PANDUAN SISTEM
PERINGATAN DINI
BERBASIS
MASYARAKAT
PANDUAN SISTEM
PERINGATAN DINI
BERBASIS MASYARAKAT
Tim Penyusun
1.

Abidin (PMI Kab. Bogor)

14.

Dwi Handoko (PMI Provins...
KATA PENGANTAR

Peringatan dini sebagai salah satu komponen penting dalam
penanggulangan bencana dilakukan untuk mempersia...
Panduan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi PMI maupun masyarakat
untuk membangun sistem peringatan dini berbasis masy...
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ................................................................................
Daftar Isi .......
DAFTAR ISTILAH
BMKG		
BNPB		
BPBD		
BPPTK		
Kemen PU	
Kemen Hut	
Kemen Kes	
KIE		
KLB		
KRB		
Linmas		
MMI		
PKK		
PB		
PM...
BAB I

PENDAHULUAN
PENDAHULUAN

PENDAHULUAN
1. Latar Belakang.
Indonesia merupakan salah satu negara yang paling rawan bencana di dunia. Wila...
PENDAHULUAN

bencana, mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim. Agar sistem peringatan dini
dapat berjalan secara efe...
PENDAHULUAN

3. Dasar Pelaksanaan.
a. Undang Undang No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
b. Peraturan Pemerint...
PENDAHULUAN

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui
pembangunan fisik maupun peny...
BAB II

BENCANA,
PERUBAHAN IKLIM
DAN SISTEM
PERINGATAN DINI
BENCANA, PERUBAHAN IKLIM DAN
SISTEM PERINGATAN DINI

BENCANA, PERUBAHAN IKLIM DAN
SISTEM PERINGATAN DINI
1. Bencana.
Benca...
BENCANA, PERUBAHAN IKLIM DAN
SISTEM PERINGATAN DINI

ketahanan dalam menghadapi ancaman ataupun bencana yang ada. Potensi ...
BENCANA, PERUBAHAN IKLIM DAN
SISTEM PERINGATAN DINI

Dampak perubahan iklim yang menjadi ancaman besar lainnya apabila dik...
BENCANA, PERUBAHAN IKLIM DAN
SISTEM PERINGATAN DINI

harus disesuaikan dengan kebutuhan setempat dan kemampuan masyarakat ...
BENCANA, PERUBAHAN IKLIM DAN
SISTEM PERINGATAN DINI

Tanggap
Darurat
Bencana
Sistem
Peringatan
Dini

Kesiapsiagaan
Bencana...
BENCANA, PERUBAHAN IKLIM DAN
SISTEM PERINGATAN DINI

Elemen-elemen tersebut saling berhubungan, apabila salah satu elemen ...
BENCANA, PERUBAHAN IKLIM DAN
SISTEM PERINGATAN DINI

Jangka waktu pemantauan tergantung pada ancaman bencana yang bersangk...
BENCANA, PERUBAHAN IKLIM DAN
SISTEM PERINGATAN DINI

d. Masyarakat juga berperan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk...
BENCANA, PERUBAHAN IKLIM DAN
SISTEM PERINGATAN DINI

a. Ketepatan peringatan.
b. Jarak waktu yang tersedia antara informas...
BENCANA, PERUBAHAN IKLIM DAN
SISTEM PERINGATAN DINI

Pada kondisi tanggap darurat bencana, peringatan dini yang diterima a...
BENCANA, PERUBAHAN IKLIM DAN
SISTEM PERINGATAN DINI

Curah Hujan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh siklus El Niño South...
BAB III

SISTEM PERINGATAN
DINI DI MASYARAKAT
SISTEM PERINGATAN DINI
DI MASYARAKAT

SISTEM PERINGATAN DINI DI MASYARAKAT
Masyarakat dalam panduan ini diartikan sebagai ...
SISTEM PERINGATAN DINI
DI MASYARAKAT

Ketika bencana terjadi sistem yang ada di masyarakat akan terganggu dan terdapat
ker...
SISTEM PERINGATAN DINI
DI MASYARAKAT

pengurangan risiko bencana. Pengelolaan sumber daya di lingkungannya
dilakukan denga...
SISTEM PERINGATAN DINI
DI MASYARAKAT

g. Masyarakat yang aman dan tangguh memiliki sistem hukum dan aturan
yang menjamin k...
SISTEM PERINGATAN DINI
DI MASYARAKAT

(2) Kepemimpinan.
Pelayanan umum yang dilaksanakan oleh pemerintahan dari tingkat De...
SISTEM PERINGATAN DINI
DI MASYARAKAT

(3) Sumber daya.
Pada kondisi bencana berskala sedang, sumber daya lokal yang ada ti...
SISTEM PERINGATAN DINI
DI MASYARAKAT

(4) Infrastruktur.
Seluruh sistem yang ada di masyarakat tidak akan berjalan dikaren...
SISTEM PERINGATAN DINI
DI MASYARAKAT

Jika mekanisme dukungan informasi dapat dipahami oleh semua pihak, sistem
peringatan...
SISTEM PERINGATAN DINI
DI MASYARAKAT

4. Peran PMI dalam Sistem Peringatan Dini
Untuk memenuhi tanggung jawab dan memberik...
SISTEM PERINGATAN DINI
DI MASYARAKAT

Gambar 4. Peran PMI dalam Sistem Peringatan Dini

PMI Pusat berkewajiban menyusun ke...
SISTEM PERINGATAN DINI
DI MASYARAKAT

a. PMI Kecamatan.
Dalam penanggulangan bencana di masyarakat, PMI Kecamatan sebagai ...
SISTEM PERINGATAN DINI
DI MASYARAKAT

Tabel 4. Tugas dan Fungsi Pemangku kepentingan.
Pelaku

Tugas dan Fungsi

Pemerintah...
SISTEM PERINGATAN DINI
DI MASYARAKAT

Gambar 5. Langkah-Langkah Membangun Sistem Peringatan Dini di Masyarakat.

Tabel 5. ...
SISTEM PERINGATAN DINI
DI MASYARAKAT

Memberikan pemahaman kepada
masyarakat desa/kelurahan tentang
pentingnya sistem peri...
BAB IV

PENGELOLAAN
SISTEM PERINGATAN
DINI BERBASIS
MASYARAKAT
PENGELOLAAN SISTEM PERINGATAN
DINI BERBASIS MASYARAKAT

PENGELOLAAN SISTEM PERINGATAN DINI
Dalam membangun sistem peringat...
PENGELOLAAN SISTEM PERINGATAN
DINI BERBASIS MASYARAKAT

PERSIAPAN
Asesmen merupakan langkah awal dalam proses pengelolaan ...
PENGELOLAAN SISTEM PERINGATAN
DINI BERBASIS MASYARAKAT

Pemantauan
dan pelayanan
peringatan.

• Diagram kelembagaan.
• Kaj...
PENGELOLAAN SISTEM PERINGATAN
DINI BERBASIS MASYARAKAT

ANALISA
1. Penentuan Tingkat Risiko.
Penentuan tingkat risiko dida...
PENGELOLAAN SISTEM PERINGATAN
DINI BERBASIS MASYARAKAT

Tabel 6. Tingkat Status Gunung Berapi di Indonesia.
Tingkat Status...
PENGELOLAAN SISTEM PERINGATAN
DINI BERBASIS MASYARAKAT

b. Banjir.
Ancaman banjir dapat diprediksi dengan melihat tanda-ta...
PENGELOLAAN SISTEM PERINGATAN
DINI BERBASIS MASYARAKAT

• Amati dan cermati kondisi cuaca pada pagi hingga siang hari. Bil...
PENGELOLAAN SISTEM PERINGATAN
DINI BERBASIS MASYARAKAT

Skala

Makna

I

Getaran tidak dirasakan kecuali dalam keadaan lua...
PENGELOLAAN SISTEM PERINGATAN
DINI BERBASIS MASYARAKAT

d. Tsunami.
Ancaman tsunami dapat diprediksi dengan melihat tanda-...
PENGELOLAAN SISTEM PERINGATAN
DINI BERBASIS MASYARAKAT

e. Gerakan Tanah.
Gerakan tanah dikenal juga dengan istilah tanah ...
PENGELOLAAN SISTEM PERINGATAN
DINI BERBASIS MASYARAKAT

Gambar 7. Mekanisme Kelembagaan Informasi Peringatan Dini Sebelum ...
PENGELOLAAN SISTEM PERINGATAN
DINI BERBASIS MASYARAKAT

Tabel 7. Peran Pelaku Kunci Informasi Peringatan Dini.
No

Pelaku ...
PENGELOLAAN SISTEM PERINGATAN
DINI BERBASIS MASYARAKAT

• Kepala Desa/Kelurahan
memberikan perintah
evakuasi kepada masyar...
PENGELOLAAN SISTEM PERINGATAN
DINI BERBASIS MASYARAKAT

2.

3.

4.

5.

Relawan Desa/
Kelurahan,
Komite PB,
Kader Posyandu...
PENGELOLAAN SISTEM PERINGATAN
DINI BERBASIS MASYARAKAT

3. Analisis Pengetahuan Tentang Risiko.
Risiko akan muncul dari ko...
PENGELOLAAN SISTEM PERINGATAN
DINI BERBASIS MASYARAKAT

a. Apakah parameter yang dipantau sudah benar?
b. Apakah ada landa...
PENGELOLAAN SISTEM PERINGATAN
DINI BERBASIS MASYARAKAT

a. Bagaimana tanggapan dari masyarakat setelah menerima informasi ...
PENGELOLAAN SISTEM PERINGATAN
DINI BERBASIS MASYARAKAT

Oleh karena itu dalam rangka memperkuat kesiapsiagaan tanggap daru...
Community Based Early Warning System Guideline
Community Based Early Warning System Guideline
Community Based Early Warning System Guideline
Community Based Early Warning System Guideline
Community Based Early Warning System Guideline
Community Based Early Warning System Guideline
Community Based Early Warning System Guideline
Community Based Early Warning System Guideline
Community Based Early Warning System Guideline
Community Based Early Warning System Guideline
Community Based Early Warning System Guideline
Community Based Early Warning System Guideline
Community Based Early Warning System Guideline
Community Based Early Warning System Guideline
Community Based Early Warning System Guideline
Community Based Early Warning System Guideline
Community Based Early Warning System Guideline
Community Based Early Warning System Guideline
Community Based Early Warning System Guideline
Community Based Early Warning System Guideline
Community Based Early Warning System Guideline
Community Based Early Warning System Guideline
Community Based Early Warning System Guideline
Community Based Early Warning System Guideline
Community Based Early Warning System Guideline
Community Based Early Warning System Guideline
Community Based Early Warning System Guideline
Community Based Early Warning System Guideline
Community Based Early Warning System Guideline
Community Based Early Warning System Guideline
Community Based Early Warning System Guideline
Community Based Early Warning System Guideline
Community Based Early Warning System Guideline
Community Based Early Warning System Guideline
Community Based Early Warning System Guideline
Community Based Early Warning System Guideline
Community Based Early Warning System Guideline
Community Based Early Warning System Guideline
Community Based Early Warning System Guideline
Community Based Early Warning System Guideline
Community Based Early Warning System Guideline
Community Based Early Warning System Guideline
Community Based Early Warning System Guideline
Community Based Early Warning System Guideline
Community Based Early Warning System Guideline
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Community Based Early Warning System Guideline

2,629 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
2,629
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
199
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Community Based Early Warning System Guideline

  1. 1. PANDUAN SISTEM PERINGATAN DINI BERBASIS MASYARAKAT
  2. 2. PANDUAN SISTEM PERINGATAN DINI BERBASIS MASYARAKAT Tim Penyusun 1. Abidin (PMI Kab. Bogor) 14. Dwi Handoko (PMI Provinsi Jawa Tengah) 2. Achmad Djaelani (PMI Pusat) 15. Irvan Perdana (PMI Provinsi Lampung) 3. Akbar Eka Prasetya (PMI Pusat) 16. Lala Jalaluddin (PMI Kab. Bandung) 4. Ari Andriyanto (PMI Provinsi DKI Jakarta) 17. Librianus Lake (PMI Pusat) 5. Arifin Muh. Hadi (PMI Pusat) 18. Lukman Dahlan (PMI Provinsi Sulawesi Barat) 6. Bevita Dwi M. (PMI Pusat) 19. Marbon Sani (PMI Kota Jakarta Barat) 7. Budi Suharjo (PMI Provinsi Bali) 20. Nuzlan Huda (PMI Provinsi Sumatera Barat) 8. Deasy Sujatiningrani (PMI Pusat) 21. Rano Sumarno (PMI Kota Jakarta Barat) 9. Deni Kurnia Rahman (PMI Kab. Sarolangun) 22. Ridha Warsa (PMI Kab. Pasaman Barat) 10. Dewa Ayu Sri Cahyaningsih (PMI Kab. Gianyar) 23. Ridwan (PMI Pusat) 11. Dewa Gede Rika Priantana (PMI Provinsi Bali) 24. Sumiyanto (PMI Provinsi Lampung) 12. Dr. Jumatil Fajar (PMI Kab. Kapuas) 25. Teguh Wibowo (PMI Pusat) 13. Drs. Imam Santoso (PMI Kab. Kudus) 26. Thamalia Haristiani (PMI Kab. Tegal) Design Sampul, Illustrasi & Tata Letak eLBe Creative (khonkkhonk@gmail.com) Penyusunan Didukung oleh: Palang Merah Amerika Palang Merah Denmark Palang Merah Kanada Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC) Penerbit: Dicetak atas dukungan: Copyright @2013 Cetakan Pertama, November 2013 ISBN : 978-979-3575-74-2
  3. 3. KATA PENGANTAR Peringatan dini sebagai salah satu komponen penting dalam penanggulangan bencana dilakukan untuk mempersiapkan tindakan tanggap darurat, melakukan penyelamatan serta menghindari korban jiwa. Agar dapat berjalan efektif sistem peringatan dini harus dikelola secara terpadu dan menyeluruh, serta melibatkan masyarakat secara aktif dan para pemangku kepentingan terkait. Sesuai dengan mandatnya dalam membantu pemerintah, PMI memiliki potensi untuk mendukung penguatan sistem peringatan dini di masyarakat. Dalam pengelolaan sistem peringatan dini, PMI memiliki peran dan tanggung jawab untuk mengumpulkan informasi peringatan dini, melakukan analisis, menyebarluaskan informasi peringatan dini kepada pihak terkait khususnya kepada masyarakat rentan serta mendukung masyarakat dalam mempersiapkan diri mengantisipasi risiko bencana dan melakukan upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan penyelamatan. Dalam praktiknya, sistem peringatan dini harus dilihat sebagai sebuah sistem bukan hanya sebagai kegiatan-kegiatan untuk mengumpulkan informasi. Sistem peringatan dini harus dilihat sebagai bagian dari pengurangan risiko bencana serta meningkatkan upaya-upaya kesiapsiagaan dalam merespon bencana. Dengan menggunakan pendekatan People Centred Early Warning System (sistem peringatan dini berpusat pada manusia), diharapkan masyarakat terlibat aktif dalam melakukan analisis risiko bencana, memantau tingkat ancaman bencana dan layanan peringatan dini, menyebarluaskan serta mengkomunikasikan peringatan dini, serta membangun kapasitasnya dalam melakukan aksi dini. Melalui pendekatan ini diharapkan sistem peringatan dini dapat dibuat lebih fleksibel dan adaptif sesuai dengan kapasitas lokal serta berkelanjutan di masyarakat. i
  4. 4. Panduan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi PMI maupun masyarakat untuk membangun sistem peringatan dini berbasis masyarakat. Penyusunan Buku Panduan ini dilakukan melalui serangkaian lokakarya yang diikuti oleh praktisi Pengurangan Risiko Bencana, Tanggap Darurat Bencana, Kesiapsiagaan Bencana di lingkungan PMI. Dalam kesempatan ini, atas nama pengurus Pusat PMI mengucapkan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, ide serta saran dari berbagai pihak yang berkontribusi terhadap pengembangan Buku Panduan ini. Jakarta, November 2013 Pengurus Pusat PALANG MERAH INDONESIA Ketua Bidang Penanggulangan Bencana Sumarsono ii
  5. 5. DAFTAR ISI Kata Pengantar ................................................................................ Daftar Isi ....................................................................................... Daftar Istilah ................................................................................... i iii iv BAB 1. PENDAHULUAN Latar Belakang ................................................................................ Tujuan .......................................................................................... Dasar Pelaksanaan ............................................................................ Pengertian ..................................................................................... 2 3 4 4 BAB 2. BENCANA, PERUBAHAN IKLIM DAN SISTEM PERINGATAN DINI Bencana ........................................................................................ Perubahan Iklim ............................................................................... Sistem Peringatan Dini ....................................................................... Pentingnya Peringatan Dini dalam Pengurangan Risiko Bencana ...................... 8 9 11 15 BAB 3. SISTEM PERINGATAN DINI DI MASYARAKAT Masyarakat yang Aman dan Tangguh ........................................................ Sistem Peringatan Dini di Tingkat Nasional ................................................ Dukungan Kebijakan Daerah untuk Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Bencana .................................................................... Peran PMI dalam Sistem Peringatan Dini ................................................... Peran Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Sistem Peringatan Dini di Masyarakat ....................................................... Langkah-Langkah dalam Membangun Sistem Peringatan Dini di Masyarakat ............................................................................. 21 26 27 28 30 31 BAB 4. PENGELOLAAN SISTEM PERINGATAN DINI Persiapan ....................................................................................... Analisa .......................................................................................... Pengembangan dan Pelaksanaan ............................................................ Mekanisme Peninjauan Kembali dan Pemutakhiran ...................................... 36 39 52 60 Lampiran ....................................................................................... 64 Daftar Pustaka ................................................................................. 93 iii
  6. 6. DAFTAR ISTILAH BMKG BNPB BPBD BPPTK Kemen PU Kemen Hut Kemen Kes KIE KLB KRB Linmas MMI PKK PB PMI Posko Posyandu PP PVMBG SK SMS SOP VCA VSI : Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika : Badan Nasional Penanggulangan Bencana : Badan Penanggulangan Bencana Daerah : Badan Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian : Kementrian Pekerjaan Umum : Kementrian Kehutanan : Kementrian Kesehatan : Komunikasi Informasi Edukasi : Kejadian Luar Biasa : Kawasan Rawan Bencana : Perlindungan Massa : Modified Mercally Intensity : Pembinaan Kesejahteraan Keluarga : Penanggulangan Bencana : Palang Merah Indonesia : Pos Komando : Pos Pelayanan Terpadu : Peraturan Pemerintah : Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi : Surat Keputusan : Short Messaging System : Standard Operating Procedure : Vulnerability and Capacity Assessment (Asesmen Kerentanan dan Kapasitas) : Volcanology Survey Indonesia iv
  7. 7. BAB I PENDAHULUAN
  8. 8. PENDAHULUAN PENDAHULUAN 1. Latar Belakang. Indonesia merupakan salah satu negara yang paling rawan bencana di dunia. Wilayah Indonesia tepat berada pada cincin api (ring of fire) yakni pertemuan tiga lempeng tektonik besar yaitu Indo-Australia, Eurasia dan Pasific. Tabrakan antar lempeng tektonik tersebut membentuk jalur gempa dengan ribuan titik pusat gempa yang menjadikan Indonesia sangat rawan gempa bumi. Wilayah Indonesia memiliki sabuk vulkanik sepanjang 7.000 km dari Pulau Sumatra, Jawa, Bali, NTB, serta NTT. Terdiri dari 129 gunung berapi aktif (70 di antaranya sangat aktif) serta 500 gunung tidak aktif. Gunung berapi aktif di Indonesia merupakan 13 % dari seluruh gunung berapi aktif di dunia. Selain itu, wilayah pantai Indonesia sepanjang 81.000 km dengan pemukiman padat merupakan wilayah dengan kerentanan dan berisiko terhadap bencana tsunami dan gelombang pasang. Seiring dengan terjadinya pemanasan global akibat degradasi ozon, juga telah memicu terjadinya perubahan iklim yang berdampak adanya gangguan sistem iklim yang sifatnya irreversible. Perubahan iklim ini menyebabkan naiknya suhu permukaan bumi, meningkatnya penguapan di udara, berubahnya pola musim serta mempengaruhi parameter-parameter iklim. Dampak langsung yang bisa dirasakan di Indonesia adalah meningkatnya temperatur antara 0,1ºC/ dekade hingga 0,3ºC/ dekade. Perubahan iklim juga menyebabkan peningkatan kejadian bencana seperti banjir, kekeringan, wabah penyakit (malaria, demam berdarah, diare, dan lain-lain), tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, badai/ topan. Dampak bencana terkait dengan iklim terhadap manusia selain adanya kehilangan harta dan jiwa, juga terjadinya bencana lanjutan (dampak lebih jauh dari kejadian bencana) seperti perubahan ekosistem dan perubahan keanekaragaman hayati. Masyarakat yang hidup disekitar ancaman bencana terkadang tidak menyadari bahwa ancaman dan tingkat risiko bencana dapat terjadi kapan saja. Di samping itu, kerugian apapun yang ditimbulkan oleh bencana alam selalu mengakibatkan dampak yang berkepanjangan terhadap menurunnya kualitas hidup manusia, khususnya masyarakat yang paling rentan. Realita ini mendorong perlu adanya sistem peringatan dini yang terpadu dengan upaya kesiapsiagaan bencana dan tanggap darurat bencana di masyarakat. Dengan adanya peringatan dini dan prakiraan bencana pada masa pra bencana, masyarakat dapat melakukan aksi dini untuk mendukung upaya-upaya kesiapsiagaan 2 Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat
  9. 9. PENDAHULUAN bencana, mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim. Agar sistem peringatan dini dapat berjalan secara efektif dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat yang berada di daerah berisiko dalam penyampaian peringatan dini bencana dari sumber informasi terpercaya kepada anggota masyarakat lainnya. Di samping melakukan identifikasi, analisis, menyusun perencanaan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan penyadaran masyarakat, kesiapsiagaan tanggap darurat bencana masyarakat, mitigasi struktural maupun non struktural yang sesuai dengan peringatan dini yang diterimanya. Peringatan dini sebagai salah satu bagian dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi bencana, dilakukan untuk mempersiapkan tindakan tanggap darurat dan melakukan penyelamatan serta menghindari korban jiwa. Agar dapat berjalan efektif sistem peringatan dini harus dikelola secara terpadu dan menyeluruh, serta melibatkan masyarakat secara aktif dan para pemangku kepentingan terkait, terutama dalam hal pengambilan keputusan dalam melakukan aksi dini pada kondisi tanggap darurat bencana. Upaya pengurangan risiko dan adaptasi perubahan iklim akan dapat terlaksana dengan efektif apabila didasarkan pada data yang akurat, tepat waktu dan memiliki derajat ketajaman yang tinggi, baik untuk maksud perkiraan maupun untuk menghitung risiko dan sebagainya. Melalui pendekatan People Centred Early Warning System (sistem peringatan dini berpusat pada manusia), diharapkan masyarakat terlibat aktif dalam melakukan analisis risiko bencana, memantau tingkat ancaman bencana dan layanan peringatan dini, menyebarluaskan serta mengkomunikasikan peringatan dini, serta membangun kapasitasnya dalam melakukan aksi dini. Melalui pendekatan ini diharapkan sistem peringatan dini dapat dibuat lebih fleksibel dan adaptasi sesuai dengan kapasitas lokal dan berkelanjutan di masyarakat. 2. Tujuan. Panduan ini bertujuan untuk: a. Memberikan panduan yang dapat digunakan PMI dalam membangun sistem peringatan dini berbasis masyarakat. b. Mengaplikasikan peringatan dini yang terpadu dengan sistem kesiapsiagaan bencana dan tanggap darurat bencana. c. Sebagai panduan bagi masyarakat untuk mengembangkan sistem peringatan dini berbasis masyarakat. Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat 3
  10. 10. PENDAHULUAN 3. Dasar Pelaksanaan. a. Undang Undang No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. b. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. c. Peraturan Presiden Nomor. 8 Tahun 2008 tentang BNPB. d. KEPPRES Nomor 25/1950 tentang Pengesahan dan Pengakuan PMI. e. KEPPRES Nomor 246/1963 tentang Tugas Pokok dan Kegiatan PMI. f. Pedoman Organisasi Pelayanan PMI tahun 2011. g. Juklak Penanggulangan Bencana PMI tahun 2012. h. Juknis Kesiapsiagaan Bencana, Pengurangan Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim PMI tahun 2012. 4. Pengertian. Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat yang disebabkan; baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Kerentanan adalah karakteristik dan keadaan dari sistem, komunitas atau aset yang membuatnya rentan terhadap dampak yang merusak dari ancaman bencana. Kapasitas adalah sumber daya atau keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat untuk mampu menghadapi dampak yang merusak dari ancaman bencana. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdayaguna. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. 4 Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat
  11. 11. PENDAHULUAN Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Pengurangan Risiko Bencana adalah serangkaian upaya pengembangan dan penerapan secara luas kebijakan, strategi dan praktik-praktik untuk mengurangi kerentanan, risiko dan potensi dampak bencana di masyarakat melalui pendekatan yang sistematis untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan mengurangi risiko bencana dalam berbagai aspek. Perubahan Iklim adalah perubahan perubahan variabel iklim yang meliputi perubahan suhu, tekanan udara, angin, curah hujan, dan kelembaban dalam jangka waktu panjang sebagai akibat dari Pemanasan Global. Adaptasi Perubahan Iklim adalah proses penyesuaian secara alamiah di dalam ekosistem atau dalam sistem manusia sebagai reaksi terhadap perubahan iklim, baik dengan meminimalkan tingkat perusakan maupun mengembangkan peluang-peluang yang menguntungkan sebagai reaksi terhadap iklim yang sedang berubah atau bencana yang akan terjadi yang terkait dengan perubahan-perubahan lingkungan. Istilah ini mengacu pada perubahan dalam pandangan, perilaku, atau kebiasaan terkait dengan perubahan iklim Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada waktu dan tempat tertentu oleh lembaga yang berwenang. Peringatan dini ini dilakukan untuk pengambilan tindakan yang cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena dampak bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat. Sistem Peringatan Dini adalah serangkaian kapasitas yang diperlukan untuk menghasilkan dan menyebarkan peringatan secara cepat dan tepat serta memungkinkan individu, komunitas dan organisasi yang terancam oleh bencana untuk merespon bencana serta melakukan upaya pengurangan risiko atau dampak bencana. Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat adalah upaya-upaya sistematis yang dilakukan oleh atau bersama dengan masyarakat dalam mengumpulkan serta menganalisa informasi yang memungkinkan penyebaran pesan peringatan dini kepada anggota masyarakat lain untuk dapat mempersiapkan aksi/ tindakan dalam merespon bencana maupun upaya pengurangan risiko atau dampak bencana. Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat 5
  12. 12. BAB II BENCANA, PERUBAHAN IKLIM DAN SISTEM PERINGATAN DINI
  13. 13. BENCANA, PERUBAHAN IKLIM DAN SISTEM PERINGATAN DINI BENCANA, PERUBAHAN IKLIM DAN SISTEM PERINGATAN DINI 1. Bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Karakteristik dari keadaan masyarakat ataupun aset yang ada di lingkungan masyarakat dapat memicu terjadinya bencana, terlebih ketika keadaan masyarakat tersebut tidak didukung oleh sumber daya yang mampu meminimalisir dampak dari bencana tersebut. Bencana sangat berpotensi menimbulkan kerugian, dapat berupa luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, gangguan kegiatan masyarakat dan bahkan dapat menimbulkan kematian. Potensi ini akan semakin besar jika masyarakat yang terancam atau yang terkena dampak tidak memiliki 8 Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat
  14. 14. BENCANA, PERUBAHAN IKLIM DAN SISTEM PERINGATAN DINI ketahanan dalam menghadapi ancaman ataupun bencana yang ada. Potensi kerugian akibat bencana tersebut pada dasarnya dapat dimininalisir melalui peningkatan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi bencana dengan mekanisme yang tepat, seperti penguatan kapasitas masyarakat dalam menganalisis ancaman, risiko, kerentanan dan kapasitas di lingkungan mereka, serta mengaktifkan sistem peringatan dini. Dalam penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana diartikan sebagai upaya dalam mengurangi risiko bencana dalam konteks yang luas, dimana seluruh elemen akan terlibat baik dari tingkat pengambil kebijakan hingga pada tingkat yang paling berpotensi mengalami risiko bencana tersebut. Pada tingkat pengambil kebijakan akan mengeluarkan dan menerapkan kebijakan-kebijakan dalam upaya pengurangan risiko bencana, selain mengeluarkan kebijakan juga menentukan strategi-strategi untuk mengurangi kerentanan, risiko dan potensi dampak bencana yang ada di masyarakat melalui kajian dan pendekatan yang sistematis. Di sisi lain, pada tingkat masyarakat yang paling berpotensi mengalami risiko bencana tersebut akan melakukan aksi dini untuk meningkatkan perilaku aman serta menghindari kerusakan dan kehilangan harta benda. Peringatan dini memegang peranan penting dalam mengaktifkan kebijakan-kebijakan kesiapsiagaan bencana dan tanggap darurat bencana. 2. Perubahan Iklim. Perubahan Iklim adalah perubahan perubahan variabel iklim yang meliputi perubahan suhu, tekanan udara, angin, curah hujan, kelembaban dalam jangka waktu panjang sebagai akibat dari Pemanasan Global. Dalam Laporan ke 4 (fourth assessment report) yang dipublikasikan pertengahan April 2007 oleh kelompok kerja II IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change semakin memperkuat keyakinan akan dampak ancaman perubahan iklim terhadap umat manusia di bumi ini. Diantaranya adalah naiknya rata-rata temperatur suhu udara serta naiknya permukaan air laut yang menyebabkan tenggelamnya pesisir dan pulau-pulau kecil. Tentang Indonesia sendiri, disebutkan bahwa akan mengalami penurunan curah hujan di kawasan Selatan, sebaliknya kawasan Utara akan mengalami peningkatan curah hujan. Artinya kawasan yang menurun curah hujannya sangat berpotensi terhadap kekeringan, dan kawasan yang mengalami peningkatan curah hujan menjadi potensial terhadap ancaman banjir dan tanah longsor. Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat 9
  15. 15. BENCANA, PERUBAHAN IKLIM DAN SISTEM PERINGATAN DINI Dampak perubahan iklim yang menjadi ancaman besar lainnya apabila dikaitkan dengan kondisi geografis Indonesia adalah naiknya permukaan air laut (sea level rise) yang menimbulkan ancaman naiknya permukaan air laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil serta intrusi air laut. Di sisi lain perubahan iklim juga meningkatkan frekuensi badai tropis dan kenaikan muka laut serta peningkatan frekuensi pasang di laut, yang pada gilirannya memperbesar risiko kematian. Ancaman perubahan iklim juga mempengaruhi kesehatan manusia sebagai akibat paparan langsung dari perubahan pola cuaca (suhu, curah hujan, kenaikan permukaan laut, dan peningkatan frekuensi cuaca ekstrim). Dampak kesehatan yang mungkin terjadi sebagai akibat perubahan iklim diantaranya penyakit yang berhubungan dengan air dan makanan (water and food borne diseases), penyakit yang berhubungan dengan vektor (vector borne diseases), malnutrisi serta gangguan mental. Adapun dampak perubahan iklim terhadap kejadian Bencana dapat dilihat pada Tabel 1. berikut ini : Tabel 1. Dampak Perubahan Iklim Terhadap Bencana. Parameter Perubahan Iklim Jenis Bencana Perubahan Pola Curah Hujan Kenaikan Suhu Kenaikan Frekuensi dan Intensitas Iklim Ekstrim Kenaikan Muka Air Laut Banjir Kekeringan Angin Topan Tanah Longsor Kebakaran Hutan Abrasi Pantai Wabah Penyakit Dalam menghadapi dampak negatif dari perubahan iklim, terutama maka perlu upayaupaya adaptasi perubahan iklim. Adaptasi Perubahan Iklim merupakan proses penyesuaian secara alamiah di dalam ekosistem atau dalam sistem manusia sebagai reaksi terhadap perubahan iklim, baik dengan meminimalkan tingkat kerusakan maupun mengembangkan peluang-peluang yang menguntungkan sebagai reaksi terhadap iklim yang sedang berubah atau bencana yang akan terjadi yang terkait dengan perubahan-perubahan lingkungan. Untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaat dari perubahan iklim maka potensi individu, keluarga serta masyarakat perlu ditingkatkan. Aktifitas adaptasi 10 Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat
  16. 16. BENCANA, PERUBAHAN IKLIM DAN SISTEM PERINGATAN DINI harus disesuaikan dengan kebutuhan setempat dan kemampuan masyarakat untuk mengurangi risiko bencana yang timbul sebagai dampak perubahan iklim, seperti contoh di bawah ini: • Membangun tanggul sebagai penahan banjir serta erosi di pinggir pantai. • Menanam bakau di daerah pesisir pantai untuk menahan laju air pasang tinggi dan tsunami. • Membuat resapan biopori dan memperbaiki sistem drainase untuk menanggulangi banjir. • Membangun tempat penampungan air hujan seperti embung, PAH (Penampung Air Hujan) sebagai persediaan air pada saat kekeringan. • Membangun sistem peringatan dini dan tanggap darurat Bencana di masyarakat. • Membangun rute evakuasi saat terjadi bencana. • Mencari dan memanfaatkan informasi cuaca dan iklim untuk merencanakan kegiatan (di desa/kelurahan ataupun di sekolah). • Memperkuat kajian kerentanan dan penilaian risiko sektor kesehatan akibat perubahan iklim. • Membangun bangunan yang aman dari ancaman bencana (rumah, sekolah, tempat ibadah, kantor desa/kelurahan). • Melakukan pembersihan lingkungan secara berkala (terutama tempat pembiakan nyamuk dan sarana sanitasi). • Mencari alternatif sumber mata pencaharian yang adaptif terhadap perubahan iklim. 3. Sistem Peringatan Dini. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada waktu dan tempat tertentu oleh lembaga yang berwenang. Peringatan dini dilakukan untuk pengambilan tindakan yang cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena dampak bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat. Tujuan dari pengembangan sistem peringatan dini di masyarakat adalah memberdayakan individu dan masyarakat serta elemen-elemen masyarakat yang terancam bencana untuk bertindak dalam waktu yang cukup dan dengan cara-cara yang tepat untuk mengurangi kemungkinan terjadinya korban luka, hilangnya jiwa, serta rusaknya harta benda dan lingkungan. Sistem peringatan dini harus dilihat sebagai sebuah sistem bukan hanya sebagai kegiatan-kegiatan untuk mengumpulkan informasi. Sistem peringatan dini harus dilihat sebagai bagian dari pengurangan risiko bencana serta meningkatkan upaya-upaya kesiapsiagaan dalam merespon bencana. Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat 11
  17. 17. BENCANA, PERUBAHAN IKLIM DAN SISTEM PERINGATAN DINI Tanggap Darurat Bencana Sistem Peringatan Dini Kesiapsiagaan Bencana Sistem peringatan dini yang efektif terdiri dari 4 elemen dasar: a. Pengetahuan tentang risiko. b. Pemantauan dan layanan peringatan. c. Penyebarluasan dan komunikasi. d. Kemampuan merespon bencana. Gambar 1. Elemen-Elemen Sistem Peringatan Dini 12 Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat
  18. 18. BENCANA, PERUBAHAN IKLIM DAN SISTEM PERINGATAN DINI Elemen-elemen tersebut saling berhubungan, apabila salah satu elemen tidak berfungsi akan dapat mempengaruhi keseluruhan sistem. Masing-masing masyarakat, pemerintah maupun para pemangku kepentingan dapat memiliki peran dan tanggung jawab di elemen-elemen yang berbeda. Oleh karena itu sistem peringatan dini harus dilakukan secara terkoordinasi dan setiap elemen dari sistem peringatan dini membutuhkan informasi yang akurat, komprehensif, terkoordinasi, tepat waktu dan jelas. 1) Tingkat Pengetahuan Tentang Risiko dan Kerentanan dari Para Pemangku kepentingan dan Masyarakat. Sistem peringatan dini memfokuskan pada aksi dini sesuai dengan risiko bencana yang akan terjadi, maka perlu adanya kajian terhadap risiko bencana. Memperhatikan sifat ancaman dan kerentanan yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu terutama yang dipengaruhi oleh perubahan iklim dan lingkungan, perpindahan dan pertumbuhan penduduk, maka diperlukan pengumpulan dan analisis data yang sistematis. Informasi yang dibutuhkan meliputi; kondisi-kondisi yang mempengaruhi tingkat risiko bencana, termasuk perubahan penggunaan lahan dan sumber daya, iklim infrastruktur yang dibangun dan tingkat urbanisasi, indikasi peningkatan jumlah dan kepadatan vektor penular penyakit, terjadinya kerusakan hutan secara terus menerus, pemantauan kondisi kualitas lingkungan tertentu yang menurun, dan sebagainya. Kegiatan sistem peringatan dini dimulai dengan identifikasi pengetahuan masyarakat mengenai risiko bencana, dapat diperoleh melalui asesmen kerentanan dan kapasitas (Vulnerability and Capacity Assessment). Sebagai contoh dengan menggunakan peta risiko bencana, sehingga masyarakat dapat menvisualisasikan; (1) area-area yang terpapar terhadap ancaman bencana; (2) elemen-elemen yang berisiko terkena dampak bencana; (3) sumberdaya-sumberdaya yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko bencana. Pengetahuan yang baik mengenai risiko bencana akan menjadi dasar bagi pengembangan elemen-elemen lainnya dalam sistem peringatan dini yang efektif. 2) Pemantauan dan Layanan Peringatan. Kegiatan pemantauan dan layanan peringatan sering dianggap inti dari sistem peringatan dini. Elemen ini melibatkan deteksi risiko serta membutuhkan pemantauan secara terus menerus dan sistematis terhadap indikator risiko bencana serta perubahan kondisi rentan. Pemantauan ini dapat diperoleh melalui metode ilmiah seperti pemantauan dan prediksi cuaca, permodelan sungai dan estimasi produksi pertanian. Dapat pula berdasarkan pada pengetahuan lokal dan pengukuran sederhana seperti tingkah laku binatang, pemantauan ketinggian air sungai, penyadaran strategi kearifan lokal. Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat 13
  19. 19. BENCANA, PERUBAHAN IKLIM DAN SISTEM PERINGATAN DINI Jangka waktu pemantauan tergantung pada ancaman bencana yang bersangkutan. Sebagai contoh, sudden hazard (bencana yang datang tiba-tiba) memerlukan pemantauan 24-jam, sebaliknya slow-onset hazard (bencana yang datangnya secara perlahan) dapat dideteksi sejak awal. Sebagai elemen inti dari sistem peringatan dini, pemantauan dan layanan peringatan dini harus melibatkan semua aktor (individu, organisasi, lembaga) di berbagai tingkatan dan membutuhkan komitmen yang tinggi dari semua pihak. Pemantauan dan layanan peringatan dini sebaiknya dikembangkan secara terkoordinasi untuk ancaman bencana yang berbeda dalam mobilisasi sumberdaya yang efektif. 3) Penyebarluasan Komunikasi Informasi Risiko dan Peringatan Dini. Peringatan dini harus dapat menjangkau semua orang yang terancam bencana. Dalam peringatan dini, pesan yang disebarluaskan harus jelas dan berisikan empat elemen dari sistem peringatan dini di masyarakat. Informasi yang sederhana namun berguna sangatlah penting untuk mendorong melakukan tindakan dini yang tepat, dan akan membantu menyelamatkan jiwa dan kehidupan. Dalam praktiknya penggunaan berbagai saluran komunikasi dalam diseminasi peringatan dini sangat diperlukan untuk memastikan agar dapat menjangkau sebanyak mungkin pihak yang diberi peringatan, memperkuat pesan peringatan dan menghindari terjadinya kegagalan. Komunikasi pesan yang disebarluaskan harus memperhitungkan bagaimana pihak-pihak dapat mengakses informasi di tempat yang berbeda dan bagaimana mereka dapat memahami dan menterjemahkan isi pesan. 4) Kemampuan Masyarakat dalam Merespon Bencana. Elemen-elemen dari kemampuan tanggap darurat bencana sangat dinamik, membutuhkan informasi bagaimana mempersiapkan masyarakat untuk melakukan aksi dini, baik dalam hal tanggap darurat bencana maupun mengurangi risiko dan dampak bencananya. Pelibatan aktif komponen masyarakat dapat ditingkatkan melalui aksi dini dalam merespon bencana yang dihadapi dengan upaya-upaya sebagai berikut: a. Melaksanakan pemetaan ancaman bencana, mengidentifikasi kelompok masyarakat rentan serta kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat dalam rangka kesiapsiagaan bencana. b. Meningkatkan kapasitas merespon bencana seperti asesmen tanggap darurat, penyelamatan dan evakuasi korban bencana, distribusi bantuan, dan lain lain. c. Membuat rencana evakuasi serta peta evakuasi dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat untuk mendorong anggota masyarakat bertanggung jawab demi keselamatannya sendiri. 14 Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat
  20. 20. BENCANA, PERUBAHAN IKLIM DAN SISTEM PERINGATAN DINI d. Masyarakat juga berperan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk meningkatkan pemahaman mengenai risiko bencana serta perubahan perilaku kesiapsiagaan bencana sesuai dengan peringatan dini yang diterimanya, melalui kegiatan penyuluhan, kampanye serta kunjungan relawan desa/ Kelurahan dari rumah ke rumah. e. Masyarakat dapat memobilisasi sumberdaya yang dimilikinya untuk melaksanakan mitigasi struktural dan non struktural dalam skala kecil yang meliputi bidang mata pencaharian, air dan sanitasi, lingkungan, kesehatan, dan lain lain, sehingga terbangun ketangguhannya dalam menghadapi risiko dan dampak bencana. f. Menyusun rencana kontijensi tanggap darurat dengan perlibatan seluruh unsur dari masyarakat dalam menentukan sistem tanggap darurat bencana dan pengerahan potensi bersama untuk mencegah, atau menanggulangi dalam situasi tanggap darurat bencana. Masyarakat harus mendapat informasi selengkapnya tentang pilihan-pilihan untuk perilaku yang aman, ketersediaan jalur evakuasi, dan cara terbaik untuk menghindari kerusakan dan kehilangan harta benda. Sangat penting bagi masyarakat untuk memahami ancaman bencana yang dihadapinya dan mematuhi layanan peringatan dini, serta masyarakat harus mendapat informasi selengkapnya tentang pilihan-pilihan untuk perilaku yang aman, ketersediaan rute penyelamatan diri, dan cara terbaik untuk menghindari kerusakan dan kehilangan harta benda. 4. Pentingnya Peringatan Dini dalam Pengurangan Risiko Bencana. Sistem peringatan dini menjadi bagian penting dari mekanisme kesiapsiagaan bencana, karena peringatan dini dapat menjadi faktor kunci yang menghubungkan antara tahap kesiapsiagaan dengan tanggap darurat bencana. Secara teoritis bila peringatan dini disampaikan tepat waktu, maka suatu peristiwa yang dapat menimbulkan bencana dapat diperkecil dampak negatifnya. Peringatan dini tidak akan ada artinya jika tidak disertai dengan aksi dini. Aksi dini yang terdiri dari upaya-upaya kesiapsiagaan bencana, mitigasi bencana maupun adaptasi perubahan iklim merupakan bagian paling penting dari sistem peringatan dini. Jika sebuah peringatan dini diinformasikan dan tidak ada aksi yang dilakukan sesuai dengan peringatan dini yang diberikan, maka sistem peringatan dini belum berjalan secara optimal. Peringatan dini dapat mengurangi dampak bencana dan sangat bergantung pada beberapa faktor, antara lain: Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat 15
  21. 21. BENCANA, PERUBAHAN IKLIM DAN SISTEM PERINGATAN DINI a. Ketepatan peringatan. b. Jarak waktu yang tersedia antara informasi peringatan hingga datangnya peristiwa yang dapat menimbulkan bencana. c. Kesiapan perencanaan pra bencana dan kesiapsiagaan masyarakat, termasuk kemampuan masyarakat untuk menanggapi peringatan tersebut dan melakukan tindakan antisipasi/aksi dini secara tepat. Dengan semakin meningkatnya risiko perubahan iklim, maka strategi “Early Warning Early Action (Peringatan Dini, Aksi Dini)” menjadi hal yang penting untuk diintegrasikan dalam sistem peringatan dini. Melalui strategi ini, informasi peringatan dini yang tersedia sesuai dengan kerangka waktu (tahun, bulan/musim, minggu, hari dan jam) dapat memicu aksi dini yang sistematis, untuk mendukung upaya-upaya kesiapsiagaan bencana, mitigasi bencana maupun tanggap darurat bencana dalam rangka pengelolaan risiko perubahan iklim. Sebagai contoh, pada situasi dimana informasi peringatan dini diperoleh dalam bentuk informasi tahun maupun prakiraan musiman mengindikasikan peningkatan risiko banjir pada musim penghujan yang akan datang, maka aksi dini dapat diarahkan pada pengembangan kapasitas masyarakat, pengembangan rencana kontijensi tanggap darurat bencana, penyusunan rencana pengurangan risiko bencana. Demikian pula halnya pada situasi dimana informasi peringatan dini diperoleh dalam bentuk informasi hari dan jam, maka aksi dini akan lebih mengarah pada aksi koordinasi antar pelaku penanggulangan bencana baik internal maupun eksternal di masyarakat dengan melakukan identifikasi sumberdaya dan mempersiapkan diri untuk melaksanakan tanggap darurat bencana seperti yang tergambar di bawah ini: Semakin banyak waktu untuk mengurangi risiko bencana melalui aksi dini (kesiapsiagaan bencana, mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim). Gambar 2. Peringatan Dini dan Aksi Dini 16 Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat
  22. 22. BENCANA, PERUBAHAN IKLIM DAN SISTEM PERINGATAN DINI Pada kondisi tanggap darurat bencana, peringatan dini yang diterima akan menstimulasi pengaktifan rencana kontinjensi melalui pelaksanaan SOP (Standar Operasional Prosedur). Pada jam pertama saat bencana terjadi, kegiatan tanggap darurat dilaksanakan dengan mengacu pada SOP ataupun aturan lain yang telah disiapkan sebelumnya. Pada masa ini sudah jelas siapa berbuat apa dan sumber daya apa yang harus diberdayakan saat tanggap darurat. Setelah kejadian bencana, sistem peringatan dini masih tetap berjalan di masyarakat yang berupa memberikan informasi-informasi kepada masyarakat untuk melakukan evakuasi diri dan mengarahkan masyarakat untuk melakukan tindakantindakan penyelamatan diri. Rencana Operasi Tanggap Darurat Bencana sudah dapat disusun dengan asumsi telah dilakukan asesmen dan adanya data-data kebutuhan berdasarkan hasil asesmen. Ini dilakukan pada bencana yang bersifat slow-onset, dimana bencana sudah bisa diprediksi sebelumnya, seperti banjir, tanah longsor, gelombang pasang/abrasi dan lain-lain. Sedangkan untuk bencana yang bentuknya sudden-onset, SOP bisa berjalan setelah bencana tersebut terjadi seperti bencana gempa bumi. SOP akan terus berjalan di setiap tahapan-tahapan untuk mengevaluasi rencana operasi tanggap darurat bencana yang telah ada dan menyusun rencana operasi tanggap darurat bencana selanjutnya selain sebagai dasar untuk penyusunan tanggap darurat bencana selanjutnya. Gambar 3. Hubungan antara Rencana Kontijensi, SOP dan Rencana Operasi Tanggap Darurat Bencana dalam Sistem Peringatan Dini Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat 17
  23. 23. BENCANA, PERUBAHAN IKLIM DAN SISTEM PERINGATAN DINI Curah Hujan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh siklus El Niño Southern Oscillation (ENSO) yang berasal dari Samudra Pasific. Di dalam siklus ini terdapat 2 fase yang dikenal sebagai El Niño dan La Niña. Kedua fase ini adalah bagian alami dari variabilitas iklim yang terjadi sebagai akibat dari kondisi suhu permukaan laut dan tekanan atmosfer. Dampak yang ditimbulkannya dari siklus ini adalah perubahan peristiwa ekstrim seperti banjir dan badai serta perubahan curah hujan bagi sebagian besar Afrika, Amerika Latin, Asia Tenggara dan Pasifik. Pengalaman di Indonesia, bencana kekeringan banyak terjadi pada fase El Niño sedangkan banjir dan wabah penyakit DBD banyak terjadi pada fase La Niña. Dengan memperhatikan riwayat kejadian Bencana tersebut, maka melalui pemanfaatan prakiraan musiman El Niño dan La Niña, dapat diidentifikasi apakah aksi dini perlu dilaksanakan ataukah hanya perlu melakukan pemantauan lebih lanjut terhadap ancaman bencana tertentu. Di samping itu, hal ini juga dapat membantu sistem peringatan dini untuk memfokuskan informasi iklim yang paling dibutuhkan dengan menggunakan prakiraan cuaca lebih efektif. Sebagai contoh pada fase El Niño, maka sistem peringatan dini dapat lebih fokus memantau informasi kekeringan sedangkan pada fase La Niña, sistem peringatan dini dapat lebih fokus memantau informasi mengenai banjir. Dengan mengetahui dampak bencana yang mungkin terjadi, maka akan membantu dalam mempersiapkan aksi dini yang tepat. 18 Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat
  24. 24. BAB III SISTEM PERINGATAN DINI DI MASYARAKAT
  25. 25. SISTEM PERINGATAN DINI DI MASYARAKAT SISTEM PERINGATAN DINI DI MASYARAKAT Masyarakat dalam panduan ini diartikan sebagai jaringan maupun interaksi sosial di dalam lingkungan tertentu (seperti desa, kelurahan, daerah aliran sungai, dan lain-lain) yang mungkin terkena dampak fisik dan sosial dari satu atau lebih ancaman bencana. Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat dipahami sebagai upaya-upaya sistematis yang dilakukan oleh atau bersama dengan masyarakat dalam mengumpulkan serta menganalisa informasi pesan yang memungkinkan penyebaran pesan peringatan dini kepada anggota masyarakat lain untuk dapat mempersiapkan aksi/tindakan dalam merespon bencana maupun upaya pengurangan risiko atau dampak bencana. Dengan adanya sistem peringatan dini, masyarakat dapat melakukan tindakan yang tepat, sebelum, saat maupun sesudah bencana terjadi. Pada bencana yang bersifat slow-onset (bencana yang datangnya secara perlahan), sistem peringatan dini akan sangat dibutuhkan untuk memperkecil dampak bencana dengan menyusun rencana tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam menghadapi bencana. Sedangkan untuk bencana yang bersifat sudden-onset (bencana yang datang tiba-tiba), sistem peringatan dini dapat diaktifkan segera setelah bencana tersebut terjadi. 20 Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat
  26. 26. SISTEM PERINGATAN DINI DI MASYARAKAT Ketika bencana terjadi sistem yang ada di masyarakat akan terganggu dan terdapat kerusakan serta korban jiwa sehingga membutuhkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan mengelola sistem peringatan dini kapasitas masyarakat dapat diberdayakan untuk meminimalkan gangguan sistem yang ada di masyarakat, sehingga setelah bencana terjadi masyarakat dapat segera pulih. 1. Masyarakat yang Aman dan Tangguh. Masyarakat yang hidup di sekitar ancaman bencana terkadang tidak menyadari bahwa ancaman dan tingkat risiko bencana dapat terjadi kapan saja. Kegiatan pembangunan dan aktivitas kehidupan masyarakat yang tidak memperdulikan lingkungan dapat memicu timbulnya ancaman bencana, risiko serta kerentanan masyarakat. Bencana apapun yang terjadi pasti akan berakibat buruk dan menimbulkan penurunan kualitas hidup masyarakat yang terdampak. Idealnya masyarakat memiliki kemampuan yang kuat untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, sehingga risiko-risiko yang diakibatkan oleh bencana dapat ditekan seminimal mungkin. Situasi ini memaksa perlu terbentuknya masyarakat yang aman dan tangguh dalam pengurangan risiko bencana. a. Masyarakat aman dan tangguh memegang teguh adat istiadat dan mempunyai aturan-aturan tidak tertulis dalam pemeliharaan lingkungan, misalnya kebiasaan gotong royong bersih lingkungan, larangan menebang hutan desa dan lain-lain, masyarakat pun memahami dan patuh terhadap aturan tersebut. Tidak hanya itu, masyarakat juga mempunyai sanksi yang disepakati bersama apabila terjadi pelanggaran atas aturan yang tidak tertulis tadi. Aturan-aturan ini secara turun temurun disampaikan melalui forum-forum adat dan berlaku menyeluruh baik terhadap penduduk asli maupun pendatang. Untuk terlaksananya aturan tersebut, masyarakat membentuk perangkat-perangkat yang menjamin aturan tadi dapat dilaksanakan, terdapat pembagian peran gender dalam penerapan aturan tersebut dan juga memiliki tokoh kunci yang berperan dalam penegakan aturan misalnya; tetua adat, kepala dusun atau tokoh masyarakat. b. Masyarakat aman dan tangguh memiliki pengetahuan dan keterampilan, tercermin dengan senantiasa berinisiatif untuk menambah pengetahuan dari berbagai sumber. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan diperoleh antara lain melalui pelatihan kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana. Pengetahuan dan ketrampilan yang terus terasah menghadirkan budaya baru dan melahirkan norma atau peraturan baru. Mereka memiliki pemahaman yang baik tentang daerah rawan dan kelompok paling rentan terkena risiko bencana di lingkungannya, dan mampu melaksanakan upaya Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat 21
  27. 27. SISTEM PERINGATAN DINI DI MASYARAKAT pengurangan risiko bencana. Pengelolaan sumber daya di lingkungannya dilakukan dengan baik sehingga akses pelayanan kesehatan, transportasi, air bersih, pengelolaan sampah yang telah ada dapat terjaga dengan baik, mereka juga menyelenggarakan sistem peringatan dini dengan melibatkan masyarakat serta pemangku kepentingan di lingkungannya. c. Masyarakat aman dan tangguh dalam organisasi dapat dilihat dari adanya sistem pemerintahan yang baik, terstruktur, pembagian peran dan tugas yang jelas, serta adanya pemimpin yang mengatur sistem tersebut. Masyarakat ini pun mempunyai SDM yang memadai, kebijakan/ peraturan yang mendukung pelayanan serta standar pelayanan yang baik. Memiliki program kerja yang mendukung pengurangan risiko bencana dan kesehatan yang diimplementasikan melalui pertemuan rutin antar elemen masyarakat. Program kerja yang ada didukung pula oleh kemampuan menggalang dana swadaya dan menggali dana dukungan Pemerintah Daerah. Serta memiliki kemampuan melakukan jejaring dengan mitra terkait turut mendukung pengurangan risiko bencana dan kesehatan yang direncanakan oleh masyarakat. d. Kepemimpinan dalam masyarakat aman dan tangguh ditandai dengan adanya tokoh-tokoh masyarakat yang memimpin secara formal maupun non formal dan dipercaya oleh masyarakat, memiliki ketrampilan secara teknis dan non teknis, serta terjaganya mekanisme pengambilan keputusannya yang telah terbagi dengan baik. Para tokoh masyarakat ini juga mampu mengatur dan memobilisasi masyarakat dengan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan melalui mekanisme yang jelas. e. Masyarakat yang aman dan tangguh mampu mengidentifikasi sumberdaya yang ada di lingkungannya, baik itu sumber daya manusia, alam, organisasi, ekonomi, fisik dan lain-lain. Masyarakatnya juga mampu menentukan sumber daya potensial untuk pengurangan risiko bencana dan mampu mengelola sumberdaya dengan baik. Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat tangguh dalam sumberdaya antara lain adalah pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk upaya pengurangan risiko bencana secara terorganisir dengan baik dan dapat bertanggung jawab atas pemanfaatan sumberdaya tersebut. f. Masyarakat aman dan tangguh memiliki kesadaran tentang pengetahuan berkaitan dengan komposisi penduduk, seperti jumlah penduduk, jumlah penduduk yang tinggal di daerah berisiko, jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan usia, tingkat pendidikan penduduk dan mengetahui jumlah penduduk difable. Dengan pengetahuan tentang komposisi penduduk tersebut, masyarakat dapat melakukan tindakan yang tepat sesuai dengan komposisi penduduknya. 22 Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat
  28. 28. SISTEM PERINGATAN DINI DI MASYARAKAT g. Masyarakat yang aman dan tangguh memiliki sistem hukum dan aturan yang menjamin kehidupan mereka, perangkat yang ada di masyarakat mensosialisasikan sistem hukum dan aturan yang berlaku serta sanksi yang diterapkan kepada masyarakat. h. Masyarakat aman dan tangguh secara ekonomi telah memiliki kesadaran akan perlunya sumber mata pencaharian yang jelas dan tetap, kesadaran perlunya lembaga keuangan di masyarakat dan menjadi anggota lembaga keuangan tersebut, dan memiliki kesadaran dalam mendahulukan kebutuhan dengan menunda keinginan. Dengan demikian untuk menghadapi situasi di masa datang masyarakat memiliki kebiasaan menabung dan asuransi jiwa maupun harta, sehingga ketika terjadi bencana atau situasi darurat masyarakat sudah memiliki persiapan yang baik. i. Masyarakat yang aman dan tangguh memiliki sistem sosial yang terlihat dari solidaritas tinggi di lingkungan sosial kemasyarakatannya dengan memelihara sistem kegotongroyongan, dan saling membutuhkan atau interaksi antar sesama, sehingga menjadikan mereka lebih aman dan tangguh dalam menghadapi bencana. Dengan adanya sistem sosial tersebut, masyarakat secara otomatis akan memberikan bantuan baik berupa tenaga, waktu, pikiran, tempat, materi dan bentuk lainnya kepada masyarakat lain yang terdampak bencana. Selain itu, mereka akan membentuk sistem jaminan sosial di masyarakat serta membentuk kelompokkelompok sosial di lingkungan masyarakat tersebut. Untuk mendukung pencapaian masyarakat yang aman dan tangguh, intervensi apapun yang dilakukan harus memperhatikan sistem-sistem yang ada dan berlaku di masyarakat. Hal ini juga dilakukan untuk menjamin keberlanjutan kegiatan di masyarakat. Di sisi lain terjadinya bencana dapat mempengaruhi terganggunya sistem-sistem yang ada di masyarakat sehingga mempengaruhi keamanan dan ketanggungannya. Bencana yang terjadi dapat dikelompokkan dengan memperhatikan dampak bencana yang terjadi di masyarakat, terutama berkaitan dengan terganggunya sistem-sistem yang ada di masyarakat. Skala bencana tersebut adalah sebagai berikut: a. Bencana Skala Kecil. Bencana yang terjadi di suatu wilayah dapat dinyatakan sebagai bencana berskala kecil dengan melihat dari beberapa aspek yang terkena dampak, yaitu: (1) Organisasi. Daerah yang terkena bencana akan dapat dinyatakan bencana skala kecil pada saat seluruh organisasi yang ada di tingkat Desa/ Kelurahan, RW, RT dan organisasi pendukung lainnya masih dapat menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga kordinasi terhadap penanggulangan bencana yang ada di wilayah tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat 23
  29. 29. SISTEM PERINGATAN DINI DI MASYARAKAT (2) Kepemimpinan. Pelayanan umum yang dilaksanakan oleh pemerintahan dari tingkat Desa/ Kelurahan hingga ke tingkat RT masih berfungsi dengan baik. Pada saat bencana datang, pelayanan terhadap masyarakat tidak terganggu dan bahkan bertambah dengan menjalankan fungsi-fungsi penanggulangan bencana. Pada situasi bencana kepemimpinan masih berfungsi, masyarakat yang terkena dampak bencana tidak akan terlalu merasakan adanya bencana yang terjadi, karena fungsi pemerintah yang ada di lingkungannya masih berjalan dengan baik. (3) Sumber Daya. Melihat dampak bencana dari sumber daya, pada bencana berskala kecil peranan sumber daya lokal sangat terlihat. Dampak yang ditimbulkan dari bencana akan ditangani langsung oleh sumber daya lokal, sehingga tidak banyak pihakpihak/ sumberdaya eksternal yang memberikan perannya dalam penanggulangan bencana tersebut. (4) Infrastruktur. Infrastruktur tidak mengalami kerusakan yang berarti akibat suatu bencana. Sistem pendidikan, ekonomi, akses transportasi dan kesehatan tetap berjalan dengan normal. Dengan demikian aktivitas belajar mengajar, perdagangan dan pelayanan kesehatan yang menjadi aktivitas rutin tetap berjalan seperti biasa. b. Bencana Skala Sedang. Bencana skala sedang juga dilihat dari beberapa aspek yang terkena dampak, yaitu: (1) Organisasi. Secara organisasi bencana dikelompokkan pada skala sedang apabila saat bencana terjadi organisasi yang ada tidak berfungsi secara keseluruhan, sehingga koordinasi antar lembaga/ organisasi yang ada di masyarakat tidak dapat dilakukan. Akibatnya adalah, tidak ada tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga yang ada tersebut untuk melakukan tindakan penanggulangan bencana. (2) Kepemimpinan. Di tingkat Kabupaten/ Kota pelayanan pada saat bencana masih dapat dilakukan, namun di tingkat Kecamatan hingga Desa/Kelurahan sudah tidak berfungsi. Pada situasi ini kepemimpinan akan dipandu ataupun akan diambil alih oleh tingkat Kabupaten/ Kota. 24 Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat
  30. 30. SISTEM PERINGATAN DINI DI MASYARAKAT (3) Sumber daya. Pada kondisi bencana berskala sedang, sumber daya lokal yang ada tidak bisa difungsikan secara maksimal, karena beberapa sumber daya yang ada di tingkatan lokal tersebut juga terkena dampak bencana. Pada kondisi ini, sumber daya terdekat akan berperan untuk memberikan upaya penanggulangan bencana di daerah yang terkena dampak. (4) Infrastruktur. Infrastruktur yang ada di masyarakat tidak mengalami kerusakan secara keseluruhan, akan tetapi sistem pendidikan, ekonomi, akses transportasi dan kesehatan tetap mengalami gangguan. Adanya gangguan pada infrastruktur yang ada tersebut berdampak pada aktivitas masyarakat, baik aktivitas pendidikan, ekonomi maupun pelayanan transportasi dan kesehatan. c. Bencana Skala Besar. Bencana skala besar biasanya identik dengan rusaknya infrastruktur, timbulnya korban jiwa, dan dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut: (1) Organisasi. Pada kondisi bencana skala besar, organisasi yang ada di daerah setempat tidak berfungsi untuk melakukan tindakan-tindakan penanggulangan bencana. Tidak ada fungsi koordinasi yang berjalan pada kondisi ini, sehingga organisasi yang ada itu pun membutuhkan dukungan atau bahkan pertolongan untuk melakukan upaya penanggulangan bencana. (2) Kepemimpinan. Sistem kepemimpinan yang ada di daerah terkena bencana ini tidak berfungsi sama sekali, situasi ini biasanya memperparah kondisi wilayah yang terkena dampak bencana dikarenakan tidak ada kebijakan ataupun arahan dari yang berwenang untuk melakukan tindakan respon dan lain-lain. (3) Sumber daya. Sumber daya yang ada di daerah terkena dampak tidak berfungsi dan tidak mampu melakukan tindakan. Keterbatasan sumber daya yang ada memicu dikelompokkannya bencana pada skala bencana besar, karena sumber daya tidak berimbang dengan bencana yang terjadi dalam penanganannya sehingga dapat menimbulkan dampak yang lebih parah. Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat 25
  31. 31. SISTEM PERINGATAN DINI DI MASYARAKAT (4) Infrastruktur. Seluruh sistem yang ada di masyarakat tidak akan berjalan dikarenakan infrastruktur yang ada tidak berfungsi. Sistem pendidikan, ekonomi dan akses transportasi serta kesehatan tidak berfungsi, sehingga masyarakat yang terkena dampak bencana tidak mendapatkan pelayanan dan tidak bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. 2. Sistem Peringatan Dini di Tingkat Nasional. Peringatan dini di masyarakat dapat dikembangkan dengan mengacu pada skema peringatan yang ada pada tingkat nasional, dimana sumber peringatan resmi berasal dari lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peringatan. Pada beberapa wilayah yang tidak dapat menerima peringatan dini bencana dari lembaga nasional, gejala alam tanda akan terjadinya bencana menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan sebagai indikasi akan terjadinya bencana, sehingga hal tersebut dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan bentuk peringatan dini yang akan dikeluarkan. Tabel 2. Mekanisme Dukungan Informasi Peringatan Dini Bencana. Sumber Jenis Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kemenkes Peringatan dini cuaca, gempa bumi dan tsunami. Informasi kesehatan. Kementrian PU Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian (BPPTK) Kemenhut Info ketinggian air, peringatan dini banjir dan kekeringan. Gunung berapi. Penelitian gunung berapi. Peringatan dini bencana kebakaran hutan. PMI Laporan berkaitan kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Kearifan lokal 26 Informasi kebencanaan. Informasi awal per ancaman yang ada. Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat
  32. 32. SISTEM PERINGATAN DINI DI MASYARAKAT Jika mekanisme dukungan informasi dapat dipahami oleh semua pihak, sistem peringatan dini yang dibangun dapat membantu pengambil keputusan di tingkat lokal dan masyarakat berisiko dalam membuat keputusan yang lebih tepat. Untuk menunjang mekanisme dukungan informasi, perlu adanya sumber-sumber informasi untuk selanjutnya didistribusikan kepada penerima informasi. Setiap sumber informasi akan memberikan informasi-informasi yang berbeda dan spesifik, sesuai dengan lingkup tugasnya. Sumber informasi dapat berasal dari pemerintah dan lembaga lain yang memiliki kredibilitas di bidangnya. Di luar pemerintah, sumber-sumber informasi haruslah yang telah diakui secara kelembagaan maupun yang diakui secara budaya setempat. 3. Dukungan Kebijakan Daerah untuk Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Bencana. Sistem peringatan dini dibangun melalui pendekatan partisipatif masyarakat, karena itu memerlukan dukungan dalam langkah dan prosedur yang mudah dan aplikatif yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Dengan perspektif ini, dukungan kebijakan, pedoman, standarisasi maupun hal lainnya yang bersifat teknis sangat membantu pelaku-pelaku dalam mengembangkan sistem peringatan dini secara optimal. Jika kebijakan pendukung tidak dikeluarkan oleh pengambil kebijakan/pemerintah, dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih peran dan tanggung jawab pada saat melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing elemen yang ada. Agar adanya peran dan tanggung jawab yang merata serta sesuai dengan kapasitas masing-masing elemen, pemerintah daerah harus mengidentifikasi pemangku kepentingan dan jaringan pendukung lainnya yang ada. Secara umum, pelaku pendukung memiliki tugas dan fungsi masing-masing dari masa kesiapsiagaan hingga masa tanggap darurat. Tabel 3. Sumber Kebijakan dan Pedoman. Sumber Kebijakan dan Prosedur BPBD PP, SK, PERKA Desa tangguh. BMKG Sistem peringatan dini. PVMBG Penentuan status gunung api. Kemenkes Desa siaga. PU Pengairan Kali bersih. PMI Pedoman Organisasi Pelayanan, Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Bencana, Petunjuk Teknis Tanggap Darurat Bencana, Petunjuk Teknis Kesiapsiagaan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana. Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat 27
  33. 33. SISTEM PERINGATAN DINI DI MASYARAKAT 4. Peran PMI dalam Sistem Peringatan Dini Untuk memenuhi tanggung jawab dan memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat yang paling rentan pada sebelum, saat, dan sesudah bencana, PMI berupaya agar dapat merespon bencana yang terjadi dengan pelayanan yang efektif, efisien dan tepat waktu. Upaya yang dilakukan adalah membantu pemerintah dalam hal memberikan informasi bencana dan peringatan dini kepada masyarakat dan membantu memobilisasi masyarakat agar setelah menerima informasi bencana segera melakukan upaya-upaya kesiapsiagaan tanggap darurat maupun upaya-upaya penyelamatan. Dalam pengelolaan sistem peringatan dini di masyarakat, peran dan tugas PMI adalah sebagai berikut: a. Mengumpulkan informasi situasi aktual dan potensi risiko yang mengikuti ancaman bencana dari berbagai institusi pemerintah maupun organisasi yang terpercaya. b. Melakukan analisis dan kajian informasi bencana tersebut secara akurat, cepat dan tepat serta menterjemahkannya ke dalam bahasa yang mudah diterima oleh masyarakat. c. Segera menyebarluaskan pesan dan informasi bencana kepada pihak terkait, khususnya kepada masyarakat yang paling rentan dan diprediksikan terkena dampak, sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan dan tindakan yang tepat. d. Membantu masyarakat dalam mempersiapkan diri mengantisipasi risiko bencana dan melakukan upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan penyelamatan. 28 Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat
  34. 34. SISTEM PERINGATAN DINI DI MASYARAKAT Gambar 4. Peran PMI dalam Sistem Peringatan Dini PMI Pusat berkewajiban menyusun kebijakan dan pengembangan sistem peringatan dini serta pola pembinaan informasi bencana yang berlaku untuk seluruh PMI di wilayah Indonesia serta dukungan fasilitasi hardware dan software. PMI Provinsi menyiapkan wahana dan sarana pokok untuk pengumpulan dan pengolahan informasi dan diseminasi informasi tersebut di Provinsi. Sedangkan PMI Kecamatan serta PMI Kabupaten/ Kota melakukan dan menjalankan sistem tersebut untuk mendukung sistem-sistem yang ada di masyarakat dengan peran sebagai berikut: PMI Pusat berkewajiban menyusun kebijakan dan pengembangan sistem peringatan dini serta pola pembinaan informasi bencana yang berlaku untuk seluruh PMI di wilayah Indonesia serta dukungan fasilitasi hardware dan software. PMI Provinsi menyiapkan wahana dan sarana pokok untuk pengumpulan dan pengolahan informasi dan diseminasi informasi tersebut di Provinsi. Sedangkan PMI Kecamatan serta PMI Kabupaten/ Kota melakukan dan menjalankan sistem tersebut untuk mendukung sistem-sistem yang ada di masyarakat dengan peran sebagai berikut: Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat 29
  35. 35. SISTEM PERINGATAN DINI DI MASYARAKAT a. PMI Kecamatan. Dalam penanggulangan bencana di masyarakat, PMI Kecamatan sebagai pihak eksternal memiliki peranan penting dalam penguatan elemen-elemen masyarakat dan relawan desa/kelurahan di wilayahnya. Dalam sistem peringatan dini tugasnya adalah memberikan dukungan kepada komite penanggulangan bencana dan relawan desa/kelurahan dalam bentuk pelatihan, pendampingan, bantuan mitigasi serta bantuan relief dan advokasi. b. PMI Kabupaten. PMI Kabupaten/ Kota sebagai lembaga eksternal 1 (satu) tingkat di atas PMI Kecamatan sangat berperan dalam kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh PMI Kecamatan dan sebagai penyedia atau perantara atau penyambung informasi-informasi dari sektor-sektor pemerintah terkait dengan sistem peringatan dini. PMI Kabupaten/Kota secara tingkatan akan memperoleh akses lebih cepat ke BNPB/BPBD, BMKG, PVMBG, Kemenkes dan PU Pengairan terkait informasi-informasi awal terkait dengan kebencanaan. Informasi inilah yang akan diteruskan kepada PMI Kecamatan untuk selanjutnya didistribusikan kepada komite penanggulangan bencana serta relawan desa/kelurahan untuk diambil tindakan lanjutan. Selain penyambung informasi, PMI Kabupaten/Kota juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mengacu pada pedoman organisasi, Juklak penanggulangan bencana, Juknis tanggap darurat bencana dan Juknis kesiapsiagaan dalam pengurangan risiko bencana. 5. Peran Pemangku kepentingan dalam Pengembangan Sistem Peringatan Dini di Masyarakat. Sistem peringatan dini akan berjalan dengan baik jika didukung oleh elemen-elemen masyarakat yang memiliki peranan penting dalam penguatan sistem peringatan dini. Elemen-elemen masyarakat tersebut nantinya akan menjadi pelaku sistem peringatan dini. Para pelaku ini akan menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing terkait dengan sistem peringatan dini, baik dari segi kebijakan, sumber informasi maupun hal-hal pendukung lainnya untuk penguatan sistem peringatan dini. Selain itu, dalam mengembangkan sistem peringatan dini yang berakar dari masyarakat membutuhkan dukungan kebijakan dari pelaku-pelaku lainnya dalam penangulangan bencana, seperti Pemerintah Lokal, BPBD, PMI Kecamatan/ Kabupaten dan pemangku kepentingan penanggulangan bencana lainnya. 30 Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat
  36. 36. SISTEM PERINGATAN DINI DI MASYARAKAT Tabel 4. Tugas dan Fungsi Pemangku kepentingan. Pelaku Tugas dan Fungsi Pemerintah lokal (Kepala Desa/Kelurahan) Sebagai penanggung jawab dan pembimbing sistem peringatan dini. Komite Penanggulangan Bencana (Komite PB) Beranggotakan: • Perwakilan pemerintah atau perangkat yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana. • Perwakilan tokoh masyarakat/ tokoh agama/ tokoh adat di Desa/ Kelurahan. • Perwakilan elemen/ organisasi masyarakat yang ada di masyarakat Desa/ Kelurahan. Dengan susunan kepengurusan: (Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota). Sebagai penyelenggara dan kordinator pelaksanaan sistem peringatan dini di tingkat Desa/ Kelurahan yang berfungsi sebagai perumus, perencana, penganggaran dan pemantauan pelaksanaan sistem peringatan dini di masyarakat Desa/ Kelurahan. Relawan Desa/ Kelurahan Sebagai motivator, inisiator, fasilitator bagi masyarakat dalam pelaksanaan sistem peringatan dini di Desa/ Kelurahan. PKK Sebagai organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan dan kesehatan keluarga yang memiliki akses langsung ke masyarakat. Karang Taruna Sebagai organisasi sosial kemasyarakatan di bidang pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial sebagai mitra pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesejahteraan sosial. Kader Posyandu Sebagai motivator, inisiator, fasilitator bagi masyarakat dalam pelaksanaan sistem peringatan dini di Desa/ Kelurahan. Linmas Lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dalam menangani masalah perlindungan dan keamanan di masyarakat. 6. Langkah-langkah Membangun Sistem Peringatan Dini di Masyarakat. Dalam membangun sistem peringatan dini perlu langkah-langkah yang harus dilakukan secara bertahap. Hal ini dilakukan agar proses pengembangan sistem peringatan dini tersebut benar-benar terlaksana dan dipahami oleh masyarakat. Pada proses membangun sistem peringatan dini peran elemen masyarakat seperti Komite PB dan relawan desa/kelurahan sangat besar, karena sistem peringatan dini yang dibangun tersebut disusun berdasarkan mekanisme partisipatif dan melalui langkah-langkah yang sistematis. Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat 31
  37. 37. SISTEM PERINGATAN DINI DI MASYARAKAT Gambar 5. Langkah-Langkah Membangun Sistem Peringatan Dini di Masyarakat. Tabel 5. Langkah-Langkah Membangun Sistem Peringatan Dini di Masyarakat. Langkah Pelaku Sasaran Sosialisasi dan advokasi. Sebuah proses memberikan informasi yang bertujuan untuk mengubah perilaku, tindakan, dan kebijakan dari elemen pemerintah di masyarakat. Kepala Desa/ Kelurahan, BPBD, PMI Kecamatan. Elemen masyarakat. Sosialisasi di masyarakat. Sebuah proses memberikan informasi yang bertujuan untuk mengubah perilaku, tindakan masyarakat. Kepala Desa/ Kelurahan, BPBD, PMI Kecamatan. Masyarakat Desa/ Kelurahan. Pembentukan Komite PB. 32 Deskripsi Kegiatan Menggabungkan elemen-elemen masyarakat yang ada di Desa/ Kelurahan, tergabung dalam suatu wadah yang disebut dengan Komite Penanggulangan Bencana, dipimpin oleh Kepala Desa/ Kelurahan. Kepala Desa/ Kelurahan, BPBD, PMI Kecamatan. Elemen masyarakat. Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat
  38. 38. SISTEM PERINGATAN DINI DI MASYARAKAT Memberikan pemahaman kepada masyarakat desa/kelurahan tentang pentingnya sistem peringatan dini di masyarakat. Orientasi. Rekrutmen relawan desa/ Kelurahan. Orientasi sistem peringatan dini. Pembentukan sistem peringatan dini. Komite PB. Masyarakat Desa/ Kelurahan. Setelah melaksanakan orientasi, Komite PB mulai dapat merekrut Relawan Desa/Kelurahan. Dengan menentukan kriteria, syarat dan mekanisme perekrutan. Komite PB. Masyarakat Desa/ Kelurahan. Orientasi sistem peringatan dini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat desa/kelurahan tentang pentingnya sistem peringatan dini di lingkungan masyarakat. Komite PB Relawan Desa/ Kelurahan. Masyarakat Desa/ Kelurahan. Masyarakat melakukan analisis lingkungan mereka terhadap ancaman, risiko dan kapasitas. Dari hasil analisis tersebut masyarakat menyusun sistem peringatan dini untuk lingkungan Desa/ Kelurahan mereka. Komite PB Relawan Desa/ Kelurahan. Masyarakat Desa/ Kelurahan. Komite PB, Relawan Desa/ Kelurahan, Masyarakat Desa/ Kelurahan. Masyarakat Desa/ Kelurahan. Simulasi. Sebagai upaya untuk memastikan apakah sebuah sistem peringatan dini yang disusun sudah dapat berjalan dengan baik sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Evaluasi Melakukan penilaian terhadap sistem yang dibuat dengan aplikasi yang diterapkan, guna melakukan perbaikan ataupun penguatan sistem peringatan dini yang dibentuk. Komite PB. Langkah-langkah yang dilaksanakan tersebut menghasilkan dokumen sistem peringatan dini yang mampu memberikan informasi kepada masyarakat untuk bertindak sebelum bencana terjadi ataupun melakukan tindakan lanjutan setelah terjadinya bencana. Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat 33
  39. 39. BAB IV PENGELOLAAN SISTEM PERINGATAN DINI BERBASIS MASYARAKAT
  40. 40. PENGELOLAAN SISTEM PERINGATAN DINI BERBASIS MASYARAKAT PENGELOLAAN SISTEM PERINGATAN DINI Dalam membangun sistem peringatan dini di masyarakat, diperlukan pendekatan People Centred Early Warning System (sistem peringatan dini berpusat pada manusia). Melalui pendekatan ini diharapkan masyarakat yang rentan dapat membangun kapasitasnya untuk melindungi dirinya sendiri serta meningkatkan ketangguhannya dalam mengurangi kerentanan-kerentanannya terhadap bencana. Terdapat tiga persyaratan dasar dalam pendekatan People Centred Early Warning System (sistem peringatan dini berpusat pada manusia), yaitu: 1. Masyarakat memiliki pengetahuan tentang ancaman bencana yang dihadapinya. 2. Masyarakat mampu mengkomunikasikan kepada anggota masyarakat lainnya mengenai perubahan-perubahan yang terjadi pada ancaman bencana serta potensi dampak yang ditimbulkannya. 3. Masyarakat mampu melakukan aksi/ tindakan untuk merespon bencana. Dalam praktiknya, pendekatan ini memerlukan dukungan dari lembaga-lembaga ilmiah atau lembaga-lembaga perantara lainnya dalam memfasilitasi pengelolaan sistem peringatan dini di masyarakat. Oleh karena itu pengelolaan sistem peringatan dini di masyarakat dapat dilakukan dengan melalui proses di bawah ini: Gambar 6. Proses Pengelolaan Sistem Peringatan Dini di Masyarakat. 36 Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat
  41. 41. PENGELOLAAN SISTEM PERINGATAN DINI BERBASIS MASYARAKAT PERSIAPAN Asesmen merupakan langkah awal dalam proses pengelolaan sistem peringatan dini di masyarakat serta membangun ketangguhannya dalam menghadapi risiko bencana. Melalui asesmen yang partisipatif diharapkan dapat meningkatkan penerimaan dan keterlibatan masyarakat di samping membangun kesadarannya akan ancaman bencana, risiko, kerentanan dan kapasitas yang dimilikinya serta potensi dampak atau risikonya terhadap kesejahteraan hidupnya. Dengan menggunakan asesmen kerentanan dan kapasitas (Vulnerability and Capacity Assessment), diharapkan kapasitas masyarakat dapat dibangun untuk mengelola sistem peringatan dini dengan pelibatan seluruh komponen masyarakat. Penggunaan alat VCA dengan pertanyaan kunci yang tepat dalam rangkaian membentuk sistem peringatan dini akan mempermudah masyarakat dalam memahami, mengembangkan dan mengimplementasikan sistem peringatan dini yang akan diterapkan di lingkungannya. Dengan merujuk terhadap 4 elemen sistem peringatan dini, maka di dalam tahap persiapan, penting untuk mengkaji kembali: (1) Pengetahuan tentang risiko; (2) Pemantauan dan pelayanan peringatan; (3) Penyebarluasan dan komunikasi; (4) Kemampuan untuk merespon bencana, sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini: Elemen Pengkajian Pengetahuan tentang risiko. Pertanyaan Kunci • Apakah masyarakat mengetahui daerah yang rentan dan berisiko? • Apakah masyarakat memahami dampak dari ancaman yang terjadi? • Apa saja jenis-jenis kerentanan yang ada di wilayah tersebut? • Berapa banyak jumlah penduduk yang terkena dampak dari masing-masing ancaman? • Apakah masyarakat mengetahui gejala-gejala atau tanda-tanda dari ancaman yang terjadi? • Apakah ibu/bapak pernah mendengar tentang perubahan iklim, gas rumah kaca? • Apakah ada perubahan kejadian bencana dalam hal frekwensi, intensitas, durasi dan dampak? • Bagaimana kondisi cuaca saat ini (lebih panas/ dingin)? • Bagaimana periode musim hujan dan kemarau saat ini dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu (10 tahun)? Alat VCA yang digunakan • Peta kerentanan dan kapasitas. • Riwayat kejadian bencana. • Analisa kecenderungan dan perubahan. • Kalendar musim dan kegiatan. Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat 37
  42. 42. PENGELOLAAN SISTEM PERINGATAN DINI BERBASIS MASYARAKAT Pemantauan dan pelayanan peringatan. • Diagram kelembagaan. • Kajian analisa berbasis gender. • Riwayat kejadian bencana. Penyebarluasan dan komunikasi. • Apakah ada analisa informasi peringatan dini? • Siapa yang bertanggungjawab melakukan analisa informasi peringatan dini? • Sejauh mana informasi peringatan dini dapat menjangkau masyarakat yang terancam? • Apakah informasi peringatan yang diberikan jelas dan berguna? • Siapa yang memiliki wewenang menyebarluaskan informasi peringatan dini? • Media apa saja yang dapat digunakan untuk menyebarluaskan informasi peringatan dini? • Bagaimana peran PMI dalam menyebarluaskan informasi peringatan dini? • Diagram kelembagaan. Kemampuan merespon bencana. 38 • Apakah ada institusi yang menyediakan informasi peringatan dini? • Apakah ada mekanisme peringatan dini berdasarkan kearifan lokal yang ada di masyarakat? • Siapa yang berperan dalam mekanisme peringatan dini? (institusi dan masyarakat) • Bagaimana mekanisme pemantauan peringatan dini? (institusi dan masyarakat) • Siapakah yang bertugas melakukan pemantauan peringatan dini? (institusi dan masyarakat) • Apakah ada akses terhadap informasi prakiraan cuaca jangka pendek, prakiraan musiman dan proyeksi perubahan iklim jangka panjang? • Bagaimana masyarakat mendapatkan informasi cuaca? • Apakah prakiraan cuaca itu dapat dipahami? • Bagaimana tanggapan dari masyarakat setelah menerima informasi peringatan dini? • Apakah tindakan yang dilakukan masyarakat setelah menerima informasi? • Bagaimana peran PMI dalam membantu Pemerintah memobilisasi masyarakat? • Penguatan kearifan lokal di masyarakat terkait dengan informasi peringatan dini? • Apakah ada peta dan jalur evakuasi? • Apakah ada mekanisme tanggap darurat di setiap wilayah berdasarkan jenis ancaman yang telah disetujui oleh Pemerintah setempat? • Apakah ada rencana aksi kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana di masyarakat? • Bagaimana akses transportasi pada saat tanggap darurat bencana? • Apakah masyarakat pernah menerima pelatihan terkait dengan pengurangan risiko bencana? Jika iya, apa saja jenis pelatihan yang pernah diikuti? • Apakah ada sarana dan prasarana kesiapsiagaan, pencegahan dan pelayanan kesehatan? Jika ada, sebutkan? • Bagaimana akses pelayanan kesehatan? (jarak, transportasi, alat, tenaga kesehatan, frekuensi, dan lain lain) • Bagaimana akses mendapatkan air bersih? (kualitas, jarak, sumber air, dan lain lain) • Apakah ada pemanfaatan prakiraan cuaca jangka pendek, prakiraan musiman dan proyeksi perubahan iklim jangka panjang dalam merencanakan aksi dini? • Riwayat kejadian bencana. • Kajian penangangan bencana berbasis gender. • Peta kerentanan dan kapasitas. • Diagram kelembagaan. Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat
  43. 43. PENGELOLAAN SISTEM PERINGATAN DINI BERBASIS MASYARAKAT ANALISA 1. Penentuan Tingkat Risiko. Penentuan tingkat risiko didasarkan pada pemantauan gejala-gejala atau tandatanda, dampak dan frekuensi dari terjadinya ancaman, setiap ancaman mempunyai tingkat risiko yang berbeda-beda. Penentuan tingkat risiko akan dikeluarkan oleh institusi yang mempunyai wewenang seperti BMKG (Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika), PVMBG (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi), Kementrian Kesehatan, dan lain sebagainya. a. Gunung Api. Pemetaan Kawasan Rawan Bencana (KRB) gunung api berisi informasi mengenai wilayah yang berpotensi terlanda bahaya erupsi gunung api yang terbagi dalam 3 (tiga) kelompok yaitu: 1) KRB I, wilayah yang terletak 11-15 Km dari puncak gunung dan berpotensi terlanda aliran lahar dan hujan abu. 2) KRB II, wilayah yang terletak 6-10 Km dari puncak gunung dan berpotensi terlanda awan panas dan lontaran material vulkanik dan hujan abu. 3) KRB III, wilayah yang terletak 0-5 Km dari puncak gunung dan berpotensi terlanda awan panas lontaran batu lava atau batuan pijar dan hujan abu. Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat 39
  44. 44. PENGELOLAAN SISTEM PERINGATAN DINI BERBASIS MASYARAKAT Tabel 6. Tingkat Status Gunung Berapi di Indonesia. Tingkat Status Gunung Berapi di Indonesia Status NORMAL • Tidak ada gejala aktivitas tekanan magma. • Tingkat aktivitas dasar • Aktivitas masyarakat normal. WASPADA • Getaran gempa vulkanik. • Tampak semburan kecil (asap disertai material di sekitar puncak). • Suara gemuruh di gunung • Turunnya binatang dari gunung. • Aktivitas masyarakat dibatasi di KRB II dan KRB III. • Larangan mendaki. • Kewaspadaan terhadap debu asap/ material bagi masyarakat dan penerbangan. SIAGA • Intensitas letusan makin tinggi. • Daerah semburan material makin luas. • Terjadinya hujan debu. • Getaran gempa bumi vulkanik meningkat. • Air sungai mengering. • Masyarakat dilarang melakukan aktivitas di dalam radius 4 Km dari kawah gunung api. • Tidak mendekati daerah bahaya seperti sumber air, lembah, lereng bukit, dan sebagainya. • Waspada awan panas. • Pengamanan harta benda, ternak dan barang-barang berharga. • Keluar dari radius 4 Km menuju daerah aman. AWAS 40 Makna Tindakan • Diperkirakan dalam waktu 1x24 jam terjadi erupsi lahar. • Awan panas, debu dan material lainnya menuju ke pemukiman. • Intensitas letusan semakin tinggi. • Tidak ada aktivitas masyarakat di KRB II dan KRB III. • Menempati daerah aman (pengungsian). • Menunggu arahan berikutnya dari Pemerintah Setempat. Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat
  45. 45. PENGELOLAAN SISTEM PERINGATAN DINI BERBASIS MASYARAKAT b. Banjir. Ancaman banjir dapat diprediksi dengan melihat tanda-tanda, diantaranya sebagai berikut: 1) Intensitas curah hujan yang cukup tinggi. Untuk intensitas hujan, mengacu pada Standar Internasional (WMO/World Metrological Organization) adalah sebagai berikut: Kriteria Hujan Sangat Ringan Ringan Sedang / Normal Lebat Sangat Lebat Intensitas per Jam Intensitas per hari < 0.1 mm – 5.0 mm 5.0 – 10 mm 10 – 20 mm > 20 mm < 5.0 mm 5.0 – 20 mm 20 – 50 mm 50 – 100 mm > 100 mm Keterangan: Curah hujan 1 milimeter artinya dalam luasan 1 meter persegi tertampung air hujan setinggi 1 milimeter atau 1 liter. 2) Debit air sungai yang sudah melebihi ambang batas. 3) Terjadinya hujan lebat dan terus menerus di hulu sungai. Untuk memahami kondisi atau fenomena terjadinya hujan lebat dan atau sangat lebat yang disertai kilat atau petir dan angin kencang atau puting beliung ialah sebagai berikut: • Musim apa yang sedang berlangsung saat ini (apakah musim hujan, transisi atau pancaroba dan kemarau). Apabila musim yang sedang berlangsung saat ini adalah musim hujan atau transisi dan atau pancaroba maka langkah selanjutnya ialah ke poin 2). Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat 41
  46. 46. PENGELOLAAN SISTEM PERINGATAN DINI BERBASIS MASYARAKAT • Amati dan cermati kondisi cuaca pada pagi hingga siang hari. Bila cuacanya cerah atau cerah berawan dengan kondisi udara yang terik dan atau sangat terik pada siang harinya sehingga terasa sangat “kepanasan atau kegerahan”. Artinya radiasi matahari dan proses penguapan yang terjadi cukup bahkan sangat besar dan optimal. • Amati dan cermati keadaan dan kondisi awan-awan yang terjadi saat diamati, terutama awan yang terlihat gelap (warna hitam pekat dan bergumpal berbentuk bunga kol). • Amati dan cermati keadaan dan kondisi hembusan angin, apakah termasuk dalam kategori kriteria teduh atau lebih besar. Jika kondisinya masuk dalam kategori atau kriteria tersebut maka kemungkinan ada awan yang terlihat gelap (warna hitam pekat dan bergumpal berbentuk bunga kol). • Cermati dan rasakan apakah terjadi perubahan cuaca baik suhu udara, angin dan pertumbuhan awannya yang cukup drastis pada siang menjelang sore hari. • Jika semua hasil pengamatan sesuai dengan poin-poin diatas, maka ada peluang terjadinya hujan dengan intensitas sedang sampai sangat lebat yang disertai kilat atau petir dan angin kencang atau puting beliung yang berdurasi singkat (pendek). c. Gempa Bumi. Penentuan tingkat risiko berdasarkan getaran dari gempa yang disebut dengan skala MMI (Modified Mercally Intensity) dengan penjelasan sebagai berikut: 42 Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat
  47. 47. PENGELOLAAN SISTEM PERINGATAN DINI BERBASIS MASYARAKAT Skala Makna I Getaran tidak dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang. II Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang. III Getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan ada truk lewat. IV Pada siang hari dirasakan oleh orang banyak didalam rumah, diluar getaran dirasakan oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela dan pintu bergetar serta dinding berbunyi. V Getaran dirasakan oleh hampir semua penduduk, orang banyak terbangun, gerabah pecah, jendela dan sejenisnya pecah, barangbarang terlempar, tiang-tiang dan barang besar dapat bergoyang, bandul atau lonceng dapat berhenti. VI Getaran dirasakan oleh semua penduduk, kebanyakan semua terkejut dan berlari keluar, plester dinding jatuh dan cerobong asap pada pabrik rusak ringan. VII Setiap orang keluar rumah, kerusakan ringan pada rumah-rumah dengan bangunan dan konstruksi yang baik sedangkan pada bangunan dengan konstruksi yang kurang baik terjadi retak-retak bahkan hancur, cerobong asap pecah. Terasa oleh orang yang naik kendaraan. VIII Kerusakan ringan pada bangunan dengan kontruksi yang kuat. Retak-retak pada bangunan dengan kontruksi yang kurang baik, dinding dapat lepas dari rangka rumah, cerobong asap pabrik dan monumen-monumen roboh, air menjadi keruh. IX Kerusakan pada bangunan yang kuat, rangka-rangka rumah menjadi tidak lurus, banyak retak-retak. Rumah tampak berpindah dari pondasinya. Pipa-pipa di dalam rumah putus. X Bangunan dari kayu yang kuat rusak, rangka rumah lepas dari pondasinya, tanah terbelah, rel melengkung, tanah longsor di tiaptiap sungai dan di tanah-tanah yang curam. XI Bangunan-bangunan hanya sedikit yang tetap berdiri. Jembatan rusak, terjadi lembah. Pipa di dalam tanah tidak bisa dipakai sama sekali, tanah terbelah, rel melengkung sekali. XII Hancur sama sekali. Gelombang tampak pada permukaan tanah. Pemandangan menjadi gelap. Benda-benda terlempar ke udara. Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat 43
  48. 48. PENGELOLAAN SISTEM PERINGATAN DINI BERBASIS MASYARAKAT d. Tsunami. Ancaman tsunami dapat diprediksi dengan melihat tanda-tanda diantaranya sebagai berikut: 1) Terjadi gempa bumi berkekuatan 7 SR di kedalaman 10 Km dengan pusat gempa di tengah laut. 2) Gelombang air laut bergerak dengan cepat. 3) Jika air surut lebih cepat dan lebih jauh dari pasang surut normal. 4) Angin kencang atau terdengar suara menggelegar. 5) Bau asin yang sangat menyengat. 6) Dari kejauhan tampak gelombang putih dan terlihat sangat keras. 44 Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat
  49. 49. PENGELOLAAN SISTEM PERINGATAN DINI BERBASIS MASYARAKAT e. Gerakan Tanah. Gerakan tanah dikenal juga dengan istilah tanah longsor. Tingkatan status gerakan tanah ialah sebagai berikut: Status Makna Tindakan Sangat rendah Sangat jarang terjadi gerakan tanah. Penempatan lokasi bangunan vital dan strategis. Rendah Gerakan tanah bisa terjadi jika ada gangguan lereng. Tidak tinggal di daerah bantaran sungai. Gerakan tanah berpotensi terjadi jika curah hujan tinggi dan ada gangguan lereng. • Tidak melakukan pemotongan lereng. • Waspada jika curah hujan tinggi. • Jangan tinggal di lereng terjal. • Sering terjadi gerakan tanah jika musim hujan. • Gerakan tanah lama bisa aktif kembali. • Tidak membangun pemukiman di daerah lereng. • Konservasi lahan. • Waspada jika curah hujan tinggi. • Mengungsi jika curah hujan tinggi. Menengah Tinggi 2. Analisis Peran dan Mekanisme Koordinasi Pemangku Kepentingan. Analisis peran dan mekanisme koordinasi pemangku kepentingan perlu dilakukan untuk mengembangkan dan menerapkan sistem peringatan dini yang efektif serta memerlukan kontribusi dan koordinasi dari berbagai individu dan kelompok yang berbeda. Dalam hal ini, sistem peringatan dini dapat mengaplikasikan dua pendekatan; top down dan bottom up. Dengan pendekatan top down, maka informasi peringatan dini dapat disalurkan dari lembaga penyedia informasi peringatan dini yang credible sampai ke tingkat masyarakat. Di sisi lain, dengan pendekatan bottom up, masyarakat berkontribusi penting untuk mengidentifikasi kebutuhan, pola kerentanan dan mengembangkan legitimasi yang diperlukan untuk memastikan bahwa peringatan ditindaklanjuti. Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat 45
  50. 50. PENGELOLAAN SISTEM PERINGATAN DINI BERBASIS MASYARAKAT Gambar 7. Mekanisme Kelembagaan Informasi Peringatan Dini Sebelum Bencana. Gambar 8. Mekanisme Kelembagaan Informasi Peringatan Dini Saat dan Setelah Bencana. 46 Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat
  51. 51. PENGELOLAAN SISTEM PERINGATAN DINI BERBASIS MASYARAKAT Tabel 7. Peran Pelaku Kunci Informasi Peringatan Dini. No Pelaku Kunci A. 1. 2. 3. Sebelum Saat Bencana Sesudah Bencana Informasi Peringatan Dini (Top – Down) BNPB/ BPBD, BMKG, VSI, Kementrian Kesehatan, dan Penyedia Informasi Eksternal. • Memberikan informasi peringatan dini pada PMI/Lembaga Perantara. • Mengumumkan informasi peringatan melalui saluran komunikasi seperti televisi, radio dan lain sebagainya. PMI/ Lembaga Perantara. • Mengumpulkan informasi peringatan dini. • Melakukan cek ulang informasi yang di terima. • Melakukan analisa informasi peringatan dini yang diterima. • Menterjemahkan informasi peringatan dini yang diterima dengan menggunakan bahasa sederhana. • Menyusun rencana kesiapsiagaan. • Menyampaikan informasi peringatan dini kepada Relawan Desa/Kelurahan. • Melakukan pemutakhiran informasi di sistem Informasi Penanggulangan Bencana. • Berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. Pemerintah Daerah. • Melakukan cek ulang informasi yang di terima. • Mengumpulkan informasi terkait dengan peringatan dini yang diterima. • Menyampaikan informasi peringatan dini pada masyarakat. • Menginformasikan pesan-pesan kesiapsiagaan kepada masyarakat. • Menginformasikan tindakan yang sudah dilakukan kepada PMI/Lembaga Perantara sebagai umpan balik informasi peringatan dini. • Memberikan informasi kejadian bencana kepada lembaga perantara dan institusi terkait lainnya. • Melakukan pemantauan terhadap parameter dan gejala-gejala terjadinya suatu ancaman. • Menyusun rencana operasional tanggap darurat. • Melakukan kegiatan tanggap darurat bencana berkoordinasi dengan BNPB/ BPBD dan pemangku kepentingan terkait. • Melakukan pemantauan informasi peringatan dini. • Melakukan pemantauan terhadap parameter dan gejala-gejala terjadinya suatu ancaman dan kemungkinan terjadinya ancaman susulan. • Menyusun rencana pemulihan dini. • Melakukan pemantauan informasi peringatan dini. • Melakukan kegiatan pemulihan dini seperti promosi kesehatan, air sanitasi, penampungan darurat, dan lain sebagainya berkoordinasi dengan BNPB/BPBD dan pemangku kepentingan terkait. • Kepala Desa/Kelurahan memberikan perintah evakuasi kepada masyarakat. • Melakukan pertemuan koordinasi dengan • Melakukan pemantauan pemangku kepentingan informasi peringatan terkait terkait dini. • Melakukan kegiatan • Melakukan kegiatan tanggap darurat pemulihan dini. bencana. • Pengaktifan surveilans. • Melakukan pemantauan informasi peringatan dini. 1 • Pengaktifan surveilans terhadap angka kesakitan di masyarakat. 1 Surveilans adalah Suatu proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi data kesehatan secara sistematis, terus menerus dan penyebarluasan informasi kepada pihak terkait untuk melakukan tindakan. DCP2 (2008). Public health surveillance. The best weapon to avert epidemics. Disease Control Priority Project. HYPERLINK “http://www.dcp2.org/file/153/dcpp-surveillance.pdf” www.dcp2.org/file/153/dcpp-surveillance.pdf Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat 47
  52. 52. PENGELOLAAN SISTEM PERINGATAN DINI BERBASIS MASYARAKAT • Kepala Desa/Kelurahan memberikan perintah evakuasi kepada masyarakat. 4. 5. Relawan Desa/ Kelurahan, Komite PB, Kader Posyandu, Linmas, Karang Taruna, PKK. • Melakukan cek ulang informasi yang di terima. • Mengumpulkan informasi terkait dengan peringatan dini yang diterima. • Menyampaikan informasi peringatan dini pada masyarakat. • Menginformasikan pesan-pesan kesiapsiagaan kepada masyarakat. • Menginformasikan tindakan yang sudah dilakukan kepada PMI/Lembaga Perantara sebagai umpan balik informasi peringatan dini. • Penguatan peran dan fungsi posko di masyarakat. • Membantu Pemerintah memobilisasi masyarakat. • Memberikan informasi tindakan yang sudah dilakukan di lapangan sebagai umpan balik dari informasi yang diterima. • Mendukung kegiatan tanggap darurat bencana yang dilakukan oleh Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. • Melakukan pemantauan informasi peringatan dini. • Penguatan peran dan fungsi posko di masyarakat. • Mendukung kegiatan pemulihan dini yang dilakukan oleh Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. • Melakukan pemantauan informasi peringatan dini. • Penguatan peran dan fungsi posko di masyarakat. Masyarakat. • Melakukan cek ulang informasi yang di terima. • Tetap waspada dan siaga. • Meneruskan informasi peringatan dini kepada masyarakat sekitar. • Melakukan tindakan awal sebagai upaya kesiapsiagaan seperti evakuasi mandiri, merujuk penderita ke unit layanan kesehatan dan petugas kesehatan. • Evakuasi berdasarkan instruksi dari Kepala Desa/Kelurahan. • Merujuk penderita ke unit layanan kesehatan dan petugas kesehatan. • Melaporkan kasus penyakit kepada petugas kesehatan. • Menjaga kebersihan lingkungan dan diri sendiri. • Merujuk penderita ke unit layanan kesehatan dan petugas kesehatan. • Melaporkan kasus penyakit kepada petugas kesehatan. B. 1. 48 Informasi Peringatan Dini (Bottom-Up) Masyarakat. • Menyampaikan tandatanda informasi peringatan dini pada relawan desa/Kelurahan, petugas kesehatan dan aparatur desa/Kelurahan. • Tetap waspada dan siaga. • Melakukan tindakan awal sebagai upaya kesiapsiagaan seperti evakuasi mandiri, merujuk penderita ke unit layanan kesehatan dan petugas kesehatan. • Menyampaikan tanda-tanda informasi peringatan dini pada relawan desa/ kelurahan,petugas kesehatan dan aparatur desa/kelurahan. • Melakukan evakuasi mandiri. • Merujuk penderita ke unit layanan kesehatan dan petugas kesehatan • Melaporkan kasus penyakit kepada petugas kesehatan. • Menyampaikan tanda-tanda informasi peringatan dini pada relawan desa/kelurahan, petugas kesehatan dan aparatur desa/kelurahan. • Menjaga kebersihan lingkungan dan diri sendiri. • Merujuk penderita ke unit layanan kesehatan dan petugas kesehatan. • Melaporkan kasus penyakit kepada petugas kesehatan. Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat
  53. 53. PENGELOLAAN SISTEM PERINGATAN DINI BERBASIS MASYARAKAT 2. 3. 4. 5. Relawan Desa/ Kelurahan, Komite PB, Kader Posyandu, Linmas, Karang Taruna, PKK. • Melakukan cek ulang informasi yang di terima. • Mengumpulkan informasi terkait dengan peringatan dini yang diterima. • Menyampaikan informasi peringatan dini kepada Pemerintah dan PMI atau lembaga perantara lainnya. • Penguatan peran dan fungsi posko di masyarakat. • Melakukan cek ulang informasi yang di terima. • Mengumpulkan informasi terkait dengan peringatan dini yang diterima. • Menyampaikan informasi peringatan dini kepada Pemerintah dan PMI atau lembaga perantara lainnya. • Penguatan peran dan fungsi posko di masyarakat. • Melakukan pemantauan informasi peringatan dini. • Melakukan kegiatan pemulihan dini berkoordinasi dengan BNPB/BPBD dan pemangku kepentingan terkait. • Melakukan pemantauan informasi peringatan dini. • Penguatan peran dan fungsi posko di masyarakat. Pemerintah Daerah. • Melakukan cek ulang informasi yang di terima. • Mengumpulkan informasi terkait dengan peringatan dini yang diterima. • Menginformasikan pesan-pesan kesiapsiagaan kepada masyarakat. • Melakukan pertemuan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. • Melakukan pemantauan informasi peringatan dini. • Pengaktifan surveilans terhadap angka kesakitan di masyarakat. • Melakukan pemantauan informasi peringatan dini. • Pengaktifan surveilans. PMI/Lembaga Perantara. • Mengumpulkan informasi peringatan dini. • Melakukan cek ulang informasi yang di terima. • Melakukan analisa informasi peringatan dini yang diterima. • Menterjemahkan informasi peringatan. • Melakukan pemutakhiran informasi di Sistem Informasi Penanggulangan Bencana. • Berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. • Melakukan pemantauan informasi peringatan dini. • Melakukan pemantauan informasi peringatan dini. BNPB/BPBD, BMKG, VSI, Kementrian Kesehatan, dan Penyedia Informasi Eksternal. • Melakukan pengecekan lebih lanjut. • Menginformasikan hasil pengecekan lebih lanjut kepada lembaga perantara dan media. • Menyusun rencana kesiapsiagaan. • Menyusun rencana operasional tanggap darurat berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. • Melakukan pengkajian singkat terkait kondisi di lapangan. • Menginformasikan hasil pengkajian kepada lembaga perantara dan media. • Pengkajian lebih lanjut mengenai kemungkinan terjadinya ancaman susulan. • Menyusun rencana pemulihan dini. Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat 49
  54. 54. PENGELOLAAN SISTEM PERINGATAN DINI BERBASIS MASYARAKAT 3. Analisis Pengetahuan Tentang Risiko. Risiko akan muncul dari kombinasi adanya ancaman dan kerentanan di wilayah tertentu. Kajian terhadap risiko bencana memerlukan pengumpulan dan analisis data yang sistematis serta harus mempertimbangkan sifat dinamis dari ancaman dan kerentanan yang muncul dari berbagai proses, seperti; urbanisasi, perubahan pemanfaatan lahan, penurunan kualitas lingkungan, dan perubahan iklim. Kajian dan peta risiko bencana akan membantu memotivasi seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat, sehingga mereka akan memprioritaskan pada kebutuhan informasi peringatan dini dan penyiapan panduan untuk mencegah dan mengurangi risiko bencana. Untuk melakukan analisis tingkat pengetahuan ini, perlu dilakukan pengumpulan data yang sistematis dan melaksanakan penilaian risiko untuk mengetahui: a. Apakah ancaman dan kerentanan sudah dikenal dengan baik oleh masyarakat? b. Apakah masyarakat mengetahui gejala-gejala atau tanda-tanda dari ancaman yang terjadi? c. Apakah risiko yang mungkin terjadi sudah dipahami oleh masayarakat? d. Bagaimana pola dan perubahan dari faktor-faktor yang mempengaruhi ancaman dan kerentanan tersebut? e. Apakah data-data dan peta risiko tersedia secara luas? 4. Analisis Pemantauan dan Layanan Peringatan. Pemantauan dan layanan peringatan merupakan inti dari informasi peringatan dini. Oleh karena itu, diperlukan adanya dasar-dasar ilmiah yang kuat untuk dapat memprediksi dan memprakirakan terjadinya ancaman. Pemantauan yang terusmenerus terhadap parameter dan gejala-gejala terjadinya ancaman sangat penting untuk membuat informasi peringatan dini yang akurat secara tepat waktu. Layanan peringatan untuk bahaya atau ancaman yang berbeda-beda sedapat mungkin harus dikoordinasikan dengan memanfaatkan jaringan kelembagaan, prosedural, dan komunikasi yang ada di semua tingkatan, termasuk kelompok masyarakat yang paling rentan dan paling terancam terkena risiko atau dampak bencana. Pemantauan dan layanan peringatan dapat dilakukan dengan membuat mekanisme pemantauan tingkat ancaman bencana dan layanan peringatan dini, yang didasarkan atas: 50 Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat
  55. 55. PENGELOLAAN SISTEM PERINGATAN DINI BERBASIS MASYARAKAT a. Apakah parameter yang dipantau sudah benar? b. Apakah ada landasan ilmiah yang kuat untuk membuat informasi peringatan dini? c. Apakah data-data dan peta risiko tersedia secara luas? d. Apakah ada institusi yang menyediakan informasi peringatan dini? e. Apakah ada mekanisme peringatan dini berdasarkan kearifan lokal yang ada di masyarakat? f. Siapa yang berperan dalam mekanisme peringatan dini? (institusi dan masyarakat) g. Apakah sudah ada mekanisme pemantauan peringatan dini? (institusi dan masyarakat) h. Siapakah yang bertugas melakukan pemantauan peringatan dini? (institusi dan masyarakat) 5. Analisis Penyebarluasan dan Komunikasi. Informasi yang sederhana dan jelas sangat penting sehingga masyarakat dapat waspada, siap siaga dan menentukan tindakan awal yang akan dilakukan berdasarkan informasi peringatan dini yang didapat. Hal ini akan membantu mengurangi dampak atau risiko bencana yang terjadi. Dalam penyebarluasan dan komunikasi informasi peringatan dini diperlukan suatu strategi komunikasi sehingga ada persamaan persepsi dan langkah dalam melakukan upaya pengurangan risiko bencana. Penggunaan strategi komunikasi disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Beberapa strategi komunikasi yang dapat digunakan untuk penyebarluasan dan komunikasi informasi peringatan dini sebagai berikut: a. Sosialisasi. b. Advokasi. c. Partisipasi. 6. Analisis Kemampuan Merespon Bencana. Informasi peringatan dini yang dikeluarkan dapat meningkatkan kemampuan tanggap darurat individu dan kelembagaan. Dimana dengan adanya informasi tersebut, dapat diidentifikasi tindakan atau aksi awal yang dilakukan sehingga dapat mengurangi kerentanan dan risiko ancaman yang terjadi. Dengan adanya kajian ini, individu dan kelembagaan dapat mengidentifikasi kemampuan tanggap darurat berdasarkan atas: Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat 51
  56. 56. PENGELOLAAN SISTEM PERINGATAN DINI BERBASIS MASYARAKAT a. Bagaimana tanggapan dari masyarakat setelah menerima informasi peringatan dini? b. Apa tindakan yang dilakukan masyarakat setelah menerima informasi? c. Bagaimana peran PMI dalam membantu Pemerintah memobilisasi masyarakat? d. Penguatan kearifan lokal di masyarakat terkait dengan informasi peringatan dini? e. Apakah ada peta dan jalur evakuasi? f. Apakah ada mekanisme tanggap darurat di setiap wilayah berdasarkan jenis ancaman yang telah disetujui oleh Pemerintah setempat? g. Apakah ada rencana aksi kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana di masyarakat? h. Apakah masyarakat pernah menerima pelatihan terkait dengan pengurangan risiko bencana? Jika pernah, apa saja jenis pelatihan yang pernah diikuti? i. Apakah ada sarana dan prasarana kesiapsiagaan, pencegahan dan pelayanan kesehatan? Jika ada, sebutkan! PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN 1. Pembagian Peran dan Tanggung Jawab dalam Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Bencana. Dalam menghadapi ancaman bencana, seluruh elemen-elemen masyarakat perlu diberdayakan untuk mempersiapkan sektor-sektor kehidupan masyarakat yang mungkin terkena dampak pada saat bencana terjadi. Setelah asesmen dan analisis ancaman, risiko, kerentanan dan kapasitas dilakukan, sangat penting untuk menyusun pembagian tugas dan tanggung jawab seluruh elemen-elemen masyarakat, untuk memastikan mobilisasi sumberdaya secara efektif dan efisien jika Bencana terjadi. 52 Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat
  57. 57. PENGELOLAAN SISTEM PERINGATAN DINI BERBASIS MASYARAKAT Oleh karena itu dalam rangka memperkuat kesiapsiagaan tanggap darurat bencana, maka pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing elemen-elemen masyarakat dapat dijabarkan sebagaimana contoh di di bawah ini: Tabel 8. Tugas dan Tanggung Jawab dalam Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Bencana. Sektor Elemen Masyarakat Tugas dan Tanggung Jawab Komunikasi dan Diseminasi. • Penyediaan dan pemeliharaan perangkat serta sistem peringatan dini sesuai dengan kebutuhan masyarakat. • Menyediakan data terkini perihal ancaman dan risiko bencana yang berasal dari lembaga penyedia informasi yang terpercaya. • Mendiseminasikan informasi peringatan dini kepada masyarakat dengan menggunakan saluran komunikasi yang sudah disepakati bersama. Komite PB Relawan Desa/ Kelurahan. Pencarian dan Penyelamatan. • Penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan pencarian dan penyelamatan sesuai dengan kebutuhan kelompok masyarakat yang berbeda. • Memobilisasi elemen-elemen masyarakat dalam upaya pencarian dan penyelamatan korban pada saat terjadi bencana. Relawan Desa/ Kelurahan, Linmas. Evakuasi. • Identifikasi rute evakuasi dan ditandai dengan jalur evakuasi. • Penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan evakuasi sesuai dengan kebutuhan kelompok masyarakat yang berbeda. • Mengidentifikasi tempat-tempat evakuasi sesuai dengan kebutuhan kelompok masyarakat yang berbeda. • Perekrutan dan Pelatihan bagi elemen-elemen masyarakat yang bertanggung jawab untuk mengelola evakuasi. • Memobilisasi elemen-elemen masyarakat dalam upaya evakuasi korban bencana. Relawan Desa/ Kelurahan, Linmas. Pertolongan Pertama. • Pembentukan pos-pos kesehatan Desa/ Kelurahan dan penyediaan pelayanan pertolongan pertama. • Perekrutan dan pelatihan kepada Tim Pertolongan Pertama. • Penyediaan dan pemeliharaan kotak pertolongan pertama. • Membangun sistem rujukan dengan pusat pelayanan kesehatan terdekat. PKK Kader Posyandu Karang Taruna. Dapur Umum. • Perekrutan dan Pelatihan kepada tim dapur umum. • Mengidentifikasi lokasi-lokasi strategis untuk pendirian dapur umum. • Penyediaan dan pemeliharaan peralatan dapur umum. • Mengidentifikasi menu serta kebutuhan gizinya untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam masa tanggap darurat bencana. PKK Kader Posyandu Karang Taruna. Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat 53

×