PELAKSANAAN
PUTUSAN/EKSEKUSI HAKIM
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

KONSENTRASI PERADILAN AGAMA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA I...


Pelaksanaan putusan /eksekusi adalah putusan
pengadilan yang dapat dilaksanakan. . Dan putusan
pengadilan yang dapat di...
Dan sebagai akibat dari ketentuan UU Peradilan Agama diatas
adalah:
a. Ketentuan tentang eksekutoir verklaring dan penguku...


Sesuai dengan ketentuan pasal 178 HIR, pasal 189 Rbg,
apabila pemeriksaan perkara selesai, majlis hakim
karena jabatann...








Putusn yang mengukum satu pihak untuk
membayar sejumlah uang. Hal ini diatur dalam
pasal 196 HIR, pasal 208 RB...
Ada 2 golongan putusan hakim yaitu
 Putusan akhir
 Putusan sela.
Salah satu putusan sela yang dikenal dalam HIR
adalah p...
Putusan akhir ini ada yang bersifat menghukum
(condemnatoir), ada yang bersifat menciptakan
(constitutif), dan ada pula ya...
 PUTUSAN SELA
Putusan sela (pasal 185 HIR / pasal 196 Rbg) adalah keputusan yang
bukan merupakan putusan putusan akhir wa...






Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali
dalam hal:
a. Pelaksanaan putusan serta merta, putusan yang d...
Putusan kondemnatoir tidak mungkin berdiri sendiri, dan
merupakan bagian dari putusan deklaratoir, karena sebelum
bersifat...
 Eskekusi riil dalam bentuk penjualan lelang. Hal ini
diatur dalam pasal 200 ayat (1) HIR, pasal 218 ayat (2)
R.Bg
Pasal ...
Maksud pelaksanaan putusan yang diatur dalam ketentuan ini
adalah untuk menguatkan bagian tertentu dari harta kekayaan
pih...
Pelaksanaan putusan
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pelaksanaan putusan

2,325 views

Published on

PELAKSANAAN
PUTUSAN/EKSEKUSI HAKIM

*Pelaksanaan putusan /eksekusi adalah putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan. . Dan putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) . Putusan yang sudah berkekuatan tetap adalah putusan yang sudah tidak mungkin lagi dilawan dengan upaya hukum verzet, banding, dan kasasi. Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dapat melaksanakan segala putusan yang dijatuhkannya secara mandiri tanpa harus melalui bantuan Pengadilan Negeri. Hal ini berlaku setelah ditetapkannya UU No. 7/1989

*Dan sebagai akibat dari ketentuan UU Peradilan Agama diatas adalah:
a. Ketentuan tentang eksekutoir verklaring dan pengukuhan oleh Pengadilan Negeri dihapuskan
b. Pada setiap Pengadilan Agama diadakan Juru Sita untuk dapat melaksanakan putusan-putusannya
Pelaksanaan putusan hakim dapat Secara sukarela,atau Secara paksa dengan menggunakan alat Negara, apabila pihak terhukum tidak mau melaksanakan secara sukarela.Semua keputusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh alat-alat Negara. Keputusan pengadilan bersifat eksekutorial adalah karena pada bagian kepala keputusannya berbunyi:

“ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”.

*Sesuai dengan ketentuan pasal 178 HIR, pasal 189 Rbg, apabila pemeriksaan perkara selesai, majlis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai dengan pasal 121 HIR, pasal 113 RV yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan pasal 115 RV, maupun duplik dari tergugat dan dilanjutkan dengan tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah dselesaikan maka majelis mengatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah manjatuhkan pengucapan putusan.

*JENIS-JENIS PELAKSANAAN PUTUSAN
1). Putusn yang mengukum satu pihak untuk membayar sejumlah uang. Hal ini diatur dalam pasal 196 HIR, pasal 208 RBg.
2). Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk melaksanakan suatu perbuatan. Hal ini diatur dalam pasal 225 HIR, pasal 259 RBg.
3). Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk mengosongkan suatu benda tetap, yang disebut dengan eksekuduriil. Hal ini diatur dalam pasal 1033 Rv.
4). Eksekusiriil dalam bentuk penjualan lelang. Hal ini diatur dalam pasal 200 ayat (1) HIR, pasal 218 ayat (2) RBg.

*MACAM2 PUTUSAN HAKIM
Ada 2 golongan putusan hakim yaitu
1). Putusan akhir
2). Putusan sela.

Putusan Akhir
Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,325
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
27
Actions
Shares
0
Downloads
32
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pelaksanaan putusan

  1. 1. PELAKSANAAN PUTUSAN/EKSEKUSI HAKIM HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA KONSENTRASI PERADILAN AGAMA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM Hukum Acara Peradilan Agama Kelompok II
  2. 2.  Pelaksanaan putusan /eksekusi adalah putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan. . Dan putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) . Putusan yang sudah berkekuatan tetap adalah putusan yang sudah tidak mungkin lagi dilawan dengan upaya hukum verzet, banding, dan kasasi. Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dapat melaksanakan segala putusan yang dijatuhkannya secara mandiri tanpa harus melalui bantuan Pengadilan Negeri. Hal ini berlaku setelah ditetapkannya UU No. 7/1989
  3. 3. Dan sebagai akibat dari ketentuan UU Peradilan Agama diatas adalah: a. Ketentuan tentang eksekutoir verklaring dan pengukuhan oleh Pengadilan Negeri dihapuskan b. Pada setiap Pengadilan Agama diadakan Juru Sita untuk dapat melaksanakan putusan-putusannya Pelaksanaan putusan hakim dapat Secara sukarela,atau Secara paksa dengan menggunakan alat Negara, apabila pihak terhukum tidak mau melaksanakan secara sukarela.Semua keputusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh alat-alat Negara. Keputusan pengadilan bersifat eksekutorial adalah karena pada bagian kepala keputusannya berbunyi: “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”. Hukum Acara Peradilan Agama Kelompok II
  4. 4.  Sesuai dengan ketentuan pasal 178 HIR, pasal 189 Rbg, apabila pemeriksaan perkara selesai, majlis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai dengan pasal 121 HIR, pasal 113 RV yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan pasal 115 RV, maupun duplik dari tergugat dan dilanjutkan dengan tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah dselesaikan maka majelis mengatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah manjatuhkan pengucapan putusan.
  5. 5.     Putusn yang mengukum satu pihak untuk membayar sejumlah uang. Hal ini diatur dalam pasal 196 HIR, pasal 208 RBg. Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk melaksanakan suatu perbuatan. Hal ini diatur dalam pasal 225 HIR, pasal 259 RBg. Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk mengosongkan suatu benda tetap, yang disebut dengan eksekuduriil. Hal ini diatur dalam pasal 1033 Rv. Eksekusiriil dalam bentuk penjualan lelang. Hal ini diatur dalam pasal 200 ayat (1) HIR, pasal 218 ayat (2) RBg.
  6. 6. Ada 2 golongan putusan hakim yaitu  Putusan akhir  Putusan sela. Salah satu putusan sela yang dikenal dalam HIR adalah putusan provisionial.  Putusan Akhir Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu.
  7. 7. Putusan akhir ini ada yang bersifat menghukum (condemnatoir), ada yang bersifat menciptakan (constitutif), dan ada pula yang bersifat menerangkan atau menyatakan (declaratoir). Putusan Condemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. . Putusan Constitutif adalah putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum, misalnya pemutusan perkawinan, pengangkatan wali, pemberian pengampuan, pernyataan pailit, pemutusan perjanjian (pasal 1266, 1267 BW) dan sebagainya. . Putusan Declaratoir adalah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah, misalnya bahwa anak yang yang menjadi sengketa adalah anak yang sah juga tiap putusan yang bersifat menolak gugatan merupakan putusan declaratoir.
  8. 8.  PUTUSAN SELA Putusan sela (pasal 185 HIR / pasal 196 Rbg) adalah keputusan yang bukan merupakan putusan putusan akhir walaupun harus diucapkan dalam persidangan juga tidak dibuat secar terpisah, tetapi hanya ditulis dalam berita acara persidangan. MACAM-MACAM PUTUSAN SELA  Putusan Preparatoir adalah putusan sebagai persiapan putusan akhir, tanpa mempunyai pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir  Putusan Insidentil adalah putusan yang berhubungan dengan insiden, yaitu peristiwa yang menghentkan prosedur peradilan biasa.  Putusan Provisionil adalah putusan yang dijatuhkan sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara.  Putusan Verstek adalah adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi, sedang penggugat hadir dan mohon putusan. Verstek artinya tergugat tidak hadir. Hukum Acara Peradilan Agama Kelompok II
  9. 9.    Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali dalam hal: a. Pelaksanaan putusan serta merta, putusan yang dapat dilaksanakan lebih dulu b. Pelaksanaan putusan provisionil c. Pelaksanaan Akta Perdamaian d. Pelaksanaan (eksekusi) Grose akta Putusan tidak dijalankan oleh pihak terhukum secara sukarela meskipun ia telah diberi peringatan (aan maning) oleh Ketua Pengadilan Agama Putusan hakim yang bersifat kondemnatoir Putusan yang bersifat deklaratoir atau konstitutif tidak diperlukan eksekusi.
  10. 10. Putusan kondemnatoir tidak mungkin berdiri sendiri, dan merupakan bagian dari putusan deklaratoir, karena sebelum bersifat menghukum terlebih dahulu ditetapkan suatu keadaan hukum.  Eksekusi dilakukan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama. Terdapat beberapa macam pelaksanaan putusan,yaitu:  Putusan yang menghukum salah satu untuk membayar sejumlah uang. Hal ini diatur dalam pasal 196 HIR, pasal 208 R.Bg  Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk melakukan suatu perbuatan. Hal ini diatur dalam pasal 225 HIR, pasal 259 R.Bg  Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk mengosongkan suatu benda tetap. Putusan ini disebut juga Eksekusi Riil. Hal ini diatur dalam pasal 1033 Rv. Agama Kelompok II Hukum Acara Peradilan
  11. 11.  Eskekusi riil dalam bentuk penjualan lelang. Hal ini diatur dalam pasal 200 ayat (1) HIR, pasal 218 ayat (2) R.Bg Pasal 196 HIR/207 R.Bg mengatur tentang pelaksanaan putusan yang diakibatkan dari tindakan tergugat/enggan untuk secara suka rela melaksanakan isi putusan untuk membayar sejumlah uang, sehingga pihak penggugat sebagai pihak yang dimenangkan mengajukan permohonan secara lisan atau tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama agar putusan dapat dijalankan. Pasal 225 HIR/259 R.Bg berkaitan dengan pelaksanaan putusan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang tidak ditaati, sehingga dapat dimintakan pemenuhan Hukum tersebut dinilai dalam bentuk uang. Acara Peradilan Agama Kelompok II
  12. 12. Maksud pelaksanaan putusan yang diatur dalam ketentuan ini adalah untuk menguatkan bagian tertentu dari harta kekayaan pihak tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dengan tujuan guna memenuhi isi putusan sebagai termuat dalam amarnya, yang telah memenangkan pihak penggugat sebagai pemohon eksekusi. Yang dimaksudkan eksekusi riil dalam ketentuan pasal 1033 Rv. adalah dilaksanakan putusan yang memerintahkan pengosongan atas benda tidak bergerak. Dalam praktek di pengadilan,tergugat yang dihukum untuk mengosongkan benda tidak bergerak tersebut setelah terlebih dahulu ditegur, untuk mengosongkan dan menyerahkan benda tidak bergerak tersebut kepada penggugat selaku pihak yangdimenangkan.Apabila tidak bersedia melaksanakan perintah tersebut secara sukarela, maka Ketua Pengadilan dengan penetapan akan memerintahkan Panitera atau Juru Sita, kalau perlu dengan bantuan alat negara (Polisi/ABRI) dengan paksa melakukan pengosongan terhadap tergugat dan keluarga serta segenap penghuni yang ada, ataupun yang mendapat hak dari padanya, dengan menyerahkannya kepada Hukum Acara Peradilan Agama Kelompok II Penggugat selaku pemohon eksekusi.

×