SlideShare a Scribd company logo

7 sop seksi trantib

•
•
bedhoo
bedhoo

Dokumen tersebut berisi enam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur pelaksanaan kegiatan Seksi Keamanan dan Ketertiban di Kantor Camat Ampenan, meliputi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), permohonan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), permohonan lembur kegiatan, pelaksanaan kegiatan monitoring, dan permohonan data gangguan ketertiban umum.

Government & Nonprofit
1 of 23
Download to read offline
PEMERINTAH KOTA MATARAM KANTOR CAMAT AMPENAN Nomor SOP Tanggal Pembuatan 30 Nopember 2012 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 2 Januari 2013 Disahkan Oleh Camat Ampenan SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN Nama SOP Penyusunan RKA Seksi Trantib Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana  UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  UU NO. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah  PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota  PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah  PP. No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah  Perda No. 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram  Perda No. 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram  Perda No. 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah  Perwal No. 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Kota Mataram 1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang penyusunan RKA 2. Memahami Renstra dan Renja Kota Mataram dan Kecamaatan Ampenan. 3. Memiliki kewenangan untuk menyusun RKA dan Program kerja seksi Keterkaitan Peralatan / perlengkapan  SOP Penyusunan RKA Kecamatan  SOP Penyusunan DPA Kecamatan Ampenan 1. Komputer & Printer 2. Meja & Kursi 3. Buku Pedoman Penyusunan RKA 4. ATK, dll Peringatan Pencatatan dan pendataan Apabila SOP Penyusunan RKA Seksi tidak dibuat, maka RKA Kecamatan akan disusun berdasarkan kegiatan seksi yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya RKA dan Program Kerja seksi akan dijadikan bahan penyusunan anggaran dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Seksi
PEMERINTAH KOTA MATARAM KANTOR CAMAT AMPENAN Nomor SOP Tanggal Pembuatan 30 Nopember 2012 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 2 Januari 2013 Disahkan Oleh Camat Ampenan SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN Nama SOP Permohonan SPPD Seksi Trantib Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana  UU NO. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah  PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota  PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah  Perda No. 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram  Perda No. 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram  Perwal No. 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Kota Mataram 1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang penyusunan SPPD 2. Memiliki kewenangan untuk melaksanakan SPPD Keterkaitan Peralatan / perlengkapan  SOP Penyusunan Penyusunan SPJ 1. Sepeda Motor 2. Komputer & Printer 3. Meja & Kursi 4. Buku Pedoman Penyusunan RKA 5. ATK, dll Peringatan Pencatatan dan pendataan Apabila SOP Permohonan SPPD tidak dilaksanakan maka Anggaran Perjalanan Dinas tidak akan dikeluarkan oleh Bagian Keuangan. SOP Permohonan SPPD menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan SPPD pada
PEMERINTAH KOTA MATARAM KANTOR CAMAT AMPENAN Nomor SOP Tanggal Pembuatan 30 Nopember 2012 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 2 Januari 2013 Disahkan Oleh Camat Ampenan SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN Nama SOP Permohonan Lembur Kegiatan Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana  UU NO. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah  PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota  PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah  Perda No. 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram  Perda No. 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram  Perwal No. 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Kota Mataram 1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Pelaksanaan Kegiatan yang dilemburkan 2. Memiliki kewenangan untuk melaksanakan Lembur Keterkaitan Peralatan / perlengkapan  SOP Penyusunan Penyusunan SPJ 1. Sepeda Motor 2. Komputer & Printer 3. Meja & Kursi 4. Buku Pedoman Penyusunan RKA 5. ATK, dll Peringatan Pencatatan dan pendataan Apabila SOP Permohonan Lembur Kegiatan tidak dilaksanakan maka Anggaran Lembur Kegiatan tidak akan dikeluarkan oleh Bagian Keuangan. SOP Permohonan Lembur menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan Lembur, dengan melaporkan hasil kegiatan lembur
PEMERINTAH KOTA MATARAM KANTOR CAMAT AMPENAN Nomor SOP Tanggal Pembuatan 30 Nopember 2012 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 2 Januari 2013 Disahkan Oleh Camat Ampenan SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN Nama SOP Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Trantib Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana  UU NO. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah  PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota  PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah  Perda No. 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram  Perda No. 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram  Perwal No. 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Kota Mataram 1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Pelaksanaan Kegiatan 2. Memiliki kewenangan untuk melaksanakan Kegiatan Keterkaitan Peralatan / perlengkapan  Kegiatan Monitoring Trantib  Kegiatan Monitoring Hari Besar Keagamaan  Kegiatan Monitoring Hari Besar Nasional 1. Sepeda Motor 2. Komputer & Printer 3. Meja & Kursi 4. Buku Pedoman Penyusunan RKA 5. ATK, dll Peringatan Pencatatan dan pendataan Apabila SOP Pelaksanaan Kegiatan tidak dilaksanakan maka Anggaran Pelaksanaan Kegiatan tidak akan dikeluarkan oleh Bagian Keuangan. SOP Permohonan Pelaksanaan Kegiatan menjadi dasar dalam melakukan kegiatan sebagaimana tertuang dalam DPA Kecamatan Ampenan.
PEMERINTAH KOTA MATARAM KANTOR CAMAT AMPENAN Nomor SOP Tanggal Pembuatan 30 Nopember 2012 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 2 Januari 2013 Disahkan Oleh Camat Ampenan SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN Nama SOP Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Hari Besar Nasional Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana  UU NO. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah  PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota  PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah  Perda No. 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram  Perda No. 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram  Perwal No. 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Kota Mataram 1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Pelaksanaan Kegiatan 2. Memiliki kewenangan untuk melaksanakan Kegiatan Keterkaitan Peralatan / perlengkapan  Kegiatan Monitoring Trantib  Kegiatan Monitoring Hari Besar Keagamaan  Kegiatan Monitoring Hari Besar Nasional 1. Sepeda Motor 2. Komputer & Printer 3. Meja & Kursi 4. Buku Pedoman Penyusunan RKA 5. ATK, dll Peringatan Pencatatan dan pendataan Apabila SOP Pelaksanaan Kegiatan tidak dilaksanakan maka Anggaran Pelaksanaan Kegiatan tidak akan dikeluarkan oleh Bagian Keuangan. SOP Permohonan Pelaksanaan Kegiatan menjadi dasar dalam melakukan kegiatan sebagaimana tertuang dalam DPA Kecamatan Ampenan.
PEMERINTAH KOTA MATARAM KANTOR CAMAT AMPENAN Nomor SOP Tanggal Pembuatan 30 Nopember 2012 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 2 Januari 2013 Disahkan Oleh Camat Ampenan SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN Nama SOP Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Hari Besar Keagamaan Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana  UU NO. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah  PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota  PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah  Perda No. 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram  Perda No. 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram  Perwal No. 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Kota Mataram 1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Pelaksanaan Kegiatan 2. Memiliki kewenangan untuk melaksanakan Kegiatan Keterkaitan Peralatan / perlengkapan  Kegiatan Monitoring Trantib  Kegiatan Monitoring Hari Besar Keagamaan  Kegiatan Monitoring Hari Besar Nasional 1. Sepeda Motor 2. Komputer & Printer 3. Meja & Kursi 4. Buku Pedoman Penyusunan RKA 5. ATK, dll Peringatan Pencatatan dan pendataan Apabila SOP Pelaksanaan Kegiatan tidak dilaksanakan maka Anggaran Pelaksanaan Kegiatan tidak akan dikeluarkan oleh Bagian Keuangan. SOP Permohonan Pelaksanaan Kegiatan menjadi dasar dalam melakukan kegiatan sebagaimana tertuang dalam DPA Kecamatan Ampenan.
PEMERINTAH KOTA MATARAM KANTOR CAMAT AMPENAN Nomor SOP Tanggal Pembuatan 30 Nopember 2012 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 2 Januari 2013 Disahkan Oleh Camat Ampenan SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN Nama SOP Permohonan Data Gangguan Kantibmas Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana  UU NO. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah  PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota  PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah  Perda No. 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram  Perda No. 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram  Perwal No. 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Kota Mataram 1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Kantibmas 2. Memiliki pengetahuan dan data tentang potinsi wilayah rawan gangguan kantibmas 3. Memiliki kewenangan untuk membuat dan mengeluarkan data dimaksud Keterkaitan Peralatan / perlengkapan  Permohonan Data Gangguan Kantibmas  Permohonan Data Wilayah Potensi Gangguan Kantibmas 1. Sepeda Motor 2. Komputer & Printer 3. Meja & Kursi 4. Buku Pedoman Penyusunan RKA 5. ATK, dll Peringatan Pencatatan dan pendataan Apabila SOP Permohonan Data ini tidak dilaksanakan dengan baik, Data yang dimaksud tidak dapat diberikan kepada pemohon. SOP Permohonan Data menjadi dasar dalam mengeluarkan/menjawab permintaan data dari pihak lain kepada Kantor Camat Ampenan
PEMERINTAH KOTA MATARAM KANTOR CAMAT AMPENAN Nomor SOP Tanggal Pembuatan 30 Nopember 2012 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 2 Januari 2013 Disahkan Oleh Camat Ampenan SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN Nama SOP Permohonan Surat Keterangan Catanan Kepolisian Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana  UU NO. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah  PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota  PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah  Perda No. 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram  Perda No. 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram  Perwal No. 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Kota Mataram 1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pranata hukum resmi dan hukum sosial masyarakat 2. Memiliki pengetahuan dan data pemohon melalui informasi dari kelurahan dan lingkungan terkait 3. Memiliki kewenangan untuk membuat dan mengeluarkan surat dimaksud Keterkaitan Peralatan / perlengkapan - Permohonan Surat Keterangan Catatan Kepolisian - Permohonan Surat Jaminan Tahanan 1. Sepeda Motor 2. Komputer & Printer 3. Meja & Kursi 4. Buku Pedoman Penyusunan RKA 5. ATK, dll Peringatan Pencatatan dan pendataan Apabila SOP Permohonan Surat Keterangan ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka surat yang dimaksud tidak dapat diberikan kepada pemohon. SOP Penerbitan Surat Keterangan/Ijin menjadi dasar dalam menerbitkan/mengesahkan Surat Keterangan bidang Administasi Pertanahan dan Kependudukan.
PEMERINTAH KOTA MATARAM KANTOR CAMAT AMPENAN Nomor SOP Tanggal Pembuatan 30 Nopember 2012 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 2 Januari 2013 Disahkan Oleh Camat Ampenan SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN Nama SOP Permohonan / Pengesahan Surat Jaminan Tahanan Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana  UU NO. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah  PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota  PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah  Perda No. 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram  Perda No. 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram  Perwal No. 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Kota Mataram 1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pranata hukum resmi dan hukum sosial masyarakat 2. Memiliki pengetahuan dan data pemohon melalui informasi dari kelurahan dan lingkungan terkait 3. Memiliki kewenangan untuk membuat dan mengeluarkan surat dimaksud Keterkaitan Peralatan / perlengkapan - Permohonan Surat Keterangan Catatan Kepolisian - Permohonan Surat Jaminan Tahanan 1. Sepeda Motor 2. Komputer & Printer 3. Meja & Kursi 4. Buku Pedoman Penyusunan RKA 5. ATK, dll Peringatan Pencatatan dan pendataan Apabila SOP Permohonan / Pengesahan Jaminan Tahanan ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka surat yang dimaksud tidak dapat diberikan kepada pemohon. SOP Penerbitan/pengesahan Jaminan Tahanan menjadi dasar dalam menerbitkan/mengesahkan Surat dimaksud, selama penjamin diketahui dan berdomisili di Wilayah Kecamatan Ampenan.
PEMERINTAH KOTA MATARAM KANTOR CAMAT AMPENAN Nomor SOP Tanggal Pembuatan 30 Nopember 2012 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 2 Januari 2013 Disahkan Oleh Camat Ampenan SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN Nama SOP Penyesaian Masalah Sengketa / Perkara / Kasus Masyarakat Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana  UU NO. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah  PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota  PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah  Perda No. 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram  Perda No. 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram  Perwal No. 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Kota Mataram 1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Peraturan Hukum yang berlaku 2. Memiliki Pemahaman tentang masalah yang terjadi 3. Memiliki integritas dan keadilan dalam mengambil kebijakan 4. Memiliki kewenangan untuk menyelesaikan masalah dimaksud Keterkaitan Peralatan / perlengkapan Penyelesaian Masalah – masalah yang menimbulkan potensi gangguan Kantibmas baik secara pribadi maupun kelompok. 1. Sepeda Motor 2. Komputer & Printer 3. Meja & Kursi 4. Buku Pedoman Penyusunan RKA 5. ATK, dll Peringatan Pencatatan dan pendataan Apabila SOP Penyelesaian Masalah ini tidak dijalankan dengan baik, maka masalah yang terjadi cenderung akan menimbulkan efek gangguan kantibmas yang lebih besar. SOP Penyelesaian Masalah ini harus dilaksanakan baik melaui permohonan maupun secara inisiasi, dengan mempertimbangkan akibat yang dapat ditimbulkan dari masalah tersebut.
Penyusunan RKA No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Ket Camat Sekcam Kasi Trantib Kasubag Kelengkapan Waktu Output 1 Menerima Surat Perintah Penyiapan Draft RKA Nota Dinas 1 hari Diterimanya perintah mengadakan Rapat 2 Menyiapkan Draft RKA Seksi Pemerintahan Undangan, Blanko RKA 1 hari Diterimanya undangan dan Blanko RKA 3 Menngumpulkan Drfat RKA Seksi Pada Tim Penyusunan RKA Dokumen RKA 3 hari Tersusunnya Dokumen RKA 4 Melakuan Evaluasi Pembahasan Pra RKA Dokumen RKA 1 hari Terkumpulnya Dokumen RKA kepada TIM 5 Melaksanakan Perbaikan Pra RKA Dokumen RKA 1 hari Tersusunya Dokumen RKA hasil Revisi 6 Menyusun RKA Final Dokumen RKA 1 hari Ditetapkannya Dokumen RKA Kecmatn 7 Mendandatanagi RKA
Permohonan SPPD No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan Camat Kasi Trantib Kasubag Keu/Percn Kelengkapan Waktu Output 1 Mengajukan Permintaan kegiatan SPPD kepada Camat Surat Permo honan, SPT 1 hari Diterimanya surat permohonan 2 Menindaklanjuti permintaan kegiatan SPPD Nota keter- sediaan anggaran 1 hari Terkirimnya nota ketersediaan anggaran 3 Menerima dan Menindak lanjuti permintaan dari Camat Dokuemen Anggaran 1 Jam Tersedianya dana sesuai anggaran 4 Menyetujui SPPD Surat Permo- honan, SPT 1 Jam Disetujuinya Permohonan SPPD 5 Melaksanakan SPPD Lembar SPPD 3 / 5 hari Terlaksanya SPPD sesuai kegiatan 6 Menyusun dan Menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban SPPD kepada Camat Laporan SPPD 1 hari Tersusunnya laporan SPPD Kegiatan 7 Menerima Laporan Pertanggungjawab SPPD Laporan SPPD 1 hari Diterimanya laporan SPPD Kegiatan
Permohonan Lembur Kegiatan No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Ket Camat Kasi Trantib Kasubag Keu/Percn Kelengkapan Waktu Output 1 Mengajukan Permintaan Lembur kepada Camat Surat Permo honan, SPT 1 hari Diterimanya surat permohonan 2 Menindak lanjuti permintaan Lembur Nota keter- sediaan anggaran 1 hari Terkirimnya nota ketersediaan anggaran 3 Menerima dan menindaklanjuti Permintaan dari Camat Dokuemen Anggaran 1 Jam Tersedianya dana sesuai anggaran 4 Menyetujui Lembur Surat Permo- honan, SPT 1 Jam Disetujuinya Permohonan SPPD 5 Melaksanakan Lembur Lembar SPPD 3 / 5 hari Terlaksanya SPPD sesuai kegiatan 6 Menyerahkan Laporan Pertanggungan Jawab Lembur Kepada Camat Laporan SPPD 1 hari Tersusunnya laporan SPPD Kegiatan 7 Menerima Laporan Pertanggungjawab Lembur Laporan SPPD 1 hari Diterimanya laporan SPPD Kegiatan
Tim Monitoring Trantib Kecamatan No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Ket Camat Kasi Trantib Kasubag Keu/Percn Kelengkapan Waktu Output 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Mengajukan Permintaan Pelaksanaan Kegiatan kepada Camat Surat permohonan 1 hari Diterimanya Surat permohonan 2 Menindak lanjuti permintaan dimulainya Kegiatan seksi Nota ketersediaan dan jadwal anggaran kas 1 jam Tersedianya anggaran sesuai kas 3 Menerima dan menindaklanjuti Permintaan dari Camat Dokuemen Anggaran 2 jam Disetujuinya kegiatan sesuai kas 4 Menyetujui pelaksanaan Kegiatan Seksi Surat permohonan 1 jam Disetujuinya kegiatan dilaksanan 5 Menyusun Tim / Kepanitiaan Kegiatan Draft SK Kepanitiaan Kegiatan 1 hari Tersusunya Draft SK Kepanitiaan 6 Menyerahkan draft SK TIM untuk di paraf dan disetujui Draft SK Kepanitiaan Kegiatan 2 jam Diserahkannya Draft SK Kepanitiaan 7 Menyutujui SK Tim Kegiatan SK Kepanitiaan Kegiatan 2 jam Disetujuinya SK Kepanitiaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 Mensosialisasikan SK Tim dan melakukan rapat persiapan pelaksanaan kegiatan Draft SK Kepanitiaan Kegiatan, 1 hari Tersosialisasinya SK Kepanitiaan SOP Rapat 9 Mempersiapkan kelengkapan pelaksanaan kegiatan TOR, Juknis, Notulen rapat, datar hadir 1 hari Tersusunnya TOR, Juknis, Notulen, dll 10 Melaksanakan kegiatan TOR, Juknis, Notulen rapat, datar hadir 1 s.d 3 hari Terlaksanananya kegiatan SOP SPPD 11 Membuat Laporan Hasil Kegiatan Laporan Kegiatan, Dokentasi Kegiatan 1 hari Tersusunnya laporan hasil kegiatan 12 Menerima Laporan Pertanggunganjawab Kegiatan Laporan Kegiatan, Dokentasi Kegiatan 1 hari Diterimanya laporan hasil kegiatan SOP SPJ
Monitoring Hari Besar Nasional No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Ket Camat Kasi Trantib Kasubag Keu/Percn Kelengkapan Waktu Output 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Mengajukan Permintaan Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Trantib kepada Camat Surat permohonan 1 hari Diterimanya Surat permohonan 2 Menindak lanjuti permintaan dimulainya Kegiatan seksi Nota ketersediaan dan jadwal anggaran kas 1 jam Tersedianya anggaran sesuai kas 3 Menerima dan menindaklanjuti Permintaan dari Camat Dokuemen Anggaran 2 jam Disetujuinya kegiatan sesuai kas 4 Menyetujui pelaksanaan Kegiatan Seksi Surat permohonan 1 jam Disetujuinya kegiatan dilaksanan 5 Mempersiapkan kelengkapan pelaksanaan kegiatan Lembar pelaksanaan Monitoring, lembar SPPD, dll 1 hari Tersusunnya TOR, Juknis, Notulen, dll 6 Melaksanakan kegiatan TOR, Juknis, Notulen rapat, datar hadir 1 s.d 3 hari Terlaksanananya kegiatan SOP SPPD 7 Membuat Laporan Hasil Kegiatan Laporan Kegiatan, Dokentasi Kegiatan 1 hari Tersusunnya laporan hasil kegiatan 8 Menerima Laporan Pertanggunganjawab Kegiatan Laporan Kegiatan, Dokentasi Kegiatan 1 hari Diterimanya laporan hasil kegiatan SOP SPJ
Monitoring Hari Besar Keagamaan No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Ket Camat Kasi Trantib Kasubag Keu/Percn Kelengkapan Waktu Output 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Mengajukan Permintaan Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Trantib kepada Camat Surat permohonan 1 hari Diterimanya Surat permohonan 2 Menindak lanjuti permintaan dimulainya Kegiatan seksi Nota ketersediaan dan jadwal anggaran kas 1 jam Tersedianya anggaran sesuai kas 3 Menerima dan menindaklanjuti Permintaan dari Camat Dokuemen Anggaran 2 jam Disetujuinya kegiatan sesuai kas 4 Menyetujui pelaksanaan Kegiatan Seksi Surat permohonan 1 jam Disetujuinya kegiatan dilaksanan 5 Mempersiapkan kelengkapan pelaksanaan kegiatan Lembar pelaksanaan Monitoring, lembar SPPD, dll 1 hari Tersusunnya TOR, Juknis, Notulen, dll 6 Melaksanakan kegiatan TOR, Juknis, Notulen rapat, datar hadir 1 s.d 3 hari Terlaksanananya kegiatan SOP SPPD 7 Membuat Laporan Hasil Kegiatan Laporan Kegiatan, Dokentasi Kegiatan 1 hari Tersusunnya laporan hasil kegiatan 8 Menerima Laporan Pertanggunganjawab Kegiatan Laporan Kegiatan, Dokentasi Kegiatan 1 hari Diterimanya laporan hasil kegiatan SOP SPJ
Permohonan Data Gangguan Kantibmas No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan Camat Sekcam Kasi Staff Kelengkapan Waktu Output 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 1 Menerima Surat Permohonan/ Permintaan Data Gangguan Kantibmas Surat pengantar, dokumen lain 1 jam Diterimanya surat permohonan 2 Menindak lanjuti Surat Permohonan/Permintaan Data Gangguan Kantibmas Surat pengantar, dokumen lain 30 mnt. Diteruskannya surat permohonan 3 Menyetujui Surat Permohonan/ Permintaan Data Gangguan Kantibmas Lembar disposisi, Srt. pengantar, lainnya 30 mnt. Disetujuinya surat permohonan data 4 Menyiapkan Data sesuai permintaan Dokumen, arsip terkait 30 menit s.d 3 hari Disiapkannya data dimohonkan 5 Memberikan Data Sesuai Permintaan Dokumen, arsip terkait 30 menit Diberikannya data dimohonkan
Permohonan SKCK No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Ket.Camat Sekcam Kasi Pem. Staff Kelengkapan Waktu Output 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Menerima Surat Permohonan/ Permintaan Surat Keterangan/Pengesahan Surat pengantar, dokumen lain 10 mnt. Diterimanya surat permohonan 2 Memeriksa kelengkapan berkas permohonan Surat pengantar, dokumen lain 10 mnt. Diperiksanya permo-honan, dan kelengkapan 3 Menindak lanjuti Permohonan/ Permintaan Surat Keterangan Lembar disposisi, Srt. pengantar, lainnya 20 mnt. Ditindaklanjutinya srt. permohonan data 4 Menyetujui Permohonan/ Permintaan Surat Keterangan/ Pengesahan Dokumen, arsip terkait 30 mnt. Disetujuinya pembuatan Srt. Ket 5 Menyiapkan Surat Keterangan Dokumen, arsip terkait 30 mnt. Disiapkannya Surat Keterangan 6 Membuat Surat Keterangan Dokumen, arsip terkait 30 mnt. Dibuatnya surat Keterangan 7 Memeriksa dam memaraf Surat Keterangan yang telah dibuat Surat Keterangan 10 mnt. Diparafnya surat keterangan dibuat
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 8 Menindak lanjuti surat keterangan kepada Camat untuk ditandatangani. Surat Keterangan, dokumen pendukung 10 menit Ditandanganinya surat keterangan dibuat 9 Melakukan registrasi surat keterangan yang telah ditandatangani Buku Agenda/ Registrasi 10 menit Diregistrasinya surat Keterangan 10 Memberikan surat keterangan dimaksud Surat Keterangan 10 menit Diberikannya surat keterangan
Permohonan Jaminan No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Ket.Camat Sekcam Kasi Pem. Staff Kelengkapan Waktu Output 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Menerima Surat Permohonan/ Permintaan Jaminan Tahanan Surat pengantar, dokumen lain 10 mnt. Diterimanya surat permohonan 2 Memeriksa kelengkapan berkas permohonan dan data penjamin Surat pengantar, dokumen lain 10 mnt. Diperiksanya permo-honan, dan kelengkapan 3 Menindak lanjuti Permohonan/ Permintaan Surat Penjaminan Tahanan Lembar disposisi, Srt. pengantar, lainnya 20 mnt. Ditindaklanjutinya srt. permohonan data 4 Menyetujui Permohonan/ Permintaan Surat Penjaminan Tahanan Dokumen, arsip terkait 30 mnt. Disetujuinya pembuatan Srt. Ket 5 Menyiapkan Surat Keterangan Dokumen, arsip terkait 30 mnt. Disiapkannya Surat Keterangan 6 Membuat Surat Jaminan dan Perjajian Penjaminan Tahanan Dokumen, arsip terkait 30 mnt. Dibuatnya surat Keterangan 7 Memeriksa dam memaraf Surat Penjaminan Tahanan yang telah dibuat Surat Keterangan 10 mnt. Diparafnya surat keterangan dibuat
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 8 Menindak lanjuti surat Penjaminan Tahanan kepada Camat untuk ditandatangani. Surat Keterangan, dokumen pendukung 10 menit Ditandanganinya surat keterangan dibuat 9 Melakukan registrasi surat Penjaminan Tahanan yang telah ditandatangani Buku Agenda/ Registrasi 10 menit Diregistrasinya surat Keterangan 10 Memberikan surat keterangan dimaksud Surat Keterangan 10 menit Diberikannya surat keterangan
Penyelesaian Masaalah Sengketa/Perkara/Kasus No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Ket.Camat Sekcam Kasi Pem. Staff Kelengkapan Waktu Output 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Menerima Surat Permohonan/ Laporan tentang Masalah yang terjadi Surat masuk, lembar disposisi 10 mnt. Diterimanya surat masuk 2 Memeriksa dan melakukan cross check kebenaran dimaksud Surat masuk 1 jam s.d 1 hari Dilaksanakannya cross check masalah 3 Melaporkan hasil cross check kepada Camat Laporan hasil pemantauan 20 mnt. Dilaporkannya hasil cross check 4 Mempersiapkan langkah-langkah sebagai upaya penyelesaian masalah Dokumen, arsip terkait 30 mnt. Disiapkannya upaya pemecahan masalah 5 Memanggil kedua belah pihak yang bermasalah dengan menghadirkan kepala lingkungan serta lurah Surat undangan 30 mnt. Diterimanya kehadiran kedua pihak 6 Mempersiapkan perjanjian perdamaian Surat Perjanjian 30 mnt. Dibuatnya surat perjanjian damai 7 Melakukan pernjian perdamaian Surat Perjanjian Ditanda tanganninya surat perjanjian 8 Menyusun laporan hasil penyelesaian masalah Surat Perjanjian 1 mnt. Disusunnya laporan hasil kegiatan 9 Menerima hasil laporan penyelesaian masalah Laporan hasil kegiatan 10 menit Di terimanya laporan hasil kegiatan

Recommended

Kasi trantib
Kasi trantibKasi trantib
Kasi trantibReddy Prayudie
 
2 sop keuangan perencanaan
2 sop keuangan perencanaan2 sop keuangan perencanaan
2 sop keuangan perencanaanbedhoo
 
5 sop seksi sosial dan pemb. masyarakat
5 sop seksi sosial dan pemb. masyarakat5 sop seksi sosial dan pemb. masyarakat
5 sop seksi sosial dan pemb. masyarakatbedhoo
 
6 sop seksi fisik dan prasarana
6 sop seksi fisik dan prasarana6 sop seksi fisik dan prasarana
6 sop seksi fisik dan prasaranabedhoo
 
Sosialisasi KKPR
Sosialisasi KKPRSosialisasi KKPR
Sosialisasi KKPREra Wibowo
 
Anjab jfu penyusun bahan rencana program & penelaah data perencanaan
Anjab jfu penyusun bahan rencana program & penelaah data perencanaanAnjab jfu penyusun bahan rencana program & penelaah data perencanaan
Anjab jfu penyusun bahan rencana program & penelaah data perencanaanReddy Prayudie
 
Standar Drafting Keputusan Bupati
Standar Drafting Keputusan BupatiStandar Drafting Keputusan Bupati
Standar Drafting Keputusan BupatiArdi Susanto
 
3 sop umum kepegawaian
3 sop umum kepegawaian3 sop umum kepegawaian
3 sop umum kepegawaianbedhoo
 

Recommended

Kasi trantib
Kasi trantibKasi trantib
Kasi trantibReddy Prayudie
 
2 sop keuangan perencanaan
2 sop keuangan perencanaan2 sop keuangan perencanaan
2 sop keuangan perencanaanbedhoo
 
5 sop seksi sosial dan pemb. masyarakat
5 sop seksi sosial dan pemb. masyarakat5 sop seksi sosial dan pemb. masyarakat
5 sop seksi sosial dan pemb. masyarakatbedhoo
 
6 sop seksi fisik dan prasarana
6 sop seksi fisik dan prasarana6 sop seksi fisik dan prasarana
6 sop seksi fisik dan prasaranabedhoo
 
Sosialisasi KKPR
Sosialisasi KKPRSosialisasi KKPR
Sosialisasi KKPREra Wibowo
 
Anjab jfu penyusun bahan rencana program & penelaah data perencanaan
Anjab jfu penyusun bahan rencana program & penelaah data perencanaanAnjab jfu penyusun bahan rencana program & penelaah data perencanaan
Anjab jfu penyusun bahan rencana program & penelaah data perencanaanReddy Prayudie
 
Standar Drafting Keputusan Bupati
Standar Drafting Keputusan BupatiStandar Drafting Keputusan Bupati
Standar Drafting Keputusan BupatiArdi Susanto
 
3 sop umum kepegawaian
3 sop umum kepegawaian3 sop umum kepegawaian
3 sop umum kepegawaianbedhoo
 
Kasi pem
Kasi pemKasi pem
Kasi pemReddy Prayudie
 
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITASTELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITASNOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
Analisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan Prasarana
Analisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan PrasaranaAnalisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan Prasarana
Analisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan PrasaranaSujud Marwoto
 
Pengumpul data ketentraman dan ketertiban
Pengumpul data ketentraman dan ketertibanPengumpul data ketentraman dan ketertiban
Pengumpul data ketentraman dan ketertibanReddy Prayudie
 
Juknis LKPJ Kepala Desa
Juknis LKPJ Kepala DesaJuknis LKPJ Kepala Desa
Juknis LKPJ Kepala DesaYudhi Aldriand
 
Pengadministrasi keamanan dan ketertiban
Pengadministrasi keamanan dan ketertibanPengadministrasi keamanan dan ketertiban
Pengadministrasi keamanan dan ketertibanReddy Prayudie
 
Anjab pranata komputer
Anjab pranata komputerAnjab pranata komputer
Anjab pranata komputerAdhy Nosho
 
Paparan MUSRENBANG KECAMATAN.pptx
Paparan MUSRENBANG KECAMATAN.pptxPaparan MUSRENBANG KECAMATAN.pptx
Paparan MUSRENBANG KECAMATAN.pptxssuserf5a351
 
Paparan Musrenbang 2018
Paparan Musrenbang 2018Paparan Musrenbang 2018
Paparan Musrenbang 2018wedusputih
 
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015Dani Setiawan
 
Analis penyelenggaraan tugas pemerintahan kecamatan
Analis penyelenggaraan tugas pemerintahan kecamatanAnalis penyelenggaraan tugas pemerintahan kecamatan
Analis penyelenggaraan tugas pemerintahan kecamatanReddy Prayudie
 
ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN
ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN
ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIANNova Oktaharfianto
 
Telaahan tambahan penghasilan kab paser
Telaahan tambahan penghasilan kab paserTelaahan tambahan penghasilan kab paser
Telaahan tambahan penghasilan kab paserBidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-temanna #LABEDDU
 
Kasubag umum
Kasubag umumKasubag umum
Kasubag umumReddy Prayudie
 
Pengelola dokumen perijinan
Pengelola dokumen perijinanPengelola dokumen perijinan
Pengelola dokumen perijinanReddy Prayudie
 
Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas DesaPedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas DesaJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Prosedur pembentukan peraturan bupati
Prosedur pembentukan peraturan bupatiProsedur pembentukan peraturan bupati
Prosedur pembentukan peraturan bupatiArdi Susanto
 
Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013
Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013
Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013Aji Sahdi Sutisna
 
Skp kepegawaian
Skp kepegawaianSkp kepegawaian
Skp kepegawaianpamuaralabuh
 
1 pengantar sop
1 pengantar sop1 pengantar sop
1 pengantar sopbedhoo
 
Tahapan Penyusunan SKP
Tahapan Penyusunan SKPTahapan Penyusunan SKP
Tahapan Penyusunan SKPpemerintah.net
 

More Related Content

What's hot

Analisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan Prasarana
Analisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan PrasaranaAnalisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan Prasarana
Analisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan PrasaranaSujud Marwoto
 
Pengumpul data ketentraman dan ketertiban
Pengumpul data ketentraman dan ketertibanPengumpul data ketentraman dan ketertiban
Pengumpul data ketentraman dan ketertibanReddy Prayudie
 
Juknis LKPJ Kepala Desa
Juknis LKPJ Kepala DesaJuknis LKPJ Kepala Desa
Juknis LKPJ Kepala DesaYudhi Aldriand
 
Pengadministrasi keamanan dan ketertiban
Pengadministrasi keamanan dan ketertibanPengadministrasi keamanan dan ketertiban
Pengadministrasi keamanan dan ketertibanReddy Prayudie
 
Anjab pranata komputer
Anjab pranata komputerAnjab pranata komputer
Anjab pranata komputerAdhy Nosho
 
Paparan MUSRENBANG KECAMATAN.pptx
Paparan MUSRENBANG KECAMATAN.pptxPaparan MUSRENBANG KECAMATAN.pptx
Paparan MUSRENBANG KECAMATAN.pptxssuserf5a351
 
Paparan Musrenbang 2018
Paparan Musrenbang 2018Paparan Musrenbang 2018
Paparan Musrenbang 2018wedusputih
 
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015Dani Setiawan
 
Analis penyelenggaraan tugas pemerintahan kecamatan
Analis penyelenggaraan tugas pemerintahan kecamatanAnalis penyelenggaraan tugas pemerintahan kecamatan
Analis penyelenggaraan tugas pemerintahan kecamatanReddy Prayudie
 
ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN
ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN
ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIANNova Oktaharfianto
 
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-temanna #LABEDDU
 
Pengelola dokumen perijinan
Pengelola dokumen perijinanPengelola dokumen perijinan
Pengelola dokumen perijinanReddy Prayudie
 
Prosedur pembentukan peraturan bupati
Prosedur pembentukan peraturan bupatiProsedur pembentukan peraturan bupati
Prosedur pembentukan peraturan bupatiArdi Susanto
 
Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013
Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013
Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013Aji Sahdi Sutisna
 

What's hot (20)

Kasi pem
Kasi pemKasi pem
Kasi pem
 
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITASTELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
 
Analisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan Prasarana
Analisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan PrasaranaAnalisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan Prasarana
Analisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan Prasarana
 
Pengumpul data ketentraman dan ketertiban
Pengumpul data ketentraman dan ketertibanPengumpul data ketentraman dan ketertiban
Pengumpul data ketentraman dan ketertiban
 
Juknis LKPJ Kepala Desa
Juknis LKPJ Kepala DesaJuknis LKPJ Kepala Desa
Juknis LKPJ Kepala Desa
 
Pengadministrasi keamanan dan ketertiban
Pengadministrasi keamanan dan ketertibanPengadministrasi keamanan dan ketertiban
Pengadministrasi keamanan dan ketertiban
 
Anjab pranata komputer
Anjab pranata komputerAnjab pranata komputer
Anjab pranata komputer
 
Paparan MUSRENBANG KECAMATAN.pptx
Paparan MUSRENBANG KECAMATAN.pptxPaparan MUSRENBANG KECAMATAN.pptx
Paparan MUSRENBANG KECAMATAN.pptx
 
Paparan Musrenbang 2018
Paparan Musrenbang 2018Paparan Musrenbang 2018
Paparan Musrenbang 2018
 
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015
 
Analis penyelenggaraan tugas pemerintahan kecamatan
Analis penyelenggaraan tugas pemerintahan kecamatanAnalis penyelenggaraan tugas pemerintahan kecamatan
Analis penyelenggaraan tugas pemerintahan kecamatan
 
ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN
ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN
ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN
 
Telaahan tambahan penghasilan kab paser
Telaahan tambahan penghasilan kab paserTelaahan tambahan penghasilan kab paser
Telaahan tambahan penghasilan kab paser
 
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
 
Kasubag umum
Kasubag umumKasubag umum
Kasubag umum
 
Pengelola dokumen perijinan
Pengelola dokumen perijinanPengelola dokumen perijinan
Pengelola dokumen perijinan
 
Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas DesaPedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
 
Prosedur pembentukan peraturan bupati
Prosedur pembentukan peraturan bupatiProsedur pembentukan peraturan bupati
Prosedur pembentukan peraturan bupati
 
Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013
Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013
Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013
 
Skp kepegawaian
Skp kepegawaianSkp kepegawaian
Skp kepegawaian
 

Viewers also liked

1 pengantar sop
1 pengantar sop1 pengantar sop
1 pengantar sopbedhoo
 
Tahapan Penyusunan SKP
Tahapan Penyusunan SKPTahapan Penyusunan SKP
Tahapan Penyusunan SKPpemerintah.net
 
4 sop seksi pemerintahan
4 sop seksi pemerintahan4 sop seksi pemerintahan
4 sop seksi pemerintahanbedhoo
 
Formulir anjab subbag perencanaan
Formulir anjab subbag perencanaanFormulir anjab subbag perencanaan
Formulir anjab subbag perencanaanReddy Prayudie
 
Anjab jfu pengumpul & pengolah data bahan perencanaan program
Anjab jfu pengumpul & pengolah data bahan perencanaan programAnjab jfu pengumpul & pengolah data bahan perencanaan program
Anjab jfu pengumpul & pengolah data bahan perencanaan programReddy Prayudie
 
Contoh Sasaran Kerja Pegawai - Kasi Perekonomian
Contoh Sasaran Kerja Pegawai - Kasi PerekonomianContoh Sasaran Kerja Pegawai - Kasi Perekonomian
Contoh Sasaran Kerja Pegawai - Kasi PerekonomianNurul Dharmayanti
 
Contoh Sasaran Kerja Pegawai - Kasi Pemerintahan
Contoh Sasaran Kerja Pegawai - Kasi PemerintahanContoh Sasaran Kerja Pegawai - Kasi Pemerintahan
Contoh Sasaran Kerja Pegawai - Kasi PemerintahanNurul Dharmayanti
 
Pengadministrasi pemerintahan
Pengadministrasi pemerintahanPengadministrasi pemerintahan
Pengadministrasi pemerintahanReddy Prayudie
 
Contoh Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan barang jasa pemerintah
Contoh Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan barang jasa pemerintahContoh Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan barang jasa pemerintah
Contoh Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan barang jasa pemerintahLorentius Yudo Poerwoko
 
Lampiran panduan penyusunan skp
Lampiran panduan penyusunan skpLampiran panduan penyusunan skp
Lampiran panduan penyusunan skpBeni Taryanate
 
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015Joko Riswanto
 

Viewers also liked (19)

1 pengantar sop
1 pengantar sop1 pengantar sop
1 pengantar sop
 
Tahapan Penyusunan SKP
Tahapan Penyusunan SKPTahapan Penyusunan SKP
Tahapan Penyusunan SKP
 
4 sop seksi pemerintahan
4 sop seksi pemerintahan4 sop seksi pemerintahan
4 sop seksi pemerintahan
 
Kasi kesra
Kasi kesraKasi kesra
Kasi kesra
 
15 kantor satpol pp
15 kantor satpol pp15 kantor satpol pp
15 kantor satpol pp
 
Anjab sekretaris
Anjab sekretarisAnjab sekretaris
Anjab sekretaris
 
Anjab camat
Anjab camatAnjab camat
Anjab camat
 
Formulir anjab subbag perencanaan
Formulir anjab subbag perencanaanFormulir anjab subbag perencanaan
Formulir anjab subbag perencanaan
 
Anjab jfu pengumpul & pengolah data bahan perencanaan program
Anjab jfu pengumpul & pengolah data bahan perencanaan programAnjab jfu pengumpul & pengolah data bahan perencanaan program
Anjab jfu pengumpul & pengolah data bahan perencanaan program
 
Contoh pengisian anjab
Contoh pengisian anjabContoh pengisian anjab
Contoh pengisian anjab
 
Pengadministrasi umum
Pengadministrasi umumPengadministrasi umum
Pengadministrasi umum
 
Renstra 2012 2017
Renstra 2012 2017Renstra 2012 2017
Renstra 2012 2017
 
Contoh Sasaran Kerja Pegawai - Kasi Perekonomian
Contoh Sasaran Kerja Pegawai - Kasi PerekonomianContoh Sasaran Kerja Pegawai - Kasi Perekonomian
Contoh Sasaran Kerja Pegawai - Kasi Perekonomian
 
Contoh Sasaran Kerja Pegawai - Kasi Pemerintahan
Contoh Sasaran Kerja Pegawai - Kasi PemerintahanContoh Sasaran Kerja Pegawai - Kasi Pemerintahan
Contoh Sasaran Kerja Pegawai - Kasi Pemerintahan
 
Pengadministrasi pemerintahan
Pengadministrasi pemerintahanPengadministrasi pemerintahan
Pengadministrasi pemerintahan
 
Contoh Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan barang jasa pemerintah
Contoh Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan barang jasa pemerintahContoh Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan barang jasa pemerintah
Contoh Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan barang jasa pemerintah
 
Lampiran panduan penyusunan skp
Lampiran panduan penyusunan skpLampiran panduan penyusunan skp
Lampiran panduan penyusunan skp
 
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015
 
Sop
SopSop
Sop
 

Similar to 7 sop seksi trantib

SOP Rencana Kerja.docx
SOP Rencana Kerja.docxSOP Rencana Kerja.docx
SOP Rencana Kerja.docxcahayakasih9
 
Kajian Struktur Organisasi Kecamatan Dan Pola Hubungan Kerja New
Kajian Struktur Organisasi Kecamatan Dan Pola Hubungan Kerja NewKajian Struktur Organisasi Kecamatan Dan Pola Hubungan Kerja New
Kajian Struktur Organisasi Kecamatan Dan Pola Hubungan Kerja NewBidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 
SOP-50.-Pelayanan-Antar-Kerja-Antar-Daerah-dan-Antar-Kerja-Lokal.pdf
SOP-50.-Pelayanan-Antar-Kerja-Antar-Daerah-dan-Antar-Kerja-Lokal.pdfSOP-50.-Pelayanan-Antar-Kerja-Antar-Daerah-dan-Antar-Kerja-Lokal.pdf
SOP-50.-Pelayanan-Antar-Kerja-Antar-Daerah-dan-Antar-Kerja-Lokal.pdfGrupBUnida2020
 
SOP subag keuangan.pdf
SOP subag keuangan.pdfSOP subag keuangan.pdf
SOP subag keuangan.pdffandy51
 
Rencana kinerja dinas kominfo kabupaten pakpak bharat tahun 2018
Rencana kinerja dinas kominfo kabupaten pakpak bharat tahun 2018Rencana kinerja dinas kominfo kabupaten pakpak bharat tahun 2018
Rencana kinerja dinas kominfo kabupaten pakpak bharat tahun 2018rikisyahputra4
 
Jawaban 1.b mekanisme dan persyaratan tim pokja
Jawaban 1.b mekanisme dan persyaratan tim pokjaJawaban 1.b mekanisme dan persyaratan tim pokja
Jawaban 1.b mekanisme dan persyaratan tim pokjaImam Pirdaus
 
Peraturan bupati-no.-32-ttg-wajib-daftar-perusahaan
Peraturan bupati-no.-32-ttg-wajib-daftar-perusahaanPeraturan bupati-no.-32-ttg-wajib-daftar-perusahaan
Peraturan bupati-no.-32-ttg-wajib-daftar-perusahaanppbkab
 
SOP Pelajaran tambahan.docx
SOP Pelajaran tambahan.docxSOP Pelajaran tambahan.docx
SOP Pelajaran tambahan.docxSriSupraba
 
Perda Nomor 3 Tahun 2014
Perda Nomor 3 Tahun 2014 Perda Nomor 3 Tahun 2014
Perda Nomor 3 Tahun 2014 santoni toni
 
03_paparan_wtp_kabkota_Bapak_slamet.pptx
03_paparan_wtp_kabkota_Bapak_slamet.pptx03_paparan_wtp_kabkota_Bapak_slamet.pptx
03_paparan_wtp_kabkota_Bapak_slamet.pptxMarioMario435914
 
Sk tim rb pemkab tapanuli utara tahun 2019
Sk tim rb pemkab tapanuli utara tahun 2019Sk tim rb pemkab tapanuli utara tahun 2019
Sk tim rb pemkab tapanuli utara tahun 2019Maruli Nainggolan
 
SOP Subbag Tata Usaha.docx
SOP Subbag Tata Usaha.docxSOP Subbag Tata Usaha.docx
SOP Subbag Tata Usaha.docxRizkhaApriliani
 
Perda Nomor 5 2014 lembaga lain
Perda Nomor 5 2014 lembaga lain Perda Nomor 5 2014 lembaga lain
Perda Nomor 5 2014 lembaga lain santoni toni
 
Rpjp daerah kota mataram
Rpjp daerah kota mataramRpjp daerah kota mataram
Rpjp daerah kota mataramPenataan Ruang
 
Konsep Dasar Akuntansi Manajemen Keuangan Daerah,PPT.pptx
Konsep Dasar Akuntansi Manajemen Keuangan Daerah,PPT.pptxKonsep Dasar Akuntansi Manajemen Keuangan Daerah,PPT.pptx
Konsep Dasar Akuntansi Manajemen Keuangan Daerah,PPT.pptxIBRAHIMNAJIBRUSLAN
 

Similar to 7 sop seksi trantib (20)

Sop bagren
Sop bagrenSop bagren
Sop bagren
 
SOP Rencana Kerja.docx
SOP Rencana Kerja.docxSOP Rencana Kerja.docx
SOP Rencana Kerja.docx
 
Kajian Struktur Organisasi Kecamatan Dan Pola Hubungan Kerja New
Kajian Struktur Organisasi Kecamatan Dan Pola Hubungan Kerja NewKajian Struktur Organisasi Kecamatan Dan Pola Hubungan Kerja New
Kajian Struktur Organisasi Kecamatan Dan Pola Hubungan Kerja New
 
Maklumat pelayanan
Maklumat pelayananMaklumat pelayanan
Maklumat pelayanan
 
SOP-50.-Pelayanan-Antar-Kerja-Antar-Daerah-dan-Antar-Kerja-Lokal.pdf
SOP-50.-Pelayanan-Antar-Kerja-Antar-Daerah-dan-Antar-Kerja-Lokal.pdfSOP-50.-Pelayanan-Antar-Kerja-Antar-Daerah-dan-Antar-Kerja-Lokal.pdf
SOP-50.-Pelayanan-Antar-Kerja-Antar-Daerah-dan-Antar-Kerja-Lokal.pdf
 
SOP subag keuangan.pdf
SOP subag keuangan.pdfSOP subag keuangan.pdf
SOP subag keuangan.pdf
 
Rencana kinerja dinas kominfo kabupaten pakpak bharat tahun 2018
Rencana kinerja dinas kominfo kabupaten pakpak bharat tahun 2018Rencana kinerja dinas kominfo kabupaten pakpak bharat tahun 2018
Rencana kinerja dinas kominfo kabupaten pakpak bharat tahun 2018
 
Renja
RenjaRenja
Renja
 
Jawaban 1.b mekanisme dan persyaratan tim pokja
Jawaban 1.b mekanisme dan persyaratan tim pokjaJawaban 1.b mekanisme dan persyaratan tim pokja
Jawaban 1.b mekanisme dan persyaratan tim pokja
 
Peraturan bupati-no.-32-ttg-wajib-daftar-perusahaan
Peraturan bupati-no.-32-ttg-wajib-daftar-perusahaanPeraturan bupati-no.-32-ttg-wajib-daftar-perusahaan
Peraturan bupati-no.-32-ttg-wajib-daftar-perusahaan
 
SOP Pelajaran tambahan.docx
SOP Pelajaran tambahan.docxSOP Pelajaran tambahan.docx
SOP Pelajaran tambahan.docx
 
Perbup Tanggamus 2013
Perbup Tanggamus 2013Perbup Tanggamus 2013
Perbup Tanggamus 2013
 
Perbup 2013
Perbup 2013Perbup 2013
Perbup 2013
 
Perda Nomor 3 Tahun 2014
Perda Nomor 3 Tahun 2014 Perda Nomor 3 Tahun 2014
Perda Nomor 3 Tahun 2014
 
03_paparan_wtp_kabkota_Bapak_slamet.pptx
03_paparan_wtp_kabkota_Bapak_slamet.pptx03_paparan_wtp_kabkota_Bapak_slamet.pptx
03_paparan_wtp_kabkota_Bapak_slamet.pptx
 
Sk tim rb pemkab tapanuli utara tahun 2019
Sk tim rb pemkab tapanuli utara tahun 2019Sk tim rb pemkab tapanuli utara tahun 2019
Sk tim rb pemkab tapanuli utara tahun 2019
 
SOP Subbag Tata Usaha.docx
SOP Subbag Tata Usaha.docxSOP Subbag Tata Usaha.docx
SOP Subbag Tata Usaha.docx
 
Perda Nomor 5 2014 lembaga lain
Perda Nomor 5 2014 lembaga lain Perda Nomor 5 2014 lembaga lain
Perda Nomor 5 2014 lembaga lain
 
Rpjp daerah kota mataram
Rpjp daerah kota mataramRpjp daerah kota mataram
Rpjp daerah kota mataram
 
Konsep Dasar Akuntansi Manajemen Keuangan Daerah,PPT.pptx
Konsep Dasar Akuntansi Manajemen Keuangan Daerah,PPT.pptxKonsep Dasar Akuntansi Manajemen Keuangan Daerah,PPT.pptx
Konsep Dasar Akuntansi Manajemen Keuangan Daerah,PPT.pptx
 

Recently uploaded

Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxSusatyoTriwilopo
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptxPENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptxRyanWinter25
 
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.pptOPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.pptRyanWinter25
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...iswantosapoetra
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasiasaliaraudhatii
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (14)

Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptxPENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
 
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.pptOPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 

7 sop seksi trantib

  • 1. PEMERINTAH KOTA MATARAM KANTOR CAMAT AMPENAN Nomor SOP Tanggal Pembuatan 30 Nopember 2012 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 2 Januari 2013 Disahkan Oleh Camat Ampenan SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN Nama SOP Penyusunan RKA Seksi Trantib Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana  UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  UU NO. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah  PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota  PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah  PP. No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah  Perda No. 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram  Perda No. 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram  Perda No. 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah  Perwal No. 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Kota Mataram 1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang penyusunan RKA 2. Memahami Renstra dan Renja Kota Mataram dan Kecamaatan Ampenan. 3. Memiliki kewenangan untuk menyusun RKA dan Program kerja seksi Keterkaitan Peralatan / perlengkapan  SOP Penyusunan RKA Kecamatan  SOP Penyusunan DPA Kecamatan Ampenan 1. Komputer & Printer 2. Meja & Kursi 3. Buku Pedoman Penyusunan RKA 4. ATK, dll Peringatan Pencatatan dan pendataan Apabila SOP Penyusunan RKA Seksi tidak dibuat, maka RKA Kecamatan akan disusun berdasarkan kegiatan seksi yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya RKA dan Program Kerja seksi akan dijadikan bahan penyusunan anggaran dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Seksi
  • 2. PEMERINTAH KOTA MATARAM KANTOR CAMAT AMPENAN Nomor SOP Tanggal Pembuatan 30 Nopember 2012 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 2 Januari 2013 Disahkan Oleh Camat Ampenan SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN Nama SOP Permohonan SPPD Seksi Trantib Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana  UU NO. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah  PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota  PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah  Perda No. 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram  Perda No. 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram  Perwal No. 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Kota Mataram 1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang penyusunan SPPD 2. Memiliki kewenangan untuk melaksanakan SPPD Keterkaitan Peralatan / perlengkapan  SOP Penyusunan Penyusunan SPJ 1. Sepeda Motor 2. Komputer & Printer 3. Meja & Kursi 4. Buku Pedoman Penyusunan RKA 5. ATK, dll Peringatan Pencatatan dan pendataan Apabila SOP Permohonan SPPD tidak dilaksanakan maka Anggaran Perjalanan Dinas tidak akan dikeluarkan oleh Bagian Keuangan. SOP Permohonan SPPD menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan SPPD pada
  • 3. PEMERINTAH KOTA MATARAM KANTOR CAMAT AMPENAN Nomor SOP Tanggal Pembuatan 30 Nopember 2012 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 2 Januari 2013 Disahkan Oleh Camat Ampenan SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN Nama SOP Permohonan Lembur Kegiatan Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana  UU NO. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah  PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota  PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah  Perda No. 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram  Perda No. 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram  Perwal No. 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Kota Mataram 1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Pelaksanaan Kegiatan yang dilemburkan 2. Memiliki kewenangan untuk melaksanakan Lembur Keterkaitan Peralatan / perlengkapan  SOP Penyusunan Penyusunan SPJ 1. Sepeda Motor 2. Komputer & Printer 3. Meja & Kursi 4. Buku Pedoman Penyusunan RKA 5. ATK, dll Peringatan Pencatatan dan pendataan Apabila SOP Permohonan Lembur Kegiatan tidak dilaksanakan maka Anggaran Lembur Kegiatan tidak akan dikeluarkan oleh Bagian Keuangan. SOP Permohonan Lembur menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan Lembur, dengan melaporkan hasil kegiatan lembur
  • 4. PEMERINTAH KOTA MATARAM KANTOR CAMAT AMPENAN Nomor SOP Tanggal Pembuatan 30 Nopember 2012 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 2 Januari 2013 Disahkan Oleh Camat Ampenan SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN Nama SOP Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Trantib Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana  UU NO. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah  PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota  PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah  Perda No. 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram  Perda No. 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram  Perwal No. 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Kota Mataram 1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Pelaksanaan Kegiatan 2. Memiliki kewenangan untuk melaksanakan Kegiatan Keterkaitan Peralatan / perlengkapan  Kegiatan Monitoring Trantib  Kegiatan Monitoring Hari Besar Keagamaan  Kegiatan Monitoring Hari Besar Nasional 1. Sepeda Motor 2. Komputer & Printer 3. Meja & Kursi 4. Buku Pedoman Penyusunan RKA 5. ATK, dll Peringatan Pencatatan dan pendataan Apabila SOP Pelaksanaan Kegiatan tidak dilaksanakan maka Anggaran Pelaksanaan Kegiatan tidak akan dikeluarkan oleh Bagian Keuangan. SOP Permohonan Pelaksanaan Kegiatan menjadi dasar dalam melakukan kegiatan sebagaimana tertuang dalam DPA Kecamatan Ampenan.
  • 5. PEMERINTAH KOTA MATARAM KANTOR CAMAT AMPENAN Nomor SOP Tanggal Pembuatan 30 Nopember 2012 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 2 Januari 2013 Disahkan Oleh Camat Ampenan SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN Nama SOP Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Hari Besar Nasional Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana  UU NO. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah  PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota  PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah  Perda No. 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram  Perda No. 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram  Perwal No. 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Kota Mataram 1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Pelaksanaan Kegiatan 2. Memiliki kewenangan untuk melaksanakan Kegiatan Keterkaitan Peralatan / perlengkapan  Kegiatan Monitoring Trantib  Kegiatan Monitoring Hari Besar Keagamaan  Kegiatan Monitoring Hari Besar Nasional 1. Sepeda Motor 2. Komputer & Printer 3. Meja & Kursi 4. Buku Pedoman Penyusunan RKA 5. ATK, dll Peringatan Pencatatan dan pendataan Apabila SOP Pelaksanaan Kegiatan tidak dilaksanakan maka Anggaran Pelaksanaan Kegiatan tidak akan dikeluarkan oleh Bagian Keuangan. SOP Permohonan Pelaksanaan Kegiatan menjadi dasar dalam melakukan kegiatan sebagaimana tertuang dalam DPA Kecamatan Ampenan.
  • 6. PEMERINTAH KOTA MATARAM KANTOR CAMAT AMPENAN Nomor SOP Tanggal Pembuatan 30 Nopember 2012 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 2 Januari 2013 Disahkan Oleh Camat Ampenan SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN Nama SOP Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Hari Besar Keagamaan Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana  UU NO. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah  PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota  PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah  Perda No. 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram  Perda No. 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram  Perwal No. 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Kota Mataram 1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Pelaksanaan Kegiatan 2. Memiliki kewenangan untuk melaksanakan Kegiatan Keterkaitan Peralatan / perlengkapan  Kegiatan Monitoring Trantib  Kegiatan Monitoring Hari Besar Keagamaan  Kegiatan Monitoring Hari Besar Nasional 1. Sepeda Motor 2. Komputer & Printer 3. Meja & Kursi 4. Buku Pedoman Penyusunan RKA 5. ATK, dll Peringatan Pencatatan dan pendataan Apabila SOP Pelaksanaan Kegiatan tidak dilaksanakan maka Anggaran Pelaksanaan Kegiatan tidak akan dikeluarkan oleh Bagian Keuangan. SOP Permohonan Pelaksanaan Kegiatan menjadi dasar dalam melakukan kegiatan sebagaimana tertuang dalam DPA Kecamatan Ampenan.
  • 7. PEMERINTAH KOTA MATARAM KANTOR CAMAT AMPENAN Nomor SOP Tanggal Pembuatan 30 Nopember 2012 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 2 Januari 2013 Disahkan Oleh Camat Ampenan SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN Nama SOP Permohonan Data Gangguan Kantibmas Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana  UU NO. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah  PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota  PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah  Perda No. 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram  Perda No. 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram  Perwal No. 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Kota Mataram 1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Kantibmas 2. Memiliki pengetahuan dan data tentang potinsi wilayah rawan gangguan kantibmas 3. Memiliki kewenangan untuk membuat dan mengeluarkan data dimaksud Keterkaitan Peralatan / perlengkapan  Permohonan Data Gangguan Kantibmas  Permohonan Data Wilayah Potensi Gangguan Kantibmas 1. Sepeda Motor 2. Komputer & Printer 3. Meja & Kursi 4. Buku Pedoman Penyusunan RKA 5. ATK, dll Peringatan Pencatatan dan pendataan Apabila SOP Permohonan Data ini tidak dilaksanakan dengan baik, Data yang dimaksud tidak dapat diberikan kepada pemohon. SOP Permohonan Data menjadi dasar dalam mengeluarkan/menjawab permintaan data dari pihak lain kepada Kantor Camat Ampenan
  • 8. PEMERINTAH KOTA MATARAM KANTOR CAMAT AMPENAN Nomor SOP Tanggal Pembuatan 30 Nopember 2012 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 2 Januari 2013 Disahkan Oleh Camat Ampenan SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN Nama SOP Permohonan Surat Keterangan Catanan Kepolisian Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana  UU NO. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah  PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota  PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah  Perda No. 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram  Perda No. 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram  Perwal No. 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Kota Mataram 1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pranata hukum resmi dan hukum sosial masyarakat 2. Memiliki pengetahuan dan data pemohon melalui informasi dari kelurahan dan lingkungan terkait 3. Memiliki kewenangan untuk membuat dan mengeluarkan surat dimaksud Keterkaitan Peralatan / perlengkapan - Permohonan Surat Keterangan Catatan Kepolisian - Permohonan Surat Jaminan Tahanan 1. Sepeda Motor 2. Komputer & Printer 3. Meja & Kursi 4. Buku Pedoman Penyusunan RKA 5. ATK, dll Peringatan Pencatatan dan pendataan Apabila SOP Permohonan Surat Keterangan ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka surat yang dimaksud tidak dapat diberikan kepada pemohon. SOP Penerbitan Surat Keterangan/Ijin menjadi dasar dalam menerbitkan/mengesahkan Surat Keterangan bidang Administasi Pertanahan dan Kependudukan.
  • 9. PEMERINTAH KOTA MATARAM KANTOR CAMAT AMPENAN Nomor SOP Tanggal Pembuatan 30 Nopember 2012 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 2 Januari 2013 Disahkan Oleh Camat Ampenan SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN Nama SOP Permohonan / Pengesahan Surat Jaminan Tahanan Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana  UU NO. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah  PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota  PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah  Perda No. 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram  Perda No. 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram  Perwal No. 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Kota Mataram 1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pranata hukum resmi dan hukum sosial masyarakat 2. Memiliki pengetahuan dan data pemohon melalui informasi dari kelurahan dan lingkungan terkait 3. Memiliki kewenangan untuk membuat dan mengeluarkan surat dimaksud Keterkaitan Peralatan / perlengkapan - Permohonan Surat Keterangan Catatan Kepolisian - Permohonan Surat Jaminan Tahanan 1. Sepeda Motor 2. Komputer & Printer 3. Meja & Kursi 4. Buku Pedoman Penyusunan RKA 5. ATK, dll Peringatan Pencatatan dan pendataan Apabila SOP Permohonan / Pengesahan Jaminan Tahanan ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka surat yang dimaksud tidak dapat diberikan kepada pemohon. SOP Penerbitan/pengesahan Jaminan Tahanan menjadi dasar dalam menerbitkan/mengesahkan Surat dimaksud, selama penjamin diketahui dan berdomisili di Wilayah Kecamatan Ampenan.
  • 10. PEMERINTAH KOTA MATARAM KANTOR CAMAT AMPENAN Nomor SOP Tanggal Pembuatan 30 Nopember 2012 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 2 Januari 2013 Disahkan Oleh Camat Ampenan SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN Nama SOP Penyesaian Masalah Sengketa / Perkara / Kasus Masyarakat Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana  UU NO. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah  PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota  PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah  Perda No. 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram  Perda No. 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram  Perwal No. 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Kota Mataram 1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Peraturan Hukum yang berlaku 2. Memiliki Pemahaman tentang masalah yang terjadi 3. Memiliki integritas dan keadilan dalam mengambil kebijakan 4. Memiliki kewenangan untuk menyelesaikan masalah dimaksud Keterkaitan Peralatan / perlengkapan Penyelesaian Masalah – masalah yang menimbulkan potensi gangguan Kantibmas baik secara pribadi maupun kelompok. 1. Sepeda Motor 2. Komputer & Printer 3. Meja & Kursi 4. Buku Pedoman Penyusunan RKA 5. ATK, dll Peringatan Pencatatan dan pendataan Apabila SOP Penyelesaian Masalah ini tidak dijalankan dengan baik, maka masalah yang terjadi cenderung akan menimbulkan efek gangguan kantibmas yang lebih besar. SOP Penyelesaian Masalah ini harus dilaksanakan baik melaui permohonan maupun secara inisiasi, dengan mempertimbangkan akibat yang dapat ditimbulkan dari masalah tersebut.
  • 11. Penyusunan RKA No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Ket Camat Sekcam Kasi Trantib Kasubag Kelengkapan Waktu Output 1 Menerima Surat Perintah Penyiapan Draft RKA Nota Dinas 1 hari Diterimanya perintah mengadakan Rapat 2 Menyiapkan Draft RKA Seksi Pemerintahan Undangan, Blanko RKA 1 hari Diterimanya undangan dan Blanko RKA 3 Menngumpulkan Drfat RKA Seksi Pada Tim Penyusunan RKA Dokumen RKA 3 hari Tersusunnya Dokumen RKA 4 Melakuan Evaluasi Pembahasan Pra RKA Dokumen RKA 1 hari Terkumpulnya Dokumen RKA kepada TIM 5 Melaksanakan Perbaikan Pra RKA Dokumen RKA 1 hari Tersusunya Dokumen RKA hasil Revisi 6 Menyusun RKA Final Dokumen RKA 1 hari Ditetapkannya Dokumen RKA Kecmatn 7 Mendandatanagi RKA
  • 12. Permohonan SPPD No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan Camat Kasi Trantib Kasubag Keu/Percn Kelengkapan Waktu Output 1 Mengajukan Permintaan kegiatan SPPD kepada Camat Surat Permo honan, SPT 1 hari Diterimanya surat permohonan 2 Menindaklanjuti permintaan kegiatan SPPD Nota keter- sediaan anggaran 1 hari Terkirimnya nota ketersediaan anggaran 3 Menerima dan Menindak lanjuti permintaan dari Camat Dokuemen Anggaran 1 Jam Tersedianya dana sesuai anggaran 4 Menyetujui SPPD Surat Permo- honan, SPT 1 Jam Disetujuinya Permohonan SPPD 5 Melaksanakan SPPD Lembar SPPD 3 / 5 hari Terlaksanya SPPD sesuai kegiatan 6 Menyusun dan Menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban SPPD kepada Camat Laporan SPPD 1 hari Tersusunnya laporan SPPD Kegiatan 7 Menerima Laporan Pertanggungjawab SPPD Laporan SPPD 1 hari Diterimanya laporan SPPD Kegiatan
  • 13. Permohonan Lembur Kegiatan No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Ket Camat Kasi Trantib Kasubag Keu/Percn Kelengkapan Waktu Output 1 Mengajukan Permintaan Lembur kepada Camat Surat Permo honan, SPT 1 hari Diterimanya surat permohonan 2 Menindak lanjuti permintaan Lembur Nota keter- sediaan anggaran 1 hari Terkirimnya nota ketersediaan anggaran 3 Menerima dan menindaklanjuti Permintaan dari Camat Dokuemen Anggaran 1 Jam Tersedianya dana sesuai anggaran 4 Menyetujui Lembur Surat Permo- honan, SPT 1 Jam Disetujuinya Permohonan SPPD 5 Melaksanakan Lembur Lembar SPPD 3 / 5 hari Terlaksanya SPPD sesuai kegiatan 6 Menyerahkan Laporan Pertanggungan Jawab Lembur Kepada Camat Laporan SPPD 1 hari Tersusunnya laporan SPPD Kegiatan 7 Menerima Laporan Pertanggungjawab Lembur Laporan SPPD 1 hari Diterimanya laporan SPPD Kegiatan
  • 14. Tim Monitoring Trantib Kecamatan No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Ket Camat Kasi Trantib Kasubag Keu/Percn Kelengkapan Waktu Output 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Mengajukan Permintaan Pelaksanaan Kegiatan kepada Camat Surat permohonan 1 hari Diterimanya Surat permohonan 2 Menindak lanjuti permintaan dimulainya Kegiatan seksi Nota ketersediaan dan jadwal anggaran kas 1 jam Tersedianya anggaran sesuai kas 3 Menerima dan menindaklanjuti Permintaan dari Camat Dokuemen Anggaran 2 jam Disetujuinya kegiatan sesuai kas 4 Menyetujui pelaksanaan Kegiatan Seksi Surat permohonan 1 jam Disetujuinya kegiatan dilaksanan 5 Menyusun Tim / Kepanitiaan Kegiatan Draft SK Kepanitiaan Kegiatan 1 hari Tersusunya Draft SK Kepanitiaan 6 Menyerahkan draft SK TIM untuk di paraf dan disetujui Draft SK Kepanitiaan Kegiatan 2 jam Diserahkannya Draft SK Kepanitiaan 7 Menyutujui SK Tim Kegiatan SK Kepanitiaan Kegiatan 2 jam Disetujuinya SK Kepanitiaan
  • 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 Mensosialisasikan SK Tim dan melakukan rapat persiapan pelaksanaan kegiatan Draft SK Kepanitiaan Kegiatan, 1 hari Tersosialisasinya SK Kepanitiaan SOP Rapat 9 Mempersiapkan kelengkapan pelaksanaan kegiatan TOR, Juknis, Notulen rapat, datar hadir 1 hari Tersusunnya TOR, Juknis, Notulen, dll 10 Melaksanakan kegiatan TOR, Juknis, Notulen rapat, datar hadir 1 s.d 3 hari Terlaksanananya kegiatan SOP SPPD 11 Membuat Laporan Hasil Kegiatan Laporan Kegiatan, Dokentasi Kegiatan 1 hari Tersusunnya laporan hasil kegiatan 12 Menerima Laporan Pertanggunganjawab Kegiatan Laporan Kegiatan, Dokentasi Kegiatan 1 hari Diterimanya laporan hasil kegiatan SOP SPJ
  • 16. Monitoring Hari Besar Nasional No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Ket Camat Kasi Trantib Kasubag Keu/Percn Kelengkapan Waktu Output 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Mengajukan Permintaan Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Trantib kepada Camat Surat permohonan 1 hari Diterimanya Surat permohonan 2 Menindak lanjuti permintaan dimulainya Kegiatan seksi Nota ketersediaan dan jadwal anggaran kas 1 jam Tersedianya anggaran sesuai kas 3 Menerima dan menindaklanjuti Permintaan dari Camat Dokuemen Anggaran 2 jam Disetujuinya kegiatan sesuai kas 4 Menyetujui pelaksanaan Kegiatan Seksi Surat permohonan 1 jam Disetujuinya kegiatan dilaksanan 5 Mempersiapkan kelengkapan pelaksanaan kegiatan Lembar pelaksanaan Monitoring, lembar SPPD, dll 1 hari Tersusunnya TOR, Juknis, Notulen, dll 6 Melaksanakan kegiatan TOR, Juknis, Notulen rapat, datar hadir 1 s.d 3 hari Terlaksanananya kegiatan SOP SPPD 7 Membuat Laporan Hasil Kegiatan Laporan Kegiatan, Dokentasi Kegiatan 1 hari Tersusunnya laporan hasil kegiatan 8 Menerima Laporan Pertanggunganjawab Kegiatan Laporan Kegiatan, Dokentasi Kegiatan 1 hari Diterimanya laporan hasil kegiatan SOP SPJ
  • 17. Monitoring Hari Besar Keagamaan No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Ket Camat Kasi Trantib Kasubag Keu/Percn Kelengkapan Waktu Output 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Mengajukan Permintaan Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Trantib kepada Camat Surat permohonan 1 hari Diterimanya Surat permohonan 2 Menindak lanjuti permintaan dimulainya Kegiatan seksi Nota ketersediaan dan jadwal anggaran kas 1 jam Tersedianya anggaran sesuai kas 3 Menerima dan menindaklanjuti Permintaan dari Camat Dokuemen Anggaran 2 jam Disetujuinya kegiatan sesuai kas 4 Menyetujui pelaksanaan Kegiatan Seksi Surat permohonan 1 jam Disetujuinya kegiatan dilaksanan 5 Mempersiapkan kelengkapan pelaksanaan kegiatan Lembar pelaksanaan Monitoring, lembar SPPD, dll 1 hari Tersusunnya TOR, Juknis, Notulen, dll 6 Melaksanakan kegiatan TOR, Juknis, Notulen rapat, datar hadir 1 s.d 3 hari Terlaksanananya kegiatan SOP SPPD 7 Membuat Laporan Hasil Kegiatan Laporan Kegiatan, Dokentasi Kegiatan 1 hari Tersusunnya laporan hasil kegiatan 8 Menerima Laporan Pertanggunganjawab Kegiatan Laporan Kegiatan, Dokentasi Kegiatan 1 hari Diterimanya laporan hasil kegiatan SOP SPJ
  • 18. Permohonan Data Gangguan Kantibmas No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan Camat Sekcam Kasi Staff Kelengkapan Waktu Output 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 1 Menerima Surat Permohonan/ Permintaan Data Gangguan Kantibmas Surat pengantar, dokumen lain 1 jam Diterimanya surat permohonan 2 Menindak lanjuti Surat Permohonan/Permintaan Data Gangguan Kantibmas Surat pengantar, dokumen lain 30 mnt. Diteruskannya surat permohonan 3 Menyetujui Surat Permohonan/ Permintaan Data Gangguan Kantibmas Lembar disposisi, Srt. pengantar, lainnya 30 mnt. Disetujuinya surat permohonan data 4 Menyiapkan Data sesuai permintaan Dokumen, arsip terkait 30 menit s.d 3 hari Disiapkannya data dimohonkan 5 Memberikan Data Sesuai Permintaan Dokumen, arsip terkait 30 menit Diberikannya data dimohonkan
  • 19. Permohonan SKCK No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Ket.Camat Sekcam Kasi Pem. Staff Kelengkapan Waktu Output 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Menerima Surat Permohonan/ Permintaan Surat Keterangan/Pengesahan Surat pengantar, dokumen lain 10 mnt. Diterimanya surat permohonan 2 Memeriksa kelengkapan berkas permohonan Surat pengantar, dokumen lain 10 mnt. Diperiksanya permo-honan, dan kelengkapan 3 Menindak lanjuti Permohonan/ Permintaan Surat Keterangan Lembar disposisi, Srt. pengantar, lainnya 20 mnt. Ditindaklanjutinya srt. permohonan data 4 Menyetujui Permohonan/ Permintaan Surat Keterangan/ Pengesahan Dokumen, arsip terkait 30 mnt. Disetujuinya pembuatan Srt. Ket 5 Menyiapkan Surat Keterangan Dokumen, arsip terkait 30 mnt. Disiapkannya Surat Keterangan 6 Membuat Surat Keterangan Dokumen, arsip terkait 30 mnt. Dibuatnya surat Keterangan 7 Memeriksa dam memaraf Surat Keterangan yang telah dibuat Surat Keterangan 10 mnt. Diparafnya surat keterangan dibuat
  • 20. 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 8 Menindak lanjuti surat keterangan kepada Camat untuk ditandatangani. Surat Keterangan, dokumen pendukung 10 menit Ditandanganinya surat keterangan dibuat 9 Melakukan registrasi surat keterangan yang telah ditandatangani Buku Agenda/ Registrasi 10 menit Diregistrasinya surat Keterangan 10 Memberikan surat keterangan dimaksud Surat Keterangan 10 menit Diberikannya surat keterangan
  • 21. Permohonan Jaminan No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Ket.Camat Sekcam Kasi Pem. Staff Kelengkapan Waktu Output 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Menerima Surat Permohonan/ Permintaan Jaminan Tahanan Surat pengantar, dokumen lain 10 mnt. Diterimanya surat permohonan 2 Memeriksa kelengkapan berkas permohonan dan data penjamin Surat pengantar, dokumen lain 10 mnt. Diperiksanya permo-honan, dan kelengkapan 3 Menindak lanjuti Permohonan/ Permintaan Surat Penjaminan Tahanan Lembar disposisi, Srt. pengantar, lainnya 20 mnt. Ditindaklanjutinya srt. permohonan data 4 Menyetujui Permohonan/ Permintaan Surat Penjaminan Tahanan Dokumen, arsip terkait 30 mnt. Disetujuinya pembuatan Srt. Ket 5 Menyiapkan Surat Keterangan Dokumen, arsip terkait 30 mnt. Disiapkannya Surat Keterangan 6 Membuat Surat Jaminan dan Perjajian Penjaminan Tahanan Dokumen, arsip terkait 30 mnt. Dibuatnya surat Keterangan 7 Memeriksa dam memaraf Surat Penjaminan Tahanan yang telah dibuat Surat Keterangan 10 mnt. Diparafnya surat keterangan dibuat
  • 22. 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 8 Menindak lanjuti surat Penjaminan Tahanan kepada Camat untuk ditandatangani. Surat Keterangan, dokumen pendukung 10 menit Ditandanganinya surat keterangan dibuat 9 Melakukan registrasi surat Penjaminan Tahanan yang telah ditandatangani Buku Agenda/ Registrasi 10 menit Diregistrasinya surat Keterangan 10 Memberikan surat keterangan dimaksud Surat Keterangan 10 menit Diberikannya surat keterangan
  • 23. Penyelesaian Masaalah Sengketa/Perkara/Kasus No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Ket.Camat Sekcam Kasi Pem. Staff Kelengkapan Waktu Output 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Menerima Surat Permohonan/ Laporan tentang Masalah yang terjadi Surat masuk, lembar disposisi 10 mnt. Diterimanya surat masuk 2 Memeriksa dan melakukan cross check kebenaran dimaksud Surat masuk 1 jam s.d 1 hari Dilaksanakannya cross check masalah 3 Melaporkan hasil cross check kepada Camat Laporan hasil pemantauan 20 mnt. Dilaporkannya hasil cross check 4 Mempersiapkan langkah-langkah sebagai upaya penyelesaian masalah Dokumen, arsip terkait 30 mnt. Disiapkannya upaya pemecahan masalah 5 Memanggil kedua belah pihak yang bermasalah dengan menghadirkan kepala lingkungan serta lurah Surat undangan 30 mnt. Diterimanya kehadiran kedua pihak 6 Mempersiapkan perjanjian perdamaian Surat Perjanjian 30 mnt. Dibuatnya surat perjanjian damai 7 Melakukan pernjian perdamaian Surat Perjanjian Ditanda tanganninya surat perjanjian 8 Menyusun laporan hasil penyelesaian masalah Surat Perjanjian 1 mnt. Disusunnya laporan hasil kegiatan 9 Menerima hasil laporan penyelesaian masalah Laporan hasil kegiatan 10 menit Di terimanya laporan hasil kegiatan