Dokumen tersebut membahas definisi dan ruang lingkup cyberlaw serta undang-undang terkait cyberlaw di Indonesia. Cyberlaw adalah hukum yang berlaku di dunia maya atau internet, yang mencakup berbagai aspek seperti hak cipta, pencemaran nama baik, dan tindak pidana siber lainnya. Beberapa undang-undang terkait antara lain UU ITE, KUHP, dan undang-undang tentang hak cipta, telekomunikasi, dan tindak pidana l

1. 9
BAB III
CYBERLAW
3.1. Definisi Cyberlaw
Cyberlaw adalah hukum yang digunakan di dunia cyber (dunia maya),
yang umumnya disosialisasikan dengan internet. Cyberlaw dibutuhkan karena
dasar atau fondasi dari hukum di banyak negara adalah “ruang dan waktu”.
Sementara itu, internet dan jaringan komputer mendobrak batas ruang dan waktu
ini. Kegiatan cyber meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan
dan perbuatan hukum yang nyata. Kegiatan cyber adalah kegiatan virtual yang
berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan
demikian subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah
melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dari sinilah Cyberlaw bukan saja
keharusan, melainkan sudah merupakan kebutuhan untuk menghadapi kenyataan
yang ada sekarang ini, yaitu dengan banyaknya berlangsung kegiatan cybercrime.
3.2. Ruang Lingkup Cyberlaw
Menurut Jonathan Rosenoer dalam Cyberlaw-The Law Of Internet
menyebutkan ruang lingkup cyberlaw diantaranya:
1. Hak Cipta (Copy Right)
2. Hak Merk (Trademark)
3. Pencemaran nama baik (Defamation)
4. Fitnah, penistaan, dan penghinaan (Hate Speech)
5. Serangan terhadap fasilitas komputer (Hacking, Viruses, Illegal Access)
6. Pengaturan sumber daya internet (Regulation Internet Resource)

2. 10
7. Kenyamanan individu (Privacy)
8. Prinsip kehati-hatian (Duty Care)
9. Tindakan kriminal biasa yang menggunakan TI (Criminal Liability)
10. Isu prosedural (Procedural Issues) seperti yuridiksi, pembuktian, penyelidikan,
dan lain-lain (Jurisdiction, Investigation, Evidence, etc)
11. Kontrak elektronik (Electronic Contract)
12. Pornografi (Pornography)
13. Pencurian melalui internet (Robbery)
14. Perlindungan konsumen (Consumer Protection)
15. Pemanfaatan internet dalam aktivitas keseharian seperti e-commerce, e-
government, e-education, dan lain-lain.
3.3. Undang-Undang Terkait Cyberlaw
Ada beberapa undang-undang yang terkait cyberlaw, diantaranya:
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Internet & Transaksi
Elektronik (ITE). Undang-undang ini telah disahkan dan diundangkan pada
tanggal 21 April 2008.
 Pasal 27 UU ITE tahun 2008 : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat
diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang
memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ancaman pidana pasal 45(1)
KUHP. Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Diatur pula dalam
KUHP pasal 282 mengenai kejahatan terhadap kesusilaan.

3. 11
 Pasal 28 UU ITE tahun 2008 : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak
menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan
kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
 Pasal 29 UU ITE tahun 2008 : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak
mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang
berisi ancaman kekerasaan atau menakut-nakuti yang dutujukkan secara
pribadi (Cyber Stalking). Ancaman pidana pasal 45 (3) Setiap orang yang
memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
 Pasal 30 UU ITE tahun 2008 ayat 3 : Setiap orang dengan sengaja dan
tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem
elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui,
atau menjebol sistem pengaman (cracking, hacking, illegal access).
Ancaman pidana pasal 46 ayat 3 setiap orang yang memenuhi unsur
sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 dipidana dengan pidana
penjara paling lama 8 (delapan) dan/atau denda paling banyak Rp
800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
 Pasal 33 UU ITE tahun 2008 : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak
atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat
terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik
menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

4. 12
 Pasal 34 UU ITE tahun 2008 : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak
atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk
digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki.
 Pasal 35 UU ITE tahun 2008 : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak
atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan,
penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen
elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen
elektronik tersebut seolah-olah data yang otentik (Phising = penipuan
situs).
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 Pasal 362 KUHP yang dikenakan untuk kasus carding.
 Pasal 378 KUHP dapat dikenakan untuk penipuan.
 Pasal 335 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pengancaman dan
pemerasan yang dilakukan melalui e-mail yang dikirimkan oleh pelaku
untuk memaksa korban melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang
diinginkannya.
 Pasal 311 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pencemaran nama baik
dengan menggunakan media Internet.
 Pasal 303 KUHP dapat dikenakan untuk menjerat permainan judi yang
dilakukan secara online di Internet dengan penyelenggara dari Indonesia.
 Pasal 282 KUHP dapat dikenakan untuk penyebaran pornografi.
 Pasal 282 dan 311 KUHP dapat dikenakan untuk kasus penyebaran foto
atau film pribadi seseorang.

5. 13
 Pasal 406 KUHP dapat dikenakan pada kasus deface atau hacking yang
membuat sistem milik orang lain.
3. Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
Menurut Pasal 1 angka (8) Undang – Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak
Cipta, program komputer adalah sekumpulan intruksi yang diwujudkan dalam
bentuk bahasa, kode, skema ataupun bentuk lain yang apabila digabungkan
dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat
komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk
mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang intruksi-
intruksi tersebut.
4. Undang-Undang No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Menurut Pasal 1
angka (1) Undang – Undang No 36 Tahun 1999, Telekomunikasi adalah
setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dan setiap informasi
dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui
sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
5. Undang-Undang No 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan Undang-
Undang No. 8 Tahun 1997 tanggal 24 Maret 1997 tentang Dokumen
Perusahaan, pemerintah berusaha untuk mengatur pengakuan atas mikrofilm
dan media lainnya (alat penyimpan informasi yang bukan kertas dan
mempunyai tingkat pengamanan yang dapat menjamin keaslian dokumen
yang dialihkan atau ditransformasikan. Misalnya Compact Disk – Read Only
Memory (CD – ROM), dan Write – Once -Read – Many (WORM), yang diatur
dalam Pasal 12 Undang-Undang tersebut sebagai alat bukti yang sah.

6. 14
6. Undang-Undang No 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang
No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jenis tindak
pidana yang termasuk dalam pencucian uang (Pasal 2 Ayat (1) Huruf q).
Penyidik dapat meminta kepada bank yang menerima transfer untuk
memberikan identitas dan data perbankan yang dimiliki oleh tersangka tanpa
harus mengikuti peraturan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang
Perbankan.
7. Undang-Undang No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme Undang-Undang ini mengatur mengenai alat bukti elektronik
sesuai dengan Pasal 27 huruf b yaitu alat bukti lain berupa informasi yang
diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat
optik atau yang serupa dengan itu. Digital evidence atau alat bukti elektronik
sangatlah berperan dalam penyelidikan kasus terorisme. karena saat ini
komunikasi antara para pelaku di lapangan dengan pimpinan atau aktor
intelektualnya dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas di internet untuk
menerima perintah atau menyampaikan kondisi di lapangan karena para
pelaku mengetahui pelacakan terhadap internet lebih sulit dibandingkan
pelacakan melalui handphone. Fasilitas yang sering digunakan adalah e-mail
dan chat room selain mencari informasi dengan menggunakan search engine
serta melakukan propaganda melalui bulletin board atau mailing list.