Spb 2 1 kebijakan pemdes

1,962 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,962
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
107
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Spb 2 1 kebijakan pemdes

  1. 1. KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAMPEMANTAPAN PEMERINTAHAN DESA DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PMD DIREKTORAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
  2. 2. PEMBENTUKAN DAN PEMEKARAN DESA DESA DIBENTUK ATAS PRAKARSA MASYARAKAT PEMEKARAN DESA DAPAT DILAKUKAN SETELAH PALING SEDIKIT 5 TAHUN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA PEMBENTUKAN ATAU PEMEKARAN DESA HARUS MEMENUHI SYARAT JUMLAH PENDUDUK: LUAS WILAYAH
  3. 3. PERUBAHAN STATUS DESA DESA DAPAT DIRUBAH MENJADIKELURAHAN PERUBAHAN STATUS DESA HARUSDISETUJUI 2/3 PENDUDUK DESA YANGMEMPUNYAI HAK PILIH DESA YANG BERUBAH MENJADI KELURAHAN,KEKAYAANNYA MENJADI MILIK PEMDA
  4. 4. KEWENANGAN DESAOTONOMI ASLI DAN OTONOMI DESAHAK DAN KEKUASAAN MENGATUR DANMENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHANUNTUK MEMPERCEPAT TERWUJUDNYAKESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUIPENINGKATAN PELAYANAN, PEMBERDAYAAN, DANPARTISIPASI MASYARAKAT
  5. 5. IJIN IJIN IMB IJIN GALIAN C Pemanfaatan Air BawahRUMAH DESA Pendirian Wartel, Penyewaan ( Tertentu ) Tanah dan Permukaan ( Tertentu ) Video dan Play Station JUMLAH URUSAN YANG DISERAHKAN PENGELOLAANPENGELOLAAN TERGANTUNG KESEPAKATAN KAB/KOTA PASAR DESA HUTAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA  SUMBER PENDAPATAN BARU  BIAYA DI KAB/KOTA – DIALIHKAN KE DESA
  6. 6. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA PEMERINTAHAN DESA BADANPEMERINTAH DESA PERMUSYAWARATAN DESA KEPALA DESA PERANGKAT DESA
  7. 7. KEWAJIBANKEPALA DESA:MEMBERIKAN LAPORANPENYELENGGARAAN PEMDESKEPADA BUPATI/WALIKOTAMEMBERIKAN LAPORANPERTANGGUNGJAWABAN KEPADABPDMENGINFORMASIKAN LAPORANPENYELENGGARAAN PEMDESKEPADA MASYARAKAT
  8. 8.  MENJADI PENGURUS PARTAI POLITIK MERANGKAP JABATAN SEBAGAI KETUA/ANGGOTA BPD DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA TERLIBAT DALAM KAMPANYE PEMILU, PILPRES, PILKADA MERANGKAP JABATAN SEBAGAI DPRD
  9. 9. PERANGKAT DESA TUGAS MEMBANTU KEPALA DESA. BERTANGGUNGJAWAB KEPADA KADES. PERANGKAT DESA PERANGKAT SEKRETARIS DESA DESA LAINNYA DIANGKAT OLEH•DI ISI DARI PNS YANG KADES DARI MEMENUHI SYARAT PENDUDUK DESA YBS DAN•DIANGKAT OLEH DITETAPKAN DGN SEKDA a.n KEP. KADES. USIA BUPATI/WALIKOTA
  10. 10. KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESAKADES & PERANGKAT DESA DIBERIPENGHASILAN TETAP TIAP BULANDAN/ ATAU TUNJANGANPENGHASILAN TETAP DAN/ ATAUTUNJANGAN PALING SEDIKIT SAMADGN U M R KAB/KOTA. DIKECUALIKAN BAGI PNS
  11. 11. BADAN PERMUSYAWARATAN DESABPD BERWENANGMENGAWASI PELAKSANAANPERATURAN DESA DANPERATURAN KEPALA DESA.MENGUSULKANPENGANGKATAN DANPEMBERHENTIAN KADES.MEMBENTUK PANITIAPILKADES DAN MENYUSUNTATA TERTIB BPD.
  12. 12. KEUANGAN DESA SUMBER PENDAPATAN 1) PENDAPATAN ASLI DESA 2) BAGI HASIL PAJAK DAERAH KAB/KOTA MINIMAL 10 % KE DESA 3) RETRIBUSI KABUPATEN/KOTA KE DESA4) BAGIAN DARI DANA PERIMBANGAN YG DITERIMA KABUPATEN/KOTA MINIMAL 10 % UNTUK DESA  ADD  DANA PERIMBANGAN :  DANA BAGI HASIL PAJAK  DANA BAGI HASIL SDA  DAU SETELAH DIKURANGI BELANJA PEGAWAI 5) BANTUAN DARI PUSAT – PROV – KAB/KOTA 6) HIBAH DAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA
  13. 13. 1. ADD BERSUMBER DARI : BAGIAN DARI DANA PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH YANG DITERIMA OLEH KABUPATEN/KOTA.2. DANA PERIMBANGAN UNTUK ADD YAITU : A. DANA BAGI HASIL PAJAK B. DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM C. DANA ALOKASI UMUM (DAU)3. DANA BAGI HASIL PAJAK TERDIRI DARI : A. PBB (PAJAK BUMI DAN BANGUNAN) B. BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)4. DANA BAGI HASIL SDA BERASAL DARI : A. KEHUTANAN, PERIKANAN B. PERTAMBANGAN UMUM C. PERTAMBANGAN MINYAK BUMI D. PERTAMBANGAN GAS BUMI E. PERTAMBANGAN PANAS BUMI5. DANA ALOKASI UMUM MINIMAL 10 % SETELAH DIKURANGI BELANJA PEGAWAI
  14. 14. Dibagi rata I 60%= ADDM1. Akumulasi Sisanya 40% dibagi-bagi Desa miskin, Dana terpencil, partai, pendidikan rendah, kesehatan = ADDP2. Dana ADD 30% untuk biaya aparatur, yg diterima operasional, administratif Desa 70% Belanja Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Permusyawaratan Desa (BPD)3. Perencanaan Lembaga Kemasyarakatan Penggunaan ADD Masyarakat
  15. 15. PERDES DITETAPKAN KADES BERSAMABPDMASYARAKAT BERHAK MEMBERIKANMASUKAN DALAM RANGKA PENYIAPANATAU PEMBAHASAN RAPERDESRAPERDES TTG APB-DESA SEBELUMDITETAPKAN DISAMPAIKAN KEBUPATI/ WALIKOTA UNTUKDIEVALUASI
  16. 16. KERJA SAMA DESA1.DESA DAPAT MENGADAKAN KERJASAMA ANTAR DESA ATAU KERJASAMA DGN PIHAK KE TIGA2.KERJASAMA YG MEMBEBANI DESA DAN MASY, HARUS MENDAPAT PERSETUJUAN BPD3.KERJASAMA MELIPUTI BIDANG: PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA, PELAYANAN PENDIDIKAN, KESEHATAN, SOSIAL BUDAYA,PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN TTG
  17. 17.  Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Kab/kota atau pihak ke-3 wajib mengikutsertakan Pemerintah Desa dan BPD Dalam perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Kawasan Perdesaan wajib
  18. 18.  BERTUGAS Membantu Pemdes & mitra dlm memberdayakn masy.  Bid. Pelayanan masy : RW dan RT JENIS  Bid. Pembangunan : LPM/LKMD atau yg lainnya  Bid. Pemberdayaan : P.K.K  Bid. Kepemudaan : Karang Taruna  Bid. Keagamaan : Lembaga Keagamaan, dsbnya  FUNGSI SEBAGAI MITRA MELAKUKAN : Pere ncanaan & pelaksanaan dan pengawasan pembangunan  Proses partisipasi masy.  Penghubung pemerintah dgn masy.  Penggerak swadaya masyarakat.  Pengembangan kelompok masy. dan masy

×