Buku saku korupsi

2,566 views

Published on

  • Be the first to comment

Buku saku korupsi

  1. 1. MEMAHAMIUNTUKMEMBASMIBUKU PANDUAN UNTUK MEMAHAMITINDAK PIDANA KORUPSIK KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  2. 2. KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSIREPUBLIK INDONESIAMEMAHAMIUNTUK MEMBASMIBuku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiPenyusunKomisi Pemberantasan KorupsiDesain Sampul & Tata Letak IsiMPRCons IndonesiaDiterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi,Jakarta, Agustus 2006Jl. Veteran III No. 2, Jakarta 10110, IndonesiaTelp. (021) 385 7579Fax. (021) 384 6122Jl. Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta 10110, IndonesiaTelp. (021) 352 2546-50Fax. (021) 352 2625www.kpk.go.idEmail. informasi@kpk.go.idPerpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)Memahami untuk membasmi : panduan untukmemahami tindak pidana korupsi / penyusunKomisi Pemberantasan Korupsi. – Jakarta :Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.121 hlm. ; 21 cm1. Korupsi (Dalam politik) – Aspek hukum.I. Komisi Pemberantasan Korupsi.345.023 23ISBN 979-15134-1-4
  3. 3. DAFTAR ISIKata PengantarContoh Menganalisis Suatu Kejadian dengan MenggunakanMatrik Tindak Pidana KorupsiTindak Pidana Korupsi- Apa yang Dimaksud dengan Korupsi?- Korupsi yang terkait dengan Kerugian Keuangan Negara- Korupsi yang terkait dengan Suap-Menyuap- Korupsi yang terkait dengan Penggelapan dalam Jabatan- Korupsi yang terkait dengan Perbuatan Pemerasan- Korupsi yang terkait dengan Perbuatan Curang- Korupsi yang terkait dengan Benturan Kepentingandalam Pengadaan- Korupsi yang terkait dengan GratifikasiTindak Pidana Lain yang Berkaitan denganTindak Pidana KorupsiPasal-pasal tentang Tindak Pidana KorupsiPasal-pasal tentang Tindak Pidana Lain yangBerkaitan dengan Tindak Pidana KorupsiAda Korupsi, Laporkan!1414152026526472869094108118123
  4. 4. Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiKATA PENGANTAR1Pada tahun 2005, menurut data Pacific Economic and Risk Consultancy,Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara terkorup di Asia.Jika dilihat dalam kenyataan sehari-hari korupsi hampir terjadi di setiaptingkatan dan aspek kehidupan masyarakat. Mulai dari mengurus IjinMendirikan Bangunan, proyek pengadaan di instansi pemerintah sampaiprosespenegakanhukum.Tanpa disadari, korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah danwajar oleh masyarakat umum. Seperti memberi hadiah kepadapejabat/pegawai negeri atau keluarganya sebagai imbal jasa sebuahpelayanan. Kebiasaan itu dipandang lumrah dilakukan sebagai bagiandari budaya ketimuran. Kebiasaan koruptif ini lama-lama akan menjadibibit-bibit korupsi yang nyata.Kebiasaan berperilaku koruptif yang terus berlangsung di kalanganmasyarakat salah satunya disebabkan masih sangat kurangnyapemahaman mereka terhadap pengertian korupsi. Selama ini, kosa katakorupsi sudah populer di Indonesia. Hampir semua orang pernahmendengar kata korupsi. Dari mulai rakyat di pedalaman, mahasiswa,pegawai negeri, orang swasta, aparat penegak hukum sampai pejabatnegara. Namun jika ditanyakan kepada mereka apa itu korupsi, jenisperbuatan apa saja yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidanakorupsi? Hampir dipastikan sangat sedikit yang dapat menjawab secarabenar tentang bentuk/jenis korupsi sebagaimana dimaksud oleh undang-undang.Pengertian korupsi sebenarnya telah dimuat secara tegas di dalamUndang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi. Sebagian besar pengertian korupsi di dalam undang-undang tersebut dirujuk dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) yang lahir sebelum negara ini merdeka. Namun, sampai dengansaat ini pemahaman masyarakat terhadap pengertian korupsi masihsangatkurang.K KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  5. 5. Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi2Menjadi lebih memahami pengertian korupsi juga bukan sesuatu halyang mudah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Korupsi, kebiasaan berperilaku koruptif yang selama inidianggap sebagai hal yang wajar dan lumrah dapat dinyatakan sebagaitindak pidana korupsi. Seperti gratifikasi (pemberian hadiah) kepadapenyelenggara negara dan berhubungan dengan jabatannya, jika tidakdilaporkan ke KPK dapat menjadi salah satu bentuk tindak pidanakorupsi.Mengetahui bentuk/jenis perbuatan yang bisa dikategorikan sebagaikorupsi adalah upaya dini untuk mencegah agar seseorang tidakmelakukan korupsi. Buku ini sengaja diterbitkan dengan tujuan agarmasyarakat dapat memahami dengan lebih mudah dan lebih tepattentang bentuk/jenis korupsi sebagaimana dimaksud oleh undang-undang.Format penyajian berbentuk matrik unsur tindak pidana korupsi yangmemuat unsur-unsur dari setiap bentuk/jenis tindak pidana korupsidimaksudkan agar masyarakat lebih mudah memahami bagaimanacara menganalisa suatu perbuatan. Tujuannya, masyarakat dapatmenyimpulkan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidanakorupsi. Pada akhirnya, masyarakat dapat lebih mudah memahamiperbuatan yang harus kita hindari, yaitukorupsi.Salam Anti Korupsi.Pimpinan KPKK KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  6. 6. Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiK KPKomisi Pemberantasan Korupsi3
  7. 7. CONTOH MENGANALISISSUATU KEJADIANDENGAN MENGGUNAKANMATRIK TINDAKPIDANA KORUPSI
  8. 8. CONTOH KASUS PERTAMAB selaku Dirut BUMN telah menjual tanah negara yang merupakan aset perusahaan(BUMN) yang dipimpinnya kepada F seluas 50 Ha. Akan tetapi sebelum melakukantransaksi penjualan B mengadakan beberapa kali pertemuan dengan F sehinggatercapai kesepakatan bahwa B akan menurunkan harga NJOP tanah serta sistempembayaran dari F akan dilakukan secara bertahap. Kemudian B meminta kepada Fagar menyertakan 2 perusahaan pendamping untuk memenuhi persyaratan formaldalamproseslelang.Selanjutnya, B mengupayakan penurunan harga NJOP atas tanah sehingga NJOPtanah tersebut menjadi sesuai dengan kesepakatan harga yang telah dibuatnya denganF dan meminta suatu perusahaan appraisal untuk membuat taksiran harga jual sesuaidenganpermintaannya.B kemudian mengatur siasat agar penjualan seolah-olah sesuai dengan prosedurdengan cara membentuk panitia penaksir harga dan panitia penjualan, akan tetapi Blebih dahulu memberikan pengarahan kepada panitia penaksir harga agarmenetapkan harga jual sesuai dengan keinginannya dan memerintahkan panitiapenjualan agar penawaran dibatasi hanya untuk F dan 2 perusahaan lain yangdisodorkan oleh F serta sistem pembayaran di dalam RKS dilakukan secara bertahap.Sebenarnya, perbuatan B tersebut telah bertentangan dengan SK Menkeu tentangpenjualan aset negara dengan prosedur lelang terbuka untuk umum.Pada tanggal 10 Januari 2005 aset berupa tanah tersebut dijual kepada F di depanNotaris dengan harga Rp 100 M, padahal menurut SK Meneg BUMN penjualantanah aset BUMN adalah sesuai dengan NJOP tertinggi tahun berjalan atau hargapasarsehinggaseharusnyaasettersebutdijualdenganhargaRp150M.Dalam proses penjualan aset tersebut, F mentransfer uang sebesar Rp. 15 M kerekeningmilikB.Atas perbuatan B tersebut negara c.q. perusahaan BUMN tersebut telah dirugikansebesarRp.50M.Kasus diatas selanjutnya dianalisis dengan menggunakan matrik unsur tindak pidanakorupsi Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 dengan hasilsebagaiberikut;5Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiK KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  9. 9. 6Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiANALISIS KASUS PERTAMAK KPKomisi Pemberantasan KorupsiPasal2UUNo.31Tahun1999jo.UUNo.20Tahun2001:(1), dipidana dengan pidanapenjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dendapaling sedikit Rp 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana matidapat dijatuhkan.Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negaraNo UnsurTindak PidanaFakta Perbuatan yangdilakukan dan kejadianAlat Buktiyangmendukung1 Setiap orang2 Memperkaya dirisendiri, orang lainatau suatukorporasi3 Dengancaramelawanhukum4. Dapat merugikankeuangan negaraatauPerekonomiannegaraB adalah seorang Dirut BUMN- Pada tanggal 10 Januari 2005 B mendapat transfer uangsebesar Rp 15 M dari F- F telah mendapat kekayaan berupa aset tanah seluas 50Ha dengan harga dibawah NJOP/harga pasar- B telah menjual tanah negara aset perusahaan (BUMN)yang dipimpinnya kepada F seluas 50 Ha.- Sebelum menjual, B mengadakan beberapa kalipertemuan dengan F untuk melakukan negosiasi hargadan tata cara pembayaran.- Setelah tercapai kesepakatan, B mengupayakanpenurunan harga NJOP atas tanah sehingga sesuaidengan kesepakatannya dengan F- B meminta F agar mencari 2 perusahaan lain untukmelengkapi persyaratan administrasi penjualan secaralelang.- B menunjuk panitia penaksir harga dan panitiapenjualan untuk memenuhi formalitas administrasiproses penjualan secara lelang serta telah menetapkanharga tanah dan pembelinya serta sistem pembayaransecara bertahap.- Padahal menurut SK Menkeu penjualan harus denganprosedur lelang terbuka untuk umum danpembayarannya harus dengan tunai.- Pada tanggal 10 Januari 2005 aset tanah tersebut dijualdengan harga Rp 100 M, padahal menurut SK MenegBUMN penjualan tanah aset BUMN adalah sesuaidengan NJOP tertinggi tahun berjalan dan atau hargapasar sehingga seharusnya aset tersebut dijual denganharga Rp 150 M.Negara dirugikan sebesar Rp 50 M- Keterangan dari Terdakwa B- KTP A/n B- SK pengangkatan B sebagaiDirut BUMN- Keterangan dari Terdakwa B- Keterangan dari Saksi F- Keterangan dari PetugasBank- Print-out rekening bank- Keterangan dari Saksi F- Keterangan dari Panitiapenaksir Harga- Keterangan dari Panitiapenjualan- Keterangan dari Kantor PBB- Keterangan dari PerusahaanAppraisal- Keterangan dari KomisarisPerusahaan- Keterangan dari Para Direksi- Keterangan dari Notaris- Surat, seperti dokumen yangberhubungan denganpenjualan, NJOP tanah, SKPanitia.- SK Menteri Keuangan- SK MenegBUMN- Akta Jual Beli- Sertifikat tanah- Kwitansi penjualan- Print-out Rekening KoranPerusahaan BUMN- Keterangan dari Ahli dariBPKP- Surat berupa laporan hasilperhitungan kerugiankeuangan negara.KESIMPULAN:Keempat unsur tindak pidana korupsi pada Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001terpenuhi. Keseluruhan rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh B adalah sebuah tindak pidanakorupsi berdasarkan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 sehingga B dituntut untukdipidana penjara.
  10. 10. 7Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiCONTOH KASUS KEDUAW salah seorang pejabat di sebuah lembaga Negara dan telah ditunjuk menjadi ketuapanitia/penanggungjawab proyek pengadaan barang pada tahun 2005 di lembagatersebut.Pada akhir tahun anggaran, S selaku salah seorang pemeriksa dari instansi yangberwenang melakukan pemeriksaan keuangan telah ditugaskan untuk melakukanpemeriksaan pertanggungjawaban keuangan atas proses pengadaan barang yang telahdilakukan oleh W. Dalam melakukan pemeriksaan, S menemukan adanya sejumlahindikasi penyimpangan dalam proses pengadaan yang mengakibatkan timbulnyakerugian negara. W mengetahui hal tersebut, lalu berusaha melakukan pendekatankepada S dengan menawarkan uang sebesar Rp 300 juta dan menyampaikankeinginannya kepada S supaya temuan indikasi penyimpangan itu dihilangkan darilaporanhasilpemeriksaan.S melaporkan upaya pemberian uang tersebut kepada Penyidik yang kemudianditindak lanjuti dengan melakukan perekaman terhadap pembicaraan W dengan Sserta merekam proses pemberian uang yang dilakukan oleh W kepada S. Pada saat Wmemberikan uang kepada S, Penyidik melakukan penangkapan.Kasus di atas selanjutnya dianalisis dengan menggunakan matrik unsur tindak pidanakorupsi Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001dengan hasil sebagai berikut;K KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  11. 11. 8Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiANALISIS KASUS KEDUAK KPKomisi Pemberantasan KorupsiNo UnsurTindak PidanaFakta Perbuatan yangdilakukan dan kejadianAlat Buktiyangmendukung1. Setiap orang2. Memberisesuatu ataumenjanjikansesuatu3. Kepadapegawai negeriataupenyelenggaranegara4. Dengan maksudsupaya berbuatatau tidakberbuat sesuatudalam jabatannyasehinggabertentangandengankewajibannya- W salah seorang pejabat di sebuah lembaga Negara.- W adalah ketua panitia/penanggungjawab proyekpengadaan barang di lembaga tersebut.- W memberi uang Rp 300 jt kepada S.- S melaporkan kepada Penyidik tentang rencanapemberian uang oleh W.- S adalah seorang pegawai negeri di salah satu lembaganegara yang berfungsi sebagai pemeriksa keuangannegara.- S sedang melakukan pemeriksaan pertanggungjawabankeuangan atas pelaksanaan pengadaan barang yangdilakukan oleh W.- Pemberian uang oleh W kepada S dimaksudkan agar Sdalam membuat laporan hasil pemeriksaan tidakmencantumkan temuan tentang adanya indikasipenyimpangan dalam pengadaan barang.- W mengetahui bahwa hal tersebut bertentangandengan kewajiban S selaku pemeriksa.- Keterangan dari TerdakwaW- KTP A/n W- SK sebagai ketua panitia- Keterangan dari TerdakwaW dan Keterangan dari SaksiS- Keterangan dari PetugasPenyidik yang melakukanpenangkapan.- Alat bukti petunjuk berupa:1. Hasil perekaman olehPenyidik tentang rekamanperistiwa pemberian uangdari Terdakwa W kepadaSaksi S2. Uang tunai Rp 300 jt- Keterangan dari Saksi S- SK S sebagai PegawaiNegeri.- Surat Tugas S untukmelakukan pemeriksaan dilembaga W- Keterangan dari Atasan S.- Keterangan dari TerdakwaW dan Keterangan dari SaksiS- Keterangan dari AnggotaTim S- Keterangan dari Atasan S- Surat berupa Laporan HasilPemeriksaan Keuangan.KESIMPULAN:Keempat unsur tindak pidana korupsi pada Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20Tahun 2001 terpenuhi. Keseluruhan rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh W adalah sebuah tindakpidana korupsi berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun2001sehingga W dituntut untuk dipidana penjara.Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidanadenda palingsedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)b. ....setiap orang yang:a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksudsupaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalamjabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;atau
  12. 12. 9Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiCONTOH KASUS KETIGAX selaku Panitera pada salah satu Pengadilan Negeri di Jakarta adalah panitera dalamperkara penipuan dengan Terdakwa Y (Terdakwa Y dalam perkara penipuannya tidakditahan).Pada tanggal 2 Januari 2006, X didatangi oleh Y di ruang kerjanya untuk melobi KetuaMajelis Hakim yaitu Hakim A yang menangani perkara tersebut agar dalam putusanpersidangan Y dinyatakan tidak terbukti bersalah dan diputus bebas, dan X akanmendapat uang dari Y. Terhadap hal tersebut, X menyanggupi dan meminta agaruangtersebutdiserahkanterlebihdahulukepadanyasebelumperkaranyadiputus.Pada tanggal 10 Januari 2006 sekitar pukul 14.00 WIB, Y mendatangi X diruangkerjanya dengan membawa satu buah tas hitam yang di dalamnya berisi uang Rp 500jutadanmenyerahkannyakepadaX,laluXmenerimatasyangberisiuangtersebut.Pada tanggal 24 Januari 2006, dalam sidang perkara penipuan dengan Terdakwa Y,ternyata majelis hakim menyatakan Terdakwa Y terbukti bersalah melakukanpenipuan dan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 tahun. Mendengarputusan tersebut, Terdakwa Y langsung marah dan berteriak bahwa seharusnya iadibebaskankarenaiatelahmenyerahkanuangRp500jutakepadaX.Atas kejadian tersebut, Y melaporkan X ke Polres. Dalam pengakuannya Xmenyatakan ia telah melobi Hakim A selaku Ketua Majelis Hakim, namun Hakim Atidak bersedia membantu Y, sedangkan uang Rp 500 juta telah habis ia gunakan untukmembayarhutang-hutangnya.Polres kemudian melakukan penyidikan dengan menetapkan X dan Y, masing-masingsebagai Tersangka (berkas terpisah) dan perkara tersebut oleh Jaksa dilimpahkan kePengadilanNegeri.Kasus di atas selanjutnya dianalisis dengan menggunakan matrik unsur tindak pidanakorupsi Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 dengan hasilsebagaiberikut;K KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  13. 13. 10Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiANALISIS KASUS KETIGAK KPKomisi Pemberantasan KorupsiNo UnsurTindak PidanaFakta Perbuatan yangdilakukan dan kejadianAlat Buktiyangmendukung1. Pegawai negeriataupenyelenggaranegara2 Menerimahadiah ataujanji3 Diketahuinya4 Patut didugabahwa hadiahatau janjitersebutdiberikankarenakekuasaan ataukewenanganyangberhubungandenganjabatannya danmenurutpikiran orangyangmemberikanhadiah ataujanji tersebutada hubungandenganjabatannyaSi “X” selaku Panitera Pengadilan NegeriPada tgl 10 Januari 2006 di ruang kerjanya, X menerimauang sejumlah Rp 500 juta dari si “Y”Si “Y” mengetahuiDengan uang Rp 500 juta tersebut, “X” selaku Paniteradapat melakukan pendekatan / melobi hakim yangmemeriksa perkaranya untuk memenangkan perkaranya.- Keterangan dari Saksi AdanSaksi Y- Keterangan dari Terdakwa X- SK Pengangkatan selakuPanitera- Keterangan dari Saksi Y.- Keterangan dari Terdakwa X- Keterangan dari Saksi-saksilain- Sebagian dari uang Rp 500jutaKeterangan dari Saksi Y- Keterangan dari Saksi Y danSaksi A- Keterangan dari Terdakwa XKESIMPULAN:Keempat unsur tindak pidana korupsi pada Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001terpenuhi. Keseluruhan rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh X adalah sebuah tindak pidanakorupsi berdasarkan Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 sehingga X dituntut untukdipidana penjara.Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda palingsedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga,bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan denganjabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan denganjabatannya.
  14. 14. 11Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiCONTOH KASUS KEEMPATX selaku Panitera pada salah satu Pengadilan Negeri di Jakarta adalah panitera dalamperkara penipuan dengan Terdakwa Y (Terdakwa Y dalam perkara penipuannya tidakditahan).Pada tanggal 2 Januari 2006, X didatangi oleh Y di ruang kerjanya untuk melobi KetuaMajelis Hakim yaitu Hakim A yang menangani perkara tersebut agar dalam putusanpersidangan Y dinyatakan tidak terbukti bersalah dan diputus bebas, dan X akanmendapat uang dari Y. Terhadap hal tersebut, X menyanggupi dan meminta agaruangtersebutdiserahkanterlebihdahulukepadanyasebelumperkaranyadiputus.Pada tanggal 10 Januari 2006 sekitar pukul 14.00 WIB, Y mendatangi X diruangkerjanya dengan membawa satu buah tas hitam yang di dalamnya berisi uang Rp 500jutadanmenyerahkannyakepadaX,laluXmenerimatasyangberisiuangtersebut.Pada tanggal 24 Januari 2006, dalam sidang perkara penipuan dengan Terdakwa Y,ternyata majelis hakim menyatakan Terdakwa Y terbukti bersalah melakukanpenipuan dan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 tahun. Mendengarputusan tersebut, Terdakwa Y langsung marah dan berteriak bahwa seharusnya iadibebaskankarenaiatelahmenyerahkanuangRp500jutakepadaX.Atas kejadian tersebut, Y melaporkan X ke Polres. Dalam pengakuannya Xmenyatakan ia telah melobi Hakim A selaku Ketua Majelis Hakim, namun Hakim Atidak bersedia membantu Y, sedangkan uang Rp 500 juta telah habis ia gunakan untukmembayarhutang-hutangnya.Polres kemudian melakukan penyidikan dengan menetapkan X dan Y, masing-masingsebagai Tersangka (berkas terpisah) dan perkara tersebut oleh Jaksa dilimpahkan kePengadilanNegeri.Kasus di atas selanjutnya dianalisis dengan menggunakan matrik unsur tindak pidanakorupsi Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 dengan hasilsebagaiberikut;K KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  15. 15. 12Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiANALISIS KASUS KEEMPATK KPKomisi Pemberantasan KorupsiPasal13UUNo.31Tahun1999jo.UUNo.20Tahun2001:dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp150.000.000,00(seratuslimapuluhjutarupiah).Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenangyang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatanatau kedudukan tersebut,No UnsurTindak PidanaFakta Perbuatan yangdilakukan dan kejadianAlat Buktiyangmendukung1 Setiap orang2 Memberihadiah ataujanji3 Kepadapegawai negeri4 Denganmengingatkekuasaan atauwewenangyang melekatpada jabatanataukedudukannya,atau olehpemberihadiah ataujanji dianggap,melekat padajabatan ataukedudukantersebutSi “Y”Pada tanggal 10 Januari 2006 di ruang kerja X, Ymemberikan uang sejumlah Rp 500 juta kepada XX selaku Panitera Pengadilan NegeriY mengetahui selaku Panitera yang memegang perkaranyadapat melobi Ketua Majelis Hakim yang menanganiperkaranya untuk membebaskan Y dalam perkarapenipuan yang telah dilakukannya.- Keterangan dari Saksi X- Keterangan dari Saksi lain- Keterangan dari Terdakwa Y- Keterangan dari Saksi X- Keterangan dari Terdakwa Y- Keterangan dari Saksi-saksilain- Sebagian dari uang Rp 500juta- Keterangan dari Saksi X- Keterangan dari Saksi lain- SK Pengangkatan selakuPaniteraKeterangan dari Terdakwa YKESIMPULAN:Keempat unsur tindak pidana korupsi pada Pasal 13 UU 31 Tahun 1999 jo UU 20 Tahun 2001terpenuhi.Keseluruhan rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Y adalah sebuah tindak pidana korupsiberdasarkan Pasal 13 UU 31 Tahun 1999 jo UU 20 Tahun 2001 sehingga Y dituntut untuk dipidana penjara.
  16. 16. 13Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiK KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  17. 17. TINDAKPIDANA KORUPSI
  18. 18. 15Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiK KPKomisi Pemberantasan KorupsiMenurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskandalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluhbentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secaraterperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karenakorupsi.Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut perinciannya adalahsebagaiberikut:1) Pasal2;2) Pasal3;3) Pasal5ayat(1)huruf a;4) Pasal5ayat(1)huruf b;5) Pasal5ayat(2);6) Pasal6ayat(1)huruf a;7) Pasal6ayat(1)huruf b;8) Pasal6ayat(2);9) Pasal7ayat(1)huruf a;10) Pasal7ayat(1)huruf b;11) Pasal7ayat(1)huruf c;12) Pasal7ayat(1)huruf d;13) Pasal7ayat(2);14) Pasal8;15) Pasal9;16) Pasal10huruf a;17) Pasal10huruf b;18) Pasal10huruf c;19) Pasal11;20) Pasal12huruf a;21) Pasal12huruf b;22) Pasal12huruf c;23) Pasal12huruf d;24) Pasal12huruf e;25) Pasal12huruf f;26) Pasal12huruf g;27) Pasal12huruf h;28) Pasal12huruf i;29) Pasal12Bjo.Pasal12C;dan30) Pasal13.APA YANG DIMAKSUD DENGAN KORUPSI?
  19. 19. 16Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiK KPKomisi Pemberantasan KorupsiKetigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapatdikelompokkan sebagai berikut:Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapatdikelompokkan sebagai berikut:1. Kerugian keuangan negara:-Pasal2-Pasal32.Suap-menyuap:-Pasal5ayat(1)huruf a-Pasal5ayat(1)huruf b-Pasal13-Pasal5ayat(2)-Pasal12huruf a-Pasal12huruf b-Pasal11-Pasal6ayat(1)huruf a-Pasal6ayat(1)huruf b-Pasal6ayat(2)-Pasal12huruf c-Pasal12huruf d3. Penggelapan dalam jabatan:-Pasal8-Pasal9-Pasal10huruf a-Pasal10huruf b-Pasal10huruf c4.Pemerasan:-Pasal12huruf e-Pasal12huruf g-Pasal12huruf h5. Perbuatan curang:-Pasal7ayat(1)huruf a-Pasal7ayat(1)huruf b-Pasal7ayat(1)huruf c-Pasal7ayat(1)huruf d-Pasal7ayat(2)-Pasal12huruf h
  20. 20. Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiK KPKomisi Pemberantasan Korupsi176.Benturankepentingandalampengadaan:-Pasal12huruf i7.Gratifikasi:-Pasal12Bjo.Pasal12CSelain definisi tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan di atas, masih adatindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jenis tindakpidana lain itu tertuang pada Pasal 21, 22, 23, dan 24 Bab III UU No. 31 Tahun1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi.Jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi terdiri atas:1. Merintangiprosespemeriksaanperkarakorupsi:-Pasal212. Tidakmemberiketeranganataumemberiketeranganyangtidakbenar:- Pasal 22 jo. Pasal 283. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka:- Pasal 22 jo. Pasal 294. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keteranganpalsu:-Pasal22jo.Pasal355. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikanketeranganataumemberiketeranganpalsu:-Pasal22jo.Pasal366. Saksiyangmembukaidentitaspelapor:-Pasal24jo.Pasal31
  21. 21. Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiK KPKomisi Pemberantasan Korupsi18
  22. 22. 19Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiK KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  23. 23. 20KORUPSI YANG TERKAIT DENGANKERUGIANKEUANGAN NEGARAPASAL 2PASAL 3Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiK KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  24. 24. Rumusan korupsi pada Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999, pertama kali termuat dalamPasal 1 ayat (1) huruf a UU No. 3 Tahun 1971. Perbedaan rumusan terletak padamasuknya kata “dapat” sebelum unsur “merugikan keuangan/perekonomiannegara” pada UU No. 31 Tahun 1999. Sampai dengan saat ini, pasal ini termasuk yangpalingbanyakdigunakanuntukmemidanakoruptor.MELAWAN HUKUMUNTUK MEMPERKAYA DIRI DANDAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARAADALAH KORUPSIPasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :(1), dipidana dengan pidana penjara seumur hidupatau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahundan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00(satumiliar rupiah).(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalamkeadaantertentu,pidanamatidapatdijatuhkan.Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkayadiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negaraNo UnsurTindak PidanaFakta Perbuatan yangdilakukan dan kejadianAlat Buktiyangmendukung1 Setiap orang2 Memperkaya diri sendiri, oranglain atau suatu korporasi3 Dengan cara melawan hukum4. Dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian negaraKESIMPULAN:21Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiK KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  25. 25. CATATAN :22Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiK KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  26. 26. 23Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiRumusan korupsi yang ada pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, pertama kalitermuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b UU No. 3 Tahun 1971. Perbedaan rumusanterletak pada masuknya kata “dapat” sebelum unsur “merugikankeuangan/perekonomian negara” pada UU No. 31 Tahun 1999. Sampai dengan saatini, pasal ini termasuk yang paling banyak digunakan untuk memidana koruptor.MENYALAHGUNAKAN KEWENANGANUNTUK MENGUNTUNGKAN DIRIDAN DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARAADALAH KORUPSIPasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidanapenjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau dendapaling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara1 Setiap orang2 Dengan tujuan menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatukorporasi3 Menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana4 Yang ada padanya karena jabatanatau kedudukan5 Dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian negaraKESIMPULAN :No UnsurTindak PidanaFakta Perbuatan yangdilakukan dan kejadianAlat BuktiyangmendukungK KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  27. 27. 24Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiCATATAN :K KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  28. 28. 25Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiK KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  29. 29. KORUPSI YANG TERKAIT DENGANSUAP - MENYUAPPasal 5 ayat (1) huruf aPasal 5 ayat (1) huruf bPasal 13Pasal 5 ayat (2)Pasal 12 huruf aPasal 12 huruf bPasal 11Pasal 6 ayat (1) huruf aPasal 6 ayat (1) huruf bPasal 6 ayat (2)Pasal 12 huruf cPasal 12 huruf d26Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiK KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  30. 30. Rumusan korupsi pada Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001 berasal dariPasal 209 ayat (1) angka 1 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No.3 Tahun 1971, dan Pasal 5 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi,yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.MENYUAP PEGAWAI NEGERIADALAH KORUPSIPasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima)tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) danpaling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)b. ....setiap orang yang:a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri ataupenyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri ataupenyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalamjabatannya,yangbertentangandengankewajibannya; atau[1]1. Setiap orang2. Memberi sesuatu atau menjanjikansesuatu3. Kepada pegawai negeri ataupenyelenggara negara4. Dengan maksud supaya berbuatatau tidak berbuat sesuatu dalamjabatannya sehingga bertentangandengan kewajibannyaKESIMPULAN :No UnsurTindak PidanaFakta Perbuatan yangdilakukan dan kejadianAlat Buktiyangmendukung27Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiK KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  31. 31. CATATAN :28Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiK KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  32. 32. Rumusan korupsi pada Pasal 5 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2001 berasal dariPasal 209 ayat (1) angka 2 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No.3 Tahun 1971, dan Pasal 5 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi,yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.MENYUAP PEGAWAI NEGERIADALAH KORUPSIPasal 5 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima)tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) danpaling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)a. .....setiap orang yang:b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karenaatau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban,dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.[2]1. Setiap orang2. Memberi sesuatu3. Kepada pegawai negeri ataupenyelenggara negara4. Karena atau berhubungan dengansesuatu yang bertentangan dengankewajiban, dilakukan atau tidakdilakukan dalam jabatannyaKESIMPULAN:No UnsurTindak PidanaFakta Perbuatan yangdilakukan dan kejadianAlat Buktiyangmendukung29Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiK KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  33. 33. CATATAN :30Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiK KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  34. 34. 31Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiRumusan korupsi pada Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 berasal dari Pasal 1 ayat (1)huruf d UU No. 3 Tahun 1971 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian diubahrumusannya pada UU No. 31 Tahun 1999.MEMBERI HADIAHKEPADA PEGAWAI NEGERI KARENA JABATANNYAADALAH KORUPSIPasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun danataudendapalingbanyakRp150.000.000,00(seratuslima puluhjutarupiah).Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri denganmengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan ataukedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatanatau kedudukan tersebut,1 Setiap orang2 Memberi hadiah atau janji3 Kepada pegawai negeri4 Dengan mengingat kekuasaan atauwewenang yang melekat padajabatan atau kedudukannya, atauoleh pemberi hadiah atau janjidianggap, melekat pada jabatanatau kedudukan tersebutKESIMPULAN:No UnsurTindak PidanaFakta Perbuatan yangdilakukan dan kejadianAlat BuktiyangmendukungK KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  35. 35. 32Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiCATATAN :K KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  36. 36. 33Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiRumusan korupsi pada Pasal 5 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 adalah rumusantindak pidana korupsi baru yang dibuat pada UU No. 20 Tahun 2001.PEGAWAI NEGERI MENERIMA SUAPADALAH KORUPSIPasal 5 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima)tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) danpaling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:a. ...b. ...(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian ataujanji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidanadengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).[1]1 Pegawai negeri atau penyelenggaranegara2 Menerima pemberian atau janji3 Sebagaimana dimaksud dalam Pasal5 ayat (1) huruf a atau huruf bKESIMPULAN:No UnsurTindak PidanaFakta Perbuatan yangdilakukan dan kejadianAlat BuktiyangmendukungK KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  37. 37. 34Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiCATATAN :K KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  38. 38. 35Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiRumusan korupsi pada Pasal 12 huruf a UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal419 angka 1 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No 3 Tahun 1971,dan Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudiandirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.PEGAWAI NEGERI MENERIMA SUAPADALAH KORUPSIPasal 12 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliarrupiah):a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji,padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebutdiberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukansesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;b. ...[2]1 Pegawai negeri atau penyelenggaranegara2 Menerima hadiah atau janji3 Diketahuinya bahwa hadiah ataujanji tersebut diberikan untukmenggerakkannya agar melakukanatau tidak melakukan sesuatu dalamjabatannya yang bertentangandengan kewajibannya4 Patut diduga bahwa hadiah ataujanji tersebut diberikan untukmenggerakkannya agar melakukanatau tidak melakukan sesuatu dalamjabatannya yang bertentangandengan kewajibannyaKESIMPULAN:No UnsurTindak PidanaFakta Perbuatan yangdilakukan dan kejadianAlat BuktiyangmendukungK KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  39. 39. 36Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiCATATAN :K KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  40. 40. 37Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiRumusan korupsi pada Pasal 12 huruf b UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal419 angka 2 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun1971, dan Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yangkemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.PEGAWAI NEGERI MENERIMA SUAPADALAH KORUPSIPasal 12 huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliarrupiah)a. ....b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahaldiketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibatatau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatudalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;c. ...[3]1 Pegawai negeri atau penyelenggaranegara2 Menerima hadiah3 Diketahuinya bahwa hadiahtersebut diberikan sebagai akibatatau karena telah melakukan atautidak melakukan sesuatu dalamjabatannya yang bertentangandengan kewajibannya4 Patut diduga bahwa hadiah tersebutdiberikan sebagai akibat atau karenatelah melakukan atau tidakmelakukan sesuatu dalamjabatannya yang bertentangandengan kewajibannyaKESIMPULAN:No UnsurTindak PidanaFakta Perbuatan yangdilakukan dan kejadianAlat BuktiyangmendukungK KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  41. 41. 38Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiCATATAN :K KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  42. 42. Rumusan korupsi pada Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 418 KUHPyang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 11 UUNo. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulangpada UU No. 20 Tahun 2001.PEGAWAI NEGERI MENERIMA HADIAHYANG BERHUBUNGAN DENGAN JABATANNYAADALAH KORUPSIPasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahundan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan palingbanyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri ataupenyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patutdiduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan ataukewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiranorang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan denganjabatannya.1 Pegawai negeri atau penyelenggaranegara2 Menerima hadiah atau janji3 Diketahuinya4 Patut diduga bahwa hadiah ataujanji tersebut diberikan karenakekuasaan atau kewenangan yangberhubungan dengan jabatannyadan menurut pikiran orang yangmemberikan hadiah atau janjitersebut ada hubungan denganjabatannyaKESIMPULAN:No UnsurTindak PidanaFakta Perbuatan yangdilakukan dan kejadianAlat Buktiyangmendukung39Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiK KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  43. 43. CATATAN :40Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiK KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  44. 44. Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiRumusan korupsi pada Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001 berasal dariPasal 210 ayat (1) angka 1 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No.3 Tahun 1971, dan Pasal 6 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi,yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.MENYUAP HAKIM ADALAH KORUPSIPasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh jutarupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)b. ....setiaporang yang:a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untukmempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;atauFakta Perbuatan yangdilakukan dan kejadianAlat BuktiyangmendukungK KPKomisi Pemberantasan Korupsi411 Setiap orang2 Memberi atau menjanjikan sesuatu3 Kepada hakim4 Dengan maksud untukmempengaruhi putusan perkarayang diserahkan kepadanyauntuk diadiliKESIMPULAN:No UnsurTindak Pidana
  45. 45. Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiCATATAN :K KPKomisi Pemberantasan Korupsi42
  46. 46. 43Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiRumusan korupsi pada Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2001 berasal dariPasal 210 ayat (1) angka 2 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No.3 Tahun 1971, dan Pasal 6 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi,yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.MENYUAP ADVOKAT ADALAH KORUPSIPasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh jutarupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiaporang yang:b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurutketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokatuntuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhinasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung denganperkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.a. ...1 Setiap orang2 Memberi atau menjanjikan sesuatu3 Kepada advokat yang menghadirisidang pengadilan4 Dengan maksud untukmempengaruhi nasihat ataupendapat yang akan diberikanberhubung dengan perkara yangdiserahkan kepada pengadilan untukdiadiliKESIMPULAN:No UnsurTindak PidanaFakta Perbuatan yangdilakukan dan kejadianAlat BuktiyangmendukungK KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  47. 47. 44Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiCATATAN :K KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  48. 48. Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiRumusan korupsi yang ada pada Pasal 6 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 berasal dariPasal 420 ayat (1) angka 1 dan angka 2 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1)huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 6 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindakpidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.HAKIM & ADVOKAT MENERIMA SUAPADALAH KORUPSIPasal 6 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimanadimaksud dalam ayat (1).(2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalamayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) huruf bFakta Perbuatan yangdilakukan dan kejadianAlat BuktiyangmendukungK KPKomisi Pemberantasan Korupsi451 Hakim atau advokat2 Yang menerima pemberian ataujanji3 Sebagaimana dimaksud dalam Pasal6 ayat (1) huruf a atau huruf bKESIMPULAN :No UnsurTindak Pidana
  49. 49. Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiCATATAN :K KPKomisi Pemberantasan Korupsi46
  50. 50. Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf c UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal420 ayat (1) angka 1 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3Tahun 1971, dan Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi,yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.HAKIM MENERIMA SUAPADALAH KORUPSIPasal 12 huruf c UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliarrupiah)b. ...c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut didugabahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusanperkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;d. ...1 Hakim2 Menerima hadiah atau janji3 Diketahui atau patut diduga bahwahadiah atau janji tersebut diberikanuntuk mempengaruhi putusanperkara yang diserahkan kepadanyauntuk diadiliKESIMPULAN:No UnsurTindak PidanaFakta Perbuatan yangdilakukan dan kejadianAlat Buktiyangmendukung47Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiK KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  51. 51. CATATAN :48Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiK KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  52. 52. 49Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiRumusan korupsi pada Pasal 12 huruf d UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal420 ayat (1) angka 2 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3Tahun 1971, dan Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi,yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.ADVOKAT MENERIMA SUAPADALAH KORUPSIPasal 12 huruf d UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliarrupiah)d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undanganditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan,menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwahadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapatyang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepadapengadilan untuk diadili;c. .....e. ...1 Advokat yang menghadiri sidang dipengadilan2 Menerima hadiah atau janji3 Diketahui atau patut diduga bahwahadiah atau janji tersebut untukmempengaruhi nasihat ataupendapat yang akan diberikanberhubung dengan perkara yangdiserahkan kepada pengadilanuntuk diadiliKESIMPULAN:No UnsurTindak PidanaFakta Perbuatan yangdilakukan dan kejadianAlat BuktiyangmendukungK KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  53. 53. 42Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiCATATAN :CATATAN :50Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiK KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  54. 54. Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiK KPKomisi Pemberantasan Korupsi51
  55. 55. KORUPSI YANG TERKAIT DENGANPENGGELAPANDALAM JABATANPasal 8Pasal 9Pasal 10 huruf aPasal 10 huruf bPasal 10 huruf c52Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiK KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  56. 56. 53Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiRumusan korupsi pada Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 415 KUHPyang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 8 UUNo. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulangpada UU No. 20 Tahun 2001.PEGAWAI NEGERI MENGGELAPKAN UANGATAU MEMBIARKAN PENGGELAPANADALAH KORUPSIPasal 8 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas)tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) danpaling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atauorang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umumsecara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkanuang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uangatau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, ataumembantu dalam melakukan perbuatan tersebut.1 Pegawai negeri atau orang selainpegawai negeri yang ditugaskanmenjalankan suatu jabatan umumsecara terus-menerus atau untuksementara waktu2 Dengan sengaja3 Menggelapkan atau membiarkanorang lain mengambil ataumembiarkan orang lainmenggelapkan atau membantudalam melakukan perbuatan itu4 Uang atau surat berharga5 Yang disimpan karena jabatannyaKESIMPULAN:No UnsurTindak PidanaFakta Perbuatan yangdilakukan dan kejadianAlat BuktiyangmendukungK KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  57. 57. 54Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiCATATAN :K KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  58. 58. Rumusan korupsi pada Pasal 9 UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 416 KUHPyang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 9 UUNo. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulangpada UU No. 20 Tahun 2001.PEGAWAI NEGERI MEMALSUKAN BUKUUNTUK PEMERIKSAAN ADMINISTRASIADALAH KORUPSIPasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahundan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyakRp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selainpegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terusmenerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku ataudaftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.1 Pegawai negeri atau orang selainpegawai negeri yang ditugaskanmenjalankan suatu jabatan umumsecara terus-menerus atau untuksementara waktu2 Dengan sengaja3. Memalsu4 Buku-buku atau daftar-daftar yangkhusus untuk pemeriksaanadministrasiKESIMPULAN:No UnsurTindak PidanaFakta Perbuatan yangdilakukan dan kejadianAlat Buktiyangmendukung55Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiK KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  59. 59. CATATAN :56Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiK KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  60. 60. 57Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiRumusan korupsi pada Pasal 10 huruf a UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal417 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, danPasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudiandirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.PEGAWAI NEGERI MERUSAKKAN BUKTIADALAH KORUPSIPasal 10 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahundan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)b. ...pegawai negeri atau orang selainpegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terusmenerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapatdipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkanatau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karenajabatannya; atau1 Pegawai negeri atau orang selainpegawai negeri yang ditugaskanmenjalankan suatu jabatan umumsecara terus-menerus atau untuksementara waktu2 Dengan sengaja3 Menggelapkan, menghancurkan,merusakkan, atau membuat tidakdapat dipakai4 Barang, akta, surat, atau daftar yangdigunakan untuk meyakinkan ataumembuktikan di muka pejabat yangberwenang5 Yang dikuasainya karena jabatanKESIMPULAN:No UnsurTindak PidanaFakta Perbuatan yangdilakukan dan kejadianAlat BuktiyangmendukungK KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  61. 61. 58Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiCATATAN :K KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  62. 62. 59Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiRumusan korupsi pada Pasal 10 huruf b UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal417 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, danPasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudiandirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.PEGAWAI NEGERI MEMBIARKANORANG LAIN MERUSAKKAN BUKTIADALAH KORUPSIPasal10huruf bUUNo.31Tahun1999jo.UUNo.20Tahun2001:Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahundan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selainpegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terusmenerusatauuntuksementarawaktu,dengansengaja:b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, ataumembuattidakdapatdipakaibarang,akta,surat,ataudaftartersebut;ataua. ...c. ...1 Pegawai negeri atau orang selainpegawai negeri yang ditugaskanmenjalankan suatu jabatan umumsecara terus-menerus atau untuksementara waktu2 Dengan sengaja3 Membiarkan orang lainmenghilangkan, menghancurkan,merusakkan, atau membuat tidakdapat dipakai4 Barang, akta, surat, atau daftarsebagaimana disebut pada Pasal 10huruf aKESIMPULAN:No UnsurTindak PidanaFakta Perbuatan yangdilakukan dan kejadianAlat BuktiyangmendukungK KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  63. 63. 60Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiCATATAN :K KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  64. 64. 61Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiRumusan korupsi pada Pasal 10 huruf c UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal417 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, danPasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudiandirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.PEGAWAI NEGERI MEMBANTUORANG LAIN MERUSAKKAN BUKTIADALAH KORUPSIPasal 10 huruf c UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahundan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selainpegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terusmenerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, ataumembuattidakdapatdipakaibarang,akta,surat,ataudaftar tersebut.b. ...1 Pegawai negeri atau orang selainpegawai negeri yang ditugaskanmenjalankan suatu jabatan umumsecara terus-menerus atau untuksementara waktu2 Dengan sengaja3 Membantu orang lainmenghilangkan, menghancurkan,merusakkan, atau membuat tidakdapat dipakai4 Barang, akta, surat, atau daftarsebagaimana disebut pada Pasal 10huruf aKESIMPULAN:No UnsurTindak PidanaFakta Perbuatan yangdilakukan dan kejadianAlat BuktiyangmendukungK KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  65. 65. 62Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiCATATAN :K KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  66. 66. 63Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiK KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  67. 67. KORUPSI YANG TERKAIT DENGANPERBUATAN PEMERASANPasal 12 huruf ePasal 12 huruf gPasal 12 huruf f64Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiK KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  68. 68. 65Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiRumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, danPasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudiandirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.PEGAWAI NEGERI MEMERASADALAH KORUPSIPasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliarrupiah):d. ...f. ...e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksudmenguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, ataudengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikansesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atauuntuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;[1]1 Pegawai negeri atau penyelenggaranegara2 Dengan maksud menguntungkandiri sendiri atau orang lain3 Secara melawan hukum4 Memaksa seseorang memberikansesuatu, membayar, atau menerimapembayaran dengan potongan, atauuntuk mengerjakan sesuatu bagidirinya5 Menyalahgunakan kekuasaanKESIMPULAN:No UnsurTindak PidanaFakta Perbuatan yangdilakukan dan kejadianAlat BuktiyangmendukungK KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  69. 69. 66Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiCATATAN :K KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  70. 70. Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiRumusan korupsi pada Pasal 12 huruf g UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal425 angka 2 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaitindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun2001.PEGAWAI NEGERI MEMERASADALAH KORUPSIPasal 12 huruf g UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliarrupiah):f. ....h. ....g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankantugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebutbukan merupakan utang;[2]Fakta Perbuatan yangdilakukan dan kejadianAlat BuktiyangmendukungK KPKomisi Pemberantasan Korupsi671 Pegawai negeri atau penyelenggaranegara2 Pada waktu menjalankan tugas3 Meminta atau menerima pekerjaan,atau penyerahan barang4 Seolah-olah merupakan utangkepada dirinya5 Diketahuinya bahwa hal tersebutbukan merupakan utangKESIMPULAN:No UnsurTindak Pidana
  71. 71. Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiCATATAN :K KPKomisi Pemberantasan Korupsi68
  72. 72. 69Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiRumusan korupsi pada Pasal 12 huruf f UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal425 angka 1 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaitindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun2001.PEGAWAI NEGERI MEMERASPEGAWAI NEGERI YANG LAINADALAH KORUPSIPasal 12 huruf f UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliarrupiah):e. .....g. ....f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankantugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawainegeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umumtersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebutbukan merupakan utang;1 Pegawai negeri atau penyelenggaranegara2 Pada waktu menjalankan tugas3 Meminta, menerima, ataumemotong pembayaran4 Kepada pegawai negeri ataupenyelenggara negara yang lainatau kepada kas umum5 Seolah-olah pegawai negeri ataupenyelenggara negara yang lainatau kas umum mempunyaiutang kepadanya6 Diketahuinya bahwa hal tersebutbukan merupakan utangKESIMPULAN:No UnsurTindak PidanaFakta Perbuatan yangdilakukan dan kejadianAlat BuktiyangmendukungK KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  73. 73. 70Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiCATATAN :K KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  74. 74. 71Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiK KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  75. 75. KORUPSI YANG TERKAIT DENGANPERBUATAN CURANGPasal 7 ayat (1) huruf aPasal 7 ayat (1) huruf bPasal 7 ayat (1) huruf cPasal 7 ayat (1) huruf dPasal 7 ayat (2)Pasal 12 huruf h72Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiK KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  76. 76. 73Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiRumusan korupsi pada Pasal 7 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001 berasal dariPasal 387 ayat (1) KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun1971, dan Pasal 7 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yangkemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.PEMBORONG BERBUAT CURANGADALAH KORUPSIPasal 7 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh)tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) danpaling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):b. ....a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, ataupenjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan,melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orangatau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;No UnsurTindak PidanaFakta Perbuatan yangdilakukan dan kejadianAlat Buktiyangmendukung1 Pemborong, ahli bangunan, ataupenjual bahan bangunan2 Melakukan perbuatan curang3 Pada waktu membuat bangunanatau menyerahkan bahan bangunan4 Yang dapat membahayakankeamanan orang atau keamananbarang atau keselamatan negaradalam keadaan perangKESIMPULAN:K KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  77. 77. 74Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiCATATAN :K KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  78. 78. 75Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiRumusan korupsi pada Pasal 7 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2001 berasal dariPasal 387 ayat (2) KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun1971, dan Pasal 7 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yangkemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.PENGAWAS PROYEKMEMBIARKAN PERBUATAN CURANGADALAH KORUPSIPasal 7 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh)tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) danpaling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):a. .....c. ....b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahanbahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimanadimaksud dalam huruf a;1 Pengawas bangunan atau pengawaspenyerahan bahan bangunan2 Membiarkan dilakukannyaperbuatan curang pada waktumembuat bangunan ataumenyerahkan bahan bangunan3 Dilakukan dengan sengaja4 Sebagaimana dimaksud dalam Pasal7 ayat (1) huruf aKESIMPULAN:No UnsurTindak PidanaFakta Perbuatan yangdilakukan dan kejadianAlat BuktiyangmendukungK KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  79. 79. 76Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiCATATAN :K KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  80. 80. 77Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiRumusan korupsi pada Pasal 7 ayat (1) huruf c UU No. 20 Tahun 2001 berasal dariPasal 388 ayat (1) KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun1971, dan Pasal 7 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yangkemudian diubah/dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.REKANAN TNI/POLRI BERBUAT CURANGADALAH KORUPSIPasal 7 ayat (1) huruf c UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 :(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh)tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) danpaling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh Juta rupiah):b. .....d. .....c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan TentaraNasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesiamelakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatannegara dalam keadaan perang; atau1 Setiap orang2 Melakukan perbuatan curang3 Pada waktu menyerahkan barangkeperluan TNI dan atau KepolisianNegara RI4 Dapat membahayakan keselamatannegara dalam keadaan perangKESIMPULAN:No UnsurTindak PidanaFakta Perbuatan yangdilakukan dan kejadianAlat BuktiyangmendukungK KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  81. 81. 78Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiCATATAN :K KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  82. 82. Rumusan korupsi pada Pasal 7 ayat (1) huruf d UU No. 20 Tahun 2001 berasal dariPasal 388 ayat (2) KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun1971, dan Pasal 7 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yangkemudian diubah/dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.PENGAWAS REKANAN TNI/POLRIBERBUAT CURANG ADALAH KORUPSIPasal 7 ayat (1) huruf d UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh)tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) danpaling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):c. .....d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluanTentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesiadengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksuddalam huruf c.1 Orang yang bertugas mengawasipenyerahan barang keperluan TNIdan atau Kepolisian Negara RI2 Membiarkan perbuatan curang(sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (1) huruf c)3 Dilakukan dengan sengajaKESIMPULAN:No UnsurTindak PidanaFakta Perbuatan yangdilakukan dan kejadianAlat Buktiyangmendukung79Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiK KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  83. 83. CATATAN :80Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiK KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  84. 84. Rumusan korupsi pada Pasal 7 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 adalah rumusantindak pidana korupsi baru yang dibuat pada UU No. 20 Tahun 2001.PENERIMA BARANG TNI/POLRIMEMBIARKAN PERBUATAN CURANGADALAH KORUPSIPasal 7 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :dipidana denganpidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).(2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau o r a n g y a n gmenerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atauKepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curangsebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c,1 Orang yang menerima penyerahanbahan bangunan atau orang yangmenerima penyerahan barangkeperluan TNI dan atau KepolisianNegara RI2 Membiarkan perbuatan curang3 Sebagaimana dimaksud dalam Pasal7 ayat (1) huruf a atau huruf cKESIMPULAN:No UnsurTindak PidanaFakta Perbuatan yangdilakukan dan kejadianAlat Buktiyangmendukung81Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiK KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  85. 85. CATATAN :82Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiK KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  86. 86. 83Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiRumusan korupsi pada Pasal 12 huruf h UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal425 angka 3 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaitindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun2001.PEGAWAI NEGERI MENYEROBOT TANAH NEGARASEHINGGA MERUGIKAN ORANG LAINADALAH KORUPSIPasal12huruf hUUNo.31Tahun1999jo.UUNo.20Tahun2001:Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliarrupiah):g. ....i. ....h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktumenjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnyaterdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwaperbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;atau1 Pegawai negeri atau penyelenggaranegara2 Pada waktu menjalankan tugasmenggunakan tanah negara yang diatasnya ada hak pakai3 Seolah-olah sesuai denganperaturan perundang-undangan4 Telah merugikan yang berhak5 Diketahuinya bahwa perbuatantersebut bertentangan denganperaturan perundang-undanganKESIMPULAN:No UnsurTindak PidanaFakta Perbuatan yangdilakukan dan kejadianAlat BuktiyangmendukungK KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  87. 87. 84Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiCATATAN :K KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  88. 88. 85Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiK KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  89. 89. KORUPSI YANG TERKAIT DENGANBENTURAN KEPENTINGANDALAM PENGADAANPasal 12 huruf i86Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiK KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  90. 90. 87Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiRumusan korupsi pada Pasal 12 huruf i UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 435KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudiandirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.PEGAWAI NEGERI TURUT SERTADALAM PENGADAAN YANG DIURUSNYAADALAH KORUPSIPasal 12 huruf i UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliarrupiah)h. .....i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidaklangsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, ataupersewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagianditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.1 Pegawai negeri atau penyelenggaranegara2 Dengan sengaja3 Langsung atau tidak langsung turutserta dalam pemborongan,pengadaan atau persewaan4 Pada saat dilakukan perbuatanuntuk seluruh atau sebagianditugaskan untuk mengurus ataumengawasinyaKESIMPULAN:No UnsurTindak PidanaFakta Perbuatan yangdilakukan dan kejadianAlat BuktiyangmendukungK KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  91. 91. 88Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiCATATAN :K KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  92. 92. 89Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiK KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  93. 93. KORUPSI YANG TERKAIT DENGANGRATIFIKASIPasal 12 B jo. Pasal 12 C90Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiK KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  94. 94. 91Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiRumusan korupsi pada Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001 adalah rumusan tindakpidanakorupsibaruyangdibuatpadaUUNo.20Tahun2001.PEGAWAI NEGERI MENERIMA GRATIFIKASIDAN TIDAK LAPOR KPK ADALAH KORUPSIPasal 12 B UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:(1), dengan ketentuan sebagai berikut:a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktianbahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerimagratifikasi;b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktianbahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalahpidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20(dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) danpalingbanyakRp1.000.000.000,00(satu miliarrupiah).Pasal12CUUNo.31Tahun1999jo.UUNo.20Tahun2001:(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku,(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan olehpenerima gratifikasi(3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerjasejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima ataumiliknegara.(4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) danpenentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-UndangtentangKomisiPemberantasanTindakPidanaKorupsi.Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggappemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengankewajiban atau tugasnyajikapenerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan TindakPidana Korupsi.paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggalgratifikasi tersebut diterima.1 Pegawai negeri atau penyelenggaranegara2 Menerima gratifikasi3 Yang berhubungan dengan jabatandan berlawanan dengan kewajibanatau tugasnya4 Penerimaan gratifikasi tersebuttidak dilaporkan ke KPK dalamjangka waktu 30 hari sejakditerimanya gratifikasiKESIMPULAN:No UnsurTindak PidanaFakta Perbuatan yangdilakukan dan kejadianAlat BuktiyangmendukungK KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  95. 95. 92Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiCATATAN :K KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  96. 96. 93Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiK KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  97. 97. TINDAKPIDANA LAINYANG BERKAITANDENGAN TINDAKPIDANA KORUPSI
  98. 98. Rumusan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi pada Pasal21merupakanbentukpemidanaanyangdimuatpadaUUNo.31Tahun1999.MERINTANGI PROSES PEMERIKSAANPERKARA KORUPSIPasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan palinglama 12 (dua belas), tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus limapuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkansecara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalamperkara korupsi,95Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi1 Setiap orang2 Dengan sengaja3 Mencegah, merintangi ataumenggagalkan4 Secara langsung atau tidak langsung5 Penyidikan, penuntutan danpemeriksaan di sidang terdakwamaupun para saksi dalam perkarakorupsiKESIMPULAN:No UnsurTindak PidanaFakta Perbuatan yangdilakukan dan kejadianAlat BuktiyangmendukungK KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  99. 99. 96Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiCATATAN :K KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  100. 100. 97Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiRumusan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi pada Pasal22 UU No. 31 Tahun 1999 ini harus dikaitkan dengan Pasal 28 UU No. 31 Tahun1999.TERSANGKA TIDAK MEMBERIKANKETERANGAN MENGENAI KEKAYAANNYAPasal 22 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12(dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh jutarupiah)danpalingbanyakRp600.000.000,00(enamratusjutarupiah).Pasal28UUNo.31Tahun1999jo.UUNo.20Tahun2001:Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberi keterangan terhadap seluruh hartabendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasiyang diketahui dan atau diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yangdilakukantersangka.Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yangtidak benar1 Tersangka2 Dengan sengaja3 Tidak memberikan keterangan ataumemberikan keterangan palsu4 Tentang keterangan harta bendanyaatau harta benda isteri/suaminyaatau harta benda anaknya atau hartabenda setiap orang atau korporasiyang diketahui atau patut didugamempunyai hubungan dengantindak pidana korupsi yangdilakukan tersangkaKESIMPULAN:No UnsurTindak PidanaFakta Perbuatan yangdilakukan dan kejadianAlat BuktiyangmendukungK KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  101. 101. 98Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiCATATAN :K KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  102. 102. 99Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiRumusan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi pada Pasal22 UU No. 31 Tahun 1999 ini harus dikaitkan dengan Pasal 29 UU No. 31 Tahun1999.BANK YANG TIDAK MEMBERIKANKETERANGAN REKENING TERSANGKAPasal 22 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :dipidanadengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda palingsedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000.00 (enamratus juta rupiah).Pasal 29 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :(1) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik,penuntut umum, atau hakim berwenang meminta kepada bank tentang keadaan keuangantersangka atau terdakwa.(2) Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepadaGubernurBankIndonesiasesuaidenganperaturanperundang-undanganyangberlaku.(3) Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi per mintaansebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitungsejakdokumenpermintaanditerimasecaralengkap.(4) Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untukmemblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi.(5) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup,atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, bank pada hari itu juga mencabutpemblokiran.Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yangdengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar,1 Orang yang ditugaskan oleh Bank2 Dengan sengaja3 Tidak memberikan keterangan ataumemberikan keterangan palsutentang keadaan keuangantersangka atau terdakwaKESIMPULAN:No UnsurTindak PidanaFakta Perbuatan yangdilakukan dan kejadianAlat BuktiyangmendukungK KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  103. 103. 100Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiCATATAN :K KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  104. 104. Rumusan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi pada Pasal22 ini harus dikaitkan dengan Pasal 35 UU No. 31 Tahun 1999.SAKSI ATAU AHLIYANG TIDAK MEMBERI KETERANGAN ATAUMEMBERI KETERANGAN PALSUPasal 22 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12(dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh jutarupiah)danpalingbanyakRp600.000.000,00(enamratusjutarupiah).Pasal35UUNo.31Tahun1999jo.UUNo.20Tahun2001:(1) Setiap orang wajib memberikan keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu,kakek,nenek,saudarakandung,istriatausuami, anakdancucudariterdakwa.(2) Orangyangdibebaskansebagaisaksisebagaimanadimaksuddalam ayat (1), dapatdiperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas olehterdakwa.(3) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mereka dapat memberikanketerangansebagaisaksitanpadisumpah.Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35 atau Pasal 36yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yangtidak benar1 Saksi atau ahli2 Dengan sengaja3 Tidak memberikan keterangan ataumemberikan keterangan yang isinyapalsuKESIMPULAN:No UnsurTindak PidanaFakta Perbuatan yangdilakukan dan kejadianAlat Buktiyangmendukung101Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiK KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  105. 105. CATATAN :102Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiK KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  106. 106. 103Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiRumusan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi pada Pasal22 UU No. 31 Tahun 1999 ini harus dikaitkan dengan Pasal 36 UU No. 31 Tahun1999.ORANG YANG MEMEGANG RAHASIA JABATANTIDAK MEMBERIKAN KETERANGANATAU MEMBERI KETERANGAN PALSUPasal 22 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:, dipidanadengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau dendapaling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00(enam ratus juta rupiah).Pasal 36 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 35 berlaku juga terhadapmereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia,kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yangdengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar1 Orang yang karena pekerjaan,harkat, martabat, atau jabatannyayang diwajibkan menyimpanrahasia2 Dengan sengaja3 Tidak memberikan keteranganatau memberikan keteranganyang isinya palsuKESIMPULAN:No UnsurTindak PidanaFakta Perbuatan yangdilakukan dan kejadianAlat BuktiyangmendukungK KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  107. 107. 104Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiCATATAN :K KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  108. 108. Rumusan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi pada Pasal24 UU No. 31 Tahun 1999 ini harus dikaitkan dengan Pasal 31 UU No. 31 Tahun1999.SAKSI YANG MEMBUKA IDENTITAS PELAPORPasal 24 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:dipidana denganpidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (Seratus limapuluh juta rupiah).Pasal 31 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:(1) Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutandengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yangmemberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.(2) Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) diberitahukankepada saksi dan atau orang lain tersebut.Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31,1 Saksi2 Menyebut nama atau alamatpelapor atau hal-hal lain yangmemungkinkan diketahuinyaidentitas pelaporKESIMPULAN:No UnsurTindak PidanaFakta Perbuatan yangdilakukan dan kejadianAlat Buktiyangmendukung105Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiK KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  109. 109. CATATAN :106Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiK KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  110. 110. 107Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiK KPKomisi Pemberantasan Korupsi
  111. 111. PASAL-PASALTENTANG TINDAKPIDANA KORUPSIDALAM UU NO 31 TAHUN 1999 JO. UU NO 20 TAHUN 2001
  112. 112. 109Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiK KPKomisi Pemberantasan KorupsiBAB II TINDAK PIDANAUU NO 31 TAHUN 1999 JO. UU NO 20 TAHUN 2001Pasal2(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yangdapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidanadengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikitRp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00(satumiliarrupiah).(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dilakukandalamkeadaantertentu,pidanamatidapatdijatuhkan.Pasal3Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjaraseumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluhjutarupiah)danpalingbanyakRp1.000.000.000,00(satumiliarrupiah).Pasal5(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan palinglama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus limapuluhjutarupiah)setiaporang yang:a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada peg awainegeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeriatau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatudalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; ataub. m e m b e r i s e s u a t u k e p a d a p e g a w a i n e g e r i a t a upenyelenggara negara karena atau berhubungan dengansesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidakdilakukandalamjabatannya.(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberianatau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b,dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).KORUPSI
  113. 113. 110Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiK KPKomisi Pemberantasan KorupsiPasal 6(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan palinglama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:a. m e m b e r i a t a u m e n j a n j i k a n s e su a t u ke p a d a h a k i mdengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkarayang diserahkan kepadanya untuk diadili; ataub.memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorangyang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukanmenjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksuduntuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikanberhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untukdiadili.(2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian ataujanji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidanayangsamasebagaimanadimaksuddalamayat(1).Pasal7(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan palinglama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00(seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus limapuluhjutarupiah):a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, ataupenjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan,melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamananorangataubarang,ataukeselamatannegaradalamkeadaanperang;b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahanbahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimanadimaksuddalamhuruf a;c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan TentaraNasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesiamelakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatannegaradalamkeadaanperang;ataud. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluanTentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara RepublikIndonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimanadimaksuddalamhuruf c.(2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang
  114. 114. 111Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiK KPKomisi Pemberantasan Korupsimenerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesiadan atau Kepolisian Negara Republik ndonesia dan membiarkanperbuatan curang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a atau huruf c,dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat(1).Pasal 8Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15(lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratuslima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus limapuluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yangditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuksementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yangdisimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berhargatersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalammelakukanperbuatantersebut.Pasal 9Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5(lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankansuatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengansengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaanadministrasi.Pasal10Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7(tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus jutarupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankansuatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengansengaja:a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapatdipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkanatau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karenajabatannya;ataub. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, ataumembuattidakdapatdipakaibarang,akta,surat,ataudaftartersebut; atauc. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, ataumembuattidakdapatdipakaibarang,akta,surat,ataudaftartersebut.
  115. 115. 112Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiK KPKomisi Pemberantasan KorupsiPasal 11Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5(lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh jutarupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah ataujanji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebutdiberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan denganjabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janjitersebutadahubungandenganjabatannya.Pasal12Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara palingsingkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana dendapaling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00(satumiliarrupiah)a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji,padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebutdiberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukansesuatudalamjabatannya,yang bertentangandengankewajibannya;b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahaldiketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibatatau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatudalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut didugabahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusanperkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undanganditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerimahadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janjitersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan,berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untukdiadili;e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksudmenguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, ataudengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikansesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atauuntukmengerjakansesuatubagidirinya sendiri;f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankantugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawainegeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-
  116. 116. 113Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana KorupsiK KPKomisi Pemberantasan Korupsiolah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umumtersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebutbukan merupakan utang;g. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankantugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebutbukan merupakan utang;h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankantugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai,seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telahmerugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatantersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; ataui. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidaklangsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, ataupersewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagianditugaskanuntukmengurusataumengawasinya.Pasal12B(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negaradianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya danyang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagaiberikut:a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih,pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukanoleh penerima gratifikasi;b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suapdilakukan oleh penuntutumum.(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidanapenjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun,dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).Pasal 12 C(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku,jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukanoleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitungsejaktanggalgratifikasiterebutditerima.

×