UU Nomor 23 Tahun 2014, pemerintahan daerah, pemerintahan, urusan, P3D, penataan organisasi, bagian organisasi, bagian pemerintahan

18. PP 41 / 2007
•Psl. 120 s.d Psl. 128:
Perangkat Daerah Provinsi:
a. Sekretariat Daerah;
b. Sekretariat DPRD;
c. Dinas Daerah;
d. Lembaga Teknis Daerah;
Perangkat Daerah Kab/Kota:
a. Sekretariat Daerah;
b. Sekretariat DPRD;
c. Dinas Daerah;
d. Lembaga Teknis Daerah;
e. Kecamatan;
f. Kelurahan.
PP ?
•Psl. 209:
Perangkat Daerah Provinsi:
a. sekretariat daerah;
b. sekretariat DPRD;
c. inspektorat;
d. dinas; dan
e. badan.
Perangkat Daerah Kab/Kota:
a. sekretariat daerah;
b. sekretariat DPRD;
c. inspektorat;
d. dinas;
e. badan; dan
f. Kecamatan.
UU 32/2004 UU 23/2014
PENGATURAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DALAM UU TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

24. HASIL YANG DIHARAPKAN DARI
PENATAAN ORGANISASI
 Mewujudkan organisasi Pemerintah yang tepat
fungsi dan tepat ukuran (rightsizing);
 Mengurangi tumpang tindih tugas dan fungsi
baik internal maupun eksternal pada organisasi
pemda;
 Mengurangi fragmentasi tugas dan fungsi;
 Menyempurnakan diferensiasi organisasi pemda
agar lebih tepat dan sesuai ketentuan yang
berlaku;
 Mewujudkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan
tugas dan fungsi masing-masing OPD/SKPD.

25. SURAT EDARAN MENDAGRI
NOMOR : 120/253/SJ TGL.16 JANUARI 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH
SETELAH DITETAPKAN UU NOMOR 23
TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

26. 1. Serah terima personel, pendanaan, sarana dan
prasarana serta dokumen (P3D) untuk menghindari
stagnasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang
berakibat terhentinya pelayanan kepada masyarakat,
maka penyelenggaraan pemerintahan konkuren yang
bersifat pelayanan kepada masyarakat luas dan masif,
yang pelaksanaannya tidak dapat di tunda dan tidak
dapat dilaksanakan tanpa dukungan P3D, tetap di
laksanakan oleh tingkatan/susunan pemerintahan yang
saat ini menyenggarakan urusan pemerintahan
konkuren tersebut, sampai dengan di serahkannya
P3D.

27. 2. Urusan tersebut meliputi urusan :
a. pengelolaan pendidikan menengah;
b. pengelolaan terminal tipe A dan tipe B;
c. pelaksanaan rehabitasi di luar kawasan hutan strategis;
d. pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan
produksi;
e. pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
f. pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi;
g. pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan
pengawasan petugas;
h. pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB
(PKB/PLKB);
i. pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan;
j. penyelenggaraan penyuluh perikanan nasional;
k. penyediaan dana untuk halayak masyakarat tidak mampu ,
pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum
berkembang di daerah terpencil dan pedesaan.

28. 3. Khusus penyelenggaraan perizinan dalam bentuk
pemberian atau pencabutan izin tetap di
laksanakan oleh susunan/tingkatan pemerintahan
mengutamakan kecepatan dan kemudahan proses
pelayanan perizinan serta mempertimbangkan
proses dan tahapan yang di lalui.
4. Penataan/perubahan perangkat daerah untuk
melaksanakan urusan pemerintahan konkuren
hanya dapat dilakukan setelah ditetapkannya hasil
pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014.

29. 5. Urusan pemerintah umum sebagaimana di maksud
pasal 25 uu no. 23/2004, tetap di laksanakan oleh
badan kesbangpol sebelum terbentuknya instansi
vertikal.
6. Pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 91 UU No 23 Tahun 2014 dibantu oleh
SKPD Provinsi sampai dengan dibentuknya
perangkat gubernur sebagai Wakil Pemerintah
Pusat.

30. SURAT EDARAN GUBERNUR BANTEN
Nomor : 120/1716-Pem/2015 Tanggal 17 April 2015
TENTANG
IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN SETELAH
DITETAPKANNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH

31. 1. Melakukan inventarisasi, indentifikasi, dan verifikasi P3D
berdasarkan regulasi (by name, by address, by evidance based),
dilakukan oleh SKPD Teknis Kabupaten/Kota untuk selanjutnya
disampaikan kepada SKPD Teknis Provinsi, paling lambat
30 September 2015;
2. Melakukan Koordinasi antar Kementerian Lembaga, BKD,
DPRD dan SKPD terkait;
3. SKPD Teknis Provinsi/Kabupaten/Kota bersama Tim
Implementasi Daerah masing-masing (bila ada) melakukan
akselerasi inventarisasi, indentifikasi, dan verifikasi paling
lambat 31 Desember 2015 sebagai bahan penyusunan RKPD,
KUA/PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2017, dalam akselerasi data
dapat bekerjasama dengan Inspektorat Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota masing-masing;

32. 4. Menyusun RKPD, KUA/PPAS dan Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD Tahun 2017 berdasarkan kewenangan
urusan pemerintahan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014;
5. Mempersiapkan pedoman pelaksanaan serah terima dengan
Berita Acara Serah Terima (BAST) dilengkapi Bukti Data
Relevan dan Akurat sesuai prosedur pada bulan April -
Oktober 2016.

33. TERIMA KASIH