Successfully reported this slideshow.
Pelaku Berkisah  Ekonomi Indonesia1950-an sampai 1990-an
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak CiptaLingkup Hak CiptaPasal 21. Hak cipta merupakan hak e...
Pelaku Berkisah  Ekonomi Indonesia1950-an sampai 1990-an              Editor         Thee Kian Wie           Penerjemah   ...
Pelaku BerkisahEkonomi Indonesia 1950-an sampai 1990-anBuku ini pertama kali diterbitkan dalam bahasa Inggris dengan judul...
Untuk Profesor Anne Booth,      Editor Bulletin of Indonesian Economic Studies pada 1980-an, yang                         ...
Daftar IsiDaftar Isi                             viiPrakata untuk Edisi Bahasa Indonesia   ixSekapur Sirih                ...
DAFTAR ISI10. Subroto                     23211. Teuku Mohamad Daud          274Index                           289Tentang...
Prakata untukEdisi Bahasa IndonesiaTERJEMAHAN BUKU Recollections: The Indonesian Economy,1950s-1990s kini telah tersedia d...
PRAKATA   Last but not least, kami mengucapkan terimakasih banyakkepada Penerbit Buku Kompas yang telah bersediamenerbitka...
Sekapur SirihSEPERTI DIJELASKAN oleh Dr Thee dalam bagian penda-huluan, gagasan penerbitan artikel-artikel bergaya memoar ...
SEKAPUR SIRIH   Selain menghimpun artikel-artikel itu dalam satu buku, DrThee juga memberi pengantar mengenai perkembangan...
SEKAPUR SIRIH    Para teknokrat itu telah banyak dikritik karena memainkanperan kunci dalam rezim Soeharto, dan karena eko...
SEKAPUR SIRIHtujuannya”. Kian Wie telah memainkan peran kunci dalammenyuguhkan semua memoar ini kepada pembaca Bulletin,da...
PendahuluanAWAL 1986 Profesor Anne Booth, waktu itu Editor BIES, mem-prakarsai seri wawancara BIES dengan sejumlah tokoh p...
PENDAHULUAN   Selain dengan para mantan pembuat kebijakan ekonomi,wawancara juga dilakukan dengan para mantan pejabat pe-m...
PENDAHULUANanonim yang telah memberi komentar dan saran yang ber-harga atas rancangan awal bab pengantar buku ini.   Saya ...
PENDAHULUANdiwawancarai. Saya tidak sangsi lagi bahwa wawasan dan pe-ngetahuan mereka, seperti tercermin pada hasil wawanc...
Ucapan TerimakasihSAYA MENYATAKAN penghargaan yang setinggi-tingginyakepada Dr Ross McLeod, Editor BIES, dan Dr Chris Mann...
UCAPAN TERIMA KASIH5. Sarbini Sumawinata: ”Recollections of My Career”, BIES   28, No. 2, Agustus 1992, hlm. 43-53.6. Moha...
PengantarTHEE KIAN WIEPERKEMBANGAN POLITIK yang kacau dan perubahan dra-matis ekonomi Indonesia sejak kemerdekaan telah di...
THEE KIAN WIE(Kenangan tentang Karir Saya), bisa menambah pengetahuan danpemahaman kita mengenai sejarah ekonomi modern In...
PENGANTARdefisit sekitar Rp1,7 miliar. Kendati demikian, pada 1951, ang-garan yang diperkirakan defisit itu tidak terwujud...
THEE KIAN WIEhingga muncul pasar gelap untuk beberapa macam barangdan valuta. Untuk mengendalikan permintaan devisa yangla...
PENGANTAR   RIS didirikan oleh Belanda untuk melemahkan semangatnasionalis Republik Indonesia. Tekanan terhadap kaum nasio...
THEE KIAN WIEgantungkan diri kepada Indonesia akan sia-sia. Prioritas uta-ma mereka adalah membangun kembali bisnis mereka...
PENGANTARpemilik usaha harus diputuskan oleh seorang hakim dengandasar nilai riil usaha itu. Finec juga mencakup pasal-pas...
THEE KIAN WIEpenting ekonomi Indonesia, gerak para pembuat kebijakanekonomi Indonesia sangat terbatas. Menurut almarhum Pr...
PENGANTARjudkan dengan cara memiliki dan menguasai aset-aset pro-duktif utama negeri ini.   Seperti kebanyakan kaum nasion...
THEE KIAN WIE    Sekalipun tidak senang dengan berlanjutnya dominasi Be-landa atas ekonomi Indonesia, para pembuat kebijak...
PENGANTARwalaupun tidak sepenuhnya sama, dengan klasifikasi Feithyang membedakan antara ”para administrator” (administra-t...
THEE KIAN WIEsyarat-syarat khusus, Pemerintah Indonesia dengan cepatmengambil langkah-langkah untuk menasionalisasi lembag...
PENGANTARCTC memutuskan ”membajak” para manajer Indonesia-Chinadari beberapa perusahaan besar milik pengusaha Indonesia-Ch...
THEE KIAN WIEmodal dan berbagai sumberdaya usaha yang relatif kecil di-bandingkan kegiatan lain, seperti industri manufakt...
PENGANTARkah untuk memberantas para importir gadungan (Burger 1975:171). Karena gagal mencapai tujuan, pemerintah akhirnya...
THEE KIAN WIEterbukti jauh lebih sukar. Etnis ini tidak hanya jauh lebih ba-nyak daripada orang Belanda, melainkan juga ka...
PENGANTARan di Jawa dan Sumatra, jauh lebih serius. Di Jawa, banyakpabrik gula rusak berat akibat pendudukan Jepang dan pe...
THEE KIAN WIEngani persetujuan-persetujuan baru menyangkut eksplorasiminyak dengan tiga perusahaan minyak besar asing, Cal...
PENGANTARrumahtangga) kadang dimasukkan dan kadang dikeluarkan da-ri peranannya dalam pertanian skala kecil (Paauw 1963: 1...
THEE KIAN WIEbangunan baru, Rencana Pembangunan Lima Tahun PertamaIndonesia (Anspach 1969: 163).   Rencana Lima Tahun Pert...
PENGANTARmesta Delapan Tahun” yang baru. Berlainan dengan RencanaLima Tahun Pertama, yang merupakan suatu dokumen eko-nomi...
THEE KIAN WIEtrampilan industri dan pengalaman berharga dalam mengo-perasikan pabrik modern. Karena itu, pemerintah baru d...
PENGANTARuntuk mengambil tindakan yang berarti (Bresnan 1993: 58).Korban hiperinflasi yang lain adalah komitmen terhadap k...
THEE KIAN WIEvisa untuk mengimpor sukucadang dan barang modal. Tetapmemburuknya ekonomi sejak masa awal kemerdekaan dapatd...
PENGANTAR   ...dari sudut pandang kebijakan ekonomi, periode 1950 sampai 1957   di Indonesia dapat dipahami sebagai tahun-...
THEE KIAN WIEini gagal membayar utang luar negeri sebesar US$2,4 miliar, hi-perinflasi sebesar 600 persen, produksi indust...
PENGANTARversitas Padjadjaran. Walaupun demikian, paling tidak di bi-dang ilmu ekonomi, kelima ekonom FEUI memainkan peran...
THEE KIAN WIEnomi, seperti biaya oportunitas dan kelangkaan sumberdaya.Yang diutamakan bukan ”isme” ideologi, melainkan ga...
PENGANTAR   Sejak awal Pemerintah Orde Baru menyadari, sikap anti-Barat bukan hanya merupakan ciri Pemerintah Orde Lamayan...
THEE KIAN WIEtuk menanamkan modal di berbagai kegiatan ekonomi guna men-dorong pertumbuhan ekonomi dan peluang kerja (Thee...
PENGANTARvestor asing memperoleh insentif lebih banyak dibandingkaninvestor domestik, sebetulnya investor domestik mendapa...
THEE KIAN WIElewat kebijakan fiskal dan moneter yang ketat. Hal ini tercer-min pada turunnya laju inflasi dari 636 persen ...
PENGANTARnesia berada, angka kemiskinan turun karena Pemerintah OrdeBaru amat memperhatikan naiknya produksi beras sebagai...
THEE KIAN WIE    Setelah menyelesaikan tahapan pertama substitusi imporyang ”mudah” (menggantikan barang-barang konsumsi i...
PENGANTARmulai menurun pada 1982, pemerintah beralih ke strategi yanglebih diarahkan ke industri ekspor. Untuk mencapai sa...
THEE KIAN WIEpau mengandalkan diri pada pinjaman, sehingga akhinya me-nuntut perlindungan pemerintah.   Selain berhasil me...
PENGANTARan, mulai merosot. Hal ini dapat dilihat dari naiknya transaksinon-anggaran, yaitu transaksi pemerintah yang tida...
THEE KIAN WIEizin industri yang berbelit-belit, dominasi pemerintah di se-jumlah industri, kartel, instrumen ad hoc dalam ...
PENGANTARpuan dan daya saing ekonomi nasional, melainkan juga meng-ancam tujuan nasional yang diidamkan, yaitu ”masyarakat...
THEE KIAN WIEnomi Asia pecah, ketegangan sosial semacam ini juga sudahmeledak dalam bentuk kerusuhan anti-China di berbaga...
PENGANTAR   likan Indonesia ke jalan pemulihan ekonomi dan pembangunan   (Panglaykim & Arndt 1966: 46).    Suatu hal yang ...
THEE KIAN WIEbantuan internasional, dan menarik modal asing yang baru(Arndt 1984: 32).   Sikap positif komunitas bantuan i...
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Fins pelaku berkisah-ebook
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Fins pelaku berkisah-ebook

2,029 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Fins pelaku berkisah-ebook

  1. 1. Pelaku Berkisah Ekonomi Indonesia1950-an sampai 1990-an
  2. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak CiptaLingkup Hak CiptaPasal 21. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.Ketentuan PidanaPasal 72:1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  3. 3. Pelaku Berkisah Ekonomi Indonesia1950-an sampai 1990-an Editor Thee Kian Wie Penerjemah Koesalah Soebagyo Toer Penyunting Candra Gautama Jakarta, Desember 2005 Penerbit Buku KompasBekerjasama dengan Freedom Institute
  4. 4. Pelaku BerkisahEkonomi Indonesia 1950-an sampai 1990-anBuku ini pertama kali diterbitkan dalam bahasa Inggris dengan judulRecollections: The Indonesian Economy, 1950s – 1990s, disunting olehThee Kian Wie© 2003 Institute of Southeast Asian Studies, SingaporePertama kali diterjemahkan dan diterbitkan dalam bahasa Indonesiaseizin penerbit asli dan The Indonesian Project, Research School of Pacificand Asian Studies, The Australian National University, Canberra, olehFreedom Institute bekerja sama dengan Penerbit Buku Kompas padaDesember 2005.Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagianatau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.KMN: 26005066Penerjemah: Koesalah Soebagyo ToerPenyunting: Candra GautamaDesain sampul dan tataletak isi: Ari PrameswariFoto sampul: Kartono Ryadi, dokumentasi KompasFreedom InstituteJl. Irian No. 8MentengJakartahttp://www.freedom-institute.orgPenerbit Buku Kompas PT Kompas Media NusantaraJl. Palmerah Selatan 26-28Jakartahttp://www.kompas.comPerpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)Thee Kian Wie, Pelaku Berkisah Ekonomi Indonesia 1950-an sampai 1990-an, Cet. 1 Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005 lxxviii + 304 hlm.; 14 cm x 21 cm ISBN: 979-709-232-1Isi di luar tanggung jawab Percetakan SMK Grafika Mardi Yuana, Bogor
  5. 5. Untuk Profesor Anne Booth, Editor Bulletin of Indonesian Economic Studies pada 1980-an, yang merancang dan memulai seri wawancara ini, dan untuk mengenang Profesor H.W. Arndt,sarjana yang cemerlang, guru yang bijak, dan sahabat yang dermawan.
  6. 6. Daftar IsiDaftar Isi viiPrakata untuk Edisi Bahasa Indonesia ixSekapur Sirih xiPendahuluan xvUcapan Terimakasih xixPengantar xxi 1. Sumitro Djojohadikusumo 1 2. Mohammad Saubari 28 3. Sjafruddin Prawiranegara 36 4. Abdoel Raoef Soehoed 54 5. Sarbini Sumawinata 76 6. Mohammad Sadli 96 7. Soedarpo Sastrosatomo 124 8. Suhadi Mangkusuwondo 158 9. Emil Salim 184
  7. 7. DAFTAR ISI10. Subroto 23211. Teuku Mohamad Daud 274Index 289Tentang Editor 303 viii
  8. 8. Prakata untukEdisi Bahasa IndonesiaTERJEMAHAN BUKU Recollections: The Indonesian Economy,1950s-1990s kini telah tersedia dalam bahasa Indonesia. Untukitu, pertama-tama kami mengucapkan terimakasih banyak ke-pada Mrs. Triena Ong, Managing Editor dan Kepala BagianPenerbitan ISEAS atas izinnya menerbitkan buku ini dalambahasa Indonesia. Kami juga mengucapkan terimakasih ba-nyak kepada Dr Ross McLeod, Editor Bulletin of Indonesian Eco-nomic Studies (BIES), atas izinnya menerbitkan kembali sejum-lah wawancara yang telah dilakukan dengan mantan pejabattinggi dan pengusaha nasional yang diterbitkan dalam BIESdalam kurun waktu 1986-1998. Kami sudah sepatutnya juga mengucapkan terimakasih ba-nyak kepada Candra Gautama, yang dengan tekun dan pro-fesional telah menyunting buku edisi bahasa Indonesia ini.Ucapan yang sama kami sampaikan pula kepada Bapak Koe-salah Soebagyo Toer, yang telah menerjemahkan naskah Ing-gris ke dalam bahasa Indonesia dengan baik.
  9. 9. PRAKATA Last but not least, kami mengucapkan terimakasih banyakkepada Penerbit Buku Kompas yang telah bersediamenerbitkan buku versi bahasa Indonesia ini, dan kepadaDr Rizal Mallarangeng, Direktur Eksekutif Freedom Institute,yang telah membiayai penerbitan buku ini. Jakarta, 21 Juli 2005 Thee Kian Wie x
  10. 10. Sekapur SirihSEPERTI DIJELASKAN oleh Dr Thee dalam bagian penda-huluan, gagasan penerbitan artikel-artikel bergaya memoar ini,yang didasarkan pada wawancara mendalam dengan sejum-lah orang Indonesia yang telah memainkan peran penting da-lam memengaruhi evolusi ekonomi Indonesia, diprakarsai olehProfesor Anne Booth. Ia, dan pendahulu saya langsung, Pro-fesor Hal Hill, patut diacungi jempol karena telah menerbit-kan artikel-artikel tersebut selama sekitar 14 tahun. Rubrik ”Survei Perkembangan Mutakhir”, yang dimuat disetiap nomor BIES sejak terbit pertama kali pada 1965, memberiuraian kontemporer yang khas mengenai pertumbuhan eko-nomi Indonesia sejak masa itu. Dengan manis artikel-artikelkenangan tersebut melengkapi rubrik ”Survei PerkembanganMutakhir” lewat serangkaian pandangan orang-dalam menge-nai perkembangan ekonomi Indonesia, seperti dikisahkan olehbeberapa orang yang berperan dalam memengaruhi perkem-bangan tersebut.
  11. 11. SEKAPUR SIRIH Selain menghimpun artikel-artikel itu dalam satu buku, DrThee juga memberi pengantar mengenai perkembangan eko-nomi Indonesia selama masa pascakolonial, yang memung-kinkan pembaca memahami konteks di mana orang-orang ter-sebut berperan. Dengan demikian buku ini dapat membantupara ahli yang mempelajari Indonesia memahami berbagai ga-gasan dan realitas politik yang telah memengaruhi berbagaikebijakan pada masa itu. Selain itu, buku ini juga memuatbanyak pelajaran yang berguna bagi para pembuat kebijakandan lainnya, yang kiranya akan memengaruhi jalannya peng-ambilan kebijakan—bila mereka mau menyimak dengan sung-guh-sungguh. Saya memperoleh kesan betapa banyak kebi-jakan yang diambil merupakan langkah coba-coba ketimbanglangkah yang didasarkan pada analisis dan rancangan yangcermat—dan, lebih memprihatinkan lagi, langkah coba-cobadi masa lalu itu amat sering dilupakan. Padahal, seperti kataperibahasa: barang siapa gagal belajar dari sejarah, ia akandikutuk mengulangi sejarah itu. Bab pengantar yang ditulis oleh Dr Thee memberi perhatiancukup luas pada ”para teknokrat ekonomi”, yang beberapa diantara mereka dihadirkan dalam buku ini. Barangkali pelajaranpaling berharga yang didapatkan oleh para teknokrat itu darimasa Soekarno adalah bahwa hanya sedikit kemajuan yang bisadicapai—dan memang bencana itu menanti—jika kebijakanmakroekonomi gagal menjaga kestabilan moneter dan harga yangmasuk akal. Mereka mampu mencapai kestabilan tersebut denganmenerapkan hukum yang sederhana saja, yaitu bahwa anggaran ne-gara harus berimbang—atau lebih tepatnya, defisit anggaran tidaksemestinya ditutup dengan mencetak uang. Mereka juga menarikpelajaran tentang biaya yang harus ditanggung akibat pemutusanekonomi nasional dengan ekonomi global dan mampu mengoreksikesalahan fatal Orde Lama itu demi keuntungan Indonesia. xii
  12. 12. SEKAPUR SIRIH Para teknokrat itu telah banyak dikritik karena memainkanperan kunci dalam rezim Soeharto, dan karena ekonomi yangmereka rancang ambruk demikian mendadak ketika krisis Asiapecah pada 1997. Namun, seperti dijelaskan oleh Dr Thee, me-reka tetap memilih berada dalam lingkungan kekuasaan danmelakukan apa yang dapat dilakukan demi mempertahankankebijakan ekonomi yang sehat, atau menentang dengan lebihgigih berbagai kebijakan khusus yang melayani kepentingan-kepentingan bercokol yang didukung oleh Soeharto, dengankonsekuensi yang hampir tak terelakkan, yaitu kehilangan pe-ngaruh samasekali. Kritik terhadap para teknokrat itu sebagian besar menga-baikan berbagai keberhasilan besar yang telah dicapai selamamasa kekuasaan Soeharto, yang hasilnya dapat dinikmati seca-ra luas. Kendati Soeharto telah melakukan berbagai kesalahan,kemajuan yang dicapai dalam tiga dasawarsa itu amat kontrasdengan kemandekan dan kemerosotan ekonomi di bawah Soe-karno, dan juga kontras dengan ketidakmampuan para peng-ganti Soeharto memulihkan ekonomi ke arah pertumbuhanyang cepat. Karena itulah, niscaya, perhatian penelitian sejarahmendatang mengenai perkembangan Indonesia akan tercurahpada ketidakmampuan kementerian-kementerian perekono-mian dan bank sentral menangani secara memadai krisis yangmulai pecah pada pertengahan 1997, dan niscaya cenderungbertanya apakah para teknokrat kiranya mampu berbuat lebihbanyak membangun kapasitas kelembagaan dalam birokrasiitu apabila mereka berada dalam posisi yang sama. Seperti dinyatakan oleh Hal Hill dalam pengantar nomorkhusus Bulletin tahun 2000, yang menandai masa pensiunnyaThee Kian Wie secara de jure (tapi jelas bukan de facto), sahabatkita tercinta dan sudah berusia lanjut ini, namun tetap berse-mangat, telah menjadi ”pendukung setia Bulletin dan tujuan- xiii
  13. 13. SEKAPUR SIRIHtujuannya”. Kian Wie telah memainkan peran kunci dalammenyuguhkan semua memoar ini kepada pembaca Bulletin,dan kini ia memberikan jasa yang lebih besar lagi kepada kitadengan menghimpun semua memoar itu dalam satu kumpul-an yang padu. Atas nama Proyek Indonesia di Australian Na-tional University, Dewan Redaksi dan Dewan Penasihat In-ternasional Bulletin, dan atas nama semua pihak yang pedulidengan Indonesia, di mana Bulletin telah dan akan terus terbit,izinkan saya mengucapkan terimakasih yang tulus kepadaKian Wie atas usahanya yang luarbiasa ini. Ross H. McLeod Editor BIES xiv
  14. 14. PendahuluanAWAL 1986 Profesor Anne Booth, waktu itu Editor BIES, mem-prakarsai seri wawancara BIES dengan sejumlah tokoh pembuatkebijakan ekonomi Indonesia dari masa awal kemerdekaan sam-pai Orde Baru. Diharapkan, seri wawancara itu dapat lebih mem-beri kejelasan tentang bagaimana para pembuat kebijakan cobamemecahkan berbagai masalah ekonomi yang dihadapi, kendala-kendala apa saja yang ditemui, dan kompromi-kompromi macamapa yang dilakukan demi mencapai tujuan. Sejak awal Profesor Booth telah melibatkan saya dalam pro-yek tersebut. Kami mendiskusikan siapa saja yang harus diwa-wancarai dan persoalan apa saja yang harus diangkat dalamseri wawancara tersebut. Kami kemudian melakukan wawan-cara bersama sampai Profesor Booth pindah dari The Australi-an National University, Canberra, ke School of Oriental andAfrican Studies, University of London, pada 1991. Sejak itusaya meneruskan rangkaian wawancara itu bersama anggotaDewan Redaksi BIES yang lain.
  15. 15. PENDAHULUAN Selain dengan para mantan pembuat kebijakan ekonomi,wawancara juga dilakukan dengan para mantan pejabat pe-merintah dan pengusaha senior. Uraian pribadi mereka me-ngenai berbagai peristiwa, masalah, dan kebijakan ekonomidi masa lalu juga memberi wawasan dan informasi yang me-narik mengenai sejarah ekonomi modern Indonesia. Keputus-an mewawancarai para pengusaha pribumi Indonesia yangsukses terutama didasarkan pada pertimbangan bahwa mere-ka umumnya menghadapi kendala awal yang lebih besar me-nyangkut pengalaman bisnis, modal, dan akses pada jaringanbisnis daripada pengusaha etnis China. Diharapkan, uraianmereka dapat memberi informasi yang menarik tentang bagai-mana mereka meraih sukses dalam bisnis, kendati pada awal-nya menghadapi kekurangan. Pilihan tentang siapa saja yang harus diwawancarai seder-hana sekali, karena jumlah pembuat kebijakan ekonomi yangterkemuka relatif terbatas. Walaupun demikian sejumlah kecilpembuat kebijakan kunci di masa Orde Baru, khususnya Pro-fesor Widjojo dan Ali Wardhana, tidak berhasil diwawanca-rai. Ketika rangkaian wawancara yang dilakukan oleh BIESini berakhir, mereka berdua masih menjadi penasihat khususPresiden Soeharto. Saya sangat berterimakasih kepada Profesor Hal Hill, man-tan Editor BIES, dan Dr Ross McLeod, Editor BIES sekarang,atas dorongan mereka untuk menerbitkan seri wawancaraBIES itu menjadi satu kumpulan. Saya juga sangat berterima-kasih kepada Profesor Anne Booth, yang telah mengizinkansaya bertindak sebagai editor buku ini. Saya menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya ke-pada para rekan dan sahabat yang terhormat, Profesor JamieMackie, Anne Booth, Robert Elson, Hal Hill, Dr Thomas Lind-blad, Dr Peter McCawley, Dr Ross McLeod, dan seorang wasit xvi
  16. 16. PENDAHULUANanonim yang telah memberi komentar dan saran yang ber-harga atas rancangan awal bab pengantar buku ini. Saya juga ingin mengucapkan terimakasih kepada ProfesorChia Siow Yue, mantan Direktur Institute of Southeast AsianStudies (ISEAS), Singapura, yang telah mengundang saya keISEAS selama dua bulan pada 2002 untuk mengedit buku inidan menyusun draf bab pengantarnya. Saya juga mengucap-kan terimakasih kepada Direktur ISEAS sekarang, Mr. K. Kesa-vapany, yang telah mendukung proyek buku ini. Staf peneli-tian dan administratif ISEAS juga telah membangun suasanayang kondusif, dan untuk itu saya mengucapkan terimakasih.Secara khusus saya ingin menyebut Mrs. Triena Ong, Manag-ing Editor dan Kepala Unit Publikasi ISEAS, berserta stafnya,yang telah bekerja keras dan memberi masukan dan saran ber-harga atas penerbitan buku ini; Ms. Ch’ng Kim See, KepalaPerpustakaan ISEAS, beserta stafnya, yang telah banyak mem-bantu mencarikan buku-buku yang saya perlukan; Mrs. Y.L.Lee, Kepala Administrasi, beserta stafnya, atas dukungannyadi bidang administrasi; Profesor Leo Suryadinata, Dr DenisHew, Dr Sakulrat Montreevat, para Peneliti Senior di ISEAS,dan Profesor J. Soedradjad Djiwandono, mantan Visiting Re-search Fellow Senior di ISEAS, atas keramahtamahan merekaselama saya berada di ISEAS. Saya juga ingin mengucapkan terimakasih kepada Dr ChrisManning, Kepala Proyek Indonesia, Divisi Ekonomi, ResearchSchool of Pacific and Asian Studies, The Australian NationalUniversity, Canberra, atas tawarannya untuk menanggung bia-ya penyusunan indeks buku ini. Terakhir, dan tidak kalah pentingnya, atas nama DewanRedaksi BIES saya sekali lagi menyatakan penghargaan yangsetinggi-tingginya kepada para pembuat kebijakan ekonomi,pejabat senior, dan pengusaha yang telah bersedia xvii
  17. 17. PENDAHULUANdiwawancarai. Saya tidak sangsi lagi bahwa wawasan dan pe-ngetahuan mereka, seperti tercermin pada hasil wawancara,merupakan sumbangan penting untuk memahami sejarah eko-nomi modern Indonesia secara lebih baik. Sayang, disertai rasaduka yang mendalam, sebagian dari mereka tidak lagi beradadi tengah kita untuk menyaksikan terbitnya buku ini. Jakarta, 14 Juni 2003 Thee Kian Wie xviii
  18. 18. Ucapan TerimakasihSAYA MENYATAKAN penghargaan yang setinggi-tingginyakepada Dr Ross McLeod, Editor BIES, dan Dr Chris Manning,Kepala Proyek Indonesia, Research School of Pacific and AsianStudies, Australian National University, yang telah mengizin-kan saya menerbitkan kembali artikel-artikel yang pernah di-muat di BIES:1. Sumitro Djojohadikusumo: ”Recollections of My Career”, BIES 22, No. 3, Desember 1986, hlm. 27-39.2. Mohammad Saubari: ”Reflections on Economic Policy- Making, 1945-51”, BIES 23, No. 2, Agustus 1987, hlm. 118- 21.3. Sjafruddin Prawiranegara: ”Recollections of My Career”, BIES 24, No. 2, Desember 1987, hlm. 100-8.4. Abdoel Raoef Soehoed: ”Reflections on Industrialisation and Industrial Policy in Indonesia”, BIES 24, No. 2, Agus- tus 1988, hlm. 43-57.
  19. 19. UCAPAN TERIMA KASIH5. Sarbini Sumawinata: ”Recollections of My Career”, BIES 28, No. 2, Agustus 1992, hlm. 43-53.6. Mohammad Sadli: ”Recollections of My Career”, BIES 29, No. 1, April 1993, hlm. 35-51.7. Soedarpo Sastrosatomo: ”Recollections of My Career”, BIES 30, No. 1, April 1994, hlm. 39-58.8. Suhadi Mangkusuwondo: ”Recollections of My Career”, BIES 32, No. 1, April 1996, hlm. 33-49.9. Emil Salim: ”Recollections of My Career”, BIES 33, No. 1, April 1997, hlm. 45-74.10.Subroto: ”Recollections of My Career”, BIES 34, No. 2, April 1998, hlm. 67-92.11.Teuku Mohamad Daud: ”Recollections of My Career”, BIES 35, No. 3, Desember 1999, hlm. 41-50. xx
  20. 20. PengantarTHEE KIAN WIEPERKEMBANGAN POLITIK yang kacau dan perubahan dra-matis ekonomi Indonesia sejak kemerdekaan telah diteliti dandikaji oleh banyak sarjana. Walaupun demikian, jarang uraianmereka dipaparkan lewat kacamata para tokoh pembuat ke-bijakan, pejabat pemerintah senior, dan pelaku. Uraian pribadipara tokoh itu pun, dengan beberapa perkecualian, juga jarangada. Padahal uraian mereka itu kiranya dapat memberi infor-masi dan wawasan yang menarik tentang berbagai peristiwayang terjadi, tantangan, serta kesempatan yang mereka ha-dapi pada masanya. Buku ini, yang menampilkan serangkaian wawancara men-dalam dengan sejumlah mantan pembuat kebijakan ekonomidan pejabat pemerintah senior serta pengusaha swasta, meru-pakan usaha untuk menutupi kekosongan tersebut. Wawan-cara dilakukan oleh anggota Dewan Redaksi BIES pada 1986-97. Rangkaian wawancara itu, yang sebagian terbesar pernahdimuat di BIES dengan judul ”Recollections of My Career”
  21. 21. THEE KIAN WIE(Kenangan tentang Karir Saya), bisa menambah pengetahuan danpemahaman kita mengenai sejarah ekonomi modern Indonesia. Agar dapat memahami uraian mereka secara lebih baik,disajikan tinjauan singkat mengenai tantangan-tantangan be-sar ekonomi yang dihadapi oleh para pembuat kebijakan dimasa awal kemerdekaan dan era Soeharto (Orde Baru). Semen-tara untuk menyoroti beberapa aspek tinjauan tersebut, per-nyataan-pernyataan mereka yang diwawancarai atas berbagaimasalah yang dijumpai akan disisipkan dalam uraian ini. AWAL KEMERDEKAAN DAN AKHIR ERA SOEKARNO (1950-1965)Kondisi Ekonomi Awal 1950-anKetika secara efektif Pemerintah Indonesia mengambilalih ke-kuasaan atas wilayah utama bekas Hindia-Belanda pada 27Desember 1949, setelah berlangsung penyerahan kedaulatansecara resmi dari Belanda kepada Indonesia, negeri ini meng-hadapi berbagai masalah serius. Pendudukan Jepang dan ke-mudian perjuangan bersenjata melawan Belanda telah sangatmemiskinkan rakyat Indonesia. Pemerintah pun menghadapiberbagai pemberontakan bersenjata di beberapa daerah, ter-masuk di Aceh, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Maluku,yang kendati dapat dipadamkan tetapi menelan korban jiwamaupun harta sangat besar. Tugas pertama di bidang ekonomi adalah meningkatkantaraf hidup rakyat, meletakkan dasar ekonomi nasional yangsehat, meningkatkan produksi, dan mendorong perdagangandan industri (Sumitro 1952a: 5). Namun, masalah ekonomijangka pendek yang mendesak untuk diselesaikan adalah ba-gaimana membiayai perbaikan infrastruktur negeri ini dengananggaran pemerintah yang terbatas, yang pada 1950 tercatat xxii
  22. 22. PENGANTARdefisit sekitar Rp1,7 miliar. Kendati demikian, pada 1951, ang-garan yang diperkirakan defisit itu tidak terwujud, karena tan-pa terduga penghasilan ekspor meningkat. Peningkatan men-dadak ini mengakibatkan terjadinya surplus neraca pemba-yaran dan anggaran sebesar Rp1 miliar (Sumitro 1952a: 8). Penghasilan ekspor, yang tak terduga itu, meningkat karenaterjadi ”Boom Korea” akibat naiknya permintaan PemerintahAmerika akan bahan mentah strategis selama berlangsungnyaPerang Korea. Namun ”Boom Korea” ternyata tidak berlangsunglama. Pada 1952 neraca pembayaran mengalami defisit lebih be-sar lagi dibandingkan 1950 karena produsen barang ekspor me-nukarkan valuta yang diperoleh dengan barang-barang konsumsi(termasuk barang mewah tahan lama), yang jumlahnya separobarang impor pada 1951/52. Berakhirnya ”Boom Korea” meng-akibatkan penghasilan ekspor turun, sehingga pajak perdaganganpun anjlok. Akibatnya, anggaran kembali defisit (Dick 2002: 174). Pada tahun-tahun sesudah itu defisit anggaran pemerintahselalu menjadi masalah. Pengeluaran pemerintah terus me-ningkat, sebagian besar disebabkan oleh bertambah besarnyagaji pemerintah untuk personel militer dan membengkaknyabirokrasi (Paauw 1963: 186-87). Untuk menutup defisit ang-garan itu, pemerintah, dengan dalih defisit anggaran yang mo-derat kiranya tidak berbahaya, meminta Parlemen menaikkanpagu uang muka bank kepada pemerintah (Higgins 1957: 25).Walaupun defisit anggaran sebesar Rp2,5 miliar relatif mode-rat, ditembusnya pagu itu menciptakan preseden yang berbaha-ya. Pada awal 1960-an pendekatan ini menghantui Indonesia. Dari pertengahan 1952 sampai pertengahan 1954 Pemerin-tah Indonesia kehilangan cadangan devisanya dengan kece-patan lebih tinggi dibandingkan negara manapun di dunia.Walaupun kemudian posisinya membaik, cadangan devisa itudiproteksi dengan berbagai pembatasan impor yang keras, se- xxiii
  23. 23. THEE KIAN WIEhingga muncul pasar gelap untuk beberapa macam barangdan valuta. Untuk mengendalikan permintaan devisa yanglangka itu Pemerintah Indonesia menerapkan pengendalianimpor langsung dan berbagai tindakan ad hoc (Mackie 1971:66-067). Pada pertengahan 1960-an selisih antara kurs resmidan kurs pasar gelap telah melambung luarbiasa.Konsekuensi Ekonomi Konferensi Meja BundarWalaupun pengakuan kedaulatan kepada Indonesia pada De-sember 1949 disambut gembira oleh kebanyakan orang Indo-nesia, peristiwa itu tidak mendatangkan perasaan lega. Banyakkaum nasionalis merasa sangat tidak senang dengan beratnyapersyaratan yang dibebankan Belanda kepada Indonesia seba-gai imbalan atas pengakuan kedaulatan itu. Alasannya, pengakuan kedaulatan itu merupakan hasil pe-nyelesaian yang diatur dalam perundingan oleh Komisi Per-serikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia (UNCI). DelegasiIndonesia dalam Konferensi Meja Bundar (KMB), yang dise-lenggarakan oleh UNCI di Den Haag pada musim gugur 1949,dipaksa berkompromi atas beberapa masalah demi meyakin-kan Belanda agar tercapai persetujuan. Sejak awal ada empat masalah kontroversial, dua politikdan dua ekonomi, yang mengganggu hubungan Indonesia-Belanda (Dick 2002: 170). Empat masalah itu akhirnya merusakprospek hubungan akrab antara bekas penguasa kolonial danjajahannya. Masalah politik yang pertama adalah tekanan Be-landa untuk tidak menyerahkan kedaulatan kepada RepublikIndonesia, yang telah melancarkan perang kemerdekaan, ter-utama Jawa dan Sumatra, melainkan kepada Republik Indo-nesia Serikat (RIS), yang terdiri atas Republik Indonesia dan15 negara boneka BFO (Bijeenkomst Federaal Overleg) yangdidirikan oleh Belanda selama perang kemerdekaan. xxiv
  24. 24. PENGANTAR RIS didirikan oleh Belanda untuk melemahkan semangatnasionalis Republik Indonesia. Tekanan terhadap kaum nasio-nalis Indonesia untuk menerima struktur federal itu sangattidak disukai, karena tindakan itu dipandang sebagai cara Be-landa untuk melemahkan Indonesia. Gagasan politik bikin-bikinan ini terbukti rapuh, karena bulan-bulan berikutnya, se-sudah pengakuan kedaulatan, satu demi satu negara bonekaitu membubarkan diri dan menyatakan menjadi bagian Re-publik Indonesia. Pada 17 Agustus 1950, ulangtahun kelimaproklamasi kemerdekaan Indonesia, RIS yang bersifat federal di-bubarkan dan digantikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masalah politik kedua yang lebih ruwet adalah menyang-kut New Guinea Barat (yang oleh kaum nasionalis Indonesiadisebut Irian Barat). Kaum nasionalis Indonesia menganggapdiri mereka ahli waris yang sah Hindia-Belanda. Belanda me-nolak menyerahkan Irian Barat dengan alasan penduduk Pa-pua, menurut ras, budaya, dan bahasa, bukan bagian bangsa(nation) Indonesia. Penolakan Belanda ini sejak awal merusakprospek hubungan akrab Belanda-Indonesia. Penolakan itu ju-ga meningkatkan gesekan yang disebabkan oleh dua masalahekonomi; dua masalah ekonomi itu membuat delegasi Indone-sia dalam KMB terpaksa berkompromi untuk mempercepatpengakuan kedaulatan. Selain itu, penolakan tersebut jugamemungkinkan kaum nasionalis yang lebih radikal lebih ter-pandang daripada para pemimpin yang lebih moderat danpragmatis. Kedua masalah ekonomi yang melukai perasaan kaum na-sionalis Indonesia adalah pengambilalihan utang luar negeriPemerintah Belanda di Indonesia dan terus beroperasinya bis-nis Belanda di Indonesia. Selama empat tahun perjuangan ber-senjata melawan Belanda (1945-49), kepentingan bisnis Belan-da yang luas di Indonesia berangsur-angsur menyadari, meng- xxv
  25. 25. THEE KIAN WIEgantungkan diri kepada Indonesia akan sia-sia. Prioritas uta-ma mereka adalah membangun kembali bisnis mereka yanghancur akibat pendudukan Jepang dan perjuangan bersenjatamelawan Belanda (Lindblad 2002: 141). Kepentingan bisnis inimenekankan kepada Pemerintah Belanda untuk mengusaha-kan agar KMB menghasilkan persetujuan yang akan menjaminkeberlanjutan kepentingan bisnis mereka yang luas di Indone-sia merdeka. Dalam usaha menyelamatkan kepentingan ekonomi mere-ka itu, Pemerintah Belanda juga didorong oleh kebutuhan un-tuk mempertahankan pendapatan yang bisa diambil dari ke-pentingan tersebut. Pendapatan itu akan menjadi sumberpenghasilan yang mutlak bagi keuangan Belanda yang kosong,yang diperlukan untuk membangun kembali Belanda pasca-perang. Karena itu transfer laba dan dividen perusahaan-peru-sahaan Belanda di Indonesia yang tak terbatas harus dijamindengan undang-undang (Meijer 1994: 46). Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut delegasi Be-landa dalam KMB bertekad membicarakan masalah-masalahkeuangan dan ekonomi, yang sebisa mungkin menguntung-kan, lewat Persetujuan Keuangan-Ekonomi (Financieel-Econo-mische Overeenkomst—Finec). Tekad ini tercermin pada sikapdelegasi Belanda yang menolak secara tegas pemberian kon-sesi penting apapun dalam masalah-masalah keuangan danekonomi yang dibicarakan dalam KMB. Sebagai imbalannya,Belanda siap memberikan konsesi-konsesi politik (Meijer 1994:46). Itulah sebabnya Finec mencakup jaminan Pemerintah In-donesia bahwa kegiatan bisnis Belanda di Indonesia merdekadapat terus berlangsung tanpa halangan. Nasionalisasi peru-sahaan Belanda diizinkan hanya bila perusahaan itu dipan-dang sebagai kepentingan nasional Indonesia dan bila peru-sahaan tersebut menyetujuinya. Jumlah kompensasi bagi para xxvi
  26. 26. PENGANTARpemilik usaha harus diputuskan oleh seorang hakim dengandasar nilai riil usaha itu. Finec juga mencakup pasal-pasal lainyang menguntungkan kepentingan Belanda, termasuk komit-men Indonesia bahwa negara ini akan berkonsultasi denganBelanda menyangkut kebijakan keuangan dan ekonomi yangdapat memengaruhi kepentingan ekonomi Belanda di Indo-nesia (Meijer 1994: 46-47). Tidak mengherankan bila almarhumProfesor Henri Baudet, sejarawan ekonomi Belanda yang kon-servatif, menyatakan, Finec memuat jaminan-jaminan maksi-mum yang bisa dicapai guna melanjutkan bisnis Belanda tanpahalangan (Baudet & Fennema 1983: 213). Masalah ekonomi lainnya, yang membuat delegasi Indone-sia dalam KMB terpaksa meluluskan tuntutan delegasi Belan-da, adalah pengambilalihan seluruh utang Pemerintah Hindia-Belanda sebelum perang dan utang NICA (Netherlands IndiesCivil Administration) pascaperang oleh Pemerintah Indone-sia. Seluruh utang itu mencakup tiga miliar gulden utang da-lam negeri dan 3,3 miliar gulden utang luar negeri. Walaupundemikian delegasi Indonesia hanya bersedia mengambilalihutang dalam negeri sebelum perang. Alasannya, utang pasca-perang, yang diperkirakan berjumlah dua miliar gulden, telahdigunakan untuk membiayai agresi militer Belanda terhadapRepublik Indonesia. Mengomentari utang pascaperang ini, Su-mitro, salah seorang anggota delegasi Indonesia, mengatakanbahwa ia ”tak dapat memahami kenapa Indonesia harus meng-ambilalih utang tentara pendudukan” (Sumitro 1986). Akhir-nya delegasi Belanda menyetujui pembatalan tuntutan pemba-yaran utang sebesar dua miliar gulden yang kontroversial itu(Meijer 1994: 47). Mencapai kemerdekaan politik tanpa kemerdekaan eko-nomi menghadapkan Pemerintah Indonesia pada masalahyang serius. Lantaran tidak dapat mengawasi segmen-segmen xxvii
  27. 27. THEE KIAN WIEpenting ekonomi Indonesia, gerak para pembuat kebijakanekonomi Indonesia sangat terbatas. Menurut almarhum Pro-fesor Benjamin Higgins, konsultan Perserikatan Bangsa-Bang-sa (PBB) untuk Pemerintah Indonesia pada awal 1950-an, keba-nyakan sektor modern Indonesia masih dimiliki dan dikuasaioleh orang Belanda. Banyak posisi senior dalam birokrasi pe-merintah Indonesia yang masih muda itu diduduki oleh pe-jabat Belanda, sehingga kesetiaannya terhadap Indonesia mer-deka dengan sendirinya tidak dapat diharapkan. Gubernurdan sebagian besar anggota Dewan Direktur Javasche Bank(yang berfungsi sebagai bank sirkulasi di era kolonial) masihorang Belanda, demikian pula Direktur Dewan PengendalianDevisa (Higgins 1990: 40). Sumitro menyatakan, ketika ia men-jabat Menteri Keuangan pada 1952, Kementerian Keuanganmasih dipenuhi oleh pejabat Belanda. Ia menambahkan, me-reka itu tidak tahu apa-apa tentang ekonomi, tetapi amat mahirdalam prosedur administratif (Sumitro 1986).Melawan Dominasi Ekonomi Belanda dan MemajukanPertumbuhan Pengusaha Pribumi IndonesiaSeperti di negara-negara berkembang lainnya, yang lahir darikekuasaan kolonial, kebijakan ekonomi yang ditempuh olehkabinet-kabinet Indonesia, yang silih-berganti sejak merdeka,sebagian besar merupakan hasil interaksi antara berbagai ma-salah besar ekonomi dan sosial yang dihadapi, gagasan dasarpara pembuat kebijakan ekonomi, dan persaingan kepentinganberbagai kelompok dalam masyarakat. Pada awal kemerde-kaan, masalah besar yang dihadapi oleh para pembuat kebi-jakan adalah memadukan kebutuhan untuk segera memper-baiki infrastruktur fisik dan alat-alat produksi yang hancurdengan aspirasi nasional yang kuat untuk ”mengubah eko-nomi kolonial menjadi ekonomi nasional”. Aspirasi ini diwu- xxviii
  28. 28. PENGANTARjudkan dengan cara memiliki dan menguasai aset-aset pro-duktif utama negeri ini. Seperti kebanyakan kaum nasionalis Indonesia lainnya, pa-ra pembuat kebijakan ekonomi di masa awal kemerdekaanamat terpikat oleh cita-cita kaum sosialis. Mereka menolak ka-pitalisme, karena kapitalisme diasosiasikan dengan kekuasaankolonial. Namun, kecuali kaum komunis, tidak seorang pundari mereka tertarik pada Marxisme-Leninisme atau gagasan-gagasan kiri ekstrem lainnya. Dalam kenyataan, banyak kaumnasionalis itu menafsirkan ”sosialisme” sebagai ”Indonesiani-sasi” atau ”pribumisasi”. Mereka berupaya mematahkan ke-kuasaan modal asing, kebanyakan modal Belanda dan etnisChina, atas sektor perdagangan, industri, dan perkebunan. Wa-laupun demikian terdapat perbedaan pandangan mengenaicara untuk mencapai tujuan itu, apakah lewat nasionalisasinegara atau dengan memajukan golongan pengusaha Indone-sia (Mackie 1971: 44). Banyak pemimpin nasionalis menyokong pengembangangolongan pengusaha pribumi Indonesia yang kuat. Kaum na-sionalis lainnya menafsirkan ”sosialisme” sebagai pengorga-nisasian ekonomi kolektif yang mesti didasarkan pada ”prinsipkekeluargaan”, seperti tertera dalam pasal 33 Undang-UndangDasar 1945. Dalam tafsiran ini, koperasi dipandang sebagaiungkapan yang cocok untuk cita-cita sosial Indonesia (Mackie1971: 44). Wakil Presiden Hatta, khususnya, merupakan pem-bela koperasi terkemuka. Namun dengan dipaksakannya”Ekonomi Terpimpin” dan ”sosialisme à la Indonesia” olehPresiden Soekarno pada akhir 1950-an, kebijakan pemerintahmenekankan bahwa cabang-cabang penting produksi harusdimiliki oleh perusahaan negara. Perusahaan swasta hanyadiizinkan menjalankan kegiatan yang tidak menguasai pasok-an kebutuhan pokok rakyat (Rice 1983: 61). xxix
  29. 29. THEE KIAN WIE Sekalipun tidak senang dengan berlanjutnya dominasi Be-landa atas ekonomi Indonesia, para pembuat kebijakan eko-nomi yang paling berpengaruh pada masa awal kemerdekaan,termasuk Wakil Presiden Mohammad Hatta, Sumitro Djojo-hadikusumo (yang seperti halnya Hatta belajar di SekolahTinggi Ekonomi Belanda di Rotterdam), Sjafruddin Prawira-negara (lulusan Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta), dan Djuan-da (insinyur lulusan Sekolah Tinggi Teknik di Bandung) (Booth1986: 13) adalah orang-orang pragmatis yang, meskipun ter-tarik pada cita-cita sosialis, tidak mengikuti doktrin ideologiyang kaku. Lewat tulisan-tulisan mereka, Hatta, Sumitro, danSjafruddin khususnya sangat berpengaruh dalam pembuatankebijakan ekonomi pada masa awal kemerdekaan (Rice 1983: 60). Sebagai politisi pragmatis mereka menyadari bahwa prio-ritas utama harus ditujukan pada masalah stabilisasi dan per-baikan ekonomi negara. Higgins mencirikan kelompok ini se-bagai orang-orang yang ”mengutamakan pertimbangan eko-nomi” (economics-minded) (Higgins 1957: 103). Karena banyakdi antara industri ekspor modern, termasuk perkebunan danpertambangan besar, masih dimiliki dan dijalankan oleh Be-landa, para pembuat kebijakan ini menyadari bahwa suka atautidak mereka harus melindungi hak sah perusahaan-perusa-haan Belanda. Karena itu perusahaan-perusahaan Belanda di-izinkan beroperasi tanpa rintangan, seringkali dengan meng-hadapi tentangan kuat kaum nasionalis radikal. Hinggins me-nyebut kelompok terakhir ini orang-orang yang ”menguta-makan pertimbangan sejarah” (history-minded). Orientasi me-reka lebih anti-asing dan lebih peduli pada upaya memperta-hankan lembaga-lembaga budaya tradisional dan keagama-an negeri ini (Higgins 1957: 103). Klasifikasi Higgins atas dua kelompok nasionalis yang ber-lomba memperoleh pengaruh politik pada 1950-an itu mirip, xxx
  30. 30. PENGANTARwalaupun tidak sepenuhnya sama, dengan klasifikasi Feithyang membedakan antara ”para administrator” (administra-tors) dan ”para penggalang kesetiakawanan” (solidarity mak-ers). ”Para administrator” adalah para pemimpin yang me-nguasai ketrampilan administratif, teknis, hukum, dan bahasaasing yang dibutuhkan untuk menggerakkan aparat modernsuatu negara modern. ”Para penggalang kesetiakawanan”mencakup para pemimpin yang trampil sebagai mediator diantara kelompok-kelompok berbagai tingkat modernitas, se-bagai organisator massa dan manipulator lambang-lambangintegratif (Feith 1962: 113). Menghadapi masalah-masalah ekonomi Indonesia yang se-rius tersebut, ”para administrator” yang pragmatis berupayamemecahkan persoalan rehabilitasi dan pembangunan ekono-mi. Menyadari perlunya produksi maksimum, kestabilan fis-kal, dan legalitas, mereka membela kehadiran bisnis Belandaterkemuka (Feith 1962: 605). Berhadapan dengan kuatnya sen-timen kaum nasionalis untuk memiliki dan menguasai sendiriaset-aset produktif negeri ini, pada awal 1950-an ”para ad-ministrator” terdesak oleh para penggalang kesetiakawanannasionalis yang lebih radikal. Walaupun terdapat berbagai kendala akibat pasal-pasal Finec,para pembuat kebijakan ekonomi yang pragmatis bertekad meng-imbangi kemerdekaaan politik Indonesia, yang telah dicapaidengan susah-payah, dengan kedaulatan ekonomi yang berarti,sekalipun mereka sadar untuk itu diperlukan waktu lama dankerja keras. Kaum nasionalis Indonesia beranggapan bahwa re-volusi nasional belum tuntas selama mereka belum mengubahwarisan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, yang di-miliki dan dikuasai oleh bangsa sendiri (Golay et al. 1969: vii). Karena pasal-pasal Finec mengizinkan nasionalisasi lem-baga atau perusahaan ekonomi tertentu, walaupun dengan xxxi
  31. 31. THEE KIAN WIEsyarat-syarat khusus, Pemerintah Indonesia dengan cepatmengambil langkah-langkah untuk menasionalisasi lembaga-lembaga penting dan perusahaan-perusahaan besar, termasuknasionalisasi Javasche Bank pada 1951, yang kemudian diberinama Bank Indonesia. Kendati semula Belanda berusaha mem-pertahankan kekuasaan atas Javasche Bank, nasionalisasi lem-baga keuangan ini akhirnya berjalan relatif mulus. Bank inidireorganisasi, karena kekuasaan atas uang dan kredit meru-pakan unsur pokok kedaulatan (Anspach 1969: 137). Menurut Moh. Saubari, Sekretaris Jenderal Departemen Ke-uangan pada awal 1950-an, nasionalisasi Javasche Bank dilak-sanakan dengan membeli saham-sahamnya dari para pemilikdi dalam maupun di luar negeri (Saubari 1987). Pembeliansaham itu berlangsung mulus, dan dalam waktu singkat 97persen seluruh saham telah dibeli oleh pemerintah. PadaDesember 1951 Javasche Bank secara resmi dinasionalisasi. DrHouwink, Gubernur Javasche Bank Belanda yang terakhir,diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan digantikanoleh Sjafruddin Prawiranegara, yang menjadi Gubernur BankIndonesia pertama (Saubari 1987). Nasionalisasi perusahaan-perusahaan penting juga men-cakup pengambilalihan sarana transportasi udara domestikPerusahaan Penerbangan Hindia-Belanda, KNILM, oleh Garu-da Indonesian Airways, perusahaan penerbangan baru Indo-nesia. Jalan kereta api di Jawa dan perusahaan-perusahaanumum penting juga dikuasai oleh Pemerintah Indonesia (Bur-ger 1975: 170). Central Trading Company (CTC), perusahaanperdagangan pertama milik Pemerintah Indonesia yangdidirikan di Bukittinggi pada 1947, ditugaskan oleh Wakil Pre-siden Hatta untuk menghadapi monopoli ”Big Five”, lima per-usahaan dagang besar Belanda (Daud 1999). Menurut Teuku Mohamad Daud, mantan Presiden DirekturCTC, walaupun awalnya merasa waswas, Dewan Direktur xxxii
  32. 32. PENGANTARCTC memutuskan ”membajak” para manajer Indonesia-Chinadari beberapa perusahaan besar milik pengusaha Indonesia-China. Para manajer itu memiliki pengalaman dan ketrampilanyang diperlukan untuk membangun CTC sebagai perusahaanyang efisien dan tangguh. Dengan merekrut mereka, posisiCTC diharapkan menjadi lebih baik dalam menghadapi per-usahaan-perusahaan Belanda (Daud 1999). Para manajer Indo-nesia-China itu terbukti merupakan orang-orang Indonesiayang loyal, dan hubungan mereka dengan para manajer danstaf pribumi Indonesia sangat baik (Daud 1999). Program besar pertama untuk mengembangkan golonganpengusaha pribumi Indonesia yang tangguh adalah ProgramBenteng, yang dicanangkan pada April 1950 oleh Djuanda,Menteri Kemakmuran waktu itu (Anspach 1969: 168). MenurutSumitro, Menteri Perdagangan dan Industri pada 1950-51, tu-juan Program Benteng adalah juga membentuk kekuatan peng-imbang kepentingan ekonomi Belanda (Sumitro 1986). Program Benteng difokuskan pada upaya mengamankanpengendalian nasional atas perdagangan impor. Dalam pro-gram ini lisensi impor berbagai jenis barang yang mudah dijualdiberikan kepada importir pribumi Indonesia. Walaupun de-mikian program ini tidak secara khusus mengecualikan peng-usaha etnis China, yang juga warganegara Indonesia (Mackie1971: 47-48). Namun dalam kenyataannya Program Bentengditujukan untuk melawan kepentingan ekonomi Belanda mau-pun China. Pengusaha etnis China terus mendominasi perda-gangan perantara di pedesaan dan perdagangan eceran di per-kotaan, sama seperti pada masa kolonial. Fokus Program Benteng dalam perdagangan impor dida-sarkan pada pertimbangan bahwa perdagangan impor palingmudah dikendalikan oleh negara melalui alokasi lisensi im-por. Sektor perdagangan impor juga dianggap paling cocokuntuk memajukan pengusaha pribumi, karena membutuhkan xxxiii
  33. 33. THEE KIAN WIEmodal dan berbagai sumberdaya usaha yang relatif kecil di-bandingkan kegiatan lain, seperti industri manufaktur, misal-nya. Lewat perdagangan impor ini para pengusaha pribumiIndonesia diharapkan dapat memupuk cukup modal untukmemasuki sektor-sektor lain (Robison 1986: 44). Di atas kertas, persyaratan yang diperlukan oleh calon im-portir pribumi Indonesia untuk memperoleh alokasi lisensiimpor itu cukup ketat. Namun dalam praktik Program Bentengmenimbulkan cukup banyak pelanggaran, karena importir et-nis China, yang dikecualikan dari program ini, dapat mem-peroleh lisensi impor. Mereka dapat beroperasi lewat peme-gang lisensi boneka pribumi Indonesia, yang biasa disebut”importir aktentas” (Mackie 1971: 48). Program Benteng akhir-nya bukannya membangun golongan pengusaha pribumi In-donesia yang kuat, melainkan malah mendorong terbentuknyakelompok pemburu rente yang tidak produktif secara sosial. Sumitro, penanggungjawab Program Benteng ketika men-jabat Menteri Perdagangan dan Industri pada 1950-51, menya-takan, ia tidak pernah mengharapkan yang muluk-muluk dariprogram tersebut. Menurut dia, sekalipun tujuh dari sepuluhpeserta program ini terbukti adalah benalu, tiga wiraswastasejati masih bisa muncul (Sumitro 1986). Soedarpo, contohpengusaha sejati pribumi yang berhasil, berkomentar, hasilProgram Benteng itu adalah bencana (Soedarpo 1994). Lisensidiberikan kepada orang-orang yang samasekali bukan peng-usaha sejati. Banyak di antara mereka bahkan tidak memahamitatacara memulai usaha impor, termasuk urusan surat-me-nyurat dan pembiayaan impor. Karena itu mereka harus mintatolong terutama kepada pedagang China yang tahu bisnis itu(Soedarpo 1994). Untunglah Pemerintah Indonesia segera menyadari dam-pak buruk Program Benteng itu dan mengambil langkah-lang- xxxiv
  34. 34. PENGANTARkah untuk memberantas para importir gadungan (Burger 1975:171). Karena gagal mencapai tujuan, pemerintah akhirnyamembatalkan Program Benteng (Anspach 1969: 178). Demiki-anlah, tujuan ganda Program Benteng, yakni mendorong tum-buhnya golongan pengusaha pribumi Indonesia yang kuat se-kaligus mengurangi kendali atas perdagangan impor oleh per-usahaan-perusahaan dagang umum Belanda yang tergabungdalam ”Big Five” tidak tercapai. Sesudah pertengahan 1950-an hubungan antara Indonesiadan Belanda memburuk dengan cepat, karena Pemerintah Be-landa menolak membicarakan status Irian Barat (sekarang ber-nama Provinsi Papua). Ketika Pemerintah Indonesia pada No-vember 1957 gagal meyakinkan Dewan Keamanan PBB untukmenyetujui resolusi yang menyerukan kepada Pemerintah Be-landa untuk menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia, kaumburuh militan mengambilalih manajemen perusahaan pe-layaran interinsuler Belanda, KPM. Dalam dua minggu sesu-dah aksi itu terjadi, yang dilakukan dengan pengawasan mi-liter, berlangsung pengambilalihan serupa terhadap perusa-haan-perusahaan Belanda. Walaupun tidak memulai aksipengambilalihan itu, Pemerintah Indonesia tidak berusahamenghentikannya (Glassburner 1971a: 92). Kendati demikianbeberapa pejabat senior, terutama Sjafruddin Prawiranegara,yang waktu itu menjabat Gubernur Bank Indonesia, secaraterbuka menentang pengambilalihan itu (Sjafruddin 1987). Pada Februari 1959 pengambilalihan seluruh perusahaan Be-landa secara resmi disahkan, dan kemudian dijadikan perusaha-an milik negara (Dick 2002: 184). Demikianlah, dengan sekali han-tam, keberadaan bisnis Belanda yang telah beroperasi di Indone-sia sejak pertengahan kedua abad ke-19 dilikuidasi. Tidak seperti melikuidasi kepentingan ekonomi Belandayang relatif mudah, memangkas kegiatan ekonomi etnis China xxxv
  35. 35. THEE KIAN WIEterbukti jauh lebih sukar. Etnis ini tidak hanya jauh lebih ba-nyak daripada orang Belanda, melainkan juga karena merekamencakup warganegara Indonesia dan asing, yakni kaum pe-rantauan warganegara Republik Rakyat China dan warga tanpanegara (stateless) pro-Kuomintang yang berorientasi ke Taiwan. Karena pengalaman pada masa penjajahan, Pemerintah In-donesia enggan menempuh kebijakan resmi yang mendiskri-minasi warga nonpribumi. Karena itu kebijakan-kebijakan pe-merintah pada 1950-an guna membatasi kegiatan ekonomietnis China hanya ditujukan kepada warga China asing. Ke-bijakan-kebijakan itu, misalnya, penetapan pajak kepala pada1957 dan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1959, yang me-larang warga asing menjalankan perdagangan eceran di pe-desaan. Yang dimaksud dengan pedesaan adalah wilayah diluar ibukota provinsi dan kabupaten (Coppel 1983: 37). Wa-laupun juga menimpa pedagang Arab dan India, pada pokok-nya peraturan pemerintah tersebut ditujukan kepada orangChina (Ricklefs 1993: 267). Namun karena peraturan peme-rintah itu menimbulkan kekacauan ekonomi yang luas, pe-laksanaannya kemudian dihentikan.Memperbaiki Infrastruktur dan Alat-alat ProduksiKarena keadaan kacau akibat pendudukan Jepang dan perju-angan bersenjata melawan Belanda, Pemerintah Indonesiayang baru menghadapi tugas berat memperbaiki infrastrukturfisik negeri ini. Banyak pula perkebunan, pertambangan, danpabrik yang perlu direhabilitasi. Untunglah pemulihan produksi tanaman pangan ke tingkatsebelum perang, baik di Jawa maupun di luar Jawa, tidak me-merlukan biaya besar dalam perbaikan infrastruktur (Booth1996: 403). Namun demikian masalah-masalah yang dihadapioleh industri ekspor, khususnya perkebunan dan pertambang- xxxvi
  36. 36. PENGANTARan di Jawa dan Sumatra, jauh lebih serius. Di Jawa, banyakpabrik gula rusak berat akibat pendudukan Jepang dan per-juangan bersenjata melawan Belanda. Lebih daripada itu, ba-nyak petani di Jawa tidak bisa dipaksa lagi menyewakan ta-nahnya kepada perusahaan gula Belanda dengan uang sewayang tak menguntungkan (Booth 1996: 403). Perkebunan-perkebunan besar lainnya, yang menanam ta-naman tahunan, seperti tembakau, dan tanaman keras, sepertikaret, kopi, teh, dan kelapa sawit, tidak lebih baik kondisinya.Selama masa pendudukan Jepang, tentara Jepang telah me-maksa perkebunan-perkebunan itu membabat pohonnya un-tuk ditanami tanaman pangan. Banyak perkebunan tembakaudi Sumatra Timur, yang kebanyakan milik Belanda, telah di-duduki oleh petani lokal yang haus tanah untuk ditanami ta-naman pangan (Booth 1996: 404). Hanya dua macam tanamankeras yang produksinya mencapai tingkat sebelum perang,yaitu karet dan kopra. Kedua komoditas ini kebanyakan dita-nam di perkebunan rakyat di atas tanah yang tidak cocok un-tuk produksi tanaman pangan (Booth 1996: 404). Pada 1950-51 perkebunan besar dan perkebunan rakyat yang menanamkaret juga didorong meningkatkan hasilnya karena ”Boom Ko-rea”. Boom ini timbul karena permintaan Amerika Serikat (AS)akan bahan-bahan strategis, termasuk karet dan minyak, me-ningkat. Walaupun produksi karet pada tahun-tahun sesudah-nya menurun, kedua komoditas tersebut menjadi andalanpenghasilan ekspor Indonesia sampai awal 1970-an (Glass-burner 1971a: 14), seperti pada 1930 (Lindblad 2002: 126). Bila perkebunan-perkebunan milik asing sulit memulihkanproduksinya ke tingkat sebelum perang, industri minyak ber-jalan lebih baik. Eksplorasi minyak bumi di Indonesia berhentihampir seperempat abad sesudah pecah Perang Pasifik padaDesember 1941. Pada 1959 Pemerintah Indonesia menandata- xxxvii
  37. 37. THEE KIAN WIEngani persetujuan-persetujuan baru menyangkut eksplorasiminyak dengan tiga perusahaan minyak besar asing, Caltex,Stanvac, dan Shell. Ketiga perusahaan ini pernah beroperasidi Indonesia di masa penjajahan. Persetujuan-persetujuan barusemacam juga ditandatangani dengan beberapa perusahaanminyak kecil asing. Persetujuan-persetujuan baru di bidang perminyakan ter-sebut penting bagi Indonesia, karena mendukung berlanjutnyaproduksi minyak bumi pada tingkat yang mantap. Walaupunjumlahnya banyak, lapangan minyak bumi negeri ini lebih ke-cil dan dangkal dibandingkan struktur minyak bumi di negara-negara Timur Tengah. Tanpa eksplorasi terus-menerus, pro-duksi minyak bumi Indonesia akan mandek dan akhirnya an-jlok (Hunter 1965: 68-69).Upaya IndustrialisasiSeperti kebanyakan negara-negara yang baru lepas dari ke-kuasaan kolonial, Pemerintah Indonesia yang baru merdekamengkaitkan keterbelakangan ekonomi negeri ini dengan tia-danya minat pemerintah kolonial mengembangkan industrimanufaktur. Selama berlangsungnya penjajahan, hanya fasi-litas pengolahan tanaman ekspor, seperti pabrik gula dan pe-nyulingan minyak bumi, yang didirikan. Walaupun di masa Hindia-Belanda telah berlangsung in-dustrialisasi substitusi impor secara terbatas, Indonesia sesu-dah merdeka pada pokoknya masih tetap merupakan ekonomipertanian. Diperkirakan, industri manufaktur hanya menyum-bang sekitar 8-10 persen pada produk domestik neto selamakurun waktu 1951-59, sedangkan sektor pertanian sekitar 56persen selama kurun waktu 1953-58 (Paauw 1963: 176-77). Na-mun perkiraan ini merupakan perkiraan rendah, karena ba-nyak produksi kerajinan tangan (yang dihasilkan oleh industri xxxviii
  38. 38. PENGANTARrumahtangga) kadang dimasukkan dan kadang dikeluarkan da-ri peranannya dalam pertanian skala kecil (Paauw 1963: 177). Tidak mengherankan bila sesudah kemerdekaan tercapai, prio-ritas utama ditujukan pada industrialisasi untuk mencapai struk-tur ekonomi yang lebih berimbang. Karena itu pula pada 1951Sumitro, yang waktu itu menjabat Menteri Perdagangan dan In-dustri, mencanangkan rencana industrialisasi yang ambisius. Da-lam rencana itu, yang disebut Rencana Urgensi Ekonomi, sektorindustri manufaktur akan memainkan peran krusial sebagai me-sin pertumbuhan. Karena itu Rencana Urgensi Ekonomi juga di-sebut Rencana Urgensi Industri (Siahaan 1996: 190). Kebanyakan pemimpin Indonesia menyetujui pandanganSumitro mengenai perlunya industrialisasi. Namun beberapapemimpin, termasuk Sjafruddin, lebih memprioritaskan pe-ngembangan pertanian. Sjafruddin berpendapat bahwa in-dustri manufaktur harus dilandasi pertanian dan sumberdayaalam Indonesia. Ini penting, karena sulit membangun sektorindustri manufaktur apabila sektor pertanian masih kurangberkembang. Lagipula, orang Indonesia harus lebih dulu men-dapat pendidikan manajemen dan teknologi sebelum mema-suki industrialisasi yang dipaksakan (Sjafruddin 1987). Walaupun selama lima tahun berlangsungnya rencana ter-sebut dapat dibangun beberapa pabrik, pelaksanaannya ber-sifat sporadis. Ketika menilai kemajuan program industri jang-ka panjang, Sumitro menekankan buruknya organisasi, tidakkompetennya manajemen, kurang praktisnya administrasi pe-merintah dan peraturan keuangan, dan langkanya ahli tekniksebagai penyebab tiadanya kemajuan (Higgins 1957: 75). Hasilyang mengecewakan, ditambah keprihatinan yang semakinmendalam terhadap tekanan inflasi akibat pengeluaran pem-bangunan yang membengkak, menyebabkan Rencana UrgensiEkonomi dihapus pada 1956 dan diganti dengan rencana pem- xxxix
  39. 39. THEE KIAN WIEbangunan baru, Rencana Pembangunan Lima Tahun PertamaIndonesia (Anspach 1969: 163). Rencana Lima Tahun Pertama untuk kurun waktu 1956-60menemui nasib yang sama dengan Rencana Urgensi Ekono-mi. Rancangan rencana tersebut, yang diserahkan kepada Par-lemen pada 1956, baru disetujui pada 1958 (Siahaan 1996: 286).Karena itulah sebagian besar rencana tersebut sudah tidak re-levan (Mackie 1971: 50). Lebih daripada itu, Pemerintah Indo-nesia telah disibukkan oleh krisis politik dan ekonomi yangserius. Pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda danpemberontakan bersenjata di beberapa daerah yang kaya sum-berdaya alam di Sumatra dan Sulawesi Utara juga amat mem-bebani keuangan pemerintah. Seiring dengan mundurnya demokrasi parlementer di Indo-nesia, pada Juli 1959 Presiden Soekarno memberlakukan kem-bali Undang-Undang Dasar 1945. Dengan Undang-undang da-sar ini Presiden Soekarno menjadi kepala pemerintah sekaliguskepala negara. Dengan langkah ini mulailah masa DemokrasiTerpimpin dan Ekonomi Terpimpin. Sejak itu Indonesia harusmenempuh pola pembangunan ”sosialis”, yang oleh PresidenSoekarno disebut ”sosialisme à la Indonesia”. Itu menandai ber-akhirnya kebijakan ekonomi yang ditempuh oleh para pembuatkebijakan ekonomi pragmatis pada awal 1950-an. Berlangsung-lah perubahan politik menuju kebijakan yang semakin anti-Ba-rat dan antikapitalisme, dan hubungan yang semakin dekat de-ngan negara-negara blok Soviet dan Republik Rakyat China. Adajuga tekanan untuk ”menyelesaikan revolusi Indonesia”, yangkurang memperhatikan kebijakan ekonomi yang sehat. Sejalan dengan era baru ”Ekonomi Terpimpin”, PresidenSoekarno menunjuk Dewan Perancang Nasional, yang dike-palai oleh Mohammad Yamin, pemimpin nasional terkemuka.Dewan ini ditugaskan menyusun ”Rencana Pembangunan Se- xl
  40. 40. PENGANTARmesta Delapan Tahun” yang baru. Berlainan dengan RencanaLima Tahun Pertama, yang merupakan suatu dokumen eko-nomi murni, Rencana Delapan Tahun merupakan dokumenpolitik maupun ekonomi, karena Rencana ini menggariskanwujud masyarakat yang hendak dicapai (Higgins 1968: 699).Namun besarnya pengeluaran untuk membiayai kampanyemiliter merebut kembali Irian Barat pada 1961-62, kampanye”Ganyang Malaysia” pada 1963-66, dan kekacauan politik yangterus-menerus membuat Rencana itu mustahil dilaksanakan. Sampai pertengahan 1960-an, rintangan-rintangan besaryang dihadapi dalam pembangunan industri adalah kurang-nya bahan mentah, masalah yang berkaitan dengan impor ba-rang-barang modal, manajemen dan pemasaran, dan langka-nya fasilitas yang menghasilkan barang modal di Indonesia(Paauw 1963: 180). Selain masalah-masalah teknis tersebut,masalah politik juga mempersulit terlaksananya proyek-pro-yek industri yang ambisius. Akibatnya, tidak banyak proyekindustri yang direncanakan pada 1950-an dan awal 1960-anyang terwujud, kecuali beberapa pabrik berskala besar. Bebe-rapa proyek industri yang dapat dibangun di masa ini adalahpabrik pupuk yang pertama (PT Pusri) di Palembang, SumatraSelatan, dan pabrik semen besar pertama di Gresik (PT Se-men Gresik). Pabrik baja yang sedianya akan dibangun denganbantuan Rusia menghadapi banyak masalah sehingga tidakterwujud (Soehoed 1988). Namun, menurut Soehoed, Menteri Perindustrian dari 1978sampai 1983, selama masa awal ini telah diterima konsep un-tuk pertama-tama membangun industri dasar dengan meng-gunakan sumberdaya alam yang tersedia, baru kemudian me-ngembangkan industri hilir (Soehoed 1988). Lagipula, bebera-pa pabrik besar yang dibangun dalam periode ini telah mem-beri para insinyur, manajer, dan buruh pabrik Indonesia ke- xli
  41. 41. THEE KIAN WIEtrampilan industri dan pengalaman berharga dalam mengo-perasikan pabrik modern. Karena itu, pemerintah baru di ba-wah Jenderal Soeharto tidak mulai dari nol ketika memulaiupaya industralisasinya sendiri pada akhir 1960-an.Merosotnya Ekonomi dan Berakhirnya Era SoekarnoDengan kebijakan Presiden Soekarno yang semakin anti-Baratdan antikapitalis, kebijakan ekonomi tunduk pada strategi po-litik. Di bawah Presiden Soekarno, slogan-slogan seperti ”me-nyelesaikan revolusi nasional”, membangun ”ekonomi sosialisà la Indonesia, ”berdiri di atas kaki sendiri (berdikari)”, danmenjalin hubungan lebih erat dengan negara-negara sosialislebih penting. Keberhasilan politik diyakini akan memecahkanmasalah ekonomi Indonesia (S.G.; J.G.; L.C. 1965: 1). Tetapikarena kurang memahami beratnya masalah ekonomi yangdihadapi oleh negara, Presiden Soekarno tidak begitu peduliterhadap upaya mencari saran-saran ekonomi yang memung-kinkan pemerintah mengatasi masalah-masalah tersebut. Le-bih daripada itu, karena sibuk ”menyelesaikan revolusi na-sional”, Soekarno tidak cukup berusaha meminimalkan dam-pak slogan-slogan itu terhadap ekonomi (Legge 1972: 328-29). Walaupun harga-harga di Indonesia telah meroket seiringdengan meningkatnya volume uang sejak 1950, laju inflasi barumelonjak dengan kecepatan yang mengkhawatirkan sejakawal 1960-an. Inflasi naik tak terkendali dari 19 persen pada1960 dan mencapai puncak sebesar 636 persen pada 1966(Greenville 1981: 108). Penyebab pokok hiperinflasi itu adalahdefisit anggaran pemerintah yang terus melonjak, yang dibia-yai dengan cara sederhana, yaitu mencetak uang. Hiperinflasi itu membawa akibat politik dan ekonomi yangserius. Kemampuan pemerintah menguasai berbagaisumberdaya, yang sebelumnya dapat digalang, merosot. Aki-batnya, pemerintah kehilangan sebagian besar kemampuannya xlii
  42. 42. PENGANTARuntuk mengambil tindakan yang berarti (Bresnan 1993: 58).Korban hiperinflasi yang lain adalah komitmen terhadap keadilansosial, karena pemerintah tidak cukup menguasai seluruh cadang-an beras yang tersedia dengan harga pasti untuk semua orang.Hanya sebagian penduduk yang jumlahnya relatif kecil yang pu-nya akses ke sistem distribusi pemerintah, termasuk pegawai ne-geri, militer, dan pegawai perusahaan negara (Bresnan 1993: 59). Prihatin dengan memburuknya ekonomi, Subandrio, Wa-perdam I dan Menteri Luar Negeri, pada 1963 menghubungiSoedjatmoko, seorang cendekiawan terkemuka, untuk mem-bantu merumuskan program ekonomi yang baru bagi Indone-sia. Untuk membantunya merancang program ekonomi ter-sebut, Soedjatmoko menghubungi Sarbini, Profesor Ekonomidi Universitas Indonesia dan Kepala Biro Pusat Statistik (BPS)Indonesia yang pertama. Menurut Sarbini, program ekonomiyang mereka rancang terfokus pada dekonsentrasi. Istilah inimirip dengan istilah deregulasi dan debirokratisasi, yang ke-mudian digunakan oleh Pemerintah Orde Baru. Program eko-nomi ini, yang dikenal dengan akronimnya ”Dekon”, merujuktidak hanya pada deklarasi ekonomi, melainkan juga pada fo-kus program tersebut (Sarbini 1992). Namun atas desakan Par-tai Komunis Indonesia (PKI) yang sedang menanjak di bidangpolitik, Dekon harus memuat beberapa pernyataan pembuka.Pernyataan pembuka itu pertama-tama menekankan perlunyaberfokus pada anti-imperialisme. Pernyataan tersebut, tak pe-lak lagi, menetralkan tujuan ”Dekon” dan samasekali tidakada ”dekonsentrasi” (Sarbini 1994). Dengan demikian hilangpula harapan terakhir bagi kebijakan ekonomi yang rasional. Tahun-tahun terakhir pemerintahan Presiden Soekarno di-tandai dengan amat memburuknya kondisi ekonomi. Hal initercermin pada kontraksi ekonomi Indonesia sebesar tiga per-sen pada 1963 (World Bank 1992: 2.1), hiperinflasi, dan anjlok-nya kapasitas produksi karena terabaikan dan kurangnya de- xliii
  43. 43. THEE KIAN WIEvisa untuk mengimpor sukucadang dan barang modal. Tetapmemburuknya ekonomi sejak masa awal kemerdekaan dapatdilihat dari fakta bahwa sesudah pulih pada awal 1950-an aki-bat perang dan revolusi, ekonomi Indonesia mulai mandekpada akhir 1950-an, dan kemudian tumbuh negatif dari awalsampai pertengahan 1960-an (van der Eng 2001: 182). Mengkaji pengalaman Indonesia di era Soekarno, Suhadi, Pro-fesor Ilmu Ekonomi di Universitas Indonesia dan Mantan Di-rektur Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan, me-nyatakan, pelajaran ekonomi terpenting yang dapat ditarik dariera itu adalah bahwa pemerintah perlu memberikan perhatianyang lebih besar pada kekuatan pasar. Program politik yang ter-lalu ambisius dapat membawa biaya ekonomi dan sosial yangtinggi (Suhadi 1996). Apabila tuntutan ambisi politik melebihikapasitas ekonomi, seperti dialami oleh Pemerintah Soekarnopada paruh pertama 1960, ekonomi akan ambruk (Suhadi 1996). Demikianlah, masa awal kemerdekaan, yang dimulai de-ngan penuh harapan, berakhir dengan kemelut ekonomi dansosial. Pertumpahan darah yang dipicu oleh memuncaknyaketegangan politik dan sosial, suatu kondisi yang didorongdan dibenarkan oleh pemerintah sendiri. Maka Presiden yangkehilangan pamornya, yang sebelumnya dielu-elukan sebagai”Pemimpin Besar Revolusi” Indonesia dan seorang di antaradua proklamator (bersama Mohammad Hatta) kemerdekaanIndonesia pada 17 Agustus 1945, akhirnya jatuh.Pragmatisme di Masa Awal Kemerdekaan: Suatu PenilaianMemburuknya ekonomi Indonesia sejak akhir 1950 mencer-minkan makin merosotnya pengaruh para pembuat kebijakanekonomi pragmatis. Para pemimpin nasional yang lebih radi-kal, yang lebih tertarik pada retorika revolusioner daripadapertumbuhan ekonomi, makin berperan. Seorang pengamatasing menyatakan dengan tajam: xliv
  44. 44. PENGANTAR ...dari sudut pandang kebijakan ekonomi, periode 1950 sampai 1957 di Indonesia dapat dipahami sebagai tahun-tahun pertarungan tanpa harapan antara sekelompok kecil pemimpin politik yang prag- matis dan konservatif dan koalisi politik yang semakin kuat, yang pada umumnya berorientasi radikal (Glassburnuer 1971a: 71). Kendati memiliki integritas pribadi dan pandangan pragma-tis, para pembuat kebijakan pragmatis itu bukanlah kelompokyang berhubungan erat satu sama lain dan berpandangan sama.Ini amat berbeda dengan para teknokrat di bawah Orde Baru,yang kemudian berkuasa. Lebih daripada itu, tidak seperti halnyapara teknokrat yang apolitik, dua di antara para pembuat kebi-jakan politik paling terkemuka sejak awal 1950-an, Sumitro danSjafruddin, adalah anggota partai yang berbeda. Mereka mem-perdebatkan perbedaan pandangan mengenai cara menanganimasalah ekonomi Indonesia secara terbuka (Sumitro 1952c). Barangkali penyebab utama merosotnya pengaruh politikkelompok pragmatis adalah penolakan Belanda untuk mem-bicarakan status Irian Barat dan masih bercokolnya dominasiekonomi bisnis Belanda. Dua faktor ini mengganggu rasa na-sionalisme Indonesia yang begitu kuat dan memberikan pe-luang lebih banyak kepada para pemimpin yang lebih radikal.Dilihat dari sisi ini, nasib yang sama menimpa para pembuatkebijakan pragmatis sejak awal 1950-an. ERA ORDE BARU DI BAWAH SOEHARTO, 1966-1998Munculnya Orde Baru dan BangkitnyaKaum Teknokrat EkonomiJenderal Soeharto, yang mengambilalih kekuasaan eksekutifdari Presiden Soekarno pada awal 1966, mewarisi kebangkrut-an ekonomi yang berada di tepi jurang kehancuran. Negara xlv
  45. 45. THEE KIAN WIEini gagal membayar utang luar negeri sebesar US$2,4 miliar, hi-perinflasi sebesar 600 persen, produksi industri hanya di bawah20 persen dari kapasitas, pelayaran, alat transportasi air, keretaapi, dan jalan raya sudah usang, sementara itu seluruh sistemkontrol pemerintah terhadap ekonomi digerogoti korupsi, yangmenjalar ke mana-mana (Panglaykim & Arndt 1966: 8). Menghadapi kebutuhan mendesak untuk menangani masa-lah-masalah ekonomi yang serius ini, Jenderal Soeharto ber-paling kepada sekelompok ekonom muda dari Fakultas Eko-nomi Universitas Indonesia (FEUI) untuk mendapatkan sa-ran-saran. Para ekonom itu adalah Widjojo, Ali Wardhana, Mo-hammad Sadli, Subroto, dan Emil Salim. Kontak Soeharto de-ngan para ekonom itu sudah dimulai sejak ia mengikuti kursusilmu ekonomi dan pengetahuan sosial lainnya di Sekolah Stafdan Komando Angkatan Darat (Seskoad) di Bandung padaakhir masa Soekarno. Menurut Sadli, Soeharto memperoleh pe-ngetahuan dasar tentang ilmu ekonomi dari para ekonom FEUIsebagaimana peserta kursus Seskoad lainnya (Sadli 1993). Letjen Soewarto, Komandan Seskoad, telah menyusun kuri-kulum yang mencakup kursus militer dan nonmiliter. Kursusnonmiliter mencakup ilmu ekonomi, ilmu hukum, ilmu poli-tik, dan sosiologi. Kursus-kursus nonmiliter dimaksudkan un-tuk mempersiapkan para perwira senior Angkatan Darat agardapat mengemban peran dwifungsi—peran militer dan pe-ran sosial dan politik (Sadli 1993). Menurut Subroto, ada yang istimewa dalam hubungan an-tara para ekonom itu dan Angkatan Darat. Mereka semua per-nah ambil bagian dalam perang kemerdekaan. Karena pernahmemanggul senjata dan secara umum memiliki cita-cita dansemangat yang sama, hubungan militer-sipil pada 1966 ituunik (Subroto 1998). Para akademisi sipil itu mencakup jajarandi Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan Uni- xlvi
  46. 46. PENGANTARversitas Padjadjaran. Walaupun demikian, paling tidak di bi-dang ilmu ekonomi, kelima ekonom FEUI memainkan peranutama (Subroto 1998). Sesudah Soeharto memegang kekuasaan, Komandan Ses-koad, Letjen Soewarto, menyelenggarakan Seminar AngkatanDarat Kedua pada Agustus 1966. Tujuannya adalah untukmembahas tiga masalah besar, yaitu politik, ekonomi, dan mi-liter. Para peserta seminar dibagi menjadi tiga kelompok, yangdisebut ”sindikat”. Para ekonom dimasukkan ke dalam ”Sin-dikat Ekonomi”, sedangkan para ilmuwan sosial dan politik,termasuk seorang ekonom, Sarbini, dimasukkan ke dalam”Sindikat Politik”. Menurut Sarbini, tujuan seminar ini adalahmencari gagasan-gagasan dari luar lingkungan Angkatan Da-rat. Angkatan Darat tahu apa yang tidak dikehendakinya, ter-utama komunisme, tapi kurang begitu yakin tentang arah tu-juan mereka. Para ilmuwan ekonomi dan sosial yang ambilbagian dalam seminar diundang karena dianggap rasional danantikomunis (Sarbini 1992). Diskusi di Sindikat Ekonomi terpusat pada masalah stabi-lisasi dan rehabilitasi ekonomi. Diskusi dalam sindikat ini di-pimpin oleh Widjojo, yang telah menyiapkan program opera-sional untuk menangani masalah-masalah ekonomi yang se-rius di negeri ini. Soeharto ternyata terkesan. Segera sesudahseminar ini usai, Soeharto menunjuk kelima ekonom FEUI inisebagai ”penasihat ahli”-nya (Bresnan 1993: 62). Penunjukanini menandai tampilnya para ekonom yang sering disebut”Mafia Berkeley” (karena banyak di antara mereka belajar diUniversity of California, Berkeley) atau ”kaum teknokrat”. Me-nurut Sadli, ”teknokrat” adalah pejabat pemerintah puncakyang dalam menyiapkan kebijakan ekonomi dituntun olehpertimbangan rasional dengan mengutamakan kepentingannasional dan memperhatikan prinsip-prinsip utama ilmu eko- xlvii
  47. 47. THEE KIAN WIEnomi, seperti biaya oportunitas dan kelangkaan sumberdaya.Yang diutamakan bukan ”isme” ideologi, melainkan garispragmatisme, yakni prinsip bahwa yang baik adalah yang ber-laku (Sadli 1997: 243). Menurut Sadli, Widjojo merupakan pemimpin yang tepatuntuk tim itu, karena ia memiliki konsepsi yang lengkap me-ngenai program ekonomi yang dibutuhkan oleh negeri ini. Wi-djojo juga tahu bagaimana memainkan peran politik agar da-pat mencapai tujuan yang diinginkan. Selama bertahun-tahuntim para penasihat ekonomi ini tumbuh menjadi kelompokyang kompak di bawah pimpinan Widjojo (Sadli 1993). EmilSalim mengatakan bahwa Widjojo adalah arsitek kebijakanekonomi Orde Baru yang sesungguhnya. Dia adalah dalang,sedangkan para teknokrat ekonomi lainnya adalah wayang(Salim 1997). Widjojo dapat melaksanakan kebijakan-kebijakanekonominya karena Soeharto memercayainya; Presiden tahuWidjojo tidak menyimpan ”agenda tersembunyi”. Widjojo jugadapat mengandalkan diri pada kawan-kawan teknokratnya,karena mereka semua berpandangan sama mengenai perlunyamenempuh kebijakan ekonomi yang sehat (Salim 1997). Sesudah memegang kekuasaan pada 1966, Soeharto me-minta tim ekonominya menyusun Program Stabilisasi dan Re-habilitasi. Tujuan utama program ini adalah stabilisasi ekono-mi dengan menghentikan laju inflasi. Instrumen kebijakan po-koknya adalah anggaran berimbang, yang didasarkan padaprinsip bahwa pemerintah tidak semestinya mencetak uang un-tuk menutup defisit anggaran. Agar kebijakan ini lebih mema-dai, penerimaan pemerintah dalam anggaran berimbang jugaakan mencakup bantuan luar negeri (Sadli 1997). Pengandalanpemerintah baru pada bantuan luar negeri sebagai sumber du-kungan keuangan anggaran ini amat berseberangan dengan ucap-an Presiden Soekarno ”go to hell with your aid” yang anti-Barat. xlviii
  48. 48. PENGANTAR Sejak awal Pemerintah Orde Baru menyadari, sikap anti-Barat bukan hanya merupakan ciri Pemerintah Orde Lamayang sudah kehilangan pamor, melainkan juga merupakan ba-gian masalah yang dihadapi (Hollinger 1996: 25). Karena itupemerintah baru memutuskan meninggalkan kebijakan ”me-mandang ke dalam” pemerintah sebelumnya, dan selanjutnyamenempuh kebijakan ”memandang ke luar”, seperti tercerminpada kebijakan perdagangan dan investasi asing yang lebihliberal. Untuk mencapai hal itu, pemerintah baru memutuskanmembangun kembali hubungan baik dengan negara-negaraBarat dan Jepang. Hubungan baik itu dianggap penting untukmenjadwalkan kembali pengembalian utang luar negeri Pe-merintah Soekarno yang berjumlah besar; juga untuk mencaribantuan luar negeri guna mendukung neraca pembayaran dananggaran pemerintah; dan untuk menarik modal asing(Posthumus 1971: 12). Merasa senang dengan sikap Indonesiayang telah meninggalkan kebijakan anti-Barat dan antikapitalis,komunitas bantuan internasional memberikan respons positif ter-hadap permintaan Indonesia untuk menjadwalkan kembali pem-bayaran utang dan memperoleh bantuan luar negeri baru. Pada Desember 1966, di Paris, wakil pemerintah mencapaipersetujuan dengan negara-negara Barat dan Jepang untukmenjadwalkan kembali pembayaran utang Indonesia kepadanegara-negara itu yang telah jatuh tempo (Bresnan 1993: 70).Pada 1967, atas prakarsa Pemerintah Belanda, dibentuklah kon-sorsium bantuan internasional untuk Indonesia, Inter-Govern-mental Group on Indonesia (IGGI), yang diketuai oleh Belanda. Datangnya pemerintah baru berarti juga ditolaknya era eta-tisme (negara sebagai pemain ekonomi yang dominan) Peme-rintah Soekarno. Stigma perusahaan swasta, yang menjadi ciriera akhir Soekarno, disingkirkan (Sadli 1988: 358). Sejak itu, mo-dal swasta, baik domestik maupun luar negeri, dianjurkan un- xlix
  49. 49. THEE KIAN WIEtuk menanamkan modal di berbagai kegiatan ekonomi guna men-dorong pertumbuhan ekonomi dan peluang kerja (Thee 1994: 6). Sejalan dengan sikap positif terhadap penanaman modalasing, Undang-Undang Penanaman Modal Asing yang barudiberlakukan pada Januari 1967. Undang-undang ini berisi ber-bagai insentif dan jaminan kepada para calon investor asing.Di dalamnya termasuk masa bebas pajak dan jaminan tiadanyanasionalisasi, kecuali dianggap perlu bagi kepentingan nasio-nal, itu pun dengan kompensasi penuh sesuai dengan hukuminternasional yang berlaku (Sadli 1972: 204). Kebijakan pintuterbuka bagi modal asing ini menarik para penanam modalasing baru untuk masuk ke negeri ini, terutama di sektor mi-nyak bumi, proyek-proyek pertambangan lainnya, dan sektorindustri manufaktur (Hill 1988: 81). Kendati memberlakukan pasal-pasal liberal dalam Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Pemerintah Indonesia amatmenyadari tetap hidupnya semangat nasionalisme ekonomi.Menyadari adanya semangat ini, undang-undang itu juga me-muat beberapa pasal yang restriktif. Misalnya, perusahaan mi-lik asing tidak diberikan perlakuan sama seperti perusahaandomestik. Mereka tidak diizinkan mendirikan anak perusa-haan untuk memasarkan produk-produknya, dan harus men-jual produk-produknya lewat distributor lokal. Perusahaanasing juga tidak diizinkan meminjam dana rupiah dari bank-bank negara (Sadli 1988: 361). Seiring dengan berlalunya wak-tu, pasal-pasal mengenai modal asing menjadi lebih restriktif,terutama sesudah boom minyak bumi pada 1970-an meyakin-kan pemerintah bahwa peran modal asing tidak lagi sepentingpada akhir 1960-an. Pada 1968 diberlakukan Undang-Undang Penanaman Mo-dal Dalam Negeri yang berisi pasal-pasal yang sama bagi parainvestor domestik. Sekalipun sejumlah pihak mencurigai in- l
  50. 50. PENGANTARvestor asing memperoleh insentif lebih banyak dibandingkaninvestor domestik, sebetulnya investor domestik mendapat in-sentif lebih banyak. Investor domestik punya akses kredit yangdiberikan oleh bank-bank negara, sedangkan investor asingtidak. Untuk penanaman modal domestik yang baru, peme-rintah menempuh ”kebijakan menghapus kesalahan masa la-lu” (whitewash policy) guna mendorong pengusaha China, yangkebanyakan warganegara Indonesia, memasukkan kembalimodalnya. Modal tersebut kemungkinan telah ditransfer ataudiselundupkan ke luar negeri selama terjadinya kekacauan po-litik di era Presiden Soekarno. Kebijakan ini agak riskan meng-ingat adanya sentimen anti-China. Namun demikian, mengi-ngat modal baru sangat diperlukan untuk menghidupkankembali ekonomi, risiko itu layak ditempuh. ”Kebijakan meng-hapus kesalahan masa lalu” itu terbukti efektif mendorongmasuknya modal domestik yang baru (Sadli 1997: 244-45). Bila program stabilisasi difokuskan pada pemulihan stabi-litas makroekonomi, khususnya pengendalian hiperinflasi,maka program rehabilitasi difokuskan pada perbaikan infra-struktur fisik dan fasilitas produksi. Pemerintah mempriori-taskan perbaikan infrastruktur yang berhubungan dengan pro-duksi dan distribusi pangan, seperti irigasi, jalan, dan jemba-tan. Dalam masa ini pemerintah juga lebih memprioritaskanpertanian, khususnya subsektor tanaman pangan, daripadaindustri manufaktur (Sadli 1997: 245).Kinerja Ekonomi Indonesia di Bawah Orde BaruKeberhasilan Orde BaruProgram stabilisasi dan rehabilitasi yang dilaksanakan olehtim ekonomi tersebut mampu memulihkan ekonomi secaramengesankan. Hiperinflasi dengan cepat dapat dikendalikan li
  51. 51. THEE KIAN WIElewat kebijakan fiskal dan moneter yang ketat. Hal ini tercer-min pada turunnya laju inflasi dari 636 persen pada 1966 men-jadi 9 persen pada 1970 (Grenville 1981: 108). Dengan pulihnya stabilitas makroekonomi pada akhir 1960-an, ekonomi Indonesia memasuki masa pertumbuhan pesat,yang pada umumnya dapat dipertahankan selama tiga dasa-warsa. Pertumbuhan GDP per kapita Indonesia antara 1967-97 naik rata-rata 4,5 persen, kinerja yang belum pernah terjadisebelumnya, karena pertumbuhan ekonomi itu jauh melam-paui pertumbuhan penduduk (van der Eng 2001: 182). Seperti halnya ekonomi Asia kinerja tinggi (HPAE) lainnya,yaitu Jepang, empat ”Macan” Asia, Malaysia, serta Thailand,yang dipuji oleh Bank Dunia dalam laporannya mengenai”Mukjizat Asia Timur”, pertumbuhan ekonomi Indonesia yangpesat itu didukung oleh tingginya angka penanaman modaldomestik (World Bank 19943: 8). Pada pertengahan 1990-anIndonesia merupakan salah satu negara yang mencapai angkatertinggi dalam penanaman modal domestik neto di antara ne-gara-negara berkembang. Penanaman modal ini didorong olehtingginya tabungan domestik, yang jumlahnya mencapai 33persen GDP pada 1996 (World Bank 1997a). Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat itu juga di-sertai turunnya angka kemiskinan absolut dari 40 persen pen-duduk pada 1976 menjadi 11 persen pada 1996. Walaupun ter-jadi pertumbuhan penduduk, jumlah orang miskin turun darisekitar 54 juta pada 1976 menjadi 23 juta pada 1996 (BPS 1999:576). Suatu penelitian Bank Dunia mengenai angka kemiskinandi sejumlah negara berkembang memperlihatkan, penurunanangka kemiskinan tahunan di Indonesia antara 1970-87 meru-pakan yang tertinggi (World Bank 1990: 45). Turunnya angkakemiskinan absolut ini terjadi baik di pedesaan maupun per-kotaan. Di pedesaan, tempat sebagian besar penduduk Indo- lii
  52. 52. PENGANTARnesia berada, angka kemiskinan turun karena Pemerintah OrdeBaru amat memperhatikan naiknya produksi beras sebagai ma-kanan pokok kebanyakan orang Indonesia. Untuk mencapaitujuan itu, selama 1970-an pemerintah memprioritaskan pem-bangunan pedesaan, yang ternyata menjadi kebijakan pro-pen-duduk miskin yang sangat efektif (McCawley 2002: 263). Pertumbuhan ekonomi yang pesat juga disertai pertumbuh-an sosial yang pesat pula. Pesatnya pertumbuhan sosial Indo-nesia itu dapat dilihat dari sejumlah indikator sosial, termasukangka pendaftaran murid sekolah dasar neto yang hampirmencapai 100 persen untuk lelaki dan perempuan, turunnyasecara tajam angka kematian bayi dibandingkan tahun 1970,dan naiknya persentase penduduk yang mendapat akses padaair bersih (World Bank 1999: 16-19). Jadi, angka pertumbuhanekonomi dan sosial di Indonesia sejalan dengan di negara-ne-gara Asia Timur lainnya, satu-satunya kawasan di dunia ber-kembang yang dinilai baik selama beberapa dasawarsa, ditin-jau dari kedua kriteria pertumbuhan tersebut (Hill 1996: 195). Pertumbuhan ekonomi yang pesat juga telah mengubah In-donesia dari ekonomi agraris pada akhir 1960-an menjadi eko-nomi industri baru (NIE) pada awal 1990-an. Sejak akhir 1980-an sektor industri manufaktur Indonesia lebih banyak me-nyumbang penghasilan ekspor dibandingkan ekspor komo-ditas primer, termasuk ekspor minyak bumi dan gas. Kemam-pun sektor industri manufaktur Indonesia ini, yang menjadisumber penting penghasilan ekspor dalam masa kurang darisatu dasawarsa, sangat menonjol. Selama 1970-an sampai awal1980-an, orientasi industri Indonesia paling memandang kedalam. Hal itu dapat dilihat dari luasnya hambatan nontarif(NTB) dan tingkat proteksi nominal dan efektif yang palingtinggi di antara negara-negara ASEAN (Association of South-east Asian Nations) (Ariff & Hill 1985: 17; Naya 1988: 87). liii
  53. 53. THEE KIAN WIE Setelah menyelesaikan tahapan pertama substitusi imporyang ”mudah” (menggantikan barang-barang konsumsi impordengan barang-barang buatan lokal) pada pertengahan 1970-an, Indonesia pada akhir 1970-an memasuki tahapan keduasubstitusi impor yang ambisius. Berpegang pada strategi in-dustri jangka panjang, yang digariskan pada 1970-an, Ir Soe-hoed, Menteri Perindustrian antara 1978-83 mengusulkan pem-bangunan 52 industri dasar hulu. Menurut pandangan Soe-hoed, industri-industri dasar ini harus ditangani oleh peme-rintah. Pemerintah harus mengambil prakarsa, karena industridasar memerlukan modal besar, sementara masa tenggang bisasangat lama dan keuntungannya sangat rendah. Sesudah pon-dasi industri dasar ditancapkan dengan bantuan penghasilanminyak bumi yang meningkat pesat, pertumbuhan industriakan berakselerasi sendiri (Soehoed 1988). Industri dasar yang dimaksud oleh Soehoed dapat dibagidalam dua golongan, yakni golongan industri dasar yang ber-corak proses kimia dan golongan industri dasar yang berda-sarkan pengerjaan logam dan mesin (rekayasa, engineering in-dustries). Industri dasar kimia bersifat padat modal, sedangkanindustri dasar logam/mesin lebih memerlukan dana bagi per-siapan tenaga kerja, sebab fasilitas dan sarana yang diperlukansebagian besar sudah ada, baik berupa peninggalan masa pen-jajahan maupun berkat berbagai program bantuan. Perbedaanyang amat mendasar di dalam penggunaan dana yang tersediatampaknya tidak dipahami oleh pemerintah, sehingga industridasar kimia banyak mendapat dukungan, namun bagi industrilogam/mesin tidak tersedia cukup dana. Pengembangan industri manufaktur, yang disebut pende-katan struktural bagi pengembangan industri (structuralist ap-proach to industrialisation), banyak dibantu oleh harga minyakbumi yang sedang tinggi. Namun sewaktu harga minyak bumi liv
  54. 54. PENGANTARmulai menurun pada 1982, pemerintah beralih ke strategi yanglebih diarahkan ke industri ekspor. Untuk mencapai sasarantersebut pemerintah mengembangkan beberapa kebijakan de-regulasi guna merangsang penanaman modal swasta yang di-harapkan lebih efisien, termasuk penanaman modal asing. Se-bab utama perubahan kebijakan ini adalah berkurangnya pen-dapatan fiskal pemerintah. Sewaktu harga minyak cukupmenguntungkan, investasi pemerintah berperan penting da-lam membangkitkan berbagai proyek pembangunan. Kebijakan deregulasi meliputi berbagai perubahan peratur-an perniagaan guna meredakan ”bias anti-ekspor” dari pihakyang ingin melindungi perniagaan dan tantangan terhadapkebijakan modal asing. Diharapkan, dengan kebijakan baruini lebih banyak investasi asing yang berorientasi ekspor akanmasuk (Thee 1992: 234-37). Kebijakan ini tampaknya cukupberhasil. Hal ini tercermin dalam peningkatan ekspor hasil-hasil industri sejak 1987 (Hill 1987: 20), khususnya barang-barang jadi yang tidak memerlukan ketrampilan khusus, se-perti tekstil, pakaian jadi, dan alas kaki. Peningkatan eksporini berlangsung terus sampai pecahnya krisis ekonomi Asia,sungguhpun peningkatan ini mereda pada akhir 1980-an danawal 1990-an. Sebagaimana telah diutarakan, kebijakan deregulasi ini me-mang memperlihatkan keberhasilan, yakni dengan mening-katnya ekspor hasil-hasil industri, namun hasil tersebut lebihbanyak didorong oleh rendahnya upah, bukan oleh kekuatanstruktur industri itu sendiri. Banyak bahan baku dan alat per-lengkapan yang tetap harus diimpor. Berkat deregulasi, usaha swasta pun ikut membangun in-dustri dasar, tetapi bukan swasta asing, melainkan swasta do-mestik. Banyak di antara industri-industri ini merugi, karenalemahnya penguasaan teknologi dan manajemen serta terlam- lv
  55. 55. THEE KIAN WIEpau mengandalkan diri pada pinjaman, sehingga akhinya me-nuntut perlindungan pemerintah. Selain berhasil melepaskan ekonomi dari ketergantunganpada ekspor minyak bumi dan gas alam cair (LNG) sesudahberakhirnya boom minyak bumi, pemerintah juga berhasil me-ngurangi ketergantungannya pada penerimaan minyak dangas. Sesudah pembaruan pajak diberlakukan pada pertengah-an 1980-an, penerimaan domestik nonmigas naik, baik sebagaipersentase penerimaan total pemerintah dan maupun sebagaipersentase produk domestik bruto (PDB). Pada 1989-90 pene-rimaan domestik nonmigas mencapai 11 persen PDB, sedang-kan pada 1984-85 hanya tujuh persen. Pesatnya kenaikan initerutama akibat melonjaknya pajak pertambahan nilai yangbaru dan adanya perbaikan penarikan pajak pendapatan(Booth 1998: 198).Kegagalan Orde BaruSeperti kebanyakan negara-negara Asia Timur lainnya, pesat-nya pertumbuhan ekonomi di Indonesia di bawah Orde Baruitu berlangsung di bawah iklim pemerintahan yang sangat ter-pusat, otoriter, dan semakin represif. Para pemimpin negara-negara otoriter sering membela pemerintahannya dengan me-nyatakan bahwa pembangunan ekonomi tidak mungkin ber-langsung dalam iklim demokratis yang kacau. Mereka menya-takan, partai-partai politik umumnya sibuk saling cekcok danhanya memikirkan kepentingan politik mereka sendiri dantidak memikirkan kepentingan nasional. Secara umum, pesat dan berkesinambungannya pertum-buhan ekonomi di masa Orde Baru itu adalah berkat kemam-puan para teknokrat ekonomi menjaga kestabilan makroeko-nomi. Namun, pada awal 1990-an, disiplin keuangan ketat itu,yang telah dijaga oleh para teknokrat ekonomi sejak akhir 1960- lvi
  56. 56. PENGANTARan, mulai merosot. Hal ini dapat dilihat dari naiknya transaksinon-anggaran, yaitu transaksi pemerintah yang tidak terteradalam anggaran resmi pemerintah pusat. Transaksi keuanganini mencakup pengeluaran pemerintah tingkat bawah, lem-baga-lembaga semi-pemerintah (seperti Bulog, Badan UrusanLogistik), dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Nasution1995: 18). Pengeluaran non-anggaran ini dialokasikan untukmembantu BUMN yang tidak sehat, perusahaan-perusahaanpara pengusaha kroni, dan ”industri-industri strategis” yangdikuasai oleh Habibie, Menteri Riset dan Teknologi (Nasution1995: 19), terutama IPTN (Industri Pesawat Terbang Nusantara). Merosotnya disiplin keuangan ini merupakan perkembang-an yang mengkhawatirkan. Kondisi ini mencerminkan mero-sotnya pengaruh para teknokrat ekonomi dalam pembuatankebijakan ekonomi dan naiknya pengaruh kaum non-ekonom,kebanyakan para insinyur, dalam mengalokasikan sumber-sumber anggaran yang langka. Akibatnya, kaum teknokratekonomi tidak cukup kuat lagi menolak tuntutan ceroboh un-tuk membiayai proyek-proyek mahal itu (Nasution 1995: 4). Walaupun keberhasilan pembangunan ekonomi dan sosialPemerintah Orde Baru sangat mengesankan, di saat yang samaketidakpuasan masyarakat makin meningkat. Meskipun di-bungkam, ketidakpuasan itu meningkat akibat penindasan po-litik yang keras dan pelanggaran berat hak asasi manusia,maraknya korupsi, penggelapan dana-dana pemerintah, prak-tik kolusi yang saling menguntungkan antara pemegang ke-kuasaan politik dan para kroni bisnisnya, banyak di antaranyaadalah pengusaha besar Indonesia-China, dan diberlakukan-nya kebijakan yang merintangi persaingan domestik (Thee2001: 178). Kebijakan yang merintangi persaingan domestik itu men-cakup pengendalian dalam pemasaran, prosedur pemberian lvii
  57. 57. THEE KIAN WIEizin industri yang berbelit-belit, dominasi pemerintah di se-jumlah industri, kartel, instrumen ad hoc dalam industri-in-dustri tertentu, serta pungutan liar dalam perdagangan dalamnegeri (World Bank 1997b: 118). Selain membengkakkan biayausaha dan mengurangi efisiensi, berbagai peraturan dan pem-batasan terhadap persaingan domestik ini membuka jalan bagimunculnya pungutan yang menguntungkan kelompok kroni(Thee 2002: 332). Semua itu, tak pelak lagi, juga berakibat burukterhadap iklim investasi bagi para pengusaha yang bonafide. Kerusuhan sosial juga pecah di daerah-daerah tertentu ka-rena hak-hak hukum individu atau kelompok diabaikan. Mi-salnya, pengambilan tanah secara paksa oleh penguasa dengandalih demi ”pembangunan” tanpa memberikan ganti-rugiyang memadai. Namun ”pembangunan” itu kadang-kadangberarti membangun lapangan golf untuk kaum elite atau mem-bangun perumahan mewah untuk orang kaya baru. Korupsi dan penggelapan dana pemerintah itu, yang seba-gian diperoleh dari bantuan luar negeri yang lunak, tidak bisadikritik secara terbuka karena tiadanya kebebasan politik. De-monstrasi mahasiswa yang menyuarakan demokrasi atau me-nentang korupsi dilarang. Sementara itu beberapa suratkabardan majalah yang melaporkan praktik-praktik tersebut dibre-del karena dianggap membahayakan stabilitas politik danmenggerogoti kewibawaan pemerintah. Dengan demikiankonsentrasi kekuasaan politik, yang disertai konsentrasi keka-yaan ekonomi, berada di tangan segelintir orang saja. Keduakonsentrasi itu dapat dilihat dari munculnya konglomerat-konglomerat besar yang dimiliki dan dikuasai oleh keluargaSoeharto dan kroni-kroni bisnisnya, yang seringkali adalahpengusaha besar Indonesia-China. Korupsi, kolusi, dan nepo-tisme yang mencolok (yang oleh orang Indonesia disebut de-ngan akronimnya KKN) tidak hanya menggerogoti kemam- lviii
  58. 58. PENGANTARpuan dan daya saing ekonomi nasional, melainkan juga meng-ancam tujuan nasional yang diidamkan, yaitu ”masyarakat adildan makmur” (Thee 2001: 177-78). Walaupun KKN tampak mencolok, Pemerintah Orde Baruberetorika bahwa semuanya demi memajukan kepentinganrakyat. Walaupun menyatakan diri sebagai negara hukum, Or-de Baru, yang menekankan kestabilan politik, boleh dibilanglebih represif dan kejam daripada negara kolonial (Dick 2001:212). Siapapun yang dicurigai atau dituduh menganut pahamkomunis dieksekusi atau dipenjara tanpa ampun, walaupundengan sedikit bukti. Banyak perwira militer dan bintara di-tempatkan pada posisi strategis dalam birokrasi pemerintahpusat dan daerah. Dengan demikian jalur komando yang jelasdapat dibuat oleh Departemen Dalam Negeri, yang selama Or-de Baru selalu dipimpin oleh jenderal Angkatan Darat, dengansatuan-satuan administratif pada tingkat yang lebih rendahdi daerah-daerah. Dengan demikian pula rencana pembangun-an, kebijakan, dan indoktrinasi ideologi negara Pancasila dapatdilaksanakan sesuai jalur komando yang jelas (Dick 2001: 212). KKN sangat merusak moral masyarakat dan kepercayaanterhadap pemerintah. Walaupun bukti statistik menunjukkanrasio Gini relatif konstan, yang berarti distribusi pendapatantidak memburuk selama pertumbuhan ekonomi yang pesatberlangsung, banyak orang Indonesia berpendapat, pertum-buhan ekonomi, terutama selama masa akhir Orde Baru, telahmenciptakan kesenjangan pendapatan. Pendapat ini diperkuatoleh meningkatnya jumlah minoritas yang kaya-raya dan sa-ngat mencolok. Kondisi ini melahirkan pandangan yang dianutbanyak orang tentang ”melebarnya jurang ekonomi” antaraorang Indonesia yang kaya-raya dan yang miskin-papa sertaantara pribumi dan nonpribumi, yang kebanyakan adalah o-rang Indonesia-China (Thee 2001: 178-79). Sebelum krisis eko- lix
  59. 59. THEE KIAN WIEnomi Asia pecah, ketegangan sosial semacam ini juga sudahmeledak dalam bentuk kerusuhan anti-China di berbagai tem-pat di Indonesia. Jurang ekonomi ini, yang dipandang melebar antara yangkaya-raya dan yang miskin-papa serta antara yang kuat, yangjumlahnya sedikit, dan yang tak berdaya, yang jumlahnya ba-nyak, mengikis kohesi sosial yang dibutuhkan untuk menjagastabilitas politik dan pembangunan nasional. Masyarakat,yang semakin tergantung hanya pada satu lembaga yang kuattetapi tidak berkelanjutan, yaitu Presiden Soeharto, terbuktisangat rapuh ketika lembaga tersebut oleng akibat krisis eko-nomi Asia. Pada akhirnya, lemahnya pembangunan kelem-bagaan di bawah Orde Baru dan timbulnya berbagai pelang-garan telah menggerogoti kemampuan dan keabsahan politikrezim ini. Semua itu mengakibatkan ambruknya PemerintahOrde Baru secara hina pada Mei 1998, menyusul krisis ekono-mi Asia. Demikianlah, Orde Baru menemui akhir yang mema-lukan di tengah ekonomi yang porak-poranda, dan sekali lagibergantung pada suntikan bantuan luar negeri (Thee 2001: 179). Suatu penilaian terhadap warisan Pemerintah Soekarnodari pertengahan 1960-an menyatakan: rezim lama telah meninggalkan warisan berupa kebobrokan mo- ral—sogok-menyogok dan korupsi, tiadanya penegakan hukum dan ambruknya supremasi hukum—yang barangkali belum pernah terjadi dalam sejarah modern. Memperbaiki kerusakan itu kiranya lebih sukar daripada memperbaiki kerusakan modal material bangsa ini. Tanpa pemulihan standar minimal bagi pemerintahan dan birokrasi pemerintah (sampai ke tingkat yang semestinya), dan terciptanya kohesi sosial serta semangat membela kepentingan umum di antara rakyat, sukarlah membayangkan segala bantuan luar negeri dapat mengemba- lx
  60. 60. PENGANTAR likan Indonesia ke jalan pemulihan ekonomi dan pembangunan (Panglaykim & Arndt 1966: 46). Suatu hal yang ironis, tetapi juga menyedihkan, adalah bah-wa penilaian mengenai warisan Pemerintah Soekarno tersebutsecara umum juga dapat ditujukan pada warisan PemerintahOrde Baru yang telah kehilangan pamornya itu. Walaupunmencatat banyak keberhasilan ekonomi dan sosial, Orde Baruakhirnya erat terkait dengan represi politik yang kejam, korup-si yang mencolok dan nepotisme, serta tiadanya kepastian hu-kum dan lemahnya penegakan hukum.Peran Kaum Teknokrat Ekonomi di Masa Orde Baru:Suatu PenilaianSecara umum, pertumbuhan ekonomi yang pesat dan berke-lanjutan selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru untuk se-bagian besar dimungkinkan berkat kemampuan tim ekonomiyang berpengalaman dalam manajemen krisis dan mendapatkepercayaan Presiden Soeharto (Woo et al. 1994: 148-49). Unsurpenting lain keberhasilan kebijakan ekonomi Orde Baru adalahkepercayaan komunitas keuangan internasional (IMF, BankDunia, dan ADB) terhadap kemampuan tim ekonomi tersebut(Bresnan 1993: 282). Hal ini dapat dilihat dari kuatnyadukungan keuangan yang diberikan oleh komunitas bantuaninternasional kepada Pemerintah Orde Baru selama 32 tahunberkuasa. ”Kinerja terbaik tim ekonomi itu barangkali adalah keber-hasilan mereka dalam Program Stabilisasi dan Rehabilitasi pa-da akhir 1960-an. Program ini berhasil menjinakkan hiperin-flasi, menggerakkan kembali alat-alat produksi, menjadwal-kan pembayaran utang luar negeri yang diwarisi dari Peme-rintah Soekarno, memperoleh kredit-kredit baru dari komunitas lxi
  61. 61. THEE KIAN WIEbantuan internasional, dan menarik modal asing yang baru(Arndt 1984: 32). Sikap positif komunitas bantuan internasional terhadap Pe-merintah Orde Baru dapat dijelaskan karena Soeharto menya-dari bahwa kebijakan anti-Barat dan antikapitalis PemerintahSoekarno telah merugikan Indonesia sendiri. Karena itu iamendukung sepenuhnya pengintegrasian kembali Indonesiadengan ekonomi dunia, seperti disarankan oleh tim ekonomi.Dalam menempuh kebijakan pengintegrasian kembali denganekonomi dunia, Pemerintah Orde Baru berani mengambil risi-ko yang sudah diperhitungkan, karena kebijakan ekonomiyang baru itu bertentangan dengan pandangan politik banyakpemimpin dan cendekiawan mengenai peran bantuan asing,modal asing, dan sektor swasta (Hollinger 1996: 8). Namun,kebijakan baru itu, yang bersahabat terhadap negara-negaraBarat, segera mendatangkan hasil, karena bantuan luar negeriyang baru segera mengalir ke negeri ini, sehingga memperkuatneraca pembayaran dan anggaran pemerintah (Sadli 2001: 122).Karena berhasil menggerakkan ekonomi dalam waktu relatifsingkat, tim ekonomi itu dipercaya oleh Presiden Soeharto. Para teknokrat ekonomi itu mampu memperkokoh posisi-nya sesudah krisis Pertamina pecah pada Februari 1975, ketikaperusahaan minyak negara itu tidak mampu mengembalikanpinjaman jangka pendek sebesar US$40 juta dari sebuah bankkecil Amerika (Woo et al. 1994: 57). Baru sesudah Pertaminabangkrut, diketahui masalah keuangan Pertamina yang sebe-narnya, yaitu bahwa Pertamina telah menumpuk utang luarnegeri sebesar US$10,5 miliar, sekitar US$1,5 miliar di antara-nya utang jangka pendek (Prawiro 1998: 108). Akibat kebang-krutan Pertamina itu, pemerintah harus melakukan operasipenyelamatan yang sukar dan mahal, yang dilaksanakan olehpara teknokrat ekonomi. lxii

×