Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Nama      : FajarMihartiNpm 	       : 100521372Smstr/prodi  : II D/B.Inggris<br />
PemerintahdanSolusiPermasalahanPendidikan<br />Mengenaimasalahpedidikan, perhatianpemerintahkitamasihterasasangat minim. G...
Kondisi ideal dalambidangpendidikandi Indonesia adalahtiapanakbisasekolah minimal hinggatingkat SMA tanpamembedakan status...
PenyelenggaraanPendidikan yang Berkualitas<br />”Pendidikanbermutuitumahal”. Kalimatiniseringmunculuntukmenjustifikasimaha...
Namun, padatingkatimplementasinya, iatidaktransparan, karena yang dipilihmenjadipengurusdananggotaKomiteSekolahadalahorang...
PrivatisasidanSwastanisasiSektorPendidikan<br />Privatisasiatausemakinmelemahnyaperannegaradalamsektorpelayananpubliktakle...
Sepertihalnyaperusahaan, sekolahdibebaskanmencari modal untukdiinvestasikandalamoperasionalpendidikan. Koordinator LSM Edu...
Bagimasyarakattertentu, beberapa PTN yang sekarangberubah status menjadiBadanHukumMilik Negara (BHMN) itumenjadimomok. Jik...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Artikel pendidikan

1,099 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Artikel pendidikan

  1. 1. Nama : FajarMihartiNpm : 100521372Smstr/prodi : II D/B.Inggris<br />
  2. 2. PemerintahdanSolusiPermasalahanPendidikan<br />Mengenaimasalahpedidikan, perhatianpemerintahkitamasihterasasangat minim. Gambaraninitercermindariberagamnyamasalahpendidikan yang makinrumit. Kualitassiswamasihrendah, pengajarkurangprofesional, biayapendidikan yang mahal, bahkanaturan UU Pendidikankacau. Dampakdaripendidikan yang burukitu, negerikitakedepannyamakinterpuruk. Keterpurukaninidapatjugaakibatdarikecilnya rata-rata alokasianggaranpendidikanbaikditingkatnasional, propinsi, maupunkotadankabupaten. Penyelesaianmasalahpendidikantidaksemestinyadilakukansecaraterpisah-pisah, tetapiharusditempuhlangkahatautindakan yang sifatnyamenyeluruh. Artinya, kitatidakhanyamemperhatikankepadakenaikkananggaransaja. Sebabpercumasaja, jikakualitasSumberDayaManusiadanmutupendidikandi Indonesia masihrendah. MasalahpenyelenggaraanWajibBelajar Sembilan tahunsejatinyamasihmenjadi PR besarbagikita. Kenyataan yang dapatkitalihatbahwabanyakdidaerah-daerahpinggiran yang tidakmemilikisaranapendidikan yang memadai. Denganterbengkalainya program wajibbelajarsembilantahunmengakibatkananak-anak Indonesia masihbanyak yang putussekolahsebelummerekamenyelesaikanwajibbelajarsembilantahun. Dengankondisitersebut, bilatidakadaperubahankebijakan yang signifikan, sulitbagibangsainikeluardarimasalah-masalahpendidikan yang ada, apalagibertahanpadakompetisidi era global. <br />
  3. 3. Kondisi ideal dalambidangpendidikandi Indonesia adalahtiapanakbisasekolah minimal hinggatingkat SMA tanpamembedakan status karenaitulahhakmereka. Namunhaltersebutsangatsulituntukdirealisasikanpadasaatini. Olehkarenaitu, setidaknyasetiaporangmemilikikesempatan yang samauntukmengenyamduniapendidikan. Jikamencermatipermasalahandiatas, terjadisebuahketidakadilanantarasikayadansimiskin. Seolahsekolahhanyamilikorangkayasajasehinggaorang yang kekuranganmerasa minder untukbersekolahdanbergauldenganmereka. Ditambahlagipublikasidarisekolahmengenaibeasiswasangatlah minim.Sekolah-sekolah gratis di Indonesia seharusnyamemilikifasilitas yang memadai, stafpengajar yang berkompetensi, kurikulum yang tepat, danmemilikisistemadministrasidanbirokrasi yang baikdantidakberbelit-belit. Akantetapi, padakenyataannya, sekolah-sekolah gratis adalahsekolah yang terdapatdidaerahterpencil yang kumuhdansegalasesuatunyatidakdapatmenunjangbangkupersekolahansehinggatimbulpertanyaan ,”Benarkahsekolahtersebut gratis? Kalaupuniya, yawajarkarenasangatmemprihatinkan.”<br />
  4. 4. PenyelenggaraanPendidikan yang Berkualitas<br />”Pendidikanbermutuitumahal”. Kalimatiniseringmunculuntukmenjustifikasimahalnyabiaya yang harusdikeluarkanmasyarakatuntukmengenyambangkupendidikan. Mahalnyabiayapendidikandari Taman Kanak-Kanak (TK) hinggaPerguruanTinggi (PT) membuatmasyarakatmiskintidakmemilikipilihan lain kecualitidakbersekolah. Orangmiskintidakbolehsekolah.Untukmasuk TK dan SDN sajasaatinidibutuhkanbiayaRp 500.000, — sampaiRp 1.000.000. Bahkanada yang memungutdiatasRp 1 juta. Masuk SLTP/SLTA bisamencapaiRp 1 jutasampaiRp 5 juta.Makin mahalnyabiayapendidikansekaranginitidaklepasdarikebijakanpemerintah yang menerapkanManajemenBerbasisSekolah (MBS). MBS di Indonesia padarealitanyalebihdimaknaisebagaiupayauntukmelakukanmobilisasidana. Karenaitu, KomiteSekolah/DewanPendidikan yang merupakan organ MBS selaludisyaratkanadanyaunsurpengusaha. Asumsinya, pengusahamemilikiaksesatas modal yang lebihluas. Hasilnya, setelahKomiteSekolahterbentuk, segalapungutanuangkadangberkedok, “sesuaikeputusanKomiteSekolah”. <br />
  5. 5. Namun, padatingkatimplementasinya, iatidaktransparan, karena yang dipilihmenjadipengurusdananggotaKomiteSekolahadalahorang-orangdekatdenganKepalaSekolah. Akibatnya, KomiteSekolahhanyamenjadilegitimatorkebijakanKepalaSekolah, dan MBS pun hanyamenjadilegitimasidaripelepasantanggungjawabnegaraterhadappermasalahanpendidikanrakyatnya.Kondisiiniakanlebihburukdenganadanya RUU tentangBadanHukumPendidikan (RUU BHP). Berubahnya status pendidikandarimilikpublikkebentukBadanHukumjelasmemilikikonsekuensiekonomisdanpolitisamatbesar. Denganperubahan status itupemerintahsecaramudahdapatmelemparkantanggungjawabnyaataspendidikanwarganyakepadapemilikbadanhukum yang sosoknyatidakjelas. PerguruanTinggiNegeri pun berubahmenjadiBadanHukumMilik Negara (BHMN). Munculnya BHMN dan MBS adalahbeberapacontohkebijakanpendidikan yang kontroversial. BHMN sendiriberdampakpadamelambungnyabiayapendidikandibeberapaPerguruanTinggifavorit.<br />
  6. 6. PrivatisasidanSwastanisasiSektorPendidikan<br />Privatisasiatausemakinmelemahnyaperannegaradalamsektorpelayananpubliktaklepasdaritekananutangdankebijakanuntukmemastikanpembayaranutang. Utangluarnegeri Indonesia sebesar 35-40 persendari APBN setiaptahunnyamerupakanfaktorpendorongprivatisasipendidikan. Akibatnya, sektor yang menyerappendanaanbesarsepertipendidikanmenjadikorban. Dana pendidikanterpotonghinggatinggal 8 persen (Kompas, 10/5/2005).Dalam APBN 2005 hanya 5,82% yang dialokasikanuntukpendidikan. Bandingkandengandanauntukmembayarhutang yang menguras 25% belanjadalam APBN (www.kau.or.id). RencanaPemerintahmemprivatisasipendidikandilegitimasimelaluisejumlahperaturan, sepertiUndang-UndangSistemPendidikanNasional, RUU BadanHukumPendidikan, RancanganPeraturanPemerintah (RPP) tentangPendidikanDasardanMenengah, dan RPP tentangWajibBelajar. Penguatanpadaprivatisasipendidikanitu, misalnya, terlihatdalamPasal 53 (1) UU No 20/2003 tentangSistemPendidikanNasional (Sisdiknas). Dalampasalitudisebutkan, penyelenggaradan/atausatuanpendidikan formal yang didirikanolehPemerintahataumasyarakatberbentukbadanhukumpendidikan.<br />
  7. 7. Sepertihalnyaperusahaan, sekolahdibebaskanmencari modal untukdiinvestasikandalamoperasionalpendidikan. Koordinator LSM Education Network for Justice (ENJ), YantiMukhtar (Republika, 10/5/2005) menilaibahwadenganprivatisasipendidikanberartiPemerintahtelahmelegitimasikomersialisasipendidikandenganmenyerahkantanggungjawabpenyelenggaraanpendidikankepasar. Denganbegitu, nantinyasekolahmemilikiotonomiuntukmenentukansendiribiayapenyelenggaraanpendidikan. Sekolahtentusajaakanmematokbiayasetinggi-tingginyauntukmeningkatkandanmempertahankanmutu. Akibatnya, aksesrakyat yang kurangmampuuntukmenikmatipendidikanberkualitasakanterbatasidanmasyarakatsemakinterkotak-kotakberdasarkan status sosial, antara yang kayadanmiskin.Hal senadadituturkanpengamatekonomiRevrisondBawsir. Menurutdia, privatisasipendidikanmerupakan agenda kapitalisme global yang telahdirancangsejak lama olehnegara-negara donor lewat Bank Dunia. MelaluiRancanganUndang-UndangBadanHukumPendidikan (RUU BHP), pemerintahberencanamemprivatisasipendidikan. Semuasatuanpendidikankelakakanmenjadibadanhukumpendidikan (BHP) yang wajibmencarisumberdananyasendiri. Hal iniberlakuuntukseluruhsekolahnegeri, dari SD hinggaperguruantinggi.<br />
  8. 8. Bagimasyarakattertentu, beberapa PTN yang sekarangberubah status menjadiBadanHukumMilik Negara (BHMN) itumenjadimomok. Jikaalasannyabahwapendidikanbermutuituharusmahal, makaargumeninihanyaberlakudi Indonesia. Di Jerman, Perancis, Belanda, dandibeberapanegaraberkembanglainnya, banyakperguruantinggi yang bermutunamunbiayapendidikannyarendah. Bahkanbeberapanegaraada yang menggratiskanbiayapendidikan.Pendidikanberkualitasmemangtidakmungkinmurah, atautepatnya, tidakharusmurahatau gratis. Tetapipersoalannyasiapa yang seharusnyamembayarnya? Pemerintahlahsebenarnya yang berkewajibanuntukmenjaminsetiapwarganyamemperolehpendidikandanmenjaminaksesmasyarakatbawahuntukmendapatkanpendidikanbermutu. Akantetapi, kenyataannyaPemerintahjustruinginberkilahdaritanggungjawab. PadahalketerbatasandanatidakdapatdijadikanalasanbagiPemerintahuntukcucitangan.***<br />

×