Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
MAKALAH ANALISIS: 
 PANCASILA SEBAGAI NILAI INTEGRATIF 
 PANCASILA DI ERA GLOBALISASI 
Mata Kuliah: Pendidikan Kewargane...
 Perwujudan Pancasila sebagai Kesepakatan atau Nilai 
Integratif Bangsa 
Pancasila sebagai nilai integratif, sebagai sara...
tersebut untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan mereka yang diabaikan selama 
sekitar 30 tahun Orde Baru. Dalam perkem...
terhadap Indonesia dan menjadi salah satu alasan bagi mereka untuk lepas dari Indonesia. 
Belum adanya pengakuan internasi...
yang didapat oleh penduduk sekitar? Hanya limbah-limbah yang didapat. Contoh konkrit, 
yakni ‘Freeport’. Kontrak dari PT y...
yaitu integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi elite massa, integrasi nilai, dan perilaku 
integratif. 
Kelima aspek...
lebih dari 30 tahun rezim Soeharto menciptakan hantu komunisme, ekstrem kiri, dan 
ekstrem kanan, yang tidak pernah sunggu...
pemerintah dan DPR menerbitkan Undang-Undang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, 
dalam praktiknya hampir tidak ada kewenanga...
dijawab oleh diri kita masing-masing, apakah kita benar telah melaksanakan dan 
mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan ter...
Pertama, membangun dan menghidupkan terus komitmen, kesadaran, dan 
kehendak untuk bersatu. Perjalanan panjang bangsa Indo...
dan kepentingan politik juga tentunya, sehingga pada akhirnya kesuksesan masa depan 
pemerintah dan partai politik yang di...
 Aktualisasi pancasila di era globalisasi 
I. PENDAHULUAN 
1. Latar Belakang 
Globalisasi memang sebuah keniscayaan waktu...
Secara alamiah, tanah air kita memiliki tiga karakteristik utama, yaitu secara geografis 
sebagai negara kepulauan dengan ...
secara otomatis menggambarkan bagaiaman multikulturalnya bangsa kita. Ideologi 
Pancasila hendaknya menjadi satu panduan d...
c. meredam konflik dan utuhnya NKRI. 
perbaikan moral tiap individu yang berimbas pada budaya anti-korupsi serta melaksana...
bagi negara dan yang menyangkut hidup orang banyak. Sehingga perlu pengembangan 
Sistem Ekonomi Pancasila sehingga dapat m...
segera memasuki industrialisasi dengan meninggalkan agraris, telah menciptakan masalah 
baru bagi national economic develo...
semua itu sudah tergantikan dengan komunikasi jarak jauh. Misalnya, kebiasaan 
berkunjung ke daerah untuk merayakan lebara...
1. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan 
menghormati hukum agama dan hukum adat se...
ini, Globalisasi adalah tantangan bangsa ini yang bermula dari luar dan tentunya 
memberikan tantangan yang mau tidak mau ...
Pertahanan dan Keamanan, Pancasila dapat dijadikan sebagai margin of appreciation akan 
mengandung fungsi-fungsi sebagai: ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Makalah Analisis Pancasila

8,931 views

Published on

Makalah analisis mengenai pancasila sebagai nilai integratif dan pancasila di era globalisasi.

Published in: Education
  • Be the first to comment

Makalah Analisis Pancasila

  1. 1. MAKALAH ANALISIS:  PANCASILA SEBAGAI NILAI INTEGRATIF  PANCASILA DI ERA GLOBALISASI Mata Kuliah: Pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila dan Anti Korupsi Oleh: Dewi Annisa Putri 140904080 Semester I DEPARTEMEN ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2014
  2. 2.  Perwujudan Pancasila sebagai Kesepakatan atau Nilai Integratif Bangsa Pancasila sebagai nilai integratif, sebagai sarana pemersatu dan prosedur penyelesaian konflik perlu pula dijabarkan dalam praktik kehidupan bernegara. Pancasila sebagai sarana pemersatu dalam masyarakat dan prosedur penyelesaian konflik itulah yang terkandung dalam nilai integratif Pancasila. Pancasila sudah diterima oleh masyarakat Indonesia sebagai sarana pemersatu, artinya sebagai suatu kesepakatan bersama bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya disetujui sebagai milik bersama. Pancasila menjadi semacam social ethics dalam masyarakat yang heterogen. Pancasila adalah kata kesepakatan dalam masyarakat bangsa. Kata kesepakatan ini mengandung makna pula sebagai konsensus bahwa dalam hal konflik maka lembaga politik yang diwujudkan bersama akan memainkan peran sebagai penengah. Jadi, apakah pancasila dapat digunakan secara langsung mempersatukan masyarakat dan mencegah konflik? Tidak, tetapi prosedur penyelesaian konflik yang dibuat bersama, baik meliputi lembaga maupun aturan itulah yang diharapkan mampu menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat. Fungsi Pancasila di sini adalah bahwa dalam hal pembuatan prosedur penyelesaian konflik, nilai-nilai pancasila menjadi acuan normatif bersama. Nilai-nilai Pancasila hendaknya mewarnai setiap prosedur penyelesaian konflik yang ada di masyarakat. Secara normatif dapat dinyatakan sebagai berikut; bahwa penyelesaian suatu konflik hendaknya dilandasi oleh nilai-nilai religius, menghargai derajat kemanusiaan, mengedepankan persatuan, mendasarkan pada prosedur demokratis dan berujung pada terciptanya keadilan. Studi Kasus: Memudarnya Integrasi Nasional I. Latar Belakang Hal yang paling ditakuti negara didunia ini, yakni Krisis moneter. Krisis Moneter yang disertai krisis ekonomi dan politik di Indonesia yang berlangsung sejak pertengahan 1997, membawa implikasi ganda, baik yang bersifat positif maupun negatif, bagi masa depan politik Indonesia. Aspek positif dari krisis tersebut adalah timbulnya gelombang tuntutan reformasi total, khususnya di bidang politik, ekonomi dan hukum. Mundurnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 telah memberikan kesempatan emas bagi rakyat dan bangsa Indonesia untuk menata kembali sistem politik, ekonomi, dan hukum ke arah yang lebih sehat, adil, dan demokratis. Meski di tengah euforia politik saat ini masih terdapat gejolak politik di antara mereka yang pro pemerintah dan yang anti pemerintah, diharapkan transisi menuju demokrasi ini akan dapat dilalui secara damai seperti yang dicita-citakan sebagian besar rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia tampaknya tidak menginginkan terulangnya kembali lingkaran setan suatu proses dari tirani menuju ke demokrasi, anarki politik dan kembali ke tirani lagi, seperti yang terjadi pada proses pergantian kepemimpinan nasional dari Soekarno ke Soeharto. Sisi negatif, di tengah euforia politik tersebut muncul kembali aspirasi sebagian masyarakat di beberapa propinsi di Indonesia seperti di Irian Jaya, Aceh, Timor Timur, dan Riau yang menghendaki kemerdekaan, lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kejatuhan rezim Soeharto yang otoriter, represif, dan cenderung menafikan aspirasi lokal, tampaknya dipandang sebagai momentum oleh sebagian masyarakat di daerah-daerah
  3. 3. tersebut untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan mereka yang diabaikan selama sekitar 30 tahun Orde Baru. Dalam perkembangan terakhir, pemberian kesempatan bagi rakyat Timor Timur untuk memilih dua opsi yang ditawarkan Presiden Habibie, yakni status khusus dengan otonomi luas atau lepas dari RI, menjadi momentum baru untuk sebagian masyarakat di tiga daerah lainnya untuk menuntut perlakuan yang sama. Potensi disintegrasi politik di Irian Jaya, Aceh, dan Timor Timur memang memiliki akar yang amat mendalam. Di Irian Jaya, misalnya, keinginan sebagian masyarakat Irian untuk lepas dari Indonesia memiliki sejarah yang panjang, bahkan sebelum propinsi tersebut resmi menjadi bagian dari Indonesia pada 1 Maret 1963. Meski gerakan-gerakan separatisme, atau nasionalisme Papua, bersifat sangat sporadis dan kadang-kadang tidak ada hubungan satu sama lain, semua gerakan tersebut cenderung menggunakan nama gerakan yang sama, yaitu Organisasi Papua Merdeka . Bahkan akhir-akhir ini merebak isu bahwa Provinsi Yogyakarta akan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena juga masalah politik. Ini terlihat dari awal dari bergabungnya Sultan Hamengkubuwono kedalam Organisasi milik Surya Paloh yang dinamakan ‘Nasional Demokrat ‘. Ini secara kasat mata mungkin hanya sepele, dan tidak akan mengganggu kestabilan dan kekuasaan Partai Demokrat yang saat ini menjadi Partai terbesar karena figur Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, dilihat dari perkembangan Nasional Demokrat, bukan tidak mungkin Organisasi milik Surya Paloh itu akan menjadi sebuah Partai. Partai yang menggabungkan Golkar dengan Demokrat. Pidato SBY yang sedang, kemudian dilebih lebihkan oleh media menjadi poros permasalahan, seakan Presiden RI tersebut sangat tidak setuju dengan Keistimewaan Yogyakarta. Dan itu akan segera dicabut. Tokoh masyarakat Yogyakarta pun terusik, sehingga melahirkan gerakan-gerakan yang mendukung terus Keistimewaan Yogyakarta. Padahal, ditilik dari perjuangan DIY mengatasi penjajah, dahulu kala sangat pantas untuk diapresiasi. Apalagi pidato dari HB yang mengungkapkan bahwa ‘ Yogyakarta lebih dulu ada, daripada Negara ini’ sangat menguatkan posisi Yogyakarta untuk mendapatkan Keistimewaan. Namun, gonjang-ganjing mrotolnya anggota Partai Demokrat seakan permasalahan ini terus berkobar hebat, sorotan tertuju kepada Adik Hamengkubuwono yang secara resmi telah menanggalkan jabatan sebagai salah satu anggota Partai Demokrat. Hanya tinggal waktu saja, bagaimana kelanjutannya setelah Presiden RI kembali berpidato untuk meluruskan apa yang telah beliau ucapkan kemarin lusa. Sementara itu di propinsi paling barat Indonesia, Daerah Istimewa Aceh, sejarah perlawanan rakyat terhadap pemerintah pusat jauh lebih lama lagi, yakni sejak masa kolonial Belanda. Pada intinya, rakyat Aceh memiliki suatu harga diri yang tinggi dan ingin membangun suatu negara berdasarkan Islam. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, masyarakat Aceh termasuk yang pertama mendukung kemerdekaan nasional melalui simbolisme pemberian pesawat Dakota (DC 3) kepada pemerintah republik yang berpusat di Yogyakarta. Kurangnya apresiasi pemerintah terhadap para pemimpin lokal Aceh, menyebabkan timbulnya pemberontakan Daud Beureuh. Pemberontakan tersebut berhenti setelah Pemerintah RI memberikan status Daerah Istimewa kepada Aceh. Namun demikian, hal itu tidak mengurangi perlawanan sebagian masyarakat Aceh terhadap pemerintah pusat di Jakarta, seperti yang dilakukan oleh Hasan Tiro melalui Gerakan Aceh Merdeka. Timor Timur bukanlah bagian dari wilayah bekas Hindia Belanda, sehingga secara historis daerah itu tidak pernah pula menjadi bagian dari Republik Indonesia yang diproklamirkan sejak 17 Agustus 1945. Sejarah “integrasi”, atau tepatnya aneksasi, Timor Timur ke dalam wilayah RI yang penuh dengan pertumpahan darah telah menimbulkan trauma politik yang amat mendalam di hati sanubari sebagian masyarakat Timor Timur
  4. 4. terhadap Indonesia dan menjadi salah satu alasan bagi mereka untuk lepas dari Indonesia. Belum adanya pengakuan internasional (PBB) atas “integrasi” Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia, menambah harapan bangsa Maubere untuk berdiri sendiri sebagai sebuah negara yang merdeka. Yang terjadi di Riau sangat berbeda dengan di ketiga propinsi tersebut diatas. Riau termasuk propinsi pinggiran yang kaya di Indonesia seperti halnya Aceh dan Irian Jaya. Namun demikian, masyarakat Riau relatif tidak memiliki kesadaran etnik yang kuat dan kurang memiliki keberanian untuk melakukan gerakan pemisahan diri dibandingkan dengan tiga daerah lainnya. Walaupun demikian, kasus Riau tetap dipilih sebagai salah satu kasus dalam kajian potensi disintegrasi nasional dalam rangka menguji, apakah teori gerakan pemisahan diri yang selama ini berlaku, masih valid. Di samping itu, kasus Riau juga bermanfaat untuk mengetahui, apakah masyarakat Riau sungguh-sungguh ingin merdeka dan memisahkan diri dari RI, atau sekedar “unjuk rasa” dalam rangka memperoleh perhatian yang lebih besar dari pemerintah pusat di Jakarta. II. Permasalahan Permasalahan yang meracuni bangsa ini, hilangnya Integrasi ( Disintegrasi ) daerah sangat kompleks, sehingga menjadi perhatian dan sumber kekhawatiran yang luas, baik di kalangan masyarakat, intelektual, maupun kalangan pemerintah. Sumber kekhawatiran itu tidak hanya bersumber dari tuntutan pemisahan diri sebagian rakyat di tiga / empat daerah diatas, tetapi juga lantaran maraknya kerusuhan sosial di beberapa kota besar dan kecil belum lama ini. Di beberapa daerah seperti di Jakarta (Ketapang), Kupang (NTT), Ambon dan Maluku pada umumnya, serta Sambas di Kalimantan Barat, kerusuhan sosial berkembang menjadi pertentangan yang berbau sentimen SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Ratusan orang tewas secara sia-sia dan tak terhitung harta benda yang dirusak, terbakar ataupun dibakar. Sementara itu di Aceh Utara, Aceh Timur, dan Pidie, rakyat setempat secara terbuka melawan aparat negara bersenjata lengkap yang selama masa berlakunya Daerah Operasi Militer dianggap bertanggung-jawab membunuhi keluarga mereka secara biadab dan di luar batas-batas kemanusiaan. Bisa diakui bahwa gerakan pemisahan diri cenderung terjadi di daerah-daerah pinggiran (periphery) yang jauh dari pusat pemerintahan (centre), kaya akan sumber alam, dan memiliki perasaan etnik yang kuat serta berbeda dengan elite politik yang memerintah. Namun demikian di dalam suatu negara yang tengah bergolak dan mengalami transisi demokratis seperti Indonesia, potensi disintegrasi bisa bersumber dari berbagai faktor atau variabel lain yang tidak terduga. Struktur politik yang sentralistik dan menafikan aspirasi lokal di satu pihak, dan di pihak lain cenderung korup, kolusif, nepotis, dan monopolistik, bisa jadi merupakan faktor yang memperbesar potensi disintegrasi tersebut. Belum lama ini, pengalaman dari saya yang melihat langsung dan berkomunikasi dengan seorang intelektual namun berdoktrin ‘membenci apa yang berhubungan dengan jawa’, dia berselancar di dunia jejaring social dan masuk di rum ‘ boso jowo’. Dia berkata - kata kurang enak, dan saya mengajak berkomunikasi. Dan dari komunikasi yang kami jalin bisa saya simpulkan bahwa : dia sangat membenci jawa karena pemerintahan berisi paling dominant ras dari Jawa. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan Pulau Jawa pasti cepat. Misal: bencana alam. Selain itu segala kebutuhan Penduduk dijawa hampir setiap hari tercukupi. Dan sebagainya. Namun berbeda dengan pulau yang ia tinggali, Irian jaya. Dia menjelaskan bahwa Irian jaya sangat dipandang sebelah mata, padahal SDA yang terkandung didalam bumi Irian sangat besar. Sampai-sampai dijual ke luar negeri, tapi apa
  5. 5. yang didapat oleh penduduk sekitar? Hanya limbah-limbah yang didapat. Contoh konkrit, yakni ‘Freeport’. Kontrak dari PT yang konon bermarkas di Amerika itu hanya digunakan pensejahteraan orang jawa. Sungguh ironi. Jika dendam dan doktrin ini semakin berkembang, bukan tak mungkin gerakan-gerakan maupun pemberontakan yang mungkin sekarang sudah melemah, akan kembali kuat, dan siap untuk mencuri perhatian pemerintah pusat Jakarta.  Permasalahan Rumusan Masalah yang ingin dikaji dalam studi ini mengacu kepada beberapa pertanyaan pokok: 1. Pertama, seberapa besar sebenarnya potensi disintegrasi nasional di Yogyakarta, Aceh, Irian Jaya? Kedua, faktor-faktor apa sebenarnya yang melatarbelakangi semakin kuatnya gerakan pemisahan diri di berbagai wilayah di Indonesia? Ketiga, bagaimana cara Mengembalikan Integrasi Nasional Dengan Nasionalisme Tanpa Sifat Kedaerahan? Keempat, bagaimana mencegah disintegrasi nasional? III. Pembahasan A. Integrasi : Perspektif Teoritis Istilah integrasi nasional berasal dari dua kata yaitu integrasi dan nasional. Istilah integrasi mempunyai arti pembauran/penyatuan sehingga menjadi kesatuan yang utuh / bulat. Istilah nasional mempunyai pengertian kebangsaan, bersifat bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa seperti cita-cita nasional, tarian nasional, perusahaan nasional (Kamus Besar Bahasa Indonesia: 1989 dalam Suhady 2006: 36). Hal-hal yang menyangkut bangsa dapat berupa adat istiadat, suku, warna kulit, keturunan, agama,budaya,1wilayah/daerahadanasebagainya. Sehubungan dengan penjelasan kedua istilah di atas maka integritas nasional identik dengan integritas bangsa yang mempunyai pengertian suatu proses penyatuan atau pembauran berbagai aspek sosial budaya ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan identitas nasional atau bangsa (Kamus Besar Bahasa Indonesia: 1989 dalam Suhady 2006: 36-37) yang harus dapat menjamin terwujudnya keselarasan, keserasian dan kesimbangan dalam mencapai tujuan bersama sebagai suatu bangsa. Integritas nasional sebagai suatu konsep dalam kaitan dengan wawasan kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan pada aliran pemikiran/paham integralistik yang dicetuskan oleh G.W.F. Hegl (1770- 1831 dalam Suhady 2006: 38) yang berhubungan dengan paham idealisme untuk mengenal dan memahami sesuatu harus dicari kaitannya dengan yang lain dan untuk mengenal manusia harus dikaitkan dengan masyarakat di sekitarnya dan untuk mengenal suatu masyarakat harus dicari kaitannya dengan proses sejarah. Menurut James J. Coleman dan Carl G. Rosberg, ada dua dimensi utama konsep integrasi, yaitu integrasi vertikal dan integrasi horizontal. Integrasi vertikal sering disebut sebagai integrasi politik yang mencakup masalah yang timbul dalam hubungan negara dengan masyarakat. Sedangkan integrasi horizontal lebih bersifat kultural dan karena itu mencakup persoalan ketegangan hubungan diantara berbagai kelompok kultural di dalam masyarakat itu sendiri. Namun demikian, Myron Weiner tidak sepenuhnya setuju pada pembedaan secara tajam antara integrasi vertikal di satu pihak dan integrasi horizontal di lain pihak. Ia justru memandang penting semua aspek integrasi yang mencakup 5 (lima) persoalan sekaligus,
  6. 6. yaitu integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi elite massa, integrasi nilai, dan perilaku integratif. Kelima aspek integrasi inilah yang disebut oleh Weiner sebagai integrasi politik. Dengan pemahaman demikian, Weiner tampaknya memandang bahwa integrasi politik tidak akan pernah bisa dicapai apabila salah satu dari kelima aspek integrasi tersebut diabaikan. Sementara itu menurut Howard Wriggins, terdapat sekurang-kurangnya lima faktor yang menentukan berhasilnya integrasi bangsa. Faktor-faktor itu adalah: (1) upaya penciptaan musuh bersama dari luar; (2) gaya politik para pemimpin yang memperkecil perbedaan, dan pemberian penghargaan serta rasa hormat terhadap semua suku bangsa yang berbeda-beda; (3) lembaga-lembaga politik, partai politik, dan birokrasi nasional, termasuk militer, yang aspiratif, luwes dan akomodatif terhadap perbedaan dan keanekaragaman daerah; (4) ideologi nasional yang menentukan tujuan dan cara-cara pencapaiannya; dan (5) pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada perluasan kesempatan bagi semua orang secara adil. Dalam konteks Indonesia, integrasi politik itu lazim disebut sebagai integrasi nasional, yang cakupan dimensinya bukan saja integrasi bangsa dan integrasi wilayah (teritorial), melainkan juga integrasi penguasa (elite) dengan rakyat yang dikuasai (massa). Dengan menggunakan perspektif Coleman dan Rosberg, William Liddle melihat persoalan integrasi nasional di Indonesia berkaitan dengan dua masalah utama yang berpeluang menjadi potensi disintegrasi, yaitu : pertama, adanya pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, ras, agama, dan geografi. Kedua, pembelahan yang bersifat vertikal yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang pandangan antara elite yang berorientasi perkotaan dan massa yang masih berorientasi pedesaan serta tradisional. Sementara itu dari perspektif historis, para ahli menunjuk berbagai faktor penyebab yang cenderung berbeda dalam melihat berbagai kasus yang dianggap mengancam disintegrasi nasional di Indonesia. Studi Nawawi yang memusatkan diri pada konflik regional memandang bahwa faktor kesukuan dan stagnasi yang diperdalam oleh dampak kekuasaan kolonial merupakan akar regionalisme dalam kasus Republik Maluku Selatan (RMS), Sulawesi Selatan (Darul Islam), dan Aceh (Darul Islam). Herbert Feith melihat kurangnya konsensus tentang tujuan dan gagasan sosial dari dua budaya politik utama “aristokrasi Jawa” dan “wiraswasta Islam” sebagai faktor penyebab rendahnya tingkat integrasi. Sementara Hans Schmitt berpendapat bahwa sumber konflik politik yang terjadi pada tahun 1950-an terletak pada perbedaan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa. Persoalannya, apakah perspektif teoritis para ahli tersebut masih relevan dalam melihat potensi disintegrasi negara Orde Baru dan pasca Orde Baru yang ditinggalkan mantan Presiden Soeharto? B. Demokrasi, Desentralisasi, maupun Integrasi Teoritis yang diajukan Weiner, Indonesia pasca Orde Baru tampaknya menghadapi dilema integrasi yang amat kompleks, yang mencakup hampir semua aspek integrasi : integrasi bangsa, integrasi elite massa, integrasi nilai, integrasi wilayah, dan perilaku integratif. Ironisnya, berbagai upaya dalam bentuk kebijakan politik maupun ekonomi yang diterapkan oleh Orde Baru, justru makin memperbesar potensi disintegrasi ketimbang memperkokohnya. Faktor utama di balik kecenderungan tersebut adalah praktek politik otoritarianisme yang lebih berorientasi pada integrasi kekuasaan diantara elite penguasa ketimbang integrasi nasional dalam pengertian yang sesungguhnya. Dari perspektif teoritis Wriggins, Orde Baru gagal memperkokoh integrasi bangsa karena cenderung melakukan manipulasi atas hampir semua faktor integratif. Selama
  7. 7. lebih dari 30 tahun rezim Soeharto menciptakan hantu komunisme, ekstrem kiri, dan ekstrem kanan, yang tidak pernah sungguh-sungguh terbukti secara empirik karena diciptakan untuk membenarkan represi atas masyarakat. Dalam gaya kepemimpinan, hampir semua elite politik di semua tingkat dalam struktur politik Orde Baru cenderung melakukan pembodohan atas masyarakat ketimbang mengakomodasi aspirasi dan kepentingan mereka. Begitu pula, lembaga-lembaga politik seperti DPR dan partai politik dikontrol dan diintervensi oleh negara, sehingga tidak ada peluang bagi munculnya aspirasi alternatif dan berbeda dari mainstream kekuasaan. Sementara itu ideologi negara Pancasila yang mestinya bisa menjadi faktor dinamik bagi perubahan, tidak hanya dimonopoli penafsirannya oleh negara melalui misalnya indoktrinasi dalam bentuk P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila), melainkan juga cenderung dijadikan alat pembenaran bagi setiap penyimpangan kekuasaan yang dilakukan elite penguasa di satu pihak, serta juga untuk memisahkan “kawan” dan “lawan” politik bagi pihak lain. Masih dari perspektif Wriggins, betapa pun pertumbuhan ekonomi Orde Baru relatif tinggi selama tiga dekade (rata-rata 6 – 7 persen pertahun), tetapi tidak ada peluang, kesempatan, dan akses yang sama, adil, dan proporsional bagi semua pihak untuk menikmati pertumbuhan itu. Daerah-daerah yang memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi Orde Baru seperti Aceh, Irian Jaya, dan Riau, justru terlantar secara ekonomi. Oleh karena itu dalam rangka memperkokoh integrasi nasional, kajian ini mengambil posisi bahwa penegakan sistem demokrasi merupakan jalan keluar bagi Indonesia pasca Orde Baru dalam upaya mempertahankan keberadaannya. Demokrasi yang dimaksudkan itu tidak hanya sekedar dalam pengertian perluasan partisipasi rakyat dalam proses politik, melainkan juga distribusi kekuasaan dan kekayaan secara adil serta proporsional bagi daerah-daerah. Dengan kata lain, desentralisasi politik dan ekonomi merupakan jalan keluar yang penting untuk mempertahankan keutuhan negara bangsa Indonesia yang amat beragam secara sosial, kultural, dan politik. Persoalannya, secara konseptual, arah desentralisasi dalam kebijakan otonomi daerah di Indonesia cenderung tidak jelas. Dalam kebijakan tentang otonomi daerah seperti dianut UU No. 5 tahun 1974 misalnya, tidak begitu jelas, apakah pemerintah hendak mengimplementasikan desentralisasi politik (political decentralization) ataukah desentralisasi administratif (administrative decentralization). Di sisi lain, betapa pun di daerah ada DPRD I dan II, lembaga perwakilan tersebut justru menjadi bagian dari pemerintah daerah itu sendiri. Padahal, secara teoritis, pemerintah daerah dengan lembaga perwakilan (local representative government) dan pemerintah daerah tanpa lembaga perwakilan (local non representative government), adalah dua kategori yang berbeda dengan implikasi politik dan administratif yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu pula, model otonomi daerah yang dianut UU No. 5 tahun 1974 sebenarnya sangat kabur, dan tidak seluruhnya mengikuti model local self government yang diterapkan negara-negara Anglo Saxon yakni suatu pemerintahan daerah berfungsi majemuk dengan lembaga perwakilan. Urgensi perluasan otonomi bagi daerah-daerah dalam rangka distribusi kekuasaan dan kekayaan di satu pihak, dan dalam upaya memperkokoh integrasi nasional di lain pihak, terlihat jelas di sini. Kecenderungan elite politik Jakarta maupun pemerintah pusat untuk terus mengeksploitasi sumber daya ekonomi daerah tanpa mempertimbangkan aspirasi politik masyarakat daerah secara adil, tampaknya harus segera diakhiri. Tuntutan pemisahan diri sebagian rakyat di daerah-daerah, yang menjadi fokus kajian ini cenderung akan terus berlangsung selama tidak ada upaya serius untuk mengakomodasi aspirasi mereka melalui pemberian hak otonomi bagi daerah. Ironisnya, kendati sejak 1974
  8. 8. pemerintah dan DPR menerbitkan Undang-Undang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, dalam praktiknya hampir tidak ada kewenangan bagi daerah untuk ikut menata masa depan daerah mereka secara otonom tanpa intervensi pusat. Selama 25 tahun UU No. 5 tahun 1974 “tidur” dan ditidurkan oleh rezim Soeharto sementara eksploitasi terhadap sumber daya ekonomi daerah berlangsung terus. Di sisi lain, UU No. 5 tahun 1974 itu sendiri secara substantif tidak memberikan peluang kepada daerah untuk mengurus rumah tangga daerahnya masing-masing. Malah UU tersebut menciptakan ketergantungan permanen dan hampir mutlak pemerintah daerah, khususnya Dati II, kepada pemerintah pusat. Hal itu tidak hanya tercermin dari introduksi prinsip “otonomi yang nyata dan bertanggung -jawab” di dalam UU tersebut, melainkan juga pada hampir semua materi tentang hubungan pusat dan daerah di dalamnya. Kecenderungan ke arah sentralisasi kekuasaan maupun eksploitasi sumber daya ekonomi daerah tampak jelas dari lemahnya kedudukan pemerintah daerah tingkat II dan DPRD II dalam berhadapan, baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diatasnya (propinsi). Persoalannya, hampir semua kewenangan penting yang berhubungan dengan masa depan daerah tetap ditentukan oleh pemerintah pusat melalui asas dekonsentrasi. Penentuan kepala daerah pun, walaupun dipilih oleh DPRD, tetap berada di tangan Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Begitu pula pertanggung-jawaban kepala daerah, tidak diberikan kepada DPRD, melainkan kepada Presiden melalui Mendagri. Sentralisasi yang dibungkus dengan asas dekonsentrasi terlihat dl hampir semua sektor kehidupan, mulai dari keuangan, perpajakan, perijinan, kepegawaian, dan seterusnya. Di tingkat kebijakan, semuanya disiapkan oleh pemerintah pusat secara seragam tanpa memperhitungkan kebutuhan dan perbedaan karakteristik, kultur, dan sejarah dari setiap daerah. Meminjam ungkapan J.D. Legge, kebijakan rezim Soeharto tentang otonomi daerah tampaknya masih diwarnai oleh colonial flavour. C. Mengembalikan Integrasi Nasional Dengan Nasionalisme Persatuan dan kesatuan terasa begitu sangat indah. Dilihat dari kata-katanya saja kita bisa membayangkan kehidupan di dalamnya akan sangat penuh dengan kebahagian, ketenangan dan saling bersatu. Inilah yang selalu di dambakan dan diimpikan oleh masyarakat Indonesia sampai saat ini. Integrasi nasional yang dimaksud disini adalah kesatuan dan persatuan negara. Melihat keadaan dan kondisi dari Indonesia dewasa ini, integrasi nasional tidak bisa diwujudkan dengan mudah atau seperti membalikkan telapak tangan, ini semua disebabkan oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Dilihat dari sejarah Indonesia, sebelum atau pra-kemerdekaan, bangsa Indonesia sangat bersatu baik dalam memperjuangkan kemerdekaan maupun dalam mempertahankan identitas nasionalnya. Sumpah pemuda yang dikumandangkan oleh para pemuda dan pemudi Indonesia mencerminkan bahwa persatuan dan kesatuan itu merupakan suatu tujuan mutlak untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia akhirnya tercapai yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. setelah kemerdekaan dikumandangkan keseluruh pelosok Indonesia, disusunlah UUD Negara dan Dasar Negara, dimana di dalamnya dicantumkan dengan jelas kata-kata persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan tersebut memang terwujud karena pada saat itu persatuan dan kesatuan itu memang sangat dibutuhkan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Melihat Indonesia sekarang ini, akan timbul sebuah pertanyaan besar, apakah masih ada persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sekarang ini?. Pertanyaan ini bisa
  9. 9. dijawab oleh diri kita masing-masing, apakah kita benar telah melaksanakan dan mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan tersebut. Menurut pengamatan yang saya lihat di dalam kehidupan bermasyarakat bangsa Indonesia sekarang ini, rasa persatuan dan kesatuan Indonesia bisa dikatakan tidak ada, kita lebih mementingkan kepentingan individu dari pada kepentingan bersama sebagai wujud bahwa kita negara yang benar-benar bersatu. Contohnya bahwa persatuan dan kesatuan itu tidak ada dapat kita lihat di dalam masyarakat. Paratai-partai politik yang terdapat di Indonesia sangatlah banyak, partai - partai itu saling berebut untuk mendapatkan posisi yang paling tinggi dengan cara apapun, dari sini bisa memicu suatu perkelahian massa yang sangat banyak. Misalnya satu partai melaksanakan kampanye disuatu daerah, kemudian di daerah tersebut pendukung partai ini bisa dikatakan hanya sepertiga dari masyarakat di daerah itu, maka bila ada pendukung partai itu melakukan suatu kegiatan yang dipandang oleh masyarakat sangat tidak menyenangkan maka akan terjadi perkelahian massa yang akan menimbulkan korban. Tidak hanya itu saja sifat kedaerahan yang kita anut juga sebenarnya adalah penyebab dari tidak terwujudnya rasa persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa di dalam diri kita. Kita hanya selalu membanggakan daerah kita masing-masing, selalu hanya membela daerah kita apabila ada masalah, tapi apabila negara kita dalam masalah kita hanya bisa mengatakan bahwa itu urusan pemerintah, ini yang salah pada diri kita, urusan negara bukan hanya urusan pemerintah tetapi juga merupakan tanggung jawab kita sebagai masyarakat bangsa Indonesia. Hilangkanlah rasa kedaerahan yang sangat melekat dalam diri kita, jangan hanya kita berbangga menjadi penduduk suatu daerah tetapi berbanggalah bahwa kita adalah bangsa Indonesia, janganlah masalah bangsa Indonesia kita tumpahkan hanya kepada pemerintah tetapi pikullah masalah itu dan jadikan sebagai masalah kita bersama, karena dengan bersama kita bisa menyelesaikannya. Kebersamaan yang kita bangun dan rasa nasionalisme yang kita junjung tinggi dalam diri kita masing-masing, ini merupakan suatu jalan untuk mengembalikan integrasi nasional kita dan memajukan Indonesia itu sendiri. Dengan kemajuan bagi Indonesia maka kita sebagai masyarakat yang hidup di dalam negara Indoneisa ini juga akan menjadi masyarakat yang maju dan memiliki rasa persatuan dan kesatuan yang utuh. D. Mencegah Disintegrasi Nasional Kekhawatiran tentang perpecahan (disintegrasi) nasional agaknya berangkat dari kondisi di tanah air dewasa ini yang dapat digambarkan sebagai penuh konflik dan pertikaian. Gelombang reformasi telah menimbulkan berbagai kecederungan dan realitas baru, seperti dihujat dan dibongkarnya format politik Orde Baru, munculnya aliansi ideologi dan politik yang ditandai dengan menjamurnya partai politik baru, lahirnya tuntutan daerah di luar Jawa agar mendapatkan otonomi yang lebih luas atau merdeka sendiri, serta terjadinya konflik dan benturan antara etnik dengan segala permasalahannya. Saat negeri ini belum bisa mengatasi krisis nasional yang masih berlangsung, terutama krisis ekonomi, fenomena politik dewasa ini telah benar-benar meningkatkan derajat kekhawatiran atas kukuhnya integrasi nasional kita. Membangundan mempertahankan integrasi nasional adalah agenda yang belum terselesaikan. Untuk melakukannya diperlukan konsistensi, kesungguhan, dan sekaligus kesabaran. Agar upaya pembinaan itu efektif dan berhasil, diperlukan pula tatanan, perangkat dan kebijakan yang tepat. Framework yang hendak kita bangun dalam upoaya memperkukuh integrasi nasional paling tidak menyangkut lima faktor penting.
  10. 10. Pertama, membangun dan menghidupkan terus komitmen, kesadaran, dan kehendak untuk bersatu. Perjalanan panjang bangsa Indonesia untuk menyatukan dirinya, sebutlah mulai Kebangkitan Nasional 1908, Sumaph Pemuda 1928, Proklamasi Kemerdekaan 1945, dan rangkaian upaya menumpas pemberontakan dan saparatisme, harus terus dilahirkan dalam hati sanubari dan alam pikiran bangsa Indonesia. Kedua, menciptakan kondisi dan membiasakan diri untuk selalu membangun konsensus. Kompromi dan kesepakatan adalah jiwa musyawarah dan sesungguhnya juga demokrasi. Iklim dan budaya yang demikian itu, bagi Indonesia yang amat majemuk, sangat diperlukan. Tentunya, penghormatan dan pengakuan kepada mayoritas dibutuhkan, tetapi sebaliknya perlindungan terhadap minoritas tidak boleh diabaikan. Yang kita tuju adalah harmoni dan hubungan simetris, dan bukan hegemoni. Karena itu, premis yang mengatakan “The minority has its say, the majority has its way” harus kita pahami secara arif dan kontekstual. Ketiga, membangun kelembagaan (pranata) yang berakarkan pada nilai dan norma yang menyuburkan persatuan dan kesatuan bangsa. Menyuburkan integrasi nasional tidak hanya dilakukan secara struktural tetapi juga kultural. Pranata itu kelak harus mampu membangun mekanisme peleraian konflik (conflict management) guna mencegah kecenderungan langkah-langkah yang represif untuk menyelesaikan konflik. Keempat, merumuskan kebijakan dan regulasi yang konkret, tegas dan tepat dalam segala aspek kehidupan dan pembangunan bangsa, yang mencerminkan keadilan semua pihak, semua wilayah. Kebijakan otonomi daerah, desentralisasi, keseimbangan pusat daerah, hubungan simetris mayoritas-minoritas, perlindungan kaum minorotas, permberdayaan putra daerah, dan lain-lain pengaturan yang sejenis amat diperlukan. Disisi lain undang-undang dan perangkat regulasi lain yang lebih tegas agar gerakan sparatisme, perlawanan terhadap ideologi negara, dan kejahatan yang berbau SARA tidak berkembang dengan luluasa, harus dapat kita rumuskan dengan jelas. Kelima, upaya bersama dan pembinaan integrasi nasional memerlukan kepemimpinan yang arif dan efektif. Setiap pemimpin di negeri ini, baik formal maupun informal, harus memilikim kepekaan dan kepedulian tinggi serta upaya sungguh-sungguh untuk terus membina dan memantapkan integrasi nasional. Kesalahan yang lazim terjadi, kita sering berbicara tentang kondisi objektif dari kurang kukuhnya integrasi nasional di negeri ini, serta setelah itu ᪽bermimpi᪽ tentang kondisi yang kita tuju (end state), tetapi kita kurang tertarik untuk membicarakan prose dan kerja keras yang harus kita lakukan. Kepemimpinan yang efektif di semua ini akhirnya merupakan faktor penentu yang bisa menciptakan iklim dan langkah bersama untuk mengukuhkan integrasi nasional. IV. Kesimpulan *Persoalan tentang Yogyakarta dilatari oleh faktor terutama dari luar. Pernyataan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono yang menyatakan bahwa apakah Yogyakarta akan terus menjadi daerah monarki seiring dengan jaman semakin maju, dan penggalakan tentang Demokrasi yang dipegang negara RI. Membuat penduduk yang semula sudah tentram dengan sistem pemerintah tersebut dibuat gusar, seolah doktrin penduduk bahwa SBY akan merubah system pemerintahan monarki, menjadi demokrasi akan segera dilaksanakan. Penolakan warga asli maupun pendatang ini menjadi pelajaran dan contoh, bahwa demokrasi itu seolah busuk. Pidato sang Presiden itu juga seolah ingin menaruh kekuasaan di Yogyakarta, agar lebih mudah dalam menjalankan Pemerintahan,
  11. 11. dan kepentingan politik juga tentunya, sehingga pada akhirnya kesuksesan masa depan pemerintah dan partai politik yang dipimpinnya bisa sejalan. Seandainya sistem monarki di DIY dirubah, maka bukan tidak mungkin rakyat jogja tidak akan makmur. Karena memang faktanya, sistem demokrasi itu hanya untuk ajang mencari kekuasaan dan uang. Jika itu didapat, rakyat dilupakan. Sungguh ironi. *Persoalan tentang Aceh dilandasi oleh banyak faktor yang saling tumpang tindih. Betapa pun masyarakat daerah ini memiliki tradisi resistensi yang sangat kuat. Tampaknya, kontribusi besar itu yang diabaikan oleh pemerintah pusat. Jakarta merasa cukup hanya dengan memberikan status “istimewa” bagi daerah yang dikenal sebagai Serambi Mekkah tersebut sebagai “imbalan” atas jasa masyarakat Aceh. Namun ironisnya, dalam praktek, “keistimewaan” Aceh hanya tertuang di atas kertas, karena pemerintah pusat pada akhirnya melakukan penyeragaman, termasuk bagi Aceh. Sementara itu dalam bidang ekonomi, kekecewaan rakyat Aceh makin mendalam lantaran kekayaan alam Aceh berupa gas alam dan minyak bumi tidak pernah dinikmati secara adil dan proporsional oleh masyarakat Aceh. * Irian Jaya adalah propinsi Indonesia yang paling bungsu, karena baru menjadi bagian dari Indonesia secara penuh pada 1963. Daerah yang kaya akan emas, nikel, dan tembaga ini sebenarnya bergolak sejak pertengahan 1960-an, tak lama setelah Irian Barat (waktu itu) kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Latar belakang tuntutan pemi sahan diri sebagian rakyat Irian Jaya tampaknya berkisar pada soal distribusi hasil eksploitasi atas kekayaan alam mereka yang dirasakan tidak adil dan proporsional. Pendekatan keamanan yang represif, seperti juga yang dilakukan atas rakyat Aceh, merupakan faktor lain mengapa soal integrasi rakyat Irian tak kunjung bisa diselesaikan. Lebih jauh lagi, bagian ini akan memetakan berbagai faktor separatisme yang kurang diakomodasi pemerintah pusat dalam penyelesaian tuntutan masyarakat di Irian Jaya.
  12. 12.  Aktualisasi pancasila di era globalisasi I. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Globalisasi memang sebuah keniscayaan waktu yang mau tidak mau dihadapi oleh negara manapun di dunia. Ia mampu memberikan paksaan kepada tiap negara untuk membuka diri terhadap pasar bebas. Hampir tiap negara mengalami hal serupa dalam era globalisasi yang serba terbuka ini. Pihak yang diuntungkan dalam perkembangan situasi ini tak lain adalah negara maju yang memiliki tingkat kemapanan jauh di atas negara berkembang. Dalam globalisasi, negara-negara berkembang mau tidak mau, suka tidak suka, harus berinteraksi dengan negara-negara maju. Melalui interaksi inilah negara maju pada akhirnya melakukan hegemoni dan dominasi terhadap negara-negara berkembang dalam relasi ekonomi politik internasional. Globalisasi yang hampir menenggelamkan setiap bangsa tentunya memberikan tantangan yang mau tidak mau harus bangsa ini taklukkan. Era keterbukaan sudah dan mulai mengakar kuat, identitas nasional adalah barang mutlak yang harus dipegang agar tidak ikut arus sama dan seragam yang melenyapkan warna lokal serta tradisional bersamanya. Perlu dipahami bahwa identitas nasional, dalam hal ini Pancasila mempunyai tugas menjadi ciri khas, pembeda bangsa kita dengan bangsa lain selain setumpuk tugas-tugas mendasar lainnya. Pancasila bukanlah sesuatu yang beku dan statis, Pancasila cenderung terbuka, dinamis selaras dengan keinginan maju masyarakat penganutnya. Implikasinya ada pada identitas nasional kita yang terkesan terbuka, serta terus berkembang untuk diperbaharui maknanya agar relevan dan fungsional terhadap keadaan sekarang Ketika globalisasi tidak disikapi dengan cepat dan tepat maka hal ia akan mengancam eksistensi kita sebagai sebuah bangsa. Globalisasi adalah tantangan bangsa ini yang bermula dari luar, sedangkan pluralisme sebagai tantangan dari dalam yang jika tidak disikapi secara bijak tentu berpotensi menjadi masalah yang bisa meledak suatu saat nanti. Berhasil atau tidaknya kita menjawab tantangan keterbukaan zaman itu tergantung dari bagaimana kita memaknai dan menempatkan Pancasila dalam berpikir dan bertindak. Salah satu lokomotif globalisasi adalah teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi ini berimplikasi pada cepatnya proses informasi dan komunikasi di seluruh belahan dunia. Kalau dulu pernah ada slogan “dunia tak selebar daun kelor” maka di era globalisasi slogan itu sebenarnya telah usang, karena kenyataannya memang “dunia selebar daun kelor”, Dunia menjadi sedemikian sempit dan kecil. Semua peristiwa yang terjadi di suatu belahan dunia dapat langsung disaksikan detik itu juga di penjuru dunia lain, sekecil apapun kejadian itu, dari peristiwa pemilihan presiden sampai perselingkuhan seorang wakil rakyat. Begitu pula apa yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat dunia dapat juga dilakukan oleh komunitas lainnya dalam model dan kualitas yang tidak berbeda. Beberapa ciri penting (sekaligus sebagai implikasi) globalisasi adalah: Pertama, hilangnya batas antarnegara (borderless world), maraknya terobosan (breakthough) teknologi canggih, telekomunikasi dan transportasi, sangat memudahkan penduduk bumi dalam beraktivitas. Dengan berdiam di rumah atau di ruang kantor, seseorang bisa bebas selancar ke seluruh isi dunia, sampai-sampai rencana pembunuhan pun bisa diketahui sebelumnya.
  13. 13. Secara alamiah, tanah air kita memiliki tiga karakteristik utama, yaitu secara geografis sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau dan ratusan ribu kilometer garis pantai serta terletak pada “posisi silang” antara dua benua dan dua samudra, memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Serta secara demografis memiliki keanekaragaman yang sangat luas dalam berbagai bidang dan dimensi kehidupan seperti ras/etnis,agama, bahasa, kultur, sosial, ekonomi dan lain-lain. Faktor letak strategis dan kekayaan sumber daya alam tadi akan semakin penting manakala aspek geoekonomi, geopolitik dan geostrategi menjadi bahan tinjauan. 90% energi yang dibutuhkan Jepang dikapakan melalu perairan Indonesa. 60% ekspor Austalia dikirim ke Asia melalui perairan Indonesia. Amerika Serikat minta innocentpassage melinta dari timur ke barat di dalam wilayah perairan territorial indonesia, bagi pemelihara hegemoni dan aksesnya ke sumber minyak di TimurTengah, tidak heran jika banyak negara berkepentingan terhadap kestabilan atau instabilitas indonesia yang kaya akan minyak, mineral, hutan dan aneka ragam kekayaan laut. Oleh karenaya salah satu konsekuensi dari ciri letak strategis dan kekayaan SDA tadi adalah masuknya berbagai pekentingan asing ke dalam negeri kita. Pergesekan antar berbagai kepentingan asing tersebut selain aneka kepentingan internal / nasional dapat dilahirkan berbagai macam konflik di Indonesia. Sedangkan secara demografis dengan 1072 etnik yang menghuni kepulauan Indonesia serta ribuan macam adat-budaya, ratusan macam bahasa serta sekian banyak agama yang menjadi ciri pluriformitas bangsa,sudah barang tentu selain menyimpan berbagai macam kekayaan budaya, juga sekaligus mengandung berbagai potensi dan sumber konflik. Tanpa disadari sebenarnya saat ini bangsa Indonesia sedang terlibat dalam suatu peperangan dalam kondisi terdesak hampir terkalahkan. Kita dapat saksikan dengan kasat mata terpinggirkannya nilai-nilai luhur budaya bangsa seperti kekeluargaan, gotong-royong, toleransi, musyawarah mufakat dan digantikan oleh individualisme, kebebasan tanpa batas, sistem one man one vote dan sebagainya. II. RUMUSAN MASALAH Masalah yang ingin dikaji dalam studi ini mengacu kepada beberapa pertanyaan pokok: 1. Dapatkah Pancasila diletakkan pada era globalisasi saat ini? 2. Langkah apasaja yang bisa dilakukan agar Pancasila tetap kuat menghadapi perubahan? III. PEMBAHASAN AKTUALISASI PENGAMALAN PANCASILA DAN UUD 1945 Sebagai suatu paradigma, Pancasila merupakan model atau pola berpikir yang mencoba memberikan penjelasan atas kompleksitas realitas sebagai manusia personal dan komunal dalam bentuk bangsa. Pancasila yang merupakan satuan dari sila-silanya harus menjadi sumber nilai, kerangka berfikir, serta asas moralitas bagi pembangunan. Aktualisasi pancasila dapat dibedakan atas dua macam yaitu aktualisasi secara obyektif dan subyektif. Aktualisasi pancasila secara obyektif yaitu aktualisas i pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan Negara, bidang politik, bidang ekonomi dan bidang hukum. Sedangkan aktualisasi pancasila secara subyektif yaitu aktualisasi pancasila pada setiap individu terutama dalam aspek moral dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat Pancasila itu menggambarkan Indonesia, Indonesia yang penuh dengan nuansa plural, yang
  14. 14. secara otomatis menggambarkan bagaiaman multikulturalnya bangsa kita. Ideologi Pancasila hendaknya menjadi satu panduan dalam berbangsa dan bernegara. Para founding father kita dengan cerdas dan jitu telah merumuskan formula alat perekat yang sangat ampuh bagi negara bangsa yang spektrum kebhinekaannya teramat lebar (multfi- facet natio state) seperti Indonesia. Alat perekat tersebut tiada lain daripada Pancasila yang berfungsi pula sebagai ideologi, dasar negara serta jatidiri bangsa. Sampai kiniPancasila diyakini sebagai yang terbaik dari sekian alternatif yang ada,merupakan ramuan yang tepat dan mujarab dalam mempersatukan bangsa, sehinggaProf. Dr. Syafi'i Maarif menyebutnya sebagai “Indonesia Masterpiece” (Karya Agung Bangsa Indonesia). Namun demikian Pancasila tidak akan dapat memberimanfaat apapun manakala keberadannya hanya bersifat sebagai konsep atau software belaka. Untuk dapat berfungsi penuh sebagai perekat bangsa. Pancasila harus diimplementasikan dalam segala tingkat kehidupan, mulai dari kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pancasila), dan dalam segala aspek meliputi politik, ekonomi, budaya, hukum dan sebagainya. 1. Bidang Politik Landasan aksiologis (sumber nilai) system politik Indonesia adalah dalam pembukaan UUD 1945 alenia IV “….. maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang Berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemasusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat indonesia”.Sehingga system politik Indonesia adalah Demokrasi pancasila . Dimana demokrasi pancasila itu merupakan system pemerintahan dari rakyat dalam arti rakyat adalah awal mula kekuasaan Negara sehingga rakyat harus ikut serta dalam pemerintahan untuk mewujudkan suatu cita-cita. Organisasi sosial politik adalah wadah pemimpin-pemimpin bangsa dalam bidangnya masing-masing sesuai dengan keahliannya, peran dan tanggung jawabnya. Sehingga segala unsur-unsur dalam organisasi sosial politik seperti para pegawai Republik Indonesia harus mengikuti pedoman pengamalan Pancasial agar berkepribadian Pancasila karena mereka selain warga negara Indonesia, juga sebagai abdi masyarakat, dengan begitu maka segala kendala akan mudah dihadapi dan tujuan serta cita-cita hidup bangsa Indonesia akan terwujud. Nilai dan ruh demokrasi yang sesuai dengan visi Pancasila adalah yang berhakikat: a. kebebasan, terbagikan/terdesentralisasikan, kesederajatan, keterbukaan, menjunjung etika dan norma kehidupan b. kebijakan politik atas dasar nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi yang memperjuangkan kepentingan rakyat , kontrol publik, c. Pemilihan umum yang lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya d. supremasi hukum. Begitu pula standar demokrasinya yang : a. bermekanisme ‘checks and balances’, transparan, akuntabel, b. berpihak kepada ‘social welfare’, serta
  15. 15. c. meredam konflik dan utuhnya NKRI. perbaikan moral tiap individu yang berimbas pada budaya anti-korupsi serta melaksanakan tindakan sesuai aturan yang berlaku adalah sedikit contoh aktualisasi Pancasila secara Subjektif. Aktualisasi secara objektif seperti perbaikan di tingkat penyelenggara pemerintahan. Lembaga-lembaga negara mesti paham betul bagaimana bekerja sesuai dengan tatanan Pancasila. Eksekutif, legislatif, maupun yudikatif harus terus berubah seiring tantangan zaman. (Kompas, 01 April 2003). “Demokrasi sebagai suatu sistem kehidupan didalam masyarakat dijamin keleluasaannya untuk mengekspresikan kepentingan”. Pada kalimat itulah yang kemudian berkembang bahwa kepentingan kelompok cenderung akan lebih besar daripada kepentingan nasional. Demi kepentingan kelompok/partai, mereka rela menggunakan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan dan untuk memperbesar cengkeramannya pada upaya penguasaan bangsa. Pada kenyataannya kepentingan rakyat dan kepentingan Nasional justru diabaikan pada hal mereka itu adalah konstituen yang harusnya mendapat perhatian dan kesejahteraan. Penyelenggaraan negara yang menyimpang dari ideologi pancasila dan mekanisme Undang Undang Dasar 1945 telah mengakibatkan ketidak seimbangan kekuasaan diantara lembaga-lembaga negara dan makin jauh dari cita-cita demokrasi dan kemerdekaan yang ditandai dengan berlangsungnya sistem kekuasaan yang bercorak absoluth karena wewenang dan kekuasaan Presiden berlebih (The Real Executive ) yang melahirkan budaya Korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) sehingga terjadi krisis multidimensional pada hampir seluruh aspek kehidupan. Ini bisa dilihat betapa banyaknya pejabat yang mengidap penyakit “amoral” meminjam istilah Sri Mulyani-moral hazard. Hampir tiap komunitas (BUMN maupun BUMS), birokrasi, menjadi lumbung dan sarang “bandit” yang sehari-hari menghisap uang negara dengan praktik KKN atau kolusi, korupsi, dan nepotisme. Sejak Republik Indonesia berdiri, masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme selalu muncul ke permukaan. Bermacam-macam usaha dan program telah dilakukan oleh setiap pemerintahan yang berkuasa dalam memberantas korupsi tetapi secara umum hukuman bagi mereka tidak sebanding dengan kesalahannya, sehingga gagal untuk membuat mereka kapok atau gentar. Mengapa tidak diterapkan, misalnya hukuman mati atau penjara 150 tahun bagi yang terbukti. Para elit politik dan golongan atas seharusnya konsisten memegang dan mengaplikasikan nilai- nilai Pancasila dalam setiap tindakan. Dalam era globalisasi saat ini , pemerintah tidak punya banyak pilihan. Karena globalisasi adalah sebuah kepastian sejarah, maka pemerintah perlu bersikap. ”Take it or Die” atau lebih dikenal dengan istilah ”The Death of Government”. Kalau kedepan pemerintah masih ingin bertahan hidup dan berperan dalam paradigma baru ini maka orientasi birokrasi pemerintahan seharusnya segera diubah menjadi public services management 2. Bidang Ekonomi Pengaktualisasian pancasila dalam bidang ekonomi yaitu dengan menerapkan sistem ekonomi Pancasila yang menekankan pada harmoni mekanisme harga dan social (sistem ekonomi campuran), bukan pada mekanisme pasar yang bersasaran ekonomi kerakyatan agar rakyat bebas dari kemiskinan, keterbelakangan, penjajahan/ketergantungan, rasa was-was, dan rasa diperlakukan tidak adil yang memosisikan pemerintah memiliki asset produksi dalam jumlah yang signifikan terutama dalam kegiatan ekonomi yang penting
  16. 16. bagi negara dan yang menyangkut hidup orang banyak. Sehingga perlu pengembangan Sistem Ekonomi Pancasila sehingga dapat menjamin dan berpihak pada pemberdayaan koperasi serta usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM).selain itu ekonomi yang berdasarkan Pancasila tidak dapat dilepaskan dari sifat dasar individu dan sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain untuk memenuhi semua kebutuhanya tetapi manusia juga mempunyai kebutuhan dimana orang lain tidak diharapkan ada atau turut campur. Ekonomi menurut pancasila adalah berdasarkan asas kebersamaan, kekeluargaan artinya walaupun terjadi persaingan namun tetap dalam kerangka tujuan bersama sehingga tidak terjadi persaingan bebas yang mematikan. Dengan demikian pelaku ekonomi di Indonesia dalam menjalankan usahanya tidak melakukan persaingan bebas, meskipun sebagian dari mereka akan mendapat keuntungan yang lebih besar dan menjanjikan. Hal ini dilakukan karena pengamalan dalam bidang ekonomi harus berdasarkan kekeluargaan. Jadi interaksi antar pelaku ekonomi sama-sama menguntungkan dan tidak saling menjatuhkan. Pilar Sistem Ekonomi Pancasila yang meliputi: 1. ekonomika etik dan ekonomika humanistik 2. nasionalisme ekonomi & demokrasi ekonomi 3. ekonomi berkeadilan social. Namun pada kenyataannya, sejak pertengahan 1997 krisis ekonomi yang menimpa Indonesia masih terasa hingga hari ini. Di tingkat Asia, Indonesia yang oleh sebuah studi dari The World Bank (1993) disebut sebagai bagian dari Asia miracle economics, the unbelieveble progress of development, ternyata perekonomiannya tidak lebih dari sekedar economic bubble, yang mudah sirna begitu diterpa badai krisis (World Bank, 1993). Krisis ekonomi terbesar sepanjang sejarah bangsa Indonesia Orde Baru dan Orde Lama yang dialami sekarang ini telah mencuatkan tuntutan reformasi total dan mendasar (radically). Bermula dari krisis moneter (depresi rupiah) merambah ke lingkungan perbankan hingga ke lingkup perindustrian. Kebijakan perekonomian Indonesia yang diterapkan tidak membumi, hanya sebatas “membangun rumah di atas langit” dan akibatnya upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi tersingkirkan. Rakyat masih terus menjadi korban kegagalan kebijakan pemerintah. Potret perekonomian Indonesia semakin buram, memperhatikan kebijakan pemerintah yang selalu “pasrah” dengan Bank Dunia atau pun International Monetary Fund (IMF) dalam mencari titik terang perbaikan ekonomi Indonesia. Belum lagi menumpuknya utang luar negeri semakin menghimpit nafas bangsa Indonesia, sampai-sampai seorang bayi baru lahir pun telah harus menanggung hutang tidak kurang dari 7 juta rupiah. Seorang pengamat Ekonomi Indonesia, Prof. Laurence A. Manullang, mengatakan bahwa selama bertahun-tahun berbagai resep telah dibuat untuk menyembuhkan penyakit utang Internasional, tetapi hampir disepakati bahwa langkah pengobatan yang diterapkan pada krisis utang telah gagal. Fakta yang menyedihkan adalah Indonesia sudah mencapai tingkat ketergantungan (kecanduan) yang sangat tinggi terhadap utang luar negeri. Sampai sejauh ini belum ada resep yang manjur untuk bisa keluar dari belitan utang. Penyebabnya adalah berbagai hambatan yang melekat pada praktik yang dijalankan dalam sistem pinjaman internasional, tepatnya negara-negara donor (Bogdanowicz-Bindert, 1993). Keputusan pemerintah yang terkesan tergesa-gesa dalam mengambil kebijakan untuk
  17. 17. segera memasuki industrialisasi dengan meninggalkan agraris, telah menciptakan masalah baru bagi national economic development. Bahkan menurut sebagian pakar langkah Orde baru dinilai sebagai langkah spekulatif seperti mengundi nasib, pasalnya, masyarakat Indonesia yang sejak dahulu berbasis agraris Sebagai konsekuensinya, hasil yang didapat, setelah 30 tahun dicekoki ideologi ‘ekonomisme’ itu justru kualitas hidup masyarakat Indonesia semakin merosot tajam (dekadensia). Jika hingga saat ini kualitas perekonomian belum menampakkan perubahan yang signifikan, tidak menutup kemungkinan, akan mendapat pukulan mahadasyat dari arus globalisasi. Kekhawatiran ini muncul, karena pemerintah dalam proses pemberdayaan masyarakat lemah masih parsial dan cenderung dualisme, antara kemanjaan (ketergantungan) pemerintah kepada IMF, sementara keterbatasan akomodasi bentuk perekonomian masyarakat yang tersebar (diversity of economy style) di seluruh pelosok negeri tidak tersentuh. Hal ini juga terlihat jelas pada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak proporsional, tidak mencerminkan model perekonomian yang telah dibangun oleh para Founding Father terdahulu. Hal ini dapat dilihat pada beberapa kasus, misalnya, pencabutan subsidi di tengah masyarakat yang sedang sulit mencari sesuap nasi, mengelabuhi masyarakat dengan raskin (beras untuk rakyat miskin), atau jaring pengaman sosial (JPS) lain yang selalu salah alamat. 3. Bidang Sosial Budaya Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, moral, hukum, adat-istiadat dan lain kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat (Soerjono Soekanto, 2005: 172). Aktualisasi Pancasila dalam bidang social budaya berwujud sebagai pengkarakter sosial budaya (keadaban) Indonesia yang mengandung nilai-nilai religi, kekeluargaan, kehidupan yang selaras-serasi-seimbang, serta kerakyatan profil sosial budaya Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia yang gagasan, nilai, dan norma/aturannya yang tanpa paksaan sebagai sesuatu yang dibutuhkan proses pembangunan budaya yang dibelajarkan/dikondisikan dengan tepat dan diseimbangkan dalam tatanan kehidupan, bukan sebagai suatu warisan dari generasi ke generasi, serta penguatkan kembali proses integrasi nasional baik secara vertical maupun horizontal. Begitu luasnya cakupan kebudayaan tetapi dalam pengamalan Pancasila kebudayaan bangsa Indonesia adalah budaya ketimuran, yang sangat menjunjung tinggi sopan santun, ramah tamah, kesusilaan dan lain-lain. Budaya Indonesia memang mengalami perkembangan misalnya dalam hal Iptek dan pola hidup, perubahan dan perkembangan ini didapat dari kebudayaan asing yang berhasil masuk dan diterima oleh bangsa Indonesia. Semua kebudayaan asing yang diterima adalah kebudayaan yang masih sejalan dengan Pancasila. Walaupun begitu tidak jarang kebudayaan yang jelas-jelas bertentangan dengan budaya Indonesia dapat berkembang di Indonesia. Seperti terjadinya pergeseran gaya hidup (life style) yang oleh sejumlah pakar gejala ini termasuk jenis kemiskinan sosial-budaya. Beberapa indikasi dapat dikemukakan di sini, antara lain: manusia hidup cenderung materialistik dan individualistik,menurunnya rasa solidaritas, persaudaraan, rasa senasib-sepenanggungan, keharusan mengganti mata pencaharian, pelecehan terhadap institusi adat, dan bahkan pengikisan terhadap nilai-nilai tertentu ajaran agama. Ciri ini telah ada dan berkembang hingga ke daerah-daerah. Dulu masih dapat dinikmati indahnya hubungan kekeluargaan (silaturrahim), realitas sekarang
  18. 18. semua itu sudah tergantikan dengan komunikasi jarak jauh. Misalnya, kebiasaan berkunjung ke daerah untuk merayakan lebaran atau hari-hari penting lainnya, telah tergantikan dengan telpon atau e-mail. Mestinya kondisi ini tidak perlu terjadi pada bangsa yang dikenal ramah, santun, dan religius. Perobahan sosial berikutnya bahwa pluralitas tidak terfocus hanya pada aspek SARA, tetapi dimasa yang akan datang kemajemukan masyarakt Indonesia yang sangat heterogen ditandai dengan adanya sinergi dari peran, fungsi dan profesionalisme individu atau kelompok. Sehingga kontribusi profesi individu/kelompok itulah yang akan mendapat tempat dimanapun mereka berprestasi. Ini menunjukan bahwa filter Pancasila tidak berperan optimal, itu terjadi karena pengamalan Pancasila tidak sepenuhnya dilakukan oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu harus ada tindakan lanjut agar budaya bangsa Indonesia sesuai dengan Pancasila. Pembudayaan Pancasila tidak hanya pada kulit luar budaya misalnya hanya pada tingkat propaganda, pengenalan serta pemasyarakatan akan tetapi sampai pada tingkat kemampuan mental kejiwaan manusia yaitu sampai pada tingkat akal, rasa dan kehendak manusia. 4. Bidang Hukum Pertahanan dan Keamanan Negara harus berdasarkan pada tujuan demi tercapainya hidup manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa, harus menjamin hak-hak dasar, persamaan derajat serta kebebasan kemanusiaan dan hankam. Pertahanan dan keamanan harus diletakkan pada fungsi yang sebenarnya sebagai soatu Negara hukum dan bukannya suatu Negara yang berdasarkan kekuasaan. Pertahanan dan Keamanan, Pancasila dapat dijadikan sebagai margin of appreciation akan mengandung fungsi-fungsi sebagai: the line at which supervision should give way to State’s discretion in enacting or enforcing its law, striking(menemukan) a balance between a right quaranteed and a permitted derogation (limitation), Move principle of justification than interpretation, Preventing unneccesarry restriction, To avoid damaging dispute, A Uniform Standard of Protection, Gives flexibility needed to avoid damaging confrontantions. Peranan Pancasila sebagai margin of appreciation di bidang hukum akan mewarnai segala sub sistem di bidang hukum, baik substansi hukum yang bernuansa “law making process”, struktur hukum yang banyak bersentuhan dengan “law enforcement” maupun budaya hukum yang berkaitan dengan “law awareness”. Peranan Pancasila sebagai margin of appreciation yang mengendalikan kontekstualisasi dan implementasinya telah terjadi pada: 1. Pada saat dimantabkan dalam Pembukaan UUD 1945 pada saat 4 kali proses amandemen 2. Pada saat merumuskan HAM dalam hukum positif Indonesia 3. Pada saat proses internal di mana The Founding Fathers menentukan urutan Pancasila. Mengingat TNI sebagai bagian integral bangsa Indonesia senantiasa memegang teguh jati diri sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara nasional berperan serta mewujudkan keadaan aman dan rasa aman masyarakat, sesuai perannya sebagai alat petahanan NKRI. TNI sebagai bagian dari rakyat berjuang bersama rakyat, senantiasa menggugah kepedulian TNI untuk mendorong terwujudnya kehidupan demokrasi, juga terwujudnya hubungan sipil militer yang sehat dan persatuan kesatuan bangsa melalui pemikiran, pandangan, dan langkah-langkah reformasi internal ini. Beberapa arah kebijakan negara yang tertuang dalam GBHN, dan yang harus segera direlisasikan, khususnya dalam bidang hukum antara lain:
  19. 19. 1. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbarui Undang-undang warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidak adilan gender dan ketidak sesuaiaannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi. 2. Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan para penegak hukum, termasuk Kepolisian RI, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan, dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan, serta pengawasan yang efektif. 3. Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun. 4. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum. Satu hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa Indonesia adalah negara hukum, artinya semua lembaga, institusi maupun person yang ada di dalamnya harus tunduk dan patuh pada hukum. Maka ketika hukum di Indonesia betul-betul ditegakkan dengan tegas, dan dikelola dengan jujur, adil dan bijaksana, insya Allah negeri ini akan makmur dan tentram Namun saat ini betapa rapuhnya sistem dan penegakkan hukum (law enforcement) di negeri ini dan karena itu merupakan salah satu kendala utama yang menghambat kemajuan bangsa, sistem hukum yang masih banyak mengacu pada sistem hukum kolonial, penegakkan hukum yang masih terkesan tebang pilih, belum konsisten merupakan mega pekerjaan rumah serta jalan panjang yang harus ditempuh dalam bidang hukum, Kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum, termasuk lembaga-lembaga penegak hukum, kian terpuruk . contohnya setelah putusan Kasasi Akbar Tanjung, sebagian besar masyarakat menganggap putusan Mahkamah Agung itu mengusik keadilan masyarakat sehingga menimbulkan rasa kekecewaan yang sangat besar. Akibatnya, kini ada kecenderungan munculnya sinisme masyarakat terhadap setiap gagasan dan upaya pembaharuan hukum yang dimunculkan oleh negara maupun civil society. Patut kita jadikan referensi tersendiri kasus-kasus menarik MA, berawal dari isu kolusi dalam kasus Ghandi Memorial School (GMS), yang menjadi sangat menarik karena kasus ini justru berasal dari Hakim Agung Adi Andojo Soetjipto. Dan kasus korupsi dana non bagiter bulog senilai 40 miliar, yang menjadi tersangka utama ketua DPR RI, yang sekaligus Ketua Umum Partai yang berlambang pohon beringin, Akbar Tanjung. Yang kesemuanya itu merupakan representasi dari berbagai putusan pengadilan atas kasus-kasus korupsi lainnya yang mengabaikan rasa keadilan masyarakat dan sense of crisis. Sejak komitmen reformasi dicanangkan tahun 1998, mandat reformasi hukum paling utama adalah “ Membersihkan sapu kotor” agar mampu Membersihkan “lantai kotor”. Sapu kotor menggambarkan institusi penegak hukum kita kepolisian, kejaksaan, dan peradilan yang belum steril dari praktek korupsi sehingga menyulitkan untuk melaksanakan mandat penegakan hukum secara tidak diskriminatif. BAB III PENUTUP 1. Kesimpulan Tidak ada yang dapat mengelakan arus globalisasi yang menghampiri kita bahkan negeri
  20. 20. ini, Globalisasi adalah tantangan bangsa ini yang bermula dari luar dan tentunya memberikan tantangan yang mau tidak mau harus dihadapi bangsa ini. Ketika globalisasi tidak disikapi dengan cepat dan tepat maka hal ini akan mengancam eksistensi kita sebagai sebuah bangsa. Indonesia sesungguhnya memiliki satu pamungkas yang menyatukan sekian potensi lokal dalam sebuah perahu untuk mengarungi arus globalisasi, yakni Pancasila. namun dengan begitu derasnya arus globalisasi yang menerpa bangsa ini, seakan memudarkan nilai- nilai pancasila yang seharusnya dapat diaktualisasikan oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam berbagai bidang. Dalam bidang Politik Indonesaia menganut system demokrasi pancasila yang bertumpu pada kedaulatan rakyat sehingga rakyatlah yang harus ikut serta dalam pemerintahan untuk mewujudkan suatu cita-cita. Namun masalahnya adalah ketika sudah menjadi seorang penguasa atau pejabat pemerintahan semua cita-cita yang di amanatkan pancasila dan UUD 1945 seakan sirna dengan kemewahan dan kesenangan pribadi atupun kelompok. Bidang Ekonomi aktualisasian pancasila dalam ini yaitu dengan menerapkan sistem ekonomi Pancasila yang menekankan pada harmoni mekanisme harga dan social (sistem ekonomi campuran), bukan pada mekanisme pasar yang bersasaran ekonomi kerakyatan agar rakyat bebas dari kemiskinan, keterbelakangan, penjajahan/ketergantungan, rasa was-was, dan rasa diperlakukan tidak adil yang memosisikan pemerintah memiliki asset produksi dalam jumlah yang signifikan terutama dalam kegiatan ekonomi yang penting bagi negara dan yang menyangkut hidup orang banyak. Ekonomi menurut pancasila adalah berdasarkan asas kebersamaan, kekeluargaan artinya walaupun terjadi persaingan namun tetap dalam kerangka tujuan bersama sehingga tidak terjadi persaingan bebas yang mematikan. Sehingga perlu pengembangan Sistem Ekonomi Pancasila sehingga dapat menjamin dan berpihak pada pemberdayaan koperasi serta usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM). Pada era globalisasi ini dimana persaingan dalam berbagai bidang, khususnya yang bersentuhan dengan ekonomi sangatlah kompetitif, terutama dalam bidang usaha dan perdagangan. Kesalahan dalam memilih orang pada posisi-posisi penting ekonomi akan membawa akibat fatal. Mereka hanya memperpanjang daftar penderitaan rakyat, jika mereka tidak memiliki rasa simpati yang ditingkatkan menjadi empati terhadap denyut nadi kehidupan rakyat,dengan menyederhanakan birokrasi dalam berbagai perizinan, menghapus berbagai pungutan dan retribusi yang mengakibatkan biaya ekonomi tinggi, menciptakan rasa aman dan sebagainya yang akan membuahkan suasana kondusif bagi dunia usaha untuk meningkatkan kinerjanya. Dalam bidang Sosial Budaya Aktualisasi Pancasila dalam bidang social budaya berwujud sebagai pengkarakter sosial budaya (keadaban) Indonesia yang mengandung nilai-nilai religi, kekeluargaan, kehidupan yang selaras-serasi-seimbang, serta kerakyatan profil sosial budaya Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia yang gagasan, nilai, dan norma/aturannya yang tanpa paksaan sebagai sesuatu yang dibutuhkan proses pembangunan budaya yang dibelajarkan/dikondisikan dengan tepat dan diseimbangkan dalam tatanan kehidupan, bukan sebagai suatu warisan dari generasi ke generasi, serta penguatkan kembali proses integrasi nasional baik secara vertical maupun horizontal. Dalam bidang hukum, Pertahanan dan Keamanan Negara harus berdasarkan pada tujuan demi tercapainya hidup manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa, harus menjamin hak-hak dasar, persamaan derajat serta kebebasan kemanusiaan dan hankam. Pertahanan dan keamanan harus diletakkan pada fungsi yang sebenarnya sebagai soatu Negara hukum dan bukannya suatu Negara yang berdasarkan kekuasaan.
  21. 21. Pertahanan dan Keamanan, Pancasila dapat dijadikan sebagai margin of appreciation akan mengandung fungsi-fungsi sebagai: the line at which supervision should give way to State’s discretion in enacting or enforcing its law, striking(menemukan) a balance between a right quaranteed and a permitted derogation (limitation), Move principle of justification than interpretation, Preventing unneccesarry restriction, To avoid damaging dispute, A Uniform Standard of Protection, Gives flexibility needed to avoid damaging confrontantions. 2. Saran Dari paparan pembahasan di atas, Indonesia perlu menata kekuatan struktural guna melakukan proses penguatan potensi local. Selain penguatan struktural, pembenahan mental (kultural) bangsa ini pun perlu dipikirkan. Harus jujur dan lapang dada kita akui bahwa saat ini bangsa Indonesia memiliki kebiasaan kultural “mentalitas orang kalah”. Kerap kali kita terlalu terbuka menerima pengaruh dari luar. Ironisnya, pengaruh luar yang masuk ditelan begitu saja. Dengan berlandasan falsafat pancasila,yang berisi nilai-nilai luhur yang bersifat universal dan landasan Undang Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar nasional, yang menentukan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia ke dalam dan ke luar negeri yang dilandasi oleh prinsip-prinsip cinta damai ,meskipun lebih cinta kepada kemerdekaan, diabdikan kepada kepentingan nasional dengan tetap menghormati dan memperhatikan kepentingan negara-negara luar, serta membuka pintu lebar-lebar bagi kerjasama internasional atas dasar saling hormat-menghormati dan saling menguntungkan. Selain itu perlu pula digalakkan kembali penanaman nilai-nilai Pancasila melalui proses pendidikan dan keteladanan. Beberapa langkah mengantisipasi arus globalisasi yang kian datang menerpa, diantaranya: 1. kembali ke pancasila dan spirit dasar pembukaanUUD 1945 2. membangun nasionalisme 3. mengembangkan kembali konsep wawasan nusantara 4. mengangkat ‘budaya' sebagai leading sector pembangunan nasional. 5. menghargai kearifan lokal (local wisdom) 6. kanalisasi arus globalisasi

×