Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pajak penghasilan gabungan

4,261 views

Published on

pajak penghasilan gabungan

Published in: Education
  • Be the first to comment

Pajak penghasilan gabungan

  1. 1. 1 Bagian Kedua PAJAK PENGHASILAN A. PENGERTIAN PENGHASILAN Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk: 1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang; 2. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; 3. laba usaha; 4. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: a. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; b. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya; c. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun; d. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan e. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;  Dalam hal terjadi pengalihan harta perusahaan kepada pegawainya, maka keuntungan berupa selisih antara harga pasar harta tersebut dengan nilai sisa buku merupakan penghasilan bagi perusahaan. (Pasal 3 PP 94 Tahun 2010)
  2. 2. 5. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran 2 tambahan pengembalian pajak; o Pengembalian pajak yang telah dibebankan sebagai biaya pada saat menghitung Penghasilan Kena Pajak merupakan objek pajak. Sebagai contoh, Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah dibayar dan dibebankan sebagai biaya, yang karena sesuatu sebab dikembalikan, maka jumlah sebesar pengembalian tersebut merupakan penghasilan. 6. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang; 7. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; 8. royalti atau imbalan atas penggunaan hak; 9. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 10. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Penerimaan berupa pembayaran berkala, misalnya "alimentasi" atau tunjangan seumur hidup yang dibayar secara berulang-ulang dalam waktu tertentu. 11. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; o Pembebasan utang oleh pihak yang berpiutang dianggap sebagai penghasilan bagi pihak yang semula berutang, sedangkan bagi pihak yang berpiutang dapat dibebankan sebagai biaya. Namun, dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pembebasan utang debitur kecil misalnya Kredit Usaha Keluarga Prasejahtera (Kukesra), Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Usaha Rakyat (KUR), kredit untuk perumahan sangat sederhana, serta kredit kecil lainnya sampai dengan jumlah tertentu dikecualikan sebagai objek pajak. 12. keuntungan selisih kurs mata uang asing; o Keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. 13. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 14. premi asuransi; 15. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 16. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak; 17. penghasilan dari usaha berbasis syariah; 18. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan 19. surplus Bank Indonesia.
  3. 3. o Surplus Bank Indonesia yang merupakan objek Pajak Penghasilan adalah surplus Bank Indonesia menurut laporan keuangan audit setelah dilakukan penyesuaian atau koreksi fiskal sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan memperhatikan karakteristik Bank Indonesia. (Pasal 7 ayat (1) PP 94 Tahun 2010) o Ketentuan mengenai tata cara penghitungan dan pembayaran PPh atas surplus Bank Indonesia 3 diatur dengan PMK-100/PMK.03/2011 B. SUBJEK PAJAK PENGHASILAN 1. Yang Menjadi Subjek Pajak Yang menjadi subjek pajak adalah: a. 1. orang pribadi; 2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak; b. badan; dan c. bentuk usaha tetap. Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. a. Subjek pajak dalam negeri adalah: 1. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia; Kewajiban pajak subjektif orang pribadi dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama‐lamanya. (Pasal 2A ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008) 2. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria: a. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  4. 4. c. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah 4 Daerah; dan d. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan  Kewajiban pajak subjektif badan dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. (Pasal 2A ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2008) 3. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.  Kewajiban pajak subjektif warisan yang belum terbagi dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut dan berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi. (Pasal 2A ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2008) b. Subjek pajak luar negeri adalah: Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan Kewajiban pajak subjektif orang pribadi atau badan ini dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) UU Nomor 36 Tahun 2008 dan berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap. (Pasal 2A ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2008) orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi atau badan ini dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berakhir pada saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan tersebut. (Pasal 2A ayat (4) UU Nomor 36 Tahun 2008)
  5. 5. 2. Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Yang tidak termasuk subjek pajak adalah: (Pasal 3 UU Nomor 36 Tahun 2008) 1. kantor perwakilan negara asing; 2. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik; 5 3. organisasi-organisasi internasional dengan syarat: a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;dan b. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota; 4. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. C. OBJEK PAJAK PENGHASILAN 1. Yang Termasuk Objek Pajak Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk: 1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini; 2. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; 3. laba usaha; 4. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: a. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  6. 6. b. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh 6 perseroan, persekutuan, dan badan lainnya; c. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun; d. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan e. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;  Dalam hal terjadi pengalihan harta perusahaan kepada pegawainya, maka keuntungan berupa selisih antara harga pasar harta tersebut dengan nilai sisa buku merupakan penghasilan bagi perusahaan. (Pasal 3 PP 94 Tahun 2010) 5. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;  Pengembalian pajak yang telah dibebankan sebagai biaya pada saat menghitung Penghasilan Kena Pajak merupakan objek pajak. Sebagai contoh, Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah dibayar dan dibebankan sebagai biaya, yang karena sesuatu sebab dikembalikan, maka jumlah sebesar pengembalian tersebut merupakan penghasilan. 6. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang; 7. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; 8. royalti atau imbalan atas penggunaan hak; 9. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 10. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;  Penerimaan berupa pembayaran berkala, misalnya "alimentasi" atau tunjangan seumur hidup yang dibayar secara berulang-ulang dalam waktu tertentu. 11. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
  7. 7.  Pembebasan utang oleh pihak yang berpiutang dianggap sebagai penghasilan bagi pihak yang semula berutang, sedangkan bagi pihak yang berpiutang dapat dibebankan sebagai biaya. Namun, dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pembebasan utang debitur kecil misalnya Kredit Usaha Keluarga Prasejahtera (Kukesra), Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Usaha Rakyat (KUR), kredit untuk perumahan sangat sederhana, serta kredit kecil lainnya sampai dengan jumlah tertentu dikecualikan sebagai objek pajak. 7 12. keuntungan selisih kurs mata uang asing;  Keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. 13. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 14. premi asuransi; 15. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 16. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak; 17. penghasilan dari usaha berbasis syariah; 18. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan 19. surplus Bank Indonesia.  Surplus Bank Indonesia yang merupakan objek Pajak Penghasilan adalah surplus Bank Indonesia menurut laporan keuangan audit setelah dilakukan penyesuaian atau koreksi fiskal sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan memperhatikan karakteristik Bank Indonesia. (Pasal 7 ayat (1) PP 94 Tahun 2010)  Ketentuan mengenai tata cara penghitungan dan pembayaran PPh atas surplus Bank Indonesia diatur dengan PMK-100/PMK.03/2011 2. Bukan Objek Pajak Yang dikecualikan dari objek pajak adalah: 1. Hibahan, yaitu: a bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah
  8. 8. dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan b. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; 2. Warisan; 3. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai 8 pengganti penyertaan modal; 4. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; 5. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa; 6. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: a. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan b. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor; 7. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai; 8. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; 9. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
  9. 9. 10. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut: c. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam 9 sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan d. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia; 11. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 12. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan 13. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. D. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK 1. Penghasilan Tidak Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan PMK-162/PMK.011/2012 yang mulai berlaku efektif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) adalah Rp 24.300.000 atau jika dihitung per bulannya adalah Rp 2.025.000. Sehingga setiap orang yang mendapatkan penghasilan tidak lebih dari dua juta setiap bulannya dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan. Kepada istri dan tanggungan masing-masing memperoleh nilai PTKP sebesar 2.025.000. Selengkapnya kenaikan PTKP ini dapat dilihat sebagai berikut:  TK, Lajang (tidak menikah), Lama: Rp. 15.840.000,- Baru: Rp. 24.300.000,-  TK1, Lajang dengan 1 tanggungan, Lama Rp. 17.160.000,- Baru: 26.325.000,-  TK2, Lajang dengan 2 tanggungan, Lama Rp. 18.480.000,- Baru: 28.350.000,-  TK3, Lajang dengan 3 tanggungan, Lama Rp. 19.800.000,- Baru: 30.375.000,-
  10. 10. 10  K, Menikah tanpa tanggungan, Lama Rp. 17.160.000,- Baru: 26.325.000,-  K2, Menikah dengan 2 tanggungan, Lama Rp. 19.800.000,- Baru: 30.375.000,-  K1, Menikah dengan 1 tanggungan, Lama Rp. 18.480.000,- Baru: 28.350.000,-  K3, Menikah dengan 3 tanggungan, Lama Rp. 21.120.000,- Baru: 32.400.000,- Tanggungan yang diperbolehkan adalah sebanyak 3 orang ato kurang. Untuk suami yang ingin ditanggungkan ke penghasilan istri harus dibuktikan dengan surat keterangan dari pemerintah serendah-rendahnya tingkat kecamatan bahwa suami benar-benar tidak memiliki penghasilan dan penghidupannya ditanggung oleh istri (Surat Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep-02/PJ/1995). Penghasilan suami-isteri dikenai pajak secara terpisah apabila: a. suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim; b. dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. . Yang bisa menjadi tanggungan adalah (Penjelasan Pasal 7 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008): 1. Keluarga dalam satu garis keturunan lurus sedarah dan semenda Keluarga sedarah dan semenda yang menjadi tanggungan adalah yang menjadi tanggungan sepenuhnya oleh Wajib Pajak. Arti dari menjadi tanggungan sepenuhnya adalah hidupnya benar-benar ditanggung oleh wajib pajak. Yang termasuk sedarah atau semenda adalah: anak kandung, anak tiri, ibu, ayah, mertua. Tanggungan hanya berlaku bagi hubungan sedarah dan semenda satu garis lurus sehingga saudara seperti kakak, adik, kakak ipar, adik ipar, kakak dari orang tua, adik dari orang tua tidak bisa menjadi tanggungan. Anak yang bisa menjadi penghasilan adalah anak yang belum dewasa atau belum memiliki penghasilan sehingga masih ditanggung oleh Wajib Pajak 2. Anak angkat Anak angkat dalam hukum perpajakan dapat diakui sebagai tanggungan jika: hidupnya ditanggung sepenuhnya oleh Wajib Pajak atau belum dewasa. Anak angkat tidak berasal dari hubungan sedarah maupun semenda (Surat Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep-02/PJ/1995) 2. Biaya Perbedaan pengakuan biaya menurut perhitungan fiskal dan perhitungan komersial menyebabkan adanya koreksi fiskal. Koreksi fiskal dilakukan Sehubungan dengan adanya perbedaan antara laba (rugi) menurut perhitungan akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal . Jenis-jenis perbedaan tersebut antara lain :
  11. 11. 11 a. Beda tetap. Yaitu penghasilan dan biaya yang diakui dalam penghitungan laba neto untuk akuntansi komersial tetapi tidak diakui dalam penghitungan akuntansi pajak. Contoh penghasilan : sumbangan, Penghasilan bunga deposito. Contoh biaya : biaya sanksi perpajakan. b. Beda waktu Yaitu penghasilan dan biaya yang dapat diakui saat ini oleh akuntansi komersial, tetapi tidak dapat diakui sekaligus oleh akuntansi pajak, biasanya karena perbedaan metode pengakuan. Contoh penghasilan : pendapatan laba selisih kurs Contoh biaya : biaya penyusutan, biaya sewa Jenis koreksi fiskal adalah sebagai berikut : a. Koreksi fiskal positif Yaitu koreksi fiskal yang menyebabkan penambahan penghasilan kena pajak dan PPh terutang. Contoh : Biaya PPh b. Koreksi fiskal Negatif Yaitu koreksi yang menyebabkan pengurangan penghasilan kena pajak dan PPh terutang. Contoh : Penghasilan bunga deposito. Ketentuan mengenai pengakuan biaya secara fiskal dapat dilihat di Undang-undang Pajak Penghasilan (UU No 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No 36 Tahun 2008) Pasal 4 ayat 1 dan 3, Pasal 6 dan Pasal 9. Untuk lebih jelasnya biaya dan penghasilan yang mempengaruhi perhitungan laba-rugi fiskal dapat dilihat pada penjelasan berikut: a. Biaya yang tidak boleh dikurangkan (nondeductible) Pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, termasuk: 1. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang: a. bukan merupakan objek pajak; b. pengenaan pajaknya bersifat final; dan/atau c. dikenakan pajak berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 UU PPh dan Norma Penghitungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PPh. 2. PPh yang ditanggung oleh pemberi penghasilan. Macam-macam biaya yang tidak dapat dikurangkan:
  12. 12. No Jenis 1 pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi (Pasal 9 ayat 1 huruf a) 2 biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau 12 anggota (Pasal 9 ayat 1 huruf b) 3 pembentukan atau pemupukan dana cadangan (Pasal 9 ayat 1 huruf c), kecuali: 1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang; 2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; 3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan; 4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan; 5. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan 6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK-219/PMK.011/2012) 4 premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan (Pasal 9 ayat 1 huruf d) 5 (Pasal 9 ayat 1 huruf e) penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK 83/PMK.03/2009) 6 jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan (Pasal 9 ayat 1 huruf f) 7 (Pasal 9 ayat 1 huruf g) harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud
  13. 13. 13 dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP 18 Tahun 2009 dan SE-80/PJ/2010) 8 Pajak Penghasilan (Pasal 9 ayat 1 huruf h) 9 biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya (Pasal 9 ayat 1 huruf i) 10 gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham (Pasal 9 ayat 1 huruf j) 11 sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan (Pasal 9 ayat 1 huruf k) b. Biaya Yang Dapat Dikurangkan (Deductible) No Jenis 1 Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha (Pasal 6 ayat (1) huruf a), seperti: a. biaya pembelian bahan b. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang c. bunga, sewa, dan royalty d. biaya perjalanan e. biaya pengolahan limbah f. premi asuransi g. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK 02/PMK.03/2010 dan SE-9/PJ./2010) h. biaya administrasi i. pajak kecuali Pajak Penghasilan 2 penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A (ayat (1) huruf b) 3 iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan (Pasal 6 ayat (1) huruf c)
  14. 14. 4 kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (Pasal 6 ayat (1) huruf d) 5 kerugian selisih kurs mata uang asing; (Pasal 6 ayat (1) huruf e) 6 biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia (Pasal 6 ayat (1) huruf 14 f) 7 biaya beasiswa, magang, dan pelatihan (Pasal 6 ayat (1) huruf g) 8 piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat: 1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; 2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan 3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu; syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK-57/PMK.03/2010); (Pasal 6 ayat (1) huruf h) 9 sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan PP 93 Tahun 2010 (Pasal 6 ayat (1) huruf i) 10 sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan PP 93 Tahun 2010 (Pasal 6 ayat (1) huruf j) 11 biaya pembangunan infrastruktur sosialyang ketentuannya diatur dengan PP 93 Tahun 2010 (Pasal 6 ayat (1) huruf k) 12 sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 6 ayat (1) huruf l) 13 sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan PP 93 Tahun 2010 (Pasal 6 ayat (1) huruf m)
  15. 15. 15 Contoh Soal Rekonsiliasi Fiskal: PT Batang Sianok adalah perusahaan perdagangan di bidang bahan konstruksi. Pada Tahun 2013 melaporkan Laba-Rugi sebagai Berikut: Penjualan : 5.000.000.000 Persediaan per 1 Jan 2013 500.000.000 Pembelian tahun 2013 3.250.000.000 Persediaan per 31 Des 2013 250.000.000 Harga Pokok Penjualan : (3.500.000.000) Laba Kotor : 1.500.000.000 Pendapatan Lain-lain-Bunga Deposito : 10.000.000 Beban Usaha Beban Gaji 300.000.000 Beban Air 50.000.000 Beban Listrik 100.000.000 Beban Perjalanan Dinas 35.000.000 Beban Telepon 20.000.000 Beban Hiburan 50.000.000 Tunjangan Makan 75.000.000 Sumbangan 50.000.000 PBB P-2 45.000.000 Denda STP SPT Tahunan ’11 1.000.000 Pajak Reklame 5.000.000 Beban Bensin Direksi 7.000.000 Biaya Depresiasi Gedung 100.000.000 Total Beban Usaha : (838.000.000) Laba bersih : 672.000.000 Keterangan mengenai laporan laba rugi: 1. Beban gaji adalah total gaji dan THR kepada karyawan dan direksi 2. Beban perjalanan dinas terdiri dari ongkos jalan supir dan kurir sebesar 30 juta serta uang perjalanan direksi klien bisnis perusahaan sebesar 5.000.000 3. Biaya telepon terdiri dari: 16.000.000 untuk tagihan telepon dan internet kantor, 4 juta untuk biaya pulsa bagi direksi
  16. 16. 4. Pada bulan September 2013, perusahaan mengikuti darmawisata ke Mentawai yang diikuti oleh seluruh karyawan dengan rincian: biaya carter bis dan perahu: 10.000.000, biaya hotel: 20.000.000, biaya makan: 5.000.000 sementara sebesar 15.000.000 adalah biaya hiburan direksi ke Pekanbaru selama tahun 2013. 5. Tunjangan makan terdiri dari: tunjangan uang makan (dalam bentuk uang) kepada seluruh karyawan dan direksi 6. Sumbangan sebesar 5.000.000 adalah sumbangan ke Koalisi Pemenangan Presiden Prabu Wow dan Jokowow, dan 5.000.000 untuk sumbangan bencana letusan Gunung Sinabung yang tidak dikategorikan bencana nasional, 20 juta untuk pembangunan masjid di sekitar kantor, 10 juta ke Yayasan Kasih Ibu yang mengurusi bantuan kesehatan untuk masyarakat kurang mampu, 10 juta untuk GNOTA. GNOTA telah ditetapkan oleh Menkeu sebagai lembaga yang boleh memperoleh bantuan keuangan. 7. Gedung diperoleh tahun 2005 dengan biaya perolehan 1.100.000.000 disusutkan dengan metode garis lurus, masa manfaat sebesar 10 tahun dengan estimasi nilai sisa 100.000.000 Rekonsiliasi fiskal yang dibuat adalah sebagai berikut: 16 Jenis Menurut Laba Rugi Komersil Koreksi Menurut Laba Rugi Fiskal Keterangan 1 Penjualan 5.000.000.000 - 5.000.000.000 2 Harga Pokok Penjualan (3.500.000.000) - (3.500.000.000) 3 Laba Kotor 1.500.000.000 1.500.000.000 4 Bunga Deposito 10.000.000 (10.000.000) 0 Bunga deposito telah dipungut pajak final PPh 4(2) sehingga dikeluarkan dari perhitungan 5 gaji 300.000.000 - 300.000.000 6 air 50.000.000 - 50.000.000 7 listrik 100.000.000 - 100.000.000 8 Perjalanan dinas 35.000.000 - 35.000.000 9 telepon 20.000.000 (2.000.000) 18.000.000 Biaya pulsa HP yang boleh dibebankan adalah 50% dr Beban Pulsa HP 10 hiburan 50.000.000 (15.000.000) 35.000.000 Hiburan boleh dibebankan adalah hiburan yang dinikmati semua pegawai
  17. 17. 17 11 Tunjangan makan 75.000.000 0 75.000.000 Tunjangan makan boleh dibebankan jika diberikan dalam bentuk uang 12 sumbangan 50.000.000 (40.000.000) 10.000.000 Sumbangan yang boleh dibebankan adalah sumbangan untuk bencana nasional berdasarkan aturan pemerintah, atau organisasi yang sudah ditetapkan oleh Menkeu untuk memperoleh sumbangan seperti BAZIS, dsb 13 PBB 45.000.000 - 45.000.000 14 STP 1.000.000 (1.000.000) 0 Pajak penghasilan termasuk STP dan Ketetapannya tidak boleh dibebankan 15 Pajak Reklame 5.000.000 - 5.000.000 16 Bensin Direksi 7.000.000 (7.000.000) 0 Karena fasilitas hanya diberikan kepada karyawan tertentu saja dan tidak berhubungan dengan pekerjaan saja 17 Depresiasi 100.000.000 (50.000.000) 50.000.000 Menurut UU, bangunan memiliki masa manfaat 20 tahun bukan 10 tahun Total Beban Usaha (838.000.000) (723.000.000) Laba (Rugi) Bersih 672.000.000 777.000.000 E. PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI 1. WP OP Dalam Negeri Dalam Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan diatur bahwa untuk tarif pajak Orang Pribadi digunakan tarif berlapis. Susunan tarif tersebut adalah:
  18. 18. 18 Lapisan Penghasilan Tarif 0 – 50.000.000 5% 50.000.000 – 250.000.000 15% 250.000.000 – 500.000.000 25% >500.000.000 30% a. Karyawan Karyawan adalah orang yg bekerja pada suatu lembaga (kantor, perusahaan, dsb) dengan mendapat gaji (upah). Sebagai pemberi kerja, perusahaan memiliki kewajiban untuk memotong dan menyetorkan pajak penghasilan dari karyawannya kepada negara. Dalam Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan diatur bahwa Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh - pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai, dalam hal ini termasuk di dalamnya upah harian, bonus akhir tahun, THR, dan Jaminan Keselamatan Kerja (JKK) yang dibayarkan oleh perusahaan. - bendahara pemerintah, atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. - dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun. Karena dana pensiun akan dipotong pajak penghasilannya ketika pegawai bersangkutan menerima dana pensiun di hari tuanya nanti, iuran Jaminan Hari Tua (JHT) yang ditanggung oleh pemberi kerja tidak dimasukkan sebagai komponen penambah penghasilan saat perhitungan PPh pasal 21 oleh pemberi kerja. Sebaliknya apabila JHT dibayarkan sendiri oleh karyawan, JHT akan mengurangi gaji dalam perhitungan pajak penghasilan PPh 21. - badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. - penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. *dalam bagian ini PKP adalah Penghasilan Kena Pajak, bukan Pengusaha Kena Pajak Contoh-contoh perhitungan 1. Karyawan Tetap 1. Bu Ani, belum menikah, memiliki penghasilan selama tahun 2013 sebesar 90.000.000 dari pekerjaannya sebagai karyawan di sebuah perusahaan swasta. Perusahaan membayarkan iuran JHT dan JKK masing-masing sebesar 0,01% dan 0,03% dari gaji Bu Ani. Maka pajak penghasilannya adalah:
  19. 19. 19 Gaji : 90.000.000 Ditambah: JKK, 0.03% x 90.000.000 : 27.000 Dikurangi: Biaya Jabatan (5% maks, 6.000.000) : (4.501.350) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) : (24.300.000) Penghasilan Kena Pajak (PKP) : 61.228.350 Penghitungan Pajak: Penghasilan Kena Pajak (PKP) = 61.228.350 Jika dipisah per lapisan penghasilan menjadi Lapisan 0-50.000.000 (a) = 50.000.000 Lapisan 50.000.000-250.000.000 (b) = 11.228.350 Tarif pajaknya Lapisan 0-50.000.000 = 5%x50.000.000 = 2.500.000 Lapisan 9.700.000 = 15%x11.228.350 = 1.684.050 Total PPh yang terutang Tahun 2013 = 4.184.050 Jadi jumlah total pajak penghasilan Bu Ani selama tahun 2013 adalah sebesar 4.184.050 rupiah. Perusahaan menyetor PPh Pasal 21 sebesar 348.670 per bulan (4.184.050 dibagi 12 bulan). 2. Pak William karyawan sebuah perusahaan tambang minyak, memiliki istri dan dua orang anak. Penghasilannya selama tahun 2013 adalah 800.000.000, Perusahaan membayarkan JHT dan JKK masing-masing sebesar 0,01 dan 0,03 persen, Atas prestasinya di akhir tahun Pak William mendapatkan bonus sebesar 100.000.000 maka pajak penghasilannya adalah i. Perhitungan rutin (bulanan) Gaji : 800.000.000 Ditambah JKK, 0.03% x 800.000.000 : 240.000 Dikurangi: Biaya Jabatan : (6.000.000) Penghasilan tidak Kena Pajak (PTKP) : (28.350.000) (24.300.000+2x2.025.000) Penghasilan Kena Pajak (PKP) : 765.890.000
  20. 20. 20 Penghitungan Pajak: Penghasilan Kena Pajak (PKP) = 765.890.000 Jika dipisah per lapisan penghasilan menjadi Lapisan 0-50.000.000 (a) = 50.000.000 Lapisan 50.000.000-250.000.000 (b) = 200.000.000 Lapisan 250.000.000-500.000.000 = 250.000.000 Lapisan >500.000.000 = 265.890.000 Tarif pajaknya Lapisan 0-50.000.000 = 5%x50.000.000 = 2.500.000 Lapisan 50.000.000-250.000.000 = 15%x200.000.000 = 30.000.000 Lapisan 250.000.000-500.000.000 =25%x250.000.000 = 62.500.000 Lapisan >500.000.000 =30%x 265.890.000 = 79.767.000 Total PPh yang terutang Tahun 2013 = 170.767.000 ii. Perhitungan setelah bonus Setiap bulannya, perusahaan akan memotong pajak penghasilan sebesar 14.230.583 (170.767.000 dibagi 12 bulan). Pada bulan ke-12 PPh 21 yang telah dibayarkan selama 11 bulan oleh perusahaan adalah = 14.230.583x11 = 156.536.416. Pada bulan kedua belas terdapat bonus yang tidak bisa diperhitungkan dari awal tahun sehingga pada bulan kedua belas PPh dihitung ulang untuk menentukan kurang bayarnya. Gaji : 800.000.000 Ditambah JKK, 0.03% x 800.000.000 : 240.000 Bonus : 100.000.000 Dikurangi: Biaya Jabatan : (6.000.000) Penghasilan tidak Kena Pajak (PTKP) : (28.350.000) (24.300.000+2x2.025.000) Penghasilan Kena Pajak (PKP) : 865.890.000 Penghitungan Pajak: Penghasilan Kena Pajak (PKP) = 865.890.000 Jika dipisah per lapisan penghasilan menjadi Lapisan 0-50.000.000 (a) = 50.000.000 Lapisan 50.000.000-250.000.000 (b) = 200.000.000
  21. 21. 21 Lapisan 250.000.000-500.000.000 = 250.000.000 Lapisan >500.000.000 = 365.890.000 Tarif pajaknya Lapisan 0-50.000.000 = 5%x50.000.000 = 2.500.000 Lapisan 50.000.000-250.000.000 = 15%x200.000.000 = 30.000.000 Lapisan 250.000.000-500.000.000 =25%x250.000.000 = 62.500.000 Lapisan >500.000.000 =30%x 365.890.000 = 109.767.000 Total PPh yang terutang Tahun 2013 seharusnya = 204.767.000 Kurang bayar PPh Pasal 21 = 204.767.000 - 156.536.416 = 48.230.584 Jadi pada bulan kedua belas terdapat kurang bayar sebesar 48.230.584. Dari perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa PPh atas bonus sebesar 100.000.000 yang diterima Pak William adalah sebesar 204.767.000-170.767.000 = 34.000.000
  22. 22. 22 2. Pekerja Harian Pajak penghasilan kepada pekerja lepas dan buruh harian dikenakan apabila memenuhi syarat: - jumlah penghasilan bruto sehari yang melebihi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); atau - jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya, dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah), kurang dari 7.000.000 Jumlah penghasilan Perhitungan PPh 21 Keterangan Kurang dari 200.000 per hari, upah kumulatif selama bulan kalender tidak lebih dari 2.025.000 Tidak ada Jumlah penghasilan di bawah PTKP harian Kurang dari 200.000 per hari, upah kumulatif selama bulan kalender antara 2.025.000 s.d. 7.000.000 5% x Penghasilan Kena Pajak (PKP) PTKP= (24.300.000/360)xjumlah hari kerja, jadi PKP= Total penghasilan kotor- ((24.300.000/360)xjumlah hari kerja) Lebih dari 200.000 per hari, upah kumulatif selama bulan kalender tidak lebih dari 2.025.000 5% x Penghasilan Kena Pajak (PKP) Per Hari PTKP Per hari = 200.000, jadi PKP Per Hari = Penghasilan Kotor Per Hari – 200.000 Lebih dari 200.000 per hari, upah kumulatif selama bulan kalender antara 2.025.000 s.d. 7.000.000 5% x Penghasilan Kena Pajak (PKP) PTKP= (24.300.000/360)xjumlah hari kerja, jadi PKP= Total penghasilan kotor- ((24.300.000/360)xjumlah hari kerja) Upah kumulatif lebih dari 7.000.000 dalam satu bulan kalender Menggunakan Lapisan Tarif PPh Pasal 17 PKP= (Total penghasilan kotor disetahunkan – PTKP Tahunan)/12 Contoh 1. Ibu Marni bekerja kepada PT Maju untuk memperbaiki taman dan saluran air di kantor PT Maju. Ibu Marni bekerja selama tiga hari dengan penghasilan dibayar harian sebesar 350.000. Maka perhitungan pajaknya: Penghasilan Kotor per hari = 350.000 PTKP Per hari = 200.000 PKP = 150.000 PPh 21= 5% x 150.000 = 7.500
  23. 23. 2. Bapak Juki, belum kawin bekerja memangkas rumput di lapangan dan taman milik PT Angkasa Raya. Upah dibayar harian sebesar 150.000 selama 28 hari dimulai tanggal 2 April s.d. 29 April. Maka pajak penghasilannya adalah Penghasilan Kotor per hari = 150.000 (dibawah PTKP harian) Penghasilan Kotor per bulan = 28 x 150.000 = 4.200.000 (diatas PTKP bulanan) Digunakan PTKP Harian sebenarnya, PTKP = 24.300.000/360 x 28 hari = 1.890.000 PKP = 2.310.000 PPh yang harus dipotong= 5%x2.310.000 = 115.500 3. Bapak Somad bekerja sebagai pekerja harian di PT Maju dengan upah 300.000 per hari selama 10 hari. Maka pajak penghasilannya Penghasilan Kotor per hari = 300.000 PTKP Per hari = 200.000 PKP = 100.000 PPh 21= 5% x 100.000 = 5.000 Dari hari 1 sampe 6, upah kumulatif masih dibawah PTKP bulanan, sehingga pajak yang dipotong adalah 5.000 per hari Ketika hari ketujuh, penghasilan kumulatif sudah diatas PTKP bulanan sehingga perhitungannya menggunakan PTKP harian sebenarnya: Upah 7 hari kerja (7x300.000) = 2.100.000 PTKP: 7x 24.300.000/360 =472.000 PKP = 1.627.000 PPh Pasal 21 = 5% x 1627.500 = 81.375 PPh 21 yang telah dipotong(5.000x6) = 30.000 PPh 21 yang harus dipotong pada = 51.375 Hari ketujuh Setelah hari ketujuh, hari 8,9, dan 10 dihitung menggunakan PTKP harian sebenarnya: Penghasilan Kotor per hari = 300.000 PTKP Per hari (24.300.000/360) = 67.500 PKP = 232.500 PPh 21= 5% x 232.500 = 11.625 23
  24. 24. 24 3. Pegawai Tidak Tetap Untuk pegawai tidak tetap berlaku ketentuan: Sifat Penggajian Jumlah Pemberi Kerja Perhitungan Keterangan Berkelanjutan Hanya satu DPP=50%xpenghasilan bruto PKP = DPP – PTKP Perhitungan Pajak: Lapisan Tarif Pasal 17xPKP DPP=dasar pengenaan pajak PTKP = penghasilan tidak kena pajak, sesuai dengan Pasal 17, sebesar 24.300.000 per tahun dan tambahannya 2.025.000 Lebih dari satu DPP=50%xpenghasilan bruto PKP=DPP Perhitungan pajak: Lapisan Tarif Pasal 17xPKP Tidak Berkelanjutan Tidak dijadikan acuan DPP=50%xpenghasilan bruto PKP=DPP Perhitungan pajak: Lapisan Tarif Pasal 17xPKP Contoh: dr. Abdul Gopar, Sp.JP merupakan dokter spesialis jantung yang melakukan praktik di Rumah Sakit Harapan Jantung Sehat dengan perjanjian bahwa atas setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit sebagai bagian penghasilan rumah sakit dan sisanya sebesar 80% dari jasa dokter tersebut akan dibayarkan kepada dr. Abdul Gopar,S p.JP pada setiap akhir bulan. Selain praktik di Rumah Sakit Harapan Jantung Sehat dr. Abdul Gopar,S p.JP juga melakukan praktik sendiri di klinik pribadinya dr .Abdul Gopar, Sp.JP telah memiliki NPWP dan pada tahun 2009, jasa dokter yang dibayarkan pasien dari praktik dr. Abdul Gopar, Sp.JP di Rumah Sakit Harapan Jantung Sehat adalah sebagai berikut Bulan (Tahun 2013) Jumlah Pembayaran oleh Pasien Januari 45.000.000 Februari 49,000,000 Maret 47.000.000 April 40,000,000 Mei 44.000.000 Juni 52.000.000 Juli 40.000.000 Agustus 35.000.000 September 45.000.000 Oktober 44.000.000
  25. 25. 25 November 43.000.000 Desember 40.000.000 Jumlah 524.000.000 Penghitungan PPh Pasal 21 untuk masa Januari sampai dengan Desember
  26. 26. 26 Penghitungan PPh nya: b. Pekerjaan Bebas Sesuai dengan PP 46 Tahun 2013, WP OP yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah omset per tahun tidak lebih dari 4,8 milyar dikenai pajak penghasilan final pasal 4(2) sebesar satu persen dari omzet/penghasilan bruto. Namun, tidak semua WP OP yang melakukan pekerjaan bebas dikenai aturan ini. WP OP yang dikecualikan tersebut adalah: tenaga ahli (terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris, pekerja seni ( terdiri dari: pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari), olahragawan, pembicara (terdiri dari: penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator),
  27. 27. pengarang, peneliti, dan penerjemah, agen iklan, pengawas atau pengelola proyek, perantara(makelar), petugas penjaja barang dagangan, agen asuransi, distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multilevel marketing) atau penjualan langsung (direct selling) dan kegiatan sejenis lainnya dan dan pedagang dengan sistem bongkar pasang / berpindah atau menggunakan sebagian atau seluruh tempat usahanya untuk kepentingan umum. WP yang dikecualikan tersebut memakai aturan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dan tidak wajib melakukan pembukuan tetapi boleh menggunakan pencatatan. 27 Jenis WP OP Tarif Keterangan WP OP melakukan pekerjaan bebas termasuk kriteria WP Tertentu PP 46 Tahun 2013 1% x omzet Boleh memilih pencatatan atau pembukuan WP OP omset kurang dari 4,8M dikecualikan dari PP 46 Tahun 2013 Penghasilan Neto = Penghasilan bruto x NPPN PKP = Penghasilan Neto- PTKP Penghitungan pajak terutang menggunakan lapisan penghasilan pasal 17 Zakat wajib hanya boleh mengurangi penghasilan jika disalurkan melalui badan zakat yang ditunjuk oleh Menkeu Boleh memilih pencatatan atau pembukuan WP OP melakukan pekerjaan bebas omset lebih dari 4,8 M PKP= Laba Usaha-PTKP Penghitungan pajak terutang menggunakan lapisan penghasilan pasal 17 Zakat wajib hanya boleh mengurangi penghasilan jika disalurkan melalui badan zakat yang ditunjuk oleh Menkeu Harus melakukan pembukuan
  28. 28. 28 Contoh: Wajib Pajak A tidak kawin. Ia seorang dokter bertempat tinggal di Jakarta . Penerimaan bruto sebagai dokter (setahun) di Jakarta Rp. 100.000.000,- Penghasilan neto dihitung sebagai berikut:  Sebagai dokter :45% X Rp. 100.000.000,- = Rp. 45.000.000,-  Jumlah penghasilan Neto = Rp. 45.000.000,- Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan Neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak= Rp. 45.000.000,-- Rp. 24.300.000,- = Rp. 20.700.000,- Pajak penghasilan yang terutang = 5% X Rp. 20.700.000,- = Rp1.035.000,- 45 % adalah norma penghitungan dokter di Jakarta 2. WP OP dan Badan Luar Negeri Yang dimaksud Subjek Pajak luar negeri adalah Wajib Pajak yang: - Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. - Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh panghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Perlakuan Pajak bagi Subjek Pajak Luar Negeri: 1. Dasar pengenaan PPh Pasal 26 adalah dari jumlah penghasilan bruto. 2. Dikenakan tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dalam hal orang pribadi yang menerima penghasilan adalah subjek pajak dalam negeri dari negara yang telah mempunyai P3B dengan Indonesia. Contoh: Russel Frederiksen adalah pegawai asing yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Dia berstatus menikah dan mempunyai 2 orang anak. la memperoleh gaji pada bulan Maret 2013 sebesar US$2,500 sebulan. Kurs Menteri Keuangan pada saat pemotongan adalah Rp11.500,00 untuk US$ 1.00.
  29. 29. 29 Penghitungan PPh Pasal 26: Penghasilan bruto berupa gaji sebulan adalah: US$2,500 x Rp11.500,00 = Rp28.750.000,00 PPh Pasal 26 terutang adalah: 20% x Rp28.750.000,00 = Rp5.750.000,00 (final) F. PAJAK PENGHASILAN BADAN Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, pengusaha kecil dengan peredaran usaha kurang dari 4,8 Milyar dikenai pajak penghasilan sebesar 1% dari omzet kecuali beberapa Wajib pajak tertentu yang dikecualikan. Sehingga tarif pajak penghasilan badan menjadi: Omset Tarif Keterangan 0-4.800.000.000 1% x omzet Untuk WP tertentu baik Orang Pribadi maupun Badan, bersifat final 50% x 25% x laba (mendapat fasilitas pengurangan sebesar 50%) Umumnya tidak berlaku lagi dengan adanya PP 46 Tahun 2013 4.800.000.000- 50.000.000.000 - Fasilitas 50%x25% untuk sebagian Laba, - Tarif 25% untuk laba sisanya Perhitungan: Yang mendapat fasilitas= (4,8M/omzet)xlaba Yang tidak mendapat fasilitas= laba sisanya setelah dikurangi yang mendapat fasilitas >50.000.000.000 25% x Laba Tidak mendapat fasilitas pengurangan sebesar 50% Contoh Perhitungan: PT ABC memiliki peredaran usaha sebesar 9,6 milyar selama tahun 2013. Laba PT ABC tercatat sebesar 300.000.000. Maka perhitungan pajaknya adalah: Karena omzet PT ABC sebesar 14.4 Milyar maka sebagian laba PT ABC mendapat fasilitas pengurangan sebesar 50%, sementara sisanyatidak mendapat fasilitas pengurangan. Yang mendapat fasilitas = 4,8푚푖푙푦푎푟 14.4푚푖푙푦푎푟 × 300.000.000 = 100.000.000 Yang tidak mendapat fasilitas = 300.000.000-100.000.000 = 200.000.000 Perhitungan pajaknya; Yang mendapat fasilitas = 100.000.000 x 25% x 50% = 12.500.000 Yang tidak mendapat fasilitas = 200.000.000 x 25% = 50.000.000 Pajak Penghasilan Badan PT ABC = 62.500.000
  30. 30. 30 G. PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT 2 Pajak penghasilan Final adalah pajak penghasilan yang mekanisme pemotongannya dianggap telah selesai pada saat telah dipotong pajaknya. Pajak penghasilan final dipisahkan dari perhitungan PPh tidak final. Dalam Undang-undang Pajak Penghasilan, Pajak final dapat dilihat pada pasal 4 ayat 2 dan pasal 26 (untuk WP Luar Negeri) 1. PPh Final Pasal 4(2) Selain WP Kriteria Tertentu Berikut ini adalah tabel PPh final pasal 4(2) No Uraian Tarif x DPP Dasar Hukum 1 Sewa tanah dan/ atau bangunan. 10% x jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/ atau bangunan Sejak 1 Mei 2002  PP 5/2002, KEP 227/PJ/2002 2 Pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan. 5% x jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana dikenakan= 1% x jumlah bruto nilai pengalihan Sejak 1 Januari 2009  PP 48/1994 Jo. PP 71/2008  PMK243/PMK.03/2008  SE06/PJ.03/2008  PER 30/PJ/2009 3 Jasa Konstruksi Pelaksanaan Konstruksi: 2%: kualifikasi usaha kecil 4%: tidak punya kualifikasi; 3%: kualifikasi selain kecil (menengah & besar) Perencanaan/Pengawasan Konstruksi: 4%: punya kualifikasi usaha; 6%: tidak punya kualifikasi usaha. Sejak 1 Januari 2008  PP 51 tahun 2008 Jo PP 40 tahun 2009
  31. 31. 31 4 Penjualan saham di Bursa Efek selain IPO= 0,1% x jmlh bruto nilai transaksi penjualan IPO=((0,5 % x nilai saham) + (0,1 % x jmlh bruto nilai transaksi penjualan)) IPO(Initial Public Offering) Sejak 29 Mei 1997  PP 41/1994 Jo. PP 14/1997  KMK282/KMK.04/1997 5 SUN (Surat Utang Negara) terdiri dari: Penghasilan Bunga/ Diskonto Obligasi Yg dimaksud dengan Obligasi disini adalah Surat Utang dan Surat Utang Negara (SUN) yang berjangka waktu >12 bulan (lebih dari 12 bulan). Utk SBSN dengan jgk wkt >12 bulan (lebih dari 12 bln) juga mengikuti ketentuan seperti Obligasi Negara. Dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 4(2) jika:  penerima adalah WP Dana Pensiun yang telah disahkan oleh MenKeu; Utk WPDN dan BUT: 15% x jmlh bruto bunga/diskonto Utk WPLN selain BUT: 20% x jmlh bruto bunga/diskonto atau sesuai tarif P3B Untuk WP Reksadana yg terdaftar di BAPEPAM-LK:  0% x jlmh bruto (thn 2009-2010)  5% x jmlh bruto (thn 2011-2013)  15% x jmlh bruto (thn 2014- dst)  ketentuan berlaku sejak 1 Januari 2009  PP 16 tahun 2009  PMK 85/PMK.03/2011
  32. 32. 32  WP Bank yang didirikan di Indonesia, atau cabang bank luar negeri di Indonesia. 6 Surat Perbendaharaan Negara (SPN)= SUN berjangka waktu paling lama 12 bulan. 20% x diskonto SPN ketentuan berlaku sejak 4 April 2008  PP 27 tahun 2008  PMK 63/PMK.03/2008  PER 18/PJ/2008 (yg dikecualikan dari pemotongan: bank yg didirikan di Indonesia atau cabang bank LN di Indonesia, Dana Pensiun, Reksadana yg terdaftar di BAPEPAM-LK) 7 Deviden yang dibagikan kepada OP 10% x jmlh bruto deviden sejak 1 Januari 2009  Pasal 17 ayat (2c) UU 36 tahun 2008  PP 19 tahun 2009 8 Bunga Simpanan Koperasi yang dibayarkan kepada anggota koperasi orang pribadi 0% atas bunga simpanan koperasi sampai dengan Rp 240.000 10% x Jmlh bruto (utk bunga simpanan diatas Rp 240.000 sebulan.) sejak 1 Januari 2009  PP 15 tahun 2009 9 Pendapatan bunga deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Untuk WPDN & BUT: 20% x jmlh bruto bunga Untuk WPLN: 20% x jmlh bruto bunga atau sesuai P3B sejak 1 Januari 2001  PP 131 tahun 2000
  33. 33. 33 dikecualikan dari pemotongan:  jumlah tidak melebihi Rp 7,5 juta  jika penerima: bank yg didirikan di Indonesia atau cabang bank LN di Indonesia.  jika penerima:Dana Pensiun yg telah disahkan Menteri Keuangan.  bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dlm rangka pemilikan Rumah Sederhana, dsb. 10 Hadiah Undian 25% x jmlh bruto nilai hadiah sejak 1 Januari 2001  PP 132 tahun 2000  KEP 395/PJ/2001  SE 19/PJ.43/2001 11 Penjualan saham milik Modal Ventura 0,1% x jmlh bruto nilai transaksi sejak 8 Februari 1995 Jika saham diperjualbelikan di Bursa Efek, maka berlaku ketentuan tentang penjualan saham di Bursa Efek.  PP 4 tahun 1995  KMK 250/KMK.04/1995 2. Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterlma Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentun (Pajak Penghasilan 4 ayat 2) Sejak Juli Tahun 2013 diperlakukan peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang dan petunjuk pelaksanaannya dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 tentang pajak penghasilan final bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Yang dimaksud dengan Wajib Pajak dengan penghasilan bruto tertentu adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Perhitungan pajak penghasilan atas wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah sebesar 1% dari peredaran bruto
  34. 34. usaha. Wajib Pajak dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 milyar setahun yang dikecualikan dari ketentuan ini antara lain: jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas Yitu: tenaga ahli (terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris, pekerja seni ( terdiri dari: pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari), olahragawan, pembicara (terdiri dari: penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator), pengarang, peneliti, dan penerjemah, agen iklan, pengawas atau pengelola proyek, perantara(makelar), petugas penjaja barang dagangan, agen asuransi, distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multilevel marketing) atau penjualan langsung (direct selling) dan kegiatan sejenis lainnya dan pedagang dengan sistem bongkar pasang / berpindah atau menggunakan sebagian atau seluruh tempat usahanya untuk kepentingan umum. Kepada Wajib Pajak yang masuk kriteria WP Tertentu ini berlaku tarif pajak 1% dari omzet bersifat final dan dibebaskan dari pemotongan/pemungutan pajak penghasilan oleh pihak lain. Pembebasan ini dilakukan dengan menggunakan Surat Keterangan bebas yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak. 34 H. PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh: 1. Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga 34ariff lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang; 2. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. 3. Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. 1. PPh Pasal 22 Bendaharawan Yaitu PPh yang dipungut atas transaksi pembelian barang oleh instansi pemerintah Yang ditunjuk sebagai Pemungut PPh Pasal 22 Bendaharawan adalah bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga 34ariff lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang; (Pasal 1 ayat (1) huruf b PMK-224/PMK.011/2012) 1. bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP); (Pasal 1 ayat (1) huruf c PMK-224/PMK.011/2012)
  35. 35. 2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS). (Pasal 1 ayat (1) huruf d PMK-224/PMK.011/2012) 35 Tarif o PPh Pasal 22 Bendaharawan = 1,5% x Harga Pembelian tidak termasuk PPN o Pemungutan PPh Pasal 22 ini bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang dipungut. o Besarnya pungutan PPh Pasal 22 yang diterapkan terhadap WP yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tariff yang diterapkan terhadap WP yang dapat menunjukkan NPWP. Pengecualian Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Bendaharawan No Jenis 1 Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah (Pasal 3 ayat (1) huruf e PMK-224/PMK.011/2012) Pengecualian ini dilakukan tanpa SKB 2 pembayaran untuk: 1. pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos; 2. pemakaian air dan listrik. (Pasal 3 ayat (1) huruf e PMK-224/PMK.011/2012) Pengecualian ini dilakukan tanpa SKB. 3 Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Pasal 3 ayat (1) huruf g PMK-224/PMK.011/2012) Pengecualian ini dilakukan tanpa SKB. 4 Pembayaran yang diterima karena penyerahan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah luar negeri 5 Pembayaran untuk pembelian gabah dan/atau beras oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (BULOG); Pengecualian ini dilakukan tanpa SKB. 6 pembayaran untuk pembelian minyak bumi, gas bumi, dan/ atau produk sampingan dari kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi yang dihasilkan di Indonesia dari: 3. kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama; atau 4. kantor pusat kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama; (Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 4 PMK-146/PMK.011/2013)
  36. 36. o Ketentuan ini berlaku sejak ditetapkannya BUMN sebagai pemungut PPN (yaitu sejak sejak 24 36 Februari 2013) (Pasal 10A PMK-146/PMK.011/2013) Pengecualian ini dilakukan tanpa SKB. 7 pembayaran untuk pembelian panas bumi atau listrik hasil pengusahaan panas bumi dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang usaha panas bumi berdasarkan kontrak kerja sama pengusahaan sumber daya panas bumi (Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 5 PMK-146/PMK.011/2013) Ketentuan ini berlaku sejak ditetapkannya BUMN sebagai pemungut PPN (yaitu sejak sejak 24 Februari 2013) (Pasal 10A PMK-146/PMK.011/2013) Pengecualian ini dilakukan tanpa SKB. 2. PPh Pasal 22 Atas Impor Pemungut PPh Pasal 22 atas impor barang adalah Bank Devisa dan DJBC. (Pasal 1 ayat (1) huruf a PMK- 224/PMK.011/2012) Besarnya pungutan PPh Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut : (Pasal 2 ayat (1) huruf a PMK- 175/PMK.011/2013) 1. barang-barang tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran PMK-175/PMK.011/2013, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor; 2. selain barang-barang tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1, yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai impor; 3. selain barang-barang tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1, yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor; dan/atau 4. yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu Cost, Insurance, and Freight (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pabean di bidang impor. Pemungutan PPh Pasal 22 ini bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang dipungut. Besarnya pungutan PPh Pasal 22 yang diterapkan terhadap WP yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap WP yang dapat menunjukkan NPWP. Ketentuan pengenaan tarif yang lebih tinggi 100% ini berlaku untuk pemungutan PPh Pasal 22 yang bersifat tidak final.
  37. 37. Impor yang dikecualikan dari pemungutan pph pasal 22 Impor yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 adalah : (Pasal 3 PMK-224/PMK.011/2012) a. Impor barang atau penyerahan barang di dalam negeri yang berdasarkan peraturan perundang-undangan 37 tidak terutang PPh. (Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK-224/PMK.011/2012) b. Impor barang yang dibebaskan dari bea masuk dan atau PPN. (Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK- 146/PMK.011/2013). barang tersebut yaitu : (Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK-146/PMK.011/2013) 1. Barang perwakilan negara asing dan para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik. 2. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatanya yang bertugas di Indonesia; 3. Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana ; 4. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum. 5. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. 6. Barang untuk keperluan khusus kaum tuna netra dan penyandang cacat lainnya. 7. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah. 8. Barang pindahan. 9. Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkutan, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan kepabeanan. 10. Barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditunjukan untuk kepentingan umum. 11. Persenjataan, amunisi, perlengkapan militer, termasuk suku cadang untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara. 12. Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara. 13. Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN). 14. buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya; 15. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayanan atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayanan Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional, Perusahaan
  38. 38. Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya; 16. Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pcmberian jasa perawatan atau reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga nasional; 17. Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang dimpor dan digunakan oleh PT. Kereta Api Indonesia, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero), yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemelibaraan, serta prasarana yang akan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero); 18. peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau TNI untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk rnendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Kernenterian Pertahanan, TNl atau pihak yang ditunjuk oleh Kernenterian Pertahanan atau TNT; dan/atau 19. barang untuk kegiatan hulu Minyak dan Gas Bumi yang importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (termasuk barang yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 sejak berlakunya PMK-154/PMK.03/2010 yaitu 31 Agustus 2010) Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali 38 (Pasal 3 ayat (1) huruf c PMK-224/PMK.011/2012) impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor (Pasal 3 ayat (1) huruf f PMK-224/PMK.011/2012) dan (Pasal 3A ayat (1) PER- 15/PJ/2011) Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan Dirjen Bea dan Cukai (Pasal 3 ayat (1) huruf d PMK-224/PMK.011/2012) Atas impor barang berupa mesin dan peralatan, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang, yang diperlukan oleh pengusaha di bidang pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 impor. (Pasal 4 ayat (1) PMK- 21/PMK.011/2010)
  39. 39. 39 3. PPh Pasal 22 Atas BUMN Pemungut PPh Pasal 22 adalah BUMN yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang meliputi: 1. PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Hutama Karya (Persero), PT Krakatau Steel (Persero); dan 2. Bank-bank Badan Usaha Milik Negara, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya. Tarif o PPh Pasal 22 = 1,5% x Harga Pembelian tidak termasuk PPN (Pasal 2 ayat (1) huruf b PMK- 175/PMK.011/2013) o Pemungutan PPh Pasal 22 ini bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang dipungut. (Pasal 9 ayat (1) huruf a PMK- 224/PMK.011/2012) o Besarnya pungutan PPh Pasal 22 yang diterapkan terhadap WP yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap WP yang dapat menunjukkan NPWP. (Pasal 22 ayat (3) UU Nomor 36 TAHUN 2008) dan (Pasal 2 ayat (3) PMK-175/PMK.011/2013) Pengecualian pemungutan PPh pasal 22 BUMN Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak berkenaan dengan: (Pasal 3 ayat (1) huruf e PMK-224/PMK.011/2012) a. pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah; b. pembayaran untuk: 1. pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos; 2. pemakaian air dan listrik.
  40. 40. c. berlaku sejak ditetapkannya BUMN sebagai pemungut PPN (yaitu sejak sejak 24 Februari 2013) Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak berkenaan dengan : 1. pembayaran untuk pembelian minyak bumi, gas bumi, dan/ atau produk sampingan dari kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi yang dihasilkan di Indonesia dari: (Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 4 PMK-146/PMK.011/2013) a. kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama; atau b. kantor pusat kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak 40 kerja sama; 2. pembayaran untuk pembelian panas bumi atau listrik hasil pengusahaan panas bumi dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang usaha panas bumi berdasarkan kontrak kerja sama pengusahaan sumber daya panas bumi ; (Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 5 PMK- 146/PMK.011/2013) 4. PPh Pasal 22 Produsen Atau Importir Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Dan Pelumas Yaitu Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas Tarif : Besarnya pungutan PPh Pasal 22 ditetapkan atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas adalah sebagai berikut: (Pasal 2 ayat (1) huruf C PMK-175/PMK.011/2013) 1. Bahan Bakar Minyak Jenis Produk Tarif untuk penjualan kepada : Dasar Pengenaan Pajak SPBU Pertamina SPBU Bukan Pertamina atau pihak selain SPBU bahan bakar minyak 0,25 % 0,30 % Penjualan tidak termasuk PPN 2. bahan bakar gas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN; 3. pelumas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN. 4.
  41. 41. Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Pemungut Pajak atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas kepada (Pasal 9 ayat (2) PMK-224/PMK.011/2012) : 41 1. penyalur/agen bersifat final; 2. selain penyalur/agen bersifat tidak final Besarnya tarif pemungutan yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP adalah lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP, dan pengenaan tarif pajak lebih tinggi 100% ini hanya dikenakan terhadap objek PPh Pasal 22 yang bersifat tidak final (Pasal 2 ayat (3) PMK-175/PMK.011/2013) 5. PPh Pasal 22 Industri Tertentu Termasuk Pemungut PPh Pasal 22 yaitu : 1. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri (Pasal 1 ayat (1) huruf f PMK-224/PMK.011/2012)  Distributor adalah pedagang, yang meliputi badan atau orang pribadi, yang melakukan pembelian dari produsen secara langsung untuk dijual dan/atau dipasarkan kembali. (Pasal 2 PER- 06/PJ/2013)  Penunjukan pemungut PPh Pasal 22 ini dilakukan tanpa penerbitan surat keputusan Kepala KPP. (Pasal 3 PER-06/PJ/2013)  Terhadap pemungut PPh Pasal 22 yang telah diterbitkan surat keputusan penunjukan pemungut PPh Pasal 22, pemungut pajak tersebut tetap melakukan pemungutan PPh Pasal 22 (Pasal 6A PER-06/PJ/2013)  Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja adalah industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara dan industri hilir. (Pasal 1 ayat (2) PMK-224/PMK.011/2012)
  42. 42. 42 Tarif : No Jenis Industri Tarif PPh Pasal 22 Sifat Dasar Hukum (sejak 10 Desember 2010 s/d sekarang) 1 penjualan baja 0,3 % x DPP PPN Tidak Final PER-57/PJ/2010 2 penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih 0,45 % x DPP PPN Tidak Final PER-57/PJ/2010 3 penjualan semua jenis semen 0,25 % x DPP PPN Tidak Final PER-57/PJ/2010 4 penjualan kertas 0,1 % x DPP PPN Tidak Final PER-57/PJ/2010 5 penjualan semua jenis obat 0,3% x DPP PPN Tidak Final Ketentuan ini baru ada sejak 24 Februari 2013 (Pasal 2 ayat (1) huruf d PMK- 224/PMK.011/2012) 1. Besarnya pungutan PPh Pasal 22 ditetapkan atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi: 2. Besarnya pungutan PPh Pasal 22 ditetapkan atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor sebesar 0,45% dari DPP PPN (tidak final). (Pasal 2 ayat (1) huruf e PMK- 175/PMK.011/2013) Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri; Terhadap pemungut PPh Pasal 22 yang telah diterbitkan surat keputusan penunjukan pemungut PPh Pasal 22, pemungut pajak tersebut tetap melakukan pemungutan PPh Pasal 22 (Pasal 6A PER-06/PJ/2013) Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah atas Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh industri otomotif, Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, yang telah dikenai pemungutan PPh berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf c UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh stdtd UU Nomor 36 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya. (Pasal 3 ayat (1) huruf h PMK-146/PMK.011/2013 (berlaku sejak 4 November 2013)) Pemungutan PPh Pasal 22 ini bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang dipungut. (Pasal 9 ayat (1) huruf e PMK-224/PMK.011/2012)
  43. 43. Besarnya tarif pemungutan yang diterapkan terhadap WP yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap WP yang dapat menunjukkan NPWP. (Pasal 2 ayat (3) PMK-175/PMK.011/2013) 43 6. PPh Pasal 22 Pedagang Pengumpul Pemungut PPh Pasal 22 adalah Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya. (Pasal 1 ayat (1) huruf i PMK-224/PMK.011/2012) Pedagang pengumpul adalah badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya: 1. mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan; dan 2. menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Tarif: o Besarnya pungutan PPh Pasal 22 ditetapkan atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, sebesar 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. (Pasal 2 ayat (1) huruf f PMK-175/PMK.011/2013) o Pemungutan PPhn Pasal 22 ini bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang dipungut. (Pasal 9 ayat (1) huruf f PMK- 224/PMK.011/2012) o Besarnya tarif pemungutan yang diterapkan terhadap WP yang tidak memiliki NPWP adalah lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap WP yang dapat menunjukkan NPWP (Pasal 2 ayat 3 PMK-175/PMK.011/2013).
  44. 44. 44 7. PPh Pasal 22 Penjualan Barang Yang Tergolong Sangat Mewah Pemungut : Wajib Pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Tarif: 5% x Harga Jual (tidak termasuk PPN dan PPnBM) Barang yang tergolong sangat mewah yang dikenakan pph pasal 22: No Jenis Barang Harga Jual atau Harga Pengalihan 1 Pesawat udara pribadi lebih dari Rp 20.000.000.000,00 (Dua puluh milyar rupiah) 2 Kapal pesiar dan sejenisnya lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah) 3 Rumah beserta tanahnya lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah) dan Luas bangunan lebih dari 500 M2 (Lima ratus meter persegi) 4 Apartemen, kondominium, dan sejenisnya lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah) dan Luas bangunan lebih dari 400 M2 (Empat ratus meter persegi) 5 Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang, berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (suv), multi purpose vehicle (mpv), minibus dan sejenisnya lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc.
  45. 45. 45 I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 1. Pemotong dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 Pemotong PPh Pasal 23 adalah : 1. Badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. 2. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemotong PPh 23 (Harus ada Surat Keputusan Penunjukan yang diterbitkan oleh Kepala KPP (tidak ada format baku yang tersedia), yaitu : KEP-50/PJ./1994 a. Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas; b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan. WP Orang pribadi ini hanya memotong PPh Pasal 23 atas sewa saja Objek PPh Pasal 23 adalah : 1. Dividen (Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh) 2. Bunga (Pasal 4 ayat (1) huruf f UU PPh) 3. Royalti (Pasal 4 ayat (1) huruf h UU PPh) 4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e UU pph. (Dalam hal ini berarti yang merupakan objek PPh Pasal 23 yaitu apabila yang menerima jenis penghasilan ini adalah selain WP OP yang harusnya dipotong PPh Pasal 21)  Dikenakan PPh Pasal 23 jika hadiah atau penghargaan perlombaan, penghargaan, dan hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya diterima oleh WP Badan termasuk BUT 5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan 6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 (PMK 244/PMK.03/2008) (Dalam hal ini berarti yang merupakan objek PPh Pasal 23 yaitu apabila yang menerima jenis penghasilan ini adalah selain WP OP yang harusnya dipotong PPh Pasal 21) Yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh Pemotong PPh Pasal 23 kepada WP DN atau BUT.
  46. 46. 46 Yang bukan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 adalah : 1. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank; 2. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi; 3. dividen yang bukan Objek PPh (Pasal 4 ayat (3) huruf f) dan dividen yang diterima oleh orang pribadi (merupakan objek PPh yang bersifat final (Pasal 17 ayat (2c)); 4. bagian laba yang bukan objek PPh (Pasal 4 ayat (3) huruf i); 5. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya; 6. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK-251/PMK.03/2008) 2. Saat Terutang Atau Saat Pemotongan Saat Pemotongan : Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 UU PPh dilakukan pada akhir bulan dibayarkannya penghasilan, disediakan untuk dibayarkannya penghasilan; atau jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. (PP Nomor 94 Tahun 2010 Pasal 15 ayat (3) Saat Terutang : Saat terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 23 UU PPh adalah pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan (seperti: dividen) dan jatuh tempo (seperti: bunga dan sewa), saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur (seperti: royalti, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya). (Penjelasan PP Nomor 94 Tahun 2010 Pasal 15 ayat (3)  Yang dimaksud dengan "saat disediakan untuk dibayarkan" (seperti : untuk dividen) adalah : 1. untuk perusahaan yang tidak go public, adalah saat dibukukan sebagai utang dividen yang akan dibayarkan, yaitu pada saat pembagian dividen diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. Demikian pula apabila perusahaan yang bersangkutan dalam tahun berjalan membagikan dividen sementara (dividen interim), maka Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan terutang pada saat diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Direksi atau pemegang saham sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan. 2. untuk perusahaan yang go public, adalah pada tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen (recording date). Dengan perkataan lain pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan baru dapat dilakukan setelah para pemegang saham yang berhak "menerima atau memperoleh" dividen tersebut diketahui, meskipun dividen tersebut belum diterima secara tunai.
  47. 47.  Yang dimaksud dengan "saat jatuh tempo pembayaran" (seperti : untuk bunga atau sewa) adalah saat kewajiban untuk melakukan pembayaran yang didasarkan atas kesepakatan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam kontrak atau perjanjian atau faktur. 47 3. Jenis-jenis Objek Pajak PPh Pasal 23 a. Dividen Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi. Termasuk dalam pengertian dividen adalah: 1. pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun; 2. pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor; 3. pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham;  Tetapi apabila pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran berasal dari: a. kapitalisasi agio saham kepada pemegang saham yang telah menyetor modal atau membeli saham di atas harga nominal, sepanjang jumlah nilai nominal saham yang dimilikinya setelah pembagian saham bonus tidak melebihi jumlah setoran modal; dan b. kapitalisasi selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) UU PPh. Ini tidak termasuk sebagai pengertian dividen sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh (Pasal 2 PP 94 Tahun 2010 dan penjelasannya) 4. pembagian laba dalam bentuk saham 5. pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran; 6. jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan; 7. pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (statuter) yang dilakukan secara sah; 8. pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut; 9. bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi; 10. bagian laba yang diterima oleh pemegang polis;
  48. 48. 11. pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi; (ini merupakan dividen yang tidak 48 dipotong PPh Pasal 23 UU UU Nomor 36 Tahun 2008) 12. pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan. Dalam praktek sering dijumpai pembagian atau pembayaran dividen secara terselubung, misalnya dalam hal pemegang saham yang telah menyetor penuh modalnya dan memberikan pinjaman kepada perseroan dengan imbalan bunga yang melebihi kewajaran. Apabila terjadi hal yang demikian maka selisih lebih antara bunga yang dibayarkan dan tingkat bunga yang berlaku di pasar, diperlakukan sebagai dividen. Bagian bunga yang diperlakukan sebagai dividen tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya oleh perseroan yang bersangkutan. Pembagian laba secara langsung dan/atau tidak langsung yang berasal dari saldo laba termasuk saldo laba berdasarkan proyeksi laba tahun berjalan merupakan objek pajak, kecuali bagian laba yang bukan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh (Pasal 6 PP 94 Tahun 2010) 1. Dividen Yang Merupakan Objek PPh Pasal 23  Tarifnya sebesar 15% dari Penghasilan Bruto dan bersifat tidak final  Dalam hal WP yang menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 23 tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% daripada tarif yang seharusnya (Pasal 23 ayat 1a UU Nomor 36 Tahun 2008)  Saat terutang dan saat pemotongan Saat Terutang : saat disediakan untuk dibayarkan (Penjelasan PP Nomor 94 Tahun 2010 Pasal 15 ayat (3) Yang dimaksud dengan "saat disediakan untuk dibayarkan" adalah : 1. untuk perusahaan yang tidak go public, adalah saat dibukukan sebagai utang dividen yang akan dibayarkan, yaitu pada saat pembagian dividen diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. Demikian pula apabila perusahaan yang bersangkutan dalam tahun berjalan membagikan dividen sementara (dividen interim), maka Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan terutang pada saat diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Direksi atau pemegang saham sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan. 2. untuk perusahaan yang go public, adalah pada tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen (recording date). Dengan perkataan lain pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan baru dapat dilakukan setelah para pemegang saham yang berhak "menerima atau memperoleh" dividen tersebut diketahui, meskipun dividen tersebut belum diterima secara tunai.
  49. 49. Saat Pemotongan : Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 UU PPh dilakukan pada akhir bulan dibayarkannya penghasilan, disediakan untuk dibayarkannya penghasilan; atau jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. (PP Nomor 94 Tahun 2010 Pasal 15 ayat (3) 2. Dividen Yang Tidak Dipotong Pph Pasal 23 Dividen yang tidak dipotong PPh Pasal 23antara lain: 1. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT sebagai WPDN, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: a. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan b. bagi PT, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor; (karena bukan merupakan objek pajak sesuai Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh) 2. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan Kontrak Investasi Kolektif (KIK), (karena bukan merupakan objek pajak sesuai Pasal 4 ayat (3) huruf i UU 36 tahun 2008);  Bagian laba yang diterima atau diperoleh oleh pemegang unit penyertaan Kontrak Investasi Kolektif termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaannya, tidak termasuk sebagai objek pajak.  Ketentuan ini berlaku juga bagi pemegang unit penyertaan yang merupakan Subjek Pajak luar 49 negeri. (PP 94 Tahun 2010 Pasal 5) 3. Dividen yang diterima oleh Orang Pribadi (karena merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2) final) 4. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya (karena dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23 sesuai Pasal 23 ayat (4) huruf f UU 36 tahun 2008); 3. Dividen Yang Merupakan Objek PPh Pasal 4 Ayat (2) (Final) Dividen Yang Diterima Oleh Orang Pribadi (Pasal 17 ayat (2c) UU No.36 tahun 2008, PP nomor 19 Tahun 2009, dan PMK-111/PMK.03/2010).
  50. 50. 4. Ketentuan terkait dividen bagi wp badan (dijelaskan dalam SE-30/PJ/2012) Peraturan perundang-undangan di bidang PPh telah mengatur bahwa atas penghasilan berupa dividen dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh WP badan dalam negeri kepada: 1. WP OP dalam negeri dikenai PPh sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final yang dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2c) UU PPh jo. PP Nomor 19 TAHUN 2009; 2. WP badan dalam negeri atau BUT, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 1 UU PPh; 3. WP luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a UU PPh. b. Bunga 1. Bunga Objek PPh Pasal 23 Objek PPh Pasal 23 adalah bunga dan imbalan lainnya termasuk premium maupun diskonto yang merupakan bunga antar pinjaman yang diterima atau diperoleh oleh WP OP DN maupun WP Badan DN dari pihak pembayar bunya yang merupakan pemotong PPh Pasal 23  Dalam pengertian bunga termasuk pula premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan 50 pengembalian utang.  Premium terjadi apabila misalnya surat obligasi dijual di atas nilai nominalnya. Premium merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi.  Diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya. Diskonto merupakan penghasilan bagi yang membeli obligasi. Tarif PPh Pasal 23 = 15% dari Penghasilan Bruto dan bersifat tidak final  Dalam hal WP yang menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 23 tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% daripada tarif yang seharusnya Pasal 23 ayat (1a) UU Nomor 36 Tahun 2008) 2. Pinjaman Tanpa Bunga Dari Pemegang Saham (PP 94 Tahun 2010 Pasal 12) Pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham yang diterima oleh Wajib Pajak berbentuk perseroan terbatas diperkenankan apabila: 1. pinjaman tersebut berasal dari dana milik pemegang saham itu sendiri dan bukan berasal dari pihak lain;
  51. 51. 2. modal yang seharusnya disetor oleh pemegang saham pemberi pinjaman telah disetor seluruhnya; 3. pemegang saham pemberi pinjaman tidak dalam keadaan merugi; dan 4. perseroan terbatas penerima pinjaman sedang mengalami kesulitan keuangan untuk kelangsungan 51 usahanya. Apabila pinjaman yang diterima oleh Wajib Pajak berbentuk perseroan terbatas dari pemegang sahamnya tidak memenuhi ketentuan ini,maka atas pinjaman tersebut terutang bunga dengan tingkat suku bunga wajar.  Yang dimaksud dengan "tingkat suku bunga wajar" adalah tingkat suku bunga yang berlaku yang ditetapkan sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman (best practice) jika transaksi dilakukan di antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UU PPh. 3. Bunga Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 23 Adalah: a. Jika penghasilan dibayar/ terutang kepada Bank (karena dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23 sesuai Pasal 23 ayat (4) huruf a UU Nomor 36 Tahun 2008) b. Jika penghasilan dibayar/ terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK- 251/PMK.03/2008). (karena dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23 sesuai Pasal 23 ayat (4) huruf h UU Nomor 36 Tahun 2008) Keterangan:  Penghasilan yang dibayar/ terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan penyalur pinjaman dan/ atau pembiayaan yang dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23 adalah penghasilan berupa bunga atau imbalan lain yang diberikan atas penyaluran pinjaman dan/atau pemberian pinjaman (termasuk pembiayaan berbasis syariah) (Pasal 1 ayat (2) PMK-251/PMK.03/2008). 1. Badan Usaha yang dimaksud terdiri dari: (Pasal 1 ayat (3) PMK-251perusahaan pembiayaan yang merupakan badan usaha diluar Bank dan lembaga keuangan bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk bidang usaha lembaga pembiayaan dan telah memperoleh ijin usaha dari Menteri Keuangan. 2. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang khusus didirikan untuk memberikan sarana pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, termasuk PT (Persero) Permodalan Nasional Madani. c. Bunga Deposito, Tabungan (yang didapatkan dari Bank), dan Diskonto SBI (karena termasuk pemotongan PPh Pasal 4(2)) d. Bunga Obligasi (karena termasuk pemotongan PPh Pasal 4(2)) e. Bunga simpanan yang dibayarkan Koperasi kepada anggota koperasi Orang Pribadi (WP OP) (karena termasuk pemotongan PPh Pasal 4(2))
  52. 52. 52 4. Bunga Yang Merupakan Objek PPh Pasal 4 Ayat (2) (Bersifat Final) a. Bunga Obligasi (bersifat final) (PP 16 Tahun 2009 yang berlaku sejak 1 Januari 2009) b. Bunga yang diterima berasal dari bank (bersifat final) (PP 131 Tahun 2000, KMK- 51/KMK.04/2001, dan SE-01/PJ.43/2001) berlaku sejak 1 Januari 2001 c. Bunga Simpanan Yang Dibayarkan Oleh Koperasi Yang Didirikan Di Indonesia Kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi (bersifat final) (PP 15 TAHUN 2009) (berlaku sejak 1 Januari 2009), PMK-112/PMK.03/2010 c. Royalti 1. Definisi Royalti dan Tarif Pajak Penghasilan atas Royalti (Penjelasan Pasal 4(1) Huruf H UU 36 tahun 2008) Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas: 1. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya; 2. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah; 3. Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial; 4. Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3, berupa:  penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;  penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;  penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi; 5. Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan 6. Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.
  53. 53. 53 Tarif Pajak Penghasilan atas Royalti adalah: o 15% dari Penghasilan Bruto dan bersifat tidak final o Dalam hal WP yang menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 23 tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% daripada tarif yang seharusnya (Pasal 23 ayat 1a UU 36 tahun 2008) 2. Pengenaan PPh Atas Royalti Dari Has il Karya Sinematografi (PER-33/PJ./2009 (berlaku sejak 4 Juni 2009)) Pemanfaatan hasil Karya Sinematografi dapat dilakukan melalui suatu perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis atas penggunaan hasil Karya Sinematografi : 1. dengan pemindahan seluruh hak cipta tanpa persyaratan tertentu, termasuk tanpa ada kewajiban pembayaran kompensasi di kemudian hari (INI TIDAK TERMASUK PENGERTIAN ROYALTI); 2. dengan memberikan hak menggunakan hak cipta hasil Karya Sinematografi kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya, dengan persyaratan tertentu seperti penggunaan Karya Sinematografi untuk jangka waktu atau wilayah tertentu ((INI TERMASUK PENGERTIAN ROYALTI) PPH 23 = 15% X SELURUH PENGHASILAN YANG DITERIMA/DIPEROLEH PEMEGANG HAK CIPTA); 3. dengan memberikan hak menggunakan hak cipta hasil Karya Sinematografi kepada pihak lain untuk mengumumkan ciptaannya dengan menggunakan pola bagi hasil antara pemegang hak cipta dan pengusaha bioskop ((INI TERMASUK PENGERTIAN ROYALTI) PPH 23 = 15% X 10% X BAGI HASIL) ; atau 4. dengan memberikan hak menggunakan hak cipta hasil Karya Sinematografi kepada pihak lain tanpa hak untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya (INI TIDAK TERMASUK PENGERTIAN ROYALTI). d. Hadiah 1. Hadiah Yang Dikenakan PPh a. Hadiah Undian (bersifat final, Pasal 4(2))  Tarif = 25% dari jumlah bruto nilai hadiah b. hadiah atau penghargaan perlombaan, penghargaan, dan hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya (bersifat tidak final)  Atas hadiah atau penghargaan perlombaan, penghargaan, dan hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya dikenakan PPh dengan ketentuan sebagai berikut : (Pasal 2 ayat (2) KEP-395/PJ/2001)

×