PEMERINTAH KOTA                                                 PALANGKA RAYAEDISI 07/TAHUN IV/2012             BADAN PERE...
P     uji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada                        Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan ra...
Penanggung Jawab                                                                Ir. Muhladun                              ...
Paparan yang disampaikan oleh Dr. Ir. Ibnu Sasongko, MT pada acara Seminar HUT              Kota Palangka Raya ke-55 dan H...
pembangunan selalu memperhatikan keles-                                                          tarian daya dukung lingku...
manusia, dan sumber daya buatan; kondisi      wilayah yang berisi norma, kriteria yang   ekonomi, sosial, budaya, politik,...
Undang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang         8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya    Pengelolaan Lingkungan Hidup...
kotakkan dengan batas-batas geografi (kawasan              Upaya menciptakan ruang yang nyaman,lindung atau budidaya), adm...
Penataan ruang sebagai pedoman dalam            ruang berdasarkan kesesuaiannya dengan    pemanfaatan      ruang     dan  ...
Diagram Kedudukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)   utama kota. Di bidang kesehatan yaitu            yai...
sehingga      memunculkan       wacana      akan   Raya maka teringat pada suatu kota tepatnya di pemindahan ibukota Negar...
kota-kota besar dengan tingkat kesibukan yang     halnya urban gate, urban CBD, identitas kotatinggi    kehilangan     sos...
masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam upaya         ruang dan ketentuan pengendaliannya dan pengendalian pemanfaatan ruang...
PERENCANAAN         PEMANFAATAN          PENGENDALIAN      sebagainya) yang turut berpengaruh dalam                       ...
kabupaten/ kota, Ibrahim (1991) menyebutkan         Kewenangan pengendalian pemanfaatan tata bahwa ada tiga jenis pelangga...
rangka pengendalian pemanfaatan ruang       Catatan: zoning harus dibuat sesuai dengan     wilayah provinsi dan kabupaten/...
Dalam       rangka     mendukung        visi   secara khusus, tujuan kajian ini adalah: Pemerintah Kota Palangka Raya untu...
kegiatan-kegiatan peningkatan kinerja dan            dengan formulasi sebagai berikut:   profesionalisme tenaga pendidik/g...
Kompetensi Pedagogik Guru                         dan c) keragaman cara menilaian hasil belajar       Kompetensi        pe...
bidang/ topik yang diajarkan dengan bidang/     semakin baik. Tidak hanya itu tentunya perlu   topik lain                 ...
kompetensi kepribadian guru tergolong sangat       terdiri dari 54,05% pada guru bersertifikasi dan baik, 66,22% tergolong...
terhadap keberagaman siswa, dan kemampuan              Tingkat Kinerja dan Profesionalisme Gurubergaul dengan siswa maupun...
sebesar 25%; c) kepribadian sebesar 25%; dan                 Namun yang juga menarik dari hasil d) sosial sebesar 26%. Dar...
terhadap Guru, Kepala Sekolah dan                                                  Pengawas Sekolah baik guru SD, SMP,    ...
hubungan kerjasama dengan pihak                                                       Pemerintah      Kota    Palangka    ...
Buletin Litbang Bappeda Kota Palangka Raya   Edisi 07 -  Tahun IV - 2012
Buletin Litbang Bappeda Kota Palangka Raya   Edisi 07 -  Tahun IV - 2012
Buletin Litbang Bappeda Kota Palangka Raya   Edisi 07 -  Tahun IV - 2012
Buletin Litbang Bappeda Kota Palangka Raya   Edisi 07 -  Tahun IV - 2012
Buletin Litbang Bappeda Kota Palangka Raya   Edisi 07 -  Tahun IV - 2012
Buletin Litbang Bappeda Kota Palangka Raya   Edisi 07 -  Tahun IV - 2012
Buletin Litbang Bappeda Kota Palangka Raya   Edisi 07 -  Tahun IV - 2012
Buletin Litbang Bappeda Kota Palangka Raya   Edisi 07 -  Tahun IV - 2012
Buletin Litbang Bappeda Kota Palangka Raya   Edisi 07 -  Tahun IV - 2012
Buletin Litbang Bappeda Kota Palangka Raya   Edisi 07 -  Tahun IV - 2012
Buletin Litbang Bappeda Kota Palangka Raya   Edisi 07 -  Tahun IV - 2012
Buletin Litbang Bappeda Kota Palangka Raya   Edisi 07 -  Tahun IV - 2012
Buletin Litbang Bappeda Kota Palangka Raya   Edisi 07 -  Tahun IV - 2012
Buletin Litbang Bappeda Kota Palangka Raya   Edisi 07 -  Tahun IV - 2012
Buletin Litbang Bappeda Kota Palangka Raya   Edisi 07 -  Tahun IV - 2012
Buletin Litbang Bappeda Kota Palangka Raya   Edisi 07 -  Tahun IV - 2012
Buletin Litbang Bappeda Kota Palangka Raya   Edisi 07 -  Tahun IV - 2012
Buletin Litbang Bappeda Kota Palangka Raya   Edisi 07 -  Tahun IV - 2012
Buletin Litbang Bappeda Kota Palangka Raya   Edisi 07 -  Tahun IV - 2012
Buletin Litbang Bappeda Kota Palangka Raya   Edisi 07 -  Tahun IV - 2012
Buletin Litbang Bappeda Kota Palangka Raya   Edisi 07 -  Tahun IV - 2012
Buletin Litbang Bappeda Kota Palangka Raya   Edisi 07 -  Tahun IV - 2012
Buletin Litbang Bappeda Kota Palangka Raya   Edisi 07 -  Tahun IV - 2012
Buletin Litbang Bappeda Kota Palangka Raya   Edisi 07 -  Tahun IV - 2012
Buletin Litbang Bappeda Kota Palangka Raya   Edisi 07 -  Tahun IV - 2012
Buletin Litbang Bappeda Kota Palangka Raya   Edisi 07 -  Tahun IV - 2012
Buletin Litbang Bappeda Kota Palangka Raya   Edisi 07 -  Tahun IV - 2012
Buletin Litbang Bappeda Kota Palangka Raya   Edisi 07 -  Tahun IV - 2012
Buletin Litbang Bappeda Kota Palangka Raya   Edisi 07 -  Tahun IV - 2012
Buletin Litbang Bappeda Kota Palangka Raya   Edisi 07 -  Tahun IV - 2012
Buletin Litbang Bappeda Kota Palangka Raya   Edisi 07 -  Tahun IV - 2012
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Buletin Litbang Bappeda Kota Palangka Raya Edisi 07 - Tahun IV - 2012

1,494 views

Published on

Buletin Litbang Bappeda Kota Palangka Raya

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,494
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
254
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Buletin Litbang Bappeda Kota Palangka Raya Edisi 07 - Tahun IV - 2012

  1. 1. PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYAEDISI 07/TAHUN IV/2012 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA DESEMBER 2012
  2. 2. P uji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan bimbingan-Nya sehingga kegiatan Penerbitan dan Publikasi Buletin Litbang dalam tahun 2012 dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana hingga pada edisi ketujuh ini. Beberapa kegiatan kajian selama tahun 2012 berhasil dihimpun oleh TimPenyusun Buletin Litbang Bappeda Kota Palangka Raya, khususnya yangdiselenggarakan pasca Triwulan II Tahun Anggaran 2012. Empat dari enamkegiatan yang disajikan dalam edisi ini merupakan kegiatan yang pelaksanaannyadimotori oleh Bappeda Kota Palangka Raya. Bidang kajian yang ditampilkan dalamedisi ini cukup beragam, yaitu bidang tata ruang, pendidikan, perencanaanpembangunan, pelayanan publik, dan bidang peternakan. Kegiatan-kegiatan yang bersifat evaluasi dan pengkajian sebagaimanadipaparkan dalam edisi ini dengan jelas memperlihatkan tingkat capaian kinerjadan sekaligus menunjukkan cara yang lebih baik yang dapat ditempuh demimemaksimalkan manfaat dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Harapan kamikiranya hasil-hasil yang diperoleh dalam proses evaluasi dan kajian tersebut dapatbenar-benar dicermati demi peningkatan kualitas kinerja pada masa yang akandatang. Tim Penyusun Buletin Litbang Bapeda Kota Palangka Raya sangatmengharapkan masukan dan saran bagi pengembangan Buletin LitbangPemerintah Kota Palangka Raya, termasuk partisipasi dalam menyumbangkanmateri sebagai bahan publikasi. Palangka Raya, Desember 2012 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA Ir. MUHLADUN Pembina Utama Muda NIP. 19570803 198710 1 001 1
  3. 3. Penanggung Jawab Ir. Muhladun Redaktur Kata Pengantar 1 Martina, SH, M.Si Daftar Isi 2 Penyunting/Editor Drs. Sernus Mewujudkan Rencana Tata Ruang 3 Kristhine Agustine, SE Yang Berwawasan Lingkungan Roysart Alfons, ST, MT, MSc Kajian Peningkatan Kinerja dan 16 Desain Grafis Profesionalisme Tenaga Pendidik/Guru Nensianie, SP, MSi di Kota Palangka Raya Vallery Budianto, ST Evaluasi RPJM Kota Palangka Raya 2008 - 27 Fotografer 2013 Immanuel Yuwana Yakti, ST Kajian Penerapan SPM 40 Sekretariat oleh Pemerintah Kota Palangka Raya Edy Oktora Hanyi, ST Pengkajian Fungsi Koordinasi 46 di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya Kerjasama Penelitian UNPAR-Jepang 50 Mendukung Pembangunan Perikanan Kota Palangka Raya Alamat Redaksi Bappeda Kota Palangka Raya Jl. Tjilik Riwut No. 98 Telp/Fax. 0536-3231542, 3231539Cover : Perencanaan Kawasan Ruang Terbuka Hijau di email: litbangbappedaplk@gmail.com Sepanjang Jalan Lingkar Dalam Kota Palangka Raya 1 2
  4. 4. Paparan yang disampaikan oleh Dr. Ir. Ibnu Sasongko, MT pada acara Seminar HUT Kota Palangka Raya ke-55 dan Hari Jadi Pemerintah Kota Palangka Raya ke-47 pada tanggal 19 Juli 2012 di Balroom Swiss-Belhotel Danum Palangka RayaLatar Belakang pada gilirannya menuntut kebutuhan ruang. Hal Pembangunan pada hakikatnya ialah ini merupakan suatu konsekuensi langsung darimengubah keseimbangan baru, yang dianggap berbagai perubahan dan perkembanganlebih baik untuk kehidupan manusia dan tersebut. Namun, ruang yang tersedia relatifmerupakan suatu proses multi dimensi yang tetap dan dikarenakan sifatnya yang fisik yangmelibatkan segala sumber daya yang ada dalam beraneka ragam membuat tidak semua ruangrangka usaha meningkatkan kualitas hidup bisa digunakan sesuai dengan kegiatanmanusia dan masyarakat, yang dilakukan secara masyarakat yang bersifat spesifik. Keadaanberkelanjutan serta berlandaskan kemampuan seperti inilah yang menyebabkan terjadinyayang mengacu pada ilmu pengetahuan dan persaingan pemanfaatan ruang, terutama padateknologi, namun tetap memperhatikan kawasan-kawasan yang telah berkembang dipermasalahan yang ada serta sistem mana kesediaan lahan relatif sudah sangatpembangunan yang tetap memperhatikan terbatas dan mengakibatkan terjadinyalingkungan hidup termasuk sumber daya alamyang menjadi sarana untuk mencapaikeberhasilan pembangunan dan jaminan bagikesejahteraan hidup di masa depan.Perkembangan suatu kota pada hakekatnyadisebabkan oleh dua variabel determinan,yaitu : pertama karena adanya pertambahanpenduduk baik secara alamiah maupun migrasi.Kedua karena adanya perubahan danperkembangan kegiatan usahanya yangdisebabkan oleh terjadinya perubahan polasosial ekonomi penduduk sebagai masyarakatkota. Pertambahan penduduk dan perubahan Dr. Ir. Ibnu Sasongko, MT. Pakar perencanaan wilayah sertaserta perkembangan kegiatan usaha inilah yang staf pengajar pada Jurusan Planologi di Institut Teknologi Nasional Malang. 3
  5. 5. pembangunan selalu memperhatikan keles- tarian daya dukung lingkungan. Dengan begitu maka diperlukan suatu kerja keras serta tindakan nyata bagi Pemerintah Kota Palangka Raya dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut. Untuk menjadikan Kota Palangka Raya sebagai kota yang tertata dan berwawasan lingkungan diperlukan sinergisitas dan blue print (pedoman) secara menyeluruh. Pemba- ngunan berkelanjutan berwawasan lingkungan merupakan fenomena tersendiri untuk menjawab tantangan terwujudnya kawasan perkotaan ideal di masa depan. Ini sekaligus misalokasi pemanfaatan ruang yang merugikan bisa menjadi solusi terbaik bagi pengembangan kepentingan lingkungan hidup. kawasan perkotaan karena dapat memenuhi Pesatnya aktivitas perekonomian semakin kebutuhan masa kini, tanpa mengurangi berat pula tekanan terhadap lingkungan. kemampuan untuk memenuhi kebutuhan Perkembangan kota yang pesat ditandai dengan generasi mendatang. meningkatnya aktivitas manusia seperti pemanfaatan lahan, permukiman, perindustrian Ruang dan Penataan Ruang dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 kualitas lingkungan hidup di perkotaan lebih sarat dengan pasal-pasal yang berkenaan cenderung menurun. dengan kebijakan lingkungan hidup. Ketersediaan sumber daya alam dan Tata ruang adalah wujud struktur ruang standar hidup akan semakin menurun sejalan dan pola ruang. Tata ruang wujud struktural dengan perkembangan kota dan berbanding dari pemanfaatan ruang dan pola pemanfaatan terbalik dengan meningkatnya jumlah ruang, baik itu direncanakan maupun tidak. penduduk dan polusi terhadap lingkungan. Dari uraian tersebut, tata ruang memberikan Permasalahan lingkungan yang muncul antara dua gambaran sekaligus, yaitu wujud struktural lain polusi udara, banjir, kesulitan air bersih, pemanfaatan ruang dan alokasi kegiatan kebisingan, global warming, dan penurunan pemanfaatan ruang (pola pemanfaatan ruang). kualitas lingkungan lainnya. Tata ruang yang direncanakan ialah tata ruang Perkembangan suatu kota perlu diiringi buatan, sedang yang tidak direncanakan ialah dengan kemampuan untuk mengelola kota terbentuk secara alamiah dengan unsur-unsur dalam hal ini merencanakan, menata, mengatur alam. serta mengendalikan pembangunan kota. Penataan ruang adalah suatu sistem Konsep membangun tidak terlepas dengan proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan keinginan / harapan suatu daerah terhadap ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. wujud kota di masa mendatang. Kota Palangka Penataan ruang harus memperhatikan : Raya merupakan kota yang memiliki luasan 1. Kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan yang sangat besar serta terencana pada akhir- Republik Indonesia yang rentan terhadap akhir ini menunjukan tingkat perkembangan bencana; yang cukup tinggi. Tentunya dengan perkem- 2. Potensi sumber daya alam, sumber daya bangan tersebut diperlukan suatu perangkat (tools) untuk mengelola perkembangan tersebut, salah satunya yaitu tekad untuk mewujudkan Kota Palangka Raya yang tertata dan berwawasan lingkungan sesuai dengan visi dan misi Kota Palangka Raya. Kota tertata yaitu kota yang memiliki kualitas lingkungan fisik yang rapi, teratur, memiliki nilai estetika, dan terkendali sehingga dengan suasana kota yang tertata dapat memberikan rasa aman, nyaman dan sehat bagi warga kotanya (City fit to live in); sedangkan kota yang berwawasan lingkungan adalah kota yang dalam melaksanakan4
  6. 6. manusia, dan sumber daya buatan; kondisi wilayah yang berisi norma, kriteria yang ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, menjadi pedoman pengendalian pemanfaatan pertahanan keamanan, lingkungan hidup, ruang dan menjadi pedoman perumusan serta ilmu pengetahuan dan teknologi kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang baik sebagai satu kesatuan; dan di wilayah Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota.3. Geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi. Asas penataan ruang antara lain Perencanaan tata ruang adalah suatu proses keterpaduan; keserasian, keselarasan, dan untuk menentukan struktur ruang dan pola keseimbangan; keberlanjutan; keberdaya- ruang yang meliputi penyusunan dan gunaan dan keberhasilgunaan; keterbukaan; penetapan rencana tata ruang. Perencanaan kebersamaan dan kemitraan; perlindungan tata ruang mencakup perencanaan struktur kepentingan umum; kepastian hukum dan dan pola pemanfaatan ruang, meliputi tata keadilan; dan akuntabilitas. Dan tujuannya guna tanah, air, udara dan sumberdaya alam adalah mewujudkan ruang wilayah nasional lainnya. Dengan demikian tata guna tanah, yang aman, nyaman, produktif, dan air, udara dan sumberdaya alam lainnya berkelanjutan berlandaskan Wawasan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan: perencanaan struktur dan pola pemanfaatan  Terwujudnya keharmonisan antara ruang agar dapat terus berlangsung. lingkungan alam dan lingkungan buatan; Pemanfaatan ruang harus memperhatikan  Terwujudnya keterpaduan dalamaspek lingkungan, organisasi, kelembagaan, penggunaan sumber daya alam dan sumberpengelolaan dan pembiayaan sehingga dapat daya buatan dengan memperhatikan sumberberdaya guna dan berhasil guna serta dapat daya manusia; danmemelihara kemampuan lingkungan. Peman-  Terwujudnya pelindungan fungsi ruang danfaatan ruang harus dikembangkan pola pencegahan dampak negatif terhadappengelolaan tata guna tanah, air, udara dan lingkungan akibat pemanfaatan ruang.sumberdaya alam lainnya sesuai dengan asaspenataan ruang dan perangkat insentif dan Lingkungan Hidup dan Pengelolaandisinsentif dengan menghormati hak penduduk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009sebagai warga negara. Pola pengelolaan tata tentang Perlindungan dan Pengelolaanguna sama dengan “penatagunaan” dengan Lingkungan Hidup, menggantikan Undang-maksud antara lain penguasaan, penggunaan,dan pemanfaatan, berwujud konsolidasipemanfaatan melalui pengaturan kelembagaansebagai satu kesatuan sistem untukkepentingan masyarakat secara adil. Semua itu dituangkan dalam suaturencana tata ruang. Rencana tata ruang wilayahadalah suatu proses untuk menentukan strukturruang dan pola ruang yang meliputipenyusunan dan penetapan rencana tata ruang.Perencanaan tata ruang merupakan strategidan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang 5
  7. 7. Undang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang 8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya Pengelolaan Lingkungan Hidup sebelumnya. alam secara bijaksana. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang 9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan semua benda, daya, keadaan dan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan 10. Mengantisipasi isu lingkungan global. perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan Dengan demikian, kebijaksanaan meman- kesejahteraan manusia serta makhluk hidup faatkan sumber daya perlu memperhatikan lain. Lingkungan hidup merupakan sistem yang aspek - aspek sebagai berikut, yaitu kehematan, meliputi lingkungan alam hayati, alam daya guna, hasil guna dan daur ulang karena non hayati, buatan dan sosial. Dalam setiap orang berhak atas lingkungan hidup mewujudkan lingkungan hidup yang yang baik dan sehat, dan bersamaan dengan berwawasan lingkungan, Undang-Undang ini, itu berkewajiban memelihara lingkungan hidup memberikan batasan ruang lingkup lingkungan dan mencegah serta menanggulangi kerusakan hidup sebagai berikut, yaitu : perencanaan, dan pencemarannya. pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Batasan Hubungan Penataan Ruang dan Pengelolaan tersebut meliputi ruang sebagai pokok Lingkungan Hidup permasalahannya. Penataan ruang memiliki makna tentang Asas pengelolaan lingkungan hidup antara ruang lebih luas daripada pengelolaan lain tanggung jawab negara, kelestarian dan lingkungan hidup karena lingkungan hidup keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, merupakan salah satu tampilan ruang. Namun keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, lingkungan hidup merupakan faktor utama ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar penentu kehidupan manusia sehingga membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata pengelolaannya perlu dijadikan asas penataan kelola pemerintahan yang baik dan otonomi ruang. daerah. Dan tujuannya antara lain : Semua ungkapan mengenai lingkungan 1. Melindungi wilayah Negara Kesatuan hidup dalam Undang-Undang tentang penataan Republik Indonesia dari pencemaran dan ruang tidak jelas seberapa kuat komponen atau kerusakan lingkungan hidup. lingkungan diperhatikan dalam penataan ruang 2. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan dan seberapa konsistennya komponen kehidupan manusia. lingkungan disertakan pada setiap kegiatan 3. Menjamin kelangsungan kehidupan penataan ruang. Pengelolaan lingkungan yang makhluk hidup dan kelestarian ekosistem. benar, perlakuan konservasi dan produksi 4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan harus selalu bergandengan sehingga muncul hidup. istilah ekoteknologi, suatu teknologi yang 5. Mencapai keserasian, keselarasan, dan memperantarai keadaan ekologi dengan sistem keseimbangan lingkungan hidup. ekonomi suatu masyarakat (Carlstein, 1982). 6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi Undang - Undang ini terlalu menekankan masa kini dan generasi masa depan. pencapaian hasil yang berdaya guna dan 7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan berhasil guna, suatu ungkapan yang berkonotasi hak atas lingkungan hidup sebagai bagian mendahulukan keuntungan ekonomi (economic dari hak asasi manusia. advantage). Sebenarnya keuntungan ekonomi hanyalah salah satu tujuan pengelolaan lingkungan hidup. Namun yang terjadi kebalikannya, keuntungan ekonomi menimbul- kan sifat yang tidak mengacuhkan kebutuhan hidup yang lain. Asas keterpaduan dan keberlanjutan hanya dapat diperoleh dengan memelihara mutu sumber daya sehingga dapat memenuhi kebutuhan ekonomi, ekologi, pendidikan, kesehatan, estetika, rekreasi, kemudahan, ketenangan, keamanan dan kepastian hidup, serta psikologi. Lingkungan hidup bukanlah benda berbentuk ruang yang dapat dikotak-6
  8. 8. kotakkan dengan batas-batas geografi (kawasan Upaya menciptakan ruang yang nyaman,lindung atau budidaya), administrasi (provinsi, produktif, dan berkelanjutan dirasakan masihkabupaten, kota), demografi (perkotaan, menghadapi tantangan yang berat. Hal inipedesaan), atau politik. Lingkungan hidup ditunjukkan oleh masih banyaknyaadalah suatu konsep yang terbentuk dari permasalahan yang mencerminkan bahwacerapan tentang segala hal yang mempengaruhi, kualitas ruang kehidupan kita masih jauh darimenentukan dan atau mengendalikan hidup dan cita-cita tersebut. Semakin menurunnyakehidupan manusia. Hal-hal itu mencakup kualitas lingkungan harus dipandang sebagaiudara, air, tanah, tumbuhan, hewan, suatu permasalahan yang serius dan untuk itumikroorganisme, ruang, bahan tambang, sangat diperlukan reposisi perilaku manusiaorganisasi kemasyarakatan (pemerintahan), dalam mengelola lingkungan hidupnya. Upayakepercayaan/tradisi, kaedah, dan lain reposisi perilaku manusia tersebut selanjutnyasebagainya. Lingkungan hidup dapat diubah perlu diletakkan pada sebuah kerangka pikiratau diperkaya oleh rekayasa manusia, misalnya atau pendekatan yang memungkinkan seluruhjalan, gedung, waduk, pabrik, dan lain-lain. pihak untuk saling bersinergi dalam Arti penting penataan ruang bagi merevitalisasi ruang kehidupannya agar dapatpengelolaan lingkungan hidup adalah bukan mewujudkan ruang yang nyaman, produktif,sekedar penataan ruang terbuka dengan dan berkelanjutan.kemungkinan mengelola lingkungan hidup, Untuk mengarahkan reposisi perilakumelainkan lebih kepada penegasan kriteria manusia dalam mengelola lingkungan hidupnya,mutu lingkungan hidup dapat disertakan pada diperlukan seperangkat kebijakan dan strategipenataan ruang. Penataan ruang berwawasan pengelolaan kawasan perkotaan yang ramahlingkungan harus diartikan sebagai penataan lingkungan dengan memperhatikan berbagairuang yang menggunakan kriteria mutu kepentingan sektoral secara seimbang, sehinggalingkungan hidup. dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan yang bertujuan untukKebijakan Penataan Ruang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatPengelolaan Kawasan Ramah Lingkungan dengan tetap memperhatikan kepentingan Penataan ruang merupakan sarana untuk pelestarian lingkungan hidup.mewujudkan salah satu tujuan pembangunan Prinsip-prinsip keberlangsungan ling-yang hendak dicapai yaitu mewujudkan ruang kungan hidup secara garis besar haruskehidupan yang nyaman, produktif, dan dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayahberkelanjutan. Ruang kehidupan yang nyaman Kota Palangka Raya karena selain berfungsimengandung pengertian adanya kesempatan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kotayang luas bagi masyarakat untuk mengartiku- Palangka Raya, kebijakan tersebut adalahlasikan nilai-nilai sosial budaya dan fungsinya memelihara dan mewujudkan kelestarian fungsisebagai manusia. lingkungan hidup serta mencegah timbulnya Produktif mengandung pengertian bahwa kerusakan lingkungan hidup yang dijabarkanproses produksi dan distribusi berjalan secara dalam strategi sebagai berikut :efisien sehingga mampu memberikan nilai 1. Mempertahankan luas kawasan berfungsitambah ekonomi untuk kesejahteraan lindung dalam satu wilayah pulau padamasyarakat sekaligus meningkatkan daya saing. tingkat sekurang - kurangnya 30% (tigaBerkelanjutan mengandung pengertian dimana puluh persen) dari luas tersebut sesuaikualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan dengan kondisi ekosistemnya;bahkan dapat ditingkatkan, tidak hanya untuk 2. Mewujudkan dan memelihara kelestariankepentingan generasi saat ini, namun juga fungsi lingkungan hidup dan mencegahgenerasi yang akan datang. Dengan demikian timbulnya kerusakan lingkungan hidupkeseluruhan tujuan ini diarahkan untuk melalui perlindungan kawasan - kawasan dimewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, darat, laut, dan udara secara serasi danberbudi luhur, dan sejahtera; mewujudkan selaras;keterpaduan dalam penggunaan sumber daya 3. Mengembalikan dan meningkatkan fungsialam dan sumber daya buatan dengan kawasan lindung yang telah menurun akibatmemperhatikan sumber daya manusia; dan pengembangan kegiatan budidaya dalammewujudkan perlindungan fungsi ruang dan rangka mewujudkan dan memeliharamencegah serta menanggulangi dampak negatif keseimbangan ekosistem wilayah.terhadap lingkungan. 7
  9. 9. Penataan ruang sebagai pedoman dalam ruang berdasarkan kesesuaiannya dengan pemanfaatan ruang dan pengendalian rencana tata ruang yang telah ditetapkan. pemanfaatan ruang, rencana tata ruang Izin pemanfaatan ruang hanya diberikan memiliki fungsi yang sangat vital dalam upaya kepada pemanfaatan ruang yang sesuai pelestarian lingkungan hidup. Rencana tata dengan rencana tata ruang. ruang harus disusun dengan mempertimbang- Pemantauan dan evaluasi adalah proses kan aspek lingkungan hidup secara untuk mengamati dan memeriksa kesesuaian proporsional, di samping mempertimbangkan pemanfaatan ruang dengan rencana tata aspek fisik, sosial, ekonomi, dan pertahanan ruang yang dilaksanakan secara terus keamanan. menerus. Dalam hasil pemantauan dan Penataan ruang merupakan serangkaian evaluasi mengindikasikan adanya kebijakan yang saling terkait yang terdiri dari : pelanggaran rencana tata ruang, maka pemerintah harus mengambil langkah 1. Perencanaan Tata Ruang penyelesaian berupa tindakan memeriksa Perencanaan tata ruang harus kebenaran indikasi tersebut dan, apabila memperhatikan hal-hal berikut ini : indikasi tersebut terbukti benar, mengambil a. Unit analisis yang merupakan satu langkah penertiban yang diperlukan. kesatuan eco-region. Penertiban merupakan tindakan nyata b. Perhitungan neraca lingkungan sebagai memberikan sanksi terhadap pelanggaran dasar alokasi pemanfaatan sumberdaya. rencana tata ruang yang terjadi yang c. Perhatian terhadap daya dukung dan daya dimaksudkan sebagai tindakan agar tampung lingkungan. pemanfaatan ruang yang direncanakan d. Alokasi ruang yang sesuai antara jenis dapat terwujud. kegiatan dan karakteristik ruang/lokasi. Pemberian sanksi tersebut dapat berupa e. Penyusunan rencana detail tata ruang peringatan tertulis, penghentian kegiatan untuk operasionalisasi rencana umum. sementara, penghentian sementara f. Konsistensi antar-tingkatan rencana. pelayanan umum, penutupan lokasi, g. Keterlibatan pemangku kepentingan pencabutan izin, penolakan atau pembatalan dalam penyusunan rencana tata ruang. izin, pembongkaran bangunan, dan/atau 2. Pemanfaatan Ruang pemulihan fungsi ruang, yang diberikan Pemanfaatan ruang juga harus berdasarkan bobot pelanggaran yang terjadi. memperhatikan hal-hal seperti berikut ini. Antara lain : Impian/ Harapan Kota Palangka Raya dalam a. Peningkatan kepatuhan terhadap rencana Rangka Mewujudkan Rencana Tata Ruang tata ruang yang telah ditetapkan. yang Berwawasan Lingkungan b. Penerapan pola pengelolaan kegiatan Mewujudkan Rencana Tata Ruang yang berwawasan lingkungan. Wilayah Kota Palangka Raya Berwawasan c. Rehabilitasi lingkungan hidup. Lingkungan merupakan suatu harapan/impian 3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Kota Palangka Raya, hal ini tertuang dalam Pengendalian berkisar pada upaya untuk Rencana Program Jangka Panjang (RPJP) Kota mengarahkan pemanfaatan ruang agar tetap Palangka Raya Tahun 2008 – 2028 melalui visi sesuai dengan rencana tata ruang yang telah dan misi, terjemahan terhadap visi dan misi ditetapkan. Pengendalian ini dilakukan tersebut bila dikaitkan dengan kacamata Tata melalui peraturan zonasi, perizinan, Ruang yaitu sebagai berikut : pemantauan, evaluasi dan penertiban 1. Misi pertama : Mewujudkan Kota Palangka terhadap pemanfaatan ruang. Raya sebagai Kota Pendidikan yang Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang berkualitas, berorientasi global dengan harus dan tidak boleh dilaksanakan pada berkearifan lokal, menuju terwujudnya suatu zona pemanfaatan ruang yang dapat sumberdaya manusia yang berilmu, beriman berupa ketentuan tentang bangunan, dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, penyediaan sarana dan prasarana, sehat dan terampil; misi tersebut menurut permukiman, dan ketentuan lain yang pandangan tata ruang yaitu pengembangan dibutuhkan dalam mewujudkan ruang yang PAUD – SMP di wilayah pinggiran kota, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Pengembangan Sekolah unggulan pada pusat Perizinan merupakan suatu proses memberi perkotaan dan kawasan perguruan tinggi atau menolak permohonan pemanfaatan serta promosi Lembaga Pendidikan di jalan8
  10. 10. Diagram Kedudukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) utama kota. Di bidang kesehatan yaitu yaitu pelestarian kawasan-kawasan cagar tersedianya tempat pelatihan di Balai budaya, kawasan lindung serta pemanfaatan kelurahan/puskesmas, pengembangan kawasan budidaya secara optimal melalui fasilitas kesehatan pada pusat pelayanan peningkatan sumberdaya manusia dalam perkotaan serta pendidikan akademi mengelola lingkungan. kesehatan dan pengembangan pusat Dengan memperhatikan penjabaran dari pelayanan kesehatan di pusat pelayanan misi Kota Palangka Raya maka diterjemahkan (klinik center, lab terpadu, praktek dokter seperti apa impian dan harapan Kota Palangka bersama) Raya ke depannya.2. Misi kedua : Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai pusat pelayanan jasa dan wisata yang terencana, tertata dan berwawasan lingkungan; hubungan dengan tata ruang yaitu pengembangan kawasan wisata serta kawasan wisata unggulan melalui penyediaan sarana dan prasarana pariwisata, atraksi wisata khusus pada pariwisata alam dan pariwisata buatan.3. Misi ketiga : Mewujudkan pengelolaan Adanya wacana pemindahan ibukota sumberdaya alam yang lestari, dunia usaha Negara Republik Indonesia dari Jakarta ke Kota dan investasi yang kondusif untuk Palangka Raya merupakan suatu hal yang wajar mengembangkan perekonomian yang mengingat semakin kompleks permasalahan di berkeadilan dan memberdayakan potensi Jakarta seperti halnya kelangkaan atau masyarakat, menuju kehidupan sejahtera keterbatasan lahan, kemacetan, banjir, serta dan mandiri; hubungan dengan tata ruang masalah-masalah sosial dan lingkungan 9
  11. 11. sehingga memunculkan wacana akan Raya maka teringat pada suatu kota tepatnya di pemindahan ibukota Negara ke Kota Palangka Venice di Italy, Clarke-Quay di Singapore, salah Raya yang kondisinya memungkinkan dari sisi satu upaya yang dilakukan oleh Negaranya yaitu kapasitas lahan, faktor-faktor bencana yang memasarkan atraksi wisata sungai, melalui minim, serta masalah sosial dan lingkungan penataan kawasan sungai, sehingga kawasan yang tergolong minim. Perlu disadari pula sungai memiliki nilai jual yang menjadi sumber dalam konteks tata ruang, pemindahan ibukota pendapatan bagi daerah. Negara menuntut adanya kebutuhan akan sarana dan prasarana perkotaan yang bertaraf tinggi. Bila dikaitkan dengan visi dan misi Kota Palangka Raya saat ini maka selain sebagai ibukota Negara, Kota Palangka Raya juga sebagai pusat pelayanan jasa pemerintahan dan swasta, karena sebagai kota jasa pemerintahan dan swasta maka dalam tata ruang, perlu diakomodir kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan jasa tersebut sebagai contoh perlu direncanakan kawasan jasa seperti halnya fasilitas akomodasi, pusat bisnis, bandara bertaraf internasional dan lain sebagainya Selain sebagai kota Jasa, kota Palangka Raya juga sebagai kota Pendidikan. Untuk Impian/ Harapan Sebagai Kota Pariwisata mendukung pelaksanaan visi dan misi kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan Untuk mewujudkan Rencana Tata Ruang maupun melalui wacana pemindahan ibukota Wilayah Kota Palangka Raya yang berwawasan Negara maka, pada saat ini Kota Palangka Raya Lingkungan maka sejak saat ini pemerintah harus mempersiapkan bentuk/ konsep rencana harus menyusun suatu rencana tata ruang yang maupun sarana dan prasarana pendidikan berjati diri sesuai dengan kebudayaan daerah seperti halnya penyediaan universitas maupun setempat. Hal ini mengingat bahwa kebanyakan perguruan tinggi bertaraf internasional, kota-kota besar di Indonesia kehilangan jati diri perpustakaan, pusat-pusat penelitian ataupun sebagai contoh gaya-gaya bangunan di kota jenis-jenis fasilitas pendudukung dari kegiatan besar, yaitu bangunan dengan gaya-gaya pendidikan. arsitektur modern, post modern dan sebagainya yang lebih banyak mengadopsi bangunan- bangunan di bagian Eropa. Sementara bangunan -bangunan tradisonal lebih dominan berada pada daerah-daerah terpencil. Sehingga dapat dikatakan daerah tersebut kehilangan jati dari. Kota Palangka Raya memiliki bangunan rumah betang atau huma betang beserta bentuk-bentuk seni rupanya. Kekhasan daerah ini perlu dipertahankan dan dijaga Impian/ Harapan karena kekhasan suatu daerah Sebagai Kota Pendidikan dapat dipasarkan ke manca- negara dan menjadi salah satu Seperti apapun harapan maupun impian brand bagi daerah. yang diinginkan oleh Pemerintah Kota Palangka Selain berjati diri, Kota Palangka Raya Raya maupun masyarakat maka selayaknya dimungkinkan untuk direncanakan taman- suatu kota harus memiliki strategi dalam taman tematik, taman remaja, taman memasarkan daerahnya masing-masing melalui teknoekologis. Hal ini bertujuan untuk menjaga potensi-potensi yang dimiliki. Bila memperhati- keseimbangan lingkungan dan sebagai tempat kan potensi alam dan geografis di Kota Palangka sosialisasi masyarakat, karena pada umumnya10
  12. 12. kota-kota besar dengan tingkat kesibukan yang halnya urban gate, urban CBD, identitas kotatinggi kehilangan sosialisasi dengan atau landmark, serta pengembangan elemenlingkungannya. Pada saat ini kota besar di khusus kota seperti car free day, festival budaya,Indonesia baru menyadari pentingnya taman- pasar wisata dan lain sebagainya. Semuataman kota. Salah satu contoh Kota Surabaya kegiatan-kegiatan tersebut dapat dialokasikanyang saat ini mejadi pilot project dalam produk rencana tata ruang Kota Palangkapengembangan kota Kota Hijau atau Green City. Raya baik produk rencana yang sifatnyaDengan memperhatikan hal tersebut sudah universal seperti rencana tata ruang wilayahselayaknya dalam rencana tata ruang wilayah Kota Palangka Raya sampai pada rencanaKota Palangka Raya mengakomodir terperinci seperti master plan (rencana induk).kepentingan dalam pengalokasian taman-taman Untuk menyelaraskan rencana-rencana tersebuttematik, maupun taman-taman lainnya, hal ini maka idealnya suatu kota memiliki produkmengingat kondisi Kota Palangka Raya yang rencana detail tata ruang kota (RDTR). Hal inimasih dalam tahap perkembangan. mengingat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) memiliki skala yang lebih besar sehingga tidak memungkinkan untuk melihat secara detail atau persil. RDTR merupakan alat kontrol bagi pemerintah untuk melihat trend perkembangan suatu kota atau wilayah sehingga keadaan perkembangan tersebut dapat dikendali- kan sesuai dengan rencana yang diinginkan. Bagian terpenting dari RDTR yaitu pada pengaturan zonasinya atau lebih dikenal dengan zona regulasi / zoning regulation. Dalam mewujudkan kuali- tas ruang berkelanjutan Kota Hijau (Green City) yang sesuai dengan rencana tata ruang, diperlukan instrumen pengendalian Selain hal-hal tersebut di atas maka yang yang mencakup seluruh aspek penataan ruang.perlu diperhatikan melihat pertumbuhan dan Dalam hal ini, instrumen tersebut dapatperkembangan suatu kota yaitu utilitas kota digunakan sebagai pengendalian pemanfaatanseperti jaringan drainase, sistem pengelolaan ruang wilayah/daerah untuk mengarahkansampah, pengelolaan limbah dan utilitas lainnya pemanfaatan zona, terutama terkait erat denganserta sistem transportasi kota. Bagian ini yang aktivitas kota yang berkembang yang seringkalibiasanya terabaikan di dalam penyusunan suatu memberikan dampak buruk bagi kepentinganrencana tata ruang kota. Selayaknya dalam umum. Pasca diterbitkannya Undang-undangsuatu produk rencana tata ruang kota Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahanmenjabarkan rencana-rencana utilitas kota Daerah dan Undang-undang Nomor 26 Tahunseperti halnya metoda, pembiayaan sampai 2007 tentang Penataan Ruang menyebabkandengan waktu pelaksanaannya sehingga produk terjadinya perubahan dalam hal penataanrencana tata ruang tidak hanya dipandang ruang, dimana daerah mempunyai hak penuhsebagai rencana pola ruang dan struktur ruang, untuk melaksanakan penataan ruang diakan tetapi rencana tata ruang yaitu suatu daerahnya. Pergantian sistem pemerintahanrencana yang terintegrasi, saling berkaitan tersebut berdampak positif terhadap penataanantara faktor-faktor lainnya. ruang di antaranya adalah Pemerintah Daerah Selain hal tersebut perlu direncanakan dapat mengawasi pembangunan di daerahnyabeberapa unsur perancangan kota dan secara bertanggung jawab penuh sehinggapengembangan elemen khusus kota seperti pembangunan sesuai dengan aspirasi 11
  13. 13. masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam upaya ruang dan ketentuan pengendaliannya dan pengendalian pemanfaatan ruang perlu disusun untuk setiap blok/zona peruntukan ditindaklanjuti melalui pengaturan zona (zoning yang pembagian zonanya ditetapkan dalam regulation). Peraturan Zonasi (Zoning rencana rinci tata ruang. Peraturan Zonasi Regulation) adalah ketentuan yang mengatur Provinsi merupakan penjabaran detail dari tentang klasifikasi zona, pengaturan lebih lanjut indikasi arahan peraturan zonasi sistem mengenai pemanfaatan lahan, dan prosedur provinsi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah pelaksanaan pembangunan. Suatu zona Provinsi. Sedangkan Peraturan Zonasi mempunyai aturan yang seragam (guna lahan, Kabupaten/Kota merupakan penjabaran detail intensitas, massa bangunan), namun satu zona dari ketentuan umum peraturan zonasi dengan zona lainnya bisa berbeda ukuran dan kabupaten/kota dalam Rencana Tata Ruang aturan. Wilayah Kabupaten/Kota. Untuk lebih jelasnya mengenai kedudukan penyusunan peraturan Kedudukan Peraturan Zonasi Dalam Sistem zonasi dan kedudukannya dalam sistem Perencanaan perencanaan, dapat dilihat pada gambar Pengendalian pemanfaatan ruang berikut ini : berdasarkan UU Nomor 26 tahun 2007 antara lain dilaksanakan melalui penerapan peraturan RTRW zonasi. Peraturan zonasi disusun sebagai Kab/Kota pedoman pengendalian pemanfaatan ruang. Peraturan zonasi ditetapkan berdasarkan : a. Peraturan Pemerintah untuk arahan peraturan zonasi sistem nasional; b. Peraturan Daerah Provinsi untuk arahan RDTR Zoning peraturan zonasi sistem provinsi; dan Regulation c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota untuk peraturan zonasi sistem kabupaten/kota. Penyusunan peraturan zonasi didasarkan Salah satu jenjang rencana Perangkat pengendalian pada rencana rinci tata ruang. Dalam UU Nomor tata ruang kota dengan pemanfaatan ruang yang lazim 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, skala 1:5000 digunakan di Negara maju rencana rinci tata ruang disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata Kedudukan Penyusunan Peraturan Zonasi ruang dan terbagi atas : a. Rencana tata ruang pulau/kepulauan dan Dalam penyusunan peraturan zonasi, rencana tata ruang kawasan strategis definisi dan klasifikasi penggunaan lahan yang nasional; jelas secara hukum sangat diperlukan untuk b. Rencana tata ruang kawasan strategis menjadi landasan utama dan sebagai acuan provinsi; dan untuk menentukan apakah suatu permohonan c. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota pemanfaatan akan sesuai dengan rencana atau (RDTRK) dan rencana tata ruang kawasan tidak. Klasifikasi penggunaan lahan yang jelas strategis Kabupaten / Kota menentukan ijin dapat diberikan atau ditolak Rencana rinci tata ruang perlu disusun (Winarso, 1995). Selain menentukan klasifikasi apabila: pemanfaatan ruang, harus pula ditentukan a. Rencana umum tata ruang belum dapat klasifikasi perubahan pemanfaatan ruang, baik dijadikan dasar dalam pelaksanaan yang diizinkan maupun yang tidak diizinkan. pemanfaatan ruang dan pengendalian Pengklasifikasian pemanfaatan ruang harus pemanfaatan ruang; dan/atau jelas, seragam, dan sederhana (tetapi tidak b. Rencana umum tata ruang mencakup terlalu sederhana) dan harus berlaku umum di wilayah perencanaan yang luas dan skala seluruh Indonesia sehingga rencana peta dalam rencana umum tata ruang pemanfaatan ruang dapat ditetapkan secara tersebut memerlukan perincian sebelum seragam untuk memudahkan proses dioperasionalkan. pengendalian pemanfaatan. Berpijak pada undang-undang tersebut di Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan atas, sehingga dapat dikatakan bahwa dan/atau diperoleh dengan tidak melalui peraturan zonasi merupakan ketentuan yang prosedur yang benar, batal demi hukum. Izin mengatur tentang persyaratan pemanfaatan pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui12
  14. 14. PERENCANAAN PEMANFAATAN PENGENDALIAN sebagainya) yang turut berpengaruh dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang. Proses Undang-Undang pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan Manajemen berdasarkan rencana tata ruang yang sah Lahan tersebut. Penataan ruang di Indonesia telah Manajemen Lahan diatur dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang (Kawasan) Penataan Ruang yang masih perlu dilengkapiJaringan kegiatan Peraturan, dengan berbagai aturan dan peraturan kepadatan Perijinan, pelaksanaan lain yang mendukungnya. Selama intensitas Pengawasan, ini penataan ruang tidak mudah untuk Penertiban, Land Kelembagaan dilaksanakan. Salah satunya karena sangat sulit Development untuk dibuat dan dilaksanakan dalam konteks dimana penghormatan terhadap hukum, profe- sionalisme, dan daya tanggap (responsiveness) Zoning terhadap masyarakat sangat rendah. Regulation Masyarakat belum ditempatkan pada posisi yang kuat dan partisipatif dalam menciptakanKedudukan Zoning Regulation dalam Sistem Perencanaan Kota penataan ruang yang adil dan setara (equity).prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti Tantangan Operasionalisasi Pengaturantidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, Zonasidibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah Kendala yang dihadapi daerah terutamadaerah sesuai dengan kewenangannya. Setiap pada tataran Pemerintah Kabupaten atau Kotapejabat pemerintah yang berwenang di Indonesia, dengan adanya rencana tata ruangmenerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang berjenjang adalah:menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan a. keterbatasan kemampuan di dalamrencana tata ruang. menyusun semua jenjang rencana, b. tidak fleksibelnya rencana tata ruangPerencanaan Ruang Di Indonesia kawasan (rencana rinci / detil) di dalam Terdapat dua sistem pemanfaatan ruang, menghadapi perkembangan yang terjadi; danyaitu pemanfaatan ruang yang didasarkan pada c. tidak terjembataninya rencana-rencana tatakepastian hukum yang berupa peraturan Zoning ruang tersebut ke dalam langkah operasional(Regulatory System) dan pemanfaatan ruang pelaksanaan pembangunan.yang proses pengambilan keputusannya Untuk itu diperlukan program tindakdidasarkan pada pertimbangan lembaga pelaksanaan dan pengendaliannya agar sesuaiperencanaan yang berwenang untuk masing- dengan rencana tata ruang. Pengendalianmasing proposal pembangunan yang diajukan pemanfaatan ruang merupakan bagian yang(discretionary system). tidak terpisahkan dari proses penataan ruang. Sistem perencanaan di Indonesia terdiri Pemanfaatan ruang dalam pelaksanaannyaatas perencanaan sektoral dan spasial yang tidak selalu sejalan dengan rencana tata ruangdilaksanakan di tiap tingkatan wilayah yang telah ditetapkan. Ketidaksesuaian atau(Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota). Setiap pelanggaran tersebut disebabkan oleh beberaparencana tata ruang tersebut memiliki kekuatan faktor, di antaranya seperti tekanan perkem-hukum masing-masing. Dokumen rencana yang bangan pasar terhadap ruang, belum jelasnyadisahkan sebagai peraturan perundangan yang mekanisme pengendalian dan lemahnyamengikat masyarakat dan juga aparat penegakan hukum. Kondisi ini mengisyaratkanpemerintah tersebut berlaku sebagai landasan bahwa untuk mewujudkan terciptanyautama dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang. pembangunan yang tertib ruang diperlukanNamun demikian, rencana tata ruang di tindakan pengendalian pemanfaatan ruang.Indonesia tidak diterapkan di lapangan dengan Kecenderungan penyimpangan tersebut dapattingkat kedisiplinan yang sama dengan terjadi karena produk rencana tata ruangdokumen zoning pada sistem regulatory. kurang memperhatikan rencana tata ruang. Adanya pertimbangan - pertimbangan Pengendalian pemanfaatan tata ruangkhusus pemerintah daerah yang berwenang, dilakukan agar pemanfaatan ruang dapattidak jarang dituangkan menjadi peraturan berjalan sesuai dengan rencana tata ruang.perundangan (surat keputusan, instruksi, dan Dalam kaitannya dengan perencanaan di tingkat 13
  15. 15. kabupaten/ kota, Ibrahim (1991) menyebutkan Kewenangan pengendalian pemanfaatan tata bahwa ada tiga jenis pelanggaran/perubahan ruang berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007 terhadap dokumen rencana tata ruang, yaitu : tentang Penataan Ruang berada di pemerintah 1. Perubahan fungsi, yaitu perubahan yang sebagai pelaksana pembangunan. Dalam proses tidak sesuai dengan fungsi lahan yang telah dan pelaksanaannya, pemerintah menjalankan ditetapkan dalam rencana, yaitu fungsi yang peran masyarakat dalam pengendalian ditetapkan dalam Rencana Umum Tata pemanfaatan ruang ini. Dalam menjalankan Ruang. kewajiban ini, pemerintah mempunyai 2. Perubahan blok peruntukan, yaitu beberapa kewenangan dengan azas-azas pemanfaatan yang tidak sesuai dengan sebagai berikut : arahan peruntukan yang telah ditetapkan, a. Hak atas lahan (Bundles of Right). yaitu perubahan Koefisien Dasar Bangunan Kewenangan untuk mengatur hak atas lahan, (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan hubungan hukum antara orang/badan Garis Sempadan Bangunan (GSB) dari tiap dengan lahan dan perbuatan hukum blok yang ditetapkan dalam Rencana Detail mengenai lahan Tata Ruang. b. Kewenangan pengaturan dan pengendalian 3. Perubahan persyaratan teknis, yaitu (Policy Power). Policy power merupakan pemanfaatan sesuai fungsi dan peruntukan, kewenangan dalam menerapkan peraturan tetapi persyaratan teknis bangunan tidak hukum untuk meningkatkan kesehatan sesuai dengan ketentuan dalam rencana dan umum, keselamatan moral, dan peraturan bangunan setempat, yaitu kesejahteraan. Kewenangan ini juga meliputi persyaratan teknis yang ditetapkan dalam kewenangan untuk melakukan pengaturan, rencana tapak kawasan dan perpetakan yang pengawasan, dan pengendalian pemba- menyangkut tata letak dan tata bangunan ngunan di atas lahan maupun kegiatan- beserta sarana lingkungan dan utilitas kegiatan manusia yang menghuninya. umum. Menghadapi tantangan atas pelang- c. Penguasaan tertinggi atas lahan (Eminent garan/perubahan yang seringkali terjadi Domain). Penguasaan tertinggi atas lahan sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam dimungkinkan untuk diberlakukan apabila peraturan zonasi seyogyanya memuat : masyarakat menghendaki dan dengan alasan a. ketentuan yang harus, boleh dan tidak untuk kepentingan umum, pemanfaatan boleh dilaksanakan pada zona lahan yang telah ada dapat dilakukan pemanfaatan ruang. tindakan pengambilalihan atau pencabutan b. amplop ruang (koefisien dasar hijau/KDH, hak atas tanah. koefisien dasar bangunan/KDB, koefisien d. Pajak dan Retribusi (Taxation). Pajak lantai bangunan/KLB, dan garis merupakan beban/pungutan/pengenaan sempadan bangunan/GSB). yang dilandasi kewajiban hukum terhadap c. Penyediaan sarana dan prasarana. perorangan/kelompok, namun pengenaan d. Ketentuan lain yang dibutuhkan untuk tersebut hanya untuk masyarakat dan mewujudkan ruang yang aman, nyaman, digunakan untuk kepentingan umum, tidak produktif, dan berkelanjutan antara lain : dinikmati langsung, bersifat paksaan, dan ketentuan kawasan keselamatan operasi- tidak diskriminasi. onal penerbangan, pembangunan e. Kewenangan Belanja / investasi publik pemancar alat komunikasi, dan pem- (Spending Power). Berdasarkan hal tersebut bangunan jaringan listrik tegangan tinggi. di atas, maka dapat diidentifikasi bahwa wewenang pemerintah terkait dengan Kewajiban Dan Kewenangan Pengendalian peraturan zonasi yakni: Pemanfaatan Ruang 1. Pemerintah Pusat : menyebarluaskan Pemerintah bertanggung jawab untuk informasi yang berkaitan dengan arahan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peraturan zonasi untuk sistem nasional mewujudkan keadilan, mengurangi konflik, dan yang disusun dalam rangka pengendalian dampak negatif pemanfaatan ruang serta pemanfaatan ruang wilayah nasional; dan menjamin berlangsungnya pembangunan kota 2. Pemerintah Daerah Provinsi dan yang efisien, efektif, serta sesuai dengan fungsi Kabupaten/Kota : menyebarluaskan dan konsisten dengan rencana tata ruang. Oleh infomasi yang berkaitan dengan arahan karenanya, pemerintah wajib menjalankan peraturan zonasi untuk sistem provinsi fungsi pengendalian pemanfaatan ruang. dan kabupaten/kota yang disusun dalam14
  16. 16. rangka pengendalian pemanfaatan ruang Catatan: zoning harus dibuat sesuai dengan wilayah provinsi dan kabupaten/kota. RTRW dan pertimbangan yang beralasan/ masuk akal (misal: karakter kawasan,Fungsi Utama Peraturan Zonasi Dalam kesesuaian dengan guna lahan tertentu,Pengendalian Pemanfaatan Ruang konservasi nilai bangunan, dan mendorong Peraturan Zonasi daerah disusun sesuai guna lahan yang paling tepat).dengan kewenangan dan kepentingan setiapjenjang wilayah administratif sesuai dengan Penutuparahan Rencana Tata Ruang Wilayah masing- Kebutuhan ruang untuk menampungmasing dan bersifat saling melengkapi. berbagai aktivitas masyarakat yang terusTerdapat beberapa fungsi utama dari peraturan berkembang memerlukan efisiensi pemanfaatanzonasi, yakni: ruang melalui pengaturan alokasi berdasarkan1. Sebagai instrumen pengendalian rencana tata ruang. Rencana tata ruang yang pembangunan. Peraturan zoning yang berwawasan lingkungan merupakan prasyarat lengkap akan memuat prosedur pelaksanaan bagi penyelenggaraan penataan ruang yang pembangunan sampai ke tata cara berkualitas. pengawasannya. Dalam upaya mengefektifkan penyeleng-2. Sebagai pedoman penyusunan rencana garaan penataan ruang yang berwawasan operasional. Ketentuan zoning dapat menjadi lingkungan, diperlukan sinkronisasi dan jembatan dalam penyusunan rencana tata keterkaitan yang lebih lanjut dan lebih spesifik ruang yang bersifat operasional, karena mengenai aspek-aspek lingkungan hidup dalam memuat ketentuan tentang penjabaran penataan ruang. Rencana tata ruang dan proses rencana yang bersifat makro ke dalam penataan ruang merupakan satu kesatuan yang rencana yang bersifat sub makro sampai secara keseluruhan. Hal ini lebih pada upaya pada rencana yang rinci. untuk mewujudkan ruang wilayah yang3. Sebagai panduan teknis pengembangan/ nyaman, produktif dan berkelanjutan. pemanfaatan lahan. Ketentuan zoning Pemanfaatan ruang harus memperhatikan daya mencakup tata guna lahan, intensitas dukung lingkungan, konversi pemanfaatan pembangunan, tata bangunan, prasarana ruang yang tidak terkendali dan inefisiensi minimum, dan standar perencanaan. pengaturan fungsi ruang. Tujuan akhir dari peraturan zonasi di RTRW merupakan pedoman spasialantaranya adalah : pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian,1. Menjamin bahwa pembangunan yang akan Rencana Tata Ruang Wilayah harus memuat dilaksanakan dapat mencapai standar kebijakan dan strategi pengelolaan kawasan kualitas lokal minimum (health, safety, and yang ramah lingkungan. Rencana Tata Ruang welfare); Wilayah merupakan pedoman yang harus2. Melindungi atau menjamin agar pemba- dipatuhi. Rencana tata ruang dan wilayah yang ngunan baru tidak mengganggu penghuni sudah ditetapkan harus ditindaklanjuti dengan atau pemanfaat ruang yang telah ada; tindakan nyata dari segenap pemangku3. Memelihara nilai properti; kepentingan.4. Memelihara/memantapkan lingkungan dan melestarikan kualitasnya; ***5. Menyediakan aturan yang seragam di setiap zona;6. Mengurangi kemacetan lalu lintas, menjamin keselamatan dari kebakaran, kepanikan, dan bahaya lain; mendorong kesehatan dan kesejahteraan umum, menyediakan cahaya dan udara yang cukup; mencegah terlalu padat, menghindarkan konsentrasi penduduk berlebihan, menyediakan fasilitas transportasi, air bersih, saluran buangan, sekolah, taman dan kebutuhan publik lainnya” 15
  17. 17. Dalam rangka mendukung visi secara khusus, tujuan kajian ini adalah: Pemerintah Kota Palangka Raya untuk 1) Mengidentifikasi dan mendeskripsikan mewujudkan Palangka Raya sebagai Kota kondisi existing mengenai peran dan fungsi Pendidikan, maka dalam Tahun Anggaran 2012 tenaga pendidik/guru dalam meningkatan Bappeda Kota Palangka Raya melaksanakan mutu pendidikan di Kota Palangka Raya. kegiatan Kajian Peningkatan Kinerja dan 2) Mengevaluasi kinerja dan profesionalisme Profesionalisme Tenaga Pendidik/Guru. tenaga pendidik/guru di Kota Palangka Raya Kegiatan ini melibatkan Tim Peneliti dari dalam melaksanakan tugas pembelajaran Lembaga Penelitian Universitas Palangka Raya, yang diwujudkan melalui kompetensi yang diketuai oleh Prof. Dr. Joni Bungai, M.Pd, pedagogik, kompetensi profesional, dengan anggota Drs. Tonich Uda, M.Si, Berkat kompetensi kepribadian, dan kompetensi A.P., SP, M.Si, dan Indra Perdana, S.Pd, M.Pd. sosial. Kajian peningkatan kinerja dan 3) Mengidentifikasi permasalahan- profesionalisme tenaga pendidik/guru di Kota permasalahan mendasar baik dari Palangka Raya dimaksudkan untuk lingkungan internal maupun eksternal yang mengevaluasi kinerja dan profesionalisme dapat mempengaruhi kinerja dan tenaga guru, sehingga dapat dirancang upaya- profesionalisme tenaga pendidik/guru di upaya nyata untuk perbaikan dan peningkatan Kota Palangka Raya dalam melaksanakan kualitas guru pada masa-masa yang akan datang pembelajaran. khususnya di Kota Palangka Raya. Untuk itu 4) Merumuskan program aksi dan arahan16
  18. 18. kegiatan-kegiatan peningkatan kinerja dan dengan formulasi sebagai berikut: profesionalisme tenaga pendidik/guru di NR = NST – NSR Kota Palangka Raya dalam meningkatkan PI = NR : JIK mutu layanan pendidikan bagi peserta didik. Keterangan: Pengumpulan data kinerja tenaga NR = Nilai Rangependidik/guru dilakukan dengan menggunakan NST = Nilai Skor Tertinggiberbagai metode, yaitu: NSR = Nilai Skor Terendah1. Wawancara JIK = Jarak Interval Kelas Wawancara dilakukan dengan menggunakan PI = Panjang Interval Kelas instrumen berupa kuesioner yang disusun dan dirancang untuk mampu Hasil perhitungan interval kelas tersebut, mengungkapkan kinerja dan profesionalisme selanjutnya disusun dalam bentuk tabel tenaga pendidik/guru di Kota Palangka Raya distribusi frekuensi, seperti tabel berikut: dalam menjalankan kompetensinya. Kuesioner tersebut diisi oleh berbagai pihak, Interval No Kategori Frekuensi baik di lingkup Dinas Pendidikan, di lingkup Kelas sekolah yaitu oleh kepala sekolah dan guru, 1 Sangat baik/ sangat [........... [.........] % dan oleh pengawas sekolah pada satuan tinggi sd .............] 2 Baik/tinggi [........... [.........] % pendidikan yang bersangkutan. sd .............]2. Observasi 3 Biasa/cukup [........... [.........] % Melakukan peninjauan secara langsung di sd .............] sekolah dengan mengamati kegiatan 4 Tidak baik/rendah [........... [.........] % pembelajaran yang dilakukan oleh beberapa sd .............] orang guru di sekolah. 5 Sangat tidak baik/ [........... [.........] %3. Studi Banding sangat rendah sd .............] Melakukan kegiatan studi banding ke luar daerah atau dinas pendidikan di luar daerah yang dianggap representatif untuk b. Perbedaan kinerja guru yang sudah mendapatkan gambaran atau upaya-upaya bersertifikasi pendidik dengan guru yang pembinaan dan pengembangan kinerja dan belum bersertifikasi pendidikan. profesionalisme guru yang lebih baik. Dilakukan untuk mengetahui perbedaan Hasilnya akan menjadi bahan masukan untuk nyata/tidak nyata antara kinerja guru penyusunan rencana aksi atau program. yang belum bersertifikasi pendidikan dengan guru yang sudah bersetifikasiMetode Analisis Data pendidik. Dilakukan dengan Uji T Hasil pengumpulan data lapangan (Independent Sample T Test) pada tarafselanjutnya dilakukan analisis secara mendalam signifikansi 95%.dan komprehensif dengan analisis deskriptif 3. Analisis deskriptif kualitatifkualitatif dan kuantitatif. Dilakukan untuk mengungkapkan1. Analisis deskriptif kuantitatif, dimaksudkan permasalahan aktual mengenai berbagai untuk menyajikan data berupa ukuran permasalahan yang dihadapi oleh guru sentral dan ukuran penyebaran dari masing- dalam meningkatkan kinerja dan masing indikator secara tunggal. Penyajian profesionalismenya, serta merumuskan data berupa ukuran sentral yang terdiri dari: program-program aksi secara konkrit untuk mean (rata-rata); median (nilai tengah); memperbaiki kinerja guru di Kota Palangka modus (nilai yang sering muncul); skor Raya. minimum dan skor maksimum, rentang skor dan total skor. Ukuran penyebaran berupa Hasil Evaluasi varians dan simpangan baku (standard Hasil evaluasi atau penelitian terhadap deviasi). kinerja dan profesionalisme pendidik/guru di2. Analisis statistik kuantitatif Kota Palangka Raya sebagaimana tecermin a. Tingkat kinerja dan profesionelisme dalam pembahasan terhadap empat kompetensi tenaga pendidik/guru sebagaimana yang disajikan dan diuraikan Perhitungan data dalam bentuk tabel berikut ini. distribusi frekuensi dan interval kelas 17
  19. 19. Kompetensi Pedagogik Guru dan c) keragaman cara menilaian hasil belajar Kompetensi pedagogik adalah siswa. Kemampuan mengenal dan kemampuan mengelola pembelajaran peserta memperlakukan siswa sesuai ciri-cirinya didik yang meliputi pemahaman peserta didik, merupakan hal yang penting diperhatikan guru, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, agar guru dapat membuat strategi dan standar evaluasi hasil belajar dan pengembangan belajar yang dapat diikuti oleh semua siswanya. peserta didik untuk mengaktualisasikan Keanekaragaman cara penilaian hasil belajar berbagai potensi yang dimilikinya. Untuk juga penting diperhatikan, karena dengan penelitian ini, beberapa indikator penilaian beragamnya cara penilaian maka semua potensi yang dilakukan terhadap kompetensi pedagogik siswa akan semakin optimal digali oleh guru, guru di Kota Palangka Raya, meliputi: dan selanjutnya guru dapat mengembangkan a. Kemampuan mengenal siswa yang mengikuti metode pembelajaran yang beragaman. pelajarannya Jika dilihat tingkat kompetensi guru b. Kemampuan memperlakukan siswa sesuai antara yang sudah bersertifikasi dengan guru dengan ciri-cirinya yang belum bersertifikasi, tampak bahwa guru c. Kesiapan memberikan pelajaran dan/atau yang bersertifikasi memiliki kompetensi praktek/praktikum pedagogik yang sedikit lebih baik dari yang d. Keteraturan dan ketertiban menyeleng- belum bersertifikasi. Kompetensi pedagogik garakan pembelajaran pada guru yang sudah bersertifikasi mulai dari e. Kemampuan menghidupkan suasana kelas baik hingga sangat baik, sedangkan guru belum f. Pemanfaatan media dan teknologi sertifikasi mulai dari rendah hingga sangat baik. pembelajaran Guru yang kompetensi pedagogiknya tergolong g. Keanekaragaman cara penilaian hasil belajar sangat baik, yaitu 33,78% pada guru siswa bersertifikasi dan 4,95% pada guru belum h. Memberikan umpan balik terhadap tugas bersertifikasi. i. Kesesuaian materi ujian dan/tugas dengan tujuan mata pelajaran Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan kompetensi pedagogik guru di Kota Palangka Raya sebagian besar sudah tergolong baik. Dari hasil evaluasi diperoleh bahwa terdapat sekitar 19,38% kompetensi pedagogik guru tergolong sangat baik, 73,43% tergolong baik, 6,98% tergolong cukup baik, terdapat 0,23% yang rendah atau kurang baik, sementara yang sangat rendah tidak ada. Kompetensi Profesional Guru Kompetensi profesional adalah kemam- puan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Untuk penelitian ini, beberapa indikator penilaian yang dilakukan terhadap kompetensi profesional guru di Kota Palangka Raya, meliputi: a. Kemampuan menjelaskan pokok bahasan/ topik secara tepat Secara khusus aspek dari kompetensi b. Kemampuan menjawab pertanyan siswa pedagogik guru di Kota Palangka Raya yang dengan jelas dan sesuai dengan tergolong masih lemah atau di bawah rata-rata permasalahan yang ditanyakan adalah; a) kemampuan mengenal siswa yang c. Kemampuan memberikan contoh yang mengikuti pelajarannya; b) kemampuan relevan dengan materi yang diajarkan memperlakukan siswa sesuai dengan ciri-cirinya, d. Kemampuan menjelaskan keterkaitan18
  20. 20. bidang/ topik yang diajarkan dengan bidang/ semakin baik. Tidak hanya itu tentunya perlu topik lain didukung oleh ketersediaan fasilitas TIK itue. Kemampuan menjelaskan keterkaitan sendiri. bidang/ topik yang diajarkan dengan konteks Jika dilihat tingkat kompetensi guru kehidupan antara yang sudah bersertifikasi dengan guruf. Penguasaan akan isu-isu mutakhir dalam yang belum bersertifikasi, tampak bahwa guru bidang yang diajarkan yang bersertifikasi memiliki kompetensig. Kemampuan menggunakan beragam profesional yang sedikit lebih baik dari yang teknologi komunikasi. belum bersertifikasi. Kompetensi profesional Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada guru yang sudah bersertifikasi mulai darisecara keseluruhan kompetensi profesional baik hingga sangat baik, sedangkan guru belumguru di Kota Palangka Raya sebagian besar sertifikasi mulai dari cukup baik hingga sangatsudah tergolong baik. Dari hasil evaluasi baik. Guru yang kompetensi profesionalnyadiperoleh bahwa terdapat sekitar 22,07% tergolong sangat baik, yaitu 26,13% pada gurukompetensi profesional guru tergolong sangat bersertifikasi dan 4,95% pada guru belumbaik, 73,87% tergolong baik, 4,05% tergolong bersertifikasi. Sedangkan untuk golongan baik,cukup baik, sementara itu yang rendah atau terdiri dari 73,87% pada guru bersertifikasi dankurang baik, dan sangat rendah tidak ada. 86,94% pada guru belum bersertifikasi. Untuk golongan sedang atau cukup baik hanya terdapat pada guru belum bersertifikasi yaitu sebesar 8,11%. Secara khusus aspek dari kompetensiprofesional guru di Kota Palangka Raya yangtergolong masih lemah atau di bawah rata-rata Kompetensi Kepribadian Guruadalah; a) penguasaan akan isu-isu mutakhir Kompetensi kepribadian adalah kemam-dalam bidang yang diajarkan; dan puan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa,b) kemampuan menggunakan beragam arif dan berwibawa, menjadi teladan bagiteknologi komunikasi. Penguasaan isu-isu peserta didik dan berakhlak mulia. Untukmutakhir terkait bidang yang diajarkan oleh penelitian ini, beberapa indikator penilaianguru merupakan hal yang penting, mengingat yang dilakukan terhadap kompetensi profe-ilmu pengetahuan sekarang ini sangat sional guru di Kota Palangka Raya, meliputi:berkembang pesat, sehingga dibutuhkan a. Kemampuan mengendalikan diri dalamketekunan guru untuk mengikuti berbagai situasi dan kondisiperkembangan tersebut. Jika guru kurang b. Satu kata dan tindakanmengikuti perkembangan ilmu pengetahuan di c. Kewibawaan sebagai pribadi gurubidang yang diajarkannya, maka tentunya d. Kearifan dalam mengambil keputusankualitas kontens dari materi yang diajarkan juga e. Menjadi contoh dalam bersikap danmenjadi kurang baik. Sementara itu penguasaan berperilakuteknologi komunikasi dalam mengajar sekarang f. Adil dalam memperlakukan siswaini menjadi penting, sebagai bentuk dari era Hasil penelitian menunjukkan bahwaketerbukaan yang semakin berkembang pesat secara keseluruhan kompetensi kepribadiandalam berbagai bidang, tidak terkecuali bidang guru di Kota Palangka Raya sebagian besarpendidikan. Guru harus selalu dibekali dengan sudah tergolong baik. Dari hasil evaluasipenguasaan TIK agar kualitas pembelajaran diperoleh bahwa terdapat sekitar 28,60% 19
  21. 21. kompetensi kepribadian guru tergolong sangat terdiri dari 54,05% pada guru bersertifikasi dan baik, 66,22% tergolong baik, 5,18% tergolong 78,38% pada guru belum bersertifikasi. Untuk cukup baik, sementara itu yang rendah atau golongan sedang atau cukup baik hanya kurang baik, dan sangat rendah tidak ada. terdapat pada guru belum bersertifikasi yaitu Kompetensi kepribadian guru sangat dominan sebesar 10,36%. pada aspek adil dalam memperlakukan siswa, dan menjadi contoh dalam bersikap dan berperilaku. Kompetensi Sosial Guru Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk Secara khusus aspek dari kompetensi berkomunikasi dan bergaul secara efektif profesional guru di Kota Palangka Raya yang dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga tergolong masih lemah atau di bawah rata-rata kependidikan, orangtua/wali peserta didik dan adalah: a) kemampuan mengendalikan diri masyarakat sekitar. Untuk penelitian ini, dalam berbagai situasi dan kondisi; b) satu kata beberapa indikator penilaian yang dilakukan dan tindakan; dan c) kearifan dalam mengambil terhadap kompetensi profesional guru di Kota keputusan. Kemampuan mengendalikan diri Palangka Raya, meliputi: dalam berbagai situasi dan kondisi merupakan a. Kemampuan menyampaikan pendapat kontrol diri dalam menjalankan tugas sebagai b. Kemampuan menerima kritik, saran, dan guru khususnya menghadapi perilaku siswa pendapat orang lain yang cenderung negatif. Hal ini perlu bagi guru c. Kemampuan bergaul dengan siswa maupun karena siswa perlu didekati secara sosial agar teman sejawat siswa merasa dirinya dihargai oleh guru. Satu d. Toleransi terhadap keberagaman siswa kata dan tindakan merupakan wujud komitmen Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru agar apa yang diucapkan selalu secara keseluruhan kompetensi sosial guru di diwujudkan dalam tindakan yang tepat. Kota Palangka Raya sebagian besar sudah Sedangkan kearifan dalam mengambil tergolong baik. Dari hasil evaluasi diperoleh keputusan merupakan suatu sikap kehati-hatian bahwa terdapat sekitar 32,88% kompetensi dalam bertindak atau membuat keputusan, sosial guru tergolong sangat baik, 64,64% sehingga tidak ada siswa yang merasa dirugikan tergolong baik, 2,48% tergolong cukup baik, dari suatu keputusan. sementara itu yang rendah atau kurang baik, Jika dilihat tingkat kompetensi guru dan sangat rendah tidak ada. Kompetensi sosial antara yang sudah bersertifikasi dengan guru guru sangat dominan pada aspek toleransi yang belum bersertifikasi, tampak bahwa guru yang bersertifikasi memiliki kompotensi kepribadian yang juga lebih baik dari yang belum bersertifikasi. Kompetensi kepribadian pada guru yang sudah bersertifikasi mulai dari baik hingga sangat baik, sedangkan guru belum sertifikasi mulai dari cukup baik hingga sangat baik. Guru yang kompetensi kepribadiannya tergolong sangat baik, yaitu 45,95% pada guru bersertifikasi dan 11,26% pada guru belum bersertifikasi. Sedangkan untuk golongan baik,20
  22. 22. terhadap keberagaman siswa, dan kemampuan Tingkat Kinerja dan Profesionalisme Gurubergaul dengan siswa maupun teman sejawat. Sebagaimana yang telah diungkapkan Secara khusus aspek dari kompetensi mengenai hasil evaluasi terhadap berbagaisosial guru di Kota Palangka Raya yang kompetensi guru di atas, maka semuatergolong masih lemah atau di bawah rata-rata kompetensi guru baik pedagogik, profesional,adalah: a) kemampuan menyampaikan kepribadian, dan sosial menunjukkan hasil yangpendapat; dan b) kemampuan menerima kritik, dominan baik. Sehubungan dengan itu makasaran, dan pendapat orang lain. Kemampuan kinerja guru di Kota Palangka Raya sudah dapatmenyampaikan pendapat merupakan suatu dipastikan rata-rata pada tingkat yang baik. Halkemampuan untuk mengungkapkan pendapat ini dapat ditunjukkan sebagaimana tabelkepada orang lain secara logis dan tepat. berikut ini.Kemampuan berpendapat tidak hanyaditunjukkan dari cara berpendapat tetapi Frek Rata- No Kategori Intervalbagaimana pendapat tersebut dapat diterima (%) rataoleh orang lain atau dalam hal ini siswa secara 1 Sangat baik 109,2 – 130,0 24,32 115,94benar tanpa ada persepsi yang berbeda. 2 Baik 88,4 – 109,1 72,97 101,39Kemampuan menerima kritik, saran, danpendapat orang lain merupakan hal yang sering 3 Cukup baik 67,6 – 88,3 2,70 83,92menjadi sulit jika guru selalu menganggap 4 Rendah 46,8 – 67,5 - -dirinya benar atau mempunyai pandangan Sangatnegatif terhadap apa yang disampaikan oleh 5 26,0 – 46,7 - - rendahorang lain. Dalam hal ini siswa yangberpendapat dalam kelas semestinya didengar Sebagaimana hasil evaluasi yangoleh guru sebagai wujud perhatian kepada dituangkan tersebut di atas, terlihat bahwasiswanya. kinerja dan profesionalisme guru di Kota Jika dilihat tingkat kompetensi guru Palangka Raya sebagian besar atau sekitarantara yang sudah bersertifikasi dengan guru 72,97% sudah tergolong “baik”. Namun yangyang belum bersertifikasi, tampak bahwa guru juga cukup mengembirakan jumlah guru yangyang bersertifikasi memiliki kompetensi sosial tergolong “sangat baik” relatif banyak yaituyang juga lebih baik dari yang belum 24,32%. Sementara itu yang tergolong “cukupbersertifikasi. Kompetensi kepribadian pada baik” hanya 2,70% bahkan tidak ada yangguru yang sudah bersertifikasi mulai dari baik tergolong “rendah” dan “sangat rendah”. Jadihingga sangat baik, sedangkan guru belum sesungguhnya kinerja dan profesionalisme gurusertifikasi mulai dari cukup baik hingga sangat -guru di Kota Palangka Raya dapat menjadibaik. Guru yang kompetensi sosialnya tergolong jaminan bagi peningkatan kualitas pendidikansangat baik, yaitu 46,40% pada guru sehingga apa yang menjadi visi dan misibersertifikasi dan 19,37% pada guru belum Pemerintah Kota untuk menjadi Kotabersertifikasi. Sedangkan untuk golongan baik, Pendidikan akan semakin terbuka lebar.terdiri dari 53,60% pada guru bersertifikasi dan75,68% pada guru belum bersertifikasi. Untukgolongan sedang atau cukup baik hanyaterdapat pada guru belum bersertifikasi yaitusebesar 4,95%. Tingkat kinerja dan profesionalisme guru yang tergolong baik di Kota Palangka Raya tersebut merupakan kontribusi atau dibentuk oleh keempat kompetensi guru, yaitu: a) pedagogik sebesar 24%; b) profesional 21
  23. 23. sebesar 25%; c) kepribadian sebesar 25%; dan Namun yang juga menarik dari hasil d) sosial sebesar 26%. Dari hasil ini dapat evaluasi kinerja dan profesionalisme guru baik dikatakan bahwa keempat kompetensi tersebut yang bersertifikasi maupun yang belum memberikan kontribusi yang hampir seimbang bersertifikasi adalah tidak adanya kompetensi dalam membentuk kinerja guru di Kota yang dominan atau tidak dominan dalam Palangka Raya. Oleh sebab itu peningkatan membentuk kinerja guru. Keempat kompetensi kinerja guru di Kota Palangka Raya tidak dapat yang dievaluasi baik untuk guru yang hanya memperhatikan salah satu aspek bersertifikasi dan belum bersertifikasi hampir kompetensi saja, namun harus memperhatikan sama besar berkontribusi terhadap pemben- semua aspek kompetensi guru secara tukan kinerja dan profesionalisme guru di Kota berimbang dan proporsional. Palangka Raya. Hal ini tentunya akan menjadi hal yang baik bagi Pemerintah Kota Palangka Raya untuk mengembangkan kinerja dan profesionalisme gurunya. Dengan kondisi seperti yang disebutkan di atas, program-program dapat menjadi efisien dan efektif karena dapat relatif homogen antara berbagai kualifikasi guru tersebut. Permasalahan yang ditemukenali Berbagai permasalahan yang berhasil diidentifikasi dan dapat berdampak terhadap peningkatan kinerja dan profesionalisme guru di Kota Palangka Raya sebagai berikut: Jika dikaji lebih jauh mengenai kinerja dan  Data guru di Kota Palangka Raya dapat profesionalisme antara guru yang sudah dikatakan lebih dari cukup, namun yang bersertifikasi dengan guru yang belum menjadi kendala adalah penyebarannya bersertifikasi, maka hasil penelitian yang belum merata. Guru sebagian besar menunjukkan bahwa guru yang bersertifikasi masih bertumpuk di kota, sementara di lebih baik dari guru yang belum bersertifikasi. daerah pedalaman/kelurahan luar kota Secara kuantitatif nilai rata-rata untuk kinerja masih kurang. Dalam hal ini tentunya bagi guru yang bersertifikasi sebesar 16,77 dan guru yang di luar kota untuk meningkatkan untuk guru yang belum bersertifikasi sebesar kinerjanya pada berbagai kompetensi yang 15,56. Secara statistik dengan Uji T dibutuhkan untuk itu. (Independent Sample T Test), terdapat  Selain penyebaran jumlah guru yang belum perbedaan yang nyata antara kinerja guru yang merata, juga belum meratanya penyebaran bersertifikasi dengan yang belum bersertifikasi. guru bidang studi. Pada sekolah-sekolah di Hal ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh nilai luar kota masih banyak kekurangan guru thitung > ttabel (4,885 > 2,262) dan P value (0,001 < bidang studi, sehingga guru-guru di luar 0,05). Artinya bahwa nilai kuantitatif bahwa kota merangkap mengajar bidang studi yang kinerja guru yang bersertifikasi lebih tinggi dari di luar keilmuannya. Hal ini tentunya akan yang belum bersertifikasi adalah benar. mengurangi kualitas pembelajaran mata pelajaran yang diberikan untuk siswa. Kontribusi Kompetensi Guru terhadap Pembentukan  Tertumpuknya guru-guru di kota juga Kinerja dan Profesionalisme Guru di Kota Palangka Raya menjadi masalah tersendiri, dimana Guru Guru belum banyak guru di kota yang terbatas No Kompetensi Bersertifikasi bersertifikasi kesempatannya untuk mengembangkan Rerata % Rerata % kinerja dan profesionalismenya. Ini 1 Pedagogik 4,07 24 3,78 24 tentunya akibat terjadinya persaingan yang sangat ketat, sehingga guru-guru 2 Profesional 4,14 25 3,83 25 yang kurang berkualitas akan sulit 3 Kepribadian 4,28 26 3,95 25 bersaing dan dampaknya guru tersebut akan berkembang lebih lambat dari 4 Sosial 4,28 25 4,00 26 guru yang lain yang sudah berkualitas. Jumlah 16,77 100 15,56 10022
  24. 24. terhadap Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah baik guru SD, SMP, SMA dan SMK, bekerja sama dengan pihak LPMP Provinsi Jawa Timur. Pemetaan kompetensi ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana keadaan kompetensi guru, Kepala Sekolah dan Pengawas sekolah. Dengan adanya data dari pemetaan tersebut akan diketahui dimana letak kelemahan/kompetensi yang perlu ditingkatkan baik terhadap Guru, Kepala Sekolah maupun terhadap pengawas Sekolah. Sehingga memudah- kan pihak Dinas Pendidikan untuk melakukan pembinaan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. 2. Melakukan Supervisi dan Pengawasan Ke Sekolah Supervisi dan pengawasan dilakukan oleh pengawas sekolah terhadap pelaksanaan tugas guru secara berkala dan terus menerus. Tujuan dari supervisi dan pengawasan ini bertujuan melakukan pembinaan terhadap guru serta melihat bagaimana persiapan dan kesiapan guru dalam memberikan pelajaran (Perangkat dan alat pembelajaran, RPP, LKS) Berdasarkan hasil pengamatan dan 3. Menggiatkan Pembinaaan Kegiatan observasi langsung terhadap pelaksanan MKKS, MGMP, LKG tugas guru di sekolah, diperoleh hal-hal Pihak Dinas Pendidikan terus sebagai berikut: menggiatkan pembinaan terhadap a. Pada umumnya guru belum menggunakan kegiatan MKKS, MGMP dan LKG. Kegiatan media dan teknologi pembelajaran dalam MKKS ini dimaksudkan agar kepala melaksanakan proses belajar mengajar. sekolah dapat meningkatkan kinerjanya b. Metode pembelajaran yang digunakan serta dapat melakukan pembinaan masih dominan pada metode ceramah dan terhadap guru dan dapat mengelola tanya jawab. sekolah dengan baik. Sedangkan kegiatan c. Kemampuan pengayaan materi masih MGMP (Guru SLTA/SLTP) dan LKG (Guru relatif kurang terutama penguasaan akan SD) ini dimaksudkan agar dapat isu-isu mutakhir dalam bidang yang meningkatkan kemampuan/kompetensi diajarkan. guru sehingga mampu mempersiapkan d. Media dan sarana belajar masih relatif alat dan perangkat pembelajaran serta kurang terutama pada jenjang sekolah dasar yang berada di daerah pedesaan/ luar kota, sehingga guru tidak dapat maksimal dalam melaksanakan tugasnya dalam melaksanakan pengajaranProgram Peningkatan Kinerja Gurua) Beberapa hal yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota palangka Raya dalam rangka meningkatkan Kinerja Guru/Kepala Sekolah di Kota Palangka Raya: 1. Pemetaan Kompetensi Guru Pemetaan Kompetensi guru ini dilakukan 23
  25. 25. hubungan kerjasama dengan pihak Pemerintah Kota Palangka Raya, terutama untuk mendatangkan narasumber ke sekolah mereka. Di samping itu pula pihak sekolah juga dapat menjalin kerjasama dengan lembaga pelatihan dan perusahaan terutama dalam hal pengadaan alat bantu praktik, promosi produk dan penyerapan tenaga kerja alumni sekolah tersebut. 3. Melaksanakan seminar bagi guru-guru baik di tingkat sekolah maupun di tingkat kota dan kalau memungkinkan mengikuti mampu melaksanakan pembelajaran yang seminar di tingkat nasional. berkualitas. 4. Melaksanakan pertemuan guru bidang 4. Penghargaan dan Promosi studi untuk membahas materi pelajaran Bagi guru yang berprestasi Pemerintah yang akan disampaikan kepada siswa Kota Palangka Raya dapat memberikan serta tukar pengalaman dan ilmu dengan penghargaan yaitu dipromosi atau guru-guru lainnya. Pertemuan ini diangkat jadi Kepala Sekolah. Hal tersebut dilaksanakan secara rutin setiap bulan. dilakukan untuk memberikan motivasi 5. Bagi guru yang kurang jam mengajarnya bagi guru agar terus meningkatkan dapat mengajar di sekolah lain dengan kinerjanya yang pada akhirnya akan mendapat ijin dari kepala sekolah dan berdampak pada kualitas lulusannya. dinas pendidian setempat. Hal ini 5. Kepala Sekolah dilakukan untuk membantu guru sudah Untuk diangkat menjadi seorang Kepala sertifikasi yang kekurangan jam Sekolah, harus menunjukan prestasi yang mengajar. tinggi serta telah mengikuti beberapa Pelatihan / Seminar / Lokakarya dan kegiatan Lomba Guru berprestasi. Seleksi kepala sekolah tersebut dilaksanakan secara ketat oleh pihak Dinas Pendidikan. Dengan adanya persyaratan dan seleksi tersebut diharapkan kepala sekolah yang terpilih benar-benar kepala sekolah yang mempunyai kemampuan manajerial yang tinggi, mempunyai dedikasi dan integritas yang tinggi serta kemampuan akademik yang baik, sehingga dapat meningkatkan mutu dan kualitas lulusan sekolah di mana dia bertugas. b) Pembinaan Yang dilakukan Oleh Sekolah terhadap Guru: 1. Guru diwajibkan setiap minggu menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, termasuk alat dan perangkat pembelajaran (RPP, Media, Soal Ulangan harian/ujian serta hasil penilaian) Apabila guru yang bersangkutan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, maka guru tersebut diberi pembinaan dan bimbingan baik oleh kepala sekolah/ wakil kepala sekolah atau guru senior yang lebih berpengalaman. 2. Untuk mengembangkan potensi diri guru, pihak sekolah dapat juga menjalin24

×