Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PP 41 / 2007
•Psl. 120 s.d Psl. 128:
Perangkat Daerah Provinsi:
a. Sekretariat Daerah;
b. Sekretariat DPRD;
c. Dinas Daera...
HASIL YANG DIHARAPKAN DARI
PENATAAN ORGANISASI
 Mewujudkan organisasi Pemerintah yang tepat
fungsi dan tepat ukuran (righ...
SURAT EDARAN MENDAGRI
NOMOR : 120/253/SJ TGL.16 JANUARI 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH
SETELAH DITETAPKAN ...
1. Serah terima personel, pendanaan, sarana dan
prasarana serta dokumen (P3D) untuk menghindari
stagnasi penyelenggaraan p...
2. Urusan tersebut meliputi urusan :
a. pengelolaan pendidikan menengah;
b. pengelolaan terminal tipe A dan tipe B;
c. pel...
3. Khusus penyelenggaraan perizinan dalam bentuk
pemberian atau pencabutan izin tetap di
laksanakan oleh susunan/tingkatan...
5. Urusan pemerintah umum sebagaimana di maksud
pasal 25 uu no. 23/2004, tetap di laksanakan oleh
badan kesbangpol sebelum...
SURAT EDARAN GUBERNUR BANTEN
Nomor : 120/1716-Pem/2015 Tanggal 17 April 2015
TENTANG
IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN
URUSAN P...
1. Melakukan inventarisasi, indentifikasi, dan verifikasi P3D
berdasarkan regulasi (by name, by address, by evidance based...
4. Menyusun RKPD, KUA/PPAS dan Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD Tahun 2017 berdasarkan kewenangan
urusan pemerintah...
TERIMA KASIH
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah

7,787 views

Published on

UU Nomor 23 Tahun 2014, pemerintahan daerah, pemerintahan, urusan, P3D, penataan organisasi, bagian organisasi, bagian pemerintahan

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah

  1. 1. PP 41 / 2007 •Psl. 120 s.d Psl. 128: Perangkat Daerah Provinsi: a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Dinas Daerah; d. Lembaga Teknis Daerah; Perangkat Daerah Kab/Kota: a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Dinas Daerah; d. Lembaga Teknis Daerah; e. Kecamatan; f. Kelurahan. PP ? •Psl. 209: Perangkat Daerah Provinsi: a. sekretariat daerah; b. sekretariat DPRD; c. inspektorat; d. dinas; dan e. badan. Perangkat Daerah Kab/Kota: a. sekretariat daerah; b. sekretariat DPRD; c. inspektorat; d. dinas; e. badan; dan f. Kecamatan. UU 32/2004 UU 23/2014 PENGATURAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DALAM UU TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
  2. 2. HASIL YANG DIHARAPKAN DARI PENATAAN ORGANISASI  Mewujudkan organisasi Pemerintah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing);  Mengurangi tumpang tindih tugas dan fungsi baik internal maupun eksternal pada organisasi pemda;  Mengurangi fragmentasi tugas dan fungsi;  Menyempurnakan diferensiasi organisasi pemda agar lebih tepat dan sesuai ketentuan yang berlaku;  Mewujudkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing OPD/SKPD.
  3. 3. SURAT EDARAN MENDAGRI NOMOR : 120/253/SJ TGL.16 JANUARI 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH SETELAH DITETAPKAN UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
  4. 4. 1. Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) untuk menghindari stagnasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang berakibat terhentinya pelayanan kepada masyarakat, maka penyelenggaraan pemerintahan konkuren yang bersifat pelayanan kepada masyarakat luas dan masif, yang pelaksanaannya tidak dapat di tunda dan tidak dapat dilaksanakan tanpa dukungan P3D, tetap di laksanakan oleh tingkatan/susunan pemerintahan yang saat ini menyenggarakan urusan pemerintahan konkuren tersebut, sampai dengan di serahkannya P3D.
  5. 5. 2. Urusan tersebut meliputi urusan : a. pengelolaan pendidikan menengah; b. pengelolaan terminal tipe A dan tipe B; c. pelaksanaan rehabitasi di luar kawasan hutan strategis; d. pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi; e. pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan; f. pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi; g. pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan petugas; h. pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB); i. pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan; j. penyelenggaraan penyuluh perikanan nasional; k. penyediaan dana untuk halayak masyakarat tidak mampu , pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang di daerah terpencil dan pedesaan.
  6. 6. 3. Khusus penyelenggaraan perizinan dalam bentuk pemberian atau pencabutan izin tetap di laksanakan oleh susunan/tingkatan pemerintahan mengutamakan kecepatan dan kemudahan proses pelayanan perizinan serta mempertimbangkan proses dan tahapan yang di lalui. 4. Penataan/perubahan perangkat daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan konkuren hanya dapat dilakukan setelah ditetapkannya hasil pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
  7. 7. 5. Urusan pemerintah umum sebagaimana di maksud pasal 25 uu no. 23/2004, tetap di laksanakan oleh badan kesbangpol sebelum terbentuknya instansi vertikal. 6. Pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 UU No 23 Tahun 2014 dibantu oleh SKPD Provinsi sampai dengan dibentuknya perangkat gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
  8. 8. SURAT EDARAN GUBERNUR BANTEN Nomor : 120/1716-Pem/2015 Tanggal 17 April 2015 TENTANG IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN SETELAH DITETAPKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
  9. 9. 1. Melakukan inventarisasi, indentifikasi, dan verifikasi P3D berdasarkan regulasi (by name, by address, by evidance based), dilakukan oleh SKPD Teknis Kabupaten/Kota untuk selanjutnya disampaikan kepada SKPD Teknis Provinsi, paling lambat 30 September 2015; 2. Melakukan Koordinasi antar Kementerian Lembaga, BKD, DPRD dan SKPD terkait; 3. SKPD Teknis Provinsi/Kabupaten/Kota bersama Tim Implementasi Daerah masing-masing (bila ada) melakukan akselerasi inventarisasi, indentifikasi, dan verifikasi paling lambat 31 Desember 2015 sebagai bahan penyusunan RKPD, KUA/PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2017, dalam akselerasi data dapat bekerjasama dengan Inspektorat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota masing-masing;
  10. 10. 4. Menyusun RKPD, KUA/PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2017 berdasarkan kewenangan urusan pemerintahan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 5. Mempersiapkan pedoman pelaksanaan serah terima dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) dilengkapi Bukti Data Relevan dan Akurat sesuai prosedur pada bulan April - Oktober 2016.
  11. 11. TERIMA KASIH

×