SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
Download to read offline
Modul Latih KPMD
Oleh :
Doni Asmon, S.Pi, M.Si
• Peserta mampu menjelaskan Kewenangan
berdasarkan hak asal usul,
• Peserta mampu menjelaskan kewenangan
lokal berskala desa.
Apa yang dimaksud
Mari kita coba memahami
Self-governing
Community
(Masyarakat
Berpemerintahan)
Local Self
Government
(Pemerintah
otonom)
Rekognisi Subsidiaritas
• Hak Asal-usul
• Kewenangan Lokal
Berskala Desa
Self-
governing
Community
• Kewenangan Penugasan
• Kewenangan Penugasan
Lain
Local Self
Government
KAITAN ASAS REKOGNISI DAN SUBSIDIARITAS
DENGAN KEWENANGAN DESA
• Menghormati dan mengakui
kewenangan asal usul desaREKOGNISI
• Kewenangan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan
masyarakat desa yang telah
dijalankan oleh Desa dan prakarsa
masyarakat Desa
SUBSIDIARITAS
Meliputi Apa saja
Mari kita coba sebut satu persatu
• kewenangan berdasarkan hak asal usul
• kewenangan lokal berskala Desa
• kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
• kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 Penyelenggaraan kewenangan desa
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan
lokal berskala desa didanai dari APBDesa.
 Penyelenggaraan Kewenangan lokal
berskala desa selain didanai dari APBDesa
dapat didanai APBD dan APBN
10
1. ASAL USUL
4. KEWENANGAN LAIN YG
DITUGASKAN OLEH
PEMERINTAH, PEMDA,
SESUAI DGN KETT. PER
UU.
3. DITUGASKAN OLEH
PEMERINTAH, PEMDA
PROV., KAB./KOTA ;
• PROGRAM AKSELERASI mempercepat
pembangunan di Desa, seperti BBGRM,
PNPM, program Desa siaga, dll.
• Penyelenggaraan kewenangan Desa yang
ditugaskan oleh pemerintah didanai dari
APBN (dialokasikan pada bagian
kementerian/lembaga dan disalurkan
melalui SKPD Kabupaten/Kota.
• Penyelenggaraan kewenangan Desa yang
ditugaskan oleh pemerintah daerah
didanai dari APBD.
KEWENANGAN DESA DAN ANGGARANNYA
1. LOKAL BERSKALA DESA
Slide design by Dhonie Osmond Consulting
Peserta dibagi 4 kelompok ; 2 kelompok membahas Kewenangan berdasarkan Hak
Asal Usul, 2 Kelompok membahas Kewenangan Lokal berskala desa
Tuliskan pendapat dan pandangan masing-masing kelompok pada kertas plano
Diskusi Kelompok
Kewenangan Lokal Berskala Desa
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
Kewenangan Hak Asal Usul
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
Kelompok 1 & 3 Kelompok 2 & 4
Bidang
Pemerintahan
a. penetapan dan penegasan batas Desa;
b. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
c. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
d. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
e. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor
pertanian dan sektor non pertanian;
f. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia
kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat
partisipasi angkatan kerja;
g. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang
bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis
h. pekerjaan dan status pekerjaan;
i. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
j. penetapan organisasi Pemerintah Desa;
k. pembentukan Badan Permusyaratan Desa;
l. penetapan perangkat Desa;
m. penetapan BUM Desa;
n. penetapan APB Desa;
o. penetapan peraturan Desa;
p. penetapan kerja sama antar-Desa;
q. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau
balai Desa;
r. pendataan potensi Desa;
s. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
t. penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian
bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit,
gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya
dalam skala Desa;
u. pengelolaan arsip Desa; dan
v. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya
sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat
Desa.
Bidang
Pemerintahan
Go to
ML 2.3. Tata Kelola Desa

More Related Content

What's hot

Analisa Perencanaan dan Penganggaran Desa
Analisa Perencanaan dan Penganggaran DesaAnalisa Perencanaan dan Penganggaran Desa
Analisa Perencanaan dan Penganggaran DesaFormasi Org
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaFormasi Org
 
Sesi 4 yusuf rpjm desa-new
Sesi 4 yusuf rpjm desa-newSesi 4 yusuf rpjm desa-new
Sesi 4 yusuf rpjm desa-newFormasi Org
 
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDesPenyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDesEka Saputra
 
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020Formasi Org
 
Peningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPeningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPusdiklatpemdaPemeri
 
Kebijakan Daerah Kebumen tentang Desa
Kebijakan Daerah Kebumen tentang DesaKebijakan Daerah Kebumen tentang Desa
Kebijakan Daerah Kebumen tentang DesaFormasi Org
 
Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa Umi Arifah
 
Konsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaKonsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaPemdes Seboro Sadang
 
Pokok pokok keuangan
Pokok pokok keuanganPokok pokok keuangan
Pokok pokok keuanganrajapusbar
 
Sesi 5 yusuf rkp desa-new
Sesi 5 yusuf rkp desa-newSesi 5 yusuf rkp desa-new
Sesi 5 yusuf rkp desa-newFormasi Org
 
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)Eka Saputra
 
Pedoman musrenbang bappeda dan kecamatan pdf-f0ce438
Pedoman musrenbang bappeda dan kecamatan pdf-f0ce438Pedoman musrenbang bappeda dan kecamatan pdf-f0ce438
Pedoman musrenbang bappeda dan kecamatan pdf-f0ce438Andry Heryanto
 
Berita acara-musyawarah-desa-rkp des
Berita acara-musyawarah-desa-rkp desBerita acara-musyawarah-desa-rkp des
Berita acara-musyawarah-desa-rkp desJeck Apit
 
Spb 3.1 konsep dan sistem perencanaan pembangunan desa
Spb 3.1 konsep dan sistem perencanaan pembangunan desaSpb 3.1 konsep dan sistem perencanaan pembangunan desa
Spb 3.1 konsep dan sistem perencanaan pembangunan desaNOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpdMateri musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpdArdi Susanto
 

What's hot (20)

Analisa Perencanaan dan Penganggaran Desa
Analisa Perencanaan dan Penganggaran DesaAnalisa Perencanaan dan Penganggaran Desa
Analisa Perencanaan dan Penganggaran Desa
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
 
Sesi 4 yusuf rpjm desa-new
Sesi 4 yusuf rpjm desa-newSesi 4 yusuf rpjm desa-new
Sesi 4 yusuf rpjm desa-new
 
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDesPenyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
 
Musyawarah desa
Musyawarah desaMusyawarah desa
Musyawarah desa
 
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
 
Peningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPeningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desa
 
Kebijakan Daerah Kebumen tentang Desa
Kebijakan Daerah Kebumen tentang DesaKebijakan Daerah Kebumen tentang Desa
Kebijakan Daerah Kebumen tentang Desa
 
Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa
 
Konsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaKonsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desa
 
Pemerintahan desa
Pemerintahan desaPemerintahan desa
Pemerintahan desa
 
Pokok pokok keuangan
Pokok pokok keuanganPokok pokok keuangan
Pokok pokok keuangan
 
Sesi 5 yusuf rkp desa-new
Sesi 5 yusuf rkp desa-newSesi 5 yusuf rkp desa-new
Sesi 5 yusuf rkp desa-new
 
Materi musdes
Materi musdesMateri musdes
Materi musdes
 
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
 
Pedoman musrenbang bappeda dan kecamatan pdf-f0ce438
Pedoman musrenbang bappeda dan kecamatan pdf-f0ce438Pedoman musrenbang bappeda dan kecamatan pdf-f0ce438
Pedoman musrenbang bappeda dan kecamatan pdf-f0ce438
 
Berita acara-musyawarah-desa-rkp des
Berita acara-musyawarah-desa-rkp desBerita acara-musyawarah-desa-rkp des
Berita acara-musyawarah-desa-rkp des
 
Musyawarah Desa
Musyawarah DesaMusyawarah Desa
Musyawarah Desa
 
Spb 3.1 konsep dan sistem perencanaan pembangunan desa
Spb 3.1 konsep dan sistem perencanaan pembangunan desaSpb 3.1 konsep dan sistem perencanaan pembangunan desa
Spb 3.1 konsep dan sistem perencanaan pembangunan desa
 
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpdMateri musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
 

Similar to KEWENANGAN DESA

Isu isu kritis-pembahasan_tentang_desa
Isu isu kritis-pembahasan_tentang_desaIsu isu kritis-pembahasan_tentang_desa
Isu isu kritis-pembahasan_tentang_desadyzas
 
Makalah Hak dan Kewajiban
Makalah Hak dan KewajibanMakalah Hak dan Kewajiban
Makalah Hak dan Kewajibandenzslas
 
SD-MI kelas04 pkn menjadi warga negara yg baik prayoga ati
SD-MI kelas04 pkn menjadi warga negara yg baik prayoga atiSD-MI kelas04 pkn menjadi warga negara yg baik prayoga ati
SD-MI kelas04 pkn menjadi warga negara yg baik prayoga atisekolah maya
 
jogotirto kewenangan atau hak asal edit
jogotirto  kewenangan atau hak asal editjogotirto  kewenangan atau hak asal edit
jogotirto kewenangan atau hak asal editharis kunaifi
 
Badan Permusyawaratan Desa
Badan Permusyawaratan DesaBadan Permusyawaratan Desa
Badan Permusyawaratan DesaArdi Susanto
 
PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA.pptx
PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA.pptxPENYUSUNAN PERATURAN DI DESA.pptx
PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA.pptxSuryaDharma77
 
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU DesaKesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU DesaDesa Institute
 
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK SD & MI KELAS 4 -- RESSI KARTIKA DEWI, SUNNY...
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK SD & MI KELAS 4 -- RESSI KARTIKA DEWI, SUNNY...PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK SD & MI KELAS 4 -- RESSI KARTIKA DEWI, SUNNY...
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK SD & MI KELAS 4 -- RESSI KARTIKA DEWI, SUNNY...primagraphology consulting
 
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU DesaKesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desasuryokoco suryoputro
 
Rpjm des harapan-jaya-2014-2020
Rpjm des harapan-jaya-2014-2020Rpjm des harapan-jaya-2014-2020
Rpjm des harapan-jaya-2014-2020Falisha Asyifa
 

Similar to KEWENANGAN DESA (20)

Isu isu kritis-pembahasan_tentang_desa
Isu isu kritis-pembahasan_tentang_desaIsu isu kritis-pembahasan_tentang_desa
Isu isu kritis-pembahasan_tentang_desa
 
Makalah Hak dan Kewajiban
Makalah Hak dan KewajibanMakalah Hak dan Kewajiban
Makalah Hak dan Kewajiban
 
SD-MI kelas04 pkn menjadi warga negara yg baik prayoga ati
SD-MI kelas04 pkn menjadi warga negara yg baik prayoga atiSD-MI kelas04 pkn menjadi warga negara yg baik prayoga ati
SD-MI kelas04 pkn menjadi warga negara yg baik prayoga ati
 
Pkn silabus
Pkn silabusPkn silabus
Pkn silabus
 
LPD.pptx
LPD.pptxLPD.pptx
LPD.pptx
 
Kewarganegaraan
KewarganegaraanKewarganegaraan
Kewarganegaraan
 
jogotirto kewenangan atau hak asal edit
jogotirto  kewenangan atau hak asal editjogotirto  kewenangan atau hak asal edit
jogotirto kewenangan atau hak asal edit
 
P kn kls 4 (1)
P kn kls 4 (1)P kn kls 4 (1)
P kn kls 4 (1)
 
Kebijakan pengelolaan uang
Kebijakan pengelolaan uangKebijakan pengelolaan uang
Kebijakan pengelolaan uang
 
Ad bum des seboro
Ad bum des seboroAd bum des seboro
Ad bum des seboro
 
ppt_Identitas_Nasional.pptx
ppt_Identitas_Nasional.pptxppt_Identitas_Nasional.pptx
ppt_Identitas_Nasional.pptx
 
Badan Permusyawaratan Desa
Badan Permusyawaratan DesaBadan Permusyawaratan Desa
Badan Permusyawaratan Desa
 
PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA.pptx
PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA.pptxPENYUSUNAN PERATURAN DI DESA.pptx
PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA.pptx
 
makalah peradilan
makalah peradilanmakalah peradilan
makalah peradilan
 
Uu desa pembangunan desa
Uu desa   pembangunan desa Uu desa   pembangunan desa
Uu desa pembangunan desa
 
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU DesaKesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
 
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK SD & MI KELAS 4 -- RESSI KARTIKA DEWI, SUNNY...
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK SD & MI KELAS 4 -- RESSI KARTIKA DEWI, SUNNY...PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK SD & MI KELAS 4 -- RESSI KARTIKA DEWI, SUNNY...
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK SD & MI KELAS 4 -- RESSI KARTIKA DEWI, SUNNY...
 
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU DesaKesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
 
Rpjm des harapan-jaya-2014-2020
Rpjm des harapan-jaya-2014-2020Rpjm des harapan-jaya-2014-2020
Rpjm des harapan-jaya-2014-2020
 
Makalah kdrt
Makalah kdrtMakalah kdrt
Makalah kdrt
 

KEWENANGAN DESA

  • 1. Modul Latih KPMD Oleh : Doni Asmon, S.Pi, M.Si
  • 2. • Peserta mampu menjelaskan Kewenangan berdasarkan hak asal usul, • Peserta mampu menjelaskan kewenangan lokal berskala desa.
  • 3. Apa yang dimaksud Mari kita coba memahami
  • 4.
  • 6. • Hak Asal-usul • Kewenangan Lokal Berskala Desa Self- governing Community • Kewenangan Penugasan • Kewenangan Penugasan Lain Local Self Government
  • 7. KAITAN ASAS REKOGNISI DAN SUBSIDIARITAS DENGAN KEWENANGAN DESA • Menghormati dan mengakui kewenangan asal usul desaREKOGNISI • Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh Desa dan prakarsa masyarakat Desa SUBSIDIARITAS
  • 8. Meliputi Apa saja Mari kita coba sebut satu persatu
  • 9. • kewenangan berdasarkan hak asal usul • kewenangan lokal berskala Desa • kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. • kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • 10.  Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai dari APBDesa.  Penyelenggaraan Kewenangan lokal berskala desa selain didanai dari APBDesa dapat didanai APBD dan APBN 10 1. ASAL USUL 4. KEWENANGAN LAIN YG DITUGASKAN OLEH PEMERINTAH, PEMDA, SESUAI DGN KETT. PER UU. 3. DITUGASKAN OLEH PEMERINTAH, PEMDA PROV., KAB./KOTA ; • PROGRAM AKSELERASI mempercepat pembangunan di Desa, seperti BBGRM, PNPM, program Desa siaga, dll. • Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah didanai dari APBN (dialokasikan pada bagian kementerian/lembaga dan disalurkan melalui SKPD Kabupaten/Kota. • Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai dari APBD. KEWENANGAN DESA DAN ANGGARANNYA 1. LOKAL BERSKALA DESA
  • 11.
  • 12. Slide design by Dhonie Osmond Consulting Peserta dibagi 4 kelompok ; 2 kelompok membahas Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul, 2 Kelompok membahas Kewenangan Lokal berskala desa Tuliskan pendapat dan pandangan masing-masing kelompok pada kertas plano Diskusi Kelompok Kewenangan Lokal Berskala Desa .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... Kewenangan Hak Asal Usul .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... Kelompok 1 & 3 Kelompok 2 & 4
  • 13.
  • 14.
  • 15.
  • 16.
  • 17. Bidang Pemerintahan a. penetapan dan penegasan batas Desa; b. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa; c. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa; d. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa; e. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian; f. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja; g. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis h. pekerjaan dan status pekerjaan; i. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri; j. penetapan organisasi Pemerintah Desa; k. pembentukan Badan Permusyaratan Desa; l. penetapan perangkat Desa;
  • 18. m. penetapan BUM Desa; n. penetapan APB Desa; o. penetapan peraturan Desa; p. penetapan kerja sama antar-Desa; q. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa; r. pendataan potensi Desa; s. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa; t. penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa; u. pengelolaan arsip Desa; dan v. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa. Bidang Pemerintahan
  • 19.
  • 20.
  • 21.
  • 22. Go to ML 2.3. Tata Kelola Desa