Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to PPS-STRUKTUR
Similar to PPS-STRUKTUR (20)
PPS-STRUKTUR
- 1. KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TATA KERJA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMILU 2024 MATERI KEDUA BIMBINGAN TEKNIS TATA KERJA PPS JANUARI 2023
- 2. KPU BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILU TUJUAN AGENDA memetakan dan mengantisipasi permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas Badan Ad Hoc pada Pemilu dan Pemilihan 2024; Untuk dapat menyamakan perspektif dalam membangun langkah strategis yang tepat dalam pengelolaan Badan Ad Hoc PENYELENGGARAAN BADAN ADHOC REGULASI BADAN ADHOC Payung Hukum perlu menyesuaikan beban kerja dan estimasi waktu dalam tiap tahapan TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN BADAN ADHOC Tugas dan Kewajiban bagi Badan Ad Hoc dalam tahapan sangat dinamis dan akan meningkat pada tahapan tertentu KESEKRETARIATAN BADAN AD HOC Kesekretariatan pada Badan Ad Hoc tidak hanya memberikan dukungan secara administratif akan tetapi juga memberikan dukungan teknis pelaksanaan terhadap penyelenggaraan tahapan HUBUNGAN KERJA BADAN ADHOC Keamanan Badan Ad Hoc menjadi salah satu kunci keberhasilan agar Badan Ad Hoc dapat menjalankan tugas secara ideal tanpa adanya tekanan yang berpotensi mencederai demokrasi. EVALUASI BADAN ADHOC Pengkondisian situasi di masyarakat untuk menjaga kondusivitas selama masa tahapan penyelenggaraan pemilu Sukses Pemilu dan Pemilihan 2024 perlu pengelolaan Badan Ad Hoc agar memberikan dukungan maksimal tiap tahapan. Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 merupakan agenda nasional. Dibutuhkan sinergitas seluruh entitas penyelenggara untuk Pemilu Berintegritas. PROYEKSI 2024
- 3. KPU UMPAN BALIK Apakah ada yang mengetahui apa Tugas PPS? Apakah ada yang mengetahui lingkup pekerjaan PPS? Apakah ada yang mengetahui cara mengambil keputusan PPS? Apakah ada yang mengetahui fasilitator dan pendukung tugas PPS? APA ITU PPS?
- 4. KPU STRUKTUR KELEMBAGAAN KPU PPS Panitia Pemungutan Suara PPS dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau yang disebut nama lain KETUA MERANGKAP ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA Susunan Keanggotaan PPS PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan. Dalam hal terjadi pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang, Pemilu susulan atau Pemilu lanjutan, dan Pemilihan susulan atau Pemilihan lanjutan, masa kerja PPS diperpanjang, dan PPS dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang, Pemilu susulan atau Pemilu lanjutan, dan Pemilihan susulan atau Pemilihan lanjutan Masa Kerja PPS • 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; • 2 (dua) orang anggota Regulasi Pembentukan PPS • Perpu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum • Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota • Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota
- 5. KPU STRUKTUR KELEMBAGAAN KPU
- 6. a. mengumumkan daftar Pemilih sementara; b. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar Pemilih sementara; c. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar Pemilih sementara; d. mengumumkan daftar Pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK; e. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK; f. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya; g. menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK; h. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya; i. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat; j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KPU TUGAS PPS DALAM PEMILU TUGAS PPS DALAM PEMILU
- 7. l. menyusun daftar Pemilih tambahan dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK; m. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah; n. melakukan rekapitulasi pengembalian surat pemberitahuan pemungutan suara yang diterima dari KPPS dan menyampaikannya kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK; o. memastikan ketersediaan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya di TPS; p. melaporkan nama anggota KPPS, Pantarlih, dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK; q. membantu PPK dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara; r. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kepada KPU Kabupaten/Kota paling lama 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara; dan s. mengumumkan hasil penghitungan suara dari setiap TPS KPU TUGAS PPS DALAM PEMILU TUGAS PPS DALAM PEMILU
- 8. a. membentuk KPPS; b. mengangkat Pantarlih; c. menetapkan hasil perbaikan daftar Pemilih sementara untuk menjadi daftar Pemilih tetap; d. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan KPU a. membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, daftar Pemilih sementara, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan daftar Pemilih tetap; b. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK; c. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel; d. meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS; e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa; f. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara; g. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan WEWENANG PPK DALAM PEMILU KEWAJIBAN PPK DALAM PEMILU WEWENANG DAN KEWAJIBAN PPS DALAM PEMILU
- 9. Susunan Keanggotaan PPS 1. memimpin kegiatan PPS; 2. mengawasi dan mengendalikan kegiatan KPPS; 3. menandatangani daftar Pemilih sementara dan daftar Pemilih sementara hasil perbaikan; 4. menyerahkan salinan daftar Pemilih sementara hasil perbaikan kepada saksi yang mewakili peserta Pemilu atau Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain; 5. mengundang anggota PPS untuk mengadakan rapat PPS; 6. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan 7. melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota. 1. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas; 2. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan Tugas Ketua PPK Tugas Anggota PPS Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS Anggota PPS bertanggung jawab kepada ketua PPS KPU Dalam hal ketua PPS berhalangan, tugas, wewenang, dan kewajiban dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota. TUGAS KETUA DAN ANGGOTA PPS KETUA MERANGKAP ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
- 10. KPU PENGAMBILAN KEPUTUSAN • Pengambilan keputusan PPS dilakukan dalam rapat pleno. • Anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat pleno PPS • Rapat pleno PPS dinyatakan sah jika dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir. • Keputusan rapat pleno PPS dinyatakan sah jika disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota PPS yang hadir. • Dalam hal tidak tercapai persetujuan di dalam rapat pleno PPS, keputusan PPS diambil berdasarkan suara terbanyak. • Hasil rapat pleno dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh anggota PPS yang hadir, serta dilampiri dengan notula rapat pleno. • Anggota PPS wajib melaksanakan keputusan PPS. Kuorum Pleno PPS Pengambilan Keputusan PPS Tindaklanjut Pleno PPS
- 11. KPU SUSUNAN SEKRETARIAT PPS KETUA MERANGKAP ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA SEKRETARIS PPS STAF SEKRETARIAT PPS STAF SEKRETARIAT PPS • Sekretariat PPS memiliki masa kerja menyesuaikan dengan masa kerja PPS. • Sekretariat PPS berjumlah 3 (tiga) orang berasal dari Aparatur Sipil Negara dan/atau Non-Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan kelurahan/desa • Sarana dan prasarana kesekretariatan PPS merupakan bantuan dan fasilitas dari pemerintah kelurahan/desa. 1. membantu pelaksanaan tugas PPS; 2. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS; 3. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS; 4. memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat; dan 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1. Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum. 2. Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu dan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi. Tugas Sekretaris PPS Tugas Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Dukungan Sekretariat PPS
- 12. KPU TUGAS DAN KEWAJIBAN SEKRETARIAT PPS 1. memberikan dukungan fasilitasi tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan dilaksanakan oleh PPS; 2. memberikan dukungan fasilitasi administrasi dan dokumentasi tahapan penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh PPS; 3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 4. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 1. membantu urusan tata usaha PPS; 2. membantu persiapan dan fasilitasi rapat; 3. membantu administrasi pembiayaan, pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan; 4. membantu pencatatan laporan dari Panwaslu Kelurahan/Desa, PPL, peserta Pemilu dan Pemilihan, serta Pemilih; dan 5. memberikan saran kepada PPS. TUGAS SEKRETARIAT PPS KEWAJIBAN SEKRETARIAT PPS Dalam melaksanakan tugas sekretaris PPS bertanggung jawab secara fungsional kepada PPS melalui ketua PPS dan secara administrasi kepada sekretaris KPU Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tugas, staf sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPS. HUBUNGAN KERJA SEKRETARIAT PPS
- 13. KPU UMPAN BALIK Bagaimana visi yang ditawarkan dalam pelaksanaan pemilu? Bagaimana pengelolaan tahapan pada level desa/kelurahan? Bagaimana analisis beban kerja pada setiap tahapan? Bagaimana langkah antisipatif dalam menghadapi tekanan pemilu? DISKUSIKAN DALAM KELOMPOK MATERI TATA KERJA Bagaimana metode untuk memperkuat soliditas dari tim?
- 14. TERIMA KASIH Bagian Administrasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc Biro Sumber Daya Manusia