LCT 4 Pilar Berbangsa Dan Bernegara

1. ( @ S a p u t r a _ P h y s i c s ) a g e 1 | 5
1
Kunci Jawaban Soal LCT 4 Pilar SMAN 2 Bengkulu Selatan Ta 2015
Soal Tematik
1. Penjabaran mengenai upaya mempertegas sistem presidensial dalam penyelenggaraan negara
dimana bidang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dilaksanakan oleh lembaga sendiri. –
Untuk meletakkan secara tepat fungsi lembaga negara sesuai dengan bidang tugasnya masing-ma
¬sing, yakni DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang (kekuasaan legislatif) dan
Presiden sebagai lembaga pelaksana undang-undang (kekuasaan ekse¬kutif). – Praktek
penyelenggaraan pemerintahan masa lalu yang memberikan kewenangan kepada Presiden
membentuk undang-undang membuka peluang kepada terjadinya penyelewengan penyelenggaraan
negara karena lebih banyak undang-undang yang dibuat untuk memperkuat kedudukan Presiden.
2. Bagian dan materi Pasal yang tidak dapat dilakukan perubahan -Pembukaan UUD 1945 –
menggambarkan konsistensi terhadap kesepakatan dasar MPR sebelum melakukan perubahan
UUD 1945 – Pembukaan memuat dasar filosofis dan normatif yang mendasari seluruh pasal dalam
UUD 1945 – mengandung staatsidee berdirinya NKRI, tujuan dan dasar negara yang harus tetap
dipertahankan. – Pasal 37 ayat (5) yaitu tentang Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia –
mempertegas komitmen bangsa Indonesia terhadap Pembukaan UUD 1945 dan bentuk NKRI
sekaligus melestarikan putusan pendiri negara sejak tahun 1945, dimana bentuk inilah yang
dipandang tepat mewadahi ide persatuan pada bangsa yang majemuk. – menggambarkan
konsistensi terhadap kesepakatan dasar MPR sebelum melakukan perubahan UUD 1945
3. Rumusan yang memuat tentang etika untuk menumbuhkan kesadaran tertib sosial, ketenangan, dan
keteraturan hidup bersama dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh
peraturan yang berpihak kepada keadilan, hal ini untuk menjamin tegaknya supremasi dan
kepastian hukum . Jelaskan ciri-ciri sistem pemerintahan presidensil! Jawaban: 1) adanya masa
jabatan Presiden yang bersifat pasti (fixed term); 2) Presiden di samping sebagai kepala negara,
sekaligus sebagai kepala pemerintahan; 3) adanya mekanisme saling mengawasi dan saling
mengimbangi; 4) adanya mekanisme impeachment.
4. Substansi: Ketetapan ini mengamanatkan untuk mempercepat dan lebih menjamin efektivitas
pemberantasan KKN sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, serta berbagai peraturan perundang-undangan
yang terkait. Amanat TAP MPR No. I/MPR/2003: Memerintahkan pembentukan
undang-undang serta peraturan pelaksanaannya untuk percepatan dan efektivitas pemberantasan
dan pencegahan KKN sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam ketetapan ini.
5. memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
mem¬per¬teguh persatuan kebang¬saan seluruh daerah; 2) me¬ning¬katkan agregasi dan
akomo¬dasi aspirasi dan kepen¬tingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional
berkaitan deng¬an negara dan daerah; 3) mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan
kemajuan daerah secara serasi dan seimbang.
6. • Pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan
kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi, usaha kecil menengah, dan koperasi sebagai
pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka
demokrasi ekonomi sesuai dengan hakikat Pasal 33 UUD 1945. • Menciptakan pengusaha
menengah yang kuat dan besar jumlahnya • Membentuk keterkaitan dan kemitraan yang saling
menguntungkan antar pelaku ekonomi • Tidak ada penumpukan asset dan pemusatan kekuatan

2. ( @ S a p u t r a _ P h y s i c s ) a g e 2 | 5
2
ekonomi pada seseorang, sekelompok, atau perusahaan • Pengusaha ekonomi lemah diberi priorita s
dan dibantu dalam mengembangkan usaha • Membuka akses pada sumber dana
7. Implikasi dari dianutnya paham negara hukum dalam UUD 1945, dimana dalam negara hukum
harus dijaga paham konstitusionalisme yaitu tidak boleh Untuk menjaga ada undang-undang yang
bertentangan dengan UUD 1945. prinsip konstitusionalisme hukum agar ada lembaga khusus yang
menjaga kemurnian UUD sebagai hukum dasar tertinggi dan tidak ada undang-undang yang
bertentangan dengan UUD 1945.
8. Rakyat yang secara tegas dinyatakan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar meneguhkan bahwa
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea IV kedaulatan rakyat dijalankan melalui cara-cara
dan oleh berbagai lembaga yang ditentukan oleh UUD 1945 sebagai penjabaran langsung
paham Implikasi: Kedaulatan tidak dijalankan kedaulatan rakyat secara tegas. oleh satu lembaga
negara, yaitu MPR dan mengubah sistem ketatanegaraan dari supremasi MPR kepada sistem
kedaulatan rakyat. Ketentuan ini meneguhkan bahwa kedaulatan tetap di tangan rakyat, sedangkan
lembaga negara melaksanakan bagian-bagian dari kedaulatan menurut aturan UUD 1945.
9. Kedudukan MPR adalah penjelmaan seluruh rakyat dan merupakan lembaga tertinggi negara
pemegang dan pelaksana Tugas dan wewenang menetapkan dan sepenuhnya kedaulatan
rakyat mengubah UUD 1945 menetapkan GBHN memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil
Presiden Membuat Putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara lainnya Memberikan
penjelasan/penafsiran terhadap putusan MPR Melakukan pengujian Undang-Undang terhadap
Undang-Undang Dasar dan Ketetapan MPR Meminta pertanggungjawaban Presiden Meminta
laporan pelaksanaan tugas lembaga tinggi negara atas pelaksanaan GBHN dan Ketetapan MPR
lainnya sesuai dengan fungsinya. Memberhentikan Presiden.
10. Rumusan yang memuat tentang etika untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan
efektif, serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis bercirikan keterbukaan agar
penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik
dan mundur apabila merasa tidak mampu sehingga diharapkan mampu menciptakan suasana
harmonis antarpelaku dan antar kekuatan sosial politik.
11. Substansi: Ketetapan ini mengamanatkan untuk meningkatkan kualitas manusia yang beriman,
bertaqwa, dan berahklak mulia serta berkepribadian Indonesia dalam kehidupan berbangsa. Pokok-pokok
etika kehidupan berbangsa mengacu pada cita-cita persatuan dan kesatuan, ketahanan,
kemandirian, keunggulan dan kejayaan, serta kelestarian lingkungan yang dijiwai oleh nilai-nilai
agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Amanat TAP MPR No. I/MPR/2003: Perlu ditegakkan
Etika Kehidupan Berbangsa yang meliputi, etika sosial dan budaya, etika politik dan pemerintahan,
etika ekonomi dan bisnis, etika penegakan hukum yang berkeadilan dan berkesetaraan, etika
keilmuan, dan etika lingkungan untuk dijadikan acuan dasar dalam penyelenggaraan kehidupan
berbangsa dan bernegara sesuai dengan arah kebijakan dan kaidah pelaksanaannya, serta menjiwai
seluruh pembentukan undang-undang.
12. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, MPR tidak lagi sebagai pemegang kedaulatan rakyat
dan bukan merupakan lembaga tertinggi negara. Implikasi dari Pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden yang dilakukan secara langsung oleh rakyat. Presiden melaksanakan program
sebagaimana dituangkan dalam kampanye pada proses PILPRES.
13. Penyelenggaraan negara karena kedudukan DPA yang setara dengan Presiden tetapi
pertimbangannya tidak mengikat Presiden. – Penetapan pertimbangan DPA dilakukan melalui
mekanisme dan prosedur sehingga membutuhkan waktu dan hal ini dipandang kurang effektif

3. ( @ S a p u t r a _ P h y s i c s ) a g e 3 | 5
3
apabila Presiden memerlukan Fungsi Pertimbangan dapat diberikan oleh pertimbangan yang
cepat. suatu dewan pertimbangan yang berkedudukan di bawah Presiden dan dibentuk oleh
Presiden.
14. Hakim agung optimalisasi pelaksaan fungsi kekuasaan kehakiman. merupakan figur dalam
perjuangan menegakkan hukum dan keadilan, sehingga menjadi tumpuan bagi pencari keadilan.
Untuk itu, diperlukan adanya institusi khusus yang memiliki kewenangan untuk menjaga figur
hakim agar Merupakan bagian dari upaya dapat berlaku adil dan profesional. penyelenggaraan
kekuasaan kehakiman dalam rangka menegakkan negara hukum, dimana sesuatu yang sifatnya
strategis untuk menegakkan keadilan harus senantiasa dikawal secara khusus.
15. Langsung: penyampaian suara dalam pemilihan umum, dilaksanakan dengan tanpa diwakilkan. –
Umum : menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa
diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan
status sosial. – Bebas : seluruh warga negara bebas menentukan pilihan tanpa ada intervensi dari
pihak manapun. – Rahasia : pilihan rakyat dijamin kerahasiaannya. – Jujur : penyelenggara, peserta,
dan rakyat menyelenggarakan pemilu dengan jujur. – Adil : Pemilu dilaksanakan dengan
mengedepankan aspek keadilan.
16. Amnesti: Pengampunan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat! Abolisi: Penghentian
proses peradilan kepada seseorang atau peradilan. Grasi: Pengurangan hukuman pertimbangan dari
Mahkamah Agung Rehabilitasi: Pemulihan nama baik dari Presiden kepada pengadilan.
17. Praktek kehidupan politik dan kenegaraan menjelmakan diri dalam kegiatan-kegiatan yang
bertentangan dengan azas-azas dan sendi-sendi kehidupan Bangsa Indonesia yang ber-Tuhan dan
beragama yang berlandaskan Faham atau ajaran faham gotong royong dan musyawarah untuk
mufakat. Marx yang terkait pada dasar-dasar dan taktik perjuangan yang diajarkan oleh Lenin,
Stalin, Mao Tse Tung dan lain-lain, mengandung benih-benih Faham dan unsur-unsur yang
bertentangan dengan falsafah Pancasila. Komunisme/Marxisme-Leninisme yang dianut oleh PKI
dalam kehidupan politik di Indonesia telah terbukti menciptakan iklim dan situasi yang
membahayakan kelangsungan hidup Bangsa Indonesia yang berfalsafah Berdasarkan
pertimbangan tersebut diatas maka adalah wajar, Pancasila. bahwa tidak diberikan hak hidup bagi
Partai Komunis Indonesia dan bagi kegiatan-kegiatan untuk memperkembangkan dan
menyebarkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.
18. - Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka artinya bahwa lembaga yang
memegang kekuasaan kehakiman, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari
pengaruh pihak manapun demi mewujudkan peradilan bebas dari intervensi guna menegakkan
hukum dan keadilan, hal ini sejalan dengan dianutnya prinsip Indonesia sebagai negara hukum. –
Peradilan dalam rangka menegakan hukum dan keadilan dilaksanakan sesuai dengan hukum yang
berlaku.
19. - Implementasi dari penyelenggaraan prinsip demokrasi pendidikan; – Merupakan sikap bangsa
dan negara untuk memprioritaskan penyelenggaraan pendidikan sebagai upaya mencerdaskan
kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional; – Dalam rangka upaya pemerintah untuk
membiayai pendidikan dasar dan kewajiban warga negara mengikuti pendidikan dasar.
20. mekanisme APBN yang menuntut akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara
karena muatan APBN merupakan gambaran utuh tentang pelaksanaan dan tanggung jawab
pengelolaan keuangan negara yang Karena APBN ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran

4. ( @ S a p u t r a _ P h y s i c s ) a g e 4 | 5
4
Rakyat merupakan salah satu instrumen penting untuk kepentingan pembangunan nasional dan
ada bagian-bagian yang berkaitan dengan pembangunan daerah.
Jawaban Singkat
1. 21 Bab, 73 Pasal, dan 170 Ayat
2. Penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hokum
3. Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional
4. Presidensiil.
5. Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.
6.
7. penetapan (beschikking)
8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum.
9. Pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan
kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi, usaha kecil menengah, dan koperasi sebagai
pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka
demokrasi ekonomi sesuai hakikat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
10. 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
11. Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.
12. Kabinet Kerja
13. Peraturan Pemerintah.
14. Dewan Perwakilan Rakyat.
15. Adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah
yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
16. otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah;
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan
pusat dan daerah.
17. Kesatuan.
18. Negara Indonesia adalah negara hukum.
19. Penentuan Pendapat di Timor Timur
20. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
21. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
22. Etika Kehidupan Berbangsa
23. mendapatkan suara lebih dari 50 persen dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang
tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.
24. Dewan Perwakilan Rakyat.
25. Mahkamah Agung
26. Pasal I Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
27. Dewan Perwakilan Rakyat.
28. Selambat-lambatnya tiga puluh hari.
29. Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur,
supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini
kemerdekaannya.
30. Pengangkatan Pahlawan Ampera
31. produk hukum MPR yang terdiri atas perubahan dan penetapan Undang-Undang Dasar, Ketetapan
MPR, dan Keputusan MPR.
32. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih
kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

5. ( @ S a p u t r a _ P h y s i c s ) a g e 5 | 5
5
33. Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh
Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan
untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme Leninisme.
34. Negara yang mengutamakan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang
35. Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
Jawaban Benar-Salah
1. Salah
2. Benar
3. Salah
4. Benar
5. Salah
6. Salah
7. Salah
8. Benar
9. Benar
10. Salah
11. Salah
12. Salah
13. Benar
14. Salah
15. Benar