Orde Baru dan PenyalahgunaanKekuasaan: Studi Kasus Peristiwa TanjungPriokOPINI | 04 July 2012 | 16:57   Dibaca: 1518   Kom...
satunya lagi adalah parlementarisme, yang terkait dengan keharusan adanya parlemen,partai politik, dan pemilihan umum.Demo...
sebagai Ketua Dewan Pembina Golongan Karya (Golkar), (ii) Panglima Tertinggi ABRIyang berdwifungsi, dan (iii) sebagai kepa...
semua kekuatan sosial politik ditundukkan rezim Orde Baru, kecuali beberapacendekiawan dan “mantan” politisi serta perwira...
Peristiwa Tanjung Priok. Pandangan saya (dan H.R. Dharsono) tertuang dalam sebuahdokumen yang terkenal sebagai Lembaran Pu...
Tak Ada Pelanggaran HAM dalam PeristiwaTanjung Priok?Reformasi membuka “kotak Pandora”. Kesadaran semu masyarakat terbongk...
“Consolidation of Fragile Democracy” (dalam Tanuredjo, 2003). Katanya, “Kalaukejahatan besar tak diselidiki dan pelaku-pel...
fase understanding atau resiprokal (1986-1989), (iii) fase akomodasionis (1990-1998). (Lihat: Fatwa, 2002: 37-38, 45-46).P...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Orde baru dan penyalahgunaan kekuasaan

5,019 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,019
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
59
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Orde baru dan penyalahgunaan kekuasaan

  1. 1. Orde Baru dan PenyalahgunaanKekuasaan: Studi Kasus Peristiwa TanjungPriokOPINI | 04 July 2012 | 16:57 Dibaca: 1518 Komentar: 1 1 bermanfaatKekuasaan jelas menggoda. Dalam konteks politik, Niccolo Machiavelli memandangkekuasaan cenderung dilanggengkan oleh setiap penguasa lewat berbagai cara. Caraapapun tidak menjadi persoalan, yang penting kekuasaan itu dapat dipertahankan. Daripandangan Machiavelli ini tersirat diterimanya cara-cara kekerasan dan represi(coercion, violence) yang tidak etis dalam mempertahankan kekuasaan. John Locke diInggris, Montesqiueu di Prancis, dan Thomas Jefferson di Amerika Serikat jugaberanggapan bahwa penguasa cenderung memiliki ambisi untuk berkuasa terus-menerus. Karenanya, kepentingan penguasa sering bertolak belakang dengankepentingan rakyat banyak.Dalam banyak sistem sosial dan politik kekuasaan memang dicoba-batasiagar tidak menjadi absolut atau totaliter, termasuk dalam pandanganMachiavelli yang menghendaki Italia menjadi negara republik. Ada banyakcara diusulkan untuk membatasi kekuasaan. Para filosof, ahli hikmah danetika mengajarkan agar kekuasaan dipegang oleh figur filosof dan tokohbermoral (ulama, cendekiawan). Kekuasaan berada di bawah hukum, bukanlagi “Aku [baca: raja] adalah hukum”. Dari sisi struktur dan sistem, pemikir-pemikir politik lalu menganjurkan agar kekuasaan dibagi (separation of power)antara lembaga-lembaga negara; otoritas dibelah (distribution of power),seperti pada ajaran trias politica.Dalam sistem politik totaliter, kekuasaan menjadi absolut, terpusat pada segelintir elite(oligarkhi) yang berlaku zalim, dan tidak mengenal partisipasi publik dalam kehidupanpolitik, baik yang konvensional (seperti: memberikan suara dalam pemilu, diskusi politik,membentuk dan bergabung dalam suatu kelompok kepentingan) maupun yang non-konvensional (seperti unjuk rasa). Padahal partisipasi ini mengingatkan padapentingnya jaminan akan pelaksanaan kebebasan-kebebasan asasi (civil rights), sepertikebebasan menyatakan pendapat, berkumpul dan penghormatan terhadap hak asasiwarga negara. Civil rights adalah salah satu dari dua kaki demokrasi, sedang kaki yang
  2. 2. satunya lagi adalah parlementarisme, yang terkait dengan keharusan adanya parlemen,partai politik, dan pemilihan umum.Demokrasi, menurut Bertrand Russel, mengandung kelemahan, terutamamenyangkut dua hal: keputusan yang harus cepat diambil dan menyangkutkemampuan atau pengetahuan seorang pengambil kebijakan. Pada tingkat inibiasanya terjadi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), dimanakewenangan yang dimiliki pejabat publik bukan digunakan untukkemaslahatan publik, tetapi untuk kepentingan pribadi sang pejabat.Mengingat besarnya kekuatan godaan dan tarikan kekuasaan terhadap parapenguasa, Lord Acton membuat suatu tesis aksiomatik yang sangat terkenal:“Power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely.”Sayangnya, menurut saya, sebagai sistem, demokrasi kekurangan alat (tool)untuk mengontrol penyalahgunaan kekuasaan, selain dengan jaminanpartisipasi publik dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, yang antaralain dicerminkan dengan pengawasan masyarakat dan parlemen atas kinerjapemerintah, serta penggunaan hukum sebagai sistem pemberi sanksi atasilegalitas kekuasaan. Karena itu, moralitas dan akhlak agama mempunyaiperan signifikan, sebagaimana dilihat para filosof da ahli hikmah di atas.Orde Baru yang OtoriterOrde Baru mungkin bukan termasuk rezim totaliter yang absolut, tapi sebuah rezimotoriter karena masih membiarkan adanya partisipasi politik pada tingkat paling rendah(Fatah, 1994a), yang umum disebut dengan pseudo participation. Pemilu-pemilu dimasa Orde Baru bersifat semu; demokrasi yang diterapkan hanya procedural saja danmengabaikan aspek substantif berupa jaminan civil rights. Yang tengah berlangsungadalah pemusatan kekuasaan secara akumulatif pada diri Presiden Soeharto.Ada dua cara menjelaskan fenomena tersebut (Fatah, 1994b). Pertama, dari sisi kulturpolitik, terjadi paralelisme historis antara raja Jawa dan Presiden Orde Baru. Artinya,rezim Orde Baru mengembangkan kultur Jawa dalam menjalankan kekuasaan, yangmemandang kekuasaan secara monopolistik, tidak mengenal pembagian, dan anti-kritikatau anti-oposisi yang dianggap sebagai budaya Barat. Kedua, struktur politik yangdibangun, yang menempatkan Presiden Soeharto dalam tiga posisi sentral, yaitu: (i)
  3. 3. sebagai Ketua Dewan Pembina Golongan Karya (Golkar), (ii) Panglima Tertinggi ABRIyang berdwifungsi, dan (iii) sebagai kepala eksekutif sekaligus.Pola distribusi kekuasaan seperti itu memperlihatkan Presiden memusatkan kekuasaan,baik pada level infrastruktur maupun suprastruktur politik. Secara suprastruktur, sebagaiKetua Dewan Pembina Golkar, yang berperan sebagai mesin politik pengumpul suara(legitimasi), Presiden menguasai secara langsung hegemoni Golkar atas partai politik.Hal ini juga berpengaruh pada fungsi kontrol legislatif di DPR. Akibatnya, kekuasaannyasebagai kepala eksekutif tidak mendapat kontrol dari legislatif.Presiden juga mengapresiasi kedudukannya sebagai Panglima TertinggiABRI secara politik. Seorang mantan perwira tinggi yang menjadi anggotaDPR pernah berkata, bahwa untuk menjadi petinggi ABRI seorang perwiraharus “kuliah di Uncen” dulu. Yang dimaksudnya adalah “UniversitasCendana”, dimana Soeharto menjadi rektornya. Di samping itu, penerapanDwifungsi ABRI pada jabatan-jabatan penting politik, birokrasi dan BUMNakhirnya berfungsi ganda: di satu sisi memotong basis-basis kekuatan politikmasyarakat sampai di tingkat terendah, sekaligus memindahkan basis-basiskekuatan tersebut ke tangan militer. Simpulan demikian, masih menurut Fatah(1994a), mengafirmasi banyak studi sebelumnya, seperti studi Karl D.Jackson (1978), Lance Castles (1982), John A. MacDougall (1982), danRichard Tanter (1991).Analisis lain atas pemusatan kekuasaan dalam negara Orde Baru dapat dijelaskandengan konsep negara integralistik (Budiman, 1996; Simanjuntak, 1997). Konsepsi iniantara lain mempersepsikan Indonesia sebagai sebuah keluarga besar, yang dipimpinseorang “bapak” yang bijaksana, mengerti dan bekerja keras untuk memenuhikebutuhan hajat hidup “anak-anak”-nya yang bernama rakyat. Tugas pemimpin adalahmenafsirkan kehendak rakyatnya, sementara tugas rakyat adalah mengikuti pemimpin.Fenomena lain dari format politik Orde Baru adalah marginalisasi politik danpanglimaisasi pembangunan/ekonomi. Setelah kehancuran ekstrim kiri (PKI), IslamPolitik adalah korban langsung dari strategi ini. Dimulai dengan peminggiran terhadaptokoh-tokoh Masyumi di masa awal Orde Baru, dilanjutkan dengan penyederhanaan—melalui fusi—partai-partai politik sealiran (1973), pemojokan Islam Ekstrim Kananmelalui aksi-aksi intelijen (seperti isu Komando Jihad dan Jamaah Imran), hinggaakhirnya pewajiban asas tunggal pada partai politik dan organisasi sosial-kemasyarakatan (1985). Dalam proses politik demikianlah, yaitu pada saat hampir
  4. 4. semua kekuatan sosial politik ditundukkan rezim Orde Baru, kecuali beberapacendekiawan dan “mantan” politisi serta perwira ABRI yang tergabung dalam Petisi 50yang tetap bersuara kritis, sebuah peristiwa pembunuhan terhadap massa yangmelakukan protes/unjuk rasa terjadi di Tanjung Priok pada malam hari tanggal 12September 1984.Peristiwa Tanjung PriokNegara, melalui organnya yang disebut pemerintah (eksekutif), merupakan penerimaotoritas yang sah untuk menggunakan kekerasan menurut hukum. Pada masa OrdeBaru yang otoritarian, dimana berlangsung terus penyalahgunaan kekuasaan untukpelanggengan kekuasaan, maka penggunaan kekerasan secara salah (illegal) jugaterjadi, bahkan tidak hanya berlangsung sekali.Salah satu peristiwa penggunaan kekerasan terhadap rakyat yang fenomenal adalahPeristiwa Tanjung Priok. Fenomenal, karena peristiwa ini berlangsung (tidak hanyaterjadi) di depan mata Istana Negara, yang merupakan pusat atau sumber “legalitas”tindak kekerasan tersebut. Dari sisi historis perkembangan sistem politik Orde Baru,peristiwa ini dianggap memberi jalan mulus bagi akhir proses pembentukan formatpolitik rezim Orde Baru yang otoriter dan hegemonik dengan disahkan lima paketundang-undang politik pada tahun 1985, yaitu UU No. 1 tentang Pemihan Umum, UUNo. 2 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, UU No. 3 tentang PartaiPolitik dan Golongan Karya, UU No. 5 tentang Referendum, dan UU No. 8 tentangOrganisasi Kemasyarakatan.Saya (dan H.R. Dharsono) bukanlah korban langsung Peristiwa Tanjung Priok, karenakami memang tidak ikut dalam prolog (pendahuluan) peristiwa itu, baik dalampengajian-pengajian keagamaan yang keras mengecam penguasa dan kebijakan OrdeBaru maupun dalam unjuk rasa malam 12 September tersebut. Tetapi kami adalah“mantan” aktivis politik pro-demokrasi dan korektor Orde Baru yang dikorbankan olehrezim Orde Baru, yaitu untuk memberi peringatan keras kepadaparadissident (pembangkang) untuk tutup mulut mengkritisi pemusataan kekuasaandan pincangnya pembangunan.Bagi saya, penangkapan dan pemenjaraan terhadap saya (dan H.R. Dharsono)merupakan pemberangusan terhadap pendapat-pendapat yang berbeda mengenai
  5. 5. Peristiwa Tanjung Priok. Pandangan saya (dan H.R. Dharsono) tertuang dalam sebuahdokumen yang terkenal sebagai Lembaran Putih Petisi 50 tertanggal 17 September1984. Lembaran Putih mencoba mengemukakan fakta-fakta dan simpulan sementarayang berbeda dari penjelasan resmi pemerintah yang disampaikan PanglimaABRI/Pangkopkamtib Jenderal (TNI) L.B. Moerdani. Karena itu, Lembaran Putihmenganjurkan agar pemerintah sebaiknya membentuk “suatu komisi yang bebas(independen) untuk mengumpulkan keterangan yang jujur mengenai kejadianSeptember 1984 di Tanjung Priok. Laporan Komisi itu harus diumumkan kepadakhalayak ramai, supaya kita semuanya dapat menarik pelajaran daripadanya” (Fatwa,2000).Dengan memenjarakan kami, menolak pembentukan fact finding commission, danhanya membolehkan satu penjelasan resmi atas Peristiwa Tanjung Priok, negara (baca:pemerintah) Orde Baru yang otoriter rupanya menginginkan kepatuhan total rakyatnya,termasuk menguasai kesadaran mereka akan kebenaran dan menciptakan suatukesadaran semu (false consciousness). Pangkopkamtib L.B. Moerdani, denganditemani Abdurrahman Wahid, berkeliling ke pesantren-pesantren besar di Jawa untukmenjelaskan tindakan pemerintah dalam Peristiwa Tanjung Priok.Dalam bahasa Antonio Gramsci (1991), tindakan penguasa Orde Baru itu adalahhegemoni atas ide-ide atau hegemoni wacana dalam “masyarakat politik” yangmenafikan wacana lainnya yang dilontarkan masyarakat madani. Hak asasi publik atasinformasi (yang benar), termasuk dimana para korban yang meninggal dikuburkan, danhak untuk berbicara politik pun terabaikan. Negara demikian, menurut Taufik Abdullah(2000), adalah “negara serakah”, the greedy state, yaitu negara yang tidak puas hanyadengan sentralisasi kekuasaan dan kepatuhan warganya, tetapi ingin mendapatkankekuasaan yang lebih besar, ingin menguasai seluruh sistem kesadaran dan ingatankolektif bangsa.Jadi, terkait dengan Peristiwa Tanjung Priok, rezim Orde Baru bukan sajamenggunakan kekerasan untuk menyelesaikan unjuk rasa massa, tetapi jugamenggunakan cara-cara lainnya untuk memaksakan kepentingannya: hukum untukmembungkam suara-suara kritis, dan hegemoni wacana dengan menciptakankesadaran semu akan fakta sesungguhnya pelanggaran HAM yang berat.
  6. 6. Tak Ada Pelanggaran HAM dalam PeristiwaTanjung Priok?Reformasi membuka “kotak Pandora”. Kesadaran semu masyarakat terbongkar.Menggema di seluruh Indonesia kesadaran baru, perlunya sejarah ditulis ulang karenakita mengalami krisis kepercayaan pada sejarah yang diajarkan penguasa selama ini.Masyarakat, korban dan keluarga korban kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaanrezim Orde Baru menuntut agar kepalsuan dibongkar, kebenaran sejarah disampaikan,dan keadilan ditegakkan, termasuk dengan memberikan reparasi kepada korban dankeluarganya, baik berupa kompensasi, restitusi, rehabilitasi, penetapan kebenaran, danjaminan akan tidak terulangnya pelanggaran HAM berat (gross violation of humanrights) itu di masa depan.Komnas HAM, yang sempat digelari sebaqgai “si malin kundang” dari rezim Orde Baru,telah menyelidiki Peristiwa Tanjung Priok dan menyimpulkannya sebagai peristiwapelanggaran HAM yang berat. DPR juga sudah mengakuinya sebagai pelanggaranHAM yang berat dan merekomendasikan kepada Presiden Abdurrahman Wahid untukmembentuk Pengadilan HAM Ad Hoc sesuai UU No. 26 Tahun 2000 tentangPengadilan HAM, yaitu untuk memeriksa kasus-kasu pelanggaran HAM yang beratdalam Peristiwa Tanjung Priok (dan Timor Timur pasca-Jajak Pendapat 1999). PresidenWahid dan lalu Presiden Megawati Soekarnoputri pun telah membentuk PengadilanHAM Ad Hoc dimaksud di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.Sayangnya, sebagaimana juga putusan-putusan atas Pengadilan HAM Ad Hoc TimorTimur yang mengecewakan dilihat dari standar hukum HAM internasional, putusan-putusan Pengadilan HAM Ad Hoc Tanjung Priok pun demikian adanya. Bahkan putusanakhir Mahkamah Agung (MA) atas Peristiwa Tanjung Priok sungguh sangat miris: takada pelanggaran HAM dalam peristiwa ini! Menolak putusan MA itu saya telahmengeluarkan press release (terlampir).Tinggallah kini para pencari keadilan menunggu di pintu Komisi Kebenaran danRekonsiliasi (KKR). Semoga kebenaran sejarah bisa diungkap dan keadilan bisaditegakkan. Sehingga era reformasi tidak lagi mewarisi produk-produk penyalahgunaankekuasaan oleh rezim Orde Baru. Dalam masa transisi politik seperti sekarang ini,rasanya perlu untuk ingat nasih bijak Lawrence Whitehead dalam artikel berjudul
  7. 7. “Consolidation of Fragile Democracy” (dalam Tanuredjo, 2003). Katanya, “Kalaukejahatan besar tak diselidiki dan pelaku-pelakunya tidak dihukum, tidak akan adapertumbuhan keyakinan terhadap kejujuran secara nyata, tidak akan ada penanamannorma-norma demokrasi dalam masyarakat pada umumnya, dan karena itu tidak terjadikonsolidasi demokrasi.” .Daftar Pustaka:Abdullah, Taufik, 2000. “Sejarah, Nostalgia, dan Kegetiran Kini”. Orasi Kebudayaan pada Peringatan Ulang Tahun I The Habibie Center, Jakarta, 22 November.Budiman, Arief, 1996. Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.Fatah, Eep Saefullah, 1994a. “Unjuk Rasa, Gerakan Massa dan Demokratisasi: Potret Pergeseran Politik Orde Baru”, Prisma, No. 4, April.Fatah, Eep Saefullah, 1994b. Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.Fatwa, A.M., 2000. Demi Sebuah Rezim, Demokrasi dan Keyakinan Beragama Diadili. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.Fatwa, A.M., 2002. Satu Islam Multi Partai, Membangun Integritas di Tengah Pluralitas. Bandung: Mizan. Cetakan ke-2.Fatwa, A.M., 2005. Pengadilan HAM Ad Hoc Tanjung Priok, Pengungkapan Kebenaran untuk Rekonsiliasi Nasional. Jakarta: Dharmapena Publishing.Simanjuntak, Marsilam, 1997. Pandangan Negara Integralistik. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.Tanuredjo, Budiman, 2003. “Rekonsiliasi Menuju Indonesia Baru 2004”. Kompas, 16 Desember.Tim MAULA, ed., 1999. Jika Rakyat Berkuasa, Upaya Membangun Masyarakat Madani dalam Kultur Feodal. Bandung: Pustaka Hidayah.(Ceramah dalam kegiatan Pembekalan Mahasiswa PTIK Angkatan 43 di Auditorium PTIK,Jakarta pada tanggal 6 April 2006)Kedudukan Presiden sebagai Panglima Tertinggi atas ABRI seharusnya ditafsirkan dalam kaitan fungsi Presiden menurut Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 UUD 1945, yaitu untuk menyatakan perang dan untuk menyatakan negara dalam keadaan bahaya.Hubungan antara Islam dan rezim Orde Baru dapat dijelaskan dalam beberapa fase: (i) fase marjinalisasi atau hegemonic (1968-1985), (ii)
  8. 8. fase understanding atau resiprokal (1986-1989), (iii) fase akomodasionis (1990-1998). (Lihat: Fatwa, 2002: 37-38, 45-46).Pada tanggal 26 Juli 1984 Wakil Gubernur DKI Jakarta Mayjen Edi Nalapraya—yang pernah menjadi Asisten Intel Laksusda Jaya yang sering menangkap dan menahan saya—mengabarkan bahwa karena setelah sekian lama saya ditekan dan diteror dengan berbagai cara tapi tidak bisa berubah, maka terpaksa saya akan diselesaikan secara hukum. Rupanya, sehari sesudah Peristiwa Tanjung Priok, Radio Australia menyiarkan bahwa saya ditahan oleh Kopkamtib. Dua hari sesudahnya, saat saya bertemu dengan Mayjen Pol. Soehadi di rumah Jenderal Pol. Soetjipto Joedodihardjo, mereka heran melihat saya belum ditahan karena menurut informasi intelijen mestinya beberapa hari lalu saya sudah ditahan. Beliau menasehati saya untuk sabar dan tetap konsisten berjuang karena, katanya, saya pasti akan ditahan. Pada tanggal 19 September 1984 saya pun ditahan. Atas tuduhan subversif, saya dihukum 18 tahun penjara, yang saya jalani selama 9 tahun lebih (saya diberi status bebas bersyarat pada tahun 1993).

×