Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wp mei(ultah)2012

3,005 views

Published on

Published in: Spiritual, Sports, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Wp mei(ultah)2012

  1. 1. dari redaksi Evaluasi untuk Lebih BaikSidang pembaca yang budiman, acara ini juga dihadiri para pengelola Humas dan HAL, karena merupakan Saat usia bertambah, selain ber­ kehumasan dan pengelola website BPKP salah satu anggota Forum Websitesyukur kepadaTuhanYang Maha Kuasa, Pusat. Tujuannya agar ajang evaluasi BPKP sejak tahun 2008kita wajib mengevaluasi apa yang ini sekaligus dimanfaatkan untuk Dengan kepengurusan barutelah diperbuat untuk lingkungan. meningkatkan wawasan kon­ ributor t dan sidang redaksi yang dihadiriEvaluasi sangat lah penting agar kita unit kerja BPKP Pusat. seluruh pengurus Warta Pengawasandapat melangkah lebih baik lagi. Saat Selain melakukan evaluasi, kami yang dipimpin Kepala BPKP selakuini, tepat tanggal 30 Mei 2012, BPKP juga menata kepengurusan Warta Pelindung, kami berupaya untuk me­telah berusia 29 tahun. Artinya, sudah Pengawasan dengan melibatkan se­­ lu­ ningkatkan kualitas penyajian dan29 tahun BPKP menjadi bagian dari ruh deputi, kepala pusat, dan kepala layanan kepada pembaca. Partisipasisistem manajemen pemerintahan di biro, serta inspektur. Tujuannya, agar aktif segenap pengurus memotivasi setiap unit kerja aktif berkontribusi pada kami untuk berupaya tampil menarik setiap edisi di samping memudahkan dan bermanfaat. koordinasi. Penataan ini dilakukan Edisi kali ini, meskipun dengan se­ ring dengan adanya mutasi di i sangat tertatih-tatih, kami berupaya Bagian Humas dan Hubungan Antar mempercepat penerbitan Warta Pe­ Lembaga, BPKP. Pemimpin Umum Warta ngawasan. Ha­ a­ annya, majalah ini r p Pengawasan, Ratna Tianti hijrah ke dapat diterima para pembaca tepat Bagian Pengang­ atan dan Kepangkatan k di hari jadi BPKP. Pada edisi khusus Pegawai, Biro Kepegawaian mulai 2 April HUT ke-29 BPKP ini kami mencoba menyajikan informasi terkait kiprah BPKP yang dikemas dalam tema La­ poran Utama “Mengawal 3 Sejak Awal”.Managing Editor Majalah SWA, Teguh Walau masih jauh dariPoeradisastra saat memberi masukan pada sempurna, kami berharapDiskusi Evaluasi dan Pengembangan Warta pem­ aca dapat me­ etik b mPengawasan, 17 April 2012 manfaat kehadiran edisiIndonesia. Melalui edisi khusus HUT khusus ini. Se­ oga ting­ mke-29 BPKP ini, kami menyajikan kat kepercayaan stake­kiprah BPKP sebagai aparat pe­ Rapat penentuan topik Warta Pengawasan edisi khusus HUT ke 29 holders terhadap BPKPngawasan intern pemerintah yang BPKP, 23 April 2012 dan kiprahnya semakinberguna sebagai sarana evaluasi. baik. Akhir kata, segenap Evaluasi atas apa yang telah 2012. Demikian pula dengan Pemimpin pengurus Warta Pengawasan me­ki­ a perbuat sangat menentukan Administrasi, Suhadril yang sejak 4 ngucapkan Dirgahayu BPKP. Semoga tkeberhasilan kita di masa mendatang. Mei 2012 bertugas sebagai Kasubag BPKP dapat menjadi institusiWarta Pengawasan yang telah mene­ Kepegawaian di Pusdiklatwas. Peng­ pengawasan yang terpercaya.mani pembaca sejak Desember gantinya, Nuri Sujarwati yang sempat 8 Redaksi1991 juga senantiasa melakukan tahun bertugas Kementerian PAN danevaluasi agar kehadirannya selalu RB bukan wajahbermanfaat bagi pembaca. Untuk baru lagi, karenaitu, kami mengundang Managing bersama RatnaTiantiE d i t o r M a j a l a h S WA , Te g u h dan Diana ChandraPoeradisastra, yang juga salah satu mem­­ bidani ke­ a­ ljuri pada Anugerah Media Humas hiran majalah iniyang diselenggarakan Bakohumas 20 tahun silam.sebagai narasumber pada Forum D e m i k i a n p u l a ,Diskusi Evaluasi dan Pengembangan dengan Harry BowoWarta Pengawasan pada tanggal yang tidak asing lagi17 April 2012 di Aula Gandhi, BPKP. di keluarga besar Rapat pembahasan draft WP edisi khusus HUT ke-29 BPKP, tanggal 21 Mei 2012Selain pengelola Warta Pengawasan, warta pengawasan Edisi Khusus HUT Ke 29 BPKP
  2. 2. daFtar isi Pelindung : Kepala BPKP 7 Pembina : Sekretaris Utama Penasihat : Para Deputi Kepala BPKP Penanggung Jawab: Momock Bambang Sumiarso Kontributor ahli: Binsar H. Simanjuntak, Achmad Sanusi, Iman Bastari, Ardan Adiperdana, Eddy Mulyadi Soepardi, Meidyah Indreswari, A.Animaharsi, Sidik Wiyoto, Elly Fariani, Hari Setiadi, Justan Siahaan, Priti Pratiwi “Khitah pengawas intern adalah mendukung pencapaian ki- Bakti, Dadang Kurnia, Priyatno, Bam­ nerja satuan kerja. Pengawasan Intern harus dilakukan sejak bang Utoyo, Amdi Very Dharma, Ratna Tianti Ernawati, Rudy M. Harahap. dari tahap perencanaan hingga pelaporan….. “ (Wakil Presiden RI, Boediono pada acara Lokakarya Forbes Pemimpin umum: APIP tahun 2012) Nuri Sujarwati 1 Dari Redaksi Pemimpin redaksi: 2 Daftar Isi Tri Wibowo 3 Editorial Round Up Pemimpin administrasi: 5 Mengawasi Sejak Awal4 Harry Bowo Warta Utama 8 Jejak Langkah Peran Pengawasan Intern Mewujudkan Good redaktur Pelaksana: Governance Nani Ulina K. N 8 redaktur Hananto Widyatmoko, Sudarsari Sjamsoe, Diana Chandra reporter Harry Jumpono, R.r. Sri Hartanti, Erwin Tarzani Keuangan Ajat Sudrajat, Isnawati Ekarini desain Grafis Hilwiya Agustine, Idiya Zikra administrasi Dian Setyawati, Ika Nur Asizah Fotografer 13 Perlu Diperkuat Aturan Main yang Jelas Yustinus Santo Nugroho, 14 dari WIlayah Tertib Administrasi menuju Good Governance Rosita Susilowati, Putriane 16 Probity Audit Sirkulasi 18 Praktik Konsultatif dan Assurance BPKP Mengawal Manajemen Edi Purwanto, Adi Sasongko 20 Bimbingan Teknis Penyusunan RPJMD dan APBN 22 Pembinaan Sistem Pengendalian Intern 23 Pengawasan Cost Recover 24 Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan WARTA PENGAWASAN VOL. XVI/NO. 4/DESEMBERBPKP WARTA PENGAWASAN EDISI KHUSUS HUT KE 29 2009
  3. 3. daFtar isi 18 39 Musrenbangnas Tahun 2012: Solusi Mengatasi Ketidakpastian Perekonomian Global 43 Zona Integritas Menuju WBK 46 Peringatan Hari Otda ke­16, tanggal 25 April 2012: Perbaikan Pengelolaan Keuangan untuk Peningkatan Kinerja Daerah Warta Pusat 50 Seminar Nasional Internal Auditor Tahun 2012: Fungsi Pengawasan Internal Membangun Nilai Tambah Organisasi 52 Bincang Sesaat Bersama Empat Pakar Internal Control Kolom26 Optimalisasi Penerimaan Negara 54 Penerapan CBHRM di BPKP27 Monitoring Dana Alokasi Khusus 57 Capacity Building dan Employee Engagement di Sektor30 Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan, Eddy Pemerintahan Soeseno, SH: WTA Ala Kementerian Perdagangan 60 Kapusdiklatwas BPKP, Meidyah Indreswari: Make It Simple. Kerja Baik, Tidur Nyenyak, dan Tidak Stres 30 62 Kinerja versus Harapan Warta Daerah 65 Geliat Forbes APIP di Daerah Luar Negeri 66 Australia: From Capability reviews to Public Satisfaction GCG 70 Grow as A Country 5 SPIP 72 Sekilas Revisi: COSO Internal Control Integrates33 Gubernur Sulawesi Utara: DR. Sinyo Harry Sarundajang: Framework 2012 Perkuat Pengawasan untuk Efektivitas Pembangunan HUKUM 76 Memosisikan Hukum sebagai Agent of Changes Apa Siapa 33 78 Jangan Menunggu di Muara, Jangan Marah di Muara, Lakukan dari Awal 79 Menciptakan Ruang Publik untuk Perbaikan Kinerja BPKP dalam Berita 80 WTA Dulu, Baru WBK... 81Changes from the Top 82 Sinergi Membangun Pengawasan Sektor Transportasi 84 Rakernis Dittipidkor Bareskrim Polri 85 Perbuatan baik Meski Kecil akan Menuai Manfaat 86 BPKP Harus Menjadi Contoh Implementasi SPIP 88 Menapak Langkah Tertib Administrasi Menuju WBK 90 Amanah untuk Lahirkan PNS Berkualitas36 Bupati Tanah Datar: M. Shadiq Pasadigoe: APIP sebagai 91 Perlu Kesatuan Langkah untuk Berantas Korupsi Early Warning Systems 92 To be A Good Follower37 Tertib Administrasi 93 Membangun Informasi Current Issue dengan Sistem DashboardNasional 94 Kado Ultah ke­29 BPKPAlamat Redaksi/Tata Usaha: Gedung BPKP Pusat Lantai 1 Jl. Pramuka No. 33 Jakarta Timur 13120 Tel/Fax. 62­021­85910031, pes 0102 dan 0103,Diterbitkan Oleh: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Berdasarkan: Keputusan Kepala BPKP Nomor: Kep­54/K/SU/2012Tanggal 28 Januari 2011 STT Nomor: 958/SK/Ditjen PPG/STT/1982 Tanggal 20 April 1982 ISSN 0854­0519 Home-page: http://www.bpkp.go.id. e-Mail:warta_pengawasan@bpkp.go.id. Dilarang mengutip atau memproduksi seluruh atau sebagian isi majalah tanpa seijin redaksi. WARTA PENGAWASAN EDISI KHUSUS HUT KE 29 BPKP
  4. 4. Editorial Pengawas intern Modern M anusia modern sering diartikan sebagai semakin terbatasnya sumber daya alam, hingga manusia yang mampu memecahkan semakin tinggi tuntutan akan terwujudnya sebuah masalah­masalah yang dihadapi dalam Kepemerintahan yang Baik dan Bersih. menjalani kehidupannya, tidak lagi Lalu bagaimana dengan Pengawas Intern? tergantung pada alam. Manusia modern diartikan Sebagaimana makna manusia modern, Pengawas juga secara fisik yaitu dimana manusia sudah intern modern diartikan sebagai seorang pengawas mampu menghasilkan secara intern yang mampu menghadapi masal produk­produk untuk tantangan dan memecahkan memenuhi kebutuhan­ masalah yang muncul dalam kebutuhannya, tidak hanya menjalankan peran dan fungsinya. mengambil hasil dari alam. Untuk itu pengawas intern harus Pengertian yang paling memiliki semangat, cara merasa, jelas diungkapkan oleh Alex cara berpikir, dan cara bertindak Inkeles, seorang Guru Besar yang modern. Sikap siap menerima dari Harvard University. pembaharuan dan perubahan, Ia menyebutkan, sebagai berorientasi waktu kekinian dan masa manusia modern, seseorang depan, dan keyakinan harus belajar harus memenuhi ciri­ciri yang untuk menguasai kompetensinya6 berkaitan dengan semangat, 6 merupakan karakteristik yang harus cara merasa, cara berpikir, dan melekat pada diri pengawas intern. cara bertindak yang modern. Perkembangan jaman saat ini Beberapa ciri­ciri tersebut telah menuntut adanya perubahan adalah memiliki kesediaan peran dan fungsi pengawas intern untuk menerima pengalaman Alex Inkeles menjadi consultant dan assurance. baru dan terbuka bagi Hal ini mengandung arti, pengawas pembaharuan dan perubahan; memiliki kesanggupan intern memiliki pengaruh yang semakin besar dalam untuk membentuk atau mempunyai pendapat menjaga kelangsungan hidup organisasi. Pada mengenai sejumlah persoalan dan hal­hal yang sektor pemerintahan, peran pengawas intern dalam timbul di sekitarnya (demokratis dan tidak menerima mewujudkan Good Governance dan excellent services opini secara otokratis dan hirarki); berorientasi waktu juga semakin besar. Sejalan dengan itu, pengawas kekinian dan masa depan, bukannya masa lampau; intern harus mampu menguasai pengetahuan dan yakin bahwa orang dapat belajar untuk menguasai praktik manajemen terbaik dan terkini. Tidaklah alam dalam batas tertentu, bukan dikuasai seluruhnya mengherankan jika saat ini tuntutan terhadap oleh alam; dan sadar akan harga diri orang lain dan kompetensi pengawas intern semakin tinggi, bersedia menghargainya. seperti penguasaan terhadap sistem pengendalian, Pengertian di atas memberi kejelasan bahwa pengelolaan risiko, Teknologi Informasi, manajemen hakikat manusia modern adalah seseorang mutu (ISO), ataupun core bussiness organisasi. Lebih yang memiliki kemampuan untuk memecahkan dari pada itu, bukan hanya sekedar kompetensi, permasalahan yang dihadapi dalam menjaga namun semangat kerja, cara pandang, cara merasa kelangsungan hidupnya. Ciri­ciri yang diungkapkan dan cara bertindak Pengawas Intern harus dibangun oleh Alex Inkeles adalah perwujudan manusia secara baik agar mampu menghadapi tantangan dan tersebut di tengah perkembangan dunia saat ini yang hambatan yang dihadapi organisasi dalam menjalani sarat dengan conflict of interest, perubahan teknologi dinamika perubahan jaman n yang cepat, demokratisasi, hak asasi manusia, dan (triwib) Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke­29 BPKP29 BPKP2012 WARTA PENGAWASAN EDISI KHUSUS HUT KE Tahun
  5. 5. round up 7 Bagaimana potret efektivitas pengelolaan keuangan negara kita saat ini? Mungkin kitabisa melihat beberapa indikator berikut ini. Pada tahun 2011, Indeks Persepsi Korupsi Indo- nesia mendapat skor 3,0 pada skala 0 hingga 10. Indonesia berada pada posisi ke 100 dari 153 negara yang disurvei. Hal ini menunjukkan persepsi pelaku bisnis terhadap pelayanan publik di Indonesia masih diwarnai perilaku korup. H asil lebih memprihatinkan ditunjukkan oleh hasil survei PERC, dimana Indonesia menjadi negara paling korup di antara 16 negara Asia Pasifik yang menjadi tujuan investasi. Pada survei ini Indonesia mendapat skor 9,27 pada skala 0 – 10. Sementara itu, hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang integritas penyelenggara pemerintahan menunjukkan skor rata-rata 6,31 pada skala warta pengawasan Edisi Khusus HUT Ke 29 BPKP
  6. 6. round up 0 – 10. Walaupun nilai ini merupakan peningkatan kinerja (performance audit) atau jenis audit lainnya. dari tahun sebelumnya (5,42), namun merupakan Hal ini tentunya mengurangi ruang lingkup penurunan jika dibandingkan tahun 2009 (6,50) peranan APIP dalam memberikan sumbangan dan 2008 (6,85). pada proses penyelenggaraan pemerintahan dan Pengukuran efektivitas pengelolaan keuangan pembangunan. Selain itu, sifat auditnya masih negara Indonesia juga tercermin dari penilaian dengan pendekatan post audit, yaitu dilakukan PBB tentang Indeks Pembangunan Manusia atau setelah kegiatan atau program selesai dilakukan, Human Development Index, dimana Indonesia walaupun sudah ada yang melakukan pre-audit. mendapat skor 0,617 pada skala 0 – 1,0. Hal Sejalan dengan perkembangan paradigma ini merupakan peningkatan dari tahun-tahun fungsi dan peran pengawas intern saat ini sebelumnya yaitu 2008 (0,588), 2009 (0,593) dan sebagai konsultan dan quality assurer, kondisi 2010 (0,600). Dari penilaian terhadap kemudahan tersebut tentunya perlu dicermati secara seksama. berusaha (doing bussiness), Indonesia menempati Perubahan paradigma dan tuntutan stakeholders peringkat ke-122 dari 183 negara yang disurvei. menuntut APIP untuk melakukan berbagai Beberapa hasil survei di atas menunjukkan perubahan, termasuk perubahan metodologi dan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan negara teknik pengawasannya. Saat ini muncul beberapa masih mengandung kelemahan. Persepsi para metodologi dan teknik audit mengiringi perubahan pelaku bisnis terhadap pelayanan publik di yang terjadi seperti policy evaluation, social audit, Indonesia masih buruk dan dipenuhi perilaku hingga probity audit. korup. Demikian juga dengan persepsi terhadap Dengan mempertimbangkan masih lemahnya tingkat integritas para aparat masih lemah. Lebih efektivitas pengelolaan keuangan negara saat8 jauh lagi, hasil survei menunjukkan pembangunan ini, salah satu hal yang dapat dikembangkan manusia dan kemudahan berusaha di Indonesia adalah pengawasan secara menyeluruh sejak masih di bawah rata-rata negara lain di dunia. proses perencanaan dan penganggaran hingga Kondisi ini dapat menunjukkan bahwa Good pertanggungjawaban dan evaluasi. Dengan Governance dan Clean Government di Indonesia pengawalan yang lebih intensif, seluruh risiko tampaknya masih jauh dari jangkauan. yang muncul sejak awal hingga akhir akan dapat Bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah diantisipasi secara lebih tepat. Pengawas intern (APIP) kondisi ini tentunya menjadi sebuah diharapkan dapat memberikan jaminan yang perhatian yang tidak dapat disepelekan. Masih lebih baik dalam mencapai tujuan organisasi. lemahnya efektivitas pengelolaan keuangan negara Lebih jauh lagi, APIP diharapkan lebih berperan menjadi parameter juga bahwa peran dan fungsi dalam mewujudkan Good Governance dan Clean APIP dalam mengawal jalannya pembangunan Government di bumi Nusantara ini. belum berjalan secara optimal. Pengawas Pada penerbitan kali ini akan dibahas lebih internal, yang memiliki kewajiban memberikan dalam bagaimana gambaran umum tentang jaminan memadai tercapainya tujuan melalui pengawasan intern secara menyeluruh sejak efektivitas tata kelola, pengelolaan risiko, dan perencanaan hingga akhir proses manajemen. sistem pengendalian, tentunya harus melakukan Hal ini dikaitkan dengan wacana perwujudan instropeksi dan evaluasi diri tentang peran dan Wilayah Tertib Administrasi sebagai prasyarat layanannya selama ini. Wilayah Bebas dari Korupsi di Indonesia. Liputan Salah satu yang perlu menjadi perhatian Utama akan menyajikan juga berbagai bentuk adalah efektivitas metodologi dan teknik pengawasan intern yang telah dilakukan sejak pengawasan yang dijalankan selama ini. Pada proses perencanaan hingga akhir. Tidak ketinggalan saat ini, sebagian besar APIP di Indonesia masih akan disajikan artikel tentang Probity Audit, yaitu menggunakan audit kepatuhan (compliance sebuah bentuk pengawasan menyeluruh pada audit) dalam menjalankan perannya, dan baru proses pengadaan barang dan jasan sedikit yang sudah mengembangkan audit (triwib) Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
  7. 7. “Khitah pengawas intern adalah mendukung pencapaian kinerja satuan kerja. Pengawasan Intern harus dilakukan sejak dari tahap perencanaan hingga pelaporan….. “ (Wakil Presiden RI, Boediono pada acara Lokakarya Forbes APIP tahun 2012) 9U ngkapan tersebut menunjukkan besarnya Di hadapan sekitar 500 peserta, Wapres menyampaikan harapan Wakil Presiden RI terhadap peran pesan agar para Pengawas jangan hanya terpaku pada pengawasan intern dalam mengawal ke­ancaran l ‘ekspose’ hasil pengawasan, karena ‘khitah’ pengawas jalannya penyelenggaraan Pemerintahan intern adalah mendukung pencapaian kinerja satuandan Pembangunan di negara ini. Pada saat acara Forum kerja. Pengawasan harus dilakukan sejak dari tahapBersama APIP tahun 2012 di Jakarta pada tanggal 22 perencanaan hingga tahap pelaporan, bahkan monitoringFebruari 2012 yang lalu, ia mengungkapkan beberapa dan evaluasi. Sebagai contoh, penyusunan perencanaanhal penting terkait peran pengawasan intern dalam kegiatan harus benar-benar dilaksanakan dengan baik.mewujudkan Good Governance di Indonesia. Dalam Jika tidak, maka tinggal menunggu waktu munculnyapandangannya, pengawasan intern perlu dioptimalkan kelemahan-kelemahan dari satuan kerja. Pengawas internperannya sejak awal hingga akhir proses manajemen agar harus pro aktif dan jangan menunggu sampai kegiatankinerja satuan kerja tetap terjaga. selesai, apalagi hanya menunggu laporan yang masuk. Tuntutan terhadap peran yang lebih optimal dari Pengawas intern harus mampu melihat juga ‘critical point’pengawasan intern memang menjadi sebuah keniscayaan. dari setiap kegiatan satuan kerja.Pengawasan intern merupakan salah satu proses mana­ Pada kesempatan itu Wapres juga me­ yam­ aikan n pjemen yang diharapkan menjadi pengawal paling depan pesan agar APIP mampu menyusun sebuah manual kerjauntuk menjaga satuan kerja agar tidak melakukan kelalaian yang dapat dijadikan acuan bagi seluruh APIP dalamatau penyimpangan dalam upaya mencapai tujuan bekerja. Saat ini Ia melihat kualitas APIP masih sangatorganisasi. Pengawasan intern harus memantau semua bervariasi. Ada yang sudah menerapkan manajemenrisiko yang ada dan memberi jaminan bahwa semua dapat pengawasan yang modern, namun masih banyak jugadiantisipasi secara tepat hingga semua target kinerja dapat yang kualitasnya masih memprihatinkan. Dengantercapai. Tidak berlebihan jika Wapres mengharapkan penerbitan manual tersebut, diharapkan ada standarisasiperan yang lebih besar dalam setiap tahapan proses terhadap kualitas kerjanya dan memotivasi APIP untukmanajemen sejak perencanaan hingga pelaporan. meningkatkan kapabilitasnya. (triwib) Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
  8. 8. Warta utama10 10 Peran dan fungsi pengawasan intern selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan peraturan, teknologi, sosial, ekonomi, serta tuntutan pemangku kepentingan, menuntut unit pengawasan intern selalu melakukan evaluasi dan reposisi sesuai kebutuhan organisasi. dinamika Peran Pengawas intern Pada awal kelahirannya, pengawasan intern hadir untuk membantu pimpinan organisasi menilai apakah aturan yang berlaku atau kebijakan yang ditetapkan telah dijalankan dengan baik oleh pegawai atau belum. Pimpinan membutuhkan masukan tentang kepatuhan pegawai terhadap aturan yang berlaku. Perkembangan berikutnya, peran pengawasan intern meningkat dari sekedar penguji ketaatan, menjadi ‘mata telinga’ pimpinan dalam pengambilan keputusan. Pengawasan intern hadir sebagai ‘katalis’ yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional dalam mencapai tujuan organisasi. Orientasinya tidak sekedar menilai apa yang terjadi pada masa lampau, namun dapat menilai apa yang sedang terjadi saat ini dan memberi pandangan atau solusi atas permasalahan yang tengah dihadapi organisasi saat ini. Sejalan dengan semakin ketatnya tingkat kompetisi pada dunia usaha, tuntutan terhadap peran pengawas intern semakin besar. Pada saat ini, pengawas intern diharapkan mampu menjadi agen perubahan dan mendorong peningkatan nilai tambah dan efisiensi operasional organisasi. Hal ini dilakukan melalui pemberian jaminan yang memadai bahwa tata kelola (governance), pengelolaan risiko, dan sistem pengendalian telah berjalan secara efektif. Pengawas Intern tidak sekedar sebagai Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke­29 BPKP29 BPKP2012 WARTA PENGAWASAN EDISI KHUSUS HUT KE Tahun
  9. 9. Jejak Langkah Peran Pengawasan Intern Mewujudkan Good Governance Warta utamamata telinga dan katalis, namun berkembang sebagai dan performance audit, kegiatan baru seperticonsultant dan quality assurer bagi manajemen. Dengan policy evaluation dan probity audit mulai dilakukan.paradigma baru, pengawas intern turut bertanggung Pengawasan intern dituntut juga untuk secarajawab untuk mewujudkan tata kelola yang baik serta proaktif memantau efektivitas sistem pengendaliansistem pe ngen dalian dan pengelolaan risiko yang dan pengelolaan risiko organisasi. Dengan penerapanefektif. Salah satu isu yang berkembang adalah peran berbagai standar mutu internasional seperti ISO,pengawasan intern dalam mencegah dan mendeteksi terkadang pengawas intern melakukan audit ketaatanfraud hingga terjaminnya pengelolaan keuangan yang terhadap pelaksanaan standar mutu tersebut.bersih dan bebas dari korupsi. Salah satu issue yang mengemuka tentang peran Perubahan peran Pengawas Intern tersebut diikuti quality assurer pengawasan internal saat ini adalahdengan pengembangan metodologi atau kegiatan pencegahan terhadap fraud.pengawasan yang digunakan. Jika pada awalnya Perubahan peran dan metode kerja pengawasanpengawasan intern menjalankan perannya melalui internal tersebut tercermin dari perubahan proporsikegiatan reviu, monitoring, atau audit ketaatan, jenis kegiatan yang dilakukan oleh unit kerjamaka perkembangan berikutnya muncul berbagai Pengawasan Intern. Sebagai contoh, unit pengawasanjenis kegiatan pengawasan yang lebih canggih. intern United Nation (Perserikatan Bangsa­bangsa)Jenis kegiatan audit baru berkembang seperti mengalami perubahan proporsi jenis kegiatan yangoperational audit, management audit, program audit, signifikan antara kegiatan sebelum tahun 2010hingga performance audit. Hal tersebut berkembang dengan tahun 2011 dan tiga tahun berikutnya.mengikuti kebutuhan pengawasan intern dalam Menurut pimpinannya, Carman Louise Lapointe,menjalankan peranannya sebagai ‘mata telinga’ empat besar jenis kegiatan unit pengawasanpimpinan dalam mengendalikan jalannya organisasi. intern PBB tahun 2010 berupa operational audit,Jika sebelumnya pimpinan hanya mendapat regularity compliance, financial review, dan fraud andmasukan mengenai ketaatan pegawai terhadap irregularities. Sedangkan tahun 2011 dan rencanaperaturan dan kebijakan, dengan kegiatan tersebut kerja tiga tahun berikutnya didominasi denganpimpinan mendapat masukan dalam mengendalikan kegiatan corporate governance, ERM process, strategy 11pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi. vs performance, dan ethic review. Hal yang sama terjadi Sejalan dengan perubahan paradigma peran pada berbagai unit pengawasan internal, termasukpengawasan internal sebagai konsultan dan pada sektor korporasi. 11quality assurer, jenis kegiatan yang dilakukan olehpengawasan internal mengalami perkembangan Peran Pengawasan intern pada Sektorjuga. Jika sebelumnya kegiatan yang dilakukan Pemerintahan di indonesialebih dominan pada kegiatan yang bersifat post­ Sejak awal Kemerdekaan Republik Indonesia tahunaudit, yaitu dilakukan setelah kegiatan yang diawasi 1945, pengelolaan keuangan negara mengacu padaselesai dilaksanakan, maka dengan peran baru ini ketentuan peninggalan Pemerintah Hindia Belandaporsi pre­audit semakin besar. Sebagai konsultan, yaitu ICW. Peran pengawasan intern dijalankanPengawasan Intern kadang kala diminta oleh unit oleh unit kerja peninggalan Belanda yaitu Djawatankerja untuk membantu memberikan pemahaman Akuntan Negara (Regering Accountantsdienst) yangyang lebih utuh mengenai sebuah peraturan atau bertugas melakukan penelitian terhadap pembukuankebijakan sebelum sebuah kegiatan dilaksanakan. berbagai perusahaan negara dan jawatan. SelainJenis kegiatan pengawasan intern sebagai konsultan itu pada Departemen Keuangan terdapat unit kerjaantara lain sosialisasi dan bimbingan teknis atau Thesauri Jenderal yang mengawasi pengelolaanpengembangan sistem pengendalian yang mampu keuangan negara. Pada kondisi tertentu, Pemerintahmencegah penyimpangan. Terkadang pengawasan menerbitkan penugasan khusus sebagaimana saatintern melakukan information system audit untuk diindikasikan marak terjadi kasus korupsi padamenilai kualitas sistem pengendalian pada sistem pertengahan tahun 1950an.berbasis komputer. Pengawasan intern pemerintah mengalami Sebagai quality assurer, jenis kegiatan pengawasan kemajuan berarti pada era orde baru (1966 – 1998).intern juga mengalami perkembangan. Selain Dengan Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1966,menjalankan kegiatan yang selama ini sudah dibentuk Direktorat Djendral Pengawasan Keuanganberjalan seperti reviu, monitoring, audit ketaatan, Negara (DDPKN) pada Departemen Keuangan. Tugas WARTA PENGAWASAN EDISI KHUSUS HUT KE 29 BPKP Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke­29 BPKP Tahun 2012
  10. 10. Warta utama utama Warta DDPKN (dikenal kemudian sebagai DJPKN) meliputi reviu, verifikasi, serta audit ketaatan, termasuk pengawasan anggaran dan pengawasan badan usaha/ ketaatan terhadap aturan pengelolaan keuangan jawatan, yang semula menjadi tugas DAN dan Thesauri negara. Unit tersebut lebih menekankan pada Jenderal. DJPKN mempunyai tugas melaksanakan fungsinya untuk memberi keyakinan bahwa seluruh pengawasan seluruh pelaksanaan anggaran negara, pengelolaan keuangan negara telah dilaksanakan anggaran daerah, dan badan usaha milik negara/ sesuai dengan aturan yang berlaku. daerah. Selain itu dibentuk juga Inspektorat Jenderal Sejalan dengan berdirinya BPKP, jenis kegiatan pada setiap Departemen. pengawas intern yang dilakukan lebih berkembang. Pada tahun 1983, DJPKN ditingkatkan menjadi Pengawas intern Pemerintah tidak sekedar menilai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ketaatan dan kepatuhan, namun sudah melakukan (BPKP) yang bertanggung jawab langsung kepada Operational audit yaitu menilai efisiensi dan Presiden RI. Pada setiap Kementerian/Lembaga/ efektivitas kegiatan. Pada era ini, BPKP bahkan Pemerintah Daerah tetap diperkuat dengan unit melakukan audit keuangan yang bertujuan kerja Inspektorat, Sedangkan pada Badan Usaha memberikan opini terhadap Badan Usaha Milik Milik Negara (BUMN) terdapat Satuan Pengawasan Negara/Daerah. Terhadap kejadian yang berindikasi Intern (SPI). Walaupun mengalami beberapa kali tindak pidana korupsi, BPKP melakukan ‘audit khusus’. penyesuaian, namun secara umum struktur ini masih Pada awal tahun 1990an, BPKP mengembangkan berlangsung terus hingga saat ini. Audit terhadap Tujuh Aspek Strategis Nasional Sejalan dengan perkembangan peran dan fungsi (ASTRA) sebagai bentuk pengawas intern terhadap pengawas intern pada dunia bisnis, Walaupun program nasional yang bersifat strategis. Pada era agak lamban, peranan yang dilakukan oleh Unit 1980 – 1990 an ini, bentuk kegiatan Inspektorat K/L Pengawasan Intern Pemerintahan dan BUMN di dan Daerah masih didominasi dengan penugasan Indonesia juga mengalami perubahan sebagaimana audit ketaatan. terjadi pada dunia bisnis. Konsep manajemen Memasuki era otonomi daerah, dimana kewe­ pengawasan intern maupun metode dan teknik nangan Inspektorat K/L/Daerah dalam pengawasan 12 pengawasan modern diimplementasikan mengikuti semakin luas, bentuk kegiatan yang dilakukan kebutuhan manajemen Pemerintah saat itu. Pada juga semakin beragam. Salah satu kegiatan yang awalnya, jenis kegiatan yang dilakukan oleh Djawatan baru adalah reviu terhadap penyusunan Laporan Akuntan Negara dan DDPKN/DJPKN adalah kegiatan Keuangan Pemerintah. Selain tetap melakukan audit Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
  11. 11. Jejak Langkah Peran Pengawasan Intern Mewujudkan Good Governance Warta utama konsultatif yang diterima BPKP, seperti sosialisasi peraturan baru, bimbingan teknis penyusunan strategic planning (Renstra atau RPJMD), penganggaran 13 (APBD), Laporan Keuanganketaatan, Inspektorat Kementerian/Lembaga mulai Pemerintah, ataupun Laporanjuga melakukan audit kinerja dan evaluasi program Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah . BPKPatau kebijakan tertentu. Hal yang serupa terjadi juga sering juga menerima permintaan untuk membantupada Inspektorat pada Pemerintah Daerah. Sesuai penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun (SPIP), Manajemen Risiko, serta Good Corporate2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Governance, baik pada sektor pemerintahan atau23 tahun 2007, Inspektorat Daerah melakukan pe­ korporasi. Pada penanganan korupsi, BPKP dimintangawasan dengan kegiatan pemeriksaan, monitoring untuk membangun sistem yang dapat mencegah ataudan evaluasi. Ruang lingkup Inspektorat meliputi mendeteksi sedini mungkin terjadinya korupsi, ataupengawasan administrasi umum dan urusan pe­ e­ m yang disebut Fraud Control Plan.rintahan. Administrasi umum meliputi kebijakan Terkait fungsinya sebagai quality assurer,daerah, kelembagaan, pegawai daerah, keuangan BPKP sering kali diminta Kementerian/Lembaga/daerah dan barang daerah. Sedangkan urusan Pemerintah Daerah untuk melakukan joint audit ataupemerintahan meliputi urusan wajib, urusan pilihan, audit bersama, baik yang bersifat audit ketaatandana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan kebijakan ataupun audit kinerja. Salah satu bentuk konkritnyaPHLN. adalah pengawasan Cost Recovery dan Optimalisasi Pasca reformasi, BPKP juga mengalami perubahan Penerimaan Negara. Dalam penanganan korupsi,signifikat terkait peran dan fungsinya sebagai BPKP diminta bantuannya untuk melakukanPengawas Intern. Walaupun kewenangan untuk perhitungan kerugian negara. BPKP kadang kalamelakukan audit berkurang, namun fungsi BPKP diminta bantuannya untuk memecahkan masalahsebagai consultant dan quality assurer justru semakin debottlenecking pembangunan, juga melakukankuat dan nyata. Peran BPKP sebagai konsultan tampak pengawasan Hambatan Kelancaran Pembangunandari banyaknya bentuk permintaan penugasan (HKP). Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
  12. 12. Warta utama aPiP menghadapi tantangan dalam Mewujudkan bertanggung jawab dapat meminta keterlibatan unit Good Governance pengawas internal untuk mengawalnya tentang hal Sesuai TAP MPR RI Nomor XI tahun 1998 telah yang sama. diamanahkan bagi jajaran Pemerintahan untuk Pendekatan pengawasan ini bertujuan untuk mewujudkan Kepemerintahan yang Bersih dan melakukan pencegahan penyimpangan secara lebih Bebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN). dini. Pengawasan internal dapat membantu memberi Sesuai dengan fungsinya, Pengawas Intern memiliki solusi untuk menurunkan tingkat risiko­risiko yang peran yang penting dalam mewujudkan Tata Kelola muncul sejak tahap perencanaan dan penganggaran Kepemerintahan yang Baik (Good Governance) hingga proses akhir manajemen yaitu monitoring menuju Kepemerintahan yang Bersih dan Bebas dan evaluasi. Pengawas intern dapat lebih KKN (Clean Government). Hal ini menjadi menjadi menjalankan fungsinya sebagai unit kerja yang harus tantangan juga bagi Aparat Pengawas Intern menjaga efektivitas tata kelola, pengelolaan risiko, Pemerintah yang memiliki tanggung jawab untuk dan sistem pengendalian. Melalui pengawasan sejak memberi keyakinan bahwa governance organisasi dini, unit pengawasan internal dapat mengetahui berjalan efektif. lebih dini kelemahan sistem dan prosedur atau Memberi keyakinan bahwa tata kelola organisasi aktivitas penendalian yang berjalan sehingga dapat pada sektor pemerintahan telah berjalan secara memberi solusi perbaikannya. efektif bukan hal mudah. Selain volume organisasi Pada sektor Pemerintahan di Indonesia saat yang besar, jenis kegiatan pada sektor publik ini, pengawasan seperti di atas sudah mulai memiliki kompleksitas yang tinggi. Hal ini semakin diterapkan. Pada akhir­akhir ini, BPKP sering rumit karena citra negatif yang masih melekat erat kali diminta Kementerian/Lembaga/Pemerintah pada kalangan aparatur pegawai negeri, yaitu masih Daerah untuk mengawal pengelolaan anggaran kurang kapabel dan minta dilayani. Dengan kondisi sejak tahap perencanaan. BPKP seringkali diminta tersebut, mewujudkan Good Governance manjadi bimbingan teknis dalam penyusunan Rencana tantangan besar bagi seluruh komponen bangsa, Strategis Kementerian/Lembaga atau RPJMD.14 termasuk APIP. Demikian juga dalam proses penyusunan APBD, Langkah penting yang perlu diambil oleh Pemerintah Daerah seringkali meminta bantuan APIP adalah dengan mengoptimalkan peran dan BPKP untuk mengawalnya. Dalam memperbaiki fungsinya sebagai quality assurer dan consultant. tata kelola, BPKP seringkali diminta bantuannya Metodologi dan teknik pengawasan yang digunakan untuk memperbaiki sistem seperti penerapan perlu dikembangkan lebih lanjut agar Pengawas sistem informasi akuntansi berbasis komputer. Pada Intern di Indonesia dapat mendukung terwujudnya tahap pelaksanaan anggaran, BPKP kadang diminta Good Governance menuju Clean Government. bantuannya untukmelakukan kegiatan yang sifatnya Salah satu hal yang tengah berkembang saat ini seperti reviu atau verifikasi seperti pengawasan Cost adalah melakukan pengawasan intern secara lebih Recovery pada pengelolaan Minyak dan Gas Bumi, dini pada proses manajemen. Pengawas intern akan atau Optimalisasi Penerimaan Negara. Demikian dilakukan lebih awal sejak proses perencanaan juga pada tahap akhir manajemen, BPKP pernah dan penganggaran hingga pertanggungjawaban diminta bantuannya oleh Kementerian Keuangan dan monitoring dan evaluasi pada setiap tingkatan untuk melakukan monitoring terhadap realisasi Dana kegiatan. Pengawasan yang semula lebih didominasi Alokasi Khusus. pengawasan post audit, dubah dengan lebih Untuk meningkatkan peran dan fungsi APIP menekankan pada pengawasan pre­audit. dalam mewujudkan Good Governance menuju Pengawasan ini merupakan peningkatan Clean Government, saat ini berkembang beberapa keterlibatan pengawas intern dalam proses bentuk kegiatan pengawasan. Salah satunya adalah manajemen. Pada proses perencanaan, unit kerja Probity Audit. Bentuk pengawasan ini merupakan bidang perencanaan dapat meminta keterlibatan pengawasan atas barang dan jasa yang dilakukan unit pengawas internal untuk mengawalnya, secara menyeluruh sejak awal hingga akhir proses khususnya melalui peran konsultansi, tentang manajemen yaitu dari perencanaan hingga ketentuan yang berlaku dan best practice monitoring dan evaluasi. Pengertian lebih lanjut dari perencanaan. Demikian juga pada proses Probity Audit akan diuraikan pada artikel berikutnyan penganggaran dan pelaksanaan anggaran, unit yang (triwib) WARTA PENGAWASAN EDISI KHUSUS HUT KE 29 BPKP
  13. 13. Warta utama P engawasan Intern yang lebih intensif sejak awal hingga akhir proses manajemen merupakan ide yang menarik. Namun demikian agar penerapannya efektif, perlu dilengkapi dengan berbagai perangkat manajemen pengawasan. Tanpa perangkat yang memadai, pengawasan intern dapat menghambat kelancaran proses manajemen. Hal ini diungkapkan oleh Carman Louise Lapointe (Under Secretary General for Audit and Oversight, United Nations) pada saat Seminar Nasional Internal Auditor tahun 2012, dan oleh Djadja Sukirman, Deputi Administrasi Umum Sekretariat Wakil Presiden RI di ruang kerjanya. Carman Loiuse Lapointe mengungkapkan bahwa peningkatan peran pengawasan internal sejak proses perencanaan hingga monitoring dan evaluasi merupakan ide yang menarik. Keterlibatan Pengawas Intern sejak awal 15 akan meningkatkan efektivitas pengawasan intern dalam mencegah terjadinya penyimpangan. Namun demikian, peran ini dapat menimbulkan risiko baru yaitu munculnya conflict of interest antara manajemen dengan pe­ gawas n intern. Intervensi pengawas intern yang terlalu dalam akan mengurangi inpendensi manajemen dalam mengambil keputusan. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, beberapa hal yang perlu dilakukan adalah perlu adanya aturan yang jelas tentang batasan apa yang menjadi kewenangan dari pengawas intern ketika membantu manajemen. Pengaturan ini harus jelas agar independensi mana­ emen dalam j mengambil keputusan tetap terjaga dan pengawas internal tidak menghambat proses pengambilan keputusan. Hal senada diungkapkan oleh Djadja Sukirman yang mengatakan bahwa yang terpenting ada meka­ isme yang n jelas dalam melakukan pengawasan tersebut. Pengawas Intern harus memiliki Standard Operating Procedure (SOP) dalam melaksanakan tu­ as pendampingan penyusunan g perencanaan dan penganggaran. “Bagaimanapun yang melakukan perencanaan itu manajemen. Jadi Pengawas Internal tidak perlu ikut-ikutan merencanakan. Tugas utama dari Pengawas Intern itu memberi feed back pada manajemen agar pengelolaan organisasi, termasuk perencanaan berjalan baik”, ungkapnya. (triwib)/nuri/nani/edy/yus)Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
  14. 14. 16 S eluruh risiko yang muncul sejak awal hingga akhir proses Pengawasan sejak awal manajemen, diantisipasi melalui pengawasan intern yang (perencanaan) hingga akhir bersifat pre emptive dan preventif. Dengan pendekatan ini, proses manajemen yaitu saat pengawasan intern tidak lagi didominasi dengan kegiatan pelaporan serta monitoring yang bersifat post audit, namun lebih banyak yang bersifat pre audit. Hal ini telah menjadi kecenderungan baru di dunia pengawasan intern dan evaluasi, pada hakikatnya sebagaimana terjadi pada unit pengawasan intern United Nation. adalah memberikan Sebagai salah satu indikator awal keberhasilan proses pengawasan pengawalan yang lebih intern yang efektif adalah terwujudnya ketertiban administrasi organisasi. Dengan pengawasan intern yang lebih intensif sejak awal, intensif agar pengelolaan seluruh sistem dan prosedur akan berjalan secara tertib dan berkualitas. risiko organisasi lebih efektif. Perencanaan organisasi akan tertib sesuai ketentuan yang berlaku hingga dapat berjalan secara efektif memberi arah jalannya organisasi. Proses penganggaran akan tertib keselarasannya dengan perencanaan organisasi dan sesuai standar biaya yang berlaku. Pengelolaan sumber daya manusia dan aset organisasi berjalan tertib hingga dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi. Kondisi-kondisi ini merupakan pondasi dasar dalam menuju terlaksananya peran dan fungsi organisasi yang optimal. Instansi pemerintah atau satuan kerja yang telah tertib administrasinya Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
  15. 15. dari Wilayah Tertib Administrasi menuju Good Governance Warta utamadapat disebut telah mewujudkan ‘Wilayah Tertib tercapainya Wilayah Bebas dari Korupsi. Kondisi inilahAdministrasi’ atau WTA pada organisasinya. sebagai perwujudan dari sebuah kepemerintahan Wilayah Tertib Administrasi merupakan suatu yang Baik (Good Governance) untuk selanjutnyacapaian instansi yang menggambarkan tercapainya menuju Kepemerintahan yang Bersih dan Bebas KKNrencana kerja secara tepat waktu dan secara efisien, (Clean Government).tertib penataan BMN/BMD, tertib administrasi Sebuah instansi atau satuan kerja dapat dikatakanbelanja perjalanan dinas, terselenggaranya penilaian menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi jika memenuhirisiko secara rutin, tersusunnya Fraud Control Plan, beberapa indikator meliputi indikator mutlak,tercapainya level kompetensi APIP yang memadai, indikator operasional, dan indikator indikatortelah ditindaklanjutinya rekomendasi dari BPK dan penunjang. Indikator mutlak yang digunakanAPIP, penyerapan anggaran yang optimal dalam meliputi nilai indeks integritas berdasarkan penilaianrangka mendukung kinerja dan kepatuhan kepada KPK, nilai indeks kepuasan masyarakat, jumlahperaturan, serta pemerintahan yang bersih dan bebas kerugian negara yang diselesaikan , jumlah temuandari korupsi pada instansi tersebut. Pencapaian inefektif dan in efisien dari APIP, jumlah pegawaiWilayah Tertib Administrasi merupakan modal awal yang dijatuhi hukuman disiplin dan kasus korupsi,bagi instansi pemerintah atau satuan kerja dalam dan jumlah pengaduan masyarakat yang tidakmewujudkan Kepemerintahan yang Baik (Good terselesaikan. Indikator Operasional yang digunakanGovernance). Indikator sebuah instansi mencapai meliputi penandatangan dokumen pakta integritas,Wilayah Tertib Administrasi terbagi atas tiga kelompok LHKPN, Akuntabilitas kinerja, Laporan Keuangan, Kodetertib yaitu tertib pengelolaan keuangan dan BMN/ etik, whistleblower system, program pengendalianBMD, tertib pengawasan, dan tertib SPIP. gratifikasi, kebijakan penanganan conflict of interest, Terwujudnya WTA merupakan pondasi awal program inisiatif anti korupsi, kebijakan pembinaansebelum mencapai kondisi lain yang lebih besar. purna tugas, dan pelaporan transaksi tidak wajarDengan mencapai WTA, maka instansi atau PPATK. Sedangkan indikator penunjang meliputisatuan kerja akan memperoleh opini Wajar Tanpa promosi jabatan secara terbuka, rekruitmen secaraPengecualian (WTP) atas Laporan Keuangannya. terbuka, mekanisme pengaduan masyarakat, 17 17Tanpa adanya administrasi yang tertib, penyajian e-procurement, pengukuran kinerja individu, daninformasi keuangan organisasi akan bias dari kondisi keterbukaan informasi publik.sebenarnya, dan mustahil satuan kerja tersebut akan Wilayah Tertib Administrasi, Wajar Tanpamendapat opini WTP dari BPK RI. Pengecualian, dan Wilayah Bebas dari Korupsi Kondisi selanjutnya, jika satuan kerja telah merupakan tonggak-tonggak yang harus dicapai olehmewujudkan WTA dan memperoleh opini WTP dari setiap instansi pemerintan atau satuan kerja dalamBPK RI, maka hal ini menjadi jembatan menuju kondisi membangun Good Governance dan Clean Government, sebagai perwujudan amanah rakyat sebagaimana tertuang pada TAP MPR RI nomor XI tahun 1998. Langkah di atas dapat terwujud secara optimal jika didukung peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif . Dengan bentuk pengawasan yang lebih intensif sejak tahap perencanaan hingga akhir proses manajemen, diharapkan hal tersebut di atas akan semakin mudah untuk diwujudkan. (triwib)Sumber: Paparan Kepala BPKP Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
  16. 16. Warta utama18 Istilah Probity Audit mungkin masih belum terlalu familiar di telinga kita. Jenis audit ini baru muncul akhir-akhir ini dipicu oleh semakin banyaknya kasus korupsi dan pelanggaran etika perilaku yang terjadi pada penyelenggara pemerintahan. Walaupun di manca negara jenis audit ini sudah berkembang sejak tahun 1990an, namun di Indonesia baru muncul pada dua atau tiga tahun terakhir ini. P robity memiliki arti sebagai integritas, pada suatu kegiatan. Lebih daripada itu, audit ini kejelasan, dan kejujuran. Istilah ini digunakan dilakukan untuk menilai seluruh proses yang terjadi mengacu pada sifat dari audit itu sendiri yang sejak awal perencanaan hingga akhir yaitu monitoring bertujuan untuk menilai integritas, kejelasan, dan evaluasi hasilnya. Pada pengadaan barang dan dan kejujuran dari sebuah kegiatan atau entitas. jasa, audit dilakukan mulai dari proses identifikasi Pada umumnya, probity audit digunakan pada proses kebutuhan sampai dengan barang/jasa dimanfaatkan pengadaan barang dan jasa dengan kondisi tertentu. atau hanya beberapa tahapan terpilih dari proses Probity audit dilaksanakan tidak sekedar untuk pengadaan barang/jasa. Walaupun demikian, mencegah terjadinya korupsi atau ketidak jujuran manajemen probity yang efektif lebih menekankan Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke­29 BPKP29 BPKP2012 WARTA PENGAWASAN EDISI KHUSUS HUT KE Tahun
  17. 17. Probity Audit Warta utamapada prosedur, proses, dan sistem yang digunakan Daerah dalam satu tahun anggaran atau lebih.daripada pencapaian hasil. Sasaran probity audit adalah : Probity Audit bukanlah jenis audit yang bersifat • Meyakinkan bahwa pengadaan barang/jasa dilaku-rutin. Menurut New South Wales – Independent kan secara benar sesuai dengan kebutuhan yangCommision Against Corruption (NSW ICAC), terdapat benar, baik dari segi jumlah, kualitas, waktu dan nilaibeberapa kriteria yang dapat dipertimbangkan ketika pengadaan yang menguntungkan negara.akan menggunakan Probity Audit, meliputi : • Meyakinkan bahwa prosedur pengadaan barang/• Integritas pelaksanaan proyek atau kegiatan jasa yang digariskan dalam Pedoman Pelaksanaan dipertanyakan atau diragukan. Pengadaan Barang/Jasa telah diikuti dengan benar• Ada pengalaman terjadi kontroversi atau litigasi sesuai ketentuan perundang­undangan yang ber­ pada pelaksanaan kegiatan atau proyek serupa laku.• Kegiatan atau proyek memiliki ‘politically sensitive’ • Meyakinkan bahwa kuantitas, kualitas dan harga ba- dan potensi terjadi kontroversi rang/jasa yang diperoleh melalui proses pengadaan• Untuk mengantisipasi timbulnya persepsi telah sesuai dengan ketentuan dalam kontrak serta telah terjadi bias atau ‘favoritism’ pada proses diserahterimakan tepat waktu. pelelangan. • Meyakinkan bahwa barang yang diperoleh te-• Kegiatan atau proyek inovatif dimana perlu adanya lah ditempatkan di lokasi yang tepat, dipertang­ perlindungan terhadap ‘intelectual property’. gungjawabkan dengan benar, dan dimanfaatkan• Kegiatan atau proyek sangat rumit atau complex, sesuai tujuan penggunaannya. seperti kegiatan Built, Operate, Transfer (BOT). • Mencegah penyimpangan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa. • Mengidentifi kasikan kelemahan sistem pengendalian Pelaksanaan Probity Audit didasari oleh prinsip­ intern atas pengadaan barang/jasa guna penyem­prinsip : purnaan sistem tersebut.• Best value for Public Money Setiap pengeluaran keuangan negara harus Teknik yang digunakan dalam melakukan Probity memberikan value for money yang terbaik. Hal ini bukan berarti pengadaan barang dan jasa dengan Audit antara lain melalui desk audit, field audit, 19 19 menetapkan harga yang termurah, namun harus benchmarking atau penggunaan tenaga ahli dari luar. memberi keyakinan bahwa penetapan akan Desk audit dilakukan dengan penelaahan terhadap memberikan hasil (outcome) yang terbaik. peraturan perundang­undangan yang berlaku• Impartiality and Fairness dan mengidentifikasikan kelemahan dalam sistem Audit diarahkan untuk menjaga kenetralan dan dan prosedur pengadaan barang/jasa. Field audit keadilan tetap berjalan pada setiap tahapan proses dilakukan dengan pemeriksaan lapangan terkait kegiatan. kebenaran jumlah, mutu dan penempatan, ketepatan• Deal with Conflict of Interest waktu penyerahan dan pemanfaatan barang/jasa. Dari berbagai kasus yang dilaporkan, sebagian Benchmarking yaitu melakukan perbandingan harga, besar terkait dengan adanya conflict of interest dan penggunaan tenaga ahli pada umumnya untuk antara tugas pemerintahan dengan kepentingan menilai kewajaran kualitas barang/jasa. publik. Audit harus mampu mengungkapkan Penerbitan pedoman probity audit memang adanya conflict of interest yang ada dan memberi menjadi sebuah langkah maju dalam pengembangan keyakinan hal tersebut telah dikelola secara tepat. jenis kegiatan pengawasan intern di Indonesia. Hal• Accountability ini diharapkan dapat meningkatkan peran pengawas Kegiatan atau proyek harus dilaksanakan secara intern dalam mengawal jalannya roda organisasi. Yang akuntabel dan transparan. Hal ini akan memberi menjadi tantangan berikutnya adalah membuktikan kepercayaan pada masyarakat bahwa sumber daya bahwa metodologi ini mampu meningkatkan telah dikelola dengan baik. efektivitas peran pengawasan intern dalam` Pada tahun 2012 BPKP telah menerbitkan pedoman probity audit pengadaan barang dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di jasa. Pedoman tersebut menyebutkan bahwa jenis Indonesian audit ini adalah audit dengan tujuan tertentu (triwib) dengan ruang lingkup audit adalah setiap kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Institusi dan Pemerintah WARTA PENGAWASAN EDISI KHUSUS HUT KE 29 BPKP Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke­29 BPKP Tahun 2012
  18. 18. Warta utama20 Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
  19. 19. Warta utama Entah disadari atau tidak, pengawalan aparat pengawasan intern sejak awal proses manajemen ternyata telah dilakukan secara terbatas. Perubahan paradigma pengawasintern sebagai konsultan dan assurer telah mendorong satuan kerja atau unsur manajemen lain untuk berinisiatif meminta bantuan konsultansi dari pengawas intern. Semakin tingginya risiko-risiko yang dihadapi, telah mendesak pengawas intern untuk tidak hanya berperan pada tahap controlling atau akhir proses manajemen, tetapi masuk juga dalam tahap planning organizing, dan actuating.U ntuk dapat melaksanakan peran tersebut, Intern Pemerintah yang merupakan amanah PP tentu saja banyak hal yang harus dipenuhi, Nomor 60 Tahun 2008 dan pembangunan Sistem diantaranya profesionalisme, integritas, Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). independensi, dan kompetensi yang tidak Pada fase pelaksanaan, BPKP yang dilengkapibiasa. Internal auditor tidak cukup memiliki latar tenaga-tenaga auditor membantu pemerintah daerahbelakang ilmu auditing dan akuntansi saja tetapi juga untuk tertib administrassi dengan sebuah tujuan yaituilmu manajemen dan pemahaman atas bisnis proses tercapainya opini wajar tanpa pengecualian (WTP).organisasi. Namun, tentu saja pola pengawasannya Sementara itu pada tahap controlling, BPKP jugabukan dalam bentuk intervensi pada ranah mendorong penguatan internal auditor pemerintahmanajemen tetapi lebih pada konsultasi dini untuk daerah agar dapat memberi nilai bagi organisasinya,meminimalisir penyimpangan. diantaranya dengan keberadaan Pusbin JFA BPKP Praktik pengawasan intern seperti itu, sebenarnya dan Pusdiklatwas BPKP. Tidak jarang juga pemerintahsudah berjalan baik pada beberapa perusahaan daerah meminta BPKP untuk bekerja sama dengansektor privat maupun sektor pemerintah. Kondisi ini inspektorat daerah untuk melakukan joint audit. 21tentu saja untuk menjawab tuntutan stakeholders Untuk lingkup K/L, banyak juga peran BPKP dalamterhadap pengawas intern yang melakukan peran mengawal jalannya proses manajemen pemerintahanpengawasan intern. Hal itu tercermin pada saat seperti optimalisasi penerimaan negara melalui Timacara Seminar Nasional Internal Auditor tahun 2011 Optimalisasi Penerimaan Negara (TOPN). Di sampingdi Kota Batam, beberapa pimpinan BUMN besar di itu, penghematan belanja negara melalui pengawasanIndonesia menyampaikan ekspektasinya terhadap cost recovery, hambatan kelancaran pembangunan,peran pengawas intern, yaitu pimpinan dari PT Telkom eskalasi, dan klaim sebagai bagian dari prosesIndonesia, PT Pertamina (Persero), dan PT Kereta Api actuating, dan monitoring DAK sebagai bagian dariIndonesia. Pda kesempatan itu mereka mengatakan proses controlling. Seperti apa pola kerja pengawasanagar internal auditor harus lebih menekankan peran dari awal yang telah dilakukan BPKP? Berikut WPsebagai konsultan dan quality assurance daripada mencoba menyajikan beberapa praktik pengawasanmencari-cari kesalahan. dari awal hingga akhir: Beberapa praktik pengawasan sejak awal telah Penerimaan Negara (TOPN). Sejak berdirinya tahundijalani oleh salah satu Aparat Pengawasan Intern 1998 sampai dengan tahun 2011, TOPN telah meng­Pemerintah yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan hasilkan temuan audit dengan realisasi penyetoranPembangunan atau BPKP. Dalam rangka membantu ke kas negara sebesar Rp32,93 triliun dan sejumlahinstansi pemerintah Pusat dan Daerah, BPKP seringkali kajian. Di samping itu, penghematan belanja negaradiminta bantuannya untuk melakukan pengawalan melalui pengawasan cost recovery, hambatan kelan­sejak awal proses manajemen, seperti konsultasi dan caran pembangunan, eskalasi, dan klaim sebagaipendampingan penyusunan Rencana Pembangunan bagian dari proses actuating, dan monitoring DAKJangka Menengah Daerah (RPJMD), dan penyusunan sebagai bagian dari proses controlling. Seperti apaRencana Kerja tahunan (RKT) yang merupakan bagian pola kerja pengawasan dari awal yang telah dilakukandari proses planning. Dalam proses organizing, BPKP BPKP? Berikut WP mencoba menyajikan beberapajuga secara terus menerus mendorong pemerintah praktik pengawasan dari awal hingga akhir:daerah untuk menerapkan Sistem Pengendalian Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
  20. 20. Warta utama R eformasi manajemen keuangan di Indonesia Menghadapi kesulitan tersebut di atas, memberi harapan terwujudnya pengelolaan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah seringkali keuangan negara yang lebih efisien, efektif meminta bantuan BPKP untuk mendampingi proses dan akuntabel. Perubahan signifikan yang penyusunan perencanaan pembangunan dan ditandai dengan terbitnya Paket Undang-undang penganggaran. Pada umumnya mereka tidak segan Keuangan Negara tahun 2003 – 2004 tersebut untuk mengirimkan surat permintaan bantuan tenaga menuntut setiap instansi pemerintah pusat dan teknis untuk melakukan bimbingan teknis sesuai daerah untuk merubah sistem dan prosedur serta yang dibutuhkan oleh instansinya. Sebagian besar mekanisme pengelolaan keuangan negaranya. dari mereka telah didukung oleh penandatangan Implementasi peraturan baru ini rupanya tidak Memorandum of Understanding (MoU) dengan BPKP semudah yang dibayangkan. Banyak kendala yang dalam rangka kerja sama bantuan teknis dalam22 dihadapi oleh instansi pemerintah pusat dan daerah. mewujudkan Kepemerintahan yang Baik (Good Hal ini mengakibatkan proses pengelolaan keuangan Governance). negara masih belum sesuai ketentuan yang berlaku. Lalu, bagaimana peran BPKP dalam proses Salah satunya adalah dalam proses penyusunan perencanaan? Peran yang dilakukan oleh BPKP perencanaan pembangunan dan penganggaran. diantaranya menjaga kebenaran format sesuai Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi (anev) ketentuan yang berlaku, menjaga keselarasan antara yang dilakukan BPKP pada tahun 2011, masih banyak RPJMD yang tengah disusun dengan Perencanaan Pemerintah Daerah yang belum menyusun dokumen Pembangunan Nasional dan Rencana Kerja perencanaan secara lengkap dan utuh (74,4%), Pembangunan Tahunan; meningkatkan kapasitas, mulai dari belum adanya keselarasan antar dokumen kapabilitas, dan kompetensi sumber daya manusia Perencanaan Pembangunan Daerah, serta rumusan Pemerintah Daerah melalui pelatihan dan bimbingan sasaran dan Program yang belum dilengkapi dengan yang terencana dan terarah; serta reviu dan target dan indikator kinerja. Dapat dibayangkan, penyesuaian dokumen Perencanaan Pembangunan bagaimana hasil pelaksanaan kegiatan yang menyerap Daerah agar selaras dengan target dan sasaran triliunan rupiah dengan perencanaan yang tidak Pembangunan Nasional. Hal ini dilakukan dengan terintegrasi dan terukur secara nasional? Hasil analisis tetap mengacu pada Visi dan Misi Pimpinan instansi dan evaluasi tersebut menyebutkan dua penyebab atau Kepala Daerah. mendasar yaitu keterbatasan SDM perencanaan dan Untuk menjamin kualitas hasil kerja dan adanya lemahnya koordinasi antar instansi daerah. Padahal, keseragaman dalam proses pendampingan, BPKP dalam menyusun dokumen perencanaan, hal yang telah memiliki pedoman Asistensi RPJP dan RPJMD. paling penting adalah sinkronisasi antara tujuan Melalui pendampingan yang dilakukan BPKP, dengan kegiatan, alokasi dana yang dibutuhkan, diharapkan dokumen perencanaan yang dihasilkan serta mekanisme pelaksanaan. Tanpa memperhatikan pemerintah daerah dapat secara nyata digunakan hal-hal tersebut, perencanaan hanya akan tinggal sebagai acuan kerja dalam proses penganggaran, dan perencanaan tanpa menghasilkan outcome yang menghasilkan kinerja yang terukur, serta mendukung mengarah pada sebuah tujuan yang terukur. pencapaian program nasional. Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
  21. 21. Bimbingan Teknis Penyusunan RPJM dan APBN Warta utama Dalam pelaksanaan pendampingan, langkah Melalui pendampingan dalam proses perencanaan,awal yang dilakukan oleh BPKP adalah dengan sebenarnya, proses pengawalan yang dilakukanmelaksanakan pembicaraan kepada pejabat yang oleh pengawas intern akan sangat bermanfaatterkait mengenai ruang lingkup penugasan dan sehingga dokumen perencanaan akan menjadi lebihbatasan kewenangan yang dimiliki tim bimbingan efektif dan tentu saja akan memudahkan dalamteknis. Selanjutnya, BPKP dapat dilibatkan pada pelaksanaan dan pengawasannya.setiap tahap penyusunan dokumen perencanaan Hal yang hampir sama saat BPKP mendampingipembangunan, mulai dari persiapan, rancangan awal, instansi pemerintah pada proses penyusunanpelaksanaan musrenbang, rancangan akhir, sampai anggaran. BPKP melakukan bimbingan teknissaat penetapan sesuai dengan kewenangan yang terhadap penyusunan APBD dalam rangka mengawaldimiliki. Hal ini menjadi sangat penting mengingat ketaatan penyusunan APBD sesuai dengan peraturanproses perencanaan di samping memerlukan teknis yang berlaku. Beberapa hal yang sering menjadiperencanaan juga harus memperhatikan aspek politis kendala seperti ketidakpahaman petugas penyusundan partisipasi masyarakat. Beberapa poin yang anggaran dalam menyusun format anggaran,menjadi perhatian BPKP, diantaranya: merumuskan indikator kinerja, akurasi perhitungan,1) Keselarasan antara program nasional dengan dan penerapan akuntansi pemerintahan menjadi daerah serta antara program dengan kegiatan, salah satu konsentrasi BPKP dalam mengawal serta isu-isu strategis yang ada di daerah penyusunan APBD tersebut.2) Ketajaman penetapan indikator kinerja sehingga Pada saat melaksanakan bimbingan teknis setiap pelaksanaan program atau kegiatan dapat penyusunan anggaran, BPKP tidak terlibat dalam diukur tingkat keberhasilannya pada satu tujuan proses penetapan nilai anggaran yang menjadi nasional domain eksekutif dan legislatif terkait. Dalam Dalam pelaksanaannya, kegiatan asistensi oleh melakukan layanan tersebut, BPKP terbatasBPKP dapat hanya berupa konsultasi maupun mengawal kesesuaian format dan penerapanpendampingan secara langsung dalam setiap akuntansi pemerintahan berdasarkan ketentuantahapan tergantung kebutuhan pemerintah daerah. yang berlaku. 23 (Tanti/Nani/Triwib/Sari/Diana) Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
  22. 22. Warta utama K elemahan sistem pengendalian intern akan banyak K/L dan Pemerintah Daerah yang merespon memicu penyimpangan dalam pelaksanaan penerapan SPIP melalui penerbitan Peraturan Menteri/ proses bisnis organisasi. Untuk itu, upaya yang Kepala Lembaga/Kepala Daerah (Permen/Perka/Perkada). paling efektif adalah melalui pembenahan Dari 33 dan 47 Kementerian dan lembaga, yang telah sistem pengendalian intern dilingkungan birokrasi. memiliki Peraturan SPIP sebanyak 24 dan 22. Sedangkan Melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 60 untuk tingkat pemerintah daerah, seluruh Pemerintah Tahun 2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Sistem Provinsi telah memiliki peraturan mengenai SPIP. Untuk Pengendalian Intern Pemerintah, BPKP telah memiliki pemerintah kabupaten dan kota, dari 398 dan 93 yang peran yang sangat strategis untuk mendorong K/L/P telah memiliki peraturan mengenai SPIP sebanyak 325 untuk penerapannya, mulai dari identifikasi kelemahan dan 84. atau diagnostic assessment, penyusunan rencana aksi Untuk implementasi SPIP, beberapa kegiatan telah pembenahan dan membangun inftrastruktur, serta eva­ dilakukan BPKP, di antaranya melalui bimbingan dan luasi penerapannya. konsultasi (Bimkon), Pemetaan/Diagnostic Assessment Hingga akhir tahun 2011, BPKP telah melaksanakan SPIP terhadap 12 K/L dan 124 Pemerintah Daerah, banyak hal untuk menjalankan amanah PP tersebut, monitoring perbaikan SPI terhadap 72 pemerintah daerah.24 diantaranya melalui penerbitan pedoman/petunjuk Bimbingan dan konsultasi lainnya dilakukan terhadap teknis penyelenggaraan SPIP; Sosialisasi kepada kepada 16 kementerian/lembaga dan 54 pemerintah daerah. seluruh K/L/Pemda; diklat SPIP; Bimbingan dan konsultasi; Bimkon lainnya ini berupa bimbingan teknis SPIP selain Pembinaan APIP; dan kegiatan lain yang dibiayai IDF tentang DA dan Monitoring Perbaikan SPIP. Sementara Grant World Bank. untuk peningkatan kapabilitas APIP, BPKP juga melakukan Terkait pedoman, selama tahun 2011, Satgas PP SPIP kegiatan pembinaan APIP oleh Pusat Pembinaan JFA, yaitu telah mengeluarkan tujuh Pedoman/petunjuk teknis Workshop Manajemen Pengawasan bagi Pimpinan APIP; penyelenggaraan SPIP yang merupakan pelengkap dari Workshop Pedoman Peningkatan Kapabilitas APIP dan 26 Pedoman teknis penyelenggaraan SPIP yang te­ ah l Pedoman Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP; terbit pada tahun 2010. Ketujuh pedoman ter­­­­ sebut adalah Piloting Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Pedoman Monitoring Perbaikan SPIP di Lingkungan Kabupaten Lombok Barat dan Inspektorat Provinsi Instansi Pemerintah TA 2011; Petunjuk Teknis Pemetaan Kalimantan Tengah serta FGD Pembentukan Organisasi dan Perbaikan SPIP Instansi Pemerintah TA 2011; Pedoman Profesi Auditor. Penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP; pedoman Untuk lebih mengoptimalkan peran BPKP sebagai pelaksanaan Pernilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pembina SPIP, saat ini Bank Dunia juga ikut berkontribusi Pemerintah; Pedoman pelaksanaan Penyelenggaraan melalui pemberian grant. Sebagai tahap awal, kegiatan Kegiatan Pengendalian di Lingkungan Instansi Pemerintah; yang telah dilaksanakan melalui pendanaan Bank Dunia, Pedoman pemantauan pengembangan penyelenggaraan yaitu penunjukkan konsultan Internasional, Round table SPIP; dan Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas discussion (Workshop II-WB-US$) dan Training CEE (1) dan APIP. CSA (2). Di samping itu, BPKP telah melakukan sosialisasi SPIP Berbagai upaya yang telah dilakukan BPKP diharapkan terhadap 119 instansi dengan rincian 3.742 Kementerian/ dapat menjadi faktor pemicu efektifitas penerapan SPIP Lembaga dan 8.374 Pemerintah Daerah. Untuk proses sektor pemerintahan di Indonesia. Dengan demikian apa internalisasi SPIP, BPKP juga melaksanakan kegiatan diklat yang menjadi tujuan SPIP berupa keandalan informasi SPIP kepada 2.706 K/L dan 1.729 Pemerintah Daerah, serta keuangan dan kinerja, efisiensi dan efektifitas operasional, workshop/rapat terkait SPIP. ditaatinya kebijakan, dan pengamanan aset negara dapat Hal yang menggembirakan adalah sudah cukup diwujudkan. (Diana/Nani/triwib/sari/tanti) Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
  23. 23. Warta utamaP emberitaan terkait cost recovery sering menjadi kontraktor dan telah disetujui oleh BPMIGAS. BPMIGAS perbincangan hangat oleh berbagai media memiliki kewenangan untuk melakukan pengendalian massa. Beberapa media justru menyebutkan, atas pelaksanaan WP&B termasuk pengendalian atas cost recovery menjadi beban bagi APBN. biaya operasi KKKS yang akan mendapat penggantianBahkan, sebagian pengamat meminta Pemerintah dari Pemerintah.untuk memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan Untuk menjaga kepentingan pemerintah, baikKontrak Production Sharing (KPS) minyak dan gas bumi. ter­ adap kewajaran cost recovery maupun bagian hHal itu juga ditegaskan kembali oleh Kepala BPMIGAS, pemerintah atas hasil produksi minyak dan gas bumi,R Priyono sebagaimana dilansir media online KOMPAS. Pemerintah menugaskan BPKP sebagai pengawascom dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR (13/3), intern pemerintah untuk melakukan compliance audit,bahwa pihaknya akan memperketat pengawasan biaya atas KKKS migas dalam upaya memberikan keyakinanoperasi migas, sehingga cost recovery diharapkan bisa bahwa bagian pemerintah dari hasil production sharingditekan. Lalu, apa yang dimaksud dengan cost recovery sudah tepat sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.atau recovery of operating cost, urgensi dilakukannya Di lingkungan KKKS, mekanisme pengawasanpengawasan, dan siapa yang harus melakukan intern juga telah dilaksanakan. Dalam hal akuntabilitas,pengawasan terhadap kewajaran cost recovery? penggantian biaya operasi diatur dalam PSC dan 25 Cost recovery pada kontrak bagi hasil merupakan ketentuan lain yang dikeluarkan Pemerintah danpenggantian biaya-biaya operasi oleh Pemerintah memenuhi General Accepted and Recognized Accountingyang diambil dari produksi minyak dan gas bumi yang System (GARAS) yang lazim digunakan dalam bisnisdihasilkan oleh Kontraktor Kontrak kerja Sama (KKKS) migas internasional. Secara garis besar, sistemmigas. Pada dasarnya, biaya-biaya operasi tersebut pengendalian biaya operasi minyak dan gas bumi yangmerupakan biaya yang dikeluarkan terlebih dahulu selama ini diterapkan sesungguhnya dapat dikatakanoleh kontraktor dalam melakukan kegiatan operasi sudah cukup tertata (well-established).eksplorasi dan eksploitasi sebagaimana diatur dalam Peran BPKP sebagai pengawas intern PemerintahExhibit C Production Sharing Contract (PSC). Hal tersebut antara lain menilai keakuratan dan kebenaranterdiri dari biaya operasi tahun berjalan dan biaya perhitungan bagian Pemerintah dari kontrak bagioperasi periode sebelumnya yang belum mendapat hasil migas yang di dalamnya terdapat mekanismepenggantian (prior years unrecovered costs). Biaya penggantian biaya operasi– merupakan peran yangoperasi pada dasarnya meliputi biaya eksplorasi dan strategis dan dapat juga dikatakan merupakan suatupengembangan, biaya operasi produksi, dan biaya kenyataan yang tak dapat dihindari. Kontrak Bagi Hasilumum dan administrasi. ini memiliki risiko yang tinggi karena memiliki nilai Pasca-berlakunya Undang-Undang Minyak dan yang sangat besar dan dapat mempengaruhi hajatGas Nomor 22 Tahun 2001, Lembaga/Badan yang hidup masyarakat umum. Adanya penyimpanganditugaskan Pemerintah dalam rangka pengendalian pada pengelolaannya akan menimbulkan akibat yangkegiatan hulu migas termasuk penggantian biaya signifikan. Untuk itu peran pengawas intern Pemerintahoperasi migas adalah Badan Pelaksana Kegiatan Usaha sangat dibutuhkan untuk mengawal pengelolaannya.Hulu Migas (BPMIGAS). Instrumen yang digunakan Hal ini merupakan salah satu bentuk pengawalanBPMIGAS sebagai dasar dalam penggantian biaya pengawas intern dalam pelaksanaan pengelolaanoperasi tersebut adalah WP&B (Work Program and Minyak dan Gas Bumi.Budget) yang sebelumnya telah diajukan oleh (nani/triwib/ita/Diana/Sari/Tanti) Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
  24. 24. Warta utama D i dalam suatu kesempatan, Presiden Susilo mediasi bagi para pengambil keputusan dan atau Bambang Yudhoyono mengungkapkan tiga pihak-pihak terkait. faktor penghambat pembangunan. Faktor Secara teknis, peran tersebut dilakukan oleh yang dimaksud adalah birokrasi, korupsi, Direktorat Investigasi Hambatan Kelancaran dan infrastruktur. Khusus infrastruktur, kita menyadari Pembangunan (HKP). Melalui peran ini, diharapkan bahwa peranannya sangat penting dalam mendorong BPKP dapat membantu memperlancar pelaksanaan pertumbuhan ekonomi baik regional maupun proyek-proyek pemerintah untuk meminimalisir risiko nasional. Terbatasnya ketersediaan dan kondisi sosial dan ekonomi yang mungkin terjadi. infrastruktur dapat mempengaruhi laju perekonomian Salah satu contoh proyek yang dikawal oleh BPKP nasional. adalah pembangunan Kawasan Industri Sei Mangkei, Kita mungkin masih ingat bahwa Global Compe­ Sumatera Utara, yang termasuk dalam program titiveness Report 2011 versi World Economic Forum MP3EI. Proyek ini juga diusulkan sebagai Kawasan26 (WEF), menyebutkan bahwa untuk daya saing, Ekonomi Khusus (KEK). Indonesia masih berada pada peringkat 46 dari 142 Peran debottleceking yang dilakukan BPKP tentu negara yang disurvei WEF untuk periode 2011-2012. saja bukan sebuah pekerjaan yang mudah mengingat Banyak faktor yang menjadi penyebab rendahnya dibutuhkannya kompetensi yang tidak hanya daya saing pemerintah Indonesia jika dibandingkan sebagai seorang auditor tetapi mediator agar apa dengan negara lain, diantaranya infrastruktur yang menjadi tujuan pembangunan nasional dapat pendukung yang masih belum memadai di samping terwujud. faktor lain seperti regulasi lintas instansi yang Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan terkadang saling bertabrakan atau disharmoni. Di audit Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP) samping itu, dalam pelaksanaan pembangunan dan apa lingkup tugas HKP tersebut? Untuk itu, infrastruktur, juga sering ditemukan permasalahan Direktur Bidang Pengawasan Hambatan Kelancaran yang justru menghambat terlaksanakan kegiatan Pembangunan (HKP) memberi gambaran secara rinci pembangunan tersebut. Sebagai contoh, terkait kasus tentang BPKP dalam menangani kasus HKP yang pembangunan Bandara Kuala Namu di Sumatera dihadapi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Utara yang disebabkan karena masalah lahan yang Daerah. sebelumnya dikuasai oleh beberapa instansi dan juga Kegiatan evaluasi Hambatan Kelancaran Pemba­ melibatkan masyarakat yang mendiami lahan tersebut ngunan pada dasarnya merupakan proses mediasi dalam jangka waktu yang cukup lama. dalam rangka menyelesaikan masalah/kendala antar Memang, persoalan tersebut terkesan sepele, instansi pemerintah yang menghambat kelancaran tetapi dampaknya sangat luas baik dampak sosial pembangunan. Sifat penugasannya tentu saja bukan maupun ekonomis. Untuk mengatasi permasalahan sebagai solusi akhir tetapi lebih kepada memberikan tersebut, terdapat beberapa K/L/Pemda meminta alternatif penyelesain terbaik bagi pihak terkait bantuan kepada BPKP untuk memfasilitasi sehingga program pembangunan yang macet dapat penyelesaian permasalahan atau debottlenecking yang berjalan kembali sesuai tujuan. terjadi. Peran BPKP tentu saja bukan sebagai auditor Namun, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi tetapi lebih kepada pemberian second opinion atau Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012

×