Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN SRAGI
DESA KEDUNGJARAN
PERATURAN DESA KEDUNGJARAN
NO 2 TAHUN 2017
TENTANG
KESEHA...
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN SRAGI
DESA KEDUNGJARAN
PERATURAN DESA KEDUNGJARAN
NO 2 TAHUN 2017
TENTANG
KESEHA...
Menetapkan : PERATURAN DESA KEDUNGJARAN TENTANG POLIKLINIK
KESEHATAN DESA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Des...
20. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh Dokter atau jika berhalangan
didelegasikan kepada perawat at...
BAB II
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
(1) Azas Pelayanan kesehatan Desa Kedungjaran adalah perikemanusiaan, keseimbangan,...
(6) Setiap warga berkewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan seperti BPJS baik
mandiri maupun bantuan atau Ja...
Pasal 8
Poliklinik Kesehatan Desa ( PKD)
(1) PKD adalah Sarana yang disediakan Pemerintah Desa berupa Fasilitas Tempat yan...
(2) Pemberdayaan Masyarakat dikandung maksud agar Pelaksanaan Program Kesehatan di desa
bisa diawali dengan kesadaran dari...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Perdes no. 2 tahun 2017 tentang kesehatan desa

4,175 views

Published on

Perdes yang mengatur tentang Kesehatan Desa

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

Perdes no. 2 tahun 2017 tentang kesehatan desa

  1. 1. PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN KECAMATAN SRAGI DESA KEDUNGJARAN PERATURAN DESA KEDUNGJARAN NO 2 TAHUN 2017 TENTANG KESEHATAN DESA
  2. 2. PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN KECAMATAN SRAGI DESA KEDUNGJARAN PERATURAN DESA KEDUNGJARAN NO 2 TAHUN 2017 TENTANG KESEHATAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KEDUNGJARAN Menimbang : a. Bahwa Pemerintah Desa berkewajiban meningkatkan Derajat Kesehatan atas Masyarakat di Desanya. b. Bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di desanya, maka Pemerintah Desa perlu mengambil Kebijakan-Kebijakan yang mendukung peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat. c. Bahwa untuk melaksanakan perihal yang dimaksud di huruf a dan b perlu dibuat sebuah Peraturan Desa. Mengingat : 1. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529 / Menkes / SK / X / 2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif; 6. Peraturan Menteri Desa No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga; 8. Permen Desa Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017 9. Peraturan Desa No. 12 Tahun 2015 Tentang Mobil Siaga; Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGJARAN Dan KEPALA DESA KEDUNGJARAN MEMUTUSKAN :
  3. 3. Menetapkan : PERATURAN DESA KEDUNGJARAN TENTANG POLIKLINIK KESEHATAN DESA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 1. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; 4. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan di Desa 5. Lembaga Desa adalah seluruh Lembaga atau Organisasi yang ada di Desa seperti LPMD, KPMD, TP PKK, Karang Taruna, RT/RW dan lain sebagainya. 6. Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 7. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang–undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa; 8. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT (Rukun Tetangga) di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa. 9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa. 10. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 11. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dan atau pelatihan di bidang kesehatan, memiliki ijasah dan atau sertifikasi tertentu yang mengabdikan diri di bidang kesehatan sesuai keahlian dan kompetensi yang dimiliki. 12. Tenaga Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita yang selanjutnya disebut KIBBLA adalah setiap orang yang mempunyai kompetensi dalam melakukan layanan KIBBLA baik secara langsung maupun tidak langsung yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan Pemerintah, swasta maupun mandiri. 13. Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan dan dikelola oleh tenaga kesehatan. 14. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. 15. Rumah Sakit adalah tempat pelayanan kesehatan rujukan dan spesialistik. 16. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut PKD adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa. 17. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disebut KIA untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. 18. Bidan Desa adalah bidan yang ditempatkan di desa dan diwajibkan tinggal serta bertugas melayani masyarakat di wilayah kerjanya. 19. Bidan Praktek Swasta adalah tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan kebidanan bagi wanita hamil,persalinan normal, nifas,bayi, balita,dan KB.
  4. 4. 20. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh Dokter atau jika berhalangan didelegasikan kepada perawat atau Bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan. 21. Inisiasi Menyusu Dini (IMD) adalah proses bayi menyusu segera setelah dilahirkan, dimana bayi dibiarkan mencari puting susu ibunya sendiri. 22. ASI Eksklusif adalah air susu yang diberikan kepada anak usia 0 hari sampai 6 bulan tanpa pemberian makanan dan minuman lainya. 23. Pelayanan Antenatal adalah Pelayanan kesehatan terpadu yang merupakan pelayanan Antenatal komprehensif dan berkualitas yang diberikan kepada semua ibu hamil sesuai pedoman Antenatal Care (ANC). 24. Imunisasi Dasar Lengkap adalah pemberian imunisasi pada bayi yang berusia o sampai dengan 12 bulan yang terdiri dari imunisasi HB 0 (umur 0-7 hari), BCG,Polio 1,2,3,4, DPT HB Combo 1,2,3 dan campak (umur 9 bulan). 25. Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi (janin dan uri) yang telah cukup bulan atau dapat hidup diluar kandungan melalui jalan lahir atau jalan lain,dengan bantuan atau tanpa bantuan. 26. Masa nifas adalah masa paska persalinan sampai 42 hari. 27. Kehamilan adalah masa dimana seorang wanita membawa embrio atau fetus didalam tubuhnya. 28. Ibu bersalin adalah wanita yang mengalami proses persalinan. 29. Ibu nifas adalah wanita yang mengalami proses pasca persalinan. 30. Ibu hamil resiko tinggi adalah ibu dengan kehamilan yang beresiko yang ditentukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. 31. Komplikasi kehamilan dan persalinan adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang dapat mengancam jiwa ibu dan / atau bayi. 32. Situasi kegawatdaruratan atau emergensi adalah situasi yang tidak dikehendaki, mendadak,dan berkembang secara cepat,sehingga menimbulkan bahaya yang mengancam keselamatan. 33. Neonatal adalah anak usia 0 hari sampai dengan 28 hari. 34. Bayi adalah anak usia 0 bulan sampai dengan 11 bulan 29 hari. 35. Anak balita adalah anak usia 12 bulan sampai dengan 59 bulan. 36. Pemberdayaan masyarakat adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya perorangan, kelompok dan masyarakat umum di bidang kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya. 37. Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu,dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. 38. Tokoh Masyarakat adalah orang yang memiliki pengaruh di masyarakat, baik karena hartanya, keilmuanya, jabatanya sehingga menjadikan tolak ukur bagi masyarakat lain dalam menentukan sesuatu. 39. Hak dan Kewajiban adalah sesuatu yang harus diterima dan dikerjakan. 40. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi yang selanjutnya disingkat P4K adalah program kegiatan yang difasilitasi oleh Bidan Desa dalam rangka peningkatan peran aktif suami, keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan menghadapi komplikasi bagi ibu hamil. 41. Desa Siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah - masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri. 42. Lembaga Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 43. Forum Kesehatan Desa (FKD) adalah wadah partisipasi bagi masyarakat dalam mengembangkan pembangunan kesehatan di tingkat desa. 44. Ambulans Desa adalah alat transportasi dari masyarakat sesuai kesepakatan bersama yang dipergunakan untuk mengantar calon ibu bersalin ke tempat persalinan termasuk ke tempat rujukan. 45. Jaminan Persalinan (Jampersal ) adalah jaminan pembiayaan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir. 46. Dana Sosial Ibu Bersalin (Dasolin) adalah suatu upaya pemeliharaan kesehatan dari, oleh dan untuk masyarakat yang diselenggarakan berdasarkan azas usaha bersama dan kekeluargaan dengan pembiayaan sukarela yang bertujuan meningkatkan taraf kesehatan ibu hamil.
  5. 5. BAB II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Azas Pelayanan kesehatan Desa Kedungjaran adalah perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, pelindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama. (2) Maksud dari Pelayanan Kesehatan Desa adalah seluruh rangkaian Kegiatan dan kebijakan yang diambil dan dilakukan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan warga masyarakat desa kedungjaran dengan cara memberi Edukasi dan Pendampingan, Pengambilan kebijakan dan Penganggaran hingga penyediaan sarana prasarana di bidang kesehatan. (3) Tujuan dari diputuskannya Peraturan Pelayanan Kesehatan Desa adalah : a. Menciptakan Kebijakan Pelayanan kesehatan di Desa Kedungjaran yang baik dan bermanfaat. b. Menciptakan Pelayanan Kesehatan lebih responsif, transparan dan akuntabel : c. Meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan kepada warga, meliputi : 1. Edukasi dan Sosialisasi Tentang Penyakit terutama Penyakit berbahaya dan menular. 2. Pencegahan dan Pembasmian Penyakit Menular. 3. Pencegahan Terjadinya Kematian Ibu pada Ibu Hamil Resiko Tinggi, Ibu Pasca Melahirkan ( Nifas ) serta Kematian Bayi dan Balita ( KIBBLA ) 4. Kesehatan Ibu dan Anak ( KIA ). 5. Imunisasi Lengkap. 6. Kesehatan Manusia Lanjut Usia ( Manula ) 7. Kesehatan Warga secara umum. 8. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. 9. Pelaksanaan STBM d. Menumbuhkembangkan rasa tanggungjawab bersama terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan Edukasi dan Pendampingan Hukum. e. Peningkatkan kapasitas dan Kwalitas FKD, Kader Posyandu dan Kader Kesehatan lainnya.. BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Bagian kesatu Hak Pasal 3 (1) Setiap Warga berhak atas kesehatan. (2) Setiap Warga mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. (3) Setiap Warga mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. (4) Setiap Warga berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. (5) Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. (6) Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan yang baik. Bagian kedua Kewajiban Pasal 4 (1) Setiap warga masyarakat desa berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan Kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah desa. (3) Setiap warga masyarakat desa berkewajiban menghormati hak warga lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial. (4) Setiap warga berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya. (5) Setiap Kepala keluarga atau Orangtua atau Pimpinan Perusahaan berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya.
  6. 6. (6) Setiap warga berkewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan seperti BPJS baik mandiri maupun bantuan atau Jaminan Kesehatan lainnya yang diselenggarakan swasta. BAB VI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DESA Pasal 5 (1) Pemerintah Desa bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. (2) Pemerintah Desa bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi- tingginya. (3) Pemerintah Desa bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat guna memperoleh derajat kesehatan yang setinggi- tingginya. (4) Pemerintah Desa bertanggungjawab atas ketersediaan sarana mobilisasi Warga yang membutuhkan pertolongan atau perawatan lanjutan ke fasilitas kesehatan lebih tinggi berupa sarana akomodasi / ambulan / mobil siaga. (5) Pemerintah Desa bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. (6) Pemerintah Desa bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan. (7) Pemerintah Desa bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau. (8) Pemerintah Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi warga yang tidak mampu. BAB V PELAYANAN KESEHATAN DI DESA Pasal 6 Posyandu (1) Pos Pelayanan Terpadu ( Posyandu ) adalah pusat kegiatan masyarakat dalam upaya memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu Anak dan Manula serta Keluarga Berencana, (2) Pelayanan di Posyandu meliputi : a. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak. b. Pelayanan Keluarga Berencana. c. Pelayanan Imunisasi. d. Pelayanan Peningkatan Gizi. e. Penanggulangan Diare f. Sanitasi Dasar. g. Pemberian Makanan Tambahan. h. Penyediaan Obat Essensial. i. Konsultasi Kesehatan Manula. (3) Hal yang mengatur Tentang Tempat Pelayanan Posyandu, Penganggaran dan Pengkaderan Posyandu diatur dengan Peraturan Desa / Keputusan Kepala Desa tersendiri. Pasal 7 Mobil Siaga / Ambulan Desa (1) Pemerintah Desa wajib memberi Sarana Transportasi yang dikhususkan penggunaannya untuk transportasi ke dan dari Rumah Sakit. (2) Guna mengantisipasi kebutuhan akan Sarana Transportasi yang tak bisa terlayani oleh Mobil Siaga / Ambulan Desa Pemerintah wajib menyiapkan Sarana Transportasi lengkap dengan Pengemudinya dalam jumlah yang cukup. (3) Hal yang mengatur Penggunaan dan Biaya atas Pelayanan Mobil Siaga dan Ambulan Desa diatur dengan Peraturan Desa / Keputusan Kepala Desa tersendiri.
  7. 7. Pasal 8 Poliklinik Kesehatan Desa ( PKD) (1) PKD adalah Sarana yang disediakan Pemerintah Desa berupa Fasilitas Tempat yang dilengkapi alat kesehatan, Persediaan Obat dan Tenaga Kesehatan yang terdidik. (2) Pelayanan yang diberikan di Poliklinik Kesehatan Desa ( PKD ) Kedungjaran meliputi : a. Memberikan pelayanan kesehatan dasar termasuk kefarmasian sederhana b. Memberikan penyuluhan dan konseling c. Menolong persalinan ( Gawat Darurat untuk Persalinan Normal ). d. Penanganan kegawatdaruratan e. Penanganan penyakit f. Merujuk g. Pembinaan kader (3) Hal yang mengatur Jadwal Praktek, Tenaga Kesehatan dan Penganggaran diatur dengan Peraturan Desa / Keputusan Kepala Desa tersendiri. Pasal 9 Satuan Tugas Penanganan Kesehatan (1) Pemerintah Desa wajib membuat Kebijakan yang mencukupi untuk menangani kejadian Luar biasa seperti bencana,pemberantasan sarang nyamuk, donor darah dll. (2) Hal yang mengatur mengenai maksud Tujuan Satuan Tugas, Kader dan Penganggaran diatur dengan Peraturan Desa / Keputusan Kepala Desa tersendiri. Pasal 10 Bidan Desa atau Bidan Praktek Swasta (1) Pemerintah Desa wajib memastikan adanya Pelayanan Kebidanan dalam rangka menekan angka Kematian Ibu dan Anak. (2) Pemerintah Desa wajib menyediakan Pelayanan Kebidanan untuk Penanganan Persalinan Gawat Darurat Normal. (3) Pemerintah Desa wajib memastikan Tenaga Bidan sudah melaksanakan perlakuan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) (4) Pemerintah wajib memastikan setiap Kelahiran melalui Bidan agar si- Ibu memberikanASI Eksklusif. (5) Pemerintah wajib memastikan Bidan dapat memberikan Pelayanan Antenatal kepada semua ibu hamil sesuai pedoman Antenatal Care (ANC). (6) Penyediaan Layanan Kebidanan bisa dengan mandiri dari desa, bantuan tenaga bidan dari Instansi terkait ( Puskesmas ) atau Bidan yang praktek swasta. (7) Hal yang mengatur Jadwal Praktek, Tenaga Bidan, Biaya dan Penganggaran diatur dengan Peraturan Desa / Keputusan Kepala Desa tersendiri. Pasal 11 Advokasi atau Pendampingan Hukum Kesehatan (1) Pemerintah desa wajib memberikan advokasi atau pendampingan hukum atas kebutuhan pelayanan kesehatan terhadap warganya yang membutuhkan, seperti : a. Pendaftaran ke Rumah Sakit. b. Pendampingan untuk Hak mendapatkan Pelayanan yang memadai di Rumah Sakit. c. Pendampingan untuk mengurus Surat-surat permohonan keringanan Biaya bagi warga tak mampu. d. Pendampingan untuk mendapatkan Jaminan Kesehatan ( BPJS ) baik secara mandiri maupun bantuan Pemerintah. e. Pendampingan untuk mendapatkan Jaminan Persalinan ( Jampersal ) . (2) Pemerintah desa wajib meningkatkan Kemampuan, Kwalitas dan Kapabilitas para Kader PKK,Kader Posyandu, Kader PKD, Anggota FKD dan Pengurus atau kader kesehatan lainnya dengan pelatihan yang mencukupi. BAB VI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Pasal 12 (1) Tanggungjawab dan Kewajiban untuk meningkatkan Derajat Kesehatan di Desa adalah Tanggungjawab dan kewajiban seluruh warga masyarakat desa kedungjaran dengan azas Pemberdayaan Masyarakat.
  8. 8. (2) Pemberdayaan Masyarakat dikandung maksud agar Pelaksanaan Program Kesehatan di desa bisa diawali dengan kesadaran dari masyarakat paling bawah yaitu keluarga. (3) Program Kesehatan yang dimaksud pada ayat (2) diatas antara lain seperti : a. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ( PHBS ). b. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ( STBM ). c. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu ). d. Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita ( KIBBLA ). e. Pemberantasan Sarang Nyamuk ( PSN ) f. Pengawasan Minum Obat secara Rutin pada Pengobatan TBC g. Dll. (4) Pemerintah Desa bersama Lembaga Desa yang ada, untuk menjalankan ayat (1) di atas wajib menggali Informasi, saran dan masukan dari masyarakat agar bisa menciptakan kebijakan yang yang paling tepat. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 (1) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini, baik mengenai pelaksanaan pasal-pasal maupun Kebijakan khusus akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa dan atau Keputusan Kepala Desa. (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. (3) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Desa ini dengan penempatan dalam lembaran Berita Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan. Di Keluarkan di Kedungjaran Pada tanggal 15 Januari 2017 KEPALA DESA KEDUNGJARAN S A R I D J O Diundangkan di Kedungjaran Pada tanggal 15 Januari 2017 Pj. SEKRETARIS DESA KEDUNGJARAN WASDARI

×