Asean

628 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
628
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Asean

  1. 1. Satunegeri.com -- KTT ASEAN telah meluncurkan pakta perdagangan bebas antara ASEAN danenam negara kawasan di Phnom Penh, Kamboja, Selasa (20/11), mencakup sektor jasa. Paktaperdagangan bebas yang disebut Kerja Sama Ekonomi Regional Komprehensif (RegionalComprehensive Economic Partnership) tersebut diluncurkan pada hari terakhir Konferensi TingkatTinggi Ke-21 ASEAN di Phnom Penh, 15-20 November.Sebagai konsekuensi, perdagangan bebas juga akan mencakup sektor jasa. Kondisi ini akanmenjadikan ASEAN menjadi incaran sektor jasa tenaga kerja dari India dan China."Pakta perdagangan bebas ini membuka peluang bagi pekerja asing dari negara yang ikut dalampakta ini untuk bekerja di negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia," kata Menteri PerdaganganRI Gita Irawan Wirjawan.Namun, Gita di sela-sela KTT menegaskan, perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN dan Indiayang sudah ditandatangani dan berjalan selama ini sebatas pada barang. Untuk sektor jasa belumdan masih negosiasi. Targetnya, pembahasan selesai pada ASEAN-India Commemorative Summitpada 20-21 Desember.Menurut Gita, negosiasi perdagangan bebas sektor jasa sudah berlangsung setahun lebih danberjalan alot karena beda kepentingan antara India dan ASEAN."India ingin ASEAN membuka sektor jasa seluas-luasnya," kata Gita. India menyebutkan bahwamereka ingin memasukkan independent professional service ke ASEAN. Persoalannya, konseptersebut tidak jelas batasannya sehingga dikhawatirkan mengambil kesempatan kerja buruhdomestik. India punya potensi penetrasi pasar jasa ke ASEAN. Sementara ada beberapa negarayang belum siap berkompetisi.Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi mengingatkanpemerintah agar memikirkan daya saing industri Indonesia dimasa depan."Pemerintah tidak boleh membuat kebijakan yang populis semata- mata untuk kepentingan jangkapendek," kata Sofjan. Tanpa persiapan matang, kata Sofjan, pekerja Indonesia bakal menjadipenonton saat kesepakatan pasar ASEAN berjalan. Pekerja-pekerja asing akan memasuki pasarkerja Indonesia yang semestinya bisa diisi oleh pekerja lokal.Pengawasan ketenagakerjaan yang lemah akibat otonomi daerah menyebabkan banyak ekspatriatmemegang jabatan yang semestinya diisi oleh pekerja lokal. Pemahaman kepala daerah terhadapmasalah ketenagakerjaan yang rendah membuat banyak posisi kepala dinas ketenagakerjaan diisioleh pejabat yang tidak kompeten.Iman Pambagyo menambahkan, ASEAN bersedia membuka sektor jasa dengan batasan tertentu.Jenis tenaga kerja yang dibuka sebatas pada level direktur, manajer, dan spesialis.
  2. 2. Gita menambahkan, pada prinsipnya, pemerintah hanya mau mengedepankan apa pun yang harusdikedepankan selama itu dalam batas wajar. "Kalau tak beralasan, ya, kita harus menjaga prinsip-prinsip agar Indonesia tidak terlalu terbuka dan industri kita juga tidak terdampak karenabelum siap,‖ ujar Gita.Berkenaan dengan daya saing tenaga kerja, pemerintah perlu mengkaji kembali kasus kerusuhanburuh galangan kapal PT Drydocks World Graha di Batam. Letupan kerusuhan buruh galangankapal PT Drydocks World Graha di Batam, Kepulauan Riau, pada 23 April 2010 bisa menjadipelajaran. Akumulasi kekesalan karena banyak ekspatriat asal India menjabat posisi yangsebenarnya bisa diisi pekerja lokal memicu keributan ini.Perusahaan tersebut mempekerjakansedikitnya 270 ekspatriat, sampai jabatan supervisor, posisi yang bisa diisi oleh pekerja lokal.Berbagai kesenjangan ini lambat laun memicu konflik.SBY: RI Harus Siap Hadapi Pasar Bebas AseanJumat, 27 Juli 2012 16:16 wibLogo ASEANJAKARTA - Presiden Susilo bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan semua negara anggota ASEAN harus siapmengikuti tantangan perekonomian yang baru ketika menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) di 2015mendatang.Kesiapan yang dimaksud, kata dia, meliputi daya saing, kebijakan dan regulasi manakala terjadi integrasiperekonomian di kawasan Asia Tenggara."Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan dunia usaha sama-sama bekerja sama untuk siapkan diri hadapi integrasiASEAN," kata Presiden, di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Jumat (27/7/2012).Sementara itu, terkait investasi, Presiden menuturkan, diperlukan adanya kerja sama dengan partner lokal yang telahberinvestasi di luar negeri. Langkah itu, kata dia, digunakan untuk mengembangkan industri Teknologi Informasi(TI).Kalau hal tersebut bisa berkembang, maka dalam dua sampai tiga tahun mendatang, akan menghasilkan tigakeuntungan yakni terciptanya lapangan pekerjaan, hasil produksinya akan sangat berguna bagi sektor pendidikan,
  3. 3. pemerintahan, dan bisnis.Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Chatib Basri menambahkan tolak ukur keberhasilanpencapaian investasi adalah tren realisasi investasi yang terus meningkat. Dia mengaku, saat ini realisasi investasidalam negeri memang masih lebih rendah dibandingkan asing.Namun, investor asing lebih mudah mendapatkan akses pendanaan. Untuk itu, pihaknya akan melakukan koordinasidengan Bank Indonesia (BI) untuk mengatasi masalah tersebut."Ini sebenarnya wewenang BI. BI juga sudah lakukan berbagai upaya termasuk ekspansi kredit besar yang bisamendorong investasi," ucapnya.Adapun dari sisi perdagangan, Presiden menyatakan, hampir semua negara masuk dalam mekanisme perjanjianperdagangan bebas (free trade agreement /FTA), baik secara bilateral maupun regional. Chatib menegaskan, yangdituju oleh Indonesia bukan hanya FTA, tetapi juga kerjasama ekonomi yang komprehensif yang terdiri dariinvestasi dan perdagangan."Apapun kerjasama itu, kita pastikan kita siap dan betul-betul membawa manfaat yang nyata," tambahnya.Menteri Perindustrian MS Hidayat dalam sidang tersebut mengatakan, Presiden menginstrusikan agar seluruhkementerian mendukung peningkatan industri manufaktur di Indonesia merupakan lokomotif terciptanya lapangankerja. Masalah yang masih dihadapi oleh industri saat ini adalah mengenai ketersediaan lahan industri. Di seluruhIndonesia, kata dia, sudah ada 25 ribu hektare (ha) dan 16 ribu dari lahan itu sudah siap untuk digunakan sebagaikawasan industri."Khusus untuk pulau Jawa, okupansinya 100 persen dan dibutuhkan tambahan lahan untuk dijual dengan tambahaninfrastrukturnya dan saya akan koordinasi dengan Kemenkeu dan instansi lain agar pembangunan infrastrukturnyabisa dipercepat," jelas dia."Setelah masalah produksi, bicara masalah distribusi. Kalau di dalam kawasan industri, kita prioritaskan akseslangsung ke pelabuhan dan jalur kereta api diaktifkan dan membangun pelabuhan baru," tandasnya. (gna)(Sandra Karina/Koran SI/rhPerdagangan Bebas ASEAN Jilid IIOleh: A.P. Edi Atmaja. Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN Ke-21 yang digelar di Phnom Penh,Kamboja, pada 18-20 November 2012 lalu membicarakan sejumlah persoalan penting, mulai dari hak asasi manusia(HAM), tumpang-tindih kedaulatan, hingga pertumbuhan ekonomi kawasan.Dalam konferensi tingkat tinggi tahunan itu, Indonesia setuju untuk menandatangani kesepakatan kerjasama menujuKomunitas ASEAN 2015 dan Kemitraan Ekonomi Regional Komprehensif (Regional Comprehensive EconomicPartnership/RCEP).
  4. 4. Komunitas Ekonomi ASEAN 2015 mensyaratkan pemberlakuan pasar bersama pada 2015 di antara sepuluh negaraanggota ASEAN, yakni Kamboja, Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapura, Vietnam, Laos, Thailand, Filipina, danMyanmar.Sementara RCEP mencakup kerjasama ekonomi negara-negara ASEAN dengan enam negara mitra dialog, meliputiJepang, India, China, Korea Selatan, Selandia Baru, dan Australia. Kerangka RCEP juga memuat pakta perdaganganbebas yang direncanakan berlaku mulai tahun 2016.Indonesia mesti segera bersiap menuju perdagangan bebas ASEAN jilid kedua itu. Soalnya, waktu yang tersisa palingtidak tinggal tiga tahun lagi. Mampukah Indonesia bersaing dengan macan-macan Asia semacam Jepang, India, KoreaSelatan, atau dengan negara ekonomi-terkuat kedua dunia seperti China?Namun, jauh sebelum itu semestinya dipikirkan, dipertanyakan, kemudian dipastikan: bisakah Indonesia memenangipersaingan regional dengan sesama negara anggota ASEAN?Pandai BersiasatSelama ini, Indonesia seolah-olah memaksakan diri turut bermain dalam arena persaingan global yang tak mengenalbelas kasihan. Beragam perjanjian kerjasama ekonomi ditandatangani dengan dalih memperkuat hubungandiplomatis di kawasan regional ataupun internasional.Kenyataannya, justru negara lainlah yang memperoleh peluang untuk menangguk keuntungan sebesar-besarnya dipasar luas dengan tenaga kerja murah seperti Indonesia. Rakyat Indonesia, sebagian besarnya, hanya menjadipenonton atau konsumen yang diperas habis-habisan.Pengalaman mengadopsi pakta perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA) mengajarkan kepada kita untuk meninjauulang persiapan yang selama ini telah kita lakukan. Kurangnya sosialisasi dan persiapan kita waktu itu membuatproduk China membeludak di pasaran bahkan merajai pasar-pasar tradisional tanpa pernah bisa ditangkis apalagididominasi produk domestik.Akhirnya, Indonesia memutuskan untuk menegosiasi ulang sejumlah sektor perdagangannya dengan China. Chinapun sempat melayangkan protes lantaran tindakan alamiah pemerintah Indonesia untuk melakukan perlindunganterhadap produk dalam negeri dituduh China bertentangan dengan prinsip-prinsip umum perdagangan internasional.Dalam hukum perdagangan internasional, memang dikenal prinsip-prinsip umum yang termaktub dalam PerjanjianUmum dalam Tarif dan Perdagangan Barang (General Agreement on Tariffs and Trade/GATT) dan Perjanjian Umumdalam Perdagangan Jasa (General Agreement on Trade in Services/GATS)—keduanya merupakan kerangka hukumyang dijamin Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organisation/WTO).Prinsip-prinsip umum itu antara lain, pertama, negara importir dilarang memberi perlakuan khusus atau melakukan
  5. 5. pembedaan terhadap produk-produk negara anggota WTO (most-favoured nations). Kedua, negara importir mestimemperlakukan produk impor sama dengan produk nasional (national treatment).Ketiga, perlindungan negara terhadap produk nasionalnya adalah hanya dengan melalui tarif, selain itu dilarang(protection through tariff). Keempat, perlakuan negara terhadap mitra dagang dari negara lain haruslah bersifattimbal-balik (reciprocity), khususnya dalam hal tarif bea masuk barang.Kelima, perlakuan khusus dan berbeda bagi Negara Berkembang. Prinsip ini bersifat non-resiprosikal, yang untukmendapatkannya mesti memenuhi persyaratan tertentu (generalyzed system of preferences/GSP) (Priyono, 2012: 9-22).Indonesia mesti pandai-pandai menyiasati prinsip-prinsip umum perdagangan internasional yang sarat nuansaliberalisasi itu. Indonesia sebagai anggota WTO mesti menaati segala persetujuan yang telah dilakukan dalam sabanperundingan (round) WTO. Tapi, di sisi lain, pemerintah mesti melindungi kepentingan nasional, membela produsendomestik, bagaimana pun caranya.Alternatif yang MenjanjikanDewasa ini, pasar Asia Tenggara, terutama Indonesia, demikian strategis di kancah global. Resesi yang kini melandaEropa dan Amerika membuat banyak investor melirik Asia. Buktinya, pertumbuhan ekonomi China dan Indonesiarepresentasi Asia yang kian menguat tatkala negara-negara Eropa dan Amerika mengalami kelesuan.Asia Tengah dan Timur Tengah belum stabil secara politik, sehingga amat riskan bagi investor untuk menanam modaldi sana. Asia Timur pun masih terjerat sengkarut kedaulatan. Gara-gara sengketa wilayah dengan China, misalnya,pertumbuhan ekonomi Jepang merosot drastis. Keberadaan perusahaan Jepang terancam oleh sentimennasionalisme China.Amat beralasan bila sejumlah media melaporkan dugaan perebutan pengaruh antara China dan Amerika Serikat diAsia Tenggara. Kedua negara adidaya itu melihat Asia Tenggara sebagai alternatif yang menjanjikan, baik secaraekonomi maupun politik.Dalam optik yang semacam itulah seyogianya penandatanganan Komunitas Ekonomi ASEAN 2015 dan RCEP dilihat.Ia tak lebih dari agenda global untuk memanfaatkan Asia Tenggara, pun Indonesia, semaksimal mungkin. Hal itu bisajadi peluang, tapi juga dapat merugikan pasar dalam negeri jika tak dilakukan persiapan dan perencanaan.Tanpa strategi yang matang dan komitmen untuk melindungi produsen domestik, Indonesia hanya akan tinggalmenjadi ladang subur bagi negara lain, tanpa pernah sanggup memakmurkan rakyatnya sendiri. ***Plus Minus Perdagangan Bebas ASEAN-ChinaDiposting oleh: chrisna | Senin, 11 Juni 2012
  6. 6. Oleh: Aria BimaWakil Ketua Komisi VI DPR RISejak 1 Januari 2010 ini, Indonesia bersama ASEAN menapaki era perdagangan bebasASEAN-China (ACFTA). Pertanyaannya: Apa implikasi perdagangan bebas ASEAN-Chinabagi perekonomian Indonesia, khususnya bagi industri dalam negeri, pertanian, dan usahamikro, kecil, dan menengah (UMKM)?Mengacu dokumen ACFTA, tujuan perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China untukmemperkuat dan meningkatkan kerjasama perdagangan kedua pihak dan meliberalisasikanperdagangan barang dan jasa melalui pengurangan atau penghapusan tariff atau beamasuk. Juga untuk mencari area baru dan mengembangkan kerjasama ekonomi salingmenguntungkan serta memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dengan negaraanggota baru ASEAN dan menjembatani gap yang ada di antara kedua belah pihak.Sewaktu dokumen ACFTA diteken November 2002, situasi perbandingan ekspor-imporIndonesia-China masih relatif setara. Sebab walaupun surplus perdagangan dinikmatiChina, namun selisihnya tidak terlalu besar. Dengan kata lain, Indonesia relatif bisabersaing dengan produk China khususnya maupun negara anggota ASEAN lainnya.Dalam konteks itu, dari segi potensi yang ditawarkan pasar bersama ASEAN, eraperdagangan bebas ASEAN-China ini sebetulnya sangat menjanjikan. Artinya, ada peluangbisnis luar biasa bagi negara-negara yang terlibat di dalamnya yang sanggupmemanfaatkannya. Terlebih semilyar lebih penduduk China terus meningkat daya belinyaseiring pencapaian ekonomi mereka yang mencengangkan.Pertanyaannya, setelah 7 tahun sejak diteken, sanggupkah kita berkompetisi danmemenangkan persaingan dalam era perdagangan bebas tersebut? Atau, jangan-jangan,justru Indonesia yang bakal menjadi ―pasar bersama‖ barang-barang produksi China dannegara-negara ASEAN lainnya, yang dijual dengan harga lebih murah, dengan mutu yangsetara atau lebih baik, serta dikemas lebih cantik?
  7. 7. MengkhawatirkanApabila kita menilik kinerja sektor industri, pertanian, dan UMKM Indonesia lima tahunterakhir, era perdagangan bebas ASEAN-China jujur saja justru serba mengkhawatirkanbagi posisi dan kepentingan Indonesia.Sektor industri misalnya, bukannya berkembang menuju industri dewasa dan kuat (matureindustry), namun malah mengalami deindustrialisasi. Tak sedikit industri dalam negeri,seperti tekstil dan alas kaki, gulung tikar karena tak mampu bersaing. Walhasil, sumbanganindustri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) yang mestinya terus meningkat–sebagai ciri negara yang industrinya makin maju— justru semakin menurun dan digantikankomoditas primer atau bahan mentah.Sebagai ilustrasi, ekspor industri baja Indonesia ke China pada 2002 senilai 30,3 juta dollarAS dan impor 51,4 juta dollar AS. Namun tahun lalu, defisit Indonesia semakin timpanglantaran ekspor hanya 36,9 juta dollar AS, sedangkan impor 1.026 juta dollar AS (sumberBPS/Depperin).Sejalan dengan itu, banyak asosiasi industri kita, seperti baja, plastik, tekstil, menyuarakanketidaksanggupannya bersaing dalam era pasar bebas ASEAN-China dalam waktu dekat.Ini mengingat beban biaya produksi yang berat di Indonesia. Kenaikan harga BBM danlistrik sebagai salah satu komponen pokok produksi menjadi salah satu sebabnya. Disamping masih merajalelanya praktek KKN yang berakibat ekonomi biaya tinggi (high-costeconomy), tingginya suku bunga kredit perbankan (cost of money), dan lemahnyaketerkaitan industri hulu dan hilir.Kondisi sektor pertanian lebih memprihatinkan. Sebelum pasar bebas ASEAN-Chinaberlaku, produk buah-buahan China dan Thailand sudah sejak lama membanjiri pasarIndonesia. Bahkan tidak hanya dijajakan di supermarket terkemuka, melainkan sudah dijualdi kaki lima atau diasongkan di atas kereta ekonomi.
  8. 8. Dengan kata lain, sebelum kawasan perdagangan bebas ASEAN-China dimulai, sektorpertanian Indonesia sudah dikalahkan di kandangnya sendiri. Maka bisa dibayangkan,bagaimana nasib produk pertanian kita tatkala tarif nol persen diberlakukan dalam eraperdagangan bebas. Bisa dipastikan banjir produk pertanian asal China dan negara-negaraASEAN lainnya ke Indonesia akan semakin menjadi-jadi.Di tengah kondisi psikologis konsumen Indonesia yang lebih mementingkan produk murahdaripada produksi bangsa sendiri, situasi ini jelas sangat mengkhawatirkan. Terlebihkemampuan daya beli rata-rata rakyat Indonesia masih rendah, sehingga godaan hargaproduk pertanian yang murah akan sulit dihalau begitu saja.Sektor UMKM tak jauh beda. Sebelum era pasar bebas ASEAN-China diberlakukan, produkmainan anak-anak dari China, misalnya, sudah menyerbu pasar Indonesia, mulai darisupermarket hingga kaki lima. Belum lagi tekstil bermotif batik ―made in China‖ denganharga yang sangat murah, yang dipastikan akan menggerus pangsa pasar kain batikproduksi perajin batik rumahan dalam negeri.Minim PersiapanDari uraian di atas, bisa dilihat bahwa perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China semulamemang potensial membawa kemajuan bagi perekonomian Indonesia. Akan tetapi, dengancatatan, sejak ditekennya perjanjian hingga menjelang diberlakukannya ACFTA,pemerintah bersungguh-sungguh mempersiapkan daya saing dan kinerja perekonomiandalam negeri agar siap tempur di ajang perdagangan bebas tersebut.Namun faktanya, seperti disinggung di atas, yang terjadi di dalam negeri justrudeindustrialisasi, melemahnya daya saing produk pertanian, dan kian termarjinalisasinyaUMKM. Dengan kata lain, persiapan kita sangat minim.Banyak faktor yang ikut berperan di sini. Antara lain, diabaikannya sektor riil dibandingsektor finansial, tak kunjung dibenahinya infrastruktur, reformasi birokrasi yang tak serius
  9. 9. yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi tetap menggejala, gagalnya revitalisasi pertanian,dan kurangnya komitmen pemerintah melakukan politik afirmasi bagi UMKM.Lebih dari itu, barang-barang produksi negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, danChina relatif sejenis. Yakni, masih sama-sama mengandalkan produksi sektor pertaniandan industri padat karya seperti tekstil dan alas kaki. Dalam kondisi ini, bisa dipastikan jikakran pasar bebas dibuka, yang bertahan ialah negara yang sanggup memproduksi barangdengan cara paling efisien alias murah meriah, dengan kualitas setara bahkan lebih baik.Posisi inilah yang dimiliki China, yang bisa menekan ongkos produksi serendah mungkinlantaran berbagai biaya faktor produksi mereka yang lebih murah.China bisa merebut posisi unggulan ini lantaran penguasaan mereka atas teknologiproduksi kimia dasar, sehingga bisa tiap saat memasok bahan baku industri manufakturnyadengan harga murah, tanpa tergantung impor. Negeri Tirai Bambu ini juga sangat seriusmereformasi birokrasi guna memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), bahkandengan menghukum mati para koruptornya.Jadi, bukan lagi rendahnya upah buruh di China yang menjadi alasan murahnya produkmereka sehingga memenangkan persaingan. Sebab, upah rata-rata tenaga kerja diVietnam sekarang ini pun lebih mahal daripada upah buruh Indonesia, toh daya saingproduk Vietnam mulai mengalahkan produk Indonesia.Ditinjau UlangWalhasil, secara pukul rata, sekarang ini nyaris tak ada keunggulan kompetitif Indonesiamenyongsong era perdagangan bebas ASEAN-China. Bahkan, keunggulan komparatif pun,terkait kekayaan sumber daya alam yang bisa dijual misalnya, Indonesia masih harusbersaing keras dengan negeri jiran Malaysia.Karena itu, perjanjian kawasan perdagangan bebas ASEAN-China ini –dari segikepentingan ekonomi Indonesia ke depan— tidak sekadar perlu direnegosiasi
  10. 10. pemberlakuannya, tapi layak ditinjau ulang secara keseluruhan. Dan ini dimungkinkan olehketentuan Pasal 14 Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama EkonomiMenyeluruh Antara Negara-negara ASEAN dan China. Sebab jelas sekali posisi Indonesiacenderung sangat tidak diuntungkan, setidaknya hingga 20 tahun mendatang.Perjanjian perdagangan bebas yang dilakukan Indonesia dengan negara lain, idealnyaditempuh dengan negara-negara yang tak memiliki produksi barang dan jasa yang relatifsama dengan Indonesia. Sehingga rezim perdagangan bebas tidak akan memukul sektorindustri manufaktur, sektor pertanian, maupun UMKM dalam negeri. Sebaliknya kita justruakan memiliki keunggulan komparatif terhadap negara mitra.Dalam konteks inilah, Indonesia mestinya mengadakan perdagangan bebas dengannegara-negara yang perekonomiannya telah memasuki tahap industri lanjut (pasca-industry), bukan negara-negara sedang berkembang. Mereka relatif tidak lagimengandalkan sektor pertanian atau manufaktur, melainkan sudah beralih kepada industriberteknologi tinggi seperti komputer dan peranti lunak komputer.[]

×