Perda Kabupaten Banyumas
•Download as PPTX, PDF•
1 like•2,662 views
Dokumen tersebut membahas tentang Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas yang mengatur tentang pajak dan retribusi pada tahun 2009 hingga 2011. Terdapat beberapa Peraturan Daerah yang mengatur tentang pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, dan mineral bukan logam serta retribusi tempat rekreasi, pelayanan kesehatan, dan pasar.
Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to Perda Kabupaten Banyumas
Similar to Perda Kabupaten Banyumas (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Perda Kabupaten Banyumas
- 1. KAPETA SELEKTA 2, OLEH TIM DOSEN IKIP PGRI REFERENSI LATIHAN MATERI PENYUSUN INDIKATOR SK / KD UJI KOMPETENSI BERANDA SELESAI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
- 2. KAPETA SELEKTA 2, OLEH TIM DOSEN IKIP PGRI REFERENSI LATIHAN MATERI PENYUSUN INDIKATOR SK / KD UJI KOMPETENSI BERANDA SELESAI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG KABUPATEN BANYUMAS pajak RETRIBUSI
- 3. KAPETA SELEKTA 2, OLEH TIM DOSEN IKIP PGRI REFERENSI LATIHAN MATERI PENYUSUN INDIKATOR SK / KD UJI KOMPETENSI BERANDA SELESAI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PERDA KABUPATEN BANYUMAS PERDA KABUPATEN BANYUMAS Berdasarkan Kementrian Hukum dan HAM RI dalam web resminya Media Publikasi Peraturan Perundang – Undangan dan Informasi Hukum (http://ditjenpp.kemenkumham.go.id) Peraturan daerah di Kabupaten Banyumas selama lima tahun kebelakang yaitu dari tahun 2009 – 2013 berjumlah 76 Perda. Pada Tahun 2009 berjumlah 26, tahun 2010 berjumlah 9 perda, tahun 2011 berjumlah 26 perda, tahun 2012 berjumlah 3 perda, tahun 2013 berjumlah 12 perda. Namun dalam kurun waktu tersebut peraturan daerah yang mengatur tentang pajak dan retribusi didaerah hanya ada pada tahun 2009 – 2011.
- 4. KAPETA SELEKTA 2, OLEH TIM DOSEN IKIP PGRI REFERENSI LATIHAN MATERI PENYUSUN INDIKATOR SK / KD UJI KOMPETENSI BERANDA SELESAI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG KABUPATEN BANYUMAS PERDA KABUPATEN BANYUMAS YANG MENGATUR PAJAK DAN RETRIBUSI TAHUN 2009 NO PERATURAN DAERAH TENTANG 1. Perda No 1 Tahun 2009 Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga 2. Perda No 4 Tahun 2009 Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum 3 Perda No 10 Tahun 2009 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Pendaftaran Penduduk 4. Perda No 12 Tahun 2009 Perubahan perda Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
- 5. KAPETA SELEKTA 2, OLEH TIM DOSEN IKIP PGRI REFERENSI LATIHAN MATERI PENYUSUN INDIKATOR SK / KD UJI KOMPETENSI BERANDA SELESAI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG KABUPATEN BANYUMAS PERDA KABUPATEN BANYUMAS YANG MENGATUR PAJAK DAN RETRIBUSI TAHUN 2009 NO PERATURAN DAERAH TENTANG 1. Perda No 15 Tahun 2009 Pajak HOTEL 2. Perda No 16 Tahun 2009 Pajak Restoran 3. Perda No 17 tahun 2009 Pajak Parkir 4. Perda No 18 Tahun 2009 Pajak Reklame 5 Perda No 19 tahun 2009 Pajak Hiburan 6 Perda No 20 tahun 2009 Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- 6. KAPETA SELEKTA 2, OLEH TIM DOSEN IKIP PGRI REFERENSI LATIHAN MATERI PENYUSUN INDIKATOR SK / KD UJI KOMPETENSI BERANDA SELESAI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG KABUPATEN BANYUMAS PERDA KABUPATEN BANYUMAS YANG MENGATUR PAJAK DAN RETRIBUSI TAHUN 2010 Hanya ada satu perda yang mengatur tentang retribusi di tahun 2010 ini yaitu Perda No 5 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
- 7. KAPETA SELEKTA 2, OLEH TIM DOSEN IKIP PGRI REFERENSI LATIHAN MATERI PENYUSUN INDIKATOR SK / KD UJI KOMPETENSI BERANDA SELESAI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG KABUPATEN BANYUMAS PERDA KABUPATEN BANYUMAS YANG MENGATUR PAJAK DAN RETRIBUSI TAHUN 2011 NO PERATURAN DAERAH TENTANG 1. Perda No 1 Tahun 2011 Pajak Daerah 2. Perda No 5 tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga 3 Perda No 6 tahun 2011 Retribusi Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta 4. Perda No 19 tahun 2011 Retribusi Jasa Umum 5. Perda No 20 tahun 2011 Retribusi Jasa dan Usaha 6. Perda No 21 tahun 2011 Retribusi Perizinan Tertentu
- 8. KAPETA SELEKTA 2, OLEH TIM DOSEN IKIP PGRI REFERENSI LATIHAN MATERI PENYUSUN INDIKATOR SK / KD UJI KOMPETENSI BERANDA SELESAI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG UUD 1945 Pasal 23 A Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang PAJAK DAERAH UU NO.28 Th 2009 adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 9. KAPETA SELEKTA 2, OLEH TIM DOSEN IKIP PGRI REFERENSI LATIHAN MATERI PENYUSUN INDIKATOR SK / KD UJI KOMPETENSI BERANDA SELESAI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PAJAK DI DAERAH KABUPATEN BANYUMAS Penerangan Jalan HOTEL RESTORAN HIBURAN REKLAME Mineral Bkn Logam PARKIR Bea Perolhan Atas Tanah & Bangunan PBB Desa Kota Sarang Burung Walet AIR TANAH Perda Kabupaten Banyumas No.1 Tahun 2011
- 10. KAPETA SELEKTA 2, OLEH TIM DOSEN IKIP PGRI REFERENSI LATIHAN MATERI PENYUSUN INDIKATOR SK / KD UJI KOMPETENSI BERANDA SELESAI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG H O T E L PAJAK DI DAERAH KABUPATEN BANYUMAS Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebagai berikut : Hotel, Motel, Losmen, Gubuk Pariwisata, Wisma Pariwisata, dan Pesanggrahan sebesar 10% (sepuluh persen); Rumah Penginapan dan Rumah Kos sebesar 5% (lima persen)
- 11. KAPETA SELEKTA 2, OLEH TIM DOSEN IKIP PGRI REFERENSI LATIHAN MATERI PENYUSUN INDIKATOR SK / KD UJI KOMPETENSI BERANDA SELESAI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG R E S T O R A N PAJAK DI DAERAH KABUPATEN BANYUMAS Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan di restoran yang nilai penjualan tidak melebihi Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebagai berikut : • Restoran, Rumah Makan, Kafetaria, Bar, dan Jasa Boga/Katering sebesar 10% (sepuluh persen); • Kantin, Warung Makan, dan Tempat Makan sebesar 5% (lima persen).
- 12. KAPETA SELEKTA 2, OLEH TIM DOSEN IKIP PGRI REFERENSI LATIHAN MATERI PENYUSUN INDIKATOR SK / KD UJI KOMPETENSI BERANDA SELESAI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG H I B U R A n PAJAK DI DAERAH KABUPATEN BANYUMAS SEMUA TERKENA PAJAK Kecuali hiburan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah daerah dan hiburan yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan sosial kemasyarakatan yang tidak mengandung unsur komersial. TARIF PAJAK BERBEDA – BEDA SESUAI DENGAN JENIS HIBURANNYA (Lihat Perda No 1 Tahun 2011
- 13. KAPETA SELEKTA 2, OLEH TIM DOSEN IKIP PGRI REFERENSI LATIHAN MATERI PENYUSUN INDIKATOR SK / KD UJI KOMPETENSI BERANDA SELESAI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PAJAK DI DAERAH KABUPATEN BANYUMAS R E K L A M e Objek Pajak Reklame meliput: reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya, reklame kain, reklame melekat, stiker, reklame selebaran, reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame film/slide,reklame peragaan. Tarif Pajak Reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- 14. KAPETA SELEKTA 2, OLEH TIM DOSEN IKIP PGRI REFERENSI LATIHAN MATERI PENYUSUN INDIKATOR SK / KD UJI KOMPETENSI BERANDA SELESAI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PAJAK DI DAERAH KABUPATEN BANYUMAS P E N E R A N G A N Jalan Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. KECUALI penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik, penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut: Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain: Oleh selain industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam. Untuk tenaga listrik di bawah 1.300 kWh sebesar 9% (sembilan persen). Untuk tenaga listrik 1.300 kWh atau lebih sebesar 10% (sepuluh persen). Oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 3% (tiga persen). Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5% (satu koma lima persen). Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
- 15. KAPETA SELEKTA 2, OLEH TIM DOSEN IKIP PGRI REFERENSI LATIHAN MATERI PENYUSUN INDIKATOR SK / KD UJI KOMPETENSI BERANDA SELESAI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PAJAK DI DAERAH KABUPATEN BANYUMAS Mineral Bukan Logam Dan Batuan Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan Besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen). PERDA NO 1 TAHUN 2011
- 16. KAPETA SELEKTA 2, OLEH TIM DOSEN IKIP PGRI REFERENSI LATIHAN MATERI PENYUSUN INDIKATOR SK / KD UJI KOMPETENSI BERANDA SELESAI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PAJAK DI DAERAH KABUPATEN BANYUMAS P A R K I r Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Dasar Pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Jumlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir. Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- 17. KAPETA SELEKTA 2, OLEH TIM DOSEN IKIP PGRI REFERENSI LATIHAN MATERI PENYUSUN INDIKATOR SK / KD UJI KOMPETENSI BERANDA SELESAI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PAJAK DI DAERAH KABUPATEN BANYUMAS A I r Tanah Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan, pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- 18. KAPETA SELEKTA 2, OLEH TIM DOSEN IKIP PGRI REFERENSI LATIHAN MATERI PENYUSUN INDIKATOR SK / KD UJI KOMPETENSI BERANDA SELESAI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PAJAK DI DAERAH KABUPATEN BANYUMAS Sarang Burung Walet Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet. Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- 19. KAPETA SELEKTA 2, OLEH TIM DOSEN IKIP PGRI REFERENSI LATIHAN MATERI PENYUSUN INDIKATOR SK / KD UJI KOMPETENSI BERANDA SELESAI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PAJAK DI DAERAH KABUPATEN BANYUMAS PBB KOTA & DESA kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- 20. KAPETA SELEKTA 2, OLEH TIM DOSEN IKIP PGRI REFERENSI LATIHAN MATERI PENYUSUN INDIKATOR SK / KD UJI KOMPETENSI BERANDA SELESAI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PAJAK DI DAERAH KABUPATEN BANYUMAS Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama orang pribadi atau Badan karena wakaf orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. EXCEPT
- 21. KAPETA SELEKTA 2, OLEH TIM DOSEN IKIP PGRI REFERENSI LATIHAN MATERI PENYUSUN INDIKATOR SK / KD UJI KOMPETENSI BERANDA SELESAI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG RETRIBUSI DI DAERAH KABUPATEN BANYUMAS Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan UU No. 28 Tahun 2009
- 22. KAPETA SELEKTA 2, OLEH TIM DOSEN IKIP PGRI REFERENSI LATIHAN MATERI PENYUSUN INDIKATOR SK / KD UJI KOMPETENSI BERANDA SELESAI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG RETRIBUSI DI DAERAH KABUPATEN BANYUMAS Retribusi Jasa dan Usaha ( Perda Kab. BMS No. 20 Th 2011) Retribusi Jasa Umum (Perda Kab. BMS No. 19 Th 2011) Retribusi Perizinan Tertentu (Perda Kab. BMS No.21 Th 2011
- 23. KAPETA SELEKTA 2, OLEH TIM DOSEN IKIP PGRI REFERENSI LATIHAN MATERI PENYUSUN INDIKATOR SK / KD UJI KOMPETENSI BERANDA SELESAI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG RETRIBUSI DI DAERAH KABUPATEN BANYUMAS Retribusi Jasa dan Usaha ( Perda Kab. BMS No. 20 Th 2011) a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; b. Retribusi Terminal c. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa d. Retribusi Rumah Potong Hewan e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Perda Kabupaten Banyumas No. 5 Tahun 2011. f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- 24. KAPETA SELEKTA 2, OLEH TIM DOSEN IKIP PGRI REFERENSI LATIHAN MATERI PENYUSUN INDIKATOR SK / KD UJI KOMPETENSI BERANDA SELESAI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG RETRIBUSI DI DAERAH KABUPATEN BANYUMAS Retribusi Jasa Umum (Perda Kab. BMS No. 19 Th 2011) a. Retribusi Pelayanan Kesehatan ( diatur dalam Perda No. 4 Tahun 2009(rumah sakit), Perda No. 12 Tahun 2011 (unit pelaksanaan tenis dinas kesehatan)) b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil ( diatur dalam Perda No. 6 Th 2011) d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum f. Retribusi Pelayanan Pasar (diatur dalam Perda No. 5 Th 2010) g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor h. Retribusi Pemeriksaan Alat pemadam Kebakaran i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (diatur dalam Perda No. 10 tahun 2009) j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus k. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang l. Retribusi Pelayanan Pendidikan dan m. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- 25. KAPETA SELEKTA 2, OLEH TIM DOSEN IKIP PGRI REFERENSI LATIHAN MATERI PENYUSUN INDIKATOR SK / KD UJI KOMPETENSI BERANDA SELESAI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG RETRIBUSI DI DAERAH KABUPATEN BANYUMAS Retribusi Perizinan Tertentu (Perda Kab. BMS No.21 Th 2011 a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol c. Retribusi Izin Gangguan d. Retribusi Izin Trayek
- 26. KAPETA SELEKTA 2, OLEH TIM DOSEN IKIP PGRI REFERENSI LATIHAN MATERI PENYUSUN INDIKATOR SK / KD UJI KOMPETENSI BERANDA SELESAI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG KABUPATEN BANYUMAS