Permendagri59/2007 - Penatausahaan

2,410 views

Published on

Published in: Technology, Economy & Finance
2 Comments
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
2,410
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
185
Comments
2
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Permendagri59/2007 - Penatausahaan

  1. 1. Penyempurnaan Proses Penatausahaan Permendagri 59/2007 [email_address]
  2. 2. Transaksi di Pemda [email_address]
  3. 3. [email_address]
  4. 4. Kegiatan Lanjutan <ul><li>Permendagri 13/2006 memungkinkan dilaksanakannya kegiatan lanjutan dengan menggunakan SILPA (yang belum dialokasikan) sebagai sumber pendanaan. </li></ul><ul><li>Harus dipastikan bahwa kegiatan yang di-DPAL-kan benar-benar kegiatan yang memenuhi syarat, baik formil maupun materiil </li></ul>[email_address]
  5. 5. Kegiatan Lanjutan <ul><li>Maka, proses verifikasi menjadi penting dalam penetapan DPAL </li></ul><ul><li>Revisi pasal 138 mempertegas beberapa persyaratan tentang kegiatan lanjutan </li></ul>[email_address]
  6. 6. [email_address]
  7. 7. Penatausahaan Penerimaan <ul><li>Permendagri 13/2006 memberikan desentralisasi kepada SKPD untuk mengelola penatausahaan pendapatan </li></ul><ul><li>Perlu penyederhanaan dalam proses pertanggungjawaban fungsional ke BUD, sehingga tercipta proses yang lebih efisien </li></ul>[email_address]
  8. 8. [email_address]
  9. 9. Surat Penyediaan Dana (SPD) <ul><li>SPD berfungsi sebagai alat BUD untuk memberitahukan ketersediaan dana kepada SKPD </li></ul><ul><li>Maka, penerbitan SPD sangat tergantung kondisi keuangan yang dikelola BUD </li></ul>[email_address]
  10. 10. Penyusunan SPD [email_address]
  11. 11. [email_address]
  12. 12. Uang Persediaan <ul><li>Uang persediaan diberikan kepada setiap bendahara SKPD sebagai uang muka kerja </li></ul><ul><li>Uang persediaan diberikan sekali di awal tahun anggaran sebesar jumlah yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah </li></ul><ul><li>Pada tingkat Pemda, penyerahan uang persediaan merupakan reklasifikasi rekening dari rekening BUD menjadi rekening bendahara pengeluaran </li></ul>[email_address]
  13. 13. Uang Persediaan [email_address]
  14. 14. Ganti Uang Persediaan <ul><li>Uang persediaan dapat digunakan untuk belanja-belanja beberapa kegiatan </li></ul><ul><li>Ketika UP mencapai batas minimal tertentu, dapat dilakukan penggantian UP </li></ul><ul><li>Bukti-bukti belanja disampaikan pada saat pengajuan GU </li></ul><ul><li>SPM yang diterbitkan sekaligus merupakan pengesahan atas bukti-bukti belanja tersebut </li></ul>[email_address]
  15. 15. Ganti Uang Persediaan [email_address]
  16. 16. Ganti Uang Persediaan <ul><li>Dilakukan kapan saja pada saat uang persediaan mencapai batas minimal tertentui </li></ul><ul><li>Tidak perlu dilampiri oleh SPJ bulanan (administratif/fungsional) </li></ul>[email_address]
  17. 17. [email_address]
  18. 18. [email_address]
  19. 19. Tambahan Uang Persediaan <ul><li>TU digunakan pada kasus-kasus khusus yang terjadi sedemikian rupa sehingga akan lebih efisien jika suatu kegiatan dilaksanakan & dipertanggungjawabkan terpisah </li></ul>[email_address]
  20. 20. [email_address]

×