Forum Sebagai Institusi dan Proses Pengembangan Ekonomi Lokal  (PEL) : Pengalaman Nusa Tenggara Barat Dr. Astia Dendi  GTZ...
Struktur Presentasi <ul><li>Lingkungan Strategik (Konteks) dan  Problema Regional </li></ul><ul><li>Perspektif PEL: Penger...
Konteks & Problema Regional (1) <ul><li>Krisis Finansial yang dialami Indonesia tahun 1997  ikut memobilisasi peralihan pa...
<ul><li>Dampak desentralisasi terhadap pemerintahan dan pembangunan berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. </li></...
Persentase Penduduk Miskin NTB (BPS NTB: 2008) Konteks & Problema Regional ( 3 )
Daya Beli Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota (BPS NTB ,  2008)  Konteks & Problema Regional ( 4 )
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  Provinsi NTB (BPS NTB: 2008) Konteks & Problema Regional ( 5 )
<ul><li>Proses partisipatif  yang mendorong kerjasama para pemangku kepentingan ( stakeholder ) di daerah untuk mewujudkan...
Model Rumah  Panggung PEL   NTB   <ul><li>Perekonomian Lokal yang </li></ul><ul><li>Berketahanan dan Berkelanjutan </li></...
PEL dan Good Governance 10.03.10 Daya Tahan Daya Tarik Daya Saing   Dialog dan Kemitraan  Swasta-Pemerintah-  Masyarakat  ...
Pilar utama Prinsip Good Governance  TRANSPARANSI AKUNTABILITAS PARTISIPASI <ul><ul><li>Terbukanya akses publik bagi  berb...
Apa dan Siapa Forum PEL? Kelompok Pengusaha Mikro & Kecil Menengah (UMKM) Lembaga Penelitian (Universitas) Lembaga Peranta...
<ul><li>Menunjang  demokratisasi ekonomi ,  good governance  (partisipasi, transparansi, akuntabilitas) dan  pertumbuhan e...
Fungsi dan Peran Operasional Forum PEL <ul><li>Fungsi Dasar </li></ul><ul><li>Wahana komunikasi  guna menyampaikan aspiras...
Proses Pembentukan & Pengembangan Forum PEL Hasil Jangka Menengah Dampak Jangka Panjang ,  Pelembagaan/ Interna- lisasi  R...
<ul><li>Fasilitasi analisis potensi, tantangan dan peluang ; </li></ul><ul><li>Pengembangan infrastruktur secara partisipa...
Contoh Peranan  Forum PEL Kabupaten Bima dan Dompu  (NTB) Sumber: Disederhanakan dari Jefris dan Mahman, 2006
Peranan PEMDA dalam Siklus Perkembangan  Forum Fase Persiapan/ Kelahiran Fase Pertumbuhan/ Pematangan Keseimbangan Baru/ K...
Bagaimana Pembiayaan Forum?  <ul><li>APBD (dialokasikan sebagai bantuan  kepada Organisasi Sosial, atau pembiayaan program...
Beberapa Hasil Jangka Pendek dan Prospek  Kemitraan PEL di NTB <ul><li>Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan PEL/LED ( For...
Pelajaran  Penting dan Saran Kedepan  <ul><li>Komitmen Kepala Daerah sangat penting dalam pembentukan dan pengembangan For...
Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:  Dr. Astia Dendi  GTZ-Good Local Governance  Senior Advisor/ Provincial Coordina...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pengalaman Forum Pengembangan Ekonomi Lokal di Nusa Tenggara Barat

2,598 views

Published on

Perspektif dan Instrumen Pengembangan Ekonomi Lokal

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,598
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
96
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pengalaman Forum Pengembangan Ekonomi Lokal di Nusa Tenggara Barat

  1. 1. Forum Sebagai Institusi dan Proses Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) : Pengalaman Nusa Tenggara Barat Dr. Astia Dendi GTZ-Senior Advisor Good Governance/ Decentralization Programme Nusa Tenggara Barat H.Hendri Atrimus, MBA Ketua Forum PEL Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat
  2. 2. Struktur Presentasi <ul><li>Lingkungan Strategik (Konteks) dan Problema Regional </li></ul><ul><li>Perspektif PEL: Pengertian, Tujuan dan Pilar-pilar Strategi; </li></ul><ul><li>Apa dan mengapa perlu Forum Pengembangan Ekonomi Lokal? </li></ul><ul><li>Beberapa Pengalaman dari NTB </li></ul><ul><li>Beberapa Pelajaran Penting </li></ul>
  3. 3. Konteks & Problema Regional (1) <ul><li>Krisis Finansial yang dialami Indonesia tahun 1997 ikut memobilisasi peralihan paradigma pemerintahan dari sentralisasi ke kebijakan d esentralisasi , dan dari government ke governance ; </li></ul><ul><li>Kebijakan desentralisasi menyerahkan sebahagian besar kewenangan kepada pemerintah daerah; </li></ul><ul><li>P emerintah daerah telah mengimplementasikan berbagai upaya untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan penanggulangan kemiskinan . </li></ul>
  4. 4. <ul><li>Dampak desentralisasi terhadap pemerintahan dan pembangunan berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. </li></ul><ul><li>Untuk itu, perlu peningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan publik, termasuk yang berkaitan dengan percepatan pengembangan ekonomi lokal. </li></ul><ul><li>Sehingga diperlukan pengembangan kelembagaan dan kapasitas di semua level pemerintahan. </li></ul>Konteks & Problema Regional ( 2 )
  5. 5. Persentase Penduduk Miskin NTB (BPS NTB: 2008) Konteks & Problema Regional ( 3 )
  6. 6. Daya Beli Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota (BPS NTB , 2008) Konteks & Problema Regional ( 4 )
  7. 7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTB (BPS NTB: 2008) Konteks & Problema Regional ( 5 )
  8. 8. <ul><li>Proses partisipatif yang mendorong kerjasama para pemangku kepentingan ( stakeholder ) di daerah untuk mewujudkan [MISI] ekonomi yang kompetitif, berketahanan dan secara berkelanjutan memberikan manfaat bagi semua; </li></ul><ul><li>Pilar strateginya: mengembangkan daya tarik, daya tahan dan daya saing semua sektor potensial secara konsisten dengan prinsip-prinsip good governance; </li></ul><ul><li>Mengembangkan solusi lokal (inovasi), potensi keswadayaan lokal , kearifan dan kemitraan untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi serta nilai tambah sosial yang berkelanjutan; </li></ul><ul><li>Fokus inovasinya tidak pada apa yang dilakukan, tetapi bagaimana melakukanya. </li></ul>Apa dan Bagaimana PEL yang Pro-Masyarakat Miskin?
  9. 9. Model Rumah Panggung PEL NTB <ul><li>Perekonomian Lokal yang </li></ul><ul><li>Berketahanan dan Berkelanjutan </li></ul><ul><li>Pertumbuhan dan Pemerataan </li></ul><ul><li>Berkurangnya kemiskinan dan pengangguran </li></ul><ul><li>Iklim Bisnis yang kondusif </li></ul>Partisipasi, Peningkatan Kapasitas , Sumberdaya Lokal Pengertian PEL: “ ...proses membangun dialog dan kemitraan para pihak yang meliputi pemerintah, pengusaha dan organisasi masyarakat lokal. Tujuan utamanya adalah mendorong meningkatnya investasi guna menciptakan pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan serta meningkatkan kesempatan kerja baru dan pemerataan di daerah”. Strategi PEL yang Pro-Poor
  10. 10. PEL dan Good Governance 10.03.10 Daya Tahan Daya Tarik Daya Saing Dialog dan Kemitraan Swasta-Pemerintah- Masyarakat mewujudkan ekonomi yang berketahanan dan berkelanjutan Akuntabilitas Transparansi Partisipasi Solusi lokal berbasis keswadayaan dan kearifan lokal Solusi lokal berbasis keunggulan komparatif & kempetitif
  11. 11. Pilar utama Prinsip Good Governance TRANSPARANSI AKUNTABILITAS PARTISIPASI <ul><ul><li>Terbukanya akses publik bagi berbagai informasi pemerintahan ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Masyarakat dipastikan memperoleh informasi mengenai prosedur , peraturan & perundangan daerah </li></ul></ul><ul><ul><li>Prosedur , peraturan dan perundangan dilaksanakan dengan konsekuen </li></ul></ul><ul><li>Tindakan dan pengeluaran pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dengan indikator kinerja dan target yang jelas </li></ul>Prinsip a kuntabilitas menjamin partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan dan pemantauan T ransparansi merupakan syarat esensial bagi partisipasi publik <ul><ul><li>Pemerintah dan DPRD merupakan wakil masyarakat yang akuntabel terhadap pemilihnya ; </li></ul></ul><ul><li>M ekanisme yang jelas dalam proses pengambilan keputusan dan kontrol ; </li></ul><ul><li>Seluruh lapisan masyarakat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan ; </li></ul>(Sumber : Diadaptasi n dari I. Gunawan: Media Otonomi No. 6, Tahun I, 2005: 37)
  12. 12. Apa dan Siapa Forum PEL? Kelompok Pengusaha Mikro & Kecil Menengah (UMKM) Lembaga Penelitian (Universitas) Lembaga Perantara (Swasta & Masyarakat Sipil) Anggota Legislatif (DPRD) Pemerintah Daerah (BAPPEDA/ SKPD terkait) Forum PEL
  13. 13. <ul><li>Menunjang demokratisasi ekonomi , good governance (partisipasi, transparansi, akuntabilitas) dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan pro-poor; </li></ul><ul><li>Institutional capital daerah ( fasilitator/ katalisator ) untuk menunjang perubahan dan inovasi pelayanan publik; </li></ul><ul><li>Membangun kapasitas dan kolaborasi stakeholders dalam mengelola kegagalan pasar ( market failure ) dan kegagalan kebijakan ( policy failure) serta konflik yang bersumber dari pluralisme sosial dan pluralisme kepentingan; </li></ul><ul><li>Memberikan/Membangun nilai-nilai baru yang akan meningkatkan investasi di daerah: </li></ul><ul><ul><li>Penciptaan kualitas baru demokrasi </li></ul></ul><ul><ul><li>Citra baru daerah dan apresiasi </li></ul></ul><ul><ul><li>Kompetensi baru </li></ul></ul><ul><ul><li>Peluang-peluang baru </li></ul></ul>Mengapa FORUM PEL?: Tujuan dan Dampak
  14. 14. Fungsi dan Peran Operasional Forum PEL <ul><li>Fungsi Dasar </li></ul><ul><li>Wahana komunikasi guna menyampaikan aspirasi dan memediasi silang pendapat dan kepentingan </li></ul><ul><li>Wahana belajar dan partisipasi </li></ul><ul><li>Katalisator pengembangan ekonomi lokal dan perubahan sosial </li></ul><ul><li>Peran Pokok </li></ul><ul><li>Menyelenggarakan/ memfasilitasi dialog-dialog tematik PEL; </li></ul><ul><li>Menyelenggarakan/ memfasilitasi kajian-kajian potensi dan peluang-peluang PEL; </li></ul><ul><li>Menyediakan informasi dan saran bagi para perencana/ pembuat kebijakan PEL dan pengusaha (terutama UMKM); </li></ul><ul><li>Memfasilitasi para pemula bisnis (terutama UMKM); </li></ul><ul><li>Memobilisasi/ memediasi networking mau pun kerjasama antar daerah guna meningkatkan daya saing kolektif; </li></ul>
  15. 15. Proses Pembentukan & Pengembangan Forum PEL Hasil Jangka Menengah Dampak Jangka Panjang , Pelembagaan/ Interna- lisasi Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Dialog Para Pemangku Kepentingan di Daerah <ul><li>Membangun Kesadaran </li></ul><ul><li>Bersama: </li></ul><ul><li>Informasi dan </li></ul><ul><li>pemahaman baru </li></ul>Pelaksanaan Rencana Aksi PEL
  16. 16. <ul><li>Fasilitasi analisis potensi, tantangan dan peluang ; </li></ul><ul><li>Pengembangan infrastruktur secara partisipatif; </li></ul><ul><li>Fasilitasi pembentukan Forum PEL, serta peningkatan kapasitas , dialog dan networking ; </li></ul><ul><li>Fasilitasi akses ke pasar regional; </li></ul><ul><li>Pelatihan, dan bantuan sarana produksi; </li></ul><ul><li>Bantuan modal kepada koperasi </li></ul><ul><li>Fasilitasi difersifikasi pasar dan peraturan-peraturan; </li></ul><ul><li>Bantuan dana untuk Forum dan Perencanaan PEL </li></ul><ul><li>Merencanakan dan melaksanakan dialog-dialog PEL; </li></ul><ul><li>Mobilisasi aksi kolektif (a.l. Gerakan Darul Muttakin/ Pengembangan Rumput Laut) </li></ul><ul><li>Memfasilitasi pembentukan koperasi </li></ul><ul><li>Memfasilitasi akses kepada pembeli di luar daerah; </li></ul><ul><li>Membantu pelatihan-pelatihan teknis; </li></ul><ul><li>Mengalokasikan kredit kepada kopersi dan kelompok-kelompok produsen yang layak </li></ul><ul><li>Membeli rumput laut dari produsen di luar desa Kwangko, dan menjualnya ke Koperasi </li></ul><ul><li>(meningkatkan skala ekonomi dan mengurangi defisit suplai) </li></ul>Contoh Good Practice Kabupaten Dompu, NTB
  17. 17. Contoh Peranan Forum PEL Kabupaten Bima dan Dompu (NTB) Sumber: Disederhanakan dari Jefris dan Mahman, 2006
  18. 18. Peranan PEMDA dalam Siklus Perkembangan Forum Fase Persiapan/ Kelahiran Fase Pertumbuhan/ Pematangan Keseimbangan Baru/ Kesinambungan Kemunduran Dukungan Dana ++ Dukungan Dana ++++ Dukungan Dana +/ 0
  19. 19. Bagaimana Pembiayaan Forum? <ul><li>APBD (dialokasikan sebagai bantuan kepada Organisasi Sosial, atau pembiayaan program pada BAPPEDA dan SKPD terkait): </li></ul><ul><ul><li>Contoh: Pemda Kabupaten Dompu dan Bima mengalokasikan sekitar Rp. 75-100 juta per tahun untuk biaya operasional Forum dan penyelenggaraan dialog-dialog stakeholders (Mbolo Weki) ; </li></ul></ul><ul><li>Hibah dari lembaga donor dalam kerangka Technical Assistance (TA) ; </li></ul><ul><li>Iuran sukarela anggota (belum signifikan) ; </li></ul><ul><li>Institutional fee dari anggota yang mendapat kontrak sebagai konsultan (belum signifikan dan masih perlu diperdebatkan) ; </li></ul><ul><li>Kegiatan fund raising (masih wacana) . </li></ul>
  20. 20. Beberapa Hasil Jangka Pendek dan Prospek Kemitraan PEL di NTB <ul><li>Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan PEL/LED ( Forum PEL, Forum Perempuan Pengusaha, Koperasi, Klinik Desain Industri Mutiara, Emas dan Perak Kota Mataram, Forum Tatakelola Rumput Laut Pulau Sumbawa) </li></ul><ul><li>Perluasan pasar dan peningkatan nilai tambah produk (rumput laut dan aneka hasil industri kerajinan) </li></ul><ul><li>Realisasi Gerakan Pengembangan Rumput Laut (Gerakan Darul Muttakin) di Kabupaten Dompu; </li></ul><ul><li>Peningkatan kemampuan pengusaha mikro dan kecil dalam perencanaan bisnis dan manajemen usaha; </li></ul><ul><li>Mendekatkan pengusaha mikro dan kecil dengan Bank melalui keterlibatan Bank dalam Forum dan pelatihan PEL; </li></ul><ul><li>Realisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu </li></ul>
  21. 21. Pelajaran Penting dan Saran Kedepan <ul><li>Komitmen Kepala Daerah sangat penting dalam pembentukan dan pengembangan Forum; </li></ul><ul><li>Pemilik Forum adalah multi-stakeholder, sedangkan kedudukan staf PEMDA atau pun DPRD dalam Forum sebagai personal/ perantara; </li></ul><ul><li>Perlu Legalistas Formal Forum Misalnya SK Bupati, SK Walikota, SK Gubernur untuk Forum lintas Kabupaten </li></ul><ul><li>Perlu strategi/ mekanisme alternatif/ penunjang pembiayaan Forum yang berkelanjutan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku; </li></ul><ul><li>Membangun network horizontal dan vertikal antar Forum dan antara Forum dengan Stakeholder Pemerintah Daerah </li></ul><ul><li>Meningkat katnya Partisipasi Perempuan dalam Forum </li></ul>
  22. 22. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi: Dr. Astia Dendi GTZ-Good Local Governance Senior Advisor/ Provincial Coordinator for NTB Komplek Kantor Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Jl. Pejanggik No. 12, Mataram 83231 Email [email_address] . Internet www.gtz-decentralization.or.id Terima Kasih atas Perhatian Anda

×