36

Tinjauan Pustaka
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Manajemen Moneter dalam Ekonomi Islam

7

Dasar pemikiran manajemen mon...
37

Tinjauan Pustaka
2. Institutional
politik,

yang

yang berkaitan dengan kegiatan sosial, ekonomi dan

salah

meningkat...
38

Tinjauan Pustaka
dan instrumen instrumen kebijakan moneter yang berdasarkan nilai-nilai
Islam.

2.1.1 Money Demand
Den...
39

Tinjauan Pustaka
bermanfaat dan investasi yang nonproduktif. Sedangkan karakteristik Ys,
merupakan sesuatu yang normat...
40

Tinjauan Pustaka
Ketika actual return

dari investasi di sektor riil menurun karena

lesunya kondisi ekonomi, pemegang...
41

Tinjauan Pustaka

2.1.2 Money Supply
Jika

money

demand

akan

dikaitkan

dengan

kesejahteraan

masyarakat dan pemba...
42

Tinjauan Pustaka
sangat berat bagi sektor moneter untuk menjaga stabilitas serta kebijakan
moneter yang sehat sangat s...
43

Tinjauan Pustaka
2.1.3 Instrumen-instrumen Kebijakan Moneter dalam Ekonomi
Islam
Instrumen moneter yang dikenal menuru...
44

Tinjauan Pustaka
berlaku saat ini yang diterapkan adalah reserve requirement terhadap
total deposits dikarenakan sulit...
45

Tinjauan Pustaka
memperlihatkan hubungan yang jelas. Oleh karena perilaku money supply
mencerminkan interaksi berbagai...
46

Tinjauan Pustaka
mengatasi masalah-masalah yang dihadapi perbankan dan hal ini akan
memudahkan pencapaian tujuan perba...
47

Tinjauan Pustaka
bank umum syariah yang membutuhkan likuiditas dengan menggunakan
prinsip

mudharabah

memungkinkan

a...
48

Tinjauan Pustaka
Bank Indonesia memindahkan deposit pemerintah yang ada pada bank
sentral ke dan dari bank umum sehing...
49

Tinjauan Pustaka
hanya yang memiliki peluang investasi terbaiklah yang akan dapat
memanfaatkan dana. Dengan adanya per...
50

Tinjauan Pustaka
Diskusi tentang pola dan penerapan manajemen moneter tidak
terlepas dari pemikiran untuk mempertemuka...
51

Tinjauan Pustaka
Setiap fungsi permintaan akan uang untuk transaksi dan berjagajaga dapat dituliskan sebagai berikut:
...
52

Tinjauan Pustaka

a
b

Gambar 2.2
Kurva Permintaan dalam Mazhab Iqtishaduna

Permintaan Uang Mazhab Mainstream
Strateg...
53

Tinjauan Pustaka
uang

tunai

relatif

tidak

berisiko.

Tinggi

rendahnya

tingkat

risiko

menyimpan uang tunai ( Ω ...
54

Tinjauan Pustaka

Gambar 2.3
Kurva Permintaan Uang Mazhab Mainstream

Gambar 2.3, menjelaskan hubungan kurva permintaa...
55

Tinjauan Pustaka
berjaga-jaga akan berdampak pada pengurangan Md untuk transaksi,
sehingga kurva Md

trans

akan berge...
56

Tinjauan Pustaka
Tidak seperti teori exogenous uang dalam literatur konvensional,
mazhab alternatif berpendapat, permi...
57

Tinjauan Pustaka
permintaan akan uang. Variabel pengeluaran nasional S, berhubungan
secara positif dengan permintaan a...
58

Tinjauan Pustaka

Gambar 2.3
Elastisitas kurva penawaran uang menurut mazhab Iqtishaduna
Mazhab ini menerangkan bebera...
59

Tinjauan Pustaka

Gambar 2.4 (a)

Pasar barang

(b)

Pasar uang

Keseimbangan awal pasar barang berada pada titik e2, ...
60

Tinjauan Pustaka
meningkatnya permintaan terhadap barang, sedangkan jumlah barang
barang yang ditawarkan tidak berubah...
61

Tinjauan Pustaka

μ

Ms
Ms2

Ms1

Gambar 2.5
Inelastis Sempurna kurva penawaran dari mazhab Mainstream
Bentuk kurva Ms...
62

Tinjauan Pustaka
Sehubungan dengan adanya kelebihan permintaan akan uang
sedangkan banyak uang yang mengangur, pemerin...
63

Tinjauan Pustaka
kebijakan otoritas moneter yaitu bank sentral. Pada tingkat biaya

µ1

tingkat keseimbangan berada pa...
64

Tinjauan Pustaka
pengaruh cukup signifikan dalam mempengaruhi level stock uang di
pasar.
2. Perekonomian mengarah kepa...
65

Tinjauan Pustaka
Pada gambar 2.7, kurva Ms berbentuk elastis, dalam hal ini
menunjukkan bahwa bank sentral sebagai pem...
66

Tinjauan Pustaka
dipengaruhi

oleh

keuntungan.

M1

tinggi

rendahnya

adalah

banyaknya

ekspektasi
uang

yang

terh...
67

Tinjauan Pustaka
penawaran akan uang mendorong kedua variabel bergerak sepanjang
kurva bersama-sama menuju titik ekuil...
68

Tinjauan Pustaka
mencantumkan kata “ Kantor Cabang Syariah “ pada setiap penulisan
nama kantornya.
2. Unit Usaha Syari...
69

Tinjauan Pustaka
disisihkan oleh bank dalam suatu rekening tersendiri atas nama pimpinan
unit usaha syariah. Penyisiha...
70

Tinjauan Pustaka
diperkenankan mengelola

dana-dana yang berasal dari bank

syariah atau unit / kantor cabang syariah
...
71

Tinjauan Pustaka
Penelitian Ahmad Kaleem yang berjudul : Modeling Monetary
Stability Under Dual Banking System : The C...
72

Tinjauan Pustaka
Catatan: t-statistik di dalam tanda kurung
X
Y

Dummy
97

LOG
GDP

LOG
INF

LOG
M1/P
(t-1)

LOG
M2/P
...
73

Tinjauan Pustaka
penelitian ini menolak pendapat Khan (1985) mengenai lebih stabilnya
instrumen moneter Islam terhadap...
74

Tinjauan Pustaka
sampai 2.92 untuk GMB (ISL) . Hasil yang sama terdapat pada tingkat
kontrol yang tinggi terhadap M2 (...
75

Tinjauan Pustaka

X
Y

LIQUID

CREDIT

LIQUID
(ISL)

0.943
(14.07)

CREDIT(ISL)

R2

D.W

0.0128
(4.651)

0.076
(2.547...
76

Tinjauan Pustaka
Regresi diatas menunjukkan hasil yang hampir sama antara
instrumen-instrumen

keuangan

Islam

dan

k...
77

Tinjauan Pustaka
Tabel 2.6 Nilai Velocity of Money for Non-Interest Bearing
Assets
Period

Minimum

Maximum

Mean

196...
78

Tinjauan Pustaka
Dengan menggunakan data dari International Financial Statistics-IMF
periode 1962-1991, hasil regresi ...
79

Tinjauan Pustaka
GPt = ρ0 + ρ1(GMI)t + ρ2(GMI)t-1 + ρ3(GMI)t-2 + ρ4(GMI)t-3 + τ
•

Sistem Moneter Bebas Bunga
GPt = λ0...
80

Tinjauan Pustaka
untuk penelitian kali ini, mengambil kasus negara Iran dan Pakistan, yang
mempunyai latar belakang pe...
81

Tinjauan Pustaka
interest-based money di Pakistan dari 21.11 pada 1961 mengalami
penurunan sampai dengan 4.83 pada 199...
82

Tinjauan Pustaka
aggregates dan interest-based monetary aggregates di kedua negara juga
menunjukkan

keadaan

bahwa

i...
83

Tinjauan Pustaka
84

Tinjauan Pustaka
85

Tinjauan Pustaka
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bab ii verdana

893 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
893
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bab ii verdana

  1. 1. 36 Tinjauan Pustaka BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Manajemen Moneter dalam Ekonomi Islam 7 Dasar pemikiran manajemen moneter dalam konsep ekonomi islam adalah terciptanya stabilitas permintaan akan uang dan terarahnya permintaan akan uang kepada tujuan yang penting dan produktif. Dengan demikian, setiap instrumen yang mengarah kepada instabilitas dan pengalokasian sumber dana secara tidak produktif akan ditinggalkan (Adiwarman Karim, 2002). Pada sistem ekonomi Islam manajemen moneter yang efisien dan adil tidak berdasarkan mekanisme suku bunga, melainkan dengan menggunakan strategi yang berdasarkan tiga instrumen utama. Instrumen- instrumen tersebut adalah : 1. value judgments yang dapat menciptakan suasana yang memungkinkan alokasi dan distribusi resources yang sesuai dengan ajaran Islam. Pada dasarnya resources merupakan amanah dari Allah yang pemanfaatannya harus efisien dan adil. Berdasarkan nilai-nilai Islam, money demand harus dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan investasi yang produktif, sama sekali bukan untuk conspicuous consumption, pengeluaran-pengeluaran non-produktif dan spekulatif. 7 Mulya E Siregar(1999), Buletin Ekonomi Moneter,Vol 2, No. 3 , Desember 1999 M. Umer Chapra “ Monetary Management in an Islamic Economy”, Islamic Economics Studies, Vol. 4, No.1, Desember 1996
  2. 2. 37 Tinjauan Pustaka 2. Institutional politik, yang yang berkaitan dengan kegiatan sosial, ekonomi dan salah meningkatkan satunya efisiensi adalah dalam mekanisme pemanfaatan harga yang resources. dapat Walaupun mekanisme harga tidak menjamin pencapaian tujuan-tujuan ekonomi suatu negara, namun disadari sepenuhnya bahwa mekanisme harga yang disertai dengan nilai-nilai sistem yang ada dapat memudahkan pencapaian tujuan. 3. Financial intermediation yang berdasarkan sistem profit-and-loss sharing. Dalam sistem ini money demand dialokasikan dengan syarat hanya untuk proyek proyek yang bermanfaat dan hanya kepada debitur yang mampu mengelola proyek secara efisien. Dengan persyaratan seperti itu, diharapkan dapat meminimisasi money demand untuk pemanfaatan yang tidak berguna, nonproduktif dan spekulatif. Selain daripada itu, persyaratan tersebut dapat menciptakan masyarakat yang memiliki entrepreneurship sekalipun diantara golongan miskin, sedangkan golongan kaya dapat berkontribusi sehingga para entrepreneur tersebut dapat menghasilkan output, perluasan kesempatan kerja dan pemenuhan kebutuhan dasar. Pada kesempatan ini akan dibahas apakah manajemen moneter alternatif yang berdasarkan nilai-nilai Islam akan menciptakan stabilitas harga dan perekonomian yang lebih stabil dan apakah alternatif manajemen moneter akan lebih kondusif sehingga dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan-tujuan ekonomi suatu negara. Pembahasan manajemen moneter alternatif ini meliputi money demand, money supply
  3. 3. 38 Tinjauan Pustaka dan instrumen instrumen kebijakan moneter yang berdasarkan nilai-nilai Islam. 2.1.1 Money Demand Dengan berbagai elemen sistem ekonomi Islam tidak hanya dapat meminimisasi ketidakstabilan permintaan uang agregat, tetapi juga mempengaruhi berbagai komponen money demand yang pada gilirannya akan meningkatkan efisiensi dan pemerataan penggunaan dana. Dengan lebih stabilnya money demand di dalam perekonomian Islam akan menciptakan tingkat stabilitas yang lebih baik bagi velocity of circulation of money. Money demand dalam perekonomian Islam tercermin dalam equation sebagai berikut: Md = f ( Ys , S , π) Dimana, Ys, merupakan barang dan jasa yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan investasi produktif yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, S, merupakan nilai-nilai moral sosial dan kelembagaan (termasuk zakat) yang mempengaruhi alokasi dan distribusi resources yang tidak digunakan untuk konsumsi yang tidak bermanfaat, investasi yang tidak produktif dan juga tidak untuk motif-motif spekulasi. π adalah profit-and-loss sharing. Umumnya termasuk di beberapa negara-negara Islam, Y merupakan output yang termasuk untuk pemenuhan konsumsi yang tidak
  4. 4. 39 Tinjauan Pustaka bermanfaat dan investasi yang nonproduktif. Sedangkan karakteristik Ys, merupakan sesuatu yang normatif yang belum mencerminkan sesuatu kenyataan yang berlaku saat ini, namun bukan sesuatu hal yang tidak mungkin untuk dicapai. Selanjutnya S merupakan nilai-nilai dan kelembagaan yang kompleks yang tidak harus dapat dikuantifikasi. Hal penting yang harus diperhatikan adalah aktualisasi pencapaian tujuantujuan dimana Y harus dibersihkan dari hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan unsur-unsur yang dapat mengagalkan pencapaian tujuan ekonomi. Selain dari pada itu, penting pula diperhatikan bahwa dengan adanya nilai-nilai dan kelembagaan tersebut maka tidak ada alasan untuk menggunakan suku bunga yang pada dasarnya telah terbukti tidak efektif dalam mempengaruhi money demand. Penghapusan suku bunga, penetapan kewajiban pembayaran pajak atas biaya produktif yang menganggur, serta penghilangan insentif bagi pemegang uang iddle mendorong orang melakukan (Adiwarman Karim, 2001):  Qard (meminjamkan harta kepada orang lain)  Penjualan muajjal  Mudarabah (bagi hasil) Para pemilik dana akan menginvestasikan dana pada kegiatan yang memberikan keuntungan terbesar (actual return). Semakin tinggi permintaan akan uang untuk investasi di sektor riil, tingkat harapan keuntungan yang akan diraih relatif menurun. Karena besarnya tingkat actual return tidak berfluktuatif seperti halnya suku bunga, permintaan akan uang akan lebih stabil.
  5. 5. 40 Tinjauan Pustaka Ketika actual return dari investasi di sektor riil menurun karena lesunya kondisi ekonomi, pemegang dana akan mengurangi investasi dan lebih senang memegang uang tunai riil. Dalam gambar 2.1, terlihat permintaan akan uang tunai riil meningkat dari Md 0 menjadi Md1. Kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah adalah meningkatkan biaya atas aset atau dana yang dianggurkan, yang menempatkan pemilik dana sebagai penanggung biaya peniduran uang. Diharapkan mereka akan menginvestasikan uang dan menurunkan permintaan akan uang tunai riil kembali kepada Md0, yaitu ketika terjadi perpotongan antara Md0 dengan Ms. µ Md0 Md1 Ms Pajak thdp asset produktif yg menganggur Gambar 2.1 Permintaan dan Penawaran Saldo Uang Riil dalam Ekonomi Islam 2 1 M/P M0 M1
  6. 6. 41 Tinjauan Pustaka 2.1.2 Money Supply Jika money demand akan dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan, diharapkan money demand akan stabil. Selanjutnya, perlu diperhatikan bagaimana menggiring aggregate money supply bertemu dengan money demand sehingga terjadi equilibrium. Hal ini penting untuk diperhatikan karena dua instrumen utama dalam manajemen moneter sistem kapitalis, yaitu discount rate dan operasi pasar terbuka yang mengandung suku bunga tidak dapat dipakai dalam ekonomi Islam. Selanjutnya, yang perlu juga diperhatikan adalah bagaimana mengalokasikan money supply sehingga pencapaian tujuantujuan ekonomi dapat berlangsung dengan baik. Agar pertumbuhan money supply mencapai instrumen-instrumen menciptakan yang keselarasan digunakan antara oleh pertumbuhan target, diperlukan bank money sentral supply untuk yang ditargetkan dan yang aktual terjadi. Oleh karena dekatnya hubungan antara pertumbuhan kredit dengan pertumbuhan M0 atau highpowered money, maka bank sentral berkewajiban untuk mengatur dengan ketat pertumbuhan M0. Terdapat tiga sumber utama dari high-powered money, yaitu: 1. Pinjaman pemerintah kepada bank sentral. 2. Kredit bank sentral kepada bank komersial. 3. Surplus neraca pembayaran. Setelah perang dunia kedua, sumber pertama merupakan yang terbesar bagi high-powered money karena besarnya defisit anggaran pemerintah. Berlebihnya defisit pada anggaran pemerintah mengakibatkan beban yang
  7. 7. 42 Tinjauan Pustaka sangat berat bagi sektor moneter untuk menjaga stabilitas serta kebijakan moneter yang sehat sangat sulit diciptakan. Ekspansi moneter hanya dapat dikontrol bila sumber utama dari high-powered money dapat diatur dengan baik. Merupakan suatu hal yang tidak realistik bagi negara Islam membicarakan meng-Islamkan perekonomiannya tanpa ada usaha serius untuk mengatur defisit anggaran pemerintah yang sesuai dengan azas manfaat. Selanjutnya, dimungkinkan bagi bank sentral untuk mengendalikan penyaluran kredit kepada bank-bank komersial. Penerapan profit-and-loss sharing yang menggantikan suku bunga akan lebih dapat meningkatkan kemampuan bank sentral untuk mengendalikan penyaluran pinjaman tersebut. Penyaluran pinjaman oleh bank sentral kepada bank komersial bisa dalam bentuk mudarabah (ber-bagi hasil), yang berarti bank sentral harus lebih berhati-hati dalam menyalurkan pinjaman kepada bank komersial. Dilain pihak, bank komersial juga harus lebih ber-hati-hati dalam menyalurkan kredit kepada debiturnya baik sektor pemerintah maupun swasta, guna menghindari pemanfaatan kredit pada kegiatankegiatan spekulasi dan non-produktif. Oleh karena itu, manajemen perbankan yang konservatif sangat diperlukan, namun tetap menjaga momentum pengendalian pertumbuhan surplus ekonomi neraca (Prasetiantono, pembayaran, dapat 1998). dilakukan Untuk dengan melakukan sterilisasi. Sterilisasi dapat dilaksanakan dengan menggunakan instrument moneter yang tersedia pada suatu negara.
  8. 8. 43 Tinjauan Pustaka 2.1.3 Instrumen-instrumen Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Islam Instrumen moneter yang dikenal menurut ekonomi Islam adalah dalam bentuk kontrol kuantitatif pada penyaluran kredit dan instrumen yang dapat menjamin alokasi kredit dapat berlangsung dengan baik pada sektor-sektor yang bermanfaat dan produktif (Chapra, 1996). Menurut Chapra (1996), instrumen kontrol kuantitatif yang umum berlaku dapat berupa:  statutory reserve requirements.  credit ceilings.  government deposits.   common pool. moral suasion. Sedangkan instrumen untuk alokasi kredit adalah men-treat uang sebagai fay (kekayaan yang diserahkan oleh musuh tanpa ada peperangan) dan menerapkan alokasi kredit yang berdasarkan tujuan pemanfaatannya. Statutory reserve requirement pada sistem ekonomi Islam adalah instrumen yang sangat penting karena discount rate dan operasi pasar terbuka tidak dapat diterapkan pada sistem ini. Bank komersial diwajibkan menempatkan sebagian dananya yang berasal dari demand deposits pada bank sentral sebagai statutory reserve. Reserve requirement ini hanya berlaku pada demand deposits, sedangkan bagi mudarabah deposit tidak diperlukan reserve requirement karena mudarabah merupakan penyertaan (equity) dari penabung pada bank tersebut yang memiliki kemungkinan laba maupun resiko rugi. Dalam sistem ekonomi yang
  9. 9. 44 Tinjauan Pustaka berlaku saat ini yang diterapkan adalah reserve requirement terhadap total deposits dikarenakan sulitnya membedakan antara demand dan saving deposits. Dalam perekonomian Islam akan lebih mudah membedakannya, karena mudarabah deposits merupakan penyertaan sedangkan demand deposits tidak termasuk dalam penyertaan. Selain dari pada itu, penerapan reserve requirement terhadap total deposits, tidak hanya untuk mengatur jumlah penyaluran kredit, tetapi juga untuk menjamin keutuhan deposit tersebut dan menjamin kecukupan likuiditas sistem perbankan. Padahal sebaiknya kedua hal tersebut diatur melalui lebih tingginya capital requirement dan penerapan ketentuan-ketentuan yang berlaku, seperti tingkat liquidity ratio yang sewajarnya. Hal ini akan berlangsung dengan baik bila ditunjang dengan sistem pengawasan bank yang baik. Oleh karena itu, berdasarkan ekonomi Islam lebih baik menerapkan hal-hal tersebut diatas dari pada membatasi pemanfaatan mudarabah deposits melalui statutory reserve requirement. Dengan hanya mengandalkan reserve requirement yang dapat memudahkan bank sentral melakukan penyesuaian pada high-powered money, belum menjamin keberhasilan manajemen moneter, karena dapat terjadi ekspansi kredit melampaui dari jumlah yang ditargetkan. Hal ini terjadi, karena aliran dana yang dapat diperkirakan dengan tepat masuk dalam sistem perbankan hanya yang berasal dari ber-mudarabahnya bank sentral dengan bank komersial, sedangkan aliran dana dari sumber lain yang masuk dalam sistem perbankan sangat sulit ditentukan secara akurat. Hal lain yang juga turut mempengaruhi adalah hubungan antara reserves yang ada pada bank komersial dengan ekspansi kredit belum
  10. 10. 45 Tinjauan Pustaka memperlihatkan hubungan yang jelas. Oleh karena perilaku money supply mencerminkan interaksi berbagai faktor-faktor internal maupun eksternal yang kompleks, maka perlu juga dipertimbangkan ceilings atau pagu kredit untuk menjamin total kredit yang disalurkan konsisten dengan target moneter. Instrumen yang juga cukup berarti dalam mempengaruhi reserves dari pada bank komersial adalah kewenangan bank sentral untuk dapat memindahkan demand deposits pemerintah yang ada pada bank sentral ke dan dari bank komersial. Instrumen ini telah terbukti sangat efektif sebagai instrumen moneter di Saudi Arabia dalam mempengaruhi reserves bank komersial secara langsung, yang fungsinya sama seperti operasi pasar terbuka yang mempengaruhi reserves bank komersial secara tidak langsung. Common pool merupakan instrumen yang mensyaratkan bankbank komersial untuk menyisihkan sebagian dari deposits yang dikuasainya dalam proporsi tertentu yang berdasarkan kesepakatan bersama guna menanggulangi masalah likuiditas. Instrumen ini sama efektifnya dengan fasilitas rediskonto yang biasa digunakan oleh bank sentral dalam membantu bank komersial mengatasi masalah likuiditas. Moral suasion merupakan instrumen yang lebih penting pada bank sentral yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Melalui kontak-kontak personal, konsultasi dan pertemuan-pertemuan dengan bank komersial, bank sentral akan dapat lebih cepat dan mampu memonitor kekuatan dan masalah yang dihadapi bank-bank komersial. Dengan demikian bank sentral dapat dengan jelas dan tepat memberikan saran-saran guna
  11. 11. 46 Tinjauan Pustaka mengatasi masalah-masalah yang dihadapi perbankan dan hal ini akan memudahkan pencapaian tujuan perbankan. 2.1.4 Penerapan Manajemen Moneter Alternatif di Indonesia8 Manajemen moneter alternatif dimungkinkan untuk diterapkan di Indonesia, karena berdasarkan Undang-undang (UU) No. 10 tahun 1998 perbankan dapat berusaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan berdasarkan UU No. 23 tahun 1999 Bank Indonesia dapat melaksanakan kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan UU tersebut, perbankan di Indonesia mulai beralih dari sistem konvensional menjadi dual banking system yang mengakomodir baik sistem perbankan konvensional maupun sistem perbankan syariah yang tidak menggunakan suku bunga dalam bertransaksi. Namun dalam UU No. 10 tahun 1998 belum secara jelas memperlihatkan bagaimana operasi perbankan syariah yang seharusnya, padahal sistem perbankan syariah dan konvensional sangat berbeda. Maka untuk menunjang berlangsungnya dual banking system dengan dasar hukum yang lebih kuat, perlu dipikirkan adanya undang-undang perbankan syariah tersendiri. Bank Indonesia dapat mengimplementasikan manajemen moneter tanpa menggunakan suku bunga. Sesuai dengan amanah UU No. 23 tahun 1999, Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan mengenai Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). Kebijakan PUAS mengatur bank umum syariah maupun konvensional dapat berinvestasi jangka pendek pada 8 Mulya E Siregar ,op. Cit, hal 102
  12. 12. 47 Tinjauan Pustaka bank umum syariah yang membutuhkan likuiditas dengan menggunakan prinsip mudharabah memungkinkan atau bagi bagi Bank hasil. Indonesia Sedangkan dengan mempengaruhi SWBI likuiditas perekonomian melalui bank umum syariah maupun konvensional dengan menggunakan prinsip wadiah atau penitipan. Berdasarkan UU No. 23 tahun 1999 memungkinkan bagi Bank Indonesia untuk menerapkan statutory reserves terhadap perbankan syariah dan hal ini telah berlangsung dengan adanya kebijakan Giro Wajib Minimum bagi bank umum syariah. Walaupun disadari penentuan Giro Wajib Minimum yang harus dipelihara perbankan syariah masih berdasarkan seluruh dana pihak ketiga termasuk deposito mudharabah. Selanjutnya sesuai dengan UU tersebut memungkinkan bagi Bank Indonesia menerapkan pagu kredit (credit ceilings) kepada bank umum syariah sehingga pertumbuhan penyaluran pembiayaan oleh perbankan syariah dapat sejalan dengan target moneter. Namun mengingat peran perbankan syariah dalam mempengaruhi likuiditas perekonomian saat ini masih kecil dan perbankan syariah masih mengalami kelebihan likuiditas karena masih kesulitan dalam menyalurkan pembiayaan, maka kebijakan tersebut belum diperlukan. Sebagai pemegang kas pemerintah tidak memungkinkan bagi Bank Indonesia memindahkan demand deposits pemerintah yang ada pada bank sentral ke dan dari bank umum. Hal ini hanya dapat terlaksana bila pemerintah mendelegasikan wewenang tersebut kepada Bank Indonesia sehingga operasi pasar terbuka yang secara tidak langsung mempengaruhi reserves perbankan dapat digantikan dengan wewenang
  13. 13. 48 Tinjauan Pustaka Bank Indonesia memindahkan deposit pemerintah yang ada pada bank sentral ke dan dari bank umum sehingga dapat secara langsung mempengaruhi reserves perbankan syariah maupun konvensional. Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998, perbankan syariah dapat saja bekerja sama untuk membentuk pooling funds yang berdasarkan prinsipprinsip syariah, guna mengatasi kesulitan likuiditas yang terjadi. Kebijakan pooling funds memiliki kelemahan, yaitu umumnya yang memanfaatkan hanya bank-bank yang tidak baik performance-nya. Oleh karena itu penyelenggaraan pooling funds perlu diatur dengan ketat guna menghindari moral hazard dari peserta. Selanjutnya pooling funds belum diperlukan karena perbankan syariah yang mengalami kesulitan likuiditas saat ini dapat memanfaatkan keberadaan PUAS. Bank Indonesia telah melakukan moral suasion kepada perbankan syariah melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan training/seminar mengenai perbankan syariah. Sosialisasi perbankan syariah kepada masyarakat dilaksanakan Bank Indonesia bekerja sama dengan perbankan syariah, melalui kegiatan sosialisasi ini tercipta komunikasi yang baik antara Bank Indonesia dengan perbankan syariah. Menurut UU No. 23 tahun 1999 tidak memungkinkan bagi Bank Indonesia menyisihkan dana untuk secara langsung maupun tidak langsung membiayai proyek-proyek yang berlangsung di sektor riil. Namun skim dan lembaga penjaminan yang menghubungkan sektor riil dan sektor keuangan perlu dipertimbangkan keberadaannya guna melengkapi sistem perbankan tanpa suku bunga. Adanya lembaga ini dapat menghindari kesalahan dalam mengalokasikan dana sehingga
  14. 14. 49 Tinjauan Pustaka hanya yang memiliki peluang investasi terbaiklah yang akan dapat memanfaatkan dana. Dengan adanya perbankan yang menyediakan pembiayaan yang berdasarkan profit-and-loss sharing yang dilengkapi dengan skim dan lembaga penjaminan tersebut, usaha kecil akan memiliki kontribusi yang maksimal dalam kegiatan sektor riil. 2.2 Permintaan akan Uang9 Teori permintaan uang pada hakikatnya merupakan teori tentang alokasi sumber-sumber ekonomi yang bersifat terbatas. Seseorang yang memegang uang tunai dihadapkan pada kemungkinan untung dan rugi. Keuntungannya, ia mendapatkan tingkat likuiditas dan dapat membelanjakan uangnya, namun ia kehilangan peluang mendapatkan nilai-lebih uang ( value added of money) karena uang tersebut tidak diinvestasikan untuk kegiatan produktif. Memegang uang tunai juga akan terkena risiko menurunnya nilai riil uang karena inflasi. 2.2.1 Teori Permintaan Uang dalam Ekonomi Islam Dalam ekonomi Islam, hanya dikenal dua motif permintaan akan uang, yaitu motif transaksi dan motif berjaga-jaga. Karena dalam ekonomi Islam melarang tindakan spekulasi, instrumen moneter tidak menggunakan Penggunaan variabel instrumen yang mengarah pengganti suku kepada bunga motif spekulasi dimaksudkan . untuk mencapai tujuan yang penting dan mendesak serta mendorong investasi yang produktif dan efisien. 9 Adiwarman Karim(2002), Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro, IIIT hal 144
  15. 15. 50 Tinjauan Pustaka Diskusi tentang pola dan penerapan manajemen moneter tidak terlepas dari pemikiran untuk mempertemukan permintaan akan uang dengan penawaran akan uang pada tingkat paling ideal. Kita tidak dapat mengasumsikan bahwa salah satu diantaranya merupakan variabel eksogen namun harus melihat bagaimana kedua variabel ini mencapai tingkat ekuilibrium dalam makroekonomi Pemikiran dalam ekonomi islam dibagi dalam tiga mazhab yaitu mazhab iqtishad (ekonomi kita), mainstream economic, dan mazhab alternatif. Permintaan Uang Mazhab Iqtishaduna (ekonomi kita /keseimbangan) Permintaan uang ditujukan hanya untuk memenuhi dua tujuan pokok, yaitu untuk transaksi atau berjaga-jaga. Secara matematis diformulasikan dengan: Md = Md Permintaan trans uang + Md untuk prec transaksi merupakan fungsi tingkat pendapatan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendapatan, prmintaan akan uang untuk memfalisitasi transaksi barang dan jasa juga meningkat. Fungsi permintaan akan uang untuk motif berjaga-jaga (meliputi juga permintaan akan uang untuk investasi dan tabungan ) ditentukan oleh besar kecilnya harga barang tangguh untuk pembelian barang tidak tunai.
  16. 16. 51 Tinjauan Pustaka Setiap fungsi permintaan akan uang untuk transaksi dan berjagajaga dapat dituliskan sebagai berikut: Md trans Md prec =f(Y) = f ( Y, Pt /Po ) , Pt / Po adalah rasio harga antara harga bayar tangguh (future price) dengan harga bayar kini (present price) . Dalam formula permintaan uang di bawah terlihat bahwa variabel bebas pendapatan mempunyai koefisien yang positif dan harga bayar tangguh mempunyai koefisien negatif. Md = f ( Y , + Pt / Po ) − Dalam gambar 2.2, permintaan uang memiliki kemiringan negatif, garis vertikal mewakili nilai Pt / Po dan jumlah Md berada pada garis horizontal. Pergerakan sepanjang kurva ( titik a ke titik b ) pada kurva Md1 dipengaruhi oleh perubahan-perubahan harga pada Pt / Po, sedangkan pergeseran kurva dari Md1 ke Md2 diakibatkan oleh perubahan-perubahan pada variabel eksogen, seperti peningkatan ekspor atau impor. Pt/P0 Md2 Md1 Md
  17. 17. 52 Tinjauan Pustaka a b Gambar 2.2 Kurva Permintaan dalam Mazhab Iqtishaduna Permintaan Uang Mazhab Mainstream Strategi utama mazhab mainstream adalah pengenaan pajak terhadap aset produktif yang menganggur (dues of iddle cash) dengan tujuan mengalokasikan sumber dana pada kegiatan usaha produktif. Semakin tinggi pajak yang dikenakan terhadap aset produktif yang dianggurkan, permintaan terhadap aset ini akan berkurang. Kebijakan ini berdampak pada pola permintaan akan uang untuk motif berjaga-jaga. Secara matematis, permintaan uang untuk mazhab kedua ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Md = Md trans + Mdprec Mdtrans = f (Y) Mdprec & trans = f (Y, μ) Tingkat dues of iddle fund diwakili oleh nilai μ, Semakin tinggi nilai μ, semakin kecil permintaan akan uang untuk motif berjaga-jaga karena biaya risiko untuk membayar pajak terhadap uang tunai tersebut menjadi naik, apabila nilai μ relatif rendah, tindakan memegang atau menyimpan
  18. 18. 53 Tinjauan Pustaka uang tunai relatif tidak berisiko. Tinggi rendahnya tingkat risiko menyimpan uang tunai ( Ω ) dipengaruhi oleh besarnya dues of iddle fund ( μ ) dikurangi risiko investasi ( Ψ ) Ω= µ - Ψ Dalam persamaan di bawah ini kita dapat tuliskan bahwa variabel pendapatan (Y) berbanding positif dengan banyaknya permintaan uang dan berbanding terbalik dengan nilai pajak yang dikenakan terhadap aset atau kekayaan yang dianggurkan (μ). Md = f ( Y , + ) Semakin tinggi nilai μ , velocity of money akan meningkat, hubungan ini dapat dilihat pada gambar 2.3. Peningkatan ini mengurangi permintaan akan uang untuk berjaga-jaga dan sekaligus meningkatkan permintaan uang untuk transaksi. Peningkatan jumlah uang yang digunakan untuk transaksi dan investasi akan berdampak pada peningkatan pendapatan nasional.
  19. 19. 54 Tinjauan Pustaka Gambar 2.3 Kurva Permintaan Uang Mazhab Mainstream Gambar 2.3, menjelaskan hubungan kurva permintaan akan uang dengan tingkat μ, Y, dan Ms dalam berbagai tingkatan. Permintaan akan uang untuk tansaksi dan berjaga-jaga bervariasi sebagai kebalikan tingkat biaya atas uang menganggur (μ). Pada tingkat biaya μ1, keseimbangan akan tercapai pada titik E1. Pada grafik di atas pergeseran motif untuk berjaga-jaga direspons secara berlawanan oleh pergeseran motif untuk transaksi Md = Md trans + Md prec . Bila Md tetap, kenaikan Md untuk
  20. 20. 55 Tinjauan Pustaka berjaga-jaga akan berdampak pada pengurangan Md untuk transaksi, sehingga kurva Md trans akan bergeser kekiri. Pada tingkat pendapatan sekarang Y* dan biaya-biaya yang berlaku terdapat kecenderungan untuk menahan uang , pemerintah akan meningkatkan pajak terhadap uang yang ditahan itu menjadi μ2 sehingga keseimbangan antara Ms dan Md tetap terjaga. Suatu hal yang penting dalam pengelolaan uang adalah kebijakan pemerintah ketika terjadi ketidakseimbangan antara permintaan uang dengan penawaran uang , dengan memainkan peranan biaya atas uang yang menganggur, dan bukan dengan menaikkan dan menurunkan jumlah uang beredar. Permintaan Uang Mazhab Alternatif “ Keberadaan uang pada hakikatnya adalah representasi volume transaksi yang ada dalam sektor riil “ . Permintaan uang dalam mazhab ini erat kaitannya dengan konsep endogenous uang dalam Islam. Teori ini menjembatani pertumbuhan uang di sektor moneter dan pertumbuhan nilai tambah uang di sektor riil. Permintaan uang adalah representasi keseluruhan kebutuhan transaksi dalam sektor riil (M.A Choudhury, 1997). Semakin tinggi kapasitas dan volume sektor riil, semakin meningkat permintaan akan uang. Variabel yang mempengaruhi permintaan permintaan akan uang adalah variabel sosio-ekonomi (X), kebijakan pemerintah dalam regulasi ekonomi (Y), perekonomian. dan informasi objektif masyarakat akan kondisi riil
  21. 21. 56 Tinjauan Pustaka Tidak seperti teori exogenous uang dalam literatur konvensional, mazhab alternatif berpendapat, permintaan akan uang dan penawaran akan uang dipengaruhi oleh besarnya pembagian keuntungan (profit sharing) atau tingkat kentungan yang diharapkan (expected rate of profit). Tinggi rendahnya expected rate of profit merupakan representasi prospek pertumbuhan aktual ekonomi. Secara matematis M.A Choudhury (1997), memformulasikan permintaan akan uang sebagai berikut: N Ms(π , y , p, S , R, X , Y )(θ ) = ∑Md b ( rb , y , p, S , X , Y )(θ ) b =1 N N b =1 m b =1 N Ms = ∑ Md b = ∑ Ms = ∑∑ Md bj = Md j =1 b =1 b =1,2,3,..., N Md = f ( rb , y , p, S , X , Y )(θ ) + + _ + + + Ket: y = Pendapatan riil, rb = rasio profit sharing, S = total pengeluaran nasional p = Tingkat harga atau inflasi , b = lembaga keuangan, R = reserve requirement Formula diatas memperlihatkan hubungan antara variabel-variabel yang ada terhadap permintaan uang dan penawaran uang. Variabel bebas y, pendapatan riil yang dimiliki oleh seorang individu akan berhubungan secara positif dengan banyaknya permintaan akan uang. Variabel p, inflasi memiliki hubungan yang berbanding terbalik dengan banyaknya
  22. 22. 57 Tinjauan Pustaka permintaan akan uang. Variabel pengeluaran nasional S, berhubungan secara positif dengan permintaan akan uang sedangkan X, dan Y adalah variabel untuk sosio-ekonomi dan kebijakan pemerintah. θ adalah induced-knowledge , pengetahuan masyarakat akan kondisi objektif tiaptiap variabel, kualitas pengetahuan ini juga akan berpengaruh terhadap besaran permintaan akan uang yang diinginkan oleh seorang pelaku ekonomi. 2.3 Konsep Uang Beredar10 Mazhab Iqtishaduna (ekonomi kita/keseimbangan) Pandangan utama mazhab ini adalah jumlah uang beredar elastis sempurna dengan asumsi pemerintah sebagai pemegang otoritas moneter tidak mampu mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Pada gambar 2.4, terlihat bahwa fungsi penawaran akan uang berbentuk elastis sempurna (perfect elastis). Banyak sedikitnya Ms yang beredar tidak berdampak dan berpengaruh terhadap rasio harga tangguh terhadap harga tunai (Pt/Po), karena dengan perdagangan yang bebas dan tidak adanya bea cukai, nilai uang yang keluar dan masuk selalu diseimbangkan dengan nilai ekonomi barang yang diperdagangkan. Elastisitas sempurna Ms ini didukung oleh kesamaan nilai uang dengan nilai intrinsiknya serta tidak adanya institusi tertentu yang melakukan Pt/P0 pencetakan dan pengontrolan uang. 10 Adiwarman Karim(2002),op.cit hal.162 Ms Ms
  23. 23. 58 Tinjauan Pustaka Gambar 2.3 Elastisitas kurva penawaran uang menurut mazhab Iqtishaduna Mazhab ini menerangkan beberapa kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah untuk menciptakan pasar persaingan sempurna. Kebijakan pertama adalah mengenakan sejumlah pajak terhadap barang atau uang, menentukan harga pasar atau price intervention, yang bertujuan untuk mencegah adanya praktek penimbunan barang, kedua, pelarangan membeli barang dari pedagang yang belum memasuki pasar , disebabkan karena ketidaksempurnaan informasi terhadap harga pasar bagi pedagang yang belum memasuki pasar. Kebijakan-kebijakan ini dilatarbelakangi oleh kehidupan perekonomian pada masa Nabi Muhammad SAW. Untuk menjelaskan bagaimana keseimbangan antara pasar barang dengan pasar uang pada masa tersebut ,dijelaskan pada gambar 2.4 di bawah ini.
  24. 24. 59 Tinjauan Pustaka Gambar 2.4 (a) Pasar barang (b) Pasar uang Keseimbangan awal pasar barang berada pada titik e2, yaitu titik perpotongan antara kura AD2 dan AS. Pada e 2 ini tingkat pendapatan adalah Y2 dengan tingkat harga P2. Ketika ada tambahan ekspor barang (tambahan impor uang), aggregate demand dalam negeri naik. Peningkatan aggregate demand ini dipicu oleh peningkatan pendapatan dalam negeri. Kenaikan aggregate demand digambarkan oleh pergerakan kurva AD2 ke AD3, sehingga keseimbangan di pasar barang yang baru terletak di titik e3, meningkatnya harga dari P2 ke P3 disebabkan oleh
  25. 25. 60 Tinjauan Pustaka meningkatnya permintaan terhadap barang, sedangkan jumlah barang barang yang ditawarkan tidak berubah. Pada pasar uang, naiknya jumlah pendapatan mengakibatkan meningkatnya permintaan akan uang. Dengan demikian, titik keseimbangan di pasar uang bergeser dari e2 ke e3, ketika jumlah uang beredar bertambah dari M2 ke M3. Pergeseran tersebut dapat dilihat melalui surplus ekspor barang yang berdampak pada peningkatan capital inflow. Mazhab Mainstream Menurut mazhab ini, penawaran uang dalam Islam sepenuhnya dikontrol oleh negara sebagai pemegang monopoli penerbitan uang yang sah. Diasumsikan penawaran uang sepenuhnya dipengaruhi oleh kebijakan bank sentral sehingga pada gambar 2.5, terlihat Ms bersifat perfect inelastic. Akibatnya, penawaran uang terbebas dari pengaruh tinggi rendahnya kebijakan biaya atas aset yang menganggur ( µ ). Otoritas moneter menetapkan jumlah uang beredar berdasarkan proporsi tingkat pendapatan atau nilai transaksi, yaitu: Y ; β> 0 Ms = f ( µ ) dan Ms = β
  26. 26. 61 Tinjauan Pustaka μ Ms Ms2 Ms1 Gambar 2.5 Inelastis Sempurna kurva penawaran dari mazhab Mainstream Bentuk kurva Ms adalah tegak lurus dengan garis horizontal Ms, artinya pergerakan Ms1 dari dan ke Ms2 tidak dipengaruhi oleh pergerakan nilai µ , melainkan oleh variabel eksogen di luar sistem ini, yaitu bank sentral sebagai otoritas moneter. Pergerakan µ hanya akan berdampak pada pergerakan di sepanjang kurva Ms. Suatu kondisi keseimbangan uang yang adalah penting diciptakan seimbangnya bagi persediaan terwujudnya uang dengan penawaran uang , Ms = Md Apabila terdapat kelebihan permintaan akan uang, cara yang digunakan untuk mengembalikan pada tingkat yang stabil adalah menaikkan biaya atas uang yang menganggur ( µ ). Secara matematis kita dapat menuliskan bagaimana keseimbangan yang terjadi dengan tingkat pendapatan (Y) dan biaya atas aset yang menganggur ( µ 0 ) Md0 (Y0 / µ 0 ) > Ms0 = α Y0
  27. 27. 62 Tinjauan Pustaka Sehubungan dengan adanya kelebihan permintaan akan uang sedangkan banyak uang yang mengangur, pemerintah menaikkan biaya atas aset yang menganggur menjadi µ 1, sehingga persamaan matematikanya menjadi: Md0 (Y0 / µ 1 ) > Ms0 = α Kebijakan menaikkan Y0 biaya atas aset yang menganggur ini berdampak pada naiknya permintaan uang untuk investasi dan konsumsi, yang dapat menaikkan pendapatan. Tingkat pendapatan yang baru akan mendorong kurva permintaan ke kanan, sehingga tingkat keseimbangan yang baru : Md1 (Y1 / µ 1 ) > Ms1 = α Y1 Keterkaitan antara permintaan uang , penawaran uang dan biaya atas aset produktif yang mengangur terlihat pada gambar 2.6 , berikut. µ µ2 Md1 Md2 Ms E2 µ1 E1 Gambar 2.7 M1 M2 M Hubungan penawaran uang, permintaan uang, dan biaya atas uang kas dalam mazhab Mainstream Kurva penawaran berbentuk perfect inelastis menunjukkan pasar tidak mampu mempengaruhi penawaran akan uang karena adanya
  28. 28. 63 Tinjauan Pustaka kebijakan otoritas moneter yaitu bank sentral. Pada tingkat biaya µ1 tingkat keseimbangan berada pada E1. Apabila pada tingkat biaya µ1 permintaan akan uang melebihi kurva penawaran akan barang (misalnya kurva Md2), pemerintah berusaha mengalihkan uang tunai milik masyarakat kepada transaksi di pasar, baik untuk konsumsi maupun investasi, dengan cara meningkatkan biaya menjad i µ2 . Hal ini akan mendorong kurva permintaan bergeser ke atas (Md 2) karena adanya peningkatan velocity of money dan pendapatan. Kenaikan µ2 menyebabkan terjadinya pergerakan di sepanjang kurva Md 2 sehingga mencapai keseimbangan baru di titik E2 . Keseimbangan akan bergeser ke E2 sebagai konsekuensi perpotongan kuva Md2 dengan Ms. Mazhab Alternatif Keberadaan uang pada dasarnya terintegrasi dalam sistem sosial ekonomi sosial yang berlaku. Artinya, nilai (value) dan jumlah uang bukan variabel yang berdiri sendiri. Terintegrasinya uang dalam sebuah sistem yang kompleks menjadikan uang tidak independen atau bukan variabel yang exogenous., mazhab ini berpendapat, jumlah uang beredar lebih ditentukan oleh actual spending demand dalam transaksi di pasar barang dan jasa. Asumsi yang digunakan dalam konsep ini sebagai berikut: 1. Telah terjadi globalisasi perekonomian sehingga bank sentral tidak mampu lagi mengontrol secara penuh jumlah uang beredar. Fund Manager adalah pihak diluar bank sentral yang mempunyai
  29. 29. 64 Tinjauan Pustaka pengaruh cukup signifikan dalam mempengaruhi level stock uang di pasar. 2. Perekonomian mengarah kepada tahap Islamisasi sistem keuangan, dengan dihapuskannya suku bunga dan digunakannya expected rate of profit. ρ Ms M Gambar 2.8 Elastisitas kurva Ms sebagai teori endogenous uang dalam islam Ms menyatakan jumlah uang beredar , of profit ρ mewakili expected rate atau profit sharing rate11 . Dalam teori exogenous uang, suku bunga berperan dalam mempertemukan fungsi permintaan uang dan penawaran uang. Dalam teori endogenous uang, instrumen yang digunakan untuk mempertemukan kedua fungsi tersebut adalah variabel yang mampu merefleksikan kondisi riil sebuah perekonomian . Variabel tersebut adalah tingkat keuntungan rata-rata semua investasimudharabah atau musharakah . Keseimbangan antara pertumbuhan volume uang dengan pertumbuhan volume perekonomian di sektor riil menjadi sumber inspirasi teori endogenous uang. 11 Untuk studi kasus Indonesia, tingkat rate of profit ini dapat diukur dari tinggi rendahnya return dari sertifikat wadiah Bank Indonesia yang merefleksikan tingkat bagi hasil dari perbankan syariah;sedangkan tingkat bagi hasil perbankan syariah merefleksikan tingkat bagi hasil sektor riil
  30. 30. 65 Tinjauan Pustaka Pada gambar 2.7, kurva Ms berbentuk elastis, dalam hal ini menunjukkan bahwa bank sentral sebagai pemegang otoritas tidak mampu mengendalikan volume uang beredar . Ms dipengaruhi oleh Semakin tinggi ρ. ρ (tingkat keuntungan dalam investasi syariah). Kesimpulannya, pergerakan penawaran akan uang merupakan derivasi kondisi riil perekonomian itu sendiri, bukannya fungsi suku bunga yang keberadaannya ditentukan di luar sistem. Teori endogenous bertujuan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan sektor riil dengan sektor moneter sehingga nilai instrinsik uang dapat dijaga. π 〈 Φ〉 Ms E2 2 π1 E1 Md1 Md2 〉 M 〈Φ M0 M1 M2 Gambar 2.8 Keseimbangan expected rate of profit dengan uang beredar dalam sistem keuangan Islam Keterangan gambar 2.8: π adalah tingkat keuntungan dan M adalah stock uang yang ditawarkan dalam sistem keuangan syariah, yang merupakan fungsi Pergerakan kurva permintaan untuk sistem keuangan Φ. mudharabah
  31. 31. 66 Tinjauan Pustaka dipengaruhi oleh keuntungan. M1 tinggi rendahnya adalah banyaknya ekspektasi uang yang terhadap tingkat ditawarkan untuk memenuhi transaksi mudharabah. M0 adalah jumlah uang yang disediakan lebih sedikit dari kebutuhan. Jika terjadi perubahan teknologi dalam proyek mudharabah , maka akan terjadi penarikan dana di luar proyek mudharabah ini, yang mempunyai pengaruh bertambahnya stock uang menjadi M2 dan keseimbangan bergeser dari E 1 ke E2 . Pergeseran E1 ke E2 merupakan fungsi nilai Φ, dengan Φ adalah objektifitas pengetahuan masyarakat terhadap perubahan teknologi. Dalam teori endogenous uang , Ms hanyalah representasi total permintaan akan uang, sementara dalam formula permintaan uang menurut mazhab ini Md adalah fungsi adalah fungsi rb,y, p, S, X, Y dan θ . Dengan demikian, dari sisi penawaran akan uang Md adalah fungsi dari: Ms ( π, y S , R, X ) ( θ ) + + + + − Dari formulasi diatas terlihat bahwa hanya variabel R yang mempunyai hubungan negatif dengan Ms. Semakin tinggi R, semakin meningkat dana pihak ketiga yang harus disimpan bank umum sehingga penawaran uang di pasar akan turun. Dalam konsep endogenous uang, Md akan menentukan level Ms dan keduanya keseimbangan sama-sama dalam bergerak pembentukan menuju market tingkat clearing. keseimbangan Gambar 2.8, menunjukkan ketika expected rate of profit atau biaya opportunity uang tunai berada pada level π 1 , maka Md berada pada titik E1 dan Ms berada pada titik E2. Adanya kesenjangan antara permintaan akan uang dan
  32. 32. 67 Tinjauan Pustaka penawaran akan uang mendorong kedua variabel bergerak sepanjang kurva bersama-sama menuju titik ekuilibrium E. Begitu pula sebaliknya, apabila nilai π terlalu rendah, yaitu π 2 < π * , Md akan lebih besar daripada Ms. Kesenjangan ini dieliminir dengan pergerakan sepanjang kurva dari Md dan Ms menuju titik keseimbangan E. π Ms E1 E2 1 * E 2 E3 E4 Md M Gambar 2.8 Pergerakan keseimbangan moneter dalam teori endogenous uang 2.4 Karakteristik Dual Banking System Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia, maka bank dengan dual banking system mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut: 1. Kantor Cabang Syariah. Kantor cabang bank umum konvensional yang telah diberi ijin usaha melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah harus
  33. 33. 68 Tinjauan Pustaka mencantumkan kata “ Kantor Cabang Syariah “ pada setiap penulisan nama kantornya. 2. Unit Usaha Syariah Kantor-kantor cabang dari bank umum konvensional pada dasarnya merupakan unit yang mempunyai karakteristik kegiatan usaha yang berbeda, serta mempunyai pencatatan pembukuan yang terpisah dari kantor-kantor operasionalnya. Oleh karena itu bank umum dengan dual banking system juga diwajibkan membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) yang berfungsi sebagai kantor- kantor induk bagi seluruh kantor cabang syariah. Unit tersebut berada di Kantor Pusat Bank dan dipimpin oleh seorang anggota direksi atau pejabat satu tingkat dibawah direksi. Secara umum tugas UUS mencakup: 1. Mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan kantor cabang syariah. 2. Melaksanakan fungsi treasury dalam rangka pengelolaan dan penempatan dana yang bersumber dari kantor-kantor cabang syariah. 3. Menyusun laporan keuangan konsolidasi dari seluruh kantor-kantor cabang syariah. 4. Melaksanakan tugas penata-usahaan laporan keungan kantorkantor cabang syariah . 3. Modal Kantor Cabang Syariah Bagi bank umum konvensional yang membuka cabang syariah wajib menyediakan modal kerja untuk setiap kantor. Modal tersebut harus
  34. 34. 69 Tinjauan Pustaka disisihkan oleh bank dalam suatu rekening tersendiri atas nama pimpinan unit usaha syariah. Penyisihan modal tersebut dimaksudkan agar dana yang dikelola oleh kantor cabang syariah tidak tercampur dengan dana kantor induk yang beroperasi scara konvensional 4. Rekening Giro pada Bank Indonesia Bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah wajib memelihara dua rekening giro rupiah, masing-msing satu rekening untuk kantor pusat bank dan satu rekening untuk UUS. Bagi bank konvensional berstatus devisa dan memiliki UUS, maka selain diwajibkan memelihara dua rekening giro dalam rupiah tersebut , wajib pula memelihara dua rekening giro dalam valuta asingdi Kantor Pusat Bank Indonesia. Kedua rekening giro valuta asing tersebut masing-masing satu rekening untuk kantor pusat bank dan satu rekening untuk UUS. 2.4.1 Sistem Operasional / Manajemen Dual Banking System Kebijakan pokok yang melandasi system operasioanal dual banking system adalah: 1. Bahwa kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah berbeda sama sekali dengan kegiatan usaha secara konvensional. Oleh karena itu kegiatan usaha berdaarkan prinsip syariah hanya diselenggarakan secara terpisah dari unit / kantor cabang lainnya. 2. Bank syariah atau unit / cabang syariah atau unit / kantor cabang syariah hanya boleh menginvestasikan dananya pada bank syariah atau unit / kantor cabang syariah . Sedangkan bank / unit usaha konvensional diperkenankan menginvestasikan dana nya pada bank syariah atau unit / syariah . Bank / unit usaha konvensional tidak
  35. 35. 70 Tinjauan Pustaka diperkenankan mengelola dana-dana yang berasal dari bank syariah atau unit / kantor cabang syariah Gambar 2.11 : Bagan Organisasi Bank dengan Dual Banking System RUPS/ Rapat Anggota Dewa Komisaris Dewan Audit Divisi / Urusan Kantor Cabang Konvensional 2.5 Dewan Pengawas Syariah Direksi Divisi/ Urusan Kantor Cabang Konvensional Divisi/ Unit Usaha Syariah Kantor Cabang Syariah Penelitian - Penelitian 2.5.1 Penelitian Ahmad Kaleem (2000)12 12 University of Malaya, Malaysia Divisi/ Urusan Kantor Cabang Syariah
  36. 36. 71 Tinjauan Pustaka Penelitian Ahmad Kaleem yang berjudul : Modeling Monetary Stability Under Dual Banking System : The Case of Malaysia , mempuyai tujuan utama melakukan pengujian secara empiris tentang kebenaran dari hipotesis bahwa instrumen-instrumen moneter islam sama stabilnya dengan instrumen moneter berbasiskan bunga, pada kasus dual banking system. Dalam masalah penelitian utama. ini, Pertama, Kaleem mengkonsentrasikan mengembangkan dan pada tiga mendefinisikan instrumen-instrumen moneter islam pada kasus dual banking system di Malaysia. Kedua, mengevaluasi permintaan terhadap instrumen-instrumen ini dan yang terakhir membandingkan secara empiris degan menggunakan metodologi Darrat (1988) kebenaran dan efektivitas dari instrumeninstrumen islami dan yang berbasiskan bunga untuk tujuan-tujuan kebijakan. Pada penelitian ini , mempunyai periode observasi dari Januari 1994 sampai dengan Desember 1999 dengan periode bulanan, dengan masuknya periode krisis keuangan di Malaysia, maka dimasukkan variabel dummy pada model regresi dengan tujuan membuktikan pendapat ahliahli ekonomi Islam bahwa perbankan Islam lebih stabil selama krisis . Masalah pertama pada penelitian ini adalah menguji secara empiris stabilitas dari instrumen keuangan dan kredit islam, persamaan ini menggunakan prosedur Koyck seperti disarankan oleh Darrat (1988). Tabel 2.1 Hasil regresi permintaan untuk instrumen-instrumen keuangan dan kredit Konvensional
  37. 37. 72 Tinjauan Pustaka Catatan: t-statistik di dalam tanda kurung X Y Dummy 97 LOG GDP LOG INF LOG M1/P (t-1) LOG M2/P (t-1) M1/P -0.037 (-2.05) 0.081 (2.294) 0.289 (2.508) 0.829 (14.76) M2/P -0.012 (-1.24) 0.031 (1.92) 0.321 (1.77) Credit/P -0.012 (-1.82) -0.015 (-0.95) LOG Credit/P (t-1) -0.141 (-1.01) Dur bin h 0.789 0.8 -1.215 (-2.79) 1.011 (37.35) ADJ R2 -1.06 (-2.08) 0.913 (18.507) C 0.843 8 0.7 0.726 (1.487) 0.988 0 0.6 3 Secara keseluruhan, hasil dari model pada penelitian ini cukup memuaskan dan menjelaskan sedikitnya 79 persen dari observasi yang tersedia. Variabel dummy untuk krisis signifikan untuk (M1/P) dan (Credit/P), sementara inflasi menghasilkan tanda yang benar dan signifikan hanya untuk (M1/P) dan (M2/P). Tabel 2.2 Hasil regresi permintaan untuk instrumen-instrumen keuangan dan Kredit Islam Catatan: t-statistik di dalam tanda kurung X Y Dummy 97 LOG GDP LOG INF LOG M1/P (t1) M1/P (ISL) -0.045 (-2.74) -0.017 (-0.41) 0.396 (2.537) 0.811 (11.49) -0.012 (-1.18) -0.018 (-0.35) 0.573 (2.59) -0.019 (-1.82) 1.089 (0.675) 0.129 (0.115) M2/P (ISL) Credit/ P (ISL) LOG M2/P (t-1) LOG Credit/P (t-1) Durbin h 0.662 0.47 -1.50 (1.9) 0.979 (27.118) ADJ R2 -0.69 (1,9) 0.605 (11.6 3) C 0.921 0.6 -1.06 (0.1) 0.947 1.04 Variabel dummy untuk krisis dan inflasi menunjukkan hasil yang hampir sama seprti instrumen-instrumen keuangan konvensional , kedua regresi ini menunjukkan hasil yang relatif sama terhadap permintaan instrumen-instrumen moneter baik konvensional maupun Islam ,
  38. 38. 73 Tinjauan Pustaka penelitian ini menolak pendapat Khan (1985) mengenai lebih stabilnya instrumen moneter Islam terhadap konvensional Penelitian mengajukan dua ini mengacu prasyarat pada yang penelitian dapat Darrat digunakan (1988) untuk yang meneliti penampilan dari kedua instrumen keuangan islam dan konvensional. Pertama adalah kontrol efektif dari otoritas moneter terhadap instrumen diatas tersebut. Kedua adalah hubungan yang kuat antara instrumen keuangan dan tujuan utama kebijakan moneter dari otoritas moneter, jika hubungan tersebut lemah meskipun instrumen tersebut dapat dikontrol tetapi tidak dapat digunakan untuk tujuan kebijakan. Seperti keuangan dijelaskan Islam oleh mempunyai Karim resiko (1996), yang instrumen-instrumen berbeda dari instrumen konvensional . Maka dari itu persentase yang sama dari reserve requirement tidak dapat dipaksakan terhadap instrumen tersebut. Tabel 2.3 Hasil regresi untuk pengujian kemampuan kontrol Otoritas Moneter X Y GMB GM1 GM2 GM1 (ISL) GM2 (ISL) GMB (ISL) 0.123 (1.508) 0.098 (2.44) 0.105 (2.92) 0.168 (5.971) C 0.005 (1.373) 0.011 (5.968) 0.001 (0.324) 0.003 (0.963) R2 D.W 0.032 2.31 0..079 2.16 0.111 2.02 0.341 2.03 Catatan: t-statistik di dalam tanda kurung Hasil regresi diatas menunjukkan bahwa otoritas moneter secara signifikan mempunyai tingkat kontrol yang tinggi terhadap M1(ISL) daripada M1, ditunjukkan oleh t-statistik GMB yang bergerak dari 1.508
  39. 39. 74 Tinjauan Pustaka sampai 2.92 untuk GMB (ISL) . Hasil yang sama terdapat pada tingkat kontrol yang tinggi terhadap M2 (ISL) ditunjukkan oleh koefisiennya 0.168 dibandingkan dengan M2 yang koefisiennya 0.098. Secara keseluruhan hasil dari regresi diatas memperkuat hipotesis dari penelitian ini yang menunjukkan tingkat kontrol yang tinggi pada instrumen-instrumen moneter Islam dibandingkan instrumen moneter konvensional. 13 Teori ketersediaan kredit menganjurkan bahwa rasio likuiditas dapat digunakan sebagai instrumen moneter untuk mengontrol pertumbuhan kredit. Menurut pandangan ini, investasi swasta berespon terhadap setiap perubahan dalam ketersediaan kredit, setiap peningkatan dalam rasio likuiditas dapat menurunkan penawaran kredit dan karena itu memperkecil permintaan total. Menurut Karim dan Abdullah (1995) kebanyakan dari pembiayaan perbankan Islam terdiri dari instrumen berbasiskan Murabaha dan hampir semua penjualan melalui instrumen ini berhubungan langsung dengan sektor swasta, diamana hal tersebut mempunyai 100% resiko menurut perjanjian Basle. Banyak pendapat mengatakan bahwa instrumen kredit Islam berbeda secara alami , maka dari itu persentase syarat likuiditas yang disarankan oleh perjanjian Basle hanya akan meningkatkan keseluruhan cost of capital-nya Tabel 2.4 Hasil regresi untuk instrumen kredit 13 Kontrol dari Otoritas Moneter tersebut dengan catatan bahwa permintaan uang dari masyarakat mengabaikan teori pendekatan portfolio,yang menurut Arongo dan Nadiri(1981) setidaknya temasuk aset domestik riil , aset keuangan domestik dan aset keuangan di luar negeri.
  40. 40. 75 Tinjauan Pustaka X Y LIQUID CREDIT LIQUID (ISL) 0.943 (14.07) CREDIT(ISL) R2 D.W 0.0128 (4.651) 0.076 (2.547) C 0.264 2.18 0.011 (1.264) 0.781 1.98 Pada hasil regresi ini, koefisien CREDIT(ISL) adalah 0.943 dan signifikan ketika LIQUID(ISL) digunakan sebagai dependent variable . Dengan membandingkan ukuran koefisien dari kedua instrumen, 0.076 dan 0.943 dan t- statistik nya, bisa disimpulkan bahwa instrumen kredit Islam berada dibawah tingkat kontrol yang tinggi oleh Otoritas Moneter, yang juga membuktikan hipotesis dari penelitian ini bahwa rasio CAR (capital adequacy ratio) yang ada saat ini tidak dapat diaplikasikan pada instrumen kredit Islam, ini berarti bahwa Otoritas Moneter harus mendefinisikan program penyesuaian atau menggunakan syarat likuiditas yang berbeda untuk perbankan Islam. Tabel 2.5 Hasil regresi untuk instrumen-instrumen keuangan dalam mencapai tujuan Otoritas Moneter INFLATION M1 M2 M1(ISL) M2(ISL) t -0.007 (-1.92) 0.004 (0.332) -0.011 (-1.72) -0.019 (-1.832) t-1 -0.007 (-0.989) -0.003 (-0.18) 0.004 (0.494) 0.005 (0.967) t-2 -0.009 (-1.199) -0.006 (-0.530) 0.004 (0.594) 0.008 (1.007) C 0.004 (8.472) 0.004 (5.589) 0.003 (7.446) 0.004 (7.482) R2 0.477 0.491 0.506 0.515 D.W 2.01 2.01 2.00 2.04 Catatan: t-statistik di dalam tanda kurung
  41. 41. 76 Tinjauan Pustaka Regresi diatas menunjukkan hasil yang hampir sama antara instrumen-instrumen keuangan Islam dan konvensional dalam hubungannya dengan inflasi, yang ditunjukkan oleh R2 sebesar 0.477 untuk M1, 0.506 untuk M1(ISL) dan R 2 sebesar 0.491 untuk M2, 0.515 untuk M2(ISL), hasil-hasil ini mengindikasikan hampir samanya hubungan yang dapat diandalkan antara instrumen-instrumen keuangan Islam dan konvensional dengan tujuan Otoritas Moneter dalam hal ini inflasi. 2.5.1 Penelitian Mahmood Yousefi14 dan Sohrab Abizadeh15 (1996) Penelitian yang berjudul Monetary Stability and Interest-free Banking dengan periode penelitian 1962-1991 mengambil sampel negara Pakistan yang mempunyai sejarah perbankan Islam sejak akhir tahun 1979. Dengan menggunakan data dari International Financial Statistics-IMF dari tahun 1962-1991, hasil estimasi menunjukkan bahwa pergerakan velocity of non-interest-bearing money (VMNI) relatif lebih stabil daripada velocity of interest-bearing money (VMI). Selama periode penelitian menunjukkan bahwa nilai varians dan standar deviasi dari VMNI ternyata lebih kecil daripada nilai varians dan standar deviasi dari VMI (lihat tabel 2.1a dan tabel 2.1b). 14 15 University of Northern Iowa, Cedar Falls , USA Professor of Economics & Finance ,University of Winnipeg, Winnipeg, Canada
  42. 42. 77 Tinjauan Pustaka Tabel 2.6 Nilai Velocity of Money for Non-Interest Bearing Assets Period Minimum Maximum Mean 1962-1991 1962-1983 1984-1991 2.71 2.70 3.30 4.34 4.34 23.97 3.63 3.65 3.55 Variance 0.11 0.13 0.06 Tabel 2.7 Nilai Velocity of Money for Interest Bearing Assets Period Minimum Maximum Mean 1962-1991 1962-1983 1984-1991 6.14 6.14 6.63 17.18 17.18 10.99 8.65 8.82 8.18 Variance 5.95 8.94 3.49 Dalam penelitian ini juga meneliti kemampuan otoritas moneter dalam mengontrol agregat moneter. Hal ini bisa dilihat dari korelasi antara agregat moneter dengan monetary base (MB). Adapun model ekonometrik yang digunakan untuk mengestimasi kemampuan kontrol otoritas moneter yaitu: • Sistem Moneter Konvensional (GMI)t = γ + δGMB + v • Sistem Moneter Bebas Bunga (GMNI)t = η + θMBt + π di mana:  GMI = Growth rate of M2 balances held by the public  GMNI = Growth rate of M1 balances held by the public  GMB = Growth rate of Monetary Base
  43. 43. 78 Tinjauan Pustaka Dengan menggunakan data dari International Financial Statistics-IMF periode 1962-1991, hasil regresi dari model di atas adalah sebagai berikut: Tabel 2.8 Hasil Analisis Regresi Dependent Constant GMB R2 D-W GMI 0.07 0.18 2.14 GMNI -0.02 0.63 (2.15) 0.96 (30.11) 0.95 1.64 Variable Hasil regresi di atas menunjukkan bahwa antara non-interest bearing money balances dan MB memiliki korelasi yang lebih kuat daripada interest-bearing money balances dan MB. Hal ini bisa dilihat dari nilai koefisien determinasinya (R2). Nilai R2 untuk GMNI dan GMB lebih besar daripada nilai adjusted R2 untuk GMI dan GMB (0,95 > 0,18). Selain itu, tingkat perbedaan elastisitas antara kedua agregat moneter tersebut (derajat kepekaan MNI atau MI terhadap perubahan dalam MB) juga cukup signifikan. Yang terlihat dari masing-masing nilai koefisien MB-nya (0,96 > 0,63). Masalah terakhir yang diteliti dalam penelitian ini adalah keterkaitan antara agregat moneter dan tujuan utama kebijakan moneter. Adapun model ekonometrik yang digunakan untuk mengestimasi keterkaitan antara agregat moneter dengan tujuan utama kebijakan moneter (di sini diasumsikan bahwa tujuan utama pencapaian stabilitas harga) yaitu: • Sistem Moneter Konvensional dari kebijakan moneter adalah
  44. 44. 79 Tinjauan Pustaka GPt = ρ0 + ρ1(GMI)t + ρ2(GMI)t-1 + ρ3(GMI)t-2 + ρ4(GMI)t-3 + τ • Sistem Moneter Bebas Bunga GPt = λ0 + λ 1(GMNI)t + λ 2(GMNI)t-1 + λ3(GMNI)t-2 + λ 4(GMNI)t-3 + θ di mana :  GP =  τ dan θ = Growth rate of the CPI disturbance term Tabel 2.9 Hasil Analisis Regresi Monetary Constant t t-1 t-2 t-3 D-W R2 Aggregate Interest-bearing 0.11 -0.07 -0.05 0.01 -0.01 1.97 0.47 (0.99) (0.50) (1.14) (0.14) -0.39 -0.13 -0.04 -0.04 1.62 0.80 (5.89) (1.69) (0.56) (0.55) Non-Interest bearing 0.18 Hasil regresi di atas menunjukkan bahwa antara non-interest bearing money balances dan tingkat harga (CPI) memiliki keterkaitan yang relatif lebih kuat daripada antara interest-bearing money balances dan tingkat harga (CPI). Yang ditunjukkan dari masing-masing nilai R2nya (0,80 > 0,47). 2.5.2 Penelitian Ali F Darrat (2000)16 Penelitian ini berjudul On The Efficiency of Interest-free Monetary System: A Case Study, berbeda dari penelitian Ali F Darrat (1988) dengan kasus negara Tunisia yang tidak mempunyai sejarah perbankan Islam, 16 Professor of Economics & Finance ,Lousiana Tech University, Lousiana, USA
  45. 45. 80 Tinjauan Pustaka untuk penelitian kali ini, mengambil kasus negara Iran dan Pakistan, yang mempunyai latar belakang perbankan Islam dari awal tahun 1980-an. Tujuan utama dari penelitian ini adalah menguji secara empiris kegunaan kebijakan dari sistem moneter berbasiskan bunga dan bebas bunga dengan kasus negara Iran dan Pakistan. Penelitian ini terbagi menjadi beberapa poin, Pertama, latar belakang singkat sejarah pengalaman kedua negara dengan perbankan bebas bunga dan performa ekonomi makro pada periode sebelum dan sesudah pengenalan perbankan bebas bunga. Kedua, membandingkan perilaku velocity of money sistem moneter berbasiskan bunga dan bebas bunga pada kedua negara dengan peiode 1960-1998. Ketiga, menganalisis isuisu kebijakan dalam kedua sistem dalam konteks model kointegrasi. Di negara Iran , dalam perkembangan ekonomi makronya terbagi menjadi dua periode, pre-interest-free banking sebelum 1983 dan interest-free banking setelah 1983. Terjadi peningkatan rata-rata GDP riil per tahun dari 83.094 milyar riyal pada masa menjadi 151.648 milyar selama periode pre-interest-free banking 1984-1998 mengalami peningkatan sebesar 80 persen. Di Pakistan juga memperlihatkan pola yang sama, GDP riil pakistan meningkat dari 491 milyar rupe per tahun selama periode 1960-1978 menjadi hampir tiga kalinya pada periode 1979-1998 yaitu 1,381 milyar rupe Velocity of money di kedua negara juga mengalami perubahan, velocity of interest-based money mengalami penurunan yang tajam dari 24.03 pada tahun 1963 menjadi 3.07 pada tahun 1989 (mean value 7.07) dengan standar deviasi 5.14. Fluktuasi terjadi juga di Pakistan, velocity of
  46. 46. 81 Tinjauan Pustaka interest-based money di Pakistan dari 21.11 pada 1961 mengalami penurunan sampai dengan 4.83 pada 1996 (mean value 8.77) dengan standar deviasi 3.74. Sedangkan velocity of interest-free money (VM) mengalami perubahan yang lebih stabil, di Iran, VM mengalami penurunan dari 9.23 pada 1961 menjadi 2.89 pada 1985 (mean value 5.30) dan standar deviasi hanya 1.75. Di Pakistan juga memperlihatkann pola yang lebih halus, di Pakistan VM mendekati konstan, dari nilai 4.34 pada 1975 menjadi 2.71 pada 1992 (mean value 3.64) dengan standar deviasi 0.32. Agregat Moneter dapat dipertimbangkan untuk tujuan kebijakan jika memenuhi dua prasyarat, menurut Ali F Darrat , Pertama, agregat moneter tersebut harus secara efektif berada di bawah kontrol Otoritas Moneter. Kedua, harus ada hubungan yang kuat antara agregat moneter dan tujuan akhir dari kebijakan. Hasil empiris pada negara Iran dan Pakistan , mengindikasikan bahwa tingkat pertumbuhan dari interest-free money secara dekat berkorelasi dengan tingkat pertumbuhan pada monetary base . Di Iran , pertumbuhan base money menjelaskan sekitar 75 persen (R2=0.75) dari total variasi pada pertumbuhan interest-based money , tetapi hanya menjelaskan 36 persen (R2=0.36) dari total variasi dalam pertumbuhan interest-based pertumbuhan money. Pada interest-free negara money Pakistan, lebih tinggi nilai R2=0.47 untuk dari nilai R2 untuk pertumbuhan interest-based money yaitu 0.04. Hubungan antara agregat moneter dan tujuan akhir dari Otoritas Moneter (price stability) dikedua negara, antara interest-free monetary
  47. 47. 82 Tinjauan Pustaka aggregates dan interest-based monetary aggregates di kedua negara juga menunjukkan keadaan bahwa interest-free monetary aggregates mempunyai hubungan yang lebih kuat dengan tujuan akhir Otoritas Moneter (price stability) daripada interest-based monetary aggregates diukur dari signifikansi dari R2, di Iran nilai R2=0.45 dan Pakistan R2=0.31.
  48. 48. 83 Tinjauan Pustaka
  49. 49. 84 Tinjauan Pustaka
  50. 50. 85 Tinjauan Pustaka

×