Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PRESIDENREPUBLIK INDONESIAPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 53 TAHUN 2010TENTANGDISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPILDE...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 2 -MEMUTUSKAN:Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DISIPLIN PEGAWAINEGERI SIPIL.BAB IKETE...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 3 -6. Upaya administratif adalah prosedur yang dapatditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 4 -3. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila,Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 5 -Bagian KeduaLaranganPasal 4Setiap PNS dilarang:1. menyalahgunakan wewenang;2. menjadi peran...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 6 -10. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukansuatu tindakan yang dapat menghalangi atau...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 7 -15. memberikan dukungan kepada calon KepalaDaerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:a. terli...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 8 -Pasal 6Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalamperaturan perundang-undangan pidana, PNS...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 9 -c. pembebasan dari jabatan;d. pemberhentian dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri seba...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 10 -4. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah,dan martabat PNS sebagaimana dimaksud d...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 11 -c. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNSyang tidak masuk kerja tanpa alasan yang ...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 12 -2. mengucapkan sumpah/janji jabatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 angka 2, apabilapela...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 13 -9. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, danbersemangat untuk kepentingan negarasebagaiman...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 14 -13. menggunakan dan memelihara barang-barang miliknegara dengan sebaik-baiknya sebagaimana...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 15 -2. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 16 -9. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerjasebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11b...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 17 -11. menggunakan dan memelihara barang-barang miliknegara dengan sebaik-baiknya sebagaimana...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 18 -3. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka ...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 19 -3. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 9...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 20 -8. memberikan dukungan kepada calon anggotaDewan Perwakilan Daerah atau calon KepalaDaerah...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 21 -3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerjauntuk negara lain dan/atau lembaga at...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 22 -10. menghalangi berjalannya tugas kedinasansebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 11,apa...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 23 -Bagian KeempatPejabat yang Berwenang MenghukumPasal 15(1) Presiden menetapkan penjatuhan h...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 24 -4. struktural eselon II dan fungsionaltertentu jenjang Madya dan Penyelia dilingkungannya ...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 25 -2. fungsional tertentu jenjang Utama untukjenis hukuman disiplin sebagaimanadimaksud dalam...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 26 -5. fungsional umum golongan ruang IV/asampai dengan golongan ruang IV/c untukjenis hukuman...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 27 -e. PNS yang diperbantukan ke luar instansiinduknya yang menduduki jabatan strukturaleselon...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 28 -b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan dilingkungannya yang menduduki jabatanstruktur...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 29 -b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan dilingkungannya yang menduduki jabatanstruktur...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 30 -(5) Pejabat struktural eselon III dan pejabat yang setaramenetapkan penjatuhan hukuman dis...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 31 -(6) Pejabat struktural eselon IV dan pejabat yang setaramenetapkan penjatuhan hukuman disi...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 32 -b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan dilingkungannya yang menduduki jabatanfungsion...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 33 -4. struktural eselon II dan fungsionaltertentu jenjang Madya dan Penyelia dilingkungannya ...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 34 -3. fungsional umum golongan ruang IV/ddan golongan ruang IV/e untuk jenishukuman disiplin ...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 35 -6. struktural eselon III ke bawah danfungsional tertentu jenjang Muda danPenyelia ke bawah...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 36 -f. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukanpada Perwakilan Republik Indonesia di luarneger...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 37 -c. PNS yang diperbantukan di lingkungannyayang menduduki jabatan struktural eselon III,jab...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 38 -c. PNS yang diperbantukan di lingkungannyayang menduduki jabatan struktural eselon IV,jaba...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 39 -c. PNS yang diperbantukan di lingkungannyayang menduduki jabatan struktural eselon V,jabat...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 40 -c. PNS yang diperbantukan di lingkungannyayang menduduki jabatan fungsional umumgolongan r...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 41 -b. PNS Daerah Kabupaten/Kota dari provinsi lain yangdipekerjakan atau diperbantukan padaKa...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 42 -5. fungsional umum golongan ruang IV/asampai dengan golongan ruang IV/c dilingkungannya, u...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 43 -c. PNS yang diperbantukan di lingkungannyayang menduduki jabatan:1. Sekretaris Daerah Kabu...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 44 -d. PNS yang dipekerjakan ke luar instansiinduknya yang menduduki jabatan:1. struktural ese...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 45 -(2) Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, menetapkanpenjatuhan hukuman disiplin bagi:a. PNS ya...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 46 -(3) Pejabat struktural eselon II menetapkan penjatuhanhukuman disiplin bagi:a. PNS yang me...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 47 -(4) Pejabat struktural eselon III menetapkanpenjatuhan hukuman disiplin bagi:a. PNS yang m...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 48 -(5) Pejabat struktural eselon IV dan pejabat yangsetara menetapkan penjatuhan hukuman disi...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 49 -b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan dilingkungannya yang menduduki jabatanfungsion...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 50 -Bagian KelimaTata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, danPenyampaian Keputusan Huku...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 51 -(3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) kewenangan untukme...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 52 -Pasal 27(1) Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yangdiduga melakukan pelanggaran disi...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 53 -Pasal 29(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 ...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 54 -Pasal 31(1) Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkandengan keputusan pejabat yang ber...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 55 -c. Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenishukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 56 -(2) Hukuman disiplin yang dapat diajukan bandingadministratif sebagaimana dimaksud dalam P...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 57 -(2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disampaikan secara tertulis kepada atasan ...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 58 -(3) Keputusan Atasan Pejabat yang berwenangmenghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ber...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 59 -(2) Penentuan dapat atau tidaknya PNS melaksanakantugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 60 -(2) Apabila keputusan pejabat yang berwenangmenghukum dibatalkan maka PNS yangbersangkutan...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 61 -c. Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenishukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 62 -(2) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh PejabatPembina Kepegawaian atau Gubernur selaku ...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 63 -BAB VIKETENTUAN PERALIHANPasal 48(1) Hukuman disiplin yang telah dijatuhkan sebelumberlaku...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 64 -Pasal 50Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:1. Ketentuan Pasal 12 Peraturan P...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 65 -Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIAPENJELASANATASPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 53 TAHUN 2010TENTANGDISIPLIN PEGAWAI ...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 2 -Peraturan Pemerintah tentang disiplin PNS ini antara lainmemuat kewajiban, larangan, dan hu...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 3 -Pasal 3Angka 1Cukup jelas.Angka 2Cukup jelas.Angka 3Yang dimaksud dengan “setia dan taat se...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 4 -Angka 6Cukup jelas.Angka 7Cukup jelas.Angka 8Yang dimaksud dengan “menurut sifatnya” dan “m...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 5 -Angka 13Cukup jelas.Angka 14Yang dimaksud dengan “memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepad...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 6 -Angka 3Cukup jelas.Angka 4Cukup jelas.Angka 5Yang dimaksud dengan “memiliki, menjual, membe...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 7 -Angka 10Cukup jelas.Angka 11Yang dimaksud dengan “menghalangi berjalannya tugaskedinasan” a...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 8 -Huruf dCukup jelas.Angka 13Cukup jelas.Angka 14Cukup jelas.Angka 15Huruf aYang dimaksud den...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 9 -Pasal 7Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Huruf aHukuman disiplin yang berupa teguran lisan dinyat...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 10 -Ayat (4)Huruf aCukup jelas.Huruf bPemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkatlebih...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 11 -Angka 6Cukup jelas.Angka 7Cukup jelas.Angka 8Cukup jelas.Angka 9Yang dimaksud dengan “tanp...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 12 -Angka 2Cukup jelas.Angka 3Cukup jelas.Angka 4Cukup jelas.Angka 5Cukup jelas.Angka 6Cukup j...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 13 -Angka 14Lihat penjelasan Pasal 8 angka 11.Angka 15Cukup jelas.Angka 16Cukup jelas.Angka 17...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 14 -Angka 9Lihat penjelasan Pasal 8 angka 9.Angka 10Cukup jelas.Angka 11Cukup jelas.Angka 12Li...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 15 -Angka 2Cukup jelas.Angka 3Cukup jelas.Angka 4Lihat penjelasan Pasal 8 angka 11.Angka 5Cuku...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 16 -Angka 5Cukup jelas.Angka 6Cukup jelas.Angka 7Cukup jelas.Angka 8Cukup jelas.Angka 9Lihat p...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 17 -Contoh:Seorang PNS dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret2011 tidak masuk kerja sela...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 18 -Angka 2Cukup jelas.Angka 3Cukup jelas.Angka 4Yang dimaksud dengan “pejabat struktural esel...
PP 53 2010 DISIPLIN PNS
PP 53 2010 DISIPLIN PNS
PP 53 2010 DISIPLIN PNS
PP 53 2010 DISIPLIN PNS
PP 53 2010 DISIPLIN PNS
PP 53 2010 DISIPLIN PNS
PP 53 2010 DISIPLIN PNS
PP 53 2010 DISIPLIN PNS
PP 53 2010 DISIPLIN PNS
PP 53 2010 DISIPLIN PNS
PP 53 2010 DISIPLIN PNS
PP 53 2010 DISIPLIN PNS
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

PP 53 2010 DISIPLIN PNS

65,784 views

Published on

Published in: Education

PP 53 2010 DISIPLIN PNS

  1. 1. PRESIDENREPUBLIK INDONESIAPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 53 TAHUN 2010TENTANGDISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPILDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sudahtidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangankeadaan;b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal30 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentangPerubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, perlu menggantiPeraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentangPeraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlumenetapkan Peraturan Pemerintah tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil;Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1974 Nomor 55, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 169, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);MEMUTUSKAN: . . .
  2. 2. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 2 -MEMUTUSKAN:Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DISIPLIN PEGAWAINEGERI SIPIL.BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:1. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupanPegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban danmenghindari larangan yang ditentukan dalamperaturan perundang-undangan dan/atauperaturan kedinasan yang apabila tidak ditaati ataudilanggar dijatuhi hukuman disiplin.2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNSadalah PNS Pusat dan PNS Daerah.3. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan,atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajibandan/atau melanggar larangan ketentuan disiplinPNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luarjam kerja.4. Hukuman disiplin adalah hukuman yangdijatuhkan kepada PNS karena melanggarperaturan disiplin PNS.5. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, PejabatPembina Kepegawaian Daerah Provinsi, dan PejabatPembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kotaadalah sebagaimana dimaksud dalam peraturanperundang-undangan yang mengatur wewenangpengangkatan, pemindahan, dan pemberhentianPNS.6. Upaya . . .
  3. 3. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 3 -6. Upaya administratif adalah prosedur yang dapatditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadaphukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanyaberupa keberatan atau banding administratif.7. Keberatan adalah upaya administratif yang dapatditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadaphukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabatyang berwenang menghukum kepada atasan pejabatyang berwenang menghukum.8. Banding administratif adalah upaya administratifyang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puasterhadap hukuman disiplin berupa pemberhentiandengan hormat tidak atas permintaan sendiri ataupemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNSyang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenangmenghukum, kepada Badan PertimbanganKepegawaian.Pasal 2Ketentuan Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagicalon PNS.BAB IIKEWAJIBAN DAN LARANGANBagian KesatuKewajibanPasal 3Setiap PNS wajib:1. mengucapkan sumpah/janji PNS;2. mengucapkan sumpah/janji jabatan;3. setia . . .
  4. 4. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 4 -3. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila,Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia,dan Pemerintah;4. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;5. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakankepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran,dan tanggung jawab;6. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah,dan martabat PNS;7. mengutamakan kepentingan negara daripadakepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;8. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnyaatau menurut perintah harus dirahasiakan;9. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, danbersemangat untuk kepentingan negara;10. melaporkan dengan segera kepada atasannyaapabila mengetahui ada hal yang dapatmembahayakan atau merugikan negara atauPemerintah terutama di bidang keamanan,keuangan, dan materiil;11. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;12. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;13. menggunakan dan memelihara barang-barang miliknegara dengan sebaik-baiknya;14. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepadamasyarakat;15. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;16. memberikan kesempatan kepada bawahan untukmengembangkan karier; dan17. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan olehpejabat yang berwenang.Bagian Kedua . . .
  5. 5. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 5 -Bagian KeduaLaranganPasal 4Setiap PNS dilarang:1. menyalahgunakan wewenang;2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntunganpribadi dan/atau orang lain dengan menggunakankewenangan orang lain;3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerjauntuk negara lain dan/atau lembaga atauorganisasi internasional;4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing,atau lembaga swadaya masyarakat asing;5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan,menyewakan, atau meminjamkan barang-barangbaik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atausurat berharga milik negara secara tidak sah;6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, temansejawat, bawahan, atau orang lain di dalammaupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuanuntuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihaklain, yang secara langsung atau tidak langsungmerugikan negara;7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatukepada siapapun baik secara langsung atau tidaklangsung dan dengan dalih apapun untuk diangkatdalam jabatan;8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa sajadari siapapun juga yang berhubungan denganjabatan dan/atau pekerjaannya;9. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;10. melakukan . . .
  6. 6. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 6 -10. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukansuatu tindakan yang dapat menghalangi ataumempersulit salah satu pihak yang dilayanisehingga mengakibatkan kerugian bagi yangdilayani;11. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;12. memberikan dukungan kepada calonPresiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan PerwakilanRakyat Daerah dengan cara:a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;b. menjadi peserta kampanye denganmenggunakan atribut partai atau atribut PNS;c. sebagai peserta kampanye denganmengerahkan PNS lain; dan/ataud. sebagai peserta kampanye denganmenggunakan fasilitas negara;13. memberikan dukungan kepada calonPresiden/Wakil Presiden dengan cara:a. membuat keputusan dan/atau tindakan yangmenguntungkan atau merugikan salah satupasangan calon selama masa kampanye;dan/ataub. mengadakan kegiatan yang mengarah kepadakeberpihakan terhadap pasangan calon yangmenjadi peserta pemilu sebelum, selama, dansesudah masa kampanye meliputi pertemuan,ajakan, himbauan, seruan, atau pemberianbarang kepada PNS dalam lingkungan unitkerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;14. memberikan dukungan kepada calon anggotaDewan Perwakilan Daerah atau calon KepalaDaerah/Wakil Kepala Daerah dengan caramemberikan surat dukungan disertai foto kopiKartu Tanda Penduduk atau Surat KeteranganTanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan15. memberikan . . .
  7. 7. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 7 -15. memberikan dukungan kepada calon KepalaDaerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:a. terlibat dalam kegiatan kampanye untukmendukung calon Kepala Daerah/Wakil KepalaDaerah;b. menggunakan fasilitas yang terkait denganjabatan dalam kegiatan kampanye;c. membuat keputusan dan/atau tindakan yangmenguntungkan atau merugikan salah satupasangan calon selama masa kampanye;dan/ataud. mengadakan kegiatan yang mengarah kepadakeberpihakan terhadap pasangan calon yangmenjadi peserta pemilu sebelum, selama, dansesudah masa kampanye meliputi pertemuan,ajakan, himbauan, seruan, atau pemberianbarang kepada PNS dalam lingkungan unitkerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.BAB IIIHUKUMAN DISIPLINBagian KesatuUmumPasal 5PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dijatuhihukuman disiplin.Pasal 6 . . .
  8. 8. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 8 -Pasal 6Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalamperaturan perundang-undangan pidana, PNS yangmelakukan pelangggaran disiplin dijatuhi hukumandisiplin.Bagian KeduaTingkat dan Jenis Hukuman DisiplinPasal 7(1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:a. hukuman disiplin ringan;b. hukuman disiplin sedang; danc. hukuman disiplin berat.(2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:a. teguran lisan;b. teguran tertulis; danc. pernyataan tidak puas secara tertulis.(3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1(satu) tahun;b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu)tahun; danc. penurunan pangkat setingkat lebih rendahselama 1 (satu) tahun.(4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:a. penurunan pangkat setingkat lebih rendahselama 3 (tiga) tahun;b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatansetingkat lebih rendah;c. pembebasan . . .
  9. 9. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 9 -c. pembebasan dari jabatan;d. pemberhentian dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri sebagai PNS; dane. pemberhentian tidak dengan hormat sebagaiPNS.Bagian KetigaPelanggaran dan Jenis HukumanParagraf 1Pelanggaran Terhadap KewajibanPasal 8Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadapkewajiban:1. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila danUndang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia,dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 angka 3, apabila pelanggaran berdampaknegatif pada unit kerja;2. menaati segala peraturan perundang-undangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4,apabila pelanggaran berdampak negatif pada unitkerja;3. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakankepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran,dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampaknegatif pada unit kerja;4. menjunjung . . .
  10. 10. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 10 -4. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah,dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampaknegatif pada unit kerja;5. mengutamakan kepentingan negara daripadakepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7,apabila pelanggaran berdampak negatif pada unitkerja;6. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnyaatau menurut perintah harus dirahasiakansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 8,apabila pelanggaran berdampak negatif pada unitkerja;7. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, danbersemangat untuk kepentingan negarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9,apabila pelanggaran berdampak negatif pada unitkerja;8. melaporkan dengan segera kepada atasannyaapabila mengetahui ada hal yang dapatmembahayakan atau merugikan negara ataupemerintah terutama di bidang keamanan,keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 angka 10, apabila pelanggaranberdampak negatif pada unit kerja;9. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerjasebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11berupa:a. teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerjatanpa alasan yang sah selama 5 (lima) harikerja;b. teguran tertulis bagi PNS yang tidak masukkerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam)sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja; danc. pernyataan . . .
  11. 11. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 11 -c. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNSyang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sahselama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (limabelas) hari kerja;10. menggunakan dan memelihara barang-barang miliknegara dengan sebaik-baiknya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 angka 13, apabilapelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;11. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepadamasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3angka 14, sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;12. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugassebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 15,apabila pelanggaran dilakukan dengan tidaksengaja;13. memberikan kesempatan kepada bawahan untukmengembangkan karier sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 angka 16, apabila pelanggarandilakukan dengan tidak sengaja; dan14. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan olehpejabat yang berwenang sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 angka 17, apabila pelanggaranberdampak negatif pada unit kerja.Pasal 9Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadapkewajiban:1. mengucapkan sumpah/janji PNS sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 angka 1, apabilapelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;2. mengucapkan. . .
  12. 12. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 12 -2. mengucapkan sumpah/janji jabatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 angka 2, apabilapelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;3. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila danUndang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia,dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatifbagi instansi yang bersangkutan;4. menaati segala peraturan perundang-undangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4,apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansiyang bersangkutan;5. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakankepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran,dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampaknegatif bagi instansi yang bersangkutan;6. menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah,dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampaknegatif bagi instansi yang bersangkutan;7. mengutamakan kepentingan negara daripadakepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7,apabila pelanggaran berdampak negatif padainstansi yang bersangkutan;8. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnyaatau menurut perintah harus dirahasiakansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 8,apabila pelanggaran berdampak negatif padainstansi yang bersangkutan;9. bekerja . . .
  13. 13. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 13 -9. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, danbersemangat untuk kepentingan negarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9,apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansiyang bersangkutan;10. melaporkan dengan segera kepada atasannyaapabila mengetahui ada hal yang dapatmembahayakan atau merugikan negara atauPemerintah terutama di bidang keamanan,keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 angka 10, apabila pelanggaranberdampak negatif pada instansi yangbersangkutan;11. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerjasebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11berupa:a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1(satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerjatanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas)sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja;b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu)tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpaalasan yang sah selama 21 (dua puluh satu)sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja;danc. penurunan pangkat setingkat lebih rendahselama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidakmasuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26(dua puluh enam) sampai dengan 30 (tigapuluh) hari kerja;12. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 12,apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahunhanya mencapai 25% (dua puluh lima persen)sampai dengan 50% (lima puluh persen);13. menggunakan . . .
  14. 14. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 14 -13. menggunakan dan memelihara barang-barang miliknegara dengan sebaik-baiknya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 angka 13, apabilapelanggaran berdampak negatif pada instansi yangbersangkutan;14. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepadamasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3angka 14, sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;15. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugassebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 15,apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja;16. memberikan kesempatan kepada bawahan untukmengembangkan karier sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 angka 16, apabila pelanggarandilakukan dengan sengaja; dan17. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan olehpejabat yang berwenang sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 angka 17, apabila pelanggaranberdampak negatif pada instansi yangbersangkutan.Pasal 10Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadapkewajiban:1. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila danUndang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia,dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 angka 3, apabila pelanggaran berdampaknegatif pada pemerintah dan/atau negara;2. menaati . . .
  15. 15. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 15 -2. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatifpada pemerintah dan/atau negara;3. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakankepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran,dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampaknegatif pada pemerintah dan/atau negara;4. menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah,dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampaknegatif pada pemerintah dan/atau negara;5. mengutamakan kepentingan negara daripadakepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7,apabila pelanggaran berdampak negatif padapemerintah dan/atau negara;6. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnyaatau menurut perintah harus dirahasiakansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 8,apabila pelanggaran berdampak negatif padapemerintah dan/atau negara;7. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, danbersemangat untuk kepentingan negarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9,apabila pelanggaran berdampak negatif padapemerintah dan/atau negara;8. melaporkan dengan segera kepada atasannyaapabila mengetahui ada hal yang dapatmembahayakan atau merugikan negara atauPemerintah terutama di bidang keamanan,keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 angka 10, apabila pelanggaranberdampak negatif pada pemerintah dan/ataunegara;9. masuk . . .
  16. 16. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 16 -9. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerjasebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11berupa:a. penurunan pangkat setingkat lebih rendahselama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidakmasuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31(tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluhlima) hari kerja;b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatansetingkat lebih rendah bagi PNS yangmenduduki jabatan struktural atau fungsionaltertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasanyang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampaidengan 40 (empat puluh) hari kerja;c. pembebasan dari jabatan bagi PNS yangmenduduki jabatan struktural atau fungsionaltertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasanyang sah selama 41 (empat puluh satu) sampaidengan 45 (empat puluh lima) hari kerja; dand. pemberhentian dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri atau pemberhentian tidakdengan hormat sebagai PNS bagi PNS yangtidak masuk kerja tanpa alasan yang sahselama 46 (empat puluh enam) hari kerja ataulebih;10. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 12,apabila pencapaian sasaran kerja pegawai padaakhir tahun kurang dari 25% (dua puluh limapersen);11. menggunakan . . .
  17. 17. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 17 -11. menggunakan dan memelihara barang-barang miliknegara dengan sebaik-baiknya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 angka 13, apabilapelanggaran berdampak negatif pada pemerintahdan/atau negara;12. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepadamasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3angka 14, sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan; dan13. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan olehpejabat yang berwenang sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 angka 17, apabila pelanggaranberdampak negatif pada pemerintah dan/ataunegara.Paragraf 2Pelanggaran Terhadap LaranganPasal 11Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadaplarangan:1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan,menyewakan, atau meminjamkan barang-barangbaik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atausurat berharga milik negara, secara tidak sahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 5,apabila pelanggaran berdampak negatif pada unitkerja;2. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, temansejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupundi luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untukkeuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yangsecara langsung atau tidak langsung merugikannegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unitkerja;3. bertindak . . .
  18. 18. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 18 -3. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 9,apabila pelanggaran dilakukan dengan tidaksengaja;4. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukansuatu tindakan yang dapat menghalangi ataumempersulit salah satu pihak yang dilayanisehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayanisebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 10,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan5. menghalangi berjalannya tugas kedinasan,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 11,apabila pelanggaran berdampak negatif pada unitkerja.Pasal 12Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadaplarangan:1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan,menyewakan, atau meminjamkan barang-barangbaik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atausurat berharga milik negara secara tidak sahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 5,apabila pelanggaran berdampak negatif padainstansi yang bersangkutan;2. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, temansejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupundi luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untukkeuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yangsecara langsung atau tidak langsung merugikannegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka6, apabila pelanggaran berdampak negatif padainstansi yang bersangkutan;3. bertindak . . .
  19. 19. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 19 -3. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 9,apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja;4. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukansuatu tindakan yang dapat menghalangi ataumempersulit salah satu pihak yang dilayanisehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayanisebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 10,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;5. menghalangi berjalannya tugas kedinasan,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 11,apabila pelanggaran berdampak negatif bagiinstansi;6. memberikan dukungan kepada calonPresiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan PerwakilanRakyat Daerah dengan cara ikut serta sebagaipelaksana kampanye, menjadi peserta kampanyedengan menggunakan atribut partai atau atributPNS, sebagai peserta kampanye denganmengerahkan PNS lain, sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 angka 12 huruf a, huruf b, dan hurufc;7. memberikan dukungan kepada calonPresiden/Wakil Presiden dengan cara mengadakankegiatan yang mengarah kepada keberpihakanterhadap pasangan calon yang menjadi pesertapemilu sebelum, selama, dan sesudah masakampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan,seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalamlingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, danmasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4angka 13 huruf b;8. memberikan . . .
  20. 20. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 20 -8. memberikan dukungan kepada calon anggotaDewan Perwakilan Daerah atau calon KepalaDaerah/Wakil Kepala Daerah dengan caramemberikan surat dukungan disertai foto kopi KartuTanda Penduduk atau Surat Keterangan TandaPenduduk sesuai peraturan perundang-undangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 14;dan9. memberikan dukungan kepada calon KepalaDaerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibatdalam kegiatan kampanye untuk mendukung calonKepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sertamengadakan kegiatan yang mengarah kepadakeberpihakan terhadap pasangan calon yangmenjadi peserta pemilu sebelum, selama, dansesudah masa kampanye meliputi pertemuan,ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barangkepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya,anggota keluarga, dan masyarakat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 angka 15 huruf a danhuruf d.Pasal 13Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadaplarangan:1. menyalahgunakan wewenang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 angka 1;2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntunganpribadi dan/atau orang lain dengan menggunakankewenangan orang lain sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 angka 2;3. tanpa . . .
  21. 21. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 21 -3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerjauntuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasiinternasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4angka 3;4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing,atau lembaga swadaya masyarakat asingsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 4;5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan,menyewakan, atau meminjamkan barang-barangbaik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atausurat berharga milik negara secara tidak sahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 5,apabila pelanggaran berdampak negatif padapemerintah dan/atau negara;6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, temansejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupundi luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untukkeuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yangsecara langsung atau tidak langsung merugikannegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka6, apabila pelanggaran berdampak negatif padapemerintah dan/atau negara;7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatukepada siapapun baik secara langsung atau tidaklangsung dan dengan dalih apapun untuk diangkatdalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 angka 7;8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa sajadari siapapun juga yang berhubungan denganjabatan dan/atau pekerjaannya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 angka 8;9. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukansuatu tindakan yang dapat menghalangi ataumempersulit salah satu pihak yang dilayanisehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayanisebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 10,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;10. menghalangi . . .
  22. 22. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 22 -10. menghalangi berjalannya tugas kedinasansebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 11,apabila pelanggaran berdampak negatif padapemerintah dan/atau negara;11. memberikan dukungan kepada calonPresiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan PerwakilanRakyat Daerah dengan cara sebagai pesertakampanye dengan menggunakan fasilitas negara,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 12huruf d;12. memberikan dukungan kepada calonPresiden/Wakil Presiden dengan cara membuatkeputusan dan/atau tindakan yang menguntungkanatau merugikan salah satu pasangan calon selamamasa kampanye sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 angka 13 huruf a; dan13. memberikan dukungan kepada calon KepalaDaerah/Wakil Kepala Daerah, dengan caramenggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatandalam kegiatan kampanye dan/atau membuatkeputusan dan/atau tindakan yang menguntungkanatau merugikan salah satu pasangan calon selamamasa kampanye sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 angka 15 huruf b dan huruf c.Pasal 14Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja danmenaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksuddalam Pasal 8 angka 9, Pasal 9 angka 11, dan Pasal 10angka 9 dihitung secara kumulatif sampai dengan akhirtahun berjalan.Bagian Keempat . . .
  23. 23. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 23 -Bagian KeempatPejabat yang Berwenang MenghukumPasal 15(1) Presiden menetapkan penjatuhan hukuman disiplinbagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselonI dan jabatan lain yang pengangkatan danpemberhentiannya menjadi wewenang Presidenuntuk jenis hukuman disiplin sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b, huruf c,huruf d, dan huruf e.(2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkanusul dari Pejabat Pembina Kepegawaian.Pasal 16(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkanpenjatuhan hukuman disiplin bagi:a. PNS yang menduduki jabatan:1. struktural eselon I di lingkungannyauntuk jenis hukuman disiplinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a;2. fungsional tertentu jenjang Utama dilingkungannya untuk jenis hukumandisiplin sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);3. fungsional umum golongan ruang IV/ddan golongan ruang IV/e di lingkungannyauntuk jenis hukuman disiplinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf d,dan huruf e;4. struktural . . .
  24. 24. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 24 -4. struktural eselon II dan fungsionaltertentu jenjang Madya dan Penyelia dilingkungannya untuk jenis hukumandisiplin sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (3) dan ayat (4);5. struktural eselon II di lingkungan instansivertikal dan pejabat yang setara yangberada di bawah dan bertanggungjawabkepada Pejabat Pembina Kepegawaianuntuk jenis hukuman disiplinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(2), ayat (3), dan ayat (4);6. fungsional umum golongan ruang IV/asampai dengan golongan ruang IV/c dilingkungannya untuk jenis hukumandisiplin sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, hurufd, dan huruf e;7. struktural eselon III ke bawah, fungsionaltertentu jenjang Muda dan Penyelia kebawah di lingkungannya untuk jenishukuman disiplin sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dan ayat (4);dan8. fungsional umum golongan ruang III/d kebawah di lingkungannya untuk jenishukuman disiplin sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dan ayat (4)huruf a, huruf d, dan huruf e.b. PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yangmenduduki jabatan:1. struktural eselon I untuk jenis hukumandisiplin sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (2);2. fungsional . . .
  25. 25. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 25 -2. fungsional tertentu jenjang Utama untukjenis hukuman disiplin sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat(4) huruf b dan huruf c;3. fungsional umum golongan ruang IV/ddan golongan ruang IV/e untuk jenishukuman disiplin sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (2); dan4. struktural eselon II ke bawah danfungsional tertentu jenjang Madya danPenyelia ke bawah untuk jenis hukumandisiplin sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (4) huruf b dan huruf c;c. PNS yang diperbantukan di lingkungannyayang menduduki jabatan:1. struktural eselon I untuk jenis hukumandisiplin sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)huruf a;2. fungsional tertentu jenjang Utama untukjenis hukuman disiplin sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3),dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan hurufc;3. fungsional umum golongan ruang IV/ddan golongan ruang IV/e untuk jenishukuman disiplin sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat(4) huruf a;4. struktural eselon II dan fungsionaltertentu jenjang Madya untuk jenishukuman disiplin sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) hurufa, huruf b, dan huruf c;5. fungsional . . .
  26. 26. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 26 -5. fungsional umum golongan ruang IV/asampai dengan golongan ruang IV/c untukjenis hukuman disiplin sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat(4) huruf a;6. struktural eselon III ke bawah danfungsional tertentu jenjang Muda danPenyelia ke bawah untuk jenis hukumandisiplin sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (3) huruf c dan ayat (4) hurufa, huruf b, dan huruf c; dan7. fungsional umum golongan ruang III/d kebawah untuk jenis hukuman disiplinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(3) huruf c dan ayat (4) huruf a;d. PNS yang dipekerjakan ke luar instansiinduknya yang menduduki jabatan:1. struktural eselon I untuk jenis hukumandisiplin sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a;2. struktural eselon II ke bawah danfungsional tertentu jenjang Utama kebawah untuk jenis hukuman disiplinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, danhuruf e; dan3. fungsional umum golongan ruang IV/e kebawah untuk jenis hukuman disiplinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, danhuruf e;e. PNS . . .
  27. 27. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 27 -e. PNS yang diperbantukan ke luar instansiinduknya yang menduduki jabatan strukturaleselon II ke bawah, jabatan fungsional tertentujenjang Utama ke bawah, dan jabatanfungsional umum golongan ruang IV/e kebawah, untuk jenis hukuman disiplinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4)huruf d dan huruf e;f. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukanpada Perwakilan Republik Indonesia di luarnegeri, untuk jenis hukuman disiplinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e; dang. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukanpada negara lain atau badan internasional,atau tugas di luar negeri, untuk jenis hukumandisiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf d,dan huruf e.(2) Pejabat struktural eselon I dan pejabat yang setaramenetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:a. PNS yang menduduki jabatan:1. struktural eselon II, fungsional tertentujenjang Madya, dan fungsional umumgolongan ruang IV/a sampai dengangolongan ruang IV/c di lingkungannya,untuk jenis hukuman disiplinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat (2); dan2. struktural eselon III, fungsional tertentujenjang Muda dan Penyelia, dan fungsionalumum golongan ruang III/b sampaidengan III/d di lingkungannya, untukjenis hukuman disiplin sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf adan huruf b;b. PNS . . .
  28. 28. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 28 -b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan dilingkungannya yang menduduki jabatanstruktural eselon II, jabatan fungsional tertentujenjang Madya, dan jabatan fungsional umumgolongan ruang IV/a sampai dengan golonganruang IV/c untuk jenis hukuman disiplinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);danc. PNS yang diperbantukan di lingkungannyayang menduduki jabatan struktural eselon III,jabatan fungsional tertentu jenjang Muda danPenyelia, dan jabatan fungsional umumgolongan ruang III/b sampai dengan golonganruang III/d untuk jenis hukuman disiplinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)huruf a dan huruf b.(3) Pejabat struktural eselon II dan pejabat yang setaramenetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:a. PNS yang menduduki jabatan:1. struktural eselon III, fungsional tertentujenjang Muda dan Penyelia, dan fungsionalumum golongan ruang III/c dan golonganruang III/d di lingkungannya, untuk jenishukuman disiplin sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (2); dan2. struktural eselon IV, fungsional tertentujenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan,dan fungsional umum golongan ruang II/csampai dengan golongan ruang III/b dilingkungannya, untuk jenis hukumandisiplin sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b;b. PNS . . .
  29. 29. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 29 -b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan dilingkungannya yang menduduki jabatanstruktural eselon III, jabatan fungsionaltertentu jenjang Muda dan Penyelia, danjabatan fungsional umum golongan ruang III/cdan golongan ruang III/d untuk jenis hukumandisiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat (2); danc. PNS yang diperbantukan di lingkungannyayang menduduki jabatan struktural eselon IV,jabatan fungsional tertentu jenjang Pertamadan Pelaksana Lanjutan, dan jabatanfungsional umum golongan ruang II/c sampaidengan golongan ruang III/b untuk jenishukuman disiplin sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b.(4) Pejabat struktural eselon II yang atasanlangsungnya:a. Pejabat Pembina Kepegawaian; danb. Pejabat struktural eselon I yang bukan PejabatPembina Kepegawaian,selain menetapkan penjatuhan hukuman disiplinsebagaimana dimaksud pada ayat (3) jugaberwenang menetapkan penjatuhan hukumandisiplin bagi PNS yang menduduki jabatanstruktural eselon IV ke bawah, jabatan fungsionaltertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan,dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/dke bawah di lingkungannya, untuk jenis hukumandisiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(3) huruf c.(5) Pejabat . . .
  30. 30. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 30 -(5) Pejabat struktural eselon III dan pejabat yang setaramenetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:a. PNS yang menduduki jabatan:1. struktural eselon IV, fungsional tertentujenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan,dan fungsional umum golongan ruang II/csampai dengan golongan ruang III/b dilingkungannya, untuk jenis hukumandisiplin sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (2); dan2. struktural eselon V, fungsional tertentujenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula,dan fungsional umum golongan ruang II/adan golongan ruang II/b di lingkungannya,untuk jenis hukuman disiplinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(3) huruf a dan huruf b;b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan dilingkungannya yang menduduki jabatanstruktural eselon IV, jabatan fungsionaltertentu jenjang Pertama dan PelaksanaLanjutan, dan jabatan fungsional umumgolongan ruang II/c sampai dengan golonganruang III/b untuk jenis hukuman disiplinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);danc. PNS yang diperbantukan di lingkungannyayang menduduki jabatan struktural eselon V,jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksanadan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsionalumum golongan ruang II/a dan golongan ruangII/b untuk jenis hukuman disiplinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)huruf a dan huruf b.(6) Pejabat . . .
  31. 31. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 31 -(6) Pejabat struktural eselon IV dan pejabat yang setaramenetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:a. PNS yang menduduki jabatan:1. struktural eselon V, fungsional tertentujenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula,dan fungsional umum golongan ruang II/adan golongan ruang II/b di lingkungannya,untuk jenis hukuman disiplinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(2); dan2. fungsional umum golongan ruang I/asampai dengan golongan ruang I/d untukhukuman disiplin sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan hurufb;b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan dilingkungannya yang menduduki jabatanstruktural eselon V, jabatan fungsional tertentujenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, danjabatan fungsional umum golongan ruang II/adan golongan ruang II/b untuk jenis hukumandisiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat (2); danc. PNS yang diperbantukan di lingkungannyayang menduduki jabatan fungsional umumgolongan ruang I/a sampai dengan golonganruang I/d untuk hukuman disiplinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)huruf a dan huruf b.(7) Pejabat struktural eselon V dan pejabat yang setaramenetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:a. PNS yang menduduki jabatan fungsionalumum golongan ruang I/a sampai dengangolongan ruang I/d di lingkungannya, untukjenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (2); danb. PNS . . .
  32. 32. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 32 -b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan dilingkungannya yang menduduki jabatanfungsional umum golongan ruang I/a sampaidengan golongan ruang I/d untuk jenishukuman disiplin sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (2).Pasal 17Kepala Perwakilan Republik Indonesia menetapkanpenjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yangdipekerjakan atau diperbantukan pada PerwakilanRepublik Indonesia di luar negeri untuk jenis hukumandisiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)dan ayat (4) huruf b dan huruf c.Pasal 18(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsimenetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:a. PNS Daerah Provinsi yang menduduki jabatan:1. struktural eselon I di lingkungannyauntuk jenis hukuman disiplinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a;2. fungsional tertentu jenjang Utama dilingkungannya untuk jenis hukumandisiplin sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);3. fungsional umum golongan ruang IV/ddan golongan ruang IV/e di lingkungannyauntuk jenis hukuman disiplinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf d,dan huruf e;4. struktural . . .
  33. 33. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 33 -4. struktural eselon II dan fungsionaltertentu jenjang Madya dan Penyelia dilingkungannya untuk jenis hukumandisiplin sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (3) dan ayat (4);5. fungsional umum golongan ruang IV/asampai dengan golongan ruang IV/c dilingkungannya untuk jenis hukumandisiplin sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, hurufd, dan huruf e;6. struktural eselon III ke bawah, fungsionaltertentu jenjang Muda dan Penyelia kebawah di lingkungannya untuk jenishukuman disiplin sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dan ayat (4);dan7. fungsional umum golongan ruang III/d kebawah di lingkungannya, untuk jenishukuman disiplin sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dan ayat (4)huruf a, huruf d, dan huruf e;b. PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yangmenduduki jabatan:1. struktural eselon I untuk jenis hukumandisiplin sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (2);2. fungsional tertentu jenjang Utama untukjenis hukuman disiplin sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat(4) huruf b dan huruf c;3. fungsional . . .
  34. 34. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 34 -3. fungsional umum golongan ruang IV/ddan golongan ruang IV/e untuk jenishukuman disiplin sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (2); dan4. struktural eselon II ke bawah danfungsional tertentu jenjang Madya danPenyelia ke bawah untuk jenis hukumandisiplin sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (4) huruf b dan huruf c;c. PNS yang diperbantukan di lingkungannyayang menduduki jabatan:1. struktural eselon I, untuk jenis hukumandisiplin sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)huruf a;2. fungsional tertentu jenjang Utama, untukjenis hukuman disiplin sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3),dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan hurufc;3. fungsional umum golongan ruang IV/ddan golongan ruang IV/e, untuk jenishukuman disiplin sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat(4) huruf a;4. struktural eselon II dan fungsionaltertentu jenjang Madya, untuk jenishukuman disiplin sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) hurufa, huruf b, dan huruf c;5. fungsional umum golongan ruang IV/asampai dengan golongan ruang IV/c,untuk jenis hukuman disiplinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(3) dan ayat (4) huruf a;6. struktural . . .
  35. 35. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 35 -6. struktural eselon III ke bawah danfungsional tertentu jenjang Muda danPenyelia ke bawah, untuk jenis hukumandisiplin sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (3) huruf c dan ayat (4) hurufa, huruf b, dan huruf c; dan7. fungsional umum golongan ruang III/d kebawah, untuk jenis hukuman disiplinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(3) huruf c dan ayat (4) huruf a;d. PNS yang dipekerjakan ke luar instansiinduknya yang menduduki jabatan:1. struktural eselon I, untuk jenis hukumandisiplin sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a;2. struktural eselon II ke bawah danfungsional tertentu jenjang Utama kebawah, untuk jenis hukuman disiplinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, danhuruf e; dan3. fungsional umum golongan ruang IV/e kebawah, untuk jenis hukuman disiplinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, danhuruf e;e. PNS yang diperbantukan ke luar instansiinduknya yang menduduki jabatan strukturaleselon II ke bawah, jabatan fungsional tertentujenjang Utama ke bawah, dan jabatanfungsional umum golongan ruang IV/e kebawah, untuk jenis hukuman disiplinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4)huruf d dan huruf e;f. PNS . . .
  36. 36. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 36 -f. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukanpada Perwakilan Republik Indonesia di luarnegeri, untuk jenis hukuman disiplinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e; dang. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukanpada negara lain atau badan internasional,atau tugas di luar negeri, untuk jenis hukumandisiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf d,dan huruf e.(2) Pejabat struktural eselon I menetapkan penjatuhanhukuman disiplin bagi:a. PNS yang menduduki jabatan:1. struktural eselon II, fungsional tertentujenjang Madya, dan fungsional umumgolongan ruang IV/a sampai dengangolongan ruang IV/c di lingkungannya,untuk jenis hukuman disiplinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(2); dan2. struktural eselon III, fungsional tertentujenjang Muda dan Penyelia, dan fungsionalumum golongan ruang III/b sampaidengan III/d di lingkungannya, untukjenis hukuman disiplin sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf adan huruf b;b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan dilingkungannya yang menduduki jabatanstruktural eselon II, jabatan fungsional tertentujenjang Madya, dan jabatan fungsional umumgolongan ruang IV/a sampai dengan golonganruang IV/c, untuk jenis hukuman disiplinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);danc. PNS . . .
  37. 37. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 37 -c. PNS yang diperbantukan di lingkungannyayang menduduki jabatan struktural eselon III,jabatan fungsional tertentu jenjang Muda danPenyelia, dan jabatan fungsional umumgolongan ruang III/b sampai dengan golonganruang III/d, untuk jenis hukuman disiplinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)huruf a dan huruf b.(3) Pejabat struktural eselon II menetapkan penjatuhanhukuman disiplin bagi:a. PNS yang menduduki jabatan:1. struktural eselon III, fungsional tertentujenjang Muda dan Penyelia, dan fungsionalumum golongan ruang III/c dan golonganruang III/d di lingkungannya, untuk jenishukuman disiplin sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (2); dan2. struktural eselon IV, fungsional tertentujenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan,dan fungsional umum golongan ruang II/csampai dengan golongan ruang III/b dilingkungannya, untuk jenis hukumandisiplin sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b;b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan dilingkungannya yang menduduki jabatanstruktural eselon III, jabatan fungsionaltertentu jenjang Muda dan Penyelia, danjabatan fungsional umum golongan ruang III/cdan golongan ruang III/d, untuk jenishukuman disiplin sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (2); danc. PNS . . .
  38. 38. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 38 -c. PNS yang diperbantukan di lingkungannyayang menduduki jabatan struktural eselon IV,jabatan fungsional tertentu jenjang Pertamadan Pelaksana Lanjutan, dan jabatanfungsional umum golongan ruang II/c sampaidengan golongan ruang III/b, untuk jenishukuman disiplin sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b.(4) Pejabat struktural eselon III menetapkanpenjatuhan hukuman disiplin bagi:a. PNS yang menduduki jabatan:1. struktural eselon IV, fungsional tertentujenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan,dan fungsional umum golongan ruang II/csampai dengan golongan ruang III/b dilingkungannya, untuk jenis hukumandisiplin sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (2); dan2. struktural eselon V, fungsional tertentujenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula,dan fungsional umum golongan ruang II/adan golongan ruang II/b di lingkungannya,untuk jenis hukuman disiplinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(3) huruf a dan huruf b;b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan dilingkungannya yang menduduki jabatanstruktural eselon IV, jabatan fungsionaltertentu jenjang Pertama dan PelaksanaLanjutan, dan jabatan fungsional umumgolongan ruang II/c sampai dengan golonganruang III/b, untuk jenis hukuman disiplinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);danc. PNS . . .
  39. 39. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 39 -c. PNS yang diperbantukan di lingkungannyayang menduduki jabatan struktural eselon V,jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksanadan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsionalumum golongan ruang II/a dan golongan ruangII/b, untuk jenis hukuman disiplinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)huruf a dan huruf b.(5) Pejabat struktural eselon IV dan pejabat yang setaramenetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:a. PNS yang menduduki jabatan:1. struktural eselon V, fungsional tertentujenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula,dan fungsional umum golongan ruang II/adan golongan ruang II/b di lingkungannya,untuk jenis hukuman disiplinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(2); dan2. fungsional umum golongan ruang I/asampai dengan golongan ruang I/d, untukhukuman disiplin sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan hurufb;b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan dilingkungannya, yang menduduki jabatanstruktural eselon V, jabatan fungsional tertentujenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, danjabatan fungsional umum golongan ruang II/adan golongan ruang II/b, untuk jenis hukumandisiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat (2); danc. PNS . . .
  40. 40. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 40 -c. PNS yang diperbantukan di lingkungannyayang menduduki jabatan fungsional umumgolongan ruang I/a sampai dengan golonganruang I/d, untuk jenis hukuman disiplinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)huruf a dan huruf b.(6) Pejabat struktural eselon V dan pejabat yang setaramenetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:a. PNS yang menduduki jabatan fungsionalumum golongan ruang I/a sampai dengangolongan ruang I/d di lingkungannya, untukjenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (2); danb. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan dilingkungannya yang menduduki jabatanfungsional umum golongan ruang I/a sampaidengan golongan ruang I/d, untuk jenishukuman disiplin sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (2).Pasal 19Gubernur selaku wakil Pemerintah menetapkanpenjatuhan hukuman disiplin bagi:a. PNS Daerah Kabupaten/Kota dan PNS DaerahKabupaten/Kota yang dipekerjakan ataudiperbantukan pada Kabupaten/Kota lain dalamsatu provinsi yang menduduki jabatan SekretarisDaerah Kabupaten/Kota, untuk jenis hukumandisiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(4) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e; danb. PNS . . .
  41. 41. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 41 -b. PNS Daerah Kabupaten/Kota dari provinsi lain yangdipekerjakan atau diperbantukan padaKabupaten/Kota di provinsinya yang mendudukijabatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, untukjenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (4) huruf b dan huruf c.Pasal 20(1) Pejabat Pembina Kepegawaian DaerahKabupaten/Kota menetapkan penjatuhan hukumandisiplin bagi:a. PNS Daerah Kabupaten/Kota yang mendudukijabatan:1. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dilingkungannya, untuk jenis hukumandisiplin sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)huruf a;2. fungsional tertentu jenjang Utama dilingkungannya, untuk jenis hukumandisiplin sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);3. fungsional umum golongan ruang IV/ddan golongan ruang IV/e, untuk jenishukuman disiplin sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat(4) huruf a, huruf d, dan huruf e;4. struktural eselon II dan fungsionaltertentu jenjang Madya dan Penyelia dilingkungannya, untuk jenis hukumandisiplin sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);5. fungsional . . .
  42. 42. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 42 -5. fungsional umum golongan ruang IV/asampai dengan golongan ruang IV/c dilingkungannya, untuk jenis hukumandisiplin sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, hurufd, dan huruf e;6. struktural eselon III ke bawah danfungsional tertentu jenjang Muda danPenyelia ke bawah di lingkungannya,untuk jenis hukuman disiplinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(3) dan ayat (4); dan7. fungsional umum golongan ruang III/d kebawah di lingkungannya, untuk jenishukuman disiplin sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) hurufa, huruf d, dan huruf e;b. PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yangmenduduki jabatan:1. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, untukjenis hukuman disiplin sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);2. fungsional tertentu jenjang Utama, untukjenis hukuman disiplin sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat(4) huruf b dan huruf c;3. fungsional umum golongan ruang IV/ddan golongan ruang IV/e, untuk jenishukuman disiplin sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (2); dan4. struktural eselon II ke bawah danfungsional tertentu jenjang Madya danPenyelia ke bawah, untuk jenis hukumandisiplin sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (2) dan ayat (4) huruf b danhuruf c;c. PNS . . .
  43. 43. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 43 -c. PNS yang diperbantukan di lingkungannyayang menduduki jabatan:1. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, untukjenis hukuman disiplin sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3),dan ayat (4) huruf a;2. fungsional tertentu jenjang Utama, untukjenis hukuman disiplin sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3),dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan hurufc;3. fungsional umum golongan ruang IV/asampai dengan golongan ruang IV/e,untuk jenis hukuman disiplinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a;4. struktural eselon II dan fungsionaltertentu jenjang Madya, untuk jenishukuman disiplin sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat(4) huruf a, huruf b, dan huruf c;5. struktural eselon III ke bawah danfungsional tertentu jenjang Muda danPenyelia ke bawah, untuk jenis hukumandisiplin sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, hurufb, dan huruf c; dan6. fungsional umum golongan ruang III/cdan golongan ruang III/d, untuk jenishukuman disiplin sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) hurufa;d. PNS . . .
  44. 44. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 44 -d. PNS yang dipekerjakan ke luar instansiinduknya yang menduduki jabatan:1. struktural eselon II ke bawah danfungsional tertentu jenjang Utama kebawah untuk jenis hukuman disiplinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, danhuruf e; dan2. fungsional umum golongan ruang IV/e kebawah untuk jenis hukuman disiplinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, danhuruf e;e. PNS yang diperbantukan ke luar instansiinduknya yang menduduki jabatan strukturaleselon II ke bawah dan jabatan fungsionaltertentu jenjang Utama ke bawah serta jabatanfungsional umum golongan IV/e ke bawah,untuk jenis hukuman disiplin sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d danhuruf e;f. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukanpada Perwakilan Republik Indonesia di luarnegeri, untuk jenis hukuman disiplinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e; dang. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukanpada negara lain atau badan internasional,atau tugas di luar negeri, untuk jenis hukumandisiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf d,dan huruf e.(2) Sekretaris . . .
  45. 45. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 45 -(2) Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, menetapkanpenjatuhan hukuman disiplin bagi:a. PNS yang menduduki jabatan:1. struktural eselon II di lingkungannya,untuk jenis hukuman disiplinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(2);2. struktural eselon III, fungsional tertentujenjang Muda dan Penyelia, dan fungsionalumum golongan ruang III/c dan golonganruang III/d di lingkungannya, untuk jenishukuman disiplin sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (2); dan3. struktural eselon IV, fungsional tertentujenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan,dan fungsional umum golongan ruang II/csampai dengan golongan ruang III/b dilingkungannya, untuk jenis hukumandisiplin sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b;b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan dilingkungannya yang menduduki jabatanstruktural eselon III, jabatan fungsionaltertentu jenjang Muda dan Penyelia, danjabatan fungsional umum golongan ruang III/cdan golongan ruang III/d, untuk jenishukuman disiplin sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (2); danc. PNS yang diperbantukan di lingkungannyayang menduduki jabatan struktural eselon IV,jabatan fungsional tertentu jenjang Pertamadan Pelaksana Lanjutan, dan jabatanfungsional umum golongan ruang II/c sampaidengan golongan ruang III/b, untuk jenishukuman disiplin sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b.(3) Pejabat . . .
  46. 46. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 46 -(3) Pejabat struktural eselon II menetapkan penjatuhanhukuman disiplin bagi:a. PNS yang menduduki jabatan:1. struktural eselon III, fungsional tertentujenjang Muda dan Penyelia, dan fungsionalumum golongan ruang III/c dan golonganruang III/d di lingkungannya, untuk jenishukuman disiplin sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (2); dan2. struktural eselon IV, fungsional tertentujenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan,dan fungsional umum golongan ruang II/csampai dengan golongan ruang III/b dilingkungannya, untuk jenis hukumandisiplin sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b;b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan dilingkungannya yang menduduki jabatanstruktural eselon III, jabatan fungsionaltertentu jenjang Muda dan Penyelia, danjabatan fungsional umum golongan ruang III/cdan golongan ruang III/d, untuk jenishukuman disiplin sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (2); danc. PNS yang diperbantukan di lingkungannyayang menduduki jabatan struktural eselon IV,jabatan fungsional tertentu jenjang Pertamadan Pelaksana Lanjutan, dan jabatanfungsional umum golongan ruang II/c sampaidengan golongan ruang III/b, untuk jenishukuman disiplin sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b.(4) Pejabat . . .
  47. 47. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 47 -(4) Pejabat struktural eselon III menetapkanpenjatuhan hukuman disiplin bagi:a. PNS yang menduduki jabatan:1. struktural eselon IV, fungsional tertentujenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan,dan fungsional umum golongan ruang II/csampai dengan golongan ruang III/b dilingkungannya, untuk jenis hukumandisiplin sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (2); dan2. struktural eselon V, fungsional tertentujenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula,dan fungsional umum golongan ruang II/adan golongan ruang II/b di lingkungannya,untuk jenis hukuman disiplinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(3) huruf a dan huruf b;b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan dilingkungannya yang menduduki jabatanstruktural eselon IV, jabatan fungsionaltertentu jenjang Pertama dan PelaksanaLanjutan, dan jabatan fungsional umumgolongan ruang II/c sampai dengan golonganruang III/b, untuk jenis hukuman disiplinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);danc. PNS yang diperbantukan di lingkungannyayang menduduki jabatan struktural eselon V,jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksanadan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsionalumum golongan ruang II/a dan golongan ruangII/b, untuk jenis hukuman disiplinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)huruf a dan huruf b.(5) Pejabat . . .
  48. 48. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 48 -(5) Pejabat struktural eselon IV dan pejabat yangsetara menetapkan penjatuhan hukuman disiplinbagi:a. PNS yang menduduki jabatan:1. struktural eselon V, fungsional tertentujenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula,dan fungsional umum golongan ruang II/adan golongan ruang II/b di lingkungannya,untuk jenis hukuman disiplinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(2); dan2. fungsional umum golongan ruang I/asampai dengan golongan ruang I/d, untukhukuman disiplin sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan hurufb;b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan dilingkungannya yang menduduki jabatanstruktural eselon V, fungsional tertentujenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, danjabatan fungsional umum golongan ruang II/adan golongan ruang II/b, untuk jenis hukumandisiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat (2); danc. PNS yang diperbantukan di lingkungannyayang menduduki jabatan fungsional umumgolongan ruang I/a sampai dengan golonganruang I/d, untuk jenis hukuman disiplinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)huruf a dan huruf b.(6) Pejabat struktural eselon V dan pejabat yang setaramenetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:a. PNS yang menduduki jabatan fungsionalumum golongan ruang I/a sampai dengangolongan ruang I/d di lingkungannya, untukjenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (2); danb. PNS . . .
  49. 49. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 49 -b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan dilingkungannya yang menduduki jabatanfungsional umum golongan ruang I/a sampaidengan golongan ruang I/d, untuk jenishukuman disiplin sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (2).Pasal 21(1) Pejabat yang berwenang menghukum wajibmenjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yangmelakukan pelanggaran disiplin.(2) Apabila Pejabat yang berwenang menghukumsebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakmenjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yangmelakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebutdijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya.(3) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud padaayat (2) sama dengan jenis hukuman disiplin yangseharusnya dijatuhkan kepada PNS yangmelakukan pelanggaran disiplin.(4) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jugamenjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yangmelakukan pelanggaran disiplin.Pasal 22Apabila tidak terdapat pejabat yang berwenangmenghukum, maka kewenangan menjatuhkan hukumandisiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.Bagian Kelima . . .
  50. 50. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 50 -Bagian KelimaTata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, danPenyampaian Keputusan Hukuman DisiplinPasal 23(1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplindipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untukdilakukan pemeriksaan.(2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukanpelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7(tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.(3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yangbersangkutan diperiksa tidak hadir, makadilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7(tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yangbersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.(4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimanadimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutantidak hadir juga maka pejabat yang berwenangmenghukum menjatuhkan hukuman disiplinberdasarkan alat bukti dan keterangan yang adatanpa dilakukan pemeriksaan.Pasal 24(1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiapatasan langsung wajib memeriksa terlebih dahuluPNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkandalam bentuk berita acara pemeriksaan.(3) Apabila . . .
  51. 51. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 51 -(3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) kewenangan untukmenjatuhkan hukuman disiplin kepada PNStersebut merupakan kewenangan:a. atasan langsung yang bersangkutan makaatasan langsung tersebut wajib menjatuhkanhukuman disiplin;b. pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsungtersebut wajib melaporkan secara hierarkidisertai berita acara pemeriksaan.Pasal 25(1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancamanhukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa.(2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan,dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yangditunjuk.(3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian ataupejabat lain yang ditunjuk.Pasal 26Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksaatau pejabat yang berwenang menghukum dapatmeminta keterangan dari orang lain.Pasal 27 . . .
  52. 52. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 52 -Pasal 27(1) Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yangdiduga melakukan pelanggaran disiplin dankemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplintingkat berat, dapat dibebaskan sementara daritugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yangbersangkutan diperiksa.(2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannyasebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlakusampai dengan ditetapkannya keputusan hukumandisiplin.(3) PNS yang dibebaskan sementara dari tugasjabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuaidengan peraturan perundang-undangan.(4) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tidak ada, maka pembebasansementara dari jabatannya dilakukan oleh pejabatyang lebih tinggi.Pasal 28(1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani olehpejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa.(2) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersediamenandatangani berita acara pemeriksaansebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acarapemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasaruntuk menjatuhkan hukuman disiplin.(3) PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopiberita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksudpada ayat (1).Pasal 29 . . .
  53. 53. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 53 -Pasal 29(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 pejabat yangberwenang menghukum menjatuhkan hukumandisiplin.(2) Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus disebutkanpelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yangbersangkutan.Pasal 30(1) PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyatamelakukan beberapa pelanggaran disiplin,terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenishukuman disiplin yang terberat setelahmempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.(2) PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplinkemudian melakukan pelanggaran disiplin yangsifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis hukumandisiplin yang lebih berat dari hukuman disiplinterakhir yang pernah dijatuhkan.(3) PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kaliatau lebih untuk satu pelanggaran disiplin.(4) Dalam hal PNS yang dipekerjakan ataudiperbantukan di lingkungannya akan dijatuhihukuman disiplin yang bukan menjadikewenangannya, Pimpinan instansi atau KepalaPerwakilan mengusulkan penjatuhan hukumandisiplin kepada pejabat pembina kepegawaianinstansi induknya disertai berita acarapemeriksaan.Pasal 31 . . .
  54. 54. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 54 -Pasal 31(1) Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkandengan keputusan pejabat yang berwenangmenghukum.(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disampaikan secara tertutup oleh pejabat yangberwenang menghukum atau pejabat lain yangditunjuk kepada PNS yang bersangkutan sertatembusannya disampaikan kepada pejabat instansiterkait.(3) Penyampaian keputusan hukuman disiplinsebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukanpaling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejakkeputusan ditetapkan.(4) Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplintidak hadir pada saat penyampaian keputusanhukuman disiplin, keputusan dikirim kepada yangbersangkutan.BAB IVUPAYA ADMINISTRATIFPasal 32Upaya administratif terdiri dari keberatan dan bandingadministratif.Pasal 33Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh:a. Presiden;b. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenishukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, hurufb, dan huruf c;c. Gubernur . . .
  55. 55. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 55 -c. Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenishukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (4) huruf b dan huruf c;d. Kepala Perwakilan Republik Indonesia; dane. Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenishukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (2),tidak dapat diajukan upaya administratif.Pasal 34(1) Hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatansebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu jenishukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b yangdijatuhkan oleh:a. Pejabat struktural eselon I dan pejabat yangsetara ke bawah;b. Sekretaris Daerah/Pejabat struktural eselon IIKabupaten/Kota ke bawah/Pejabat yang setarake bawah;c. Pejabat struktural eselon II ke bawah dilingkungan instansi vertikal dan unit dengansebutan lain yang atasan langsungnya Pejabatstruktural eselon I yang bukan PejabatPembina Kepegawaian; dand. Pejabat struktural eselon II ke bawah dilingkungan instansi vertikal dan KantorPerwakilan Provinsi dan unit setara dengansebutan lain yang berada di bawah danbertanggung jawab kepada Pejabat PembinaKepegawaian.(2) Hukuman . . .
  56. 56. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 56 -(2) Hukuman disiplin yang dapat diajukan bandingadministratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal32 yaitu hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh:a. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenishukuman disiplin sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e; danb. Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenishukuman disiplin sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e.Pasal 35(1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34ayat (1), diajukan secara tertulis kepada atasanpejabat yang berwenang menghukum denganmemuat alasan keberatan dan tembusannyadisampaikan kepada pejabat yang berwenangmenghukum.(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari,terhitung mulai tanggal yang bersangkutanmenerima keputusan hukuman disiplin.Pasal 36(1) Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimanadimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), harusmemberikan tanggapan atas keberatan yangdiajukan oleh PNS yang bersangkutan.(2) Tanggapan . . .
  57. 57. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 57 -(2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disampaikan secara tertulis kepada atasan Pejabatyang berwenang menghukum, dalam jangka waktu6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal yangbersangkutan menerima tembusan surat keberatan.(3) Atasan pejabat yang berwenang menghukum wajibmengambil keputusan atas keberatan yang diajukanoleh PNS yang bersangkutan dalam jangka waktu21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulaitanggal yang bersangkutan menerima suratkeberatan.(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksudpada ayat (2) pejabat yang berwenang menghukumtidak memberikan tanggapan atas keberatan makaatasan pejabat yang berwenang menghukummengambil keputusan berdasarkan data yang ada.(5) Atasan pejabat yang berwenang menghukum dapatmemanggil dan/atau meminta keterangan daripejabat yang berwenang menghukum, PNS yangdijatuhi hukuman disiplin, dan/atau pihak lainyang dianggap perlu.Pasal 37(1) Atasan Pejabat yang berwenang menghukum dapatmemperkuat, memperingan, memperberat, ataumembatalkan hukuman disiplin yang dijatuhkanoleh pejabat yang berwenang menghukum.(2) Penguatan, peringanan, pemberatan, ataupembatalan hukuman disiplin sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengankeputusan Atasan Pejabat yang berwenangmenghukum.(3) Keputusan . . .
  58. 58. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 58 -(3) Keputusan Atasan Pejabat yang berwenangmenghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)bersifat final dan mengikat.(4) Apabila dalam waktu lebih 21 (dua puluh satu) harikerja Atasan Pejabat yang berwenang menghukumtidak mengambil keputusan atas keberatan makakeputusan pejabat yang berwenang menghukumbatal demi hukum.Pasal 38(1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimanadimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dapatmengajukan banding administratif kepada BadanPertimbangan Kepegawaian.(2) Ketentuan mengenai banding administratif diaturlebih lanjut dalam peraturan perundang-undanganyang mengatur tentang Badan PertimbanganKepegawaian.Pasal 39(1) Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin:a. mengajukan banding administratifsebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 makagajinya tetap dibayarkan sepanjang yangbersangkutan tetap melaksanakan tugas;b. tidak mengajukan banding administratifsebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 makapembayaran gajinya dihentikan terhitung mulaibulan berikutnya sejak hari ke 15 (lima belas)keputusan hukuman disiplin diterima.(2) Penentuan . . .
  59. 59. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 59 -(2) Penentuan dapat atau tidaknya PNS melaksanakantugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf amenjadi kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaiandengan mempertimbangkan dampak terhadaplingkungan kerja.Pasal 40(1) PNS yang meninggal dunia sebelum ada keputusanatas upaya administratif, diberhentikan denganhormat sebagai PNS dan diberikan hak-hakkepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan.(2) PNS yang mencapai batas usia pensiun sebelum adakeputusan atas:a. keberatan, dianggap telah selesai menjalanihukuman disiplin dan diberhentikan denganhormat sebagai PNS serta diberikan hak-hakkepegawaiannya berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan;b. banding administratif, dihentikan pembayarangajinya sampai dengan ditetapkannyakeputusan banding administratif.(3) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) huruf b meninggal dunia,diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak-hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan.Pasal 41(1) PNS yang mengajukan keberatan kepada atasanPejabat yang berwenang menghukum atau bandingadministratif kepada Badan PertimbanganKepegawaian, tidak diberikan kenaikan pangkatdan/atau kenaikan gaji berkala sampai denganditetapkannya keputusan yang mempunyaikekuatan hukum tetap.(2) Apabila . . .
  60. 60. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 60 -(2) Apabila keputusan pejabat yang berwenangmenghukum dibatalkan maka PNS yangbersangkutan dapat dipertimbangkan kenaikanpangkat dan/atau kenaikan gaji berkala sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Pasal 42PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karenadiduga melakukan pelanggaran disiplin atau sedangmengajukan upaya administratif tidak dapat disetujuiuntuk pindah instansi.BAB VBERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLINDAN PENDOKUMENTASIANKEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLINBagian KesatuBerlakunya Hukuman DisiplinPasal 43Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh:a. Presiden;b. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenishukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, hurufb, dan huruf c;c. Gubernur . . .
  61. 61. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 61 -c. Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenishukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (4) huruf b dan huruf c;d. Kepala Perwakilan Republik Indonesia; dane. Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenishukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (2),mulai berlaku sejak tanggal keputusan ditetapkan.Pasal 44(1) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabatselain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43,apabila tidak diajukan keberatan maka mulaiberlaku pada hari ke 15 (lima belas) setelahkeputusan hukuman disiplin diterima.(2) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabatselain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43,apabila diajukan keberatan maka mulai berlakupada tanggal ditetapkannya keputusan ataskeberatan.Pasal 45(1) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh PejabatPembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakilpemerintah untuk jenis hukuman disiplinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) hurufd dan huruf e, apabila tidak diajukan bandingadministratif maka mulai berlaku pada hari ke 15(lima belas) setelah keputusan hukuman disiplinditerima.(2) Hukuman . . .
  62. 62. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 62 -(2) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh PejabatPembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakilpemerintah untuk jenis hukuman disiplinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) hurufd dan huruf e, apabila diajukan bandingadministratif maka mulai berlaku pada tanggalditetapkannya keputusan banding administratif.Pasal 46Apabila PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadirpada waktu penyampaian keputusan hukuman disiplinmaka hukuman disiplin berlaku pada hari ke 15 (limabelas) sejak tanggal yang ditentukan untuk penyampaiankeputusan hukuman disiplin.Bagian KeduaPendokumentasian Keputusan Hukuman DisiplinPasal 47(1) Keputusan hukuman disiplin wajibdidokumentasikan oleh pejabat pengelolakepegawaian di instansi yang bersangkutan.(2) Dokumen keputusan hukuman disiplinsebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakansebagai salah satu bahan penilaian dalampembinaan PNS yang bersangkutan.BAB VI . . .
  63. 63. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 63 -BAB VIKETENTUAN PERALIHANPasal 48(1) Hukuman disiplin yang telah dijatuhkan sebelumberlakunya Peraturan Pemerintah ini dan sedangdijalani oleh PNS yang bersangkutan dinyatakantetap berlaku.(2) Keberatan yang diajukan kepada atasan pejabatyang berwenang menghukum atau bandingadministratif kepada Badan PertimbanganKepegawaian sebelum berlakunya PeraturanPemerintah ini diselesaikan sesuai denganPeraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980tentang Peraturan Disiplin PNS beserta peraturanpelaksanaannya.(3) Apabila terjadi pelanggaran disiplin dan telahdilakukan pemeriksaan sebelum berlakunyaPeraturan Pemerintah ini maka hasil pemeriksaantetap berlaku dan proses selanjutnya berlakuketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.(4) Apabila terjadi pelanggaran disiplin sebelumberlakunya Peraturan Pemerintah ini dan belumdilakukan pemeriksaan maka berlaku ketentuandalam Peraturan Pemerintah ini.BAB VIIKETENTUAN PENUTUPPasal 49Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diaturlebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.Pasal 50 . . .
  64. 64. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 64 -Pasal 50Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:1. Ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 32Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai NegeriSipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telahdua kali diubah terakhir dengan PeraturanPemerintah Nomor 65 Tahun 2008 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141),dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3176), dicabut dan dinyatakantidak berlaku.3. Ketentuan pelaksanaan mengenai disiplin PNS yangada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah inidinyatakan tetap berlaku sepanjang tidakbertentangan dan belum diubah berdasarkanPeraturan Pemerintah ini.Pasal 51Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.Agar . . .
  65. 65. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 65 -Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Pemerintah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara RepublikIndonesia.Ditetapkan di Jakartapada tanggal .6 Juni 2010.......PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttd.DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONODiundangkan di Jakartapada tanggal 6 Juni 2010MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,ttd.PATRIALIS AKBARLEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 74Salinan sesuai dengan aslinyaSEKRETARIAT NEGARA RIKepala Biro Peraturan Perundang-undanganBidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,Wisnu Setiawan
  66. 66. PRESIDENREPUBLIK INDONESIAPENJELASANATASPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 53 TAHUN 2010TENTANGDISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPILI. UMUMDalam rangka mewujudkan PNS yang handal, profesional, danbermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkanprinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance), makaPNS sebagai unsur aparatur negara dituntut untuk setia kepadaPancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, bersikapdisiplin, jujur, adil, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakantugas.Untuk menumbuhkan sikap disiplin PNS, pasal 30 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaianmengamanatkan ditetapkannya peraturan pemerintah mengenaidisiplin PNS. Selama ini ketentuan mengenai disiplin PNS telah diaturdalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang PeraturanDisiplin Pegawai Negeri Sipil. Namun demikian peraturan pemerintahtersebut perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan,karena tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini.Untuk mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoraltersebut, mutlak diperlukan peraturan disiplin PNS yang dapatdijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin, sehingga dapatmenjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugasserta dapat mendorong PNS untuk lebih produktif berdasarkan sistemkarier dan sistem prestasi kerja.Peraturan . . .
  67. 67. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 2 -Peraturan Pemerintah tentang disiplin PNS ini antara lainmemuat kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapatdijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran.Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina PNS yangtelah melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyaisikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diripada masa yang akan datang.Dalam Peraturan Pemerintah ini secara tegas disebutkan jenishukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggarandisiplin. Hal ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat yangberwenang menghukum serta memberikan kepastian dalammenjatuhkan hukuman disiplin. Demikian juga dengan batasankewenangan bagi pejabat yang berwenang menghukum telahditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini.Penjatuhan hukuman berupa jenis hukuman disiplin ringan,sedang, atau berat sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yangdilakukan oleh PNS yang bersangkutan, dengan mempertimbangkanlatar belakang dan dampak dari pelanggaran yang dilakukan.Kewenangan untuk menetapkan keputusan pemberhentian bagiPNS yang melakukan pelanggaran disiplin dilakukan berdasarkanPeraturan Pemerintah ini.Selain hal tersebut di atas, bagi PNS yang dijatuhi hukumandisiplin diberikan hak untuk membela diri melalui upaya administratif,sehingga dapat dihindari terjadinya kesewenang-wenangan dalampenjatuhan hukuman disiplin.II. PASAL DEMI PASALPasal 1Cukup jelas.Pasal 2Cukup jelas.Pasal 3 . . .
  68. 68. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 3 -Pasal 3Angka 1Cukup jelas.Angka 2Cukup jelas.Angka 3Yang dimaksud dengan “setia dan taat sepenuhnya kepadaPancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia danPemerintah” adalah setiap PNS di samping taat jugaberkewajiban melaksanakan ketentuan Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kebijakannegara dan Pemerintah serta tidak mempermasalahkandan/atau menentang Pancasila, dan Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.Angka 4Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan”adalah peraturan perundang-undangan yang mengaturmengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.Angka 5Yang dimaksud dengan “tugas kedinasan” adalah tugas yangdiberikan oleh atasan yang berwenang dan berhubungandengan:a. perintah kedinasan;b. peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaianatau peraturan yang berkaitan dengan kepegawaian;c. peraturan kedinasan;d. tata tertib di lingkungan kantor; ataue. standar prosedur kerja (Standar Operating Procedure atauSOP).Angka 6 . . .
  69. 69. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 4 -Angka 6Cukup jelas.Angka 7Cukup jelas.Angka 8Yang dimaksud dengan “menurut sifatnya” dan “menurutperintah” adalah didasarkan pada peraturan perundang-undangan, perintah kedinasan, dan/atau kepatutan.Angka 9Cukup jelas.Angka 10Cukup jelas.Angka 11Yang dimaksud dengan kewajiban untuk “masuk kerja danmenaati ketentuan jam kerja” adalah setiap PNS wajibdatang, melaksanakan tugas, dan pulang sesuai ketentuanjam kerja serta tidak berada di tempat umum bukan karenadinas. Apabila berhalangan hadir wajib memberitahukankepada pejabat yang berwenang.Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitungsecara kumulatif dan dikonversi 7 ½ (tujuh setengah) jamsama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.Angka 12Yang dimaksud dengan “sasaran kerja pegawai” adalahrencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorangpegawai yang disusun dan disepakati bersama antarapegawai dengan atasan pegawai.Angka 13 . . .
  70. 70. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 5 -Angka 13Cukup jelas.Angka 14Yang dimaksud dengan “memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat” adalah memberikan pelayanankepada masyarakat yang berkualitas, cepat, mudah,terjangkau, dan terukur, sesuai dengan peraturanperundang-undangan.Angka 15Cukup jelas.Angka 16Yang dimaksud dengan “memberikan kesempatan kepadabawahan untuk mengembangkan karier” adalah memberikesempatan kepada bawahan untuk meningkatkankemampuan dalam rangka pengembangan karier, antara lainmemberi kesempatan mengikuti rapat, seminar, diklat, danpendidikan formal lanjutan.Angka 17Cukup jelas.Pasal 4Angka 1Yang dimaksud dengan “menyalahgunakan wewenang”adalah menggunakan kewenangannya untuk melakukansesuatu atau tidak melakukan sesuatu untuk kepentinganpribadi atau kepentingan pihak lain yang tidak sesuaidengan tujuan pemberian kewenangan tersebut.Angka 2Contoh:Seorang PNS yang tidak memiliki wewenang di bidangperizinan membantu mengurus perizinan bagi orang laindengan memperoleh imbalan.Angka 3 . . .
  71. 71. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 6 -Angka 3Cukup jelas.Angka 4Cukup jelas.Angka 5Yang dimaksud dengan “memiliki, menjual, membeli,menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atausurat berharga milik negara secara tidak sah” adalahperbuatan yang dilakukan tidak atas dasar ketentuantermasuk tata cara maupun kualifikasi barang, dokumen,atau benda lain yang dapat dipindahtangankan.Angka 6Cukup jelas.Angka 7Yang dimaksud dengan “jabatan” adalah jabatan strukturaldan jabatan fungsional tertentu.Angka 8PNS dilarang menerima hadiah, padahal diketahui dan patutdiduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat ataudisebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukansesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengankewajibannya.Angka 9Yang dimaksud dengan “bertindak sewenang-wenang” adalahsetiap tindakan atasan kepada bawahan yang tidak sesuaidengan peraturan kedinasan seperti tidak memberikan tugasatau pekerjaan kepada bawahan, atau memberikan nilaihasil pekerjaan (Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai) tidakberdasarkan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan.Angka 10 . . .
  72. 72. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 7 -Angka 10Cukup jelas.Angka 11Yang dimaksud dengan “menghalangi berjalannya tugaskedinasan” adalah perbuatan yang mengakibatkan tugaskedinasan menjadi tidak lancar atau tidak mencapai hasilyang harus dipenuhi.Contoh:PNS yang tidak memberikan dukungan dalam hal diperlukankoordinasi, sinkronisasi, dan integrasi dalam tugaskedinasan.Angka 12Huruf aCukup jelas.Huruf bPNS sebagai peserta kampanye hadir untuk mendengar,menyimak visi, misi, dan program yang ditawarkanpeserta pemilu, tanpa menggunakan atribut Partai atauPNS.Yang dimaksud dengan “menggunakan atribut partai”adalah dengan menggunakan dan/atau memanfaatkanpakaian, kendaraan, atau media lain yang bergambarpartai politik dan/atau calon anggota Dewan PerwakilanRakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan PerwakilanRakyat Daerah, dan/atau calon Presiden/Wakil Presidendalam masa kampanye.Yang dimaksud dengan “menggunakan atribut PNS”adalah seperti menggunakan seragam Korpri, seragamdinas, kendaraan dinas, dan lain-lain.Huruf cCukup jelas.Huruf d . . .
  73. 73. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 8 -Huruf dCukup jelas.Angka 13Cukup jelas.Angka 14Cukup jelas.Angka 15Huruf aYang dimaksud dengan “terlibat dalam kegiatankampanye” adalah seperti PNS bertindak sebagaipelaksana kampanye, petugas kampanye/tim sukses,tenaga ahli, penyandang dana, pencari dana, dan lain-lain.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Pasal 5Cukup jelas.Pasal 6PNS yang melanggar ketentuan disiplin PNS dijatuhi hukumandisiplin dan apabila perbuatan tersebut terdapat unsur pidanamaka terhadap PNS tersebut tidak tertutup kemungkinan dapatdikenakan hukuman pidana.Pasal 7 . . .
  74. 74. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 9 -Pasal 7Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Huruf aHukuman disiplin yang berupa teguran lisan dinyatakandan disampaikan secara lisan oleh pejabat yangberwenang menghukum kepada PNS yang melakukanpelanggaran disiplin.Apabila seorang atasan menegur bawahannya tetapitidak dinyatakan secara tegas sebagai hukumandisiplin, bukan hukuman disiplin.Huruf bHukuman disiplin yang berupa teguran tertulisdinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabatyang berwenang menghukum kepada PNS yangmelakukan pelanggaran.Huruf cHukuman disiplin yang berupa pernyataan tidak puassecara tertulis dinyatakan dan disampaikan secaratertulis oleh pejabat yang berwenang menghukumkepada PNS yang melakukan pelanggaran.Ayat (3)Huruf aMasa penundaan kenaikan gaji berkala tersebutdihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Ayat (4) . . .
  75. 75. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 10 -Ayat (4)Huruf aCukup jelas.Huruf bPemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkatlebih rendah dengan memperhatikan jabatan yanglowong dan persyaratan jabatan.Huruf cYang dimaksud dengan “jabatan” adalah jabatanstruktural dan fungsional tertentu.Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas.Pasal 8Angka 1Cukup jelas.Angka 2Cukup jelas.Angka 3Cukup jelas.Angka 4Cukup jelas.Angka 5Cukup jelas.Angka 6 . . .
  76. 76. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 11 -Angka 6Cukup jelas.Angka 7Cukup jelas.Angka 8Cukup jelas.Angka 9Yang dimaksud dengan “tanpa alasan yang sah” adalahbahwa alasan ketidakhadirannya tidak dapat diterima akalsehat.Angka 10Cukup jelas.Angka 11Jenis hukuman disiplin terhadap pelanggaran ketentuan inimengacu antara lain pada peraturan perundang-undangantentang pelayanan publik.Angka 12Cukup jelas.Angka 13Cukup jelas.Angka 14Cukup jelas.Pasal 9Angka 1Cukup jelas.Angka 2 . . .
  77. 77. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 12 -Angka 2Cukup jelas.Angka 3Cukup jelas.Angka 4Cukup jelas.Angka 5Cukup jelas.Angka 6Cukup jelas.Angka 7Cukup jelas.Angka 8Cukup jelas.Angka 9Cukup jelas.Angka 10Cukup jelas.Angka 11Lihat penjelasan Pasal 8 angka 9.Angka 12Cukup jelas.Angka 13Cukup jelas.Angka 14 . . .
  78. 78. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 13 -Angka 14Lihat penjelasan Pasal 8 angka 11.Angka 15Cukup jelas.Angka 16Cukup jelas.Angka 17Cukup jelas.Pasal 10Angka 1Cukup jelas.Angka 2Cukup jelas.Angka 3Cukup jelas.Angka 4Cukup jelas.Angka 5Cukup jelas.Angka 6Cukup jelas.Angka 7Cukup jelas.Angka 8Cukup jelas.Angka 9 . . .
  79. 79. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 14 -Angka 9Lihat penjelasan Pasal 8 angka 9.Angka 10Cukup jelas.Angka 11Cukup jelas.Angka 12Lihat penjelasan Pasal 8 angka 11.Angka 13Cukup jelas.Pasal 11Angka 1Cukup jelas.Angka 2Cukup jelas.Angka 3Cukup jelas.Angka 4Lihat penjelasan Pasal 8 angka 11Angka 5Cukup jelas.Pasal 12Angka 1Cukup jelas.Angka 2 . . .
  80. 80. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 15 -Angka 2Cukup jelas.Angka 3Cukup jelas.Angka 4Lihat penjelasan Pasal 8 angka 11.Angka 5Cukup jelas.Angka 6Cukup jelas.Angka 7Cukup jelas.Angka 8Cukup jelas.Angka 9Cukup jelas.Pasal 13Angka 1Cukup jelas.Angka 2Cukup jelas.Angka 3Cukup jelas.Angka 4Cukup jelas.Angka 5 . . .
  81. 81. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 16 -Angka 5Cukup jelas.Angka 6Cukup jelas.Angka 7Cukup jelas.Angka 8Cukup jelas.Angka 9Lihat penjelasan Pasal 8 angka 11.Angka 10Cukup jelas.Angka 11Cukup jelas.Angka 12Cukup jelas.Angka 13Cukup jelas.Pasal 14Yang dimaksud dengan “dihitung secara kumulatif sampaidengan akhir tahun berjalan” adalah bahwa pelanggaran yangdilakukan dihitung mulai bulan Januari sampai dengan bulanDesember tahun yang bersangkutan.Contoh: . . .
  82. 82. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 17 -Contoh:Seorang PNS dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret2011 tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari maka yangbersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan.Selanjutnya, pada bulan Mei sampai dengan Juli 2011 yangbersangkutan tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari, sehinggajumlahnya menjadi 7 (tujuh) hari. Dalam hal demikian, makayang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berupa tegurantertulis.Selanjutnya, pada bulan September sampai dengan bulanNopember 2011 yang bersangkutan tidak masuk kerja selama 5(lima) hari, sehingga jumlahnya menjadi 12 (dua belas) hari.Dalam hal demikian, maka yang bersangkutan dijatuhi hukumandisiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.Pasal 15Ayat (1)Pejabat struktural eselon I yang diturunkan jabatannyamenjadi pejabat struktural eselon II maka untukpengangkatan dalam jabatan struktural eselon II ditetapkanoleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).Yang dimaksud dengan “jabatan lain yang pengangkatan danpemberhentiannya menjadi wewenang Presiden” antara lainPanitera Mahkamah Agung dan Panitera MahkamahKonstitusi.Ayat (2)Cukup jelas.Pasal 16Ayat (1)Huruf aAngka 1Cukup jelas.Angka 2 . . .
  83. 83. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 18 -Angka 2Cukup jelas.Angka 3Cukup jelas.Angka 4Yang dimaksud dengan “pejabat struktural eselonII” antara lain adalah:a. Pejabat struktural eselon II di lingkunganDirektorat Jenderal atau Badan atauSekretariat Jenderal, seperti Direktur, KepalaPusat, Kepala Biro;b. Pejabat struktural eselon II di lingkunganinstansi vertikal yang atasan langsungnyaPejabat struktural eselon I yang Bukan PejabatPembina Kepegawaian, seperti Kepala KantorWilayah Direktorat Jenderal Pajak, KepalaKantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea danCukai;c. Pejabat struktural eselon II b di lingkunganUnit Pelaksana Teknis, seperti Kepala BalaiBesar.Angka 5Yang dimaksud dengan “pejabat struktural eselonII” adalah Pejabat struktural eselon II dilingkungan instansi vertikal dan Kepala KantorPerwakilan Provinsi atau Kepala unit setaradengan sebutan lain yang berada di bawah danbertanggung jawab kepada Pejabat PembinaKepegawaian, seperti Kepala Kantor WilayahKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,Kepala Kantor Perwakilan Badan PemeriksaKeuangan, Kepala Kantor Regional BadanKepegawaian Negara, dan Kepala KejaksaanTinggi.Angka 6 . . .

×