuk mengembangkan kebijakan air dan sanitasi yang lebih baik di daerah perkotaan, di mana jumlah penduduk yang meningkat dan sumber daya pemerintah yang semakin terbagi membuat tertekannya penempatan sumber daya pada sarana dan prasarana. Mengetahui bahwa anak dapat berperan sangat efektif dalam mengubah perilaku masyarakat mereka yang lebih luas, Unicef juga mendukung prakarsa kebersihan dan sanitasi berbasis sekolah melalui pemberian panduan tentang bagaimana meningkatkan fasilitas dan sarana sanitasi di sekolah, dan mengembangkan serta melaksanakan promosi kebersihan yang efektif di kelas-kelas.
  11. 11. Ini tidak hanya membantu mempromosikan kebersihan yang baik dan arti penting sanitasi yang tepat di suatu komunitas, namun juga meningkatkan lingkungan fisik pembelajaran sehingga anak didorong untuk bersekolah dan berprestasi lebih baik di sekolah. Apalagi hampir satu dari enam anak di Indonesia masih tidak memiliki akses ke air minum yang aman, kunci tingginya faktor yang berkontribusi pada diare dan kematian anak terkait. Diare yang sering disebabkan oleh air yang tidak bersih maupun oleh praktek-praktek sanitasi dan kebersihan yang buruk tetap menjadi salah satu pembunuh terbesar anak-anak balita di Indonesia. Unicef dan WHO memperkirakan, Indonesia adalah salah satu kelompok dari 10 negara yang hampir dua pertiga dari populasi tidak mempunyai akses ke sumber air minum. Mereka adalah : China (108 juta ), India (99 juta), Nigeria (63 juta), Ethiopia (43 juta), Indonesia (39 juta), Republik Demokratik Kongo (37 juta), Bangladesh (26 juta); Republik Tanzania (22 juta), Kenya (16 juta) dan Pakistan (16 juta). Adanya kesenjangan sosial antara penduduk di kota dan desa juga menjadi penyebab mengapa kualitas sanitasi dan air bersih di Indonesia masih kurang terjaga dengan baik, kesenjangan sosial menentukan perilaku masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu. Banyak masyarakat kurang mampu yang masih menerapkan perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) sehingga merusak lingkungan, selain itu masih banyak masyarakat di daerah yang mengalami kesulitan dalam mengakses air bersih bahkan sampai menggunakan air hujan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dampaknya adalah berkurangnya kualitas hidup dari setiap komponen hidup manusia khususnya. Ketika kualitas hidup masyarakatnya tidak baik maka akan berpengaruh pula pada perkembangan suatu negara dalam berbagai aspek. World Bank Water Sanitation Program (WSP) pada 2013 lalu menyebutkan, Indonesia berada di urutan kedua di dunia sebagai negara dengan sanitasi buruk. Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) melansir data bahwa 63 juta penduduk Indonesia tidak memiliki toilet dan masih buang air besar (BAB) sembarangan di sungai, laut, atau di permukaan tanah. Pada 2010 cakupan pelayanan air minum di Indonesia baru mencapai 46 persen. Padahal, target MDGs di 2015, Indonesia harus sudah mencapai 68,87 persen. Sementara itu, target pemenuhan akses sanitasi layak harus mencapai 62,41 persen. Pemerintah sendiri memprerkirakan Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp56 triliun setiap tahun yang diakibatkan buruknya kondisi air minum dan sanitasi. Jumlah ini setara dengan 2,3 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut juga setara dengan 25 persen anggaran pendidikan nasional yang dianggarkan
  12. 12. per tahun dan setara dengan biaya untuk menyediakan 12-15 juta toilet yang layak. Sanitasi yang buruk juga menyebabkan diare dan gizi buruk pada anak. Sebanyak 1,4 juta anak meninggal akibat diare yang diakibatkan buruknya sanitasi dan air minum. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pekerjaan Umum 2013, capaian penduduk yang sudah memiliki akses terhadap sanitasi layak baru mencapai 57,35 persen dari 62,41 persen yang ditargetkan. Pencapaian untuk penyediaan pelayanan air minum baru mencapai 58,05 persen dari target 68,87 persen. Hal ini masih terdapat selisih 33 juta jiwa agar target tersebut terpenuhi. Saat ini pengelolaan air limbah atau sewerage di Indonesia baru 1 persen. Hal ini menjadi yang terendah di Asia Tenggara. Sementara, pengelolaan air limbah di Singapura sudah mencapai 100 persen, Malaysia 95 persen, dan Vietnam yang baru merdeka saja pengelolaan air limbah sudah mencapai 65 persen. Berbagai permasalahan air kerap muncul di Indonesia. Seperti terjadinya banjir apabila musim hujan dan terjadinya kekeringan ketika musim kemarau, kurangnya ketersediaan air bersih bagi sebagian masyarakat indonesia, masih kurangnya sanitasi yang memadai serta banyaknya limbah cair maupun padat yang mencemari wilayah perairan di Indonesia seperti sungai, laut, waduk, dan danau. Dalam rangka penyediaan air bersih, pemerintah telah memiliki program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dengan dukungan Bank Dunia. Program ini dilaksanakan di wilayah perdesaan dan pinggiran kota. Program Pamsimas bertujuan untuk meningkatkan jumlah fasilitas pada warga masyarakat kurang terlayani termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah perdesaan dan peri-urban. Dengan Pamsimas, diharapkan mereka dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan serta meningkatkan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Penerapan program ini dalam rangka mendukung pencapaian target MDGs (sektor air minum dan sanitasi) melalui pengarusutamaan dan perluasan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat. Data yang dirilis Pokja Air Minum dan Penehatan Lingkungan (AMPL) Program Pamsimas I dilaksanakan pada tahun 2008 sampai tahun 2012 di 110 Kabupaten/Kota dari 15 Provinsi. Pamsimas I berhasil diterapkan pada 6.845 (enam ribu delapan ratus empat puluh lima) desa, terdiri dari 6.262 (enam ribu dua ratus enam puluh dua) desa reguler dan sekitar 593 (lima ratus sembilan puluh tiga) desa replikasi. Program Pamsimas II dilaksanakan pada tahun 2013 sampai dengan 2016. Program Pamsimas II ditargetkan akan dilaksanakan di sekitar 5000 desa di 32 provinsi di 220 Kab/Kota.
  13. 13. Namun segala upaya tersebut akan sia-sia tanpa dukungan aktif dari masyarakat. Masyarakat perlu memainkan peran penting dalam mengembangkan dan mengelola sanitasi total berbasis masyarakat. Yakni ketika lima pilar utama sanitasi ditangani dan dicermati secara memadai, penghentian buang air besar secara sembarangan, promosi cuci tangan pakai sabun, peningkatan pengolahan air rumah tangga, pengelolaan sampah padat dan pengelolaan limbah cair dan saluran pembuangan secara tepat. ANTON CHRISBIYANTO Jurnalis Koran SINDO
  14. 14. Pesan pencerahan Waisak bagi bangsa Koran SINDO Kamis, 15 Mei 2014 UMAT Buddha di seluruh dunia merayakan Hari Raya Waisak 2558 yang jatuh pada Kamis, 15 Mei 2014 dengan suka cita. Ongko Digdoyo, salah satu tokoh dari Buddhist Education Center Surabaya, ketika mengantar penulis pulang dari sebuah acara keagamaan, mengungkapkan kerinduannya agar negeri kita yang majemuk ini kian dipenuhi dengan orang-orang yang mencintai perdamaian, menghargai kemajemukan serta dipenuhi belas kasih satu sama lain. Ini tentu senada dengan pesan Dewan Kepausan di Vatikan tahun ini, yang mengajak setiap umat beragama (apa pun) di dunia terus merajut tali persaudaraan guna mengupayakan perdamaian dan kehidupan bersama yang saling menghargai di tengah semua perbedaan. Ungkapan kerinduan seperti itu tentu selalu relevan jika dikaitkan dengan pesan tantangan negara kita hari-hari ini. Waisak selalu berisi ajakan pada umat Buddha dan segenap insan di dunia untuk senantiasa mengasah kembali kesadaran dan pengendalian diri dari perbuatan jahat. Pesan itu dilandasi konsep Dhamma bahwa pikiran menjadi lokomotif dari suatu tindakan. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, jelas penderitaan akan mengikutinya bagai roda pedati mengikuti derap kaki lembu yang menariknya. Demikian sebaliknya, jika seseorang berbicara dan berbuat dengan kesadaran pikiran, pasti kebahagiaan akan mengikutinya laksana bayang-bayang yang tidak pernah meninggalkan bendanya. Maraknya kekerasan di sekitar kita, termasuk yang mengorbankan anak-anak dalam berbagai kasus pedofilia, bahkan sampai ada yang merenggut nyawa, jelas sangat mendegradasi martabat dan nilai-nilai kemanusiaan. Kekerasan seperti itu jelas merupakan eksternalisasi dari pikiran jahat yang diselimuti kebencian. Kebencian itu menyusup secara perlahan ke dalam pikiran, ketika berahi politik, ekonomi, bahkan klaim untuk berebut kebenaran dalam beragama, sudah sedemikian kuat mencengkeram. Jelang pilpres Oleh karena itu, kita perlu menghapus kebencian dan selalu siap menaburkan belas kasih dalam kerangka mengembangkan toleransi, termasuk toleran terhadap segala pilihan politik yang berbeda. Kita berharap perbedaan pilihan politik dalam Pilpres 9 Juli 2014, tidak akan
  15. 15. sampai mengoyak kebersamaan kita. Kompetisi dalam pilpres, perlu tetap dilangsungkan dalam suasana damai dan toleran terhadap setiap perbedaan. Mohon tidak lagi berkampanye dengan menyudutkan agama atau ras tertentu. Empat pilar kehidupan berbangsa, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika perlu terus dijadikan referensi. Dengan begitu, perbedaan etnis, agama, suku bangsa, dan budaya akan kita lihat sebagai taman bunga yang beraneka warna. Mari terus kita pupuk cinta kasih yang luas kepada semua orang, melampaui segala perbedaan. Pasalnya, cinta kasih yang universal akan meluaskan pikiran baik, menyingkap sekat pembatas dan menjadi kekuatan sejati dalam membina persaudaraan antar sesama. Seperti Sabda Sang Buddha: “Kebencian tidak akan pernah usai jika dibalas dengan kebencian, tapi kebencian akan berakhir dengan cinta kasih. Inilah hukum yang abadi” (Dhammapada 5). Mati kita bisa keluar dari tempurung ego. Sebab jujur, selama ini hambatan primordial untuk mencintai sesama adalah egoisme. Kepentingan diri membuat orang memberi tanpa ketulusan. Kepentingan diri membuat kita melihat sesama manusia sebagai “yang lain”. Cinta kasih mustahil tumbuh dalam lingkungan keserbalainan. Acap kita melihat ironi. Dengan dalih membela kebenaran, menegakkan keadilan, membangun demokrasi, menjaga HAM atau mencintai agama, justru ujung-ujungnya melahirkan kebencian dan tindak kekerasan baru. terhindarkan. Bumi ini jelas menangis ketika menyaksikan perilaku manusia diselimuti amuk kegelapan. Bumi meronta menatap kaum jelata kelaparan di tengah pusaran perut penguasa yang kekenyangan. Bumi mengecam para elite yang tidak peduli pada nasib dan penderitaan kaum lemah. Bumi mengutuk para calon pemimpin yang pandai berkampanye mengumbar janji kesejahteraan, tapi giliran terpilih lupa daratan. Bumi kerontang akibat ulah manusia yang mengeksploitasi alam tanpa henti. Momentum Waisak harus menjadi refleksi untuk saling mengintrospeksi diri. Tidak keliru, ajaran Buddha dijadikan referensi pembentukan sikap dan tingkah laku masyarakat agar menjadi lebih manusiawi. Tindak agresi seperti membunuh sesama, sering kali menimbulkan dampak yang mengerikan. Bahkan kadang ada segelintir orang menyalahgunakan agama yang cinta damai, demi menyandera, merampok dan membunuh sehingga wajah kemanusiaan ternoda. Mengapa? Biksu Sri Pannyavaro Mahathera, tokoh Buddha ternama negeri ini, pernah mengungkapkan, ada cukup banyak orang menganggap agama sama dengan Tuhan, padahal agama bukan Tuhan. Agama juga terlalu rendah jika dipakai sebagai kendaraan politik,
  16. 16. apalagi jika untuk membenarkan segala bentuk kekerasan. Momentum Waisak adalah kesempatan bagi umat Buddha untuk memperjuangkan nilai kemanusiaan daripada sekadar mempertahankan simbolisme agama yang kosong. Apalagi, dalam teologi Buddhis, agama hanyalah rakit. Orang beragama menggunakan rakit, tidak harus dimiliki, karena kalau seseorang melekat pada apapun, kemelekatan itu dalam kehidupan rohani akan merugikan. Tiap rakit punya keunikan, kecepatan dan jenis yang berbeda. Meski demikian, tujuannya sama yakni ke pantai seberang. Oleh karena itu, ajaran Buddha menegaskan bahwa mengorbankan manusia demi kepentingan agama secara fundamental keliru dan sulit diterima akal sehat. Sebab agama bukan tujuan. Agama hanyalah jalan. Riwayat Sang Buddha Buddha Gautama asalnya adalah Pangeran Sidharta yang dinubuatkan apabila tidak menjadi raja diraja akan menjadi petapa. Sang ayah tidak menginginkan putra mahkotanya menjadi petapa. Karena itu, ia membesarkan Pangeran dengan segala kesenangan dan kemewahan, menjauhkan dari orang-orang yang mengalami kesusahan. Pangeran dinikahkan dengan Putri Yasodhara yang memberinya seorang putra. Namun, tidak terelakkan, bagai terjaga dari mimpi, Pangeran menyaksikan bagaimana orang menderita, ditelan usia tua, sakit, dan mati. Pangeran bangun dari tidurnya. Di usia 29 tahun, Pangeran melupakan segala berbau duniawi. Dia memilih menjadi rakyat jelata dan menjadi satu dengan yang menderita. Banyak guru ditemui, tetapi tidak satu pun mampu menunjukkan cara mengatasi penderitaan. Dia berpuasa menahan lapar hingga maut hampir merenggutnya. Lalu, timbul kesadaran untuk mengambil jalan tengah, menghindari dua bentuk ekstrem: mengumbar nafsu dan menyiksa diri. Akhirnya, pada usia 35 tahun, Pangeran berhasil mencapai Penerangan Sempurna. Dia menjadi Buddha (mengalami pencerahan). Buddha tidak hanya mengajarkan spiritualitas personal, tetapi juga struktural. Dia mendirikan struktur monastik, yang dinamakan Sangha, yang membawa orang, individual, dan kelompok melatih diri mengatasi penderitaan. Sangha adalah komunitas yang membongkar struktur sosial yang timpang, diskriminatif dan menindas. Atas dasar kasih sayang, Sangha bertugas melayani dan membahagiakan masyarakat banyak. Kita berharap, Pilpres 9 Juli akan melahirkan pemimpin yang sungguh ingin melayani dan membahagiakan rakyat, bukan melayani ego dan kelompoknya. Semoga Waisak tahun ini sungguh membawa pencerahan pada kita untuk hidup lebih baik dan mengupayakan terwujudnya “bonum commune “ (kesejahteraan bersama), yang menjadi tujuan utama politik. Bukan sejahtera sendiri di atas penderitaan banyak orang. Selamat Waisak 2558.
  17. 17. TOM SAPTAATMAJA Teolog dan Aktivis Lintas Agama
  18. 18. Wakil rakyat baru dan demoralisasi politik Koran SINDO Rabu, 14 Mei 2014 KOMISI Pemilihan Umum (KPU), Jumat (9/5), telah menetapkan hasil penghitungan suara Pemilu 2014. Hasilnya tak jauh beda dengan hasil quick count lembaga-lembaga survei yang menghitung hasil pemilu beberapa jam seusai pemungutan suara. Ini artinya metode hitung cepat secara ilmiah dengan sampling yang tepat dan analisis statistik yang benar, bisa memprediksi hasil pemilu secara nyaris akurat. Itulah keunggulan metode ilmiah dari quick count. Sayangnya, meski quick count bisa menunjukkan keprimaan metode ilmiah dan hasilnya terbukti secara faktual, masyarakat dalam memilih wakil- wakilnya tidak mengikuti ”metode ilmiah”. Metode ilmiah dalam pengertian ini, adalah pilihan tersebut standarnya jelas: wakil rakyat yang kredibel secara moral, bersih, jujur, dan punya track record hidup yang mulus (tanpa cacat). Hasil Pemilu 2014, memang patut ”ditangisi”. Betapa tidak, banyak tokoh yang track record hidupnya ”cacat moral” ternyata terpilih jadi wakil rakyat, mengalahkan tokoh yang baik dan nircacat. Ada mantan pejabat negara yang pernah melakukan pelecehan seksual, terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Ada anak-anak koruptor kelas wahid yang melenggang dengan mudah ke Senayan. Dan, ada pula preman-preman politik yang mampu meraup suara banyak dan menjadi wakil rakyat mengalahkan para politisi idealis. Semua kontroversi yang ”tidak ilmiah” itu terjadi— pinjam kata-kata politisi Eva Kusuma Sundari—karena faktor uang. Eva, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), mengaku, dirinya terkalahkan oleh politisi muda yang tak pernah datang ke daerah pilihan (dapilnya), tak dikenal masyarakat, dan pemalas, tapi dia punya banyak uang. Kerja bertahun-tahun Eva mendidik masyarakat di dapilnya terkubur oleh ”serangan fajar” politisi muda tersebut. Sedih? Itulah demokrasi Indonesia. Demoralisasi demokrasi telah menggerus ”kredibilitas ilmiah” keterwakilan rakyat di Senayan. Apa boleh buat! Sistem demokrasi amoral yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pancasila itu telah ”dikukuhkan” oleh Mahkamah Konstitusi.
  19. 19. Yang jadi pertanyaan: Salahkah demokrasi ala pemilu Indonesia itu? Jawabnya panjang! Demokrasi, sejatinya adalah ”barang yang amat mahal dan mulia”. Karena itu, para filsuf Yunani menyatakan, suara rakyat adalah suara Tuhan (vox populi vox dei). Persoalannya, rakyat yang mana? Socrates enggan suaranya dalam demokrasi disamakan dengan suara rakyat jelata. Bagi Socrates, rakyat yang ”memilih” wakil-wakilnya dalam pemilu hanyalah rakyat yang berpengetahuan, dapat dipercaya, dan tidak bisa disuap. Dalam bahasa pemilu Indonesia adalah rakyat yang menolak politik uang. Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam al- Sulthaniyah menyatakan bahwa rakyat yang boleh ikut dalam ”pemilu” harus mempunyai beberapa kategori, yaitu alim (berilmu), adil, dan arif (bijaksana). Jika tidak memenuhi kriteria itu, mereka tidak layak punya hak pilih. Dari perspektif itulah, para founding fathers Republik ini merumuskannya dalam sistem demokrasi Pancasila. Yaitu: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Demokrasi seperti itu, jelas tidak melibatkan seluruh rakyat seperti demokrasi yang dilaksanakan dalam pemilu baru lalu. Kata hikmah dan musyawarah— keduanya berasal dari Alquran dan tidak sepadan dengan kata demokrasi— menisbahkan orang-orang yang dipilih dan memilih adalah orang-orang pilihan. Jadi, pilihannya adalah memilih orang terbaik di antara yang baik—bukan memilih orang terbaik di antara orang-orang yang buruk (atau orang-orang paling tidak buruk di antara orang-orang yang buruk). Dalam konteks inilah, misalnya, Islam pada zaman dulu tidak memberikan hak pilih kepada perempuan dan budak belian. Ini karena pada zaman dulu perempuan masih menjadi manusia kelas dua dan budak adalah manusia yang tidak punya kebebasan. Di zaman sekarang, persoalannya jelas berbeda. Kaum perempuan sudah terdidik dan tidak lagi menjadi manusia kelas dua, sementara perbudakan telah dilarang PBB. Dengan demikian, kategori alim, adil, dan bijak dalam demokrasi bersifat lintas gender, etnis, dan ras. Lagi-lagi persoalannya, apakah rakyat Indonesia sudah memenuhi tiga kriteria tersebut sehingga hak pilihnya memenuhi standar sebagai vox dei? Jika melihat bagaimana hebatnya permainan politik uang dalam Pemilu 2014, jelas bahwa vox populi bukanlah vox dei. Kita tahu, suara Tuhan selalu mengacu kepada kebenaran, keadilan, dan kearifan. Tapi suara rakyat Indonesia? Politik uang masih menjadi penentu. Demokrasi seperti ini jelas tidak kredibel dan mudah termanipulasi. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB/United Nations) dalam penelitiannya di negara-negara yang menganut sistem demokrasi mencatat beberapa indikator ekonomi dalam keberlanjutan demokrasi di suatu negara. Menurut PBB, ambang batas bagi kelangsungan demokrasi di suatu negara adalah jika pendapatan per kapita penduduknya per tahun mencapai USD6.600 (sekitar Rp70 juta). Pada kondisi tersebut, kelangsungan demokrasi cukup terjamin. Probabilitas kebangkrutan demokrasi hanya 1/500 (0,2%). Tapi jika income per kapitanya antara USD3.000– 5.000,
  20. 20. demokrasi itu hanya berlangsung 18 tahun. Lebih jauh lagi, jika USD1.000–1.500, demokrasi itu hanya akan bertahan 8 tahun. Dengan demikian, sebuah negara yang ingin menerapkan demokrasi secara simultan, minimal pendapat rakyatnya Rp5.750.000 (USD550) per bulan. Berarti per hari, USD18,3. Kondisi ini jelas jauh sekali bila diterapkan di Indonesia. Pengertian kemiskinan di Indonesia dibuat oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Lembaga tersebut mendefinisikan kemiskinan dengan membuat kriteria besaran pengeluaran per orang (per tahun/bulan/ hari) sebagai bahan acuan. Kriterianya sebagai berikut. Pertama, Orang Tidak Miskin (OTM), yaitu mereka yang pengeluaran per bulan lebih dari Rp350.610. Kedua, Orang Hampir Tidak Miskin (OHTM): pengeluaran per bulan antara Rp280.488–350.610. Jumlahnya mencapai 27,12 juta jiwa. Ketiga, Orang Hampir Miskin (OHM), dengan pengeluaran per bulan Rp233.740– 280.488. Jumlahnya mencapai 30,02 juta. Keempat, Orang Miskin (OM), dengan pengeluaran per bulan di bawah Rp233.740. Jumlahnya mencapai 31 juta. Dan kelima, Orang Sangat Miskin (OSM). Tidak ada kriteria berapa pengeluaran OSM per hari, tapi jelas jauh di bawah Rp233.740 per bulan. Jumlahnya diperkirakan mencapai sekitar 15 juta. Berdasarkan data-data di atas, keluarga miskin di Indonesia sangat besar. Jumlahnya melebihi 100 juta jiwa. Lebih dari separuh jumlah pemilih dalam Pemilu 2014 yang 185 juta. Melihat gambaran di atas, politik uang sulit dihindarkan. Bagi orang miskin, kebutuhan perut jelas lebih penting dari kebutuhan politik. Dari fenomena itu, apakah demokrasi amoral tersebut akan diteruskan di tahun-tahun mendatang? Jika ya, tanpa ada perbaikan ekonomi, Indonesia justru akan makin terpuruk karena tercebur dalam demoralisasi demokrasi. Jika tidak, sekaranglah saatnya semua stakeholders—baik di legislatif, eksekutif, dan yudikatif—harus bekerja keras untuk membangun bangsa dan negara. Jika pendapatan per kapita rakyat sudah mencapai minimal Rp6 juta per bulan dan pendidikan merata, minimal SLTA, di seluruh Indonesia—maka harapan maju bersama demokrasi menjadi sesuatu yang rasional. Tapi jika tidak, tunggulah saatnya kehancuran demokrasi. Demokrasi hanya tinggal nama! Isinya demoralisasi. M BAMBANG PRANOWO Guru Besar UIN Jakarta/Rektor Universitas Mathla’ul Anwar, Banten
  21. 21. Anak & kekerasan seksual Koran SINDO Sabtu, 17 Mei 2014 KEKERASAN seksual terhadap anak-anak sering terjadi karena yang melakukan juga adalah orang yang dekat dengan anak sehingga jarang sekali kejadian ini dilaporkan karena adanya salah persepsi bahwa hal ini dilakukan untuk menutupi aib. Data dari Komnas Perlindungan Anak di semester I tahun 2013 menunjukkan ada 1.032 kekerasan anak di Indonesia dimana 52% atau 535 kasus adalah kekerasan seksual, 28% kekerasan fisik dan 20% kekerasan psikis atau emosional. Fenomena ini seperti gunung es, jumlah kekerasan anak yang sebenarnya jauh lebih banyak dari yang dilaporkan. Kejadian yang menimpa seorang anak TK yang mendapat kekerasan seksual di sekolah bertaraf internasional sangat menyakitkan hati dan menggelorakan kemarahan semua orangtua. Saya sangat kagum dan bersimpati kepada ibu sang anak yang berani untuk melaporkan kejadian yang dialami anak pertamanya. Sang ibu mengatakan “anak saya adalah pahlawan”, sang ibu pun adalah seorang pahlawan bagi anaknya, dan pahlawan bagi anak-anak lain yang terhindar dari pelecehan seksual sebagai dampak positif dari keberanian sang ibu melaporkan musibah yang tak terkirakan besarnya. Untuk menghindarkan keluarga dari hal serupa, maka ada beberapa hal yang harus orang tua lakukan dan waspadai. Orang tua harus mempu membangun kesehatan emosi anak. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, bangun kedekatan emosional. Pastikan anak mendapatkan perhatian optimal dari kedua orang tua. Dan anak merasa nyaman untuk berbicara apa saja tanpa perasaan takut untuk dihakimi, disalahkan, diperbaiki, diabaikan dan dimarahi. Kedua, dialog dan dua pilihan. Usahakan untuk selalu membuka dialog dengan anak dan memberikan dua pilihan sehingga anak terbiasa membuat pilihan. Ketiga, dukung penuh anak. Berikan anak anda dukungan penuh baik untuk urusan sekolah maupun kegiatan di luar sekolah. Tunjukkan Anda mempunyai minat atas kegiatan anak-anak dan Anda pun membina hubungan baik dengan guru, counsellor, coach dan pengasuh anak-anak. Keempat, ajarkan anak ekspresikan emosi negatif. Biasakan anak anda untuk mengekspresikan emosi negatifnya, kalau dia marah biarkan dia marah dengan cara yang benar, kalau dia takut biarkan dia menyampaikan perasaan takutnya. Hindari melarangnya dengan mengatakan “Kamu anak laki, anak laki harus berani tidak boleh takut!” Kelima, sayangi anak secara total.
  22. 22. Dengan memberikan anak Anda pelukan, ciuman dan belaian yang hangat sehingga anak merasa diterima dan dicintai apa adanya. Berikan pula pujian pada tempat dan waktu yang tepat dan secara spesifik fokus pada usaha anak. Selain itu anak harus diajarkan teknik melindungi diri (guideline prevention from sexual abuse). Ketika anak berusia tiga tahun, anak sudah mulai bisa diajarkan untuk menjaga diri dengan memberitahu bagian tubuh khusus atau pribadi yang harus dilindungi dengan baik dan tidak boleh dipegang secara tidak senonoh oleh orang lain. Berikut teknik yang bisa anda terapkan. Pertama, gunakan nama yang sebenarnya untuk bagian tubuh. Orangtua jangan menyebut bagian tubuh pribadi/private dengan istilah yang dibuat-buat misal, untuk anak laki “burung” dan anak perempuan dompet. Karena hal ini hanya membuat anak merasa ada sesuatu yang aneh atau memalukan tentang bagian tubuhnya. Kedua, ajarkan anak untuk mengenal tiga jenis sentuhan, yaitu: sentuhan baik misal menepuk pundak dan high five, sentuhan kasar misal memukul, menendang dan sentuhan rahasia seperti memegang vagina, penis, payudara dan sebagainya atau diminta untuk memegang, menyentuh bagian pribadi dari orang lain. Ketiga, tidak ada rahasia dengan orang tua. Ajarkan pada anak bahwa apapun boleh diceritakan kepada Anda dan artinya ini adalah bahwa tidak ada rahasia antara anak-anak dan orang tua. Jika ada orang lain yang meminta anak untuk merahasiakan sesuatu artinya orang tersebut bukan orang baik. Keempat, menghargai dan melindungi diri. Adalah penting untuk mengajarkan anak untuk menghargai orang yang lebih tua/guru dsb dan sekaligus ajarkan anak juga untuk bisa mengatakan tidak dan teriak keras keras jika ada yang berusaha menyentuh bagian pribadi dari tubuhnya. Kelima, berikan pertanyaan dengan spesifik. Hindari pertanyaan yang membuat anak anda menjawab dengan jawaban “ya” atau “tidak.” Ketika anak anda belum mau menjawab hindari untuk memaksa. Mengajarkan anak anda untuk tidak bicara dengan orang yang tidak dikenal atau dalam bahasa English “don’t talk to stranger” itu diperlukan. Namun hal ini tidak cukup karena 90% pelaku kekerasan seksual pada anak adalah orang yang dekat yang terdiri dari 30% adalah pihak keluarga dan 60% adalah orang yang dikenal baik oleh anak dan hanya 10% adalah orang asing yang tidak dikenalnya. Berikut adalah hal yang orangtua seharusnya orangtua lakukan. Pertama, periksa rekam jejak orang-orang yang akan berada dekat anak anda seperti pengasuh/perawat, pembantu dan supir. Kedua, ketika anak bercerita kalau dia menjadi favorit guru dan merasa disayang, anda harus waspada. Ketiga, perhatikan jika ada pihak yang sudah dewasa tetapi senang berperilaku seperti anak-anak dan meluangkan waktu lebih banyak dengan anak-anak daripada dengan orang seusianya. Keempat, ketahuilah bahwa kebanyakan pelaku kekerasan seksual pada anak adalah laki-laki.
  23. 23. Di mana korban bisa saja anak laki dan perempuan. Kebanyakan pelaku kekerasan seksual ini juga mengalami kekerasan di masa lalunya dan bisa kekerasan fisik, emosional dan seksual. Kelima, ketika anak Anda menunjukkan perubahan perilaku, misal seperti takut ke sekolah, atau mimpi buruk, sering marah dan ketakutan dan tidak mau ditinggal sendiri, segera luangkan waktu untuk lebih melakukan observasi. Lakukan dialog dengan anak melalui pendekatan cerita tanpa memaksa dan menakut-nakuti. Luangkan waktu untuk menemaninya mandi dan melihat bagian-bagian tubuh dan jika ada yang mencurigakan lebih baik Anda ajak untuk pemeriksaan lebih jauh ke dokter anak dan jika terbukti anak Anda mengalami korban kekerasan seksual, segeralah untuk melakukan konseling dengan ahlinya supaya anak Anda terbebas dari trauma tersebut. Pelaku kekerasan seksual ada di mana-mana dan kita sebagai orang tua tidak selalu bisa mengontrol anak setiap saat. Yang bisa kita lakukan adalah mengedukasi anak supaya anak bisa melakukan perlindungan diri dengan baik sehingga tidak menjadi korban. Dan lebih baik kita mencurigai hal yang sepertinya tidak wajar dan salah “false positive” dari pada merasa semuanya aman dan baik dan ternyata kita salah. HANNY MUCHTAR Darta-EI Parenting Consultant, PSYCH-K Practitioner, Vancouver, Kanada
  24. 24. Gunung kembar Koran SINDO Minggu, 18 Mei 2014 SEJAK beberapa tahun terakhir, Fakultas Psikologi Universitas Persada Indonesia Jakarta (biasa dikenal dengan singkatan UPI YAI), tempat saya bekerja selepas pensiun sebagai PNS, mengundang seorang psikolog bangsa Prancis Dr Roseline Davido untuk mengembangkan, meneliti, dan memublikasikan sebuah tes psikologi baru yang diciptakan Dr Davido sendiri dan diberi nama tes CHaD (Children Hands that Disturb). Intinya, tes ini adalah tes menggambar. Peserta diminta membuat gambar yang paling sering dilakukannya semasa kecil dan sesudah itu membuat lagi dua gambar tangan. Yang satu tangan yang normal dan yang satu lagi tangan yang mengganggu. Dari hasil tes itu kemudian dianalisis kepribadian orang yang bersangkutan. Saya tidak akan membahas tes ini karena terlalu teknis. Tapi ketika Dr Davido untuk pertama kali (pada tahun 2010) mencobakan tes itu di kalangan dosen-dosen psikologi di UPI YAI dan meminta peserta menggambar yang paling sering digambar semasa kecil, semuanya menggambar ... gunung!!! Lebih spesifik lagi, gunungnya kembar, terus ada matahari di tengahnya, ada sawah, dan ada yang menambahkan awan, burung, pohon kelapa, jalan atau sungai. Betapa terkejutnya Dr Davido karena selama puluhan tahun beliau mengambil tes ini di seluruh dunia, baru pertama kali ini beliau mengalami pengalaman seperti itu. Awalnya beliau menyangka para dosen itu saling mencontek. Saya sampaikan bahwa itu bukan nyontek, tetapi tipikal gambar orang Indonesia kalau diminta membuat gambar semasa kecil. Beliau tidak percaya begitu saja, tetapi setelah melihat gambar-gambar yang dibuat oleh mahasiswa, siswa-siswa SMA, bahkan narapidana dan mantan teroris, semuanya sama saja menggambar gunung kembar (bahkan saya yakin Anda sendiri pun akan melakukan hal yang sama), barulah beliau percaya. Pertanyaan berikutnya dari Dr Davido adalah bagaimana bisa orang se-Indonesia menggambar gunung semua? Apa ada hubungannya dengan banyaknya gunung yang meletus akhir-akhir ini? Tidak juga, jawab saya. Itu adalah hasil indoktrinasi dalam pendidikan menggambar sejak saya masih di sekolah dasar (dulu: sekolah rakyat), yang masih berlangsung sampai hari ini. Guru menggambar selalu mencontohkan di papan tulis gambar gunung kembar, lengkap dengan aksesorinya (matahari dan sawah serta jalan atau sungai). Semua murid pun disuruh meniru gambar itu dan semuanya dapat nilai 8. Bahkan bukan itu saja, kata saya kepada Dr Davido. Cobalah Anda minta mereka menggambar bebek, pasti semua bebek Indonesia
  25. 25. menghadap ke kiri karena bebek itu digambar dari angka 2 (dua) yang ditambah dengan paruh, badan, sayap, ekor dan jadilah bebek. Untuk menggambar bebek yang menghadap ke kanan, orang Indonesia akan kesulitan karena tidak ada angka dua yang menghadap ke kanan. Semua orang Indonesia menggambar gunung kembar! Tidak ada yang menggambar gasing, rumah, adiknya, atau ayam di belakang rumahnya karena yang diajarkan hanya menggambar gunung, jadi tahunya ya hanya menggambar gunung (atau bebek menghadap ke kiri). Itulah gambaran pendidikan formal Indonesia. Hanya disuruh meniru dan mencontoh. Tidak ada peluang untuk berpikir sendiri, untuk kreatif, apalagi mengkritik. Pada suatu waktu guru bahasa Inggris saya di SMP berhalangan mengajar untuk beberapa lama. Yang menggantikan adalah guru menggambar dan dia mengucapkan “school” dengan pronounciation “syuul”. Kalau ada yang mencoba pronounciation yang benar dimarahi, harus “syuul”, kata bapak guru menggambar. Maka repotlah ibu guru bahasa Inggris, ketika dia sudah mengajar lagi untuk meluruskan kembali pronounciation seluruh murid kelas 1 yang telanjur mengucapkan “syuul” seperti orang bersiul. Celakanya, kebiasaan untuk mengindoktrinasi murid (dalam bahasa kerennya “peserta didik”) dalam pendidikan formal bukan perbuatan bapak guru menggambar saya saja atau beberapa orang guru saja, melainkan sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan di Indonesia. Sistem ujian nasional (UN) adalah contohnya. Sudah jelas UN ditolak oleh Mahkamah Agung (berkas perkara Nomor Register 2596 K/PDT/2008) dengan alasan pemerintah lalai memberikan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) terhadap warga negara, khususnya hak atas pendidikan dan hak anak yang menjadi korban UN. Tapi pemerintah terus saja melakukannya dengan berbagai argumentasi tandingan. Kalau pemerintah sendiri sudah tidak menaati hukum, jangan heran kalau bangsa ini menjadi kadarkum (kadang sadar, kadang kumat atas hukum)! Maka lihatlah hasil pendidikan kita. Beberapa siswa bunuh diri gara-gara tidak lulus UN dan takut dimarahi atau mengecewakan orang tuanya atau malu sama teman-temannya. Sekolah-sekolah menyelenggarakan salat hajat. Diorganisasi oleh para guru dan wajib diikuti seluruh murid kelas III. Orang tuanya pun dihadirkan untuk menerima sungkem dari anak-anak mereka masing-masing. Hasilnya, bukan menenangkan pikiran atau menambah kepercayaan diri, tetapi tetap saja berlangsung pencontekan, tetap saja soal-soal ujian bocor, HP-HP dirampas karena berisi bocoran kunci jawaban, bahkan guru-guru dan petugas UN terlibat. Berapa pun polisi dikerahkan untuk menjaga kerahasiaan UN, tetap saja terjadi kebocoran karena kebocoran bukan karena amplop soal disobek, segel dicopot atau gembok digergaji, tetapi karena rencana membocorkan sudah melekat di benak beberapa guru dan petugas UN itu sendiri sehingga banyak sekali modus operandi pembocoran yang bisa dilakukan. Tentu saja polisi tidak bisa membedah benak orang yang dicurigai satu per satu.
  26. 26. Audria, cucu saya yang baru saja bergembira seusai UN, mengomel karena mendengar isu bahwa UN akan diulang gara-gara bocor. Dia bilang dengan wajah yang sangat marah, “Mengapa mereka yang salah, kami yang harus menanggung bebannya?” Sama sekali tidak salah keputusan MA bahwa pemerintah telah melanggar HAM Audria dan seluruh siswa kelas III SMP yang sudah dirugikan. Tapi, lebih dahsyat lagi, sistem UN telah mencetak manusia-manusia yang bisanya cuma menggambar gunung kembar. SARLITO WIRAWAN SARWONO Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia
  27. 27. Kebiri Membuat Predator Lebih Keji Andai tidak tertangani secara memadai, anak-anak korban kekerasan seksual bisa menderita sepanjang hayat. Sedangkan pelaku, dengan segala tabiat rusak yang ada pada dirinya, maksimal hanya akan nelangsa selama lima belas tahun. Jika pelaku adalah orang dekat korban, ia akan memperoleh bonus sepertiga masa hukuman, berarti total dua puluh tahun menjadi penghuni penjara. Betapa tidak adilnya! Begitu masyarakat membatin. Lalu muncullah harapan agar Undang-Undang Perlindungan Anak direvisi, termasuk mengubah ancaman ”maksimal lima belas tahun penjara” menjadi ”minimal lima belas tahun penjara” bahkan ”hukuman mati”. Bertitik tolak dari fakta bahwa hingga kini tidak ada penawar yang mujarab untuk mengubah pelaku kejahatan seksual terhadap anak, dan itu berarti para predator sangat mungkin mengulangi kebiadaban mereka pascapemenjaraan, hukuman mati memang sewajarnya dijadikan sebagai opsi sanksi pidana. Sayangnya, hingga kini belum ada preseden penjatuhan hukuman mati bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di negara mana pun. Di negeri ini, yang segala sesuatunya seakan harus menunggu ”keteladanan” dari negeri lain, hampir musykil ada kepercayaan diri untuk menetapkan hukuman mati sebagai ancaman sanksi yang dikenakan pada penjahatpenjahat seksual. Belum lagi jika dikait-kaitkan ke isu hak asasi manusia; jangan harap ada penyemburit yang ditembak mati betapa pun sudah memangsa ratusan anak. *** Pendekatan kognitif-perilaku yang berdasarkan riset memiliki sejumlah keunggulan, pada kenyataan membutuhkan biaya teramat sangat besar karena harus disertai pengelolaan terhadap aspek ekonomi, sosial, dan berbagai sisi kehidupan lain si pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Padahal, ketimbang mengalokasikan dana sedemikian tinggi untuk pelaku, lebih tepat apabila uang tersebut dianggarkan untuk merehabilitasi korban kanak-kanak. Kemungkinan menjatuhkan hukuman kebiri pun digaungkan dan banyak diangguki. Sejumlah negara sudah memberlakukan sanksi tersebut. Pengebirian merupakan bagian dari tren global berupa semakin beratnya hukuman bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak, khususnya apabila pelaku melancarkan tindakan kejamnya berulang kali, memviktimisasi banyak anak, dan merupakan figur yang sejatinya tumpuan kepercayaan
  28. 28. korban. Pengebirian pelaku kejahatan seksual terhadap anak, baik berbentuk perusakan hormon seksual maupun pemotongan organ seksual, patut didukung bulat. Itu karena kebiri merupakan tindakan nyata berupa pengekspresian amarah dan kesumat publik, utamanya korban dan keluarganya, terhadap pelaku. Tetapi, lain perkara kalau kebiri dilakukan dengan ekspektasi bahwa pelaku akan sertamerta menghentikan aksi kejamnya. Bayangkan pelaku berasalmuasal dari status sebagai korban yang juga pernah mengalami penganiayaan seksual semasa kecil. Di dalam dirinya berkecamuk gumpalan perasaan, mulai dari murka, hina, dan tak berdaya. Terposisikan sebagai sosok inferior, si korban—sadar maupun tidak—tumbuh dengan obsesi yang menggelayut di benaknya untuk menggeser dirinya ke kedudukan superior. Cara kompensatoris yang pelaku ambil ternyata sama bejatnya: ia empaskan anak-anak lain ke posisi sebagaimana yang pernah ia alami. Itu berarti, tatkala perkosaan maupun ragam kekerasan seksual lain pelaku demonstrasikan terhadap para korbannya, sensasi seksual— setidaknya—bukan motif utama. Penganiayaan seksual, pada saat yang sama, juga muntahan berbagai muatan perasaan negatif tadi. Dengan kata lain, perilaku semisal semburit memang bersifat seksual, namun motif di balik kelakuan tersebut bukan seksual. Begitulah gambaran mysoped, salah satu tipe pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang dirumuskan oleh Sharon Araji (2000). *** Kompleksitas seperti itulah yang, menurut saya, tidak bisa dijangkau lewat hukuman kebiri. Pengebirian kimiawi, yakni menyuntikkan zat tertentu ke dalam tubuh pelaku agar hormon seksualnya rusak, bisa menghilangkan dorongan seksualnya. Pelaku pun, katakanlah, tidak lagi memiliki minat untuk melakukan kontak seksual dengan siapa pun, tak terkecuali dengan anak-anak. Namun, ketika hasrat seksual mati, tidak berarti bahwa segala perasaan negatif tadi juga sertamerta padam. Justru sebaliknya; pengebirian dapat menimbulkan ekses berupa efek brutalisasi (brutalization effect). Api dalam jiwa pelaku kian berkobar-kobar. Pengebirian laksana deja vu—pelaku merasa dibanting ke posisi inferior kembali. Dengan begitu, alih- alih berpembawaan lebih tenang dan terkendali, pelaku yang sudah dikebiri malah berpotensi menjadi penjahat yang jauh lebih brutal lagi. Selepas raganya meninggalkan gerbang penjara, ia akan mencari cara-cara baru guna membuncahkan afeksi-afeksi negatifnya yang kini hidup lebih buas. Pengebirian, dengan demikian, tidak hanya gagal mengantisipasi potensi kebahayaan pelaku yang berlipat ganda, tetapi justru menstimulasi kemungkinan pelaku mengembangkan aksi- aksi kejahatan dalam variasi lain. Bukan hanya anak-anak yang menjadi incaran serangan agresif pelaku, siapa pun kemudian berpeluang mengalami viktimisasi. Atas dasar itulah, seandainya— sekali lagi—hukuman mati tetap tidak mungkin dikenakan terhadap para pelaku kekerasan seksual terhadap anak, patut dipertimbangkan untuk memberikan rajah
  29. 29. khusus pada bagian tubuh pelaku yang terbuka. Juga patut diberikan kode khusus pada kartu kependudukan pelaku. Langkah-langkah tersebut memang tidak lantas membuat pelaku berubah watak. Tetapi, inisiatif sedemikian rupa akan membatasi ruang gerak pelaku, sekaligus mempermudah masyarakat untuk mengidentifikasi titisan iblis yang bergentayangan di sekitar mereka. REZA INDRAGIRI AMRIEL Psikolog Forensik, Alumnus The University of Melbourne, Anggota World Society of Victimology
  30. 30. Bargaining Nationalism Koran SINDO Selasa, 20 Mei 2014 INILAH pertanyaan dasar (juga hipotesa) yang sering saya ajukan di balik bangunan historik negara Indonesia kita: apakah benar modernitas bangsa kita sebagai negara dibentuk oleh sebuat spirit juga gagasan yang bernama ”nasionalisme”. Saya memulai jawaban hipotetik saya dengan semacam kesangsian, ada hal atau faktor lain yang jauh lebih kuat dimiliki oleh bangsa ini sehingga mereka (merasa perlu, harus, bahkan niscaya) bersatu untuk membentuk identitas baru sekaligus melawan apa yang disebut dengan kolonialisme. Faktor itu, dengan seluruh kemampuan analitik plus keyakinan, adalah apa yang kita sebut -dan kerap kita curigai justru sebagai potensi penghancur kesatuan dan nasionalisme itu sendiri- dengan (identitas) lokal atau kedaerahan. Apa yang saya maksud ini adalah sebuah satuan-satuan kultural yang telah menciptakan, merawat dan mengembangkan adab(t) dan tradisinya masing-masing selama ratusan bahkan ribuan tahun di wilayahnya masing-masing di seluruh wilayah Nusantara. Apa yang menjadi niat dan tujuan dasar dari tumbuhnya organisasi-organisasi lokal (daerah) bersifat modern, seperti Jong Java, Jong Celebes, Jong Batak, Jong Ambon, Jong Sumataranen Bond hingga Sekar Rukun dan Pemuda Kaum Betawi adalah kumpulan anak-anak muda yang memiliki semangat (dan tujuan memuliakan budaya) kedaerahan. Bahkan Budi Utomo (BU) yang didirikan pada awalnya pun pada akhirnya harus mengambil bentuk sejatinya sebagai organisasi priyayi Jawa yang memang menjadi golongan pendiri dan elite pengurusnya. Kenyataan itu menggambarkan, gerakan awal di negeri ini dimulai oleh sebuah kesadaran yang pada mulanya bukanlah politik, tapi pada masalah-masalah praktis kesehatan, perdagangan (ekonomi) -seperti Sarekat Islam, yang notabene primordial Jawa dan Islam- dan terutama pada dimensi adab dan tradisi lokal mereka; apa yang kita sebut dengan sebutan: kebudayaan. Pada intinya, semua organisasi itu adalah gerakan (yang bersemangat/berdimensi) kebudayaan. Tidak ada politik apalagi dalam bentuk modern (demokratisnya) yang bernama partai, terlibat dan bermain di tahap awal ini. Kecuali ketika infiltrasi gagasan baru dari Eropa yang mendesakkan universalisme sebagai basis melihat eksistensi manusia, sebagai gagasan dasar dari apa yang kita sebut kemudian sebagai ”human rights", ”liberalisme” juga ”demokrasi” itu sendiri, dilakukan oleh beberapa orang asing yang konon ”pro pergerakan” seperti Douwes Dekker, Snevliet, atau rekanan mereka macam Soewardi yang ngotot
  31. 31. menyeret BU menjadi gerakan politik dengan menentang Gunawan Mangunkusumo yang berkeras menetapkan BU dalam khittah-nya sebagai pergerakan pendidikan dan kebudayaan. Maka tidaklah mengherankan bila milestone kedua dari sejarah pergerakan dan dibangunnya negara modern (republik) ini, dicetuskannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, tidak hanya dihadiri oleh organisasi-organisasi pemuda kedaerahan di atas, dan hampir tiada organisasi apalagi partai politik, tapi juga sebenarnya bukanlah sebuah petanda dari sebuah revolusi (pemikiran dan gerakan) politik, tapi lebih tepat sebagai sebuah manifesto kebudayaan pertama dan sesungguhnya, yang tentu saja sangat berbeda karakter, sifat dan asal-usulnya dengan istilah yang sama yang pada tahuan 1966. Kebudayaan yang Dirampok Kebudayaan, dalam hal ini adalah budaya-budaya lokal yang memencar hingga 700-an varian di seluruh pelosok negeri kita, sesungguhnya adalah pondasi ideal(istik) dari bangunan kebangsaan dan kenegaraan (modern) kita. Kearifan adat(b) dan tradisi itulah yang memunculkan rasa dan kebutuhan akan persatuan berbasis pada realitas historis ribuan tahun mereka di kawasan ini, realitas yang menyadarkan mereka bahwa keberadaan yang satu ditentukan oleh juga keberadaan (dan nasib) dari yang lainnya. Situasi interdependensial yang multikultural itu adalah keniscayaan sejarah, geografis dan kebudayaan yang tidak terelakkan. Pergolakan modern yang terjadi di seluruh dunia, sejak akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, dari Turki hingga Mesir, dari India hingga Cina, hanyalah momentum global dimana kebutuhan ”persatuan” itu mengental dan mengeras menjadi pergerakan. Keniscayaan ini jauh lebih masuk akal dan fundamental ketimbang alasan masuknya gagasan nasionalisme sebagai ide pemersatu dan pembentukan negara modern Indonesia. Menurut sejarah yang kita tahu bersama, nasionalisme adalah barang baru yang dibawa oleh agen-agen Barat dan para cendekiawan/intelektual lokal yang belajar di Barat. Betapa pun sebenarnya ide itu sudah didiseminasi lebih dulu secara lebih terbatas oleh pelajar-pelajar Islam Nusantara di wilayah Arab (terutama Magribi), gagasan baru sama sekali ini tidaklah mungkin mengalami internalisasi di kalangan seluruh rakyat Indonesia, katakanlah dalam jangka tahunan atau belasan tahun. Proses internalisasi budaya atau pemberadaban di dalam tradisi-tradisi yang ada di Indonesia selalu melewati proses yang sangat panjang, bisa ratusan bahkan ribuan tahun. Itulah yang terjadi pada budaya-budaya asing yang tercerap dalam budaya lokal kita, seperti India, Cina, Arab, Persia, Armenia, Yahudi dan sebagainya. Karenanya, hipotesis itu menguat untuk menyatakan realitas kultural yang telah menjadi adat dan adablah faktor utama lahirnya persatuan negeri ini. Lebih tegas, kebudayaan dan kearifan lokal yang menjadi pemegang saham utama dari berdirinya negara atau republik ini. Bukan organisasi apalagi partai politik. Tapi cara berpikir, sistemik-teoritik-praktik modernlah yang kemudian memberi permisi
  32. 32. secara formal dan legal bagi partai politik membeli bahkan merebut saham (kebudayaan atau) daerah itu untuk menjadi aktor utama dan penerima kue terbesar dari bangunan baru kebangsaan kita. Sampai hari ini. Menawar Konspirasi Berbasis komprehensi sejarah di atas, kini kita mendapatkan diri kita dalam sebuah dekapan - tepatnya cengkeraman- gagasan yang sebenarnya tidak memiliki akar dalam sejarah peradaban kita sendiri: nasionalisme dan demokrasi. Gagasan yang diintrodusir oleh afirmasi kita pada sendi-sendi fundamentalnya tentang kebebasan, universalisme, hak asasi manusia, dan sebagainya, yang sejak awal abad ditanamkan dengan kuat oleh kepentingan kolonial dan komprador globalnya. Tidak mengherankan jika kemudian kita harus berhadapan dengan bangsa-bangsa lain tidak dalam posisi unik sebagai sebuah bangsa yang memiliki cara berpikir, cara hidup dan sistem bermasyarakat sendiri, tapi dalam posisi kompetitif dalam sirkuit politik dan ekonomi yang menggunakan engine, teknologi, rasionalitas bahkan ukuran-ukuran yang sama (universal). Sejak awal, republik ”nasionalistis” ini harus melakukan tawar-menawar (bargaining) dengan kekuatan-kekuatan ”nasionalistis” lain, tanpa mampu mengedepankan unikum atau alternatif peradaban kita sendiri. Dapat Anda bayangkan bagaimana nasionalisme tawar-menawar (bargaining nationalism) itu mendapat bentuk dan praktisnya di masa kini. Pada apa dan siapa yang kita melakukan bargain itu? Bagaimana proses dan isi tawar-menawarnya? Apa kemungkinan-kemungkinan hasilnya? Apa yang sebenarnya hasil-hasil yang pernah ditelurkan oleh pemimpin-pemimpin bangsa/negara kita dulu? Apa yang akan terjadi pada pemimpin kita di masa depan (yang dekat) ini? Seorang host sebuah untuk acara diskursif tentang hukum di sebuah stasiun TV nasional mengutip ucapan J Edgar Hoover, guru besar intelijen AS dan pendiri FBI, bahwa "...(bahkan Boediono dan Sri Mulyani, dua pejabat tinggi keuangan kita yang diminta jadi saksi pengadilan atas kasus Bank Century) tidak menyangka bahwa mereka berhadapan dengan konspirasi besar..." juga ternyata, (pemimpin) negeri ini harus menghadapi kekuatan yang sama -bahkan lebih besar- untuk bargaining ide(ologi) nasionalisme dengan kepentingan- kepentingan pragmatis yang tampak begitu kritis dan mendesak. Apa atau siapa yang akan dikorbankan, tingkat keluasan imajinasi Anda yang akan menjawabnya. RADHAR PANCA DAHANA Budayawan
  33. 33. Ironi Kekerasan Seksual pada Anak Koran SINDO Selasa, 20 Mei 2014 DUA bulan terakhir ini tema pelecehan seksual terhadap anak terus mengemuka. Topik ini menjadi perbincangan menarik di media massa, baik nasional maupun lokal. Sebab, belum tuntas kasus pedofil yang melibatkan satu anak TK/PAUD Jakarta International School (JIS) sebagai korbannya (dan ada indikasi korban lebih dari satu), kini publik kembali terperangah akibat ulah bejat Andri Sobari, alias Emon, remaja asal Sukabumi yang melakukan sodomi terhadap lebih dari 100 anak. Kasus pelecehan seksual terhadap anak sejatinya bukan berita yang benar-benar baru, melainkan setiap tahun terjadi. Kasus Robot Gedek pada tahun 1995 yang telah melakukan kejahatan seksual kepada 12 anak dan memutilasi korbannya membuktikan bahwa kasus seperti ini sudah lama terjadi. Sayangnya, problem tersebut selama ini masih minim publikasi, perhatian, serta upaya pencegahan dari banyak pihak, tak terkecuali dari elemen pemerintah. Hingga kini pun tema-tema mengenai perlindungan anak masih menjadi opini yang tersubordinasi dibanding kisruh politik dan pemberitaan korupsi yang tak produktif. Nomenklatur perlindungan anak yang telah hadir melalui undang-undang pada tahun 2002, baru muncul pada kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 dengan nama Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bisa kita bayangkan di daerah, isu perlindungan anak masih belum mendapat tempat. Padahal, aksi penyelewengan seksual terhadap anak-anak trennya mengalami peningkatan setiap tahun. Menurut data pengaduan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), total kasus pelecehan seksual terhadap anak pada 2011 mencapai 329, tahun 2012 naik menjadi 746 kasus, dan 525 kasus pada 2013. Sementara di tahun ini (hingga triwulan pertama), dari pengaduan ke KPAI dan laporan media, kasus kekerasan seksual mencapai 459 kasus). Hasil pantauan KPAI menemukan rata-rata 45 anak mengalami kekerasan seksual setiap bulannya. Tentu saja, kondisi yang tidak berpihak pada anakanak ini sangat menyayat hati, terutama bagi para orangtua. Bukan hanya kekerasan seksual yang mereka alami, melainkan masa depan mereka yang terenggut karena sakit psikologis. Ironisnya, dalam kondisi yang demikian parah penegakan hukum kita belum bekerja secara optimal. Bahkan para penyelenggara baru bersikap agresif
  34. 34. ketika korban pelanggaran seksual anak mendapat pemberitaan yang masif dari media massa. Padahal, sejatinya anak-anak memiliki hak konstitusional mendapat perlindungan dari kekerasan seksual. Hak perlindungan anak tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 pasal 4 tentang Perlindungan Anak, yaitu setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sementara dalam pasal 82 disebutkan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp300 juta dan paling sedikit Rp 60 juta. Hukuman ini pun perlu direvisi mengingat kejahatan seksual terhadap anak sangat membahayakan masa depan anak-anak sekaligus masa depan bangsa ini. Berdasarkan norma itu, pemerintah dipandang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap perlindungan anak dari kekerasan seksual. Negara dituntut berperan aktif untuk mewujudkan kondisi sosial yang ramah terhadap tumbuh kembang mereka. Sebab, anak-anak masih memiliki masa depan yang tidak mustahil di antara mereka akan memegang estafet kepemimpinan bangsa di masa mendatang. Di tengah hiruk-pikuk dinamika politik menjelang pemilihan presiden (Pilpres) yang tinggal sebentar lagi (Juli 2014), diharapkan ada di antara partai politik maupun capres-cawapres yang menjadikan tema perlindungan anak sebagai salah satu visi dan misi mereka. Sayangnya, harapan itu masih jauh panggang dari api karena elite politik tampaknya lebih sibuk bicara koalisi dibanding mengedepankan berbagai problem yang akan mengemuka lima tahun mendatang. Bahkan, nyaris tidak ditemukan para calon anggota legislatif di pileg kemarin yang menempatkan problem perlindungan anak sebagai visi perjuangan. Padahal aksi kekerasan seksual, tindakan asusila, dan penjualan anak terus memekatkan langit bumi pertiwi. Setiap sudut ruang publik, mulai dari sekolah, bus kota, angkutan umum, tempat pariwisata, hingga di lingkungan desa sekalipun dinilai tidak aman dari aksi predator anak. Tak ayal, bila banyak pengamat pendidikan dan psikolog anak yang menyebut situasi ini sebagai darurat kekerasan seksual pada anak. Bahkan informasi terbaru menyebutkan, guru SD berinisial AM asal Samarinda diciduk polisi setempat karena berbuat cabul terhadap 20 murid perempuannya. Sungguh situasi elegis ini sangat tidak masuk akal, mestinya guru bisa menjadi pengayom bagi murid-muridnya, bukan justru mematikan masa depan mereka. Dalam kondisi seperti ini
  35. 35. ada beberapa hal yang mesti dilakukan. Pertama, untuk pemerintah tidak cukup bila darurat penyelewengan seksual yang menempatkan anak-anak sebagai korbannya tersebut disikapi dengan rasa prihatin saja. Dalam hal ini, pemerintah perlu bertindak tegas terhadap pelaku pedofil anak, meski itu melibatkan sekolah internasional. Pemerintah melalui kepolisian diharapkan bisa bekerjasama dengan berbagai elemen sosial lain untuk membuka kasus secara transparan di depan hukum. Apapun kasusnya jika itu melibatkan anak-anak sebagai korbannya, maka tidak perlu ditutup-tutupi. Dengan begitu setiap penyelewengan seksual anak bisa diselesaikan hingga ke akar-akarnya. Kedua, bagi para guru. Dengan maraknya aksi predator anak di berbagai sekolah, baik di Jakarta maupun daerah-daerah lain, para stakeholder pendidikan perlu melakukan pengawasan secara lebih terhadap anak-anak, dengan tanpa mengikat gerak mereka untuk bermain dan bersosialisasi dengan teman-temannya. Sementara ketiga, bagi kalangan pendidik dan orangtua berkewajiban memberi bimbingan kepada anak-anaknya agar tidak suka berdiam diri, bersikap mudah menerima pemberian orang, atau mengikuti kehendak orang lain yang belum dikenal. Mereka mesti dirangsang untuk selalu aktif dan mudah berkomunikasi dengan lingkungannya. Akhirnya, dengan beberapa langkah kecil itu diharapkan kekerasan seksual yang terjadi di kalangan anak-anak dapat diminimalisasi. Selain memberi hukuman yang berat terhadap pelaku, para orang tua dan guru juga dituntut untuk lebih aktif melihat perkembangan anak. Sebab, terungkapnya beberapa kasus pelecehan seksual di beberapa daerah akhir-akhir ini menunjukkan bahwa predator pedofil ada di sekeliling kita. Sungguh situasi yang menyayat hati. RITA PRANAWATI Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
  36. 36. Sistem Kesehatan Nasional untuk Ketahanan Nasional Koran SINDO Selasa, 20 Mei 2014 KESEHATAN salah satu pilar pembangunan bangsa. Kesehatan juga memainkan peranan strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. WHO pada 2000 mendefinisikan bahwa sistem kesehatan merupakan aktivitas yang memiliki tujuan utama untuk meningkatkan, memperbaiki, atau merawat kesehatan. Dalam perkembangan para ahli mengganti istilah health system dengan health care system karena lingkupnya yang sangat bergantung kebijakan suatu negara. Permasalahan kesehatan di Indonesia tentu membutuhkan upaya-upaya untuk berikhtiar dalam melakukan rekonstruksi dalam pembangunan sistem kesehatan nasional dengan tetap berpegang teguh dalam merawat nilai-nilai kebangsaan dan keindonesiaan. Untuk mewujudkan serta menunjang akselerasi pencapaian peran strategis tersebut, diperlukan Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang merupakan pilar dari sistem ketahanan nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 yang menjadi peta jalan dalam mewujudkan masyarakat sehat dengan derajat kesehatan setinggi-tingginya. Namun, kondisi saat ini masih memperlihatkan kurangnya political will pemerintah pusat maupun daerah dalam menjalankan kebijakan kesehatan sesuai yang diamanahkan dalam UUD (hasil amendemen) Pasal 28H ayat (1). Konstitusi menjamin hak warganya untuk sehat: ”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Sedangkan pada Pasal 34 (angka 3) UUD 1945 dikatakan: ”Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Itu masih belum memenuhi harapan..
  37. 37. Kesehatan saat ini belum sepenuhnya dipandang sebagai unsur utama ketahanan nasional. Kesehatan belum dianggap sebagai modal utama kelangsungan pembangunan nasional. Cara pandang dan kepemimpinan yang masih memahami kesehatan sebagai pengobatan saja (paradigma sakit) dan tanggung jawab sektor kesehatan saja, bukan tanggung jawab semua sektor, tidak menempatkan kesehatan sebagai mainstream pembangunan nasional. Kesehatan hanya sebagai ”komoditas politik” dengan membawa konsekuensi ”memanfaatkan” sumber daya manusia bidang kesehatan sebagai komponen di dalamnya salah satunya dokter. Mewujudkan ketahanan nasional perlu konsepsi ketahanan nasional yaitu konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan keamanan dan kesejahteraan secara seimbang, serasi, dan selaras, yang dilaksanakan melalui pembangunan nasional dan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Dengan kata lain, pada saat kita menyelesaikan masalah keamanan harus ikut dipikirkan masalah kesejahteraan, demikian pula sebaliknya. Termasuk di sini kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam pembangunan sektor kesehatan. Ketahanan sistem kesehatan sebuah negara secara tidak langsung sangat dipengaruhi ketahanan sistem kesehatan di daerah. Indonesia sehat akan tercapai bila terwujud provinsi sehat, provinsi sehat akan tercapai bila kabupaten/ kota sehat terwujud. Kabupaten/kota sehat terwujud jika kecamatan/kelurahan/desa sehat tercapai. Dapat dikatakan bahwa fondasi Indonesia sehat adalah masyarakat sehat di desa/kelurahan yang digalakkan melalui aktivitas-aktivitas untuk memberdayakan potensi kedaerahan. Keberhasilan implementasi konsepsi ketahanan nasional sangat bergantung pada kelancaran pembangunan nasional di seluruh aspek kehidupan normal yang terintegrasi, yang disusun, direncanakan, dan diprogramkan sesuai politik dan strategi nasional. Konsep itu harus terjabarkan dalam kebijaksanaan dan strategi daerah yang sesuai situasi, kondisi, dan konstelasi geografi masing-masing daerah, baik berupa peraturan daerah (perda) maupun rencana strategi (renstra) daerah. Persoalan kesehatan sendiri saat ini sebagai suatu faktor utama dan investasi berharga yang pelaksanaannya didasarkan pada sebuah paradigma baru yang biasa dikenal dengan paradigma sehat yakni paradigma kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif. Dokter memiliki peran sentral dalam proses pembangunan kesehatan bangsa ini. Pada dokter adalah intelektual yang dalam menjalankan profesinya langsung berhadapan atau berada di tengah masyarakat dibekali nilai profesi yang menjadi kompas dalam segala bidangnya. Nilai profesi itu antara lain kemanusiaan (humanism), etika (ethics), dan kompetensi (competence).
  38. 38. Dokter Indonesia sebagai bagian dari rakyat Indonesia membutuhkan peranan dan keberadaan negara dalam mewujudkan rasa keadilan dalam kehidupan berbangsa dan mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara seperti masyarakat lain. Namun, menjadi tanggung jawab negara jugalah untuk dapat mewujudkan rasa keadilan kepada profesi kedokteran sehingga bersama-sama menempatkan sektor kesehatan sebagai mainstream pembangunan nasional. Dalam kerangka inilah dibutuhkan proses rekonstruksi pembangunan nasional yang menjadikan sistem kesehatan nasional sebagai salah satu pilar utamanya serta menempatkan kesehatan juga sebagai penopang utama ketahanan nasional dalam mewujudkan Indonesia Sehat yang Berdaulat. Hari Bakti Dokter Indonesia Ke-106 yang jatuh pada hari ini menjadi momen yang tepat untuk mengembalikan kita sebagai bangsa pada konsep kesehatan sebagai pilar utama ketahanan nasional. Bersama dokter kita membangun bangsa sebagai upaya pencapaian tingkat kemakmuran dan kesejahteraan bangsa mewujudkan Indonesia Sehat yang Berdaulat. DR MOH ADIB HUMAIDI SPOT Ketua Bidang Organisasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI)
  39. 39. Kredibilitas Hasil UN Koran SINDO Rabu, 21 Mei 2014 HASIL Ujian Nasional (UN) untuk SMA/MA/ SMK secara resmi telah diumumkan pada Selasa (20 Mei 2014). Tingkat kelulusan SMA/MA mencapai 99,52%, turun jika dibanding UN 2013 sebesar 99,53%. Sedangkan tingkat kelulusan SMK adalah 99,90%, turun jika dibanding tahun lalu yang mencapai 99,94%. Data ini menunjukkan bahwa angka ketidaklulusan UN meningkat. Yang paling mencolok adalah ketidaklulusan SMK yang jika diangkakan mencapai 1.159 siswa. Padahal tahun lalu angka ketidaklulusan SMK hanya 601 siswa. Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga melaporkan bahwa rata-rata nilai UN SMA tahun ini adalah 6,12. Nilai ini sedikit lebih rendah dari rata-rata hasil UN tahun lalu yakni 6,32. Rata-rata nilai UN juga lebih rendah dari rata-rata nilai ujian sekolah yang mencapai 8,39. Data ini menunjukkan bahwa ada kecenderungan sekolah memberikan nilai tinggi saat ujian sekolah. Karena itu, nilai UN penting sebagai pembanding nilai ujian sekolah. Melihat capaian hampir 1,7 juta anak SMA yang mengikuti UN, jelas nilai mereka masih sangat rendah. Karena itu, harus ada intervensi dari stakeholders pendidikan untuk meningkatkan mutu lulusan SMA. Variabel terpenting dari keinginan untuk meningkatkan mutu lulusan adalah guru. Peranan guru sangat penting karena menjadi ujung tombak pendidikan. Bukankah jantung pendidikan itu selalu ada di kelas? Dan, gurulah yang bertanggung jawab terhadap proses belajar mengajar di kelas. Selain persoalan rata-rata nilai yang rendah, UN tahun ini juga dinodai berbagai kasus ketakjujuran. Yang lebih menyedihkan, kasus itu melibatkan kepala sekolah (kasek) dan guru. Pemerhati dan praktisi pendidikan pasti kaget tatkala membaca berita bahwa ada 70 kasek dan guru berkomplot untuk mencuri soal UN. Kasus memalukan ini terjadi di Kabupaten Lamongan, Jatim. Kasus ini jelas menjadi potret buram pelaksanaan UN. Tidak tertutup kemungkinan jika kasus ketakjujuran dalam UN SMA layaknya fenomena gunung es.
  40. 40. Artinya, kasus ketakjujuran yang melibatkan kasek dan guru sesungguhnya sangat banyak. Hanya, kasus-kasus itu luput dari perhatian publik karena belum terendus media. Apalagi dalam perkembangan penyelidikan aparat kepolisian, kasus pencurian soal oleh kepala sekolah dan guru itu ternyata berkaitan dengan jaringan joki gosok. Melalui joki gosok dan jaringannya inilah praktik jual beli kunci jawaban UN menyebar hingga di Surabaya. Setidaknya ada delapan SMA negeri di Surabaya yang terlibat jaringan joki gosok. Dampak dari berbagai kasus ketakjujuran itu menyebabkan publik kurang percaya dengan hasil UN. Kredibilitas hasil UN pun terus dipersoalkan. Karena itu, sejumlah rektor menolak untuk menjadikan nilai UN SMA sebagai salah satu komponen penilaian masuk perguruan tinggi negeri. Para rektor menilai hasil UN tidak lagi mencerminkan kemampuan yang sebenarnya dari siswa. Padahal Mendikbud Mohammad Nuh berulang memerintahkan pada para rektor untuk menjadikan hasil UN sebagai dasar penerimaan mahasiswa baru. Persoalan ketakjujuran yang selalu mewarnai pelaksanaan UN secara tidak langsung juga diakui pemerintah. Itu dapat diamati dari kebijakan Kemendikbud yang mengubah soal UN dari lima paket menjadi 20 paket. Di samping itu, pengamanan soal UN juga dilakukan superketat. Tidak cukup pengawas dari kalangan sipil, aparat kepolisian pun dilibatkan untuk menjaga UN. Pelibatan aparat kepolisian secara masif menunjukkan antisipasi Kemendikbud untuk menjaga UN dari praktik tidak jujur. Rasanya tidak pernah ada pelaksanaan ujian di negara- negara lain yang dijaga begitu banyak aparat kepolisian sebagaimana yang terjadi di Tanah Air. Meski UN telah dijaga aparat kepolisian, praktik tidak jujur tetap terjadi. Itu karena budaya tidak jujur telah menyebar hampir seluruh bidang kehidupan. Untuk meniadakan praktik ketakjujuran saat UN, pasti dibutuhkan waktu karena itu terkait budaya. Meski begitu, Kemendikbud dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil ujian harus terus berusaha untuk membangun budaya jujur. Dalam kaitan ini pihak-pihak yang terlibat praktik ketakjujuran harus ditindak tegas. Langkah inilah yang tampaknya belum dilakukan Kemendikbud. Justru aparat kepolisian yang kelihatan serius untuk menyelidiki kasus pencurian soal dan peredaran kunci jawaban UN. Kemendikbud seharusnya terlibat aktif menyelesaikan kasus ketakjujuran UN. Jika perlu, ada pemberian sanksi keras misalnya pemecatan kepada kasek dan guru komplotan pencuri soal UN. Langkah ini penting agar menjadi pelajaran bagi kasek dan guru lain. Di samping pemberian sanksi yang bersifat personal, sanksi seharusnya juga diberikan pada sekolah. Apalagi jika dalam penyelidikan ditemukan fakta bahwa sekolah telah melakukan pembiaran terhadap praktik ketakjujuran.
  41. 41. Dalam hal ini sanksi pada sekolah dapat berupa penurunan status akreditasi. Pengalaman negara-negara maju seperti Singapura layak dijadikan referensi. Negeri jiran Singapura telah menerapkan sanksi penurunan status akreditasi bagi sekolah yang tidak jujur saat UN. Hukuman ini ternyata sangat efektif untuk meminimalkan praktik ketakjujuran. Apalagi tindakan itu kemudian diikuti dengan ekspose ke media. Sekolah mana pun akan takut jika diumumkan ke media telah melakukan praktik ketakjujuran saat UN. Jika langkah tersebut dicontoh Kemendikbud, rasanya akan memberikan efek jera pada kepala sekolah dan guru. Sementara sekolah yang diturunkan status akreditasinya karena kasus ketakjujuran pasti akan ditinggalkan stakeholders-nya. Sekolah ini pada saatnya tidak akan memperoleh kepercayaan dari masyarakat hingga kemudian gulung tikar. Persoalannya, kini berpulang pada keberanian Kemendikbud. Beranikah Kemendikbud memberikan sanksi pada pihak-pihak yang telah menodai UN dengan menyebarkan virus ketakjujuran? Rasanya masyarakat akan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada Kemendikbud jika berani bersikap tegas. Kita harus berempati pada anak-anak yang sudah bekerja keras, bersungguh-sungguh, dan berperilaku jujur saat UN. Mereka terpaksa harus menerima kenyataan hasil UN-nya dinilai tidak kredibel akibat kasus ketakjujuran yang dilakukan oknum tertentu. BIYANTO Dosen UIN Sunan Ampel dan Ketua Majelis Dikdasmen PW Muhammadiyah Jatim
  42. 42. PAUD dan Kekerasan Seksual Koran SINDO Kamis, 22 Mei 2014 MENANGGAPI tulisan Hanny Muchtar berjudul “Anak dan Kekerasan Seksual”, di harian ini Sabtu, 17 Mei 2014, perlindungan atas keamanan anak dari kekerasan seksual juga harus diberikan oleh sekolah. Karena sekolah, apalagi di tengah era makin banyaknya orang tua khususnya ibu bekerja, menjadi rumah kedua bagi anak-anak. Meski peran keluarga adalah utama, sekolah— terutama lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD)—juga berfungsi menanamkan dan membangun karakter mulia pada anak didik. Namun, berita mengenai beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan PAUD membuat kita miris. Terkait dengan kekerasan seksual, Kementerian Sosial, Jumat (16/5/2014) lalu, merilis hasil survei tindakan terhadap anak-anak yang hasilnya mengejutkan. Dalam 12 bulan terakhir, 1,5 juta anak usia 13–17 tahun mengalami kekerasan seksual. Dikatakan bahwa mayoritas tersebut dilakukan orang-orang terdekat. Sebagian besar lokasi itu adalah sekolah dan rumah. Lingkaran Setan Kekerasan Seksual Ibarat sebuah lingkaran, penyebab terjadinya kekerasan seksual saling berkaitan. Berasal dari rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat termasuk media massa dan teknologi informasi. Pertama, kurangnya pembiasaan ajaran agama dan nilai-nilai sosial dalam kehidupan sehari- hari anak, terutama yang terkait dengan bagaimana menjaga dan mengontrol bagian tubuhnya yang pribadi. Baik oleh keluarga maupun institusi pendidikan. Penyampaian mengenai norma ini sering berbentuk lisan, namun penerjemahannya dalam kebiasaan sehari- hari di rumah maupun di sekolah masih kurang. Kedua, perilaku yang cenderung mengabaikan potensi pelecehan seksual. Hal ini terjadi karena pembatasan atas “kontak fisik yang tidak boleh” masih samar-samar. Ketiga, kurangnya filter atas tayangan sadisme, kekerasan, pornografi, dan berbagai jenis tayangan destruktif lainnya di media massa yang makin deras. Ditayangkan oleh media, tanpa mempertimbangkan waktu yang pas. Ditonton oleh masyarakat (termasuk anak-anak), namun kurang filter pemahaman. Demikian pula dengan penyalahgunaan atas perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
  43. 43. Keempat, hukuman bagi pelaku kekerasan seksual yang tidak bisa memberikan efek jera. Pelaku tindak pencabulan anak di bawah umur umumnya akan dijerat Pasal 81 dan 82 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan hukuman antara 3 sampai 10 tahun penjara. Sementara dalam KUHP, tindak pemerkosaan diancam hukuman penjara maksimal 15 tahun penjara. Padahal, kekerasan seksual pada anak efek traumatiknya panjang, bahkan terapi pemulihannya bisa memakan waktu hingga 18 tahun lamanya. Belum lagi dampak psikologis dan fisik yang luar biasa menggerogoti kepribadian anak. PAUD dan Pembangunan Karakter Tujuan mulia lembaga PAUD sebagai institusi pembangun karakter hendaknya tidak berhenti sebagai jargon. Implementasi berupa pembiasaan karakter mulia dalam pembelajaran sehari- hari menjadi keharusan. Demikian juga dengan penciptaan atmosfer dan lingkungan belajar yang kondusif. Terkait hal ini, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No 58 Tahun 2009 mengenai Standar PAUD mengamanatkan agar lembaga PAUD memenuhi delapan standar. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak, pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian pembelajaran, sarana-prasarana, pengelolaan dan pembiayaan pendidikan. Standar PAUD bertujuan agar lembaga PAUD terus menerus berupaya memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan tumbuh-kembang anak. Terkait dengan isu lembaga PAUD yang aman, baik dari tindak kekerasan fisik, emosional, maupun seksual, telah juga termaktub dalam Permendiknas tersebut. Dimandatkan agar tenaga pendidik (guru) PAUD secara pribadi memiliki rasa sayang, tulus, sabar dan kepekaan dalam mendidik anak didiknya. Jika ada anak didik ataupun kondisi yang potensial menjadi pemicu kekerasan seksual, guru mestinya responsif dan melakukan langkah-langkah antisipatif atau korektif. Menanggapi makin tingginya angka kekerasan di sekolah, saat ini satuan kerja yang menangani PAUD di Kemendikbud yakni Direktorat Pembinaan PAUD, tengah menggodok pedoman mengenai implementasi keamanan dan keselamatan di lembaga PAUD. Menjamurnya lembaga PAUD saat ini menjadi tantangan terbesar Kemendikbud untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh pengawas PAUD dinilai masih kurang efektif. Sebagaimana banyak dikeluhkan oleh lembaga-lembaga PAUD, pengawas masih banyak yang berkutat pada pengelolaan administrasi. Meski hal tersebut juga penting, pengawasan akademik seperti pembelajaran, sarana dan prasarana, serta lingkungan PAUD yang kondusif (dan aman) mestinya simultan diawasi dan dibina.
  44. 44. Hal ini tidak lepas dari minimnya pengawas PAUD yang secara khusus bertugas membina dan mengawasi lembaga PAUD. Mengapa? Karena masih banyak pengawas yang bertugas membina dan mengawasi lembaga PAUD sekaligus juga sekolah dasar. Padahal, lembaga PAUD dan SD jelas berbeda karakternya baik aspek manajerial maupun akademik. Demikian juga dengan rasio pengawas dan lembaga PAUD masih jauh dari ideal. Idealnya, menurut Permenpan dan RB Nomor 21 Tahun 2010 yang mengatur tugas dan fungsi pengawas sekolah, satu pengawas bertugas di 10 lembaga PAUD. Namun faktanya, satu pengawas bertugas membina dan mengawasi lembaga PAUD sekurangnya satu kecamatan. Padahal, saat ini satu kecamatan ada yang memiliki 43 lembaga PAUD. Upaya Kreatif Dibutuhkan upaya-upaya kreatif di tengah besarnya tantangan ini. Pembinaan dan pengawasan internal lembaga PAUD mutlak dilakukan lebih serius, sehingga hak anak didik atas pendidikan yang berkualitas dan lingkungan yang aman terpenuhi. Selain itu, pembinaan lembaga PAUD melalui forum gugus PAUD juga harus dioptimalkan. Dalam gugus PAUD— forum sharing 3 hingga 8 lembaga PAUD yang lokasinya berdekatan—lembaga PAUD bisa saling belajar meningkatkan layanan dan program pendidikannya. Orang tua, baik secara individu maupun, melalui komite sekolah juga memainkan peran yang strategis dalam pengawasan program PAUD. Sinergi peran ini penting mengingat maju mundurnya lembaga PAUD tidak hanya bertumpu pada peran pemerintah. SRI LESTARI YUNIARTI Staf di Subdit Kelembagaan dan Kemitraan, Direktorat Pembinaan PAUD, Ditjen PAUDNI Kemendikbud; Alumnus Master Program in Educational Leadership, University of Wollongong, Australia
  45. 45. Perennial Wisdom Kapan pun diterbitkan, semua buku terasa baru ketika pertama kali dijumpai dan dibaca. Sebagaimana juga setiap anak manusia yang baru terlahir seakan bumi ini baru tercipta untuknya, padahal sudah lama dihuni oleh nenek moyangnya. Ketika kita membaca buku, seringkali merasakan di sana tak ada gagasan baru. Banyak informasi dan pernyataan klasik yang diulang-ulang kembali. Ini amat terasakan ketika kita membahas pesan moral, misalnya tentang kejujuran, keberanian, kasih sayang, semangat saling tolong-menolong serta melayani, dan sebagainya. Bukankah sejak zaman Yunani Kuno sampai sekarang gagasan tentang kejujuran tak pernah berubah? Begitu pun teks kandungan kitab suci justru selalu dijaga keasliannya. Meski diwahyukan ratusan atau ribuan tahun silam, kitab suci masih tetap menarik dibaca dan direnungkan karena apa yang disajikan merupakan perennial and timeless wisdom atau alhikmah al-khalidah. Sebuah ajaran dan pesan kebaikan abadi yang tak pernah lekang oleh waktu. Dalam ajaran Islam, misalnya, tata cara dan adegan sembahyang memiliki bacaan baku yang wajib dibaca berulang kali tanpa perubahan, dan itu sudah berlangsung sejak belasan abad lalu. Meski diulang-ulang pesan dan kandungannya senantiasa aktual dan relevan. Artinya, tidak semua yang klasik dan lama berarti buruk dan mesti diganti. Jika kita perhatikan sejarah peradaban manusia, pada masa klasik antara Abad V sebelum dan setelah Masehi, di berbagai belahan bumi muncul guru-guru peradaban yang telah meletakkan dasar kebajikan moral dan ajaran ketuhanan dengan bahasa dan latar budaya yang berbeda. Zaman itu ada yang menyebutnya sebagai axial age. Abad poros bagi peletakan fondasi moral dan ketuhanan bagi manusia. Pada abad-abad itu lahir para nabi dan orang- orang suci yang menyuarakan pesan langit sebagai pedoman hidup bagi penduduk bumi. Prinsip-prinsip moral dan paham ketuhanan yang disebarkan oleh para rasul Tuhan itu berkembang sampai tingkat kematangan jauh mendahului abad kelahiran sains dan teknologi modern. Menariknya lagi, setelah Nabi Muhammad tak ada lagi sosok nabi. Kalaupun ada yang mengaku dirinya nabi utusan Tuhan, ajaran dan pengaruhnya tak mampu menyaingi para nabi-nabi sebelumnya yang oleh umat Islam Nabi Muhammad diyakini sebagai pamungkasnya. Dengan mengamati ulang evolusi peradaban manusia, tampaknya Tuhan ingin menyampaikan sebuah pesan bahwa silakan manusia melakukan eksplorasi dan pengembangan sains serta ilmu pengetahuan dan teknologi ultramodern dengan anugerah nalar yang telah diberikan, tetapi jangan sampai melepaskan landasan moral yang sudah ditanamkan oleh para rasul-Nya. Kalau itu terjadi, prestasi iptek modern tak menjamin membawa kebaikan dan kebahagiaan, sementara jauh-jauh sebelumnya Tuhan telah
  46. 46. mengingatkan melalui para rasul-Nya agar nilai kebertuhanan dan moralitas harus menjadi fondasi. Karenanya, kita melihat dua orientasi pemikiran manusia. Dalam hal kreasi dan inovasi bidang sains, para ilmuwan mesti menatap dan melangkah ke depan. Bahkan sains cenderung dan bisa bersifat ahistoris. Namun dalam bidang agama dan humaniora, kita diajak menghubungkan diri ke sumber masa lalu yang menyediakan pesan wisdom of life . Sumber masa lalu itu jika ditelusuri dan didalami akan memperkenalkan kita pada guru-guru peradaban agung yang ajarannya pasti sejalan dengan bisikan nurani kita terdalam. Orang beragama selalu ingin terhubung dengan sosok nabi pembawa ajaran suci yang hidup ratusan atau ribuan tahun yang lalu. Membayangkan ingin hidup sezaman dan berada di dekatnya. Sebaliknya, para ilmuwan sains melakukan eksplorasi dan pengembaraan ke masa depan bagaikan mengejar kaki langit. Ilmuwan selalu menatap dan melangkah ke depan, agamawan selalu menengok dan mencari akar otentisitas ke belakang. Namun setelah pencari kebajikan abadi menemukan apa yang dicari di belakang, mereka harus kembali lagi memasuki percaturan hari ini dan berjalan menuju hari esok untuk mendampingi gerak laju para ilmuwan. Dengan demikian, apa yang disebut perennial wisdom dan formula sains sesungguhnya saling isi mengisi, saling bergandengan tangan, tidak boleh keduanya berpisah atau bahkan bermusuhan. Kalau itu terjadi, maka bangunan peradaban dan kebudayaan akan keropos, lumpuh dan ambruk. Dengan ungkapan lain, ajaran moral tanpa dukungan sains tak akan mampu menyelenggarakan kehidupan yang nyaman dan sejahtera. Sebaliknya, sains tanpa prinsip moral dan ketuhanan akan kehilangan dimensi transenden, kehidupan menjadi mekanistis dan dangkal. Iptek mampu menawarkan fasilitas hidup secara teknis agar terasa nyaman dan mudah dijalani. Tetapi iptek tak bisa mengambil alih ajaran moralitas agama yang menawarkan makna dan tujuan hidup transenden sehingga kehidupan tidak berhenti pada nihilisme, meaninglessness, dan absurditas. ●

×