PENULISAN ILMIAH           EKONOMI KOPERASIDISUSUN OLEH : SANDIKA WAHYU INDRA PUTRA              KELAS : 2EA21            ...
KATA PENGANTAR        Dengan ini saya panjatkan puji & syukur kepada Allah swt, atas rahmat yangtelah diberikan sehingga d...
DAFTAR ISIKATA PENGANTAR                                                               iDAFTAR ISI                        ...
A. LATAR BELAKANG KOPERASI           Koperasi tradisional atau Hanel (1985) menyebutnya dengan “Koperasi Historis”,  berke...
Pendekatan nominalis, dengan pelopornya para ahli ekonomi koperasi dariUniversitas Philipps-Marburg, merumuskan pengertian...
Pendekatan nominalis dalam merumuskan pengertian koperasi, di samping telahdapat menunjukkan ciri-ciri esensial koperasi y...
Koperasi seperti badan usaha lainnya memiliki keleluasaan gerak dalam menjalankanusaha selama tidak menyalahi ketentuan pe...
Kriteria Dimensi Mikro Dimensi MakroKriteria         Dimensi Mikro                             Dimensi MakroArti          ...
Rumusan manfaat bagi setiap orang akan berbeda hal itu tergantung kepada pandanganhidup terhadap nilai manfaat itu sen-dir...
anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran     dasar, (c) melakukan tindakan dan upay...
Belanda khawatir Koperasi akan dijadikan tempat pusat perlawanan, namun Koperasimenjamur kembali hingga pada masa penduduk...
Menurut Bung Hatta, tujuan Koperasi bukanlah mencari laba yang sebesar-besarnya,melainkan melayani kebutuhan bersama dan w...
C. Perkembangan Koperasi di dalam Ekonomi Kapitalis dan Semi KapitalisC.1 FaktaDalam sejarahnya, koperasi sebenarnya bukan...
C.2 Faktor-faktor Keberhasilan: Pembelajaran Bagi Koperasi IndonesiaHebatnya perkembangan dari koperasi-koperasi di negara...
D. Potret Singkat Kinerja Koperasi di IndonesiaBerdasarkan data resmi dari Departemen Koperasi dan UKM, sampai dengan bula...
Berdasarkan data propinsi 2006, jumlah koperasi dan jumlah koperasi aktif sebagaipersentase dari jumlah koperasi bervarias...
KEPUSTAKAANhttp://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=makalah%20seminar%20ekonomi%20koperasi&source=web&cd=1&ved=0CBgQFjAA&u...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Penulisan ilmiah sistem ekonomi koperasi

5,673 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,673
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
87
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Penulisan ilmiah sistem ekonomi koperasi

  1. 1. PENULISAN ILMIAH EKONOMI KOPERASIDISUSUN OLEH : SANDIKA WAHYU INDRA PUTRA KELAS : 2EA21 NPM : 19210428 PROGRAM STUDI FAKULTAS EKONOMI JURUSAN MANAJEMEN UNIVERSITAS GUNADARMA BEKASI 2011
  2. 2. KATA PENGANTAR Dengan ini saya panjatkan puji & syukur kepada Allah swt, atas rahmat yangtelah diberikan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan makalah sosiologi & politik. Semoga makalah ini dapat berguna bagi para pembaca dimana bisa lebihmemahami informasi & pengetahuan tentang sistem ekonomi di koperasi, informasi/pengetahuan & dapat menyaring hal yang lebih di masa depan. Saya menyadari masih banyak hal yang belum tersampaikan dan pasti adakesalahan dalam makalah ini. Oleh sebab itu, mohon kritik & saran yang bisamembangun supaya lebih baik dan berguna untuk semua para pembaca Bekasi, 24 Oklober 2011 Hormat saya Penulis
  3. 3. DAFTAR ISIKATA PENGANTAR iDAFTAR ISI iiA. LATAR BELAKANG MASALAH 1B. KEDUDUKAN KOPERASI DALAM SISTEM EKONOMI INDONESIA 7C. Perkembangan Koperasi di dalam Ekonomi Kapitalis dan Semi Kapitalis 10 C.1 Fakta 10 C.2 Faktor-faktor Keberhasilan: Pembelajaran Bagi Koperasi Indonesia 11D. Potret Singkat Kinerja Koperasi di Indonesia 12REFERENSI 14
  4. 4. A. LATAR BELAKANG KOPERASI Koperasi tradisional atau Hanel (1985) menyebutnya dengan “Koperasi Historis”, berkembang di Eropa di akhir abad 18 sampai 19. Pertumbuhannya berdasarkan naluri solidaritas kelompok atau suku bangsa tertentu. Dengan menggunakan pendekatan pengelolaan sederhana namun berhasil menanamkan prinsip pemanfaatan bersama atas sumberdaya produksi yang tersedia. Akan tetapi dalam perkembangan masyarakat memiliki karakteristik dinamis. Dinamika dan ciri kompetitif ternyata kurang terwadahi dalam Koperasi tradisional. Koperasi tidak dapat tumbuh dalam “kerangka dan suasana” tradisional seperti masa lalu. Persaingan telah menuntut tersedianya rancangan strategi-strategi dan kiat-kiat tertentu agar dapat eksis dan turut terlibat dalam kancah persaingan yang semakin ketat. Untuk itu diperlukan pengetahuan yang cukup tentang faktor-faktor atau variabel-variabel yang terkait dengan keberhasilan dan kegagalan koperasi. Strategi-strategi alternatif ini membutuhkan hipotesis-hipotesis, teori-teori, dalil-dalil serta informasi lain yang teruji secara baik. Sumber utama pengetahuan yang perlu digunakan dalam membangun sebuah institusi adalah pengetahuan “teoritikal” yang dapat menerangkan berbagai realitas empirikal. Reformasi dan reaktualisasi pemikiran tentang koperasi terletak pada nilai instrumental yang operasional. Secara normatif perubahan itu hampir tidak mengusik eksistensi koperasi sebagai institusi penghimpun kekuatan mandiri. Hal itu dapat ditelaah pada batasan koperasi dari berbagai aliran yang ada. Para pakar dan peneliti serta ketentuan perundang-undangan nasional telah menggariskan batasan berdasarkan cara pandang dan kepentingan yang dihadapi, namun makna dasar koperasi tidak banyak berubah. Pendapat mengenai definisi koperasi dikemukakan oleh para pendukung pendekatan esensialis, institusional, maupun nominalis (Hanel, 1985,27). Pendekatan esensialis, memandang koperasi atas dasar suatu daftar prinsip yang membedakan koperasi dengan organisasi lainnya. Prinsip-prinsip ini di satu pihak memuat sejumlah nilai, norma, serta tujuan nyata yang tidak harus sama ditemukan pada semua koperasi. Dari pendekatan esensialis ini, International Cooperative Alliance (ICA) telah merumuskan pengertian koperasi atas dasar enam prinsip pokok (Abrahamsen, 1976,3), antara lain: 1. Voluntary membership without restrictions as to race, political views,and religious beliefs; 2. Democratic Control; 3. Limited interest or no interest on shares of stock; Earnings to belong to members, and method of distribution to be decided by them; 4. Education of members, advisors, employees, and the public at large; 5. Cooperation among cooperatives on local, national, and international levels. Pendekatan institusional, dalam mendefinisikan koperasi berangkat dari kriteria formal (legal). Menurut pendekatan ini: "Semua organisasi disebut koperasi jika secara hukum dinyatakan sebagai koperasi, jika dapat diawasi secara teratur dan jika dapat mengikuti prinsip-prinsip koperasi". (Munkner, 1985,18).
  5. 5. Pendekatan nominalis, dengan pelopornya para ahli ekonomi koperasi dariUniversitas Philipps-Marburg, merumuskan pengertian koperasi atas dasar sifat khusus daristruktur dasar tipe sosial-ekonominya. Menurut pendekatan nominalis, koperasi dipandangsebagai organisasi yang memiliki empat unsur utama (Hanel, 1985,29), yaitu:1. Individual are united in a group by-at least one common interest or goal (COOPERATIVEGROUP);2. The individual members of the cooperative group intend to pursue through joint actionsand mutual support, among other, the goal of improving their economic and social situation(SELF-HELP OF THE COOPERATIVE GROUP);3. The use as an instrument for that purpose a jointly owned and maintained enterprise(COOPERATIVE ENTERPRISE);4. The cooperative enterprise is charged with the perfomance of the (formal) goal or task topromote the members of the cooperative group through offering them directly such goodsand services, which the members need for their individual economics - i.e. their houshold(CHARGE OR PRINCIPLE OF MEMBER PROMOTION).Penjelasan itu memberikan petunjuk bahwa dalam organisasi koperasi melekat secara utuhlima unsur, yaitu: (a) anggota-anggota perseorangan, (b) kelompok koperasi, yang secarasadar bertekad melakukan usaha bersama dan saling membantu demi perbaikan kondisiekonomi dan sosial mereka, melalui, (c)perusahaan koperasi, yang didirikan secara permanendimiliki dan dibina secara bersama sehingga tercipta suatu, (d) hubungan pemilikan antarakelompok koperasi dan perusahaan koperasi yang mengarahkan adanya promosi anggota atauhubungan usaha yang saling menunjang antara kegiatan ekonomi anggota individu denganperusahaan koperasi.Berkaitan dengan keempat unsur tersebut, Hanel (1985,30) menjelaskan,” Thus, cooperativeare also characterized to be autonomous business organizations, which are owned by themembers and charged with the promotion of their members in their role as customers of thecooperative enterprise.Dalam organisasi koperasi terdapat prinsip atau norma identitas ganda, anggota di sampingsebagai pemilik sah, juga adalah pemilik atau pelanggan jasa yang diusahakan oleh koperasi.Di samping itu, dalam organisasi koperasi terdapat dua perusahaan (double nature), yaituperusahaan, atau kegiatan ekonomi, anggota secara individu dan perusahaan koperasi yangdimiliki anggota secara bersama-sama.Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa koperasi dilihat dari substansinyaadalah suatu sistem sosial-ekonomi, hubungan dengan lingkungannya bersifat terbuka, carakerjanya adalah suatu sistem yang berorientasi pada tujuan, dan pemanfaatan sumberdayanya adalah suatu organisasi ekonomi yang unsurnya mencakup: anggota-anggotaperseorangan, perusahaan atau kegiatan ekonomi anggota secara individu, kelompokkoperasi, perusahaan koperasi, dan hubungan pemilikan serta hubungan usaha atau pelayananperusahaan koperasi kepada para anggotanya.Dari penjelasan di atas memberikan gambaran bahwa koperasi memiliki ciri-ciri yang khassebagai sebuah organisasi. Koperasi lahir dengan memiliki tiga unsur pokok yakni, (a)kerjasama dua orang atau lebih, (b) tujuan yang akan dicapai, (c) kegiatan yang dikoordinirsecara sadar.
  6. 6. Pendekatan nominalis dalam merumuskan pengertian koperasi, di samping telahdapat menunjukkan ciri-ciri esensial koperasi yang dapat dikaji secara ilmiah, tetapi jugatelah dapat memberikan penjelasan yang cukup rinci mengenai perbedaan koperasi denganorganisasi ekonomi lain yang bukan koperasi. Maman (1989,19) membedakan koperasidengan organisasi usaha non-koperasi, dengan melihat lima (5) hal yakni: (a) sifatkeanggotaan, (b) pembagian keuntungan, (c) hubungan personal antara organisasi danmanajer, (d) keterlibatan pemerintah dalam penciptaan stabilitas dan operasi, dan (e)hubungan organisasi dan masyarakat.Peran anggota merupakan indikator penting dalam mendefinisikan koperasi secara universaldengan tidak dibatasi oleh visi politis maupun kondisi sosial ekonomi kelompok masyarakatdi mana koperasi itu hidup. Kedua peran tersebut menjadi kriteria identitas (identitycriterion) bagi koperasi. Peran atau identitas ganda (dual identity) koperasi menunjukkanbahwa yang melakukan kerja sama (cooperation) adalah manusia atau anggotanya. Baikpada saat mengelola maupun pada saat memanfaatkan hasil usaha koperasi. Peran unik darianggota inilah yang dijadikan acuan dalam mengenali sistem koperasi di berbagai negara.Roy (1981,6) dalam definsinya meamasukan peran anggota dalam usaha koperasi adalah:“...abusiness voluntarily organized, operating at cost, which is owned, capitalized and controleedby member-patrons as ussers, sharing risk and benefits proportional to their participation.”Demikian pula, pendapat Packel, sebagaimana dikutip Abrahamsen (1976,5) yangmenyatakan koperasi adalah: “... a democratic association of persons organized to furnishthemselves an economic service under a plant that eliminates entrepreneur profit and thatprovides for subtantial equality in ownership and control". Hal serupa juga secara implisitdinyatakan oleh Munkner (1985), Ropke (1989) dan Chukwu (1990).Walaupun bentuk implementasi peran anggota menurut beberapa ahli koperasi cenderungmengalami perubahan. Seperti dikemukakan oleh Herman (1995,66) setelah mengkajiartikel-artikel, “Trends in Co-operative Theory” (Wilson), “Homo Oeconomicus and HomoCooperatives in Cooperative Research” (Weisel), “Basic Cooperatives Values” (Laurikari),maupun “Cooperative Today” (Book), menyimpulkan bahwa belakangan ini telah terjadiperubahan peran anggota seiring dengan tersisihnya demokrasi oleh ekonomi.Perubahan peran sentral dari anggota ke manajemen tidaklah mengubah pentingnya prinsipganda anggota dalam organisasi. Karena pada dasarnya perubahan itu terletak pada tataraninstrumental bukan pada taran substansi. Mengenai hal itu dapat dikaji pendapat Dulfer(1985) mengenai perubahan struktur koperasi secara radikal. Dikatakan bahwa perubahanstruktur koperasi akan mengikuti pola hirarkis (a) koperasi tradisional, (b) koperasiberorentasi pasar, dan (c) koperasi yang terintegrasi secara vertikal dan horizontal. Setiaptingkat memiliki konsekwensi implementasi manajemen yang berbeda. Lebih khususperbedaan tersebut terletak pada posisi anggota dalam pengelolaan organisasi.Koperasi IndonesiaPada kasus Indonesia, koperasi sebagai badan usaha yang dimiliki dan dimanfaatkan olehanggota, di tegaskan dalam Undang-undang nomor 25 tahun 1992. Batasan koperasi dalamperundangan ini memiliki makna yang lebih tegas dan jelas dibanding batasan lama, dalamUndang-undang No.12 tahun 1967, yang memungkinkan terciptanya pemikiran gandatentang koperasi. Undang-undang nomor 25 tahun 1992 mengakomodasi perubahan tataraninstrumental seperti dengan diaturnya “Pengelola” atau manajer dalam pengelolaanorganisasi dan usaha koperasi.
  7. 7. Koperasi seperti badan usaha lainnya memiliki keleluasaan gerak dalam menjalankanusaha selama tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan dan idielogi normatif yangada. Usaha merupakan proses rasional yang akhirnya bermuara pada penciptaan keuntungan(profit), akumulasi keuntungan tersebut digunakan untuk melayani kebutuhana anggota.Dengan demikian, usaha koperasi dapat dilaksanakan selama memperhatikan dua hal pokok,yakni:(1) Usaha yang dijalankan selaras dengan kebutuhan anggota dan sejauh mungkinmengandung unsur pemberdayaan (empowering) bagi usaha anggota.(2) Keuntungan usaha dialokasikan untuk anggota selaras dengan jasa yang diberikananggota pada usaha koperasi.Perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat selain anggota sesuai dengan tujuan koperasiIndonesia, seperti tertuang dalam pasal 3 Bab II Undang-undang nomor 25 tahun 1992,yakni, memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnyaserta ikut membangun tatanan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yangmaju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.Pelaksanaan organisasi dan manajemen koperasi didasari oleh prinsip koperasi, prinsiptersebut berisi, (a) keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, (b) pengelolaan dilakukansecara demokratis, (c) pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil sebandingdengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, (d) pemberian balas jasa yang terbatasterhadap modal, (e) Kemandirian. Di samping prinsip yang mengikat intern organisasi,koperasi memiliki prinsip lain yang berkaitan dengan ekstern organisasi yakni, (a)pendidikan perkoperasian, (b) kerjasama antar koperasi.Pembahasan di atas menunjukkan koperasi dapat dilihat sebagai unit usaha (dimensi mikro)dan sistem ekonomi (dimensi makro). Dalam dimensi mikro, koperasi memiliki kewajibandan hak yang sama dengan pelaku ekonomi lainnya. Dalam dimensi makro, koperasi adalahfaham atau idielogi yang harus menjadi panutan bagi pelaku ekonomi nasional.Pemahaman tentang kedua hal itu dapat menghindarkan diri dari pemikiran yang keliruterhadap konsep “Koperasi sebagai soko guru ekonomi”. Mengenai kedua dimensi itu dapatdi pisahkan dan dibedakan dengan menunjuk aspek-aspek seperti pada tabel 1.Dimensi mikro mengandung konsekuensi, koperasi sebagai organisasi ekonomi yangmemiliki keharusan menangani usaha berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas danproduktivitas. Hanya dengan itu koperasi tetap hidup dan mampu mengembangkan dirimelalui akumulasi kekayaan (asets) sebagai prasyarat untuk memberikan pelayanan lebihbaik bagi anggota. Khususnya dalam pemanfaatan faktor-faktor produksi yang persediannyaterbatas. Dalam konteks ini koperasi memiliki berbagai kesamaan dengan badan usahalainnya. Selaras dengan tujuan koperasi, maka prinsip efisiensi dan efektivitas untukmewujudkan produktivitas yang tinggi harus dipadukan dengan optimasi pelayanan kepadausaha dan kesejahteraan anggota.
  8. 8. Kriteria Dimensi Mikro Dimensi MakroKriteria Dimensi Mikro Dimensi MakroArti Koperasi sebagai badan usaha. Koperasi sebagai sistem ekonomi.Identitas Anggota berperan sebagai pemilik dan pelangan. Demokrasi ekonomi.Pelaku Anggota Pengurus BUMN Pengawas BUMS BUMKImplikasi Efisien, efektip dengan produktivitas yang tinggi, untuk Sistem ekonomi yang pelayanan yang optimal bagi bernuansa kemanfaatan anggota. bersama/ kerakyatan.Sistem ekonomi yang bernuansa kemanfaatan bersama/ kerakyatan.Koperasi sebagai sistem sosial merupakan gerakan yang tumbuh berdasarkankepentingan bersama. Ini mengandung makna dinamika koperasi harus selaras dengantujuan yang telah ditetapkan bersama. Semangat kolegial perlu dipelihara melaluipenerapan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks itu, koperasimerupakan organisasi swadaya (self-helf organization) akan tetapi tidak seperti halnyaorganisasi swadaya lainnya, koperasi memiliki karakteristik yang berbeda(Hanel,1985,36).Mengkaji koperasi sebagai badan usaha dan organisasi swadaya adalah untukmemperoleh gambaran yang jelas tentang posisi manusia dalam konstelasi sistemkoperasi. Koperasi menempatkan faktor “manusia” sebagai elemen penting dalam sistemkeorganisasian. Manusia anggota merupakan sentral pengembangan yang berposisipenting dalam proses peningkatan kesejahteraan.Manajemen KoperasiTugas manajemen koperasi adalah menghimpun, mengkoordinasi dan mengembangkanpotensi yang ada pada anggota sehingga potensi tersebut menjadi kekuatan untukmeningkatkan taraf hidup anggota sendiri melalui proses “nilai tambah”. Hal itu dapatdilakukan bila sumberdaya yang ada dapat dikelola secara efisien dan penuh kreasi(inovatif) serta diimbangi oleh kemampuan kepemimpinan yang tangguh.Manajemen koperasi memiliki tugas membangkitkan potensi dan motif yang tersediayaitu dengan cara memahami kondisi objektif dari anggota sebagaimana layaknyamanusia lainnya. Pihak manajemen dituntut untuk selalu berpikir selangkah lebih majudalam memberi manfaat dibanding pesaing hanya dengan itu anggota atau calon anggotatergerak untuk memilih koperasi sebagai alternatif yang lebih rasional dalam melakukantransaksi ekonominya.
  9. 9. Rumusan manfaat bagi setiap orang akan berbeda hal itu tergantung kepada pandanganhidup terhadap nilai manfaat itu sen-diri. Motif berkoperasi bagi sementara orangadalah untuk memperoleh nilai tambah ekonomis seperti, me-ningkatnya penghasilanatau menambah kekayaan (aset) usaha. Tetapi bagi sebagian orang menjadi anggotakoperasi bukan karena adanya dorongan materi atau alasan finansial akan tetapi semata-mata untuk kepuasan batin saja atau alasan ideal lainnya.Untuk menjaga momentum pertumbuhan usaha maupun perkembangan koperasi padaumumnya pihak manajemen perlu mengupayakan agar koperasi tetap menjadi alternatifyang menguntungkan, Perangkat organisasi koperasi sebagaimana diatur dalam pasal 21Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 tahun 1992 terdiri atas, (a) rapat anggota, (b)pengurus, dan (c) pengawas.Ketiganya dalam organisasi koperasi memiliki tugas mengembangkan kerjasamasehingga membentuk suatu kesatuan sistem pengelolaan. Untuk menuju ke arah itudiperlukan komitmen unsur-unsur tersebut terhadap sistem kerja yang telah disepakatibersama.Rapat anggota merupakan kolektivitas suara anggota yang merupakan pemilikorganisasi dan juga merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Ide-ide dan kebijakandasar dihasilkan dalam forum ini. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga,anggaran pendapatan dan belanja, pokok-pokok program dan ketentuan-ketentuan dasardibuat berdasarkan musyawarah anggota, yang selanjutnya dilaksanakan oleh pengurusatau manajer dan pengawas. Secara sistimatis Roy (1981,426) menunjuk kekuasaan dantanggungjawab anggota.Sehubungan dengan beratnya kewajiban yang harus diemban anggota, maka sistempenerimaan keanggotaan se-layaknya menggunakan standar minimal kualifikasi.Standar minimal kualifikasi tersebut berhubungan dengan tingkat minimal pemahamancalon anggota terhadap hak, tanggung jawab dan kewaji-ban selaku anggota. Dengandemikian memungkinkan anggota memiliki pengetahuan yang relatif sama mengenaiorganisasi dan tujuan yang hendak dicapai. Penetapan standar minimal kualifikasi tidakbertentangan dengan prinsip "keanggotaan terbuka" karena pada dasarnya memung-kinkan setiap orang untuk menjadi anggota, akan tetapi sebelum pendaftaran dilakukansetiap anggota perlu memiliki wawasan minimal sebagai anggota. Untuk keperluan itulahdiperlukan pendidikan dasar bagi calon anggota. Standar minimal kualifikasi tersebutmenyangkut pemahaman dan ketertautan diri terhadap isi anggaran dasar dan ang-garanrumah tangga serta ketentuan lain dalam organisasi.Pengurus adalah orang-orang yang dipercaya oleh rapat anggota untuk menjalankan tugasdan wewenang dalam menjalankan roda organisa-si dan usaha. Sehubungan dengan halitu, maka pengurus wajib melaksanakan harapan dan amanah anggota yang disampaikandalam forum rapat anggota. Pengurus perlu menjabarkan kehendak anggota dalamprogram kerja yang lebih teknis.Pasal 30 dalam perundang-undangan yang sama telah menetapkan tugas pengurus adalah(a) mengelola koperasi dan usahanya, (b) mengajukan rancangan rencana kerja sertarancangan rencana Anggaran pendapatan dan belanja koperasi, (c) menyelengga-rakanrapat anggota, (d) mengajukan laporan keuangan dan pertang-gungjawaban pelaksanaantugas, (e) memelihara daftar buku anggota pengurus.Selain tugas seperti di atas pengurus pun memiliki kewenangan, untuk, (a) mewakilikoperasi di dalam dan di luar pengadilan, (b) memutuskan penerimaan dan penolakan
  10. 10. anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar, (c) melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan rapat anggota. Untuk terlaksananya tugas tersebut, pengurus dibantu oleh pengelola dan karyawan lainnya. Mengenai kehadiran pengelola telah diatur dalam pasal 32, yang berisi ketentuan sebagai berikut, (a) pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola dan diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha, (b) dalam hal pengurus koperasi bermaksud untuk mengangkat pengelola, maka rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada rapat anggota untuk mendapat persetujuan, (c) pengelola bertanggungjawab kepada pengurus, (d) pengelola usaha oleh pengelola tidak mengurangi tanggungjawab pengurus sebagaimana ditentukan dalam pasal 31. Dengan demikian esensi inovasi dapat diklasifikasi dengan: (a) menerima dan menerapkan cara atau teknologi yang sama sekali baru, (b) memodifikasi cara atau teknologi lama sehingga terkesan baru, (c) menerapkan cara baru dari tekbologi lama.B. KEDUDUKAN KOPERASI DALAM SISTEM EKONOMI INDONESIA Sampai hari ini, perdebatan mengenai posisi, kedudukan dan peran strategis koperasi, masih menjadi perdebatan yang panjang. Akan tetapi nyatanya sampai hari ini juga perkembangan perkoperasian terus saja mengalami kemajuan. Hal ini diakibatkan Koperasi memiliki ikatan emosional, ikatan historical, maupun ikatan budaya dengan masyarakat kecil. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk tidak terus mengembangkan koperasi sebagai salah satu solusi bagi pemecahan masalah perekonomian bangsa. Koperasi sebagai suatu sistem ekonomi, mempunyai kedudukan (politik) yang cukup kuat karena memiliki cantolan konstitusional, yaitu berpegang pada Pasal 33 UUD 1945, khususnya Ayat 1 yang menyebutkan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Dalam Penjelasan UUD 1945 itu dikatakan bahwa bangun usaha yang paling cocok dengan asas kekeluargaan itu adalah Koperasi. Tafsiran itu sering pula dikemukakan oleh Mohammad Hatta, yang sering disebut sebagai perumus pasal tersebut. Pada Penjelasan konstitusi tersebut juga dikatakan, bahwa sistem ekonomi Indonesia didasarkan pada asas Demokrasi Ekonomi, di mana produksi dilakukan oleh semua dan untuk semua yang wujudnya dapat ditafsirkan sebagai Koperasi. Dalam wacana sistem ekonomi dunia, Koperasi disebut juga sebagai the third way, atau “jalan ketiga”, istilah yang akhir-akhir ini dipopulerkan oleh sosiolog Inggris, Anthony Giddens, yaitu sebagai “jalan tengah” antara kapitalisme dan sosialisme. Koperasi diperkenalkan di Indonesia oleh R. Aria Wiriatmadja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Ia mendirikan Koperasi kredit dengan tujuan membantu rakyatnya yang terjerat hutang dengan rentenir. R. Aria Wiriatmadja atau Tirto Adisuryo, yang kemudian dibantu pengembangannya oleh pejabat Belanda dan akhirnya menjadi program resmi pemerintah. Seorang pejabat pemerintah Belanda, yang kemudian menjadi sarjana ekonomi, Booke, juga menaruh perhatian terhadap Koperasi. Atas dasar tesisnya, tentang dualisme sosial budaya masyarakat Indonesia antara sektor modern dan sektor tradisional, ia berkesimpulan bahwa sistem usaha Koperasi lebih cocok bagi kaum pribumi daripada bentuk badan-badan usaha kapitalis. Pandangan ini agaknya disetujui oleh pemerintah Hindia Belanda sehingga pemerintah kolonial itu mengadopsi kebijakan pembinaan Koperasi. Meski Koperasi tersebut berkembang pesat hingga tahun 1933-an, pemerintah Kolonial
  11. 11. Belanda khawatir Koperasi akan dijadikan tempat pusat perlawanan, namun Koperasimenjamur kembali hingga pada masa pendudukan Jepang dan kemerdekaan. Pada tanggal 12Juli 1947, pergerakan Koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama diTasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia.Bung Hatta meneruskan tradisi pemikiran ekonomi sebelumnya. Ketertarikannya kepadasistem Koperasi agaknya adalah karena pengaruh kunjungannya ke negara-negaraSkandinavia, khususnya Denmark, pada akhir tahun 1930-an. Walaupun ia seringmengaitkan Koperasi dengan nilai dan lembaga tradisional gotong-royong, namunpersepsinya tentang Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi modern yang berkembang diEropa Barat. Ia pernah juga membedakan antara “Koperasi sosial” yang berdasarkan asasgotong royong, dengan “Koperasi ekonomi” yang berdasarkan asas-asas ekonomi pasar yangrasional dan kompetitif.Bagi Bung Hatta, Koperasi bukanlah sebuah lembaga yang antipasar atau nonpasar dalammasyarakat tradisional. Koperasi, baginya adalah sebuah lembaga self-help lapisanmasyarakat yang lemah atau rakyat kecil untuk bisa mengendalikan pasar. Karena ituKoperasi harus bisa bekerja dalam sistem pasar, dengan cara menerapkan prinsip efisiensi.Koperasi juga bukan sebuah komunitas tertutup, tetapi terbuka, dengan melayani non-anggota, walaupun dengan maksud untuk menarik mereka menjadi anggota Koperasi, setelahmerasakan manfaat berhubungan dengan Koperasi. Dengan cara itulah sistem Koperasi akanmentransformasikan sistem ekonomi kapitalis yang tidak ramah terhadap pelaku ekonomikecil melalui persaingan bebas (kompetisi), menjadi sistem yang lebih bersandar kepadakerja sama atau Koperasi, tanpa menghancurkan pasar yang kompetitif itu sendiri.Dewasa ini, di dunia ada dua macam model Koperasi. Pertama, adalah Koperasi yang dibinaoleh pemerintah dalam kerangka sistem sosialis. Kedua, adalah Koperasi yang dibiarkanberkembang di pasar oleh masyarakat sendiri, tanpa bantuan pemerintah. Jika badan usahamilik negara merupakan usaha skala besar, maka Koperasi mewadahi usaha-usaha kecil,walaupun jika telah bergabung dalam Koperasi menjadi badan usaha skala besar juga. Dinegara-negara kapitalis, baik di Eropa Barat, Amerika Utara dan Australia, Koperasi jugamenjadi wadah usaha kecil dan konsumen berpendapatan rendah. Di Jepang, Koperasi telahmenjadi wadah perekonomian pedesaan yang berbasis pertanian.Di Indonesia, Bung Hatta sendiri menganjurkan didirikannya tiga macam Koperasi. Pertama,adalah Koperasi konsumsi yang terutama melayani kebutuhan kaum buruh dan pegawai.Kedua, adalah Koperasi produksi yang merupakan wadah kaum petani (termasuk peternakatau nelayan). Ketiga, adalah Koperasi kredit yang melayani pedagang kecil dan pengusahakecil guna memenuhi kebutuhan modal. Bung Hatta juga menganjurkan pengorganisasianindustri kecil dan Koperasi produksi, guna memenuhi kebutuhan bahan baku dan pemasaranhasil.
  12. 12. Menurut Bung Hatta, tujuan Koperasi bukanlah mencari laba yang sebesar-besarnya,melainkan melayani kebutuhan bersama dan wadah partisipasi pelaku ekonomi skala kecil.Tapi, ini tidak berarti, bahwa Koperasi itu identik dengan usaha skala kecil. Koperasi bisapula membangun usaha skala besar berdasarkan modal yang bisa dikumpulkan darianggotanya, baik anggota Koperasi primer maupun anggota Koperasi sekunder. Contohnyaadalah industri tekstil yang dibangun oleh GKBI (Gabungan Koperasi Batik Indonesia) danberbagai Koperasi batik primer.Karena kedudukannya yang cukup kuat dalam konstitusi, maka tidak sebuah pemerintahpunberani meninggalkan kebijakan dan program pembinaan Koperasi. Semua partai politik, daridulu hingga kini, dari Masyumi hingga PKI, mencantumkan Koperasi sebagai programutama. Hanya saja kantor menteri negara dan departemen Koperasi baru lahir di masa OrdeBaru pada akhir dasarwarsa 1970-an. Karena itu, gagasan sekarang untuk menghapuskandepartemen Koperasi dan pembinaan usaha kecil dan menengah, bukan hal yangmengejutkan, karena sebelum Orde Baru tidak dikenal kantor menteri negara ataudepartemen Koperasi. Bahkan, kabinet-kabinet yang dipimpin oleh Bung Hatta sendiri puntidak ada departemen atau menteri negara yang khusus membina Koperasi.
  13. 13. C. Perkembangan Koperasi di dalam Ekonomi Kapitalis dan Semi KapitalisC.1 FaktaDalam sejarahnya, koperasi sebenarnya bukanlah organisasi usaha yang khas berasal dariIndonesia. Kegiatan berkoperasi dan organisasi koperasi pada mulanya diperkenalkan diInggris di sekitar abad pertengahan. Pada waktu itu misi utama berkoperasi adalah untukmenolong kaum buruh dan petani yang menghadapi problem-problem ekonomi denganmenggalang kekuatan mereka sendiri. Kemudian di Perancis yang didorong oleh gerakankaum buruh yang tertindas oleh kekuatan kapitalis sepanjang abad ke 19 dengan tujuanutamanya membangun suatu ekonomi alternatif dari asosiasi-asosiasi koperasimenggantikan perusahaan-perusahaan milik kapitalis (Moene dan Wallerstein, 1993). Idekoperasi ini kemudian menjalar ke AS dan negara-negara lainnya di dunia. Di Indonesia,baru koperasi diperkenalkan pada awal abad 20. Sejak munculnya ide tersebut hinggasaat ini, banyak koperasi di negara-negara maju (NM) seperti di Uni Eropa (UE) dan ASsudah menjadi perusahaan-perusahaan besar termasuk di sektor pertanian, industrimanufaktur, dan perbankan yang mampu bersaing dengan korporat-korporat kapitalis. Sejarah kelahiran dan berkembangnya koperasi di NM dan NSB memang sangatdiametral. Di NM koperasi lahir sebagai gerakan untuk melawan ketidakadilan pasar,oleh karena itu tumbuh dan berkembang dalam suasana persaingan pasar. Bahkan dengankekuatannya itu koperasi meraih posisi tawar dan kedudukan penting dalam konstelasikebijakan ekonomi termasuk dalam perundingan internasional. Peraturan perundanganyang mengatur koperasi tumbuh kemudian sebagai tuntutan masyarakat koperasi dalamrangka melindungi dirinya. Sedangkan, di NSB koperasi dihadirkan dalam kerangkamembangun institusi yang dapat menjadi mitra negara dalam menggerakkanpembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu kesadaranantara kesamaan dan kemuliaan tujuan negara dan gerakan koperasi dalammemperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat ditonjolkan di NSB, baik olehpemerintah kolonial maupun pemerintahan bangsa sendiri setelah kemerdekaan(Soetrisno, 2001). Dalam kasus Indonesia, hal ini ditegaskan di dalam Undang-undang(UU) Dasar 1945 Pasal 33 mengenai sistem perekonomian nasional. Berbagai peraturanperundangan yang mengatur koperasi dilahirkan dan juga dibentuk departemen ataukementerian khusus yakni Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengahdengan maksud mendukung perkembangan koperasi di dalam negeri.
  14. 14. C.2 Faktor-faktor Keberhasilan: Pembelajaran Bagi Koperasi IndonesiaHebatnya perkembangan dari koperasi-koperasi di negara-negara maju tersebut memberi kesanbahwa koperasi tidak bertentangan dengan ekonomi kapitalis. Sebaliknya, koperasi-koperasitersebut tidak hanya mampu selama ini bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar non-koperasi, tetapi mereka juga menyumbang terhadap kemajuan ekonomi dari negara-negarakapitalis tersebut. Seperti telah dijelaskan di atas bahwa koperasi lahir pertama kali di Eropayang juga merupakan tempat lahirnya sistem ekonomi kapitalis. Rangkuman dari hasil Konferensi Tahunan Koperasi-Koperasi Petani, Oktober 29-20, 2001 di Las Vegas, Nevada (AS)1menghasilkan beberapa butir penting yang disampaikan oleh pembicara-pembicara mengenai tantangan yang dihadapi oleh koperasi pada era sekarang ini. Diantaranya dari Larson, yakni sebagai berikut: (1) membangun suatu sistem koperasi yang menyatukan peran lokal dan peran regional; dalam kata lain bagaimana koperasi lokal dan koperasi regional bisa bekerja sama untuk jangka panjang); (2) menciptakan penghasilan yang cukup (atau menaikkan profit); (3) mengembangkan atau menyempurnakan strategi dan keahlian pemasaran (mensegmentasikan pasar hanya permulaan); (4) program-program SDM; dan (5) mengembangkan dan melaksanakan suatu strategi e-commerce. Pesan paling utama dari Larson untuk koperasi-koperasi lokal adalah bahwa kinerja keuangan yang solid sangat penting; koperasi-koperasi harus mempunyai tujuan-tujuan penggerak/peningkatan kinerja. Selain studi-studi kasus di atas, beberapa pengamat koperasi di Indonesia juga mencoba mengevaluasi keberhasilan koperasi di NM. Misalnya menurut Soetrisno (2001, 2003a,b,c), model-model keberhasilan koperasi di dunia umumnya berangkat dari tiga kutub besar, yaitu konsumen seperti di Inggris, kredit seperti di Perancis dan Belanda dan produsen yang berkembang pesat di daratan Amerika, khususnya AS dan di beberapa negara di Eropa. Dari evaluasinya, Soetrisno melihat ada beberapa syarat agar koperasi bisa maju, yakni: (i) skala usaha koperasi harus layak secara ekonomi;2(ii) koperasi harus memiliki cakupan kegiatan yang menjangkau kebutuhan masyarakat luas, kredit (simpan- pinjam) dapat menjadi platfon dasar menumbuhkan koperasi (iii) posisi koperasi produsen yang menghadapi dilema bilateral monopoli menjadi akar memperkuat posisi tawar koperasi dan pendidikan , peningkatan teknologi menjadi kunci untuk meninkatkan koperasi ( pengembangan SDM) 1 Hasil lengkapnya (termasuk makalah-makalah dan/atau power point- power point dari para pembicara) dari konferensi ini dan konferensi pada tahun-tahun sebelumnya atau sesudahnya dapat dilihat di alamat berikut ini: www.wisc.edu/uwcc (University of Wisconsin Center for Cooperatives).2 Dukungan belanja rumah tangga baik sebagai produsen maupun sebagai konsumen sangat penting untukmenunjang kelayakan bisnis perusahaan koperasi. Pada akhirnya penjumlahan keseluruhan transaksi para anggotaharus menghasilkan suatu volume penjualan yang mampu mendapatkan penerimaan koperasi yang layak dimana halini ditentukan oleh rata-rata tingkat pendapatan atau skala kegiatan ekonomi anggota.
  15. 15. D. Potret Singkat Kinerja Koperasi di IndonesiaBerdasarkan data resmi dari Departemen Koperasi dan UKM, sampai dengan bulan November2001, jumlah koperasi di seluruh Indonesia tercatat sebanyak 103.000 unit lebih, dengan jumlahkeanggotaan ada sebanyak 26.000.000 orang. Jumlah itu jika dibanding dengan jumlah koperasiper-Desember 1998 mengalami peningkatan sebanyak dua kali lipat. Jumlah koperasi aktif, jugamengalami perkembangan yang cukup menggembirakan. Jumlah koperasi aktif per-November2001, sebanyak 96.180 unit (88,14 persen). Hingga tahun 2004 tercatat 130.730, tetapi yang aktifmencapai 71,50%, sedangkan yang menjalan rapat tahunan anggota (RAT) hanya 35,42%koperasi saja. Tahun 2006 tercatat ada 138.411 unit dengan anggota 27.042.342 orang akantetapi yang aktif 94.708 unit dan yang tidak aktif sebesar 43.703 unit. Sedangkan menurut KetuaUmum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Adi Sasono, yang diberitakan di Kompas, Kamis,per 31 Mei 2007 terdapat 138.000 koperasi di Indonesia, namun 30 persennya belum aktif.Informasi terakhir dari Triyatna (2009), jumlah koperasi tahun 2007 mencapai 149.793 units,diantaranya 104.999 aktif, atau sekitar 70% dari jumlah koperasi dan sisanya 44.794 non-aktif(Tabel 4). Selama periode 2006-2007, jumlah koperasi aktif tumbuh 6,1% sedangkan lajupertumbuhan koperasi tidak aktif sekitar 5,7%. Corak koperasi Indonesia adalah koperasi denganskala sangat kecil. Salah satu indikator yang umum digunakan untuk mengukur kinerja koperasi adalahperkembangan volume usaha dan sisa hasil usaha (SHU). Data yang ada menunjukkan bahwakedua indikator tersebut mengalami peningkatan selama periode 2000-2006. Untuk volumeusaha, nilainya naik dari hampir 23,1 triliun rupiah tahun 2000 ke hampir 54,8 triliun rupiahtahun 2006; sedangkan SHU dari 695 miliar rupiah tahun 2000 ke 3,1 triliun rupiah tahun 2006.(Tabel 5). Menurut data paling akhir yang ada yang dikutip oleh Triyatna (2009), pada tahun2007 jumlah SHU koperasi aktif mencapai 3.470 miliar rupiah sedangkan modal luar koperasiaktif sekitar 23.324 miliar rupiah. Selama periode 2006-2007, pertumbuhan SHU sekitar 7,9%dan modal luar 5,7%. Memasuki tahun 2000 koperasi Indonesia didominasi oleh koperasi kredit yang menguasaiantara 55%-60% dari keseluruhan aset koperasi. Sementara itu dilihat dari populasi koperasiyang terkait dengan program pemerintah hanya sekitar 25% dari populasi koperasi atau sekitar35% dari populasi koperasi aktif. Hingga akhir 2002, posisi koperasi dalam pasar perkreditanmikro menempati tempat kedua setelah Bank Rakyat Indonesia (BRI)-unit desa sebesar 46% dariKSP/USP dengan pangsa sekitar 31%. Dengan demikian walaupun program pemerintah cukupgencar dan menimbulkan distorsi pada pertumbuhan kemandirian koperasi, tetapi hanyamenyentuh sebagian dari populasi koperasi yang ada. Sehingga pada dasarnya masih besarelemen untuk tumbuhnya kemandirian koperasi (Soetrisno, 2003c).
  16. 16. Berdasarkan data propinsi 2006, jumlah koperasi dan jumlah koperasi aktif sebagaipersentase dari jumlah koperasi bervariasi antar propinsi. Pertanyaan sekarang adalah kenapajumlah koperasi atau proporsi koperasi aktif berbeda menurut propinsi? Apakah mungkin adahubungan erat dengan kondisi ekonomi yang jika diukur dengan pendapatan atau produkdomestic regional bruto (PDRB) per kapita memang berbeda antar propinsi? Secara teori,hubungan antara koperasi aktif dan kondisi ekonomi atau pendapatan per kapita bisa positif ataunegatif. Dari sisi permintaan (pasar output), pendapatan per kapita yang tinggi yang membuatprospek pasar output baik, atau pasar output dalam kondisi booming, memberi suatu insentif bagiperkembangan aktivitas koperasi karena pelaku-pelaku koperasi melihat besarnya peluang pasar(ceteris paribus). Fenomena yang bisa disebut efek demand-pull. Dari sisi penawaran (pasarinput; dalam hal ini petani atau produsen), pendapatan per kapita yang tinggi yang menciptakanpeluang pasar atau peningkatan penghasilan bagi individu petani atau produsen bisa menjadisuatu faktor disinsentif bagi kebutuhan para petani atau produsen untuk membentuk koperasi. Fenomenayang dapat disebut supply-push.33 Pertanyaan ini sama dengan pertanyaan, kenapa, menurut data BPS, jumlah usaha kecil dan menengah (UKM)setiap tahun meningkat? Apakah peningkatan tersebut mencerminkan perkembangan kewirausahaan (demand-pull)atau suatu refleksi dari tingginya jumlah pengangguran atau tingkat kemiskinan (supply-push).
  17. 17. KEPUSTAKAANhttp://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=makalah%20seminar%20ekonomi%20koperasi&source=web&cd=1&ved=0CBgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fe.trisakti.ac.id%2Fpusatstudi_industri%2Fpusat%2520study%2520tulus%2520tambunan%2Fpusat%2520studi%2Fprogram%2520seminar%2Fmakalah%2520seminar%25202.doc&ei=kFunTtPkHsnYrQf119TLDQ&usg=AFQjCNF0VpdTg4o4OnFA7K-9q5s0H-_6sA&cad=rjahttp://rully-indrawan.tripod.com/rully03.htmhttp://purwakartakab.bps.go.id/index.php?option=com_content&view=article&catid=49:koperasi&id=99:sejarah-koperasi&Itemid=30

×