Bayu abdul-putri dampak sos pol

476 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
476
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bayu abdul-putri dampak sos pol

  1. 1. DAMPAK SOSIAL POLITIK PENEGAKAN HUKUM PERIKANAN TERHADAP KETAHANAN NASIONAL INDONESIA Disampaikan pada Seminar Nasional Riset & Kebijakan Sosek KP Hotel Bidakara Jakarta: 19 September 2012 Bayu Vita Indah Yanti* Abdul Salam, Putri Amanda Kusuma**BALAI BESAR PENELITIAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 2012 1
  2. 2. PENGANTARNKRI2/3 Wilayah PerairanLaut pemersatu/penghubung wilayahZEEI bagian dari perairan Indonesia, Indonesia memilikikedaulatan atas zona tersebut dan berhak untuk melakukaneksplorasi, eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumberdaya alam baik hayati dan non hayati untuk kepentingan dankesejahteraan NKRI. Pemanfaatan secara maksimal tersebutdengan mengacu pada ketentuan internasional dan nasionalyang terkait.UNCLOS 1982 juga memberikan kewajiban untukmemberikan kesempatan bagi Negara asing memanfaatkansumber daya di ZEEI apabila Indonesia belum dapatmemanfaatkan potensi tersebut secara maksimal.
  3. 3. PENGANTARPendatang permasalahan bagi Indonesia, karena Pasal 5 ayat (1) UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, ZEEI adalah salah satu wilayah pengelolaan perikanan Indonesia, dan penyelenggaraannya dilakukan selain berdasarkan ketentuan hukum nasional juga mengacu pada ketentuan hukum internasional. Pemanfaatan ZEEI oleh nelayan asing harus sesuai dengan ketentuan tentang usaha perikanan yang ditetapkan dalam undang-undang tentang perikanan. Hanya saja, hingga saat ini masih banyak terjadi pelanggaran atas ketentuan hukum perikanan tersebut.Salah satunya adalah kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Mr. Komsan Wana alias Kay, DK pada tahun 2006. Kasus ini ditangani oleh pengadilan negeri (PN) Singkawang.
  4. 4. PENGANTARbagaimana dampak sosial politik penegakan hukum perikananterhadap ketahanan nasional Indonesia?Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui bagaimanadampak dan implikasi yang ditimbulkan dari putusanpengadilan yang menangani kasus perikanan dengan lokasi diwilayah ZEEI yang merupakan wilayah perbatasan perairanIndonesia. Hal ini penting untuk dibahas karena tidak hanyamenyangkut perikanan tetapi jika dikaji lebih lanjut jugamenyangkut masalah kedaulatan NKRI dan akan memberikandampak baik secara sosial politik terhadap ketahanan nasionalIndonesia.
  5. 5. METODOLOGIpenelitian kualitatifpendekatan kasus, melakukan analisisterhadap salah satu kasus (perkara)perikanan yang terjadi setelah berlakunyaundang-undang perikanan dan lokasipelanggaran di wilayah ZEEI serta ditanganioleh pengadilan negeri (bukan olehpengadilan perikanan).penelitian hukum normatif (berdasarkan padaperaturan perundang-undangan yangberlaku). 5
  6. 6. Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesiakonsepsi pengaturan dan penyelenggaraan keamanan dan kesejahteraan secara seimbang, serasi dan selaras,dilaksanakan melalui pembangunan nasional dan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, karena keamanan terkait erat dengan masalah kesejahteraan (security approach, prosperity build in dan sebaliknya prosperity approach, security build in) (Jusuf, 2011) 6
  7. 7. Analisis Kasus  Kasus Posisi: Bayu-Abdul- Putri_DAMPAK SOSIAL POLITIK.docx  Analisis Putusan: Bayu-Abdul- Putri_DAMPAK SOSIAL POLITIK.docx 7
  8. 8. Dampak Sosial Politik dan Implikasi HasilPutusan terhadap Ketahanan NasionalIndonesiaGambar 1. Peta Indonesia(Sumber: http://beritahankam.blogspot.com/2010/08/wilayah-ri-bertambah.html) 8
  9. 9. KesimpulanFakta bahwa hingga saat ini, putusan pengadilanuntuk kasus-kasus perikanan yang terkait denganpelaku asing yang melanggar di wilayah ZEEI,dianggap menguntungkan para pelaku.Hal ini membuat peningkatan potensi ancamanpelanggaran kedaulatan Negara oleh asing.Salah satu penyebab hal tersebut, dikarenakanperaturan perundang-undangan nasional tidakmemberikan payung hukum yang kuat untukmemberikan putusan pengadilan yang dapatmemberikan efek jera kepada para pelanggartersebut. 9
  10. 10. SaranDiharapkan pembuat kebijakan (policy maker) dapatmenyempurnakan payung hukum yang ada, agartidak hanya melahirkan peraturan yang terkesanhanya bersifat parsial dan tidak memikirkan dampakyang ditimbulkan terhadap bidang yang terkaitlainnya.UU tentang perikanan memang hanya mengaturmengenai perikanan, namun jika dipelajari lebihdalam dengan menghubungkan dengan ketahanannasional, apabila penegakan hukum perikananmemberikan efek jera kepada pelaku tindak pidanaperikanan di wilayah perairan yang merupakankedaulatan Indonesia, akan membuat Negara-negarapelaku pelanggaran tersebut lebih segan dan lebihmenghormati Indonesia as the owner of theresources. 10
  11. 11. t

×