Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

  • Be the first to comment

UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

  1. 1. UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara PPAKP 2013
  2. 2. KEUANGAN NEGARA LINGKUP KEUANGAN NEGARA
  3. 3. LINGKUP KEUANGAN NEGARA DARI SEGI SUBYEK Keuangan Negara Pemerintahan Lembaga Pengelola Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pemerintahan Pusat, termasuk BLU *) BUMN/D Keuangan Pemerintahan Provinsi, termasuk BLU*) Lembaga Moneter termasuk bank sentral Pemerintahan Kabupaten/Kota, termasuk BLU *) Lembaga Non Moneter BUMN/D Non Keuangan *) BLU = Badan Layanan Umum, seperti Rumah Sakit dan Perguruan Tinggi
  4. 4. REFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH
  5. 5. MENGAPA PERLU ?
  6. 6. F A K T A Terdapat Kelemahan di bidang : peraturan perundang-undangan;  perencanaan dan penganggaran;  pengelolaan perbendaharaan;  audit. 
  7. 7. F A K T A  Belum memadainya perhatian terhadap fungsi perbendahar aan,  Per ubahan kedudukan Bank Indonesia  Semakin
  8. 8. T U J U A N UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE AND CLEAN GOVERNMENT
  9. 9. APA YANG HARUS DILAKUKAN ?
  10. 10. NSTITUTIONAL INSTITUTIONAL REFORM 1. LEGAL BASIS 2. ORGANISATION
  11. 11. PRINSIP-PRINSIP (BARU) PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA      Akuntabilitas berorientasi pada hasil, Profesionalitas, Proporsionalitas, Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. 11
  12. 12. Reformasi DUA SISI
  13. 13. REFORMASI DUA SISI JURIDICO-POLITIS ADMINISTRATIF
  14. 14. UNDANG-UNDANG PERBENDAHARAA N NEGARA 14
  15. 15. UNDANG-UNDANG PERBENDAHARAAN NEGARA MENGATUR HUBUNGAN HUKUM ANTAR INSTITUSI DALAM LEMBAGA EKSEKUTIF DI BIDANG PELAKSANAAN UU APBN/PERDA APBD 15
  16. 16. Reformasi Administratif 16
  17. 17. Paradigma Baru dalam pengelolaan Keuangan Negara Perubahan mendasar dari Financial Administration Ke Financial Management Semangat yang melandasi let the managers manage Pengendalian Check & Balance Mechanism 17
  18. 18. PP PELAKSANAAN UU No 1/ 2004 PERBENDAHARAAN NEGARA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Pelaksanaan APBN/APBD [Ps 16 ayat (2), Ps 21 (ayat 6)]; Pengelolaan Uang Negara/Daerah [Ps 28 ayat (1)]; Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah [Ps 48(2) dan Ps 49(6)]; Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah [Ps 55 ayat (5)]; Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan [Pasal 3 ayat (6)]; Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Badan Layanan Umum [Pasal 69 ayat (7)]; Tata Cara Pemberian Pinjaman atau Hibah [Pasal 33 ayat (3)]; Tata Cara Penyelesaian dan Penghapusan Piutang Negara/Daerah [Pasal 37 ayat (5)]; Tata Cara Pelaksanaan dan Penatausahaan Utang Negara/Daerah [Pasal 39 ayat (4)]; Investasi Pemerintah [Pasal 41 ayat (3)]; Pengendalian Intern Pemerintah [Pasal 58 ayat (2)]; 18 Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah [Pasal 63 ayat (2)].
  19. 19. Asas Umum Perbendaharaan Negara  Asas kesatuan  Asas universalitas  Asas tahunan  Asas spesialitas  Profesionalitas, keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran
  20. 20. Pengertian Perbendaharaan Negara (Psl 1 ay.1)  Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD
  21. 21. Ruang Lingkup Perbendaharaan Negara (Pasal 2 ay. 1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Pelaksanaan pendapatan dan belanja negara Pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah Pengelolaan kas Pengelolaan piutang dan utang negara/daerah Pengelolaan invesasi dan barang milik negara/daerah Penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan negara/daeah Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD Penyelesaian kerugian negara/daerah Pengelolaan Badan Layanan Umum Perumusan standar, kebijakan, serta sistem dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD
  22. 22. Asas Umum (Pasal 3)    UU tentang APBN merupakan dasar bagi Pemerintah Pusat untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran negara; Semua pengeluaran negara, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah pusat, dibiayai dengan APBN; Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan/atau tidak terduga disediakan dalam bagian anggaran tersendiri yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah. 22
  23. 23. Pejabat Perbendaharaan Negara (Pasal 4 s.d 10)    Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara ; Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota mengangkat Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan/belanja pada kantor/satker dilingkungan 23 K/L/satker perangkat daerah
  24. 24. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (Psl. 11s.d 12)    Tahun anggaran meliputi satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember; APBN dalam satu tahun anggaran meliputi : a. Hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih; b. Kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai penguran nilai kekayaan bersih c. Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran ybs maupun tahun-tahun anggaran berikutnya Penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui 24 Rekening Kas Umum Negara
  25. 25. Implikasi pada aspek :  Penyusunan,  Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran,  Audit,  Pelaporan. 25
  26. 26. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Perubahan mendasar:  Pembagian kewenangan,  Sistem pembayaran,  Pengelolaan kas. 26
  27. 27. Pembagian kewenangan 27
  28. 28. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI TEKNIS Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah R.I. Setiap menteri sebagai pembantu Presiden pada hakekatnya adalah Chief Operational Officer (COO) untuk bidang tugas kementerian yang dipimpinnya. 28
  29. 29. Pendelegasian Kewenangan dalam Pelaksanaan Anggaran Presiden (sebagai CEO) Menteri Teknis (sebagai COO) Menteri Keuangan (sebagai CFO) Kepala Kantor (selaku Kuasa COO) Kepala KPPN Redtop Hotel Jakarta, 231007 (selaku Kuasa CFO) Pendelegasian kewenangan pelaksanaan program Pendelegasian kewenangan perbendaharaan PERCEPATAN AKUNTABILITAS 29 KEUPEM
  30. 30. Pemisahan Kewenangan Menteri Teknis PEMBUATAN KOMITMEN Menteri Keuangan PENGUJIAN & PEMBEBANAN PENGUJIAN PERINTAH PEMBAYARAN PENCAIRAN DANA administratief beheer Comptabel beheer 30
  31. 31. Yang berlaku sebelum Menteri Teknis PEMBUATAN KOMITMEN PENGUJIAN & PEMBEBANAN administratief beheer Menteri K euangan PERINTAH PEMBAYARAN administratief beheer PENGUJIAN PENCAIRAN DANA Comptabel beheer 31
  32. 32. PEMISAHAN KEWENANGAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA NEGARA Menteri Teknis Selaku Pengguna Anggaran PEMBUATAN KOMITMEN PENGUJIAN & PERINTAH PEMBEBANAN PEMBAYARAN Pengurusan Administratif (Administratief Beheer) Menteri Keuangan Selaku BUN PENGUJIAN PENCAIRAN DANA Pengurusan Komtabel (Comptabel Beheer) 32
  33. 33. Sistem Pembayaran 33
  34. 34. PENGUJIAN DALAM PELAKSANAAN PENGELUARAN NEGARA Menteri Teknis Selaku Pengguna Anggaran Tahapan Administratif Menteri Keuangan Selaku BUN Tahapan Komtabel PEMBUATAN KOMITMEN PENGUJIAN PENGUJIAN Pengujian : • Wetmatigheid • Rechtmatigheid • Doelmatigheid SPM CHEQUE Pengujian : • Substansial : •Wetmatigheid •Rechtmatigheid • Formal ? 34
  35. 35. Pengelolaan Kas 35
  36. 36. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara  Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara  Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah 36 
  37. 37. Tujuan Penggunaan dana yang dimiliki negara secara efisien dan efektif.      Menentukan jumlah keperluan kas untuk pelaksanaan kegiatan operasional pemerintahan dan kegiatan penempatan/investasi Mendapatkan sumber dana yang paling efisien untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan Meminimalkan ‘Idle Cash’ Mempercepat penyetoran penerimaan negara Melakukan pembayaran tepat waktu 37
  38. 38. Latar Belakang   Penerimaan dan Pengeluaran tidak melalui satu rekening Rekening penerimaan/pengeluaran tersebar di banyak bank umum  Menyulitkan perencanaan kas yang baik   Tidak efisien     Tingginya biaya pengelolaan rekening Pengendapan uang pemerintah di bank umum tidak mendapat hasil yang maksimal Idle cash Banyaknya uang negara yang masih dikuasai oleh :    Sulit untuk mengetahui jumlah uang yang dimiliki oleh negara secara cepat Departemen/lembaga Bendahara : uang persediaan Uang yang tersimpan di Bank Indonesia/Umum tersebar di banyak rekening dan tidak mendapatkan remunerasi yang layak 38
  39. 39. Sasaran Pengelolaan Kas Pengelolaan likuiditas  Monitoring penerimaan dan pengeluaran kas negara     Antisipasi atas kemungkinan kekurangan/kelebihan kas Minimalisasi idle cash  Meningkatkan pendapatan negara     Pembayaran pada saat jatuh tempo Penerimaan segera disetor Penempatan/Investasi Buy back SUN Mengurangi cost of financing Mengurangi biaya transaksi keuangan pemerintah   Mengurangi jumlah bank accounts pemerintah Menurangi biaya revenue collection dan processing (administration of payment process) expenditure 39
  40. 40. Penempatan/Investasi Ketentuan pada UU No.1 Tahun penempatan/investasi oleh BUN :  Pasal 7 poin h dan g   Memungkinkan investasi dalam SUN rangka pengelolaan kas. Memungkinkan untuk memperoleh bunga atas dana yang disimpan pada BI Pasal 24 ayat 1 dan 2   tentang Pasal 23 ayat 1 dan 2   2004 Memungkinkan untuk memperoleh bunga atas dana yang disimpan pada bank umum sesuai dengan ketentuan pada bank umum yang bersangkutan Pasal 71 ayat 1-3  Memberikan batasan implementasi ayat 23 selama masa transisi, dimana dinyatakan bahwa hingga saat ‘semua’ SBI digantikan dengan SUN, BI akan membayar pada tingkat suku bunga yang sama dengan fasilitas BLBI 40
  41. 41. Penempatan/Investasi Ketentuan Pada PP No.39 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah oleh BUN :  Pasal 15   Pasal 36    Memungkinkan untuk membuka rekening di Bank Sentral untuk penempatan atas kelebihan dana pada RKUN. Melakukan penempatan pada Bank Sentral/Bank Umum (ayat 1) Melakukan investasi pada pada Surat Utang Negara (ayat 3) Wajib berkoordinasi dengan Bank Sentral 41
  42. 42. Implementasi Pengelolaan Kas :  Treasury Single Account (TSA)  Cash Forecasting 42
  43. 43. Treasury Single Account (TSA) Landasan hukum :  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (pasal 12 ayat 2 dan pasal 22 ayat 2 dan 3)   Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Pasal 14 ayat 2)   Semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui satu rekening (Single Account) - Rekening Kas Umum Negara (RKUN). Semua penerimaan negara masuk ke Rekening Kas Umum Negara dan semua pengeluaran negara keluar dari Rekening Kas Umum Negara Peraturan Menteri Keuangan No.98/PMK.05/2007 tentang Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil pada Bank Umum Mitra Kerja KPPN dalam Rangka Penerapan TSA  Di 178 KPPN 43
  44. 44. Prinsip-Prinsip TSA  Konsolidasi seluruh rekening pemerintah ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) di Bank Indonesia (BI)  Penerapan Zero-Balance atas rekening pemerintah yang berada di luar BI  Minimalisasi “Cash Float” dan “Idle Cash” 44
  45. 45. Langkah-langkah Penerapan TSA       Konsolidasi penyimpanan uang negara dalam satu rekening, yaitu Rekening Kas Umum Negara (RKUN). Semua penerimaan negara masuk ke RKUN dan semua pengeluaran negara dibayar dari RKUN. Semua penerimaan negara harus dilimpahkan ke RKUN setiap hari Penihilan saldo pada bank umum setiap hari dan penyediaan dana secara terpusat untuk pembayaran. Uang yang berada di Bank Indonesia dan bank umum mendapatkan bunga/jasa giro pada tingkat bunga pasar (yang berlaku umum) Penempatan idle cash pada rekening-rekening yang menghasilkan bunga atau diinvestasikan pada instrumen moneter yang aman dan menguntungkan. 45
  46. 46. DJPBN DJPBN Awal : Pukul 07.00 Tamb. Terakhir : Pukul 15.00 WIB Pengisian dana Bilyet Bilyet Giro Giro Penihilan secepat-cepatnya Pukul16.30 waktu setempat - selambat-lambatnya pukul 17.30 WIB Rencana Kebutuhan Dana Rencana Kebutuhan Dana Tambahan pukul s.d .14.00 Tambahan pukul s.d .14.00 e-kirana SP2 D Gaji KPP KPP N N 5 hari kalender sebelum tanggal pembayaran gaji KP KP RPKRPKBOI BOI BUN BUN -P -P BO I BO II BO Penyampaian SP2D/SPT Penyampaian SP2D/SPT Non Gaji Pukul 07.30-15.00 Non Gaji Pukul 07.30-15.00 3 hari kalender sebelum tanggal pembayaran gaji Pemindahbukuan Pemindahbukuan Kantor Pos BO II Bayar Yang Yang berhak berhak 46
  47. 47. Mekanisme Pelaksanaan TSA Di KPPN (Rekening Penerimaan) Pemerintah Daerah Bagian Pemda Bagian Pusat Bank Indonesia (RKUN) Pelimpahan Penerimaan Setiap Hari BO III Wajib Bayar PBB/BPHTB DJPBN Laporan Laporan Laporan Bank Persepsi PBB/BPHTB Rekonsiliasi Bank Persepsi Bank Persepsi Bank Persepsi Wajib Pajak/ Bayar Wajib Pajak/ Bayar KPPN Wajib Pajak/ Bayar 47
  48. 48. Perencanaan Kas Landasan Hukum : PP Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah :  Menteri Keuangan selaku BUN atau Kuasa BUN Pusat bertanggungjawab membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo kas minimal (pasal 32 ayat 48 (1)).
  49. 49. Latar Belakang Permasalahan yang dihadapi :  Selama ini Pemerintah belum dapat mengetahui seberapa besar penerimaan, kebutuhan dana dan saldo kas harian maupun dalam jangka waktu tertentu  Pada negara berkembang, pemantauan atas realisasi kas (anggaran) lebih diutamakan daripada pemantauan kas pada masa yang akan datang.  Pemerintah menyimpan sejumlah uang yang sangat besar (idle cash) di Bank Indonesia dan di bank umum sebagai langkah antisipasi atas pengeluaran negara  Pemerintah masih melakukan pinjaman meskipun kas negara dalam keadaan surplus 49
  50. 50. Latar Belakang… Untuk mencapai Pengelolaan kas yang baik harus ditunjang oleh Perencanaan Kas yang akurat :  Perencanaan kas mendukung fungsi TSA    Monitoring penerimaan dan pengeluaran kas negara Penerapan zero balance account Perencanaan kas mendukung fungsi investasi   Minimalisasi idle cash Meningkatkan pendapatan negara dari investasi/penempatan Perencanaan kas mendukung operasional pemerintah    Antisipasi atas kemungkinan kekurangan/kelebihan kas Memastikan ketersediaan dana untuk membayar pengeluaran pemerintah 50
  51. 51. Tujuan  Pengendalian atas aliran kas dan saldo uang kas  Minimalisasi saldo kas yang “menganggur”/ “bank floats”  Perencanaan kas jangka pendek dan menengah memprediksi ketidakseimbangan arus kas serta tindakan untuk mengatasinya 51
  52. 52. Tantangan dalam Pengelolaan Kas  Kesiapan sumber daya manusia  Koordinasi dengan Bank Indonesia  Sistem informasi yang belum memadai  Kondisi geografis Indonesia  Perubahan pola pikir 52
  53. 53. Audit  Sasaran: Audit keuangan, • Audit kinerja.  Lembaga: • Internal, • Eksternal. • 53
  54. 54. Pelaporan Dari Realisasi Anggaran Ke LAPORAN KEUANGAN 54
  55. 55. Per tanggungjawaban Pelaksanaan APBN RUU per tanggungjawaban pelaksanaan APBN, ber upa lapor an keuangan yang telah diperiksa BPK, disampaikan kepada DPR selambatlambatnya 6 bulan setelah tahun anggar an berakhir. Laporan keuangan setidak-tidaknya meliputi : o Laporan Realisasi APBN, o Neraca, o Laporan Arus Kas, dan o Catatan atas Laporan Keuangan (dilampiri laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya). lainnya
  56. 56. KELEMBAGAAN PENGELOLA KEUANGAN PEMERINTAH 56
  57. 57. Pemisahan Kewenangan Menteri Teknis Menteri Keuangan Setjen DJA Policy Formulation Roren &keu Ren. Gar. Policy Formulation Perb. Aklap DJPBN Policy Implementation KPPN Policy Implementation 57
  58. 58. Pemisahan Kewenangan Menteri Teknis Menteri Keuangan Setjen DJA Policy Formulation Roren Policy Implementation Rokeu Policy Formulation DJPPBN Policy Implementation Ren. Gar. Perb. Aklap KPPN Renstra K/L RKA K/L PB K/L LK K/L Voucher bayar 58
  59. 59. Terima kasih

×