Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tanggapan Mastel terhadap Rancangan Peraturan Menkominfo tentang Kewajiban Pelayanan Universal

140 views

Published on

Pada tanggal 12 Mei 2015, Ketua Umum MASTEL mengirimkan surat kepada Menkominfo dengan perihal Tanggapan Mastel terhadap Rancangan Peraturan Menkominfo tentang Penyediaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tanggapan Mastel terhadap Rancangan Peraturan Menkominfo tentang Kewajiban Pelayanan Universal

  1. 1. . . O? mastel NO ' Lampiran : 0O5/MASTEL-KU/ V/2015 1 (satu) berkas Jakarta, 12 Mei 2015 Kepada Yth. Bapak Rudiantara Menteri Komunikasi dan Informatika f di Jakarta Perihal : Tanggapan MASTEL terhadap RPM Komunikasi dan Informatika tentang Penyediaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika. Dengan hormat, Sehubungan dengan konsultasi publik yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyediaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika, bersama ini kami sampaikan pandangan/ tanggapan MASTEL sebagai berikut: lV. Definisi KPU, di dalam definisi mengenai KPU ini seyogiyanya mencerminkan tidak hanya pembangunan infrastruktur layanan KPU melainkan juga meliputi aspek pelayanan dan penciptaan ekosistem di daerah KPU itu sendiri. Jenis Kontribusi, yang dapat berbentuk kontribusi penyediaan sarana, dan/ atau berupa kontribusi finansial. Sumber Pendanaan Lain Di dalam sumber pendanaan ini diharapkan pembangunan wilayah KPU ini tidak hanya dengan pendanaan yang bersumber dari PNBP (setoran dari operator telekomunikasi), melainkan juga dengan sumber pendanaan yang lain termasuk stimulus / insentif fiskal. ' Lingkup Kegiatan KPU Idealnya layanan KPU ini tidak hanya terbatas pada pembangunan Infrastruktur jaringan: backbone, distribusi dan akses, melainkan dapat lebih luas sampai kepada pengembangan ekosistem pemanfaatan TIK: aplikasi, content, CPE, telecenter dll; termasuk pengembangan pengembangan SDM dan Komunitas: sosialisasi, pelatihan dan sertifikasi, inkubasi bisnis (start-up) dll. V ' Tata Cara Pelaksanaan Di dalam tata cara pelaksanaan kewajiban Universal ini, harus mencerminkan adanya proses penetapan wilayah KPU, dengan kriteria-kriteria antara lain daerah yang tertinggal, daerah yang secara ekonomis kurang berkembang, dan daerah-daerah lain yang memenuhi syarat untuk dapat ditetapkan sebagai daerah pelaksanaan KPU, seperti daerah-daerah penyangga perkotaan, daerah yang mempunyai potensi pengembangan sebagai sentra industri dan ekonomi kreatif, dll. Masyarakat TeleMatika Indonesia . The Indonesian lCTs Society JLTambak Raya No,51, Pegangsaan, ,, t. +62 21 3190 8806 f. +62 21 3190 8812 &ini
  2. 2. Vl. Lembaga Pelaksana Kegiatan; perlu adanya pendefinisian yang jelas mengenai peran Direktorat Jenderal dan Peran BPPPTI. VII. Pengawasan dan Evaluasi yang secara sinergis dilakukan oleh perangkat pengawasan internal di Kementerian Kominfo, Dewan Pengawas, Masyarakat, Pemerintah Daerah, dll. Selain butir-butir tersebut di atas, kami sampaikan juga sebagai lampiran bahan persandingan draft RPM versi Kominfo dengan masukan dari Mastel. Kami sangat menghargai apabila Kementerian Kominfo dapat menyediakan waktu untuk melakukan dialog dalam rangka menyempurnakan RPM mengenai KPU ini agar dapat _ sebanyak mungkin mengakomodasikan kepentingan dan pertimbangan objektif lainnya yang berkembang di dalam masyarakat. Demikian untuk dapat kiranya dimaklumi. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih. MASYARAKAT TELEMATIKA INDONESIA mastet Kristiono Ketua Umum Tembusan: -Yth. Bapak Dr. Ir. Ismail, MT. , Direktur Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal.

×