KONTRAVERSI PERJANJIAN SINGAPURA-INDONESIAWednesday, January 12, 2011 10:27:33 AM                                         ...
Karimun, Bintan dan Kepulauan Natuna.Melihat empat kasus di atas, semuanya berada di Kepulauan Riau yang memang berdekatan...
Indonesia dan Malaysia mengenai illegal logging. Kayu yang diseludupkan dari hutanKalimantan-RI di stempel legal oleh Beac...
mengapa pemerintah RI mengambil jalan pintas dengan mengeluarkan Perpu jika memang tidakada kegentingan mendesak.Secara ga...
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hubungan itu mulai normal kembali. Perjanjianekstradisi bisa ditandatangani walaupun den...
Sistem pertahanan Indonesia bisa diketahui sehingga tidak ada lagi wilayah yangtertutup untuk kekuatan asing.Lalu kerugian...
22:39 ridhowan basid No commentsMENYOAL MASALAH PERJANJIAN EKSTRADISI INDONESIA DAN SINGAPURAA. Pengertian ekstradisiEkstr...
sekurang-kurangnya 2 tahun dan memenuhi kriteria "double criminality”(Kejahatan yang diakuioleh hukum kedua negara). Terda...
perbudakan;(xi) penculikan, penelantaran, pengeksploitasian atau penahanan yang tidak sah terhadap seoranganak;(xii) penyu...
di negara tersebut, untuk mengembalikannya ke negara asal, karena telah terjerat kasus hukum dinegara asalnya sendiri.Sebe...
perjanjian ekstradisi tidak satu paket dengan DCA, sedangkan menurut banyak kalanganperjanjian Ekstradisi yang Sepaket den...
Perjanjian Ekstradisi Indonesia Singapuraindosiar.com, Jakarta - Setelah menunggu cukup lama pemerintah Indonesia dan Peme...
Setelah menanti 30 tahun, perjanjian ekstradisi RI danSingapura ditandatangani Jumat (27/4) hari ini. Selain perjanjian ek...
Negara itu memetik keuntungan besar dengan masuknya uang haram yang dilarikan parakoruptor. Memang benar korupsi adalah ma...
menyelesaikan beberapa persoalan dasar yang sebenarnya merupakan masalah internalIndonesia?
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kontraversi perjanjian singapura

5,202 views

Published on

Kontraversi perjanjian singapura

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,202
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
51
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kontraversi perjanjian singapura

  1. 1. KONTRAVERSI PERJANJIAN SINGAPURA-INDONESIAWednesday, January 12, 2011 10:27:33 AM Hubungan politik luar negeriSingapura-Indonesia tahun 2007 mengalami peningkatan di bidang politik, ekonomi dan militer-pertahanan. Meski di akhir tahun 2006, Singapura mempermalukan Indonesia pada Sidang PBBdengan menyebutkan negara pengekspor asap ke tetangga, hal tersebut tak menyurutkan langkahuntuk membina hubungan kerjasama. Demikian pula di awal Januari 2007, Indonesia memutusrantai suplai pasir darat, pasir laut dan top soil lewat Keputusan Menteri Perdagangan. Dengandiplomasi pasir akhirnya dimulai perundingan Singapura-Indonesia tentang Perjanjian Ekstradisidirangkai dengan Perjanjian Kerjasama Militer / DCA di wilayah Kepulauan Riau dansekitarnya.Kontraversi Perjanjian DCA - SEZDi tengah kontraversi DCA yang ditolak DPR, lagi-lagi Singapura dan Indonesia akanmenyepakati Special Economic Zone yang akan diberlakukan di daerah Tanjung Balai Karimun,Bintan hingga Kepulauan Natuna (The Jakarta Post, 23/08/07). Mengapa kesepakatan zonaekonomi bebas yang agendanya dibahas pada tahun 2008 tersebut dipercepatpenandatanganannya pada tahun ini? Adakah keuntungan bagi Indonesia atau malah sebaliknya?Dalam perdebatan selama hampir enam bulan antara Pemerintah RI dan DPR, DCA merupakanbatu uji bagi hubungan kedua negara. Legislatif memiliki argumen yang kuat didasari kedaulatannegara dan pemerintah RI pun memiliki alasan yakni mendapatkan alih teknologi danpengembalian dana ekstradisi pelaku koruptor. Keuntungan bagi Singapura, jelas bahwa DCAmembuka wahana luas untuk aksi aero-militer dan kemampuan kecanggihan pesawat tempurnya.Di samping itu, delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Budiono (MajalahKontan, 30/08) menerbitkan undang-undang terpaksa yakni Perpu No 1/2007 tentang KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Imbas Perpu ini memberikan kesempatan kepadaSingapura untuk berada di otoritas Indonesia yang sama yakni Kepulauan Riau, Tanjung Balai
  2. 2. Karimun, Bintan dan Kepulauan Natuna.Melihat empat kasus di atas, semuanya berada di Kepulauan Riau yang memang berdekatandengan Singapura. Masalah kebakaran hutan, larangan ekspor pasir, kerjasama militer danperdagangan serta pelabuhan bebas akan menjadi fokus pasang surut hubungan Singapura-Indonesia di tahun ini.Bagi Indonesia, sebenarnya perjanjian kerjasama militer dan perdagangan bebas tidak akanmendapatkan signifikansi keuntungan baik material maupun alih teknologi. Berapa persen danayang akan masuk ke Kas Negara jika dihitung dengan besarnya manfaat yang didapatkanSingapura? Sebelumnya, telah ada kerjasama ekspor pasir dari tahun 1984 dengan imbalanSingapura membangun sarana dan prasarana/infratruktur di Pulau Bintan. Hasilnya adalahcekungan dan lembah di Kepulauan Tanjung Balai Karimun, Lobam dan sekitarnya akibatpenambangan yang tidak terkendali. Kerusakan lingkungan yang parah menjadi upah bagikesepakatan tersebut.Dalam hal harga saja, Pemerintah Singapura menyediakan $Sin 23-28 per meter kubik untukpasir dari Indonesia, namun akibat tindakan pricing yang dilakukan serta murahnya tenaga kerja,pasir Indonesia dihargai $Sin7. Berapa keuntungan yang telah didapatkan Singapura selamahampir 20 tahun dengan kemudahan ekspor pasir Indonesia? Jelas sudah, Bandara Changi danSentosa Island hasil perkawinan silang dari perjanjian yang sangat merugikan Indonesia tersebut.Belum lagi emas hitam / batubara yang pada umumnya di kuasai perusahaan swasta imajinerSingapura yang mendapatkan konsesi dari anak perusahaannya yang beroperasi di Indonesia.Jika ingin lebih mendalam, berapa lama perjanjian zona perdagangan bebas antara Indonesia-Singapura di wilayah sekitar Kepulauan Riau hingga Natuna, publik tak akan mengira yakni 70tahun sejak di sahkan. Hal ini memang bukan main-main. Ikatan perjanjian merupakan bentukdan upaya Singapura meredam kemajuan Indonesia di segala bidang. Pelibatan perjanjian keduanegara tidak dapat dibatalkan sepihak dan perlu proses yang cukup lama. Apakah pemerintahIndonesia sudah memikirkan akan hal itu?Kontraversi dan KonsesiJika tidak salah, ladang minyak dan gas bumi yang belum di kelola Pertamina dan PGN adalahladang di Kepulauan Natuna. Perpu yang menerbitkan tentang perdagangan bebas dan pelabuhanbebas menjadikan prasyarat utama sebuah kilang minyak/gas (rig) berdiri. Apabila perjanjianSEZ selama 70 tahun maka tepatlah bagi Indonesia dan Singapura bisa membangun pelabuhandan melakukan lanjutan perjanjian penambangan, pengeboran serta angkutan laut. Idealnyaadalah demikian, akan tetapi bagaimana kalau Pemerintah Indonesia lagi-lagi dirugikan sepertihalnya perjanjian ekspor pasir, konsesi batubara dan kerjasama militer?Lebih lanjut lagi, apabila zona perdagangan bebas dilakukan dan diikuti pelabuhan bebas diKepulauan Riau seperti Batam, Tanjung Balai Karimun dan Bintan, sudahkan Singapuramembuka pelabuhannya secara bebas non-tarif ketika kapal-kapal harus melewati registrasi diSelat Singapura dan Selat Malaka? Jangan-jangan pelabuhan bebas yang dimaksud adalahpelabuhan bagi pelaku penyelundup yang bebas melakukan transaksi dan setibanya di perairanMalaka, legalisasi akan diberlakukan oleh otoritas Singapura. Hal ini sudah terjadi antara
  3. 3. Indonesia dan Malaysia mengenai illegal logging. Kayu yang diseludupkan dari hutanKalimantan-RI di stempel legal oleh Beacukai Malaysia dan akhirnya bisa bebas ke pasarandunia.Tulisan ini hanya mengingatkan saja, bahwa bangsa kita telah lama dibutakan dan dibodohi olehbangsa asing. Akankah saat ini kita juga rabun jauh dengan isi perjanjian DCA dan SEZ? Jikakerjasama memang menjadi kebutuhan, seperti apa keuntungan bagi seluruh masyarakatIndonesia? Brunei saja bisa menghidupi warganya dengan 6-8 kilang minyak, mengapaIndonesia tidak bisa dengan sumber daya alam yang besar dan puluhan titik kilang sertapengeboran minyak?Lagi-lagi ini bukan saja masalah kontraversi dan konsesi minyak, tapi perhitungan matematisyang harus dilakukan pemerintah Indonesia. Cukup sudah penderitaan rakyat akibat perjanjianyang merugikan, jangan menambah beban lagi.Solusinya, walau perjanjian tetap diadakan setidaknya dalam hal kerjasama militer, Indonesiamendapatkan jatah terbang tempur dan pinjaman pesawat/parking yang dapat digunakan berlatihdari Sabang sampai Merauke. Memang tidak lazim bagi sebuah negara untuk membuka dirinyaapalagi memberikan teknologi pertahanan terhadap negara lain. Namun dengan hubungan yangkomunikatif, pastilah akan terbina mutual understanding.Jika suatu kerjasama militer dapat diperjanjian dalam kerangka bilateral mengapa jugapemberian ruang tempur harus diributkan DPR? Ini menandakan ketidak ikhlasan pemerintah RIuntuk negara tetangganya. Demikian juga, jika memang pelaku korupsi, penyelundup, dancriminal investor membawa uang haram mengapa dengan pintu terbuka dan senangnyaSingapura melindungi dan memberikan privasi hukum serta special cittizen? Kiranya masalah-masalah di atas merupakan hambatan dalam membina hubungan diplomasi Singapura-Indonesia.Sangat menarik, ketika dalam acara National Day Pemerintah Singapura di Jakarta 12 Agustus2007, undangan disodorkan brosur 15 tahun hubungan Singapura-Indonesia bertajuk Gotong-Royong. Singapura dengan gamblang memamerkan kemajuan kerjasama baik di bidangpendidikan, ekonomi, dan teknologi dengan kecerahan harapan dan keberhasilan membukalapangan kerja.Tentunya tak jauh harapan semua pihak, apabila Gotong-Royong pun sudah menjadi sebuahspirit ikon kerjasama Singapura, mengapa Indonesia tidak membuka diri bergotong-royong-riamemanfaatkan teknologi militer-pertahanan dan jaringan investasi keuangan yang dimilikiSingapura? Hal ini memang memerlukan political will dan konsistensi aplikatif perjanjian yanglebih terbuka antara pemerintah RI-Singapura. Yang menjadi harapan apakah pemerintah kitamau?Hambatan InternalHambatan internal adalah ketertutupan Pemerintah RI dalam hal DCA dan SEZ sehinggakalangan DPR menolak dan bahkan menilai delegasi kita ditekan dalam berdiplomasi. Hubunganinternal eksekutif-legislatif demikian harus disikapi dengan kedewasaan dan kemauan mencarisolusi. If you aren’t a solution, you are the problem is. Mungkin kalimat ini yang mewakilispotlight interaction Pemerintah dan DPR dewasa ini. Dalam konteks DCA saja legislatif tidakboleh mengetahui substansi yang dibahas pemerintah? Demikian juga dengan perjanjian SEZ,
  4. 4. mengapa pemerintah RI mengambil jalan pintas dengan mengeluarkan Perpu jika memang tidakada kegentingan mendesak.Secara gamblang, publik akan menilai pemerintah RI khawatir apabila SEZ akan bernasib samajika dibahas dan akan mendapatkan persetujuan di legislatif. Ketidak-akuran internal akanmenghambat maksud baik perjanjian bilateral. Sikap curiga-mencurigai tidak perlu dibahassecara terbuka, dan malah akan menambah daftar inventaris masalah yang dinilai sebagaiblanckspot dan kelemahan pemerintah RI ketika harus melakukan perjanjian bilateral.Kita berharap keinginan pemerintah yang baik, tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politiksesaat dan kemajuan negara lain. Semoga saja perjanjian DCA dan SEZ tidak hanya sebatasperjanjian di balik kertas yang membawa keuntungan bagi Singapura namun membawakeuntungan juga bagi negara dan rakyat Indonesia.Dampak Perjanjian Ekstradisi Indonesia SingapuraDengan seringnya para koruptor Indonesia kabur (mengumpat) di negara tentanga(Singapura), semisal : Eko Edi putranto, Toni suherman, Lesman basuki, BambangSutrisno, Gayus, Nazaruddi dll, membuktikan lemahnya pemerintah Indonesia terhadaptindakan diplomasi dengan Singapura. ironisnya sebenarnya antara Indonesia-Singapura sudah memiliki perjanjian Ekstradisi, sejak 27 april 2007, namun kenapahingga sampai detik ini negara singa laut itu masih menjadi tempat favorit para koruptorIndonesia untuk MENGUMPAT........!!!!!! PendahuluanBelakangan ini sering kita dengar istilah ekstradisi. Tidak lain dan tak bukan katatersebut mengacu pada perjanjian ekstradisi yang dibuat oleh Pemerintah Indonesiadan Singapura. Dalam sejarahnya, perjanjian ini sudah dirintis sejak tahun 1972.Pemerintah Indonesia sangat memerlukan realisasi dari perjanjian ini. Sebab disinyalirbanyak koruptor dari Indonesia yang bermukim dengan tentram dan sejahtera di negeriSinga itu. Tapi mengapa penandatanganan perjanjian ini baru terwujud pada tanggal 27April 2007 lalu? Hal ini dikarenakan hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapurayang pasang surut. Pernah pada tahun 2003, Indonesia melarang ekspor pasir keSingapura. Pada saat itu hubungan mulai mendingin. Tapi dalam pemerintahan
  5. 5. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hubungan itu mulai normal kembali. Perjanjianekstradisi bisa ditandatangani walaupun dengan kompensasi yang tidak kecil. Selainperjanjian ekstradisi, kedua negara juga menandatangani Perjanjian KerjasamaPertahanan yang dinamakan Defence Cooperation Agreement (DCA) yang kemudianmenjadi pro kontra publik di Indonesia.Isi Perjanjian Ekstradisi Indonesia SingapuraSebelum kita membahas dampak positif dan negatif dari perjanjian ekstradisi ini,alangkah baiknya jika kita mengetahui definisi dari ekstradisi itu sendiri. Menurut pasal1 UU 1/1979, ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu Negara kepada Negara yangmeminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatutindak pidana di luar wilayah yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah Negarayang meminta penyerahan tersebut.Dari definisi di atas, kita bisa mengetahui bahwa tujuan dari perjanjian tersebut adalahuntuk meminta buronan dari suatu negara yang lari ke negara lain untuk dikembalikanke negara asalnya. Hal ini sangat penting karena Singapura adalah negara yangletaknya sangat dekat dengan Indonesia. Sehingga merupakan tempat yang sangatcocok untuk pelarian orang-orang bermasalah termasuk koruptor dari Indonesia. Tapiapa yang terjadi? Perjanjian ekstradisi baru ditandatangani pada tahun 2007, padahalsudah digagas sejak tahun 1972.Jika dilihat dari maksud perjanjian tersebut, memang kedengaran sangat baik bagiIndonesia. Singapura kini tidak lagi menjadi surga bagi para koruptor. Tapi perjanjian inibisa menjadi sia-sia karena baru dilakukan sekarang. Karena yang kita tahu, setiapperjanjian bilateral harus mendapat ratifikasi dari lembaga legislatif. Sedangkan haltersebut membutuhkan proses yang cukup lama. Belum lagi pro dan kontra publikdalam isi perjanjian yang dinilai tidak transparan. Sehingga, para koruptor bisa bersiapangkat kaki dari Singapura untuk mengamankan aset-aset mereka. Tapi paling tidak,koruptor-koruptor berikutnya tidak bisa menjadikan Singapura sebagai tempat yangaman lagi.Sebenarnya, apa yang membuat publik kontra terhadap perjanjian yang sangat bagusitu? Jawabannya ada pada perjanjian lain yang mengiringinya. Defence CooperationAgreement (DCA), dinilai telah sangat merugikan pihak Indonesia. Dalam perjanjian itu,tiap negara boleh memanfaatkan fasilitas dan wilayah bersama untuk latihan militer.Keuntungan yang diperoleh Indonesia yaitu bisa meminjam peralatan perang Singapurayang sudah 30 tahun lebih canggih dari Indonesia. Sehingga tentara Indonesia bisamendapatkan teknologi yang canggih. Tapi yang merugikan, untuk wilayah pasti yangdigunakan adalah kawasan Indonesia. Sebab mana mungkin menggunakan wilayahSingapura yang hanya seperseratus dari Indonesia itu? Hal ini berarti tentara Singapuradengan bebas memakai suatu lokasi di Indonesia untuk latihan militer. Bahkan merekaboleh mengajak pihak ketiga walaupun atas seizin Indonesia. Ini berarti kedaulatanIndonesia sudah terganggu karena ada militer negara lain di wilayah Indonesia sendiri.
  6. 6. Sistem pertahanan Indonesia bisa diketahui sehingga tidak ada lagi wilayah yangtertutup untuk kekuatan asing.Lalu kerugian lainnya adalah pengizinan kembali ekspor pasir dan granit ke Singapura.Reklamasi perluasan wilayah Singapura sudah pasti akan mengambil wilayah laut dariIndonesia, bukannya ke arah Malaysia. Karena mereka menganggap Indonesia adalahnegara yang lemah, tidak tegas, dan berwibawa. Kelemahan diplomasi Indonesia dimata internasional sudah terbukti saat kehilangan plau Sipadan dan Ligitan ke tanganMalaysia. Kemudian yang benar-benar nyata di mata Singapura yaitu bersedianyaIndonesia menandatangani perjanjian pertahanan tersebut yang jelas merugikan pihakIndonesia.PenutupPerjanjian ekstradisi antara Pemerintah Indonesia dan Singapura diharapkanmenguntungkan bagi pemberantasan korupsi. Aparat hukum yang berwenang diIndonesia bisa leluasa menciduk koruptor-koruptor warga negara Indonesia yangmenetap di Singapura, namun kenyataanya Nol BESAR.Tapi terdapat pula efek negatif dari ikut ditandatanganinya perjanjian kerjasamapertahanan antara dua negara. Kedaulatan Indonesia terancam karenanya. Hal yangkita butuhkan saat ini adalah sosok pemimpin yang tegas, berwibawa, dan bisa cepatdan tepat dalam mengambil keputusan. Sehingga negara kita yang besar ini tidak terusdiremehkan bahkan oleh negara pulau seperti Singapura, ini juga tidak mungkin karenakini pemerintah Indonesia sangatlah lemah.KesimpulanMelihat, mulai perjanjian Ekstradisi Indonesia Singapura di sepakati 27 April 2007hingga detik ini, pemerintah Indonesia masih belum bisa leluasa dapat menciduk parakoruptor yang kabur ke Singapura (jadi selama ini hanya perjanjian fiktif).Pemerintah Indonesia sangat dilecekan karena telah dipercundangi Singapura, terbuktiPemerintah tidak berani bersifat tegas atas perjanjian Ekstradisi yang telah dilangaroleh Singapura.Terbukti Singapura hanya memanfaatka perjanjian Ekstradisi, denganmedapat kemudaan impor pasir dari Indonesia dan dapat akses latihan militer diindonesia, sedangkan hak Indonesia atas perjanjian ekstradisi diabaikan begitu saja,ironisnya pemerintah Indonesia hanya tinggal diam. akhirnya yang terjadi hinggasampai saat ini Singapura masih menjadi tempat favorit para koruptor untukmengumpat.PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA
  7. 7. 22:39 ridhowan basid No commentsMENYOAL MASALAH PERJANJIAN EKSTRADISI INDONESIA DAN SINGAPURAA. Pengertian ekstradisiEkstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahanseseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negarayang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut,karena berwenang untuk mengadili dan memidananya (Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1979 tentangEkstradisi).Ekstradisi dilakukan atas dasar suatu ”perjanjian” (treaty) antara suatu negara dengan negara lainyang ratifikasinya dilakukan dengan undang-undang. Jika belum ada perjanjian maka ekstradisidapat dilakukan atas dasar ”hubungan baik” dan jika kepentingan negara Republik Indonesiamenghendakinya (Pasal 2 ayat 1 dan 2).B. Hal penting dalam perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan SingapuraDitandatanganinya perjanjian ekstradisi pada tanggal 28 April 2007 di Istana Tampak Siring,Bali, merupakan babak baru untuk membuka hubungan antara Indonesia Singapura setelahproses panjang penuh dinamika lebih dari 30 tahun.Perjanjian berjalan cukup alot karenamasing-masing pihak ingin mendapatkan perjanjian yang tidak meruplkan kedua belah pihak dansejalan dengan kerangka hukum nasional.Ektradisi ini pada hakekatnya merupakan salah satuimplementasi dari konvensi Internasional anti korupsi (UNCAC) dimana Indonesia telahmeratifikasi, sementara Singapore baru menandatangani tetapi belum meratifikasi.Perjanjian ektradisi RI - Singapore pada hakekatnya adalah penjanjian dimana setiap pihaksepakat untuk mengektradisi kepada pihak lainnya, dimana setiap orang yang ditemukan beradadiwilayah Pihak diminta dan dicari oleh pihak Peminta untuk tujuan penuntutan (diartikantermasuk penyidikan) atau penerapan pelaksanaan hukuman atas suatu kejahatan yang dapatdiestradisikan yang dilakukan dalam yurisdiksi Pihak Peminta.Poin-poin yang sangat penting dalam perjanjian ini adalah :- Jenis kejahatan yang dapat diekstradisikan adalah kejahatan yang ancaman pidananya
  8. 8. sekurang-kurangnya 2 tahun dan memenuhi kriteria "double criminality”(Kejahatan yang diakuioleh hukum kedua negara). Terdapat 30 jenis Kejahatan yang memenuhi kriteria ini. (daftar jeniskejahatan terlampir). -- Dari sejumlah tindak pidana yang diekstradisikan diantaranya termasuk tindak pidana ekonomiyaitu korupsi, penyuapan, pemalsuan uang, kejahatan perbankan (perolehan kredit atau propertymelalui fraud terhadap bank), pelanggaran hukum perusahaan, kepailitan dan pencucian uanghasil korupsi. -- Selain 30 jenis kejahatan perjanjian ini juga menganut "open system" yang terbatas. ArtinyaKetigapuluh satu daftar tersebut tidak bersifat tertutup dan memungkinkan adanya penambahandaftar tindak pidana baru, khususnya jenis jenis kejahatan baru.- Kedua belah pihak sepakat untuk tidak mempermasalahkan perbedaan kualifikasi kejahatanataupun unsur-unsur kejahatan sepanjang hakekat keseluruhan kejahatan tersebut diakui olehhukum kedua negara. -- Perjanjian ini diberlakukan surut (retroactive) dan dapat mencakup tindak kejahatan-kejahatanyang dapat diekstradisikan 15 tahun sebelum perjanjian ini berlaku setelah proses ratifikasidilakukan parlemen kedua negara.- Perjanjian ini dapat menjangkau pelaku tindak kejahatan kedua negara yang melarikan diri dariwilayah juridiksi kedua negara tersebut. Dalam kaitan ini, disepakati bahwa penentuankewarganegaraan pelaku tindak pidana ditentukan pada saat tindak pidana dilakukan.Perjanjian menentukan bahwa negara diminta dapat menolak permintaan, apabila buronan tsbadalah warga negaranya. Namun hal ini tidak berlaku untuk kejahatan terorisme dan penyuapanserta kejahatan lain terkait korupsi. Dalam keadaan tertentu (urgen cases), penangkapansementara dapat dilakukan atas permintaan negara peminta sejauh terdapat bukti-bukti yangmemadai untuk melakukan penangkapan buronan yang dicari.TINDAK PIDANA YANG DAPAT DI EKSTRADISIKANEkstradisi wajib dikabulkan untuk suatu tindak pidana yang dapat diekstradisikan, yangmempakan tindak pidana yang termasuk dalam daftar tindak pidana berikut ini dan yang dapatdihukum berdasarkan hukum kedua Pihak dengan ancaman pidana penjara tidak kurang dari 24bulan, atau ancaman pidana yang lebih berat:(i) pembunuhan;(ii) menghilangkan nyawa orang lain atau karena kelalaiannya menyebabkan orang lainmeninggal;(iii) tindak pidana yang melauggar ketentuan tentang aborsi;(iv) dengan sengaja melukai atau menyebabkan luka berat;(v) Penganiayaan;(vi) perkosaan;(vii) bersetubuh dengan wanita secara melawan hukum,.(viii) tindak pidana kesusilaan;(ix) pembelian, atau perdagangan wanita atau anak-anak untuk tujuan imoral;(x) penculikan, melarikan orang atau perampasan kemerdekaan orang, atau terlibat dalam
  9. 9. perbudakan;(xi) penculikan, penelantaran, pengeksploitasian atau penahanan yang tidak sah terhadap seoranganak;(xii) penyuapan dan perbuatan perbuatan korupsi lainnya;(xiii) pembakaran;(xiv) tindak pidana terkait pemalsuan mata uang;(xv) tindak pidana melawan hukum terkait pemalsuan;(xvi) pencurian, penggelapan, penipuan yang berkaitan dengan konversi, penipuan berkaitandengan pemalsuan pembukuan, perolehan harta kekayaan atau kredit melalui penipuan,penerimaan harta kekayaan curian atau tindak pidana lain terkait harta kekayaan melaluipenipuan,(xvii) perampokan;(xviii) ) pemerasan atau pemerasan dengan menggunakan ancaman atau denganmenyalahgunakan kekuasaan;(xix) tindak pidana yang melanggar hukum kepailitan dan hukum pemsahaan;(xx) dengan sengaja merusak harta kekayaan;(xxi) perbuatan perbuatau yang dilakukan deugan maksud membahayakan kendaraan, kapal lautatau pesawat terbang, termasuk orang yang berada di dalamnya;(xxii) tindak pidana yang melanggar undang-undang psikotropika, obat-obatan berbahaya ataunarkotika.(xxiii) Perompakan(xxiv) pemberontakan melawan kewenangan nahkoda kapal atau kapten pilot pesawat terbang;(xxv) pembajakan dan perbuatan lain yang membahayakan keselamatan pesawat terbang danperbuatan yang membahayakan keselamatan bandara internasional;(xxvi) tindak pidana pendanaan terorisme;(xxvii) pembajakan kapal, penghancuran atau perusakan kapal, perbuatan lain yangmembahayakan atau dapat membahayakan keselamatan navigasi dan tindak pidana yangberkaitan dengan ancaman untuk melakukan hal-hal tersebut;(xxviii) tindak pidana yang melanggar hukum yang berkaitan dengan keuntungan yang didapatdari korupsi, perdagangan gelap obat-obatan dan tindak pidana berat lainnya;(xxix) sumpah palsu atau keterangan palsu di bawah sumpah atau bersekongkol untukmenghalangi jalannya peradilan;(xxx) pencurian dengan pemberatan atau tindak pidana sejenis;(xxxi) tindak pidana lain yang dapat diekstradisikan oleh undang-undang ekstradisi kedua Pihakdan undang-undang Yang mensahkan kewajiban kewajiban berdasarkan konvensi internasionaldimana, keduanya adalah pihak.C. Pelaksanaan perjanjian Ekstradisi Indonesia dengan Singapura.Dalam hubungan antara Indonesia dengan Singapura, kita tentu tidak asing dengan isu PerjanjianEkstradisi antara kedua negara tersebut. Isu tersebut menjadi Topik yang sering memanaskanhubungan antar dua negara tetangga tersebut. Perjanjian ekstradisi antar kedua negara inimemang menjadi kebutuhan yang mendesak bagi salah satu pihak terutama pihak pemerintahIndonesia. Banyak pelaku kasus kejahatan dari Indonesia yang melarikan diri ke Singapura,antara lain pelaku tindak kejahatan korupsi. Mereka melarikan diri ke Singapura selain karenajaraknya yang dekat, juga dikarenakan belum adanya realisasi atau pelaksaanaan perjanjianekstradisi, sehingga mereka dapat melenggang bebas, tanpa takut adanya ancaman pihak hukum
  10. 10. di negara tersebut, untuk mengembalikannya ke negara asal, karena telah terjerat kasus hukum dinegara asalnya sendiri.Sebenarnya Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura sudah diusahakan dansangat diperjuangkan oleh pemerintah Indonesia, agar segera menjadi kenyataan dan terealisasidengan baik.Sehingga ketika ada pelaku tindak kejahatan yang melarikan diri ke Singapura,dapat diekstradisi, untuk kemudian dapat diproses secara hokum.Keinginan membuat perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura sangat diinginkan pemerintahIndonesia sejak tahun 1970-an, ketika Indonesia mempelopori perjanjian ekstradisi denganbeberapa negara tetangga, termasuk Filipina, Malaysia, Thailand, Australia, Hongkong, danKorea Selatan. Sementara pemerintah Singapura kala itu tidak memberi respon dengan alasanperbedaan sistem hukum. Menurut Singapura, perjanjian ekstradisi sulit diimplementasikan.Perubahan sikap ditunjukkan Singapura sejak akhir 2004. Dalam pertemuan bilateral keduakepala negara Singapura dan Indonesia di Tampak Siring, Bali pada tanggal 4 Oktober 2005,muncul sebuah kesepahaman bersama bahwa proses negosiasi untuk perjanjian ekstradisi danperjanjian kerjasama yang baru dalam bidang pertahanan akan dilaksanakan secara paralel.Setelah melalui proses negosiasi yang cukup panjang penuh dinamika lebih dari 30 tahun, padatanggal 27 April 2007 di Tampak Siring, Bali, Indonesia dan Singapura telah menyepakatiperjanjian kerjasama pertahanan (DefenceCooperation Agreement). Perjanjian tersebutditandatangani satu paket dengan perjanjian ekstradisi (Extradition Treaty). Denganditandatanganinya perjanjian tersebut merupakan babak baru untuk membuka hubungan antaraIndonesia dan Singapura. Sebelumnya Singapura hanya mengadakan perjanjian ekstradisidengan negara-negara persemakmuran Inggris dan berinteraksi dengan negaranegara sekutu.Perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura menjadi sebuah sinyal positif yang diberikanSingapura kepada Indonesia.Kerjasama pertahanan Indonesia dan Singapura (DefenceCooperation Agreement)merupakansalah satubentuk dari posisi tawar atau bargaining power diplomasi Indonesia dalam menjalinhubungan kerjasama bilateral dengan negara Singapura. Bargainingpower yang digunakanIndonesia dalam menyetujui kerjasama perjanjian pertahanan dan ekstradisi adalah adanyapemikiran bahwa DCA akan mampu menjadi alat yang efektif guna menekan Singapura agarmelaksanakan perjanjian ekstradisi, dimana Singapura wajib mengejar dan mengekstradisi paratersangka tindak pidana korupsi yang lari dari Indonesia dan pergi ke Singapura. Sebagaikonsekuensinya, Indonesia akan memberikan izin kepada Singapura untuk menggunakanwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) guna latihan militer tentara Singapura,dikarenakan Singapura merupakan negara yang tidak memiliki wilayah yang cukup luas untukdijadikan sebagai tempat latihan militer.Indonesia dan Singapura telah menyepakati perjanjian DCA yang ditanda tangani satu paketdengan perjanjian ekstradisi. Namun, sejak ditandangani hingga saat ini muncul sikap pro dankontra. Kondisi pro dan kontra tersebut membuat Indonesia dan Singapura terjepit oleh kondisidilematis yang sangat berat. Kritik yang diarahkan pada isi dari perjanjian itu tidak hanya padaproses sosialisasinya. Salah satunya tentang beberapa daerah yang disepakati untuk dijadikantempat latihan militer. Tentang hal ini beberapa pihak berpendapat bahwa penentuan wilayahIndonesia sebagai tempat latihan militer gabunganmerupakan pelanggaran terhadap kedaulatanRI.Munculnya Pro Kontra Terhadap Perjanjian Ekstradisi yang satu Paket dengan DCA, jugamengganggu terealisasinya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura. Singapuramenunjukkan sikap yang tidak kooperatif untuk terealisasinya perjanjian ekstradisi, jika
  11. 11. perjanjian ekstradisi tidak satu paket dengan DCA, sedangkan menurut banyak kalanganperjanjian Ekstradisi yang Sepaket dengan DCA akan merugikan Indonesia.Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan singapura masih terlihat semu dalam kejelasanperaturan dan pelaksanaan atau implementasi dari perjanjian ekstradisi. Sampai saat ini sajamasih banyak pelaku kasus kejahatan yang masuk dalam poin peraturan perjanjian ekstradisi,yang melarikan diri ke singapura namun pemerintah singapura tidak menyerahkan pelakukejahatan tersebut pada Indonesia sesuai perjanjian ekstradisi. singapura dijadikan sebagaipersinggahan para pelaku kasus kejahatan di indonesia untuk bersembunyi dan melarikan dirikarena begitu mudahnya bagi para pelaku untuk terbebas dari jerat hukum karena tidak adaaturan hukum yang dapat menjerat mereka di negara Singapura tersebut.Masalah korupsi hanya salah satu poin dari perjanjian, selebihnya sekitar 30 poin berisi masalahlain. Masalah lain yang diatur antara lain pencucian uang, kejahatan kerah putih, dan sebagainya.meski belum jelas isi perjanjian ekstradisi yang akan ditandatangani oleh pemerintah RI-Singapura, harapan masyarakat tetap ada untuk pemulangan koruptor-koruptor beserta asetnyake Tanah Air. Namun sampai sekarang hal ini tidak kunjung terlaksana karena perjanjian iniakan lumpuh jika konvensi Internasional PBB tahun 2003 soal antikorupsi tak kunjungdiratifikasi oleh Singapura. Dengan meratifikasi konvensi ini, Singapura dijamin tak lagi bisamencari untuk menahan aset koruptor asal Indonesia.Konvensi ini menyebutkan bahwa suatunegara yang telah berkomitmen dengan terkait dengan kesulitan yang dialami Singapura sejakIndonesia melarang ekspor pasir darat Januari lalu-menyusul pelarangan ekspor pasir lautbeberapa waktu sebelumnya.Kebijakan dan Pengawasan yang ketat oleh pihak keamananIndonesia atas penyelundupan pasir ke Singapura juga turut mempengaruhi keputusan singapurauntuk meratifikasi keputusan konvensi internasional PBB soal antikorupsi. Singapura sangatmembutuhkan Pasir dari Indonesia untuk perluasan wilayah dan reklamasi di negaranya akantetapi sejak pen stop an masuknya pasir dari Indonesia, Singapura mengalami masalah dalamusaha untuk perluasan wilayahnya. Oleh karena hal tersebut, Singapura akhirnya mengambilsikap dan keputusan yang seolah-olah mempersulit terealisasinya perjanjian ekstradisi denganIndonesia.Hal tersebutlah yang sekarang ini tetap membuat Indonesia sulit untuk menangkappelaku korupsi dan kejahatan lainnya yang melarikan diri ke singapura.Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura dinilai sangat dibutuhkan bagi kedua belahpihak untuk menyelesaikan berbagai kasus kejahatan yang bersifat transnasional. Bagi indonesiadengan ditanda tangani perjanjian eksradisi tersebut diharapkan dapat memulangkan koruptorasal Indonesia yang berkeliaran dengan bebas di Singapura dan mendapatkan kembali aset hasilkorupsi. Tidak hanya kasus korupsi saja namun kejahatan jenis lainnya pun harapannya dapatdijerat dengan peraturan hasil perjanjian ekstradisi yang telah ditandatangani pada tahun2007.Sedangkan bagi singapura mendapat keuntungan yaitu singapura akan mendapat izin untukmelaksanakan latihan militer di Indonesia, karena perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengansingapura sepakat dengan DCA (DefenceCooperation Agreement). Namun sampai tahun 2011ini implementasi dari perjanjian ekstradisi kedua belah Negara belum terlaksana terbukti denganbanyaknya pelaku kasus kejahatan dari Indonesia yang memilih singapura sebagai tempatpelarian untuk terhindar dari jerat hukum negeri ini.
  12. 12. Perjanjian Ekstradisi Indonesia Singapuraindosiar.com, Jakarta - Setelah menunggu cukup lama pemerintah Indonesia dan PemerintahSingapura akhirnya menyepakati perjanjian ekstradisi. Penandatanganan perjanjian ekstradisidilakukan pada tanggal 27 April mendatang di Istana Tampak Siring Bali yang akan disaksikankedua kepala negara.Proses perundingan perjanjian ekstradisi antara pemerintah Indonesia dan Singapura yang sudahberlangsung cukup lama akhirnya selesai. Menteri Luar Negeri Hasan Wirayudha mengakui,kesepakatan mencapai perjanjian ekstradisi tersebut tidak mudah dilakukan karena melewatiproses yang cukup panjang dan kerap terjadi pasang surut pembahasan.Salah satu isi dalam perjanjian yang disepakati tersebut adalah membuat daftar 42 kategorikasus-kasus pidana yang akan segera ditindaklanjuti. Namun Menlu belum bersedia memerincikasus-kasus pidana tersebut. Penandatanganan perjanjian akan dilakukan 27 April mendatang diBali dengan disaksikan masing-masing kedua kepala negara.Sementara itu Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengatakan dengan kesepakatan tersebut makaakan memudahkan pihak Kejaksaan untuk menjerat warga Indonesia yang menjadi pelakukejahatan yang selama ini bersembunyi di Singapura. Jaksa Agung pun sudah mentargetkanuntuk mengejar para koruptor buronan sebagai prioritas utama disamping kasus lama yangterjadi disaat pemerintahan Presiden Soeharto.Karena belum ada perjanjian ekstradisi tersebut selama ini penegakan hukum di Indonesiakesulitan memulangkan para pelaku kejahatan yang bersembunyi di Singapura seperti kasuspenyalahgunaan dana BLBI dan kasus pembobolan Bank BNI dengan L/C (Letter ofCredit) fiktif yang melibatkan tersangka Maria Pauline Lumowabeberapa tahun lalu. (NancyUrgensi Perjanjian Ekstradisi RI – SingapuraTue, 20th October, 2009 - Posted by News2 @ HI UNAIRBy: Baiq Wardhani
  13. 13. Setelah menanti 30 tahun, perjanjian ekstradisi RI danSingapura ditandatangani Jumat (27/4) hari ini. Selain perjanjian ekstradisi, juga akanditandatangani perjanjian kerja sama pertahanan antardua negara. Penandatanganan keduaperjanjian itu akan dilakukan di Istana Tampaksiring, Bali, oleh Menlu RI dan Menlu Singapura,disaksikan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Singapura Lee HsienLoong.Perjanjian ekstradisi tersebut memberikan harapan kepada Indonesia untuk dapat memulangkanpara penjahat ekonomi seperti koruptor, pencuci uang, dsb. Perjanjian ini membuka babak barudalam hubungan RI-Singapura.Kerikil DiplomatikPenandatanganan perjanjian ekstradisi telah lama dinanti-nantikan, terutama oleh Indonesia yangmerasa dirugikan oleh Singapura yang bersikap mengulur-ulur waktu saat Indonesia mengajukanusul pengembalian para kriminal ekonomi. Indonesia pertama menggagas perjanjian itu pada1979, namun baru 28 tahun kemudian hal tersebut benar-benar terwujud. Penolakan Singapuraitu menjadi salah satu kerikil yang mewarnai hubungan baik keduanya.Adalah hal yang sangat menarik, setelah 28 tahun Singapura bersikeras menolak perjanjianekstradisi, apakah hal yang membuat negara itu tiba-tiba berubah pikiran?Apalagi bila mengingat baru-baru ini terjadi ketegangan hubungan antara kedua negara.Ketegangan hubungan RI-Singapura itu muncul saat Indonesia melarang ekspor pasir keSingapura. Keputusan Indonesia menghentikan penjualan pasir ke Singapura tersebut merupakansalah satu cara menekan Singapura agar negara itu bersedia menandatangani perjanjian ekstradisiyang selama ini diabaikan negara kota tersebut.Selama ini Singapura selalu menolak menandatangani perjanjian ekstradisi yang sangatdiperlukan Indonesia dalam rangka pemberantasan korupsi. Faktor pasir itu jelas menyumbangperanan penting sebagai penekan terhadap Singapura untuk menandatangani perjanjian tersebut.Singapura merupakan tempat pelarian para penjahat ekonomi Indonesia karena berbagaikemudahan dan keamanan yang ditawarkan negara itu atas aset pihak asing.Menghadapi tuntutan tersebut, Singapura menyatakan adalah tanggung jawab Indonesia untukmenyelesaikan sendiri urusannya dengan para koruptor itu. Indonesia menuduh Singapuramelindungi mereka karena Singapura diuntungkan dengan simpanan uang para koruptor diberbagai lembaga keuangan Singapura.
  14. 14. Negara itu memetik keuntungan besar dengan masuknya uang haram yang dilarikan parakoruptor. Memang benar korupsi adalah masalah internal Indonesia. Namun, Indonesia berharapkerja sama Singapura karena sistem hukum Indonesia tidak mampu menjangkau para penjahattersebut karena mereka berada di luar batas yurisdiksi hukum negara kita.Ketidaksediaan Singapura bekerja sama dengan Indonesia merupakan ganjalan yang berpotensimengganggu dalam hubungan diplomatik kedua negara.Saling Menguntungkan?Kesediaan Singapura tidak lepas dari beberapa faktor yang menguntungkan kedua belah pihak,terutama Singapura. Perjanjian ekstradisi itu menyangkut 42 butir tindak pidana.Beberapa tindak pidana yang akan masuk dalam perjanjian ekstradisi, antara lain, korupsi,pencucian uang, dan sejumlah kejahatan transnasional yang diperjuangkan selama ini. Dengankeengganan Singapura bekerja sama dengan negara-negara tetangganya yang merasa menjadikorban kejahatan yang dilakukan para kriminalnya yang berlindung di Singapura, maka predikatgood governance Singapura yang bersih dan tidak korup dipertaruhkan. Tidak ada pilihan lainbagi Singapura untuk menerima tawaran penandatanganan perjanjian ekstradisi.Namun, ada hal yang perlu diingat. Sekalipun perjanjian tersebut sudah ditandatangani masing-masing menteri luar negeri, kesepakatan tersebut tidak serta merta dapat langsung dilaksanakan.Perjanjian ekstradisi itu harus diratifikasi oleh parlemen masing-masing negara, dalam hal inioleh DPR RI. Proses ratifikasi dari parlemen membutuhkan waktu lama. Perlu kesabaran daripihak RI yang lebih membutuhkan perjanjian itu dibandingkan dengan pihak Singapura.Ada hal-hal krusial yang harus dipertimbangkan Indonesia dalam perjanjian tersebut. Apakahsistem hukum Singapura dalam hal ekstradisi dapat secara efektif mengembalikan para kriminalekonomi Indonesia? Jangan sampai Indonesia terjebak dalam permainan mengejar materi namunkehilangan substansi dari perjanjian yang sudah lama kita perjuangkan itu.Materinya adalah penerimaan Singapura untuk menandatangani perjanjian itu, substansinyaadalah efektivitas implementasi perjanjian tersebut yang berdampak pada pengembalian parapenjahat ekonomi itu dan penciptaan clean government di tanah air. Artinya, karena sistemhukum yang berbeda antara RI dan Singapura, perjanjian ekstradisi itu tidak efektif untukmengembalikan para penjahat ekonomi tersebut ke Indonesia. Kita juga berharap bahwaIndonesia tidak memberikan konsesi terlalu besar kepada Singapura yang berdampak negatifpada kepentingan nasional dan terancamnya kedaulatan negara.Perjanjian ekstradisi itu diharapkan bisa menjaring para koruptor beberapa tahun ke belakangkarena dapat berlaku mundur. Kembalinya mereka ke Indonesia diharapkan dapatmengembalikan aset nasional yang saat ini ngendon di Singapura.Dalam kaitan ini, masalah korupsi dan segala hal yang bersangkut paut dengan pelarian uangharam tersebut adalah masalah internal Indonesia. Apakah perjanjian ekstradisi itu dapat efektif
  15. 15. menyelesaikan beberapa persoalan dasar yang sebenarnya merupakan masalah internalIndonesia?

×