Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Dikdik Baehaqi Arifdik2baehaqi@yahoo.com
RUANG LINGKUP MATERI KEKUASAN DAN POLITIK                     Budaya demokrasiPemerintahan desa                           ...
Kelas II, Semester 2STANDAR KOMPETENSI            KOMPETENSI DASAR3. Menampilkan sikap   3.1 Mengenal kegiatandemokratis  ...
Kelas IV, Semester 1STANDAR KOMPETENSI                  KOMPETENSI DASAR1. Memahami sistem        1.1 Mengenal lembaga-lem...
Kelas IV, Semester 2STANDAR KOMPETENSI             KOMPETENSI DASAR3. Mengenal sistem     3.1 Mengenal lembaga-lembagapeme...
SIKAP DEMOKRATIS
KONSEP DEMOKRASI
   Demokrasi “the government from    the people, by the people, and for    the people”, yaitu pemerintahan dari    rakyat...
Demokrasi1.   Konsep kehidupan negara atau masyarakat dimana     warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam     pemeri...
PERKEMBANGAN DEMOKRASIDEMOKRASI                       DEMOKRASI            LANGSUNG               PERWAKILAN
GAGASAN DASAR PEMERINTAH DEMOKRASI     PEMERINTAH DEMOKRASI                        Pengakuan hakikat danPengakuan partisip...
PILAR-PILAR DEMOKRASI                        Pemerintahan                         berdasarkan Kedaulatan rakyat           ...
PILAR DEMOKRASI INDONESIA DALAM UUD 1945 berdasarkan                                yang                       dengan     ...
DEMOKRATISASI   Penerapan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip    demokrasi pada setiap kegiatan politik kenegaraan    untu...
Karakteristik Demokratisasi  Berlangsung   Proses        Proses yang1 secara        2                perubahan   3 tidak  ...
KEBERHASILAN DEMOKRASI       • menjadi sikap dan pola hidup         masyarakat dan penyelenggara         negara dalam kehi...
Nilai-nilai Demokrasi1.   Penyelesaian pertikaian-pertikaian secara damai dan     sukarela2.   Menjamin terjadinya perubah...
Lembaga-lembaga Negara menurut UUD 1945                                                                UUD 1945        BPK...
LANDASAN PENGEMBANGAN DEMOKRASI1.    Pertumbuhan ekonomi yang memadai2.    Pluralisme, dan3.    Pola hubungan negara dan m...
KRITERIA NEGARA DEMOKRASI        (International Conference of Jurists, Bangkok,1965)1.   Perlindungan secara konstitusiona...
DEMOKRASI INDONESIA?
KATEGORI DEMOKRASI     (berdasarkan cara menyampaikan pendapat )1.   Demokrasi langsung2.   Demokrasi tidak langsung (perw...
berdasarkan titik perhatian• secara hukum                                               • berupaya menciptakan  menempatka...
berdasarkan prinsip ideologi Demokrasi Liberal          Demokrasi Rakyat    • memberikan               • bertujuan      ke...
berdasarkan wewenang dan hubungan antaralat kelengkapan negara                                 Negara dikepalai presiden D...
SISTEM PEMERINTAHAN KABUPATEN, KOTA, DANPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT UUD 1945                   Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah       ...
HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH  Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provi...
LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SUSUNAN PEMERINTAHAN DAERAH              PEMERINTAHAN DAERAH                    PROVINSI            ...
PERANGKAT DAERAH• Sekretariat daerah   • Sekretariat Daerah• Sekretariat DPRD     • Sekretariat DPRD• Dinas Daerah        ...
TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DAERAHa.   memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan     kebijakan yang ditetapka...
KEWAJIBAN KEPALA DAERAH1.   memberikan laporan penyelenggaraan     pemerintahan daerah kepada Pemerintah2.   memberikan la...
GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT   Gubernur berkedudukan juga sebagai wakil    Pemerintah di wilayah provinsi, ber...
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH   KEDUDUKAN DPRD    Merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan    berkedudukan sebagai...
TUGAS DAN WEWENANG DPRD   membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama;   membah...
HAK DPRD              DPRD                          Anggota DPRDInterpelasi                         mengajukan         b. ...
Dipimpin oleh       Dibentuk di                                                  camat yang         wilayah               ...
Dipimpin oleh  Dibentuk di                                  Lurah yang                                              diangk...
KELURAHAN   Lurah bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota    melalui Camat.   Lurah dalam melaksanakan tugasnya dibantu...
DESA                             PEMERINTAHAN DESAPEMERINTAH DESA                                          BPD            ...
KEWENANGAN DESA   urusan pemerintahan yang sudah ada    berdasarkan hak asal-usul desa;   urusan pemerintahan yang menja...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

kekuasaan dan politik

2,330 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

kekuasaan dan politik

  1. 1. Dikdik Baehaqi Arifdik2baehaqi@yahoo.com
  2. 2. RUANG LINGKUP MATERI KEKUASAN DAN POLITIK Budaya demokrasiPemerintahan desa Sistem menuju masyarakat dan kecamatan pemerintahan madani Pers dalam Pemerintahan Budaya politik masyarakatdaerah dan otonomi demokrasi Demokrasi dan Pemerintah pusat sistem politik
  3. 3. Kelas II, Semester 2STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR3. Menampilkan sikap 3.1 Mengenal kegiatandemokratis bermusyawarah 3.2 Menghargai suara terbanyak (mayoritas) 3.3 Menampilkan sikap mau menerima kekalahan
  4. 4. Kelas IV, Semester 1STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR1. Memahami sistem 1.1 Mengenal lembaga-lembaga dalampemerintahan desa dan susunan pemerintahan desa dan pemerintahpemerintah kecamatan kecamatan 1.2 Menggambarkan struktur organisasi desa dan pemerintah kecamatan2. Memahami sistem 2.1 Mengenal lembaga-lembaga dalampemerintahan kabupaten, susunan pemerintahan kabupaten, kota, dankota, dan provinsi provinsi 2.2 Menggambarkan struktur organisasi kabupaten, kota, dan provinsi
  5. 5. Kelas IV, Semester 2STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR3. Mengenal sistem 3.1 Mengenal lembaga-lembagapemerintahan tingkat negara dalam susunan pemerintahanpusat tingkat pusat, seperti MPR, DPR, Presiden, MA, MK dan BPK dll. 3.2 Menyebutkan organisasi pemerintahan tingkat pusat, seperti Presiden, Wakil Presiden dan para Menteri
  6. 6. SIKAP DEMOKRATIS
  7. 7. KONSEP DEMOKRASI
  8. 8.  Demokrasi “the government from the people, by the people, and for the people”, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat Abraham Lincoln Presiden Amerika Serikat ke-16 (Periode 1861-1865)
  9. 9. Demokrasi1. Konsep kehidupan negara atau masyarakat dimana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih;2. Pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan rule of law, adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas; dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi peluang yang sama. (Hornby, dkk, 1962)
  10. 10. PERKEMBANGAN DEMOKRASIDEMOKRASI DEMOKRASI LANGSUNG PERWAKILAN
  11. 11. GAGASAN DASAR PEMERINTAH DEMOKRASI PEMERINTAH DEMOKRASI Pengakuan hakikat danPengakuan partisipasi martabat manusia. di dalam (misalnya tindakan pemerintahan. pemerintah untuk (misalnya melalui melindungi HAM demi Pemilu) kepentingan bersama)
  12. 12. PILAR-PILAR DEMOKRASI Pemerintahan berdasarkan Kedaulatan rakyat Kekuasaan Mayoritas Hak-hak Minoritas persetujuan yang diperintah Jaminan hak asasi Pemilihan yang Persamaan di depan Proses hukum yang manusia bebas dan jujur hukum wajar Nilai-nilai toleransi, Pembatasan Pluralisme sosial, pragmatisme,pemerintahan secara ekonomi, dan politik kerjasama dan konstitusional mufakat (United States Information Agencies, 1995)
  13. 13. PILAR DEMOKRASI INDONESIA DALAM UUD 1945 berdasarkan yang dengan dengan rule ofKetuhanan Yang berkedaulatan kecerdasan law Maha Esa rakyat dengan dengan Hak Azasi dengan peradilan dengan Otonomi pembagian Manusia yang merdeka Daerahkekuasaan negara dengan yang berkeadilan kemakmuran sosial Ahmad Sanusi, 2006
  14. 14. DEMOKRATISASI Penerapan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip demokrasi pada setiap kegiatan politik kenegaraan untuk terbentuknya kehidupan politik yang bercirikan demokrasi. Proses menegakkan nilai-nilai demokrasi sehingga sistem politik demokratis dapat terbentuk secara bertahap.
  15. 15. Karakteristik Demokratisasi Berlangsung Proses Proses yang1 secara 2 perubahan 3 tidak evolusioner secara pernah persuasif selesai
  16. 16. KEBERHASILAN DEMOKRASI • menjadi sikap dan pola hidup masyarakat dan penyelenggara negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara • dalam sistem politik dan pemerintahan
  17. 17. Nilai-nilai Demokrasi1. Penyelesaian pertikaian-pertikaian secara damai dan sukarela2. Menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang selalu berubah3. Pergantian penguasa dengan teratur4. Penggunaan paksaan sesedikit mungkin5. Pengakuan dan penghormatan terhadap nilai keanekaragaman6. Menegakkan keadilan7. Memajukan ilmu pengetahuan8. Pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan (Henry B. Mayo)
  18. 18. Lembaga-lembaga Negara menurut UUD 1945 UUD 1945 BPK Presiden DPR MPR DPD MA MKkpu bank kementerian badan-badan lain KY sentral negara yang fungsinya dewan berkaitan dengan pertimbangan kekuasaan TNI/POLRI kehakiman PUSAT Perwakilan Pemerintahan Daerah Lingkungan DAERAH BPK Provinsi Provinsi Peradilan Umum Gubernur DPRD Lingkungan Peradilan Agama Lingkungan Peradilan Militer Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Lingkungan Bupati/ Peradilan TUN DPRD Walikota
  19. 19. LANDASAN PENGEMBANGAN DEMOKRASI1. Pertumbuhan ekonomi yang memadai2. Pluralisme, dan3. Pola hubungan negara dan masyarakat  (Asykuri Ibn Chamin, 2003).
  20. 20. KRITERIA NEGARA DEMOKRASI (International Conference of Jurists, Bangkok,1965)1. Perlindungan secara konstitusional atas hak-hak warga negara2. Badan kehakiman atau peradilan yang bebas dan tidak memihak3. Pemilihan umum yang bebas4. Kebebasan untuk menyampaikan pendapat5. Kebebasan untuk berorganisasi6. Pendidikan kewarganegaraan
  21. 21. DEMOKRASI INDONESIA?
  22. 22. KATEGORI DEMOKRASI (berdasarkan cara menyampaikan pendapat )1. Demokrasi langsung2. Demokrasi tidak langsung (perwakilan)3. Demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat -- campuran antara demokrasi langsung dengan demokrasi perwakilan --
  23. 23. berdasarkan titik perhatian• secara hukum • berupaya menciptakan menempatkan semua kesejahteraan seluruh orang dalam kedudukan • memandang manusia rakyat dengan yang sama dalam bidang mempunyai kesamaan menempatkan persamaan politik, demokrasi liberal. dalam bidang sosial- derajat dan hak setiap ekonomi, dikembangkan di orang. negara sosialis-komunis.
  24. 24. berdasarkan prinsip ideologi Demokrasi Liberal Demokrasi Rakyat • memberikan • bertujuan kebebasan yang menyejahterakan luas pada individu. rakyat. • Campur tangan • Negara yang pemerintah dibentuk tidak diminimalkan mengenal bahkan ditolak perebedaan kelas. • Semua warga negara mempunyai persamaan dalam hukum, politik.
  25. 25. berdasarkan wewenang dan hubungan antaralat kelengkapan negara Negara dikepalai presiden DPR lebih kuat dari Kekuasaan eksekutif diajlankan pemerintah. berdasarkan kedaulatan yang dipilih dari dan oleh rakyat melalui badan Menteri bertanggung jawab perwakilan. pada DPR Presiden mempunyai kekuasaan Program kebijaksanaan kabinet mengangkat dan memberhentikan menteri. dosesuaikan dengan tujuan politik anggota parlemen. Menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR Kedudukan kepala negara Presiden dan DPR mempunyai sebagai simbolm Tidak dapat kedudukan yang sama sebagai diganggu gugat. lembaga negara, dan tidak dapat saling membubarkan
  26. 26. SISTEM PEMERINTAHAN KABUPATEN, KOTA, DANPROVINSI
  27. 27. PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang [Pasal 18 (1)**]Gubernur, PEMERINTAHAN DAERAH anggota DPRDBupati, Walikota KEPALA PEMERINTAH dipilih melaluidipilih secara DPRD pemilu DAERAHdemokratis [Pasal 18 (3) **][Pasal 18 (4)**] mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (2) menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat [Pasal 18 (5) berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan- peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (6) Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemda diatur dalam UU [Pasal 18 (7)
  28. 28. HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah [Pasal 18 A (1)**] Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang [Pasal 18 A (2)**] Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang [Pasal 18 B (1)**] Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang- undang [Pasal 18 B (2)**]
  29. 29. LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SUSUNAN PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI GUBERNUR DPRD PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BUPATI / DPRD WALIKOTA
  30. 30. PERANGKAT DAERAH• Sekretariat daerah • Sekretariat Daerah• Sekretariat DPRD • Sekretariat DPRD• Dinas Daerah • Dinas Daerah• Lembaga Teknis • Lembaga Teknis Daerah Daerah • Kecamatan • Kelurahan
  31. 31. TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DAERAHa. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;b. mengajukan rancangan Perda;c. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;e. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan; dang. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  32. 32. KEWAJIBAN KEPALA DAERAH1. memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah2. memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD3. menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.
  33. 33. GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT Gubernur berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi, bertanggung jawab kepada Presiden. Sebagai wakil pemerintah, Gubernur memiliki tugas dan wewenang: a. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/Kota; b. koordinasi penyelenggaraan urusan Pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten/kota; c. koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
  34. 34. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KEDUDUKAN DPRD Merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. FUNGSI DPRD 1. fungsi legislasi, 2. fungsi anggaran, dan 3. fungsi pengawasan
  35. 35. TUGAS DAN WEWENANG DPRD membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama; membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah; melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah; mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota; memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah; memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah; memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sana internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah; meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah; melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah; memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
  36. 36. HAK DPRD DPRD Anggota DPRDInterpelasi mengajukan b. mengajukan rancangan Perda; pertanyaan;• Permintaan keterangan anggota badan legislatif kepada pemerintah mengenai kebijakan c. menyampaikan d. memilih dan pemerintah di bidang tertentu usul dan dipilih; pendapat;Angket• Penyelidikan oleh lembaga e. membela diri; f. imunitas; perwakilan rakyat terhadap kegiatan pemerintahMenyatakan pendapat g. protokoler; dan h. keuangan dan administratif.
  37. 37. Dipimpin oleh Dibentuk di camat yang wilayah diangkat oleh kabupaten/ KECAMATAN Bupati / kota Walikota dari PNS TUGASDalam pelaksanaan tugasnya, camat memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupatiatau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.Selain tugas itu, camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi: mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
  38. 38. Dipimpin oleh Dibentuk di Lurah yang diangkat oleh wilayah kecamatan KELURAHAN Bupati / Walikota dari PNS TUGAS LURAHa. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;b. pemberdayaan masyarakat;c. pelayanan masyarakat;d. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; dane. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
  39. 39. KELURAHAN Lurah bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Lurah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat kelurahan. Perangkat kelurahan bertanggung jawab kepada lurah. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Lurah, dapat dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Perda.
  40. 40. DESA PEMERINTAHAN DESAPEMERINTAH DESA BPD  BPD berfungsi menetapkan peraturan Pemerintah desa terdiri atas kepala desa bersama kepala desa, desa dan perangkat desa. menampung dan menyalurkan Perangkat desa terdiri dari sekretaris aspirasi masyarakat. desa dan perangkat desa lainnya.  Anggota BPD adalah wakil dari Sekretaris desa diisi dari Pegawai penduduk desa bersangkutan yang negeri sipil yang memenuhi ditetapkan dengan cara musyawarah persyaratan. dan mufakat. Kepala desa dipilih langsung oleh dan  Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh dari penduduk desa anggota badan permusyawaratan Masa jabatan kepala desa adalah 6 desa. (enam) tahun dan dapat dipilih  Masa jabatan anggota BPD adalah 6 kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa (enam) tahun dan dapat dipilih lagi jabatan berikutnya. untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
  41. 41. KEWENANGAN DESA urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa; urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa; tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota; urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangperundangan diserahkan kepada desa.

×